document

RPEAUK Kabupaten Kapuas Hulu Hal. i

PENGANTAR Laporan ini merupakan laporan awal konsultan dalam rangka

Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk

Ketenagalistrikan di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaporkan

kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai laporan awal dan

kemajuan pekerjaan yang diperintahkan kepada konsultan

sampai pada akhir Bulan Agustus 2013.

Laporan Pendahuluan ini dimaksudkan untuk menyampaikan

gagasan konsultan mengenai pentingnya penyusunan Rencana

Pengembangan Energi Alternatif Untuk Ketenagalistrikan serta

pemahaman konsultan terhadap seluruh substansi pekerjaan

tersebut antara lain mengenai persiapan dan rencana kerja yang

akan dilaksanakan, dilengkapi dengan pemahaman awal terhadap

potensi dan permasalahan pengembangan energi alternatif dan

kondisi Kabupaten Kapuas Hulu secara umum. Secara sistematis,

pada bagian awal dijelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan

sasaran, pengertian, manfaat dan ruang lingkup pekerjaan. Pada

bab-bab selanjutnya dipaparkan gambaran umum Kabupaten

Kapuas Hulu, Pendekatan dan Metodologi serta Rencana

Operasional Kerja.

Dengan laporan ini diharapkan terjadi persamaan persepsi antara

konsultan dan seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam

pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, tentang langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam proses pengembangan energi

alternatif, terutama mengenai tujuan dan sasaran serta konsep

dasar pengembangan energi alternatif untuk ketenagalistrikan

Kabupaten Kapuas Hulu.

Terima kasih.

Putussibau, Agustus 2013

konsultan

RPEAUK Kabupaten Kapuas Hulu Hal. ii

DAFTAR ISI PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

1. PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1

1.2 Dasar Hukum ........................................................................... 3

1.3 Tujuan dan Sasaran .................................................................. 5

1.4 Ruang Lingkup Perencanaan .................................................... 6

1.4.1 Lingkup Substansi ......................................................... 6

1.4.2 Lingkup Wilayah Perencanaan ..................................... 7

1.5 Sistematika Laporan Pendahuluan .......................................... 8

2. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu .................................. 9

2.1 KARAKTERISTIK FISIK LAHAN .................................................... 9

2.1.1 Kondisi Fisik Dasar ........................................................ 9

2.1.2 Penggunaan Lahan ..................................................... 16

2.2 POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA ........................................ 18

2.2.1 Distribusi dan Perkembangan Penduduk ................... 18

2.3 Profil Perekono-mian Wilayah ............................................... 46

2.3.1 Pertumbuhan Perekonomian Wilayah ....................... 47

2.3.2 Struktur Perekonomian .............................................. 50

2.4 DAYA DUKUNG PRASARANA WILAYAH .................................. 52

2.4.1 Sistem Transportasi Wilayah ...................................... 52

2.4.2 Sistem Pelayanan Energi Listrik .................................. 59

2.4.3 Sistem Pelayanan Pos dan Telekomunikasi ................ 62

3. METODOLOGI ............................................................................. 64

3.1 Perangkat Lunak LEAP ............................................................ 64

3.2 Data dan Skenario .................................................................. 69

4. RENCANA OPERASIONAL ............................................................ 72

4.1 Jadwal Penyelesaian Pekerjaan dan Pelaporan ..................... 72

4.1.1 Jadwal Kegiatan ......................................................... 72

4.1.2 Sistem Pelaporan ........................................................ 76

4.1.3 Teknik Penyajian ......................................................... 77

4.2 Organisasi Pelaksanaan Proyek ............................................. 78

4.2.1 Komposisi Tim ............................................................ 78

4.2.2 Jadwal Penugasan Tm ................................................. 83

RPEAUK Kabupaten Kapuas Hulu Hal. 1

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi semakin

meningkat, khususnya kebutuhan energi listrik. Kebutuhan energi

listrik akan meningkat lebih cepat dari kebutuhan energi secara

keseluruhan, seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang

teknologi, industri dan informasi. Namun pelaksanaan penyediaan

energi nasional masih sangat kurang, akibat dari ketergantungan

akan bahan bakar minyak dan masih kurangnya penggunaan energi

baru terbarukan dan energi alternatif lainnya. Efek dari krisis energi

nasional ini berakibat langsung ke daerah-daerah yang ada di

Indonesia ini termasuk Kabupaten Kapuas Hulu. Ketersediaan

sumber daya kelistrikan merupakan sesuatu yang mutlak untuk

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

hal. 2

RPEAUK Kabupaten Kapuas Hulu Laporan Pendahuluan

Rencana umum energi nasional digunakan pemerintah daerah

sebagai acuan untuk menyusun rencana umum energi daerah.

Dengan dasar tersebut maka setiap daerah perlu menyusun

perencanaan energi dan kelistrikan daerah untuk mengubah

kebutuhan akan bahan bakar minyak dan beralih menggunakan

energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi energi daerah

yang akan menganalisa penggunaan energi baru terbarukan dan juga

energi alternatif lainnya.

Berdasarkan UU No.30 Tahun 2007 tentang energi, “Sumber daya

energi sebagai kekayaan alam merupakan anugerah Tuhan Yang

Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Selain itu, sumber

daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat

penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan

kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketahanan nasional maka

sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945”. Maka diupayakan Pengelolaan energi yang meliputi

penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan

secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu

guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Krisis energi saat ini sekali lagi

mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa usaha serius dan

sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan sumber energi

terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar

fosil perlu segera dilakukan.

Kabupaten Kapuas Hulu saat ini khususnya ibukota kabupaten dan

kota-kota kecamatannya masih mengandalkan energi listrik yang

berbahan bakar berasal dari fosil yaitu dengan menggunakan

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang bahan bakarnya solar.

Energi listrik yang tersedia sampai saat ini hanya sebesar 6,2 Mega

Watt, sehingga Untuk memenuhi energi listrik ke depan sangat

kekurangan, hal ini dapat dilihat dari jumlah antrian penyambunagn

listrik dan seringnya listrik mati secara bergiliran.

Guna mengantisipasi pemenuhan kebutuhan energi listrik ke depan

perlu dilakukan upaya dengan mencari sumber energi alternatif yang

lebih berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten Kapuas Hulu

sebagai Kabupaten Konservasi dan potensi sumber energi baru dan

terbarukan terutama tenaga air (hydro power) dan biofuel yang ada

sangat banyak. Untuk itu perlu dilakukan kajian atau studi yang rinci

dengan harapan output berupa rekomendasi pengembangan energi

alternatif yang tepat dan selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi

hal. 3


pelaksanaan perencanaan teknis dan pembangunan Pembangkit

Listrik dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan daerah sesuai dengan grand strategi pembangunan

Kabupaten Kapuas Hulu, maka sangatlah diperlukan beberapa sarana

penunjang yang akan dapat memperlancar program tersebut.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif untuk

Ketenagalistrikan di Kabupaten Kapuas Hulu ini didasarkan pada

beberapa ketentuan peraturan dan perundang-undangan berikut :

1) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara

3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

5) Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

6) Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa

Penunjang Tenaga Listrik

7) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2012 Tentang Jual Beli Listrik

Lintas Negara

8) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2012 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara

9) Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

10) Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 Tentang Konservasi

Energi

11) Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air

12) Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2007 Tentang Kegiatan

Usaha Panas Bumi

13) Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2007 Tentang Keselamatan

Radiasi Pengion Dan Keamanan Sumber Radioaktif

14) Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1989 Tentang

Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

15) Peraturan Presiden RI No.9 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan

Gas Bumi

16) Peraturan Presiden RI No.47 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang

Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk

Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Yang

Menggunkan Batubara

hal. 4


17) Peraturan Presiden RI No.33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan

Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

18) Peraturan Presiden RI No.28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan

Kawasan Hutan Lindung Untuk Penambangan Bawah Tanah

19) Peraturan Presiden RI No.6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 Tentang Tim

Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

20) Peraturan Presiden RI No.4 Tahun 2010 Tentang Penugasan

Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang

Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara Dan Gas

21) Peraturan Presiden RI No.12 Tahun 2008 Tentang Dewan Sumber

Daya Air

22) Peraturan Presiden RI No.5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi

Nasional

23) Instruksi Presiden RI No.01 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan

Dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan

Batubara

24) Instruksi Presiden RI No.13 Tahun 2011 Tentang Penghematan

Energi Dan Air

25) Instruksi Presiden RI No.2 Tahun 2006 Tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain

26) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2006 Tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar

Lain

27) Peraturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2013 Tentang Pembelian

Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari

Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota

28) Peraturan Menteri ESDM No.17 Tahun 2013 Tentang Pembelian

Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari

pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik

29) Peraturan Menteri ESDM No. 04 Tahun 2013 Tentang

Pelimpahan Sebagian wewenang Urusan Pemerintahan Di Bidang

Energi Dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai

Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi

Tahun Anggaran 2013

30) Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2013 Tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi

Perdesaan Tahun Anggaran 2013

31) Peraturan Menteri ESDM No.30 Tahun 2012 Tentang Tarif

Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan

(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

hal. 5


32) Peraturan Menteri ESDM No.28 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk

Kepentingan Umum

33) Peraturan Menteri ESDM No.10 Tahun 2012 Tentang

Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan

34) Peraturan Menteri ESDM No.04 Tahun 2012 Tentang Harga

Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit

Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil

Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik

35) Peraturan Menteri ESDM No.04 Tahun 2010 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun

2010-2014


Pengusahaan Gas Metana Batubara


Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati

(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

38) Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005 Tentang Instalasi

Ketenagalistrikan


Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati

(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain


Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala

Menengah

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk

Kelistrikan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu untuk

menyelenggarakan pembangunan kelistrikan daerah yang mengacu

pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat

berlangsung secara tertib, terorganisasikan dengan baik, berdaya

guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjabarkan tujuan tersebut, perlu dicapai beberapa sasaran

yang konkrit yang harus terjawab di dalam dokumen Rencana

pengembangan energi alternatif yang memungkinkan

terselenggaranya pembangunan secara tertib dan terorganisasi,

serta terbuka peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam

seluruh prosesnya.

1) Memperkirakan konsumsi energi di Kabupaten Kapuas Hulu

untuk masa mendatang.

2) Menganalisa penggunaan energi baru terbarukan untuk

menjamin pasokan energi listrik di Kabupaten Kapuas Hulu .

hal. 6


3) Sebagai masukan dalam pemenuhan energi listrik di Kabupaten

Kapuas Hulu yang terancam krisis energi listrik.

4) Mendapatkan kajian tentang Penyusunan Rencana Induk Energi

dan Ketenagalistrikan di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan

potensi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu .

5) Mencari suatu rujukan tentang sumber energi terbarukan dan

kebutuhan energi makro yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu

sebagai acuan penyusunan Rencana Umum Energi dan

Ketenagalistrikan.

6) Sebagai wacana penggunaan energi terbarukan di Kabupaten

Kapuas Hulu pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup

Perencanaan

1.4.1 Lingkup Substansi

Lingkup pekerjaan yang tercakup dalam Penyusunan Rencana

Pengembangan Energi Alternatif Untuk Kelistrikan di Kabupaten

Kapuas Hulu ini adalah :

1) Persiapan

Pada tahap pekerjaan persiapan tim penyusun melaksanakan

kegiatan sebagai berikut :

a) Koordinasi dengan direksi pekerjaan.

b) Pengumpulan data awal, data primer dan sekunder, buku‐

buku referensi yang berhubungan dengan pekerjaan ini

sebagai bahan referensi medan/lapangan dan untuk

penyempurnaan program kerja sehingga akan dicapai suatu

hasil pekerjaan yang maksimal.

c) Desk studi dan diskusi awal

d) Pembuatan dan penyususunan program kerja, pembagian

tugas dan pengarahan.

2) Melakukan Survey Dan Pengukuran

Kegiatan survey ini meliputi :

a) Survey Lapangan untuk menginventarisasi fakta-fakta

berikut:

b) Sumber-sumber energy alternative yang tersebar di seluruh

kecamatan, meliputi jenis, potensi kapasitas, kelayakan

pengembangannya dan hambatan-hambatan maupun

dampak yang mungkin ditimbulkan dalam

pengembangannya

c) Karakteristik kelistrikan daerah Kabupaten Kapuas Hulu baik

dari aspek demand maupun supply

d) Survey Karakteristik Sosial Ekonomi masyarakat Kabupaten

Kapuas Hulu terutama dikaitkan dengan karakteristik

konsumsi energy dan listrik.

hal. 7


e) Survey fisik dan pola pemanfaatan lahan dan kondisi sarana

prasarana wilayah yang berkaitan dengan usaha

pengembangan energy alternative untuk ketenagalistrikan

daerah.

f) Survey Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan metode

sampling

3) Evaluasi, Analisis dan Perencanaan Teknis, meliputi :

a) Kajian mengenai potensi pengembangan dan permasalahan

energi baru dan terbarukan difokuskan pada energi angin,

energi surya, biofuel, dan energi air. Pernbahasan dilakukan

secara global dari keempat sumber energi dan tidak pada

tiap lokasi sumber energi. Untuk energi air dikhususkan pada

pemanfaatan energi air untuk pembangkit tenaga listrik

skala kecil atau jenis mikrohidro.

b) Kajian teknis yang difokuskan pada perhitungan potensi

energi baru dan terbarukan dan pemilihan teknologi

pembangkit listrik yang digunakan.

c) Kajian kelayakan ekonomi dengan pertimbangan utama dari

harga energi yang dihasilkan.

d) Kajian mengenai dampak positif maupun negatif yang

ditimbulkan dari pemanfatan energy baru terbarukan.

e) Perkiraan/Proyeksi Kebutuhan Energi dan Kelistrikan di masa

datang

f) Perumusan Alternatif Rencana Pengembangan

g) Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia

h) Perumusan Strategi Pelaksanaan Rencana

1.4.2 Lingkup Wilayah

Perencanaan

Lingkup wilayah perencanaan pengembangan energi alternatif ini

adalah seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang batas-batasnya

sesuai dengan batas wilayah kabupaten dalam Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013-2033. Kabupaten

Kapuas Hulu secara administratif memiliki luas 107,82 km2, meliputi

enam kecamatan dan 29 kelurahan. Secara geografis Kota Pontianak

terletak antara 0,50º Lintang Utara sampai 1,4º Lintang Selatan dan

antara 111,40º Bujur Barat sampai 114,10º Bujur Timur dengan

Ibukota Putussibau (BPS Kapuas Hulu, 2012). Adapun Batas-batas

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Serawak (Malaysia

Timur)

2) Sebalah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang

3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan

Timur dan Kalimantan Tengah

hal. 8


4) 4.Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sintang

dan Provinsi Kalimantan Tengah.

1.5 Sistematika Laporan

Pendahuluan

Laporan pendahuluan ini dibagi dalam 4 bab dengan dengan rincian

sebagaii berikut :

1) Bab 1 merupakan bahasan Pendahuluan yang intinya

melaporkan latar belakang, tujuan dan sasaran, dasar hukum dan

ruang lingkup perencanaan baik lingkup substansial maupun

lingkup wilayah perencanaan.

2) Bab 2 merupakan bahasan mengenai pemahaman awal tim

penyusun tentang Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu

yang disusun secara sistematis meliputi kondisi geografis dan

administratif Kabupaten Kapuas Hulu, Kondisi Fisik dan

Sumberdaya Alam, Kondisi Pola Penggunaan Lahan, Kondisi

Demografis, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Wilayah

Kabupaten, terutama aspek kelistrikan dan energi wilayah.

3) Bab 3 adalah laporan tim penyusun mengenai metodologi yang

akan digunakan dalam penyusunan Rencana Pengembangan

Energi Alternatif untuk Kelistrikan Kabupaten Kapuas Hulu.

4) Bab 4 merupakan laporan tim mengenai program kerja yang

akan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini, mulai dari

tahapan-tahapan proses perencanaan, penjadwalan kegiatan

rinci, dan mobilisasi demobilisasi personil yang akan terlibat

angsung dalam proses perencanaan ini.


2. Gambaran Umum Kabupaten Kapuas Hulu

Pada bab dua ini meninjau karakteristik, potensi dan permasalahan

wilayah perencanaan. Ada beberapa aspek dasar yang dikaji dalam

bab ini antara lain adalah karakteristik fisik lahan yang meliputi

kondisi fisik dasar, penggunaan lahan dan status penguasaan lahan,

serta aspek daya dukung lahan yang mencakup kajian terhadap

limitasi dan kendala pengembangan wilayah dan wilayah yang berpo-

tensi untuk dikembangkan sesuai dengan lahan dan sumberdaya

alam yang terkandung di dalamnya.

2.1 KARAKTERISTIK FISIK

LAHAN

2.1.1 Kondisi Fisik Dasar

2.1.1.1 Fisiografi

Wilayah

Kabupaten Kapuas Hulu secara fisiografis dibedakan menjadi tiga

wilayah yaitu wilayah dataran DAS Kapuas, wilayah Pegunungan

Kapuas Hulu dan wilayah Pegunungan Muller.

Wilayah Daerah Aliran Sungai ini merupakan rangkaian dari danau-

danau dan rawa-rawa yag dangkal dan teras-teras rendah yang

sangat luas, tanah bergambut dan tidak subur, kemudian dikelilingi

oleh pinggiran sempit yang meliputi dataran berombak dan bukit-

bukit yang terpencar sehingga kawasan tersebut minim sekali

daerah datar. Dengan rangkaian pegunungan mencapai ketinggian

hal. 10


500 sampai 1800 meter di Gunung Lawit disebelah utara,

mengelilingi daerah seluas 10.780 Km2 ini hampir disemua sisinya.

Berdasarkan hasil investigasi, dataran-dataran di sekitar perbatasan

Daerah Aliran Sungai ini dianggap mengandung sumber batubara dan

minyak bumi. Kegiatan pertanian yang agak menetap dilakukan

secara insentif di dataran-dataran sungai sempit, sedangkan kegiatan

beladang dengan sistem berpindah-pindah banyak mempengaruhi

kawasan pinggir Daerah Aliran Sungai ini.

Tabel 1 : Nama Gunung Dengan Ketinggian di atas 1000 meter Menurut Lokasi Di Kabupaten Kapuas Hulu

Wilayah berikutnya adalah Pegunungan Muller dengan luas ± 18.370

Km2 (termasuk bagian Pegunungan Muller di Kabupaten Sintang)

yang dicirikan oleh gunung-gunung batu sendimen yang agak tinggi

dalam bentuk punggung-punggung yang memanjang, kuesta-kuesta

dan bukit-bukit di kaki gunung yang membatasi daerah aliran

pedalaman yang berbukit dan sumbat-sumbat vulkanik serta

kerucut-kerucut yang terpencil. Wilayah ini didrainase oleh Sungai

Kapuas sedangkan sebelah Selatan didrainase oleh Sungai Kapuas

dan Sungai Melawi (Kabupaten Melawi). Kabupaten Kapuas Hulu

memiliki beberapa gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 1000

meter di atas permukaan laut (lihat Tabel 1).

2.1.1.2 Posisi Geografis

dan

Administrasi

Kabupaten Kapuas Hulu terletak di bagian Timur wilayah Propinsi

Kalimantan Barat, dengan koordinat 0,5 derajat Lintang Utara sampai

1,4 derajat Lintang Selatan dan antara 111,40 derajat Bujur Barat

sampai dengan 114,10 derajat Bujur Timur.

Sebelah Utara berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang, sebelah Timur

berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan

Tengah, sedangkan sebelah Selatan juga berbatasan dengan

Kabupaten Sintang. Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah

Barat ke Timur dengan jarak terpanjang adalah ± 240 Km dan

melebar dari Utara ke Selatan ±126,70 Km.

No. LOKASI NAMA GUNUNG TINGGI (M)

1 Putussibau Gunung Cemeru 1.681

Gunung Harung 1.359

Bukit Liang Cebung 1.394

2 Martinus Gunung Lawit 767

Gunung Batuang 1.151

3 Kalis Bukit Batu Sambung 1.770

Sumber: Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2012

hal. 11


Tabel 2 : Luas Kabupaten Kapuas Hulu Dirinci Perkecamatan

Kabupaten Kapuas Hulu terbagi menjadi 25 wilayah administratif

kecamatan dengan luas total 29.841,99 Km2 atau sekitar 20,33 % dari

luas Kalimantan Barat (146.807 Km2), sedangkan Kota Putussibau

sebagai ibukota kabupatennya dengan luas 4,122 Km2 atau sekitar

0,013 % dari luasan total Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan terluas

di kabupaten ini adalah Kecamatan Hulu Kapuas dengan luas

5.279,85 km2, sedangkan kecamatan yang terkecil luasanya adalah

Kecamatan Putussibau Selatan dengan luas 72,45 Km2 (lihat Tabel 2).

2.1.1.3 Iklim Iklim di Kabupaten Kapuas Hulu dikelompokkan sebagai “Afaw”,

(menurut sistem kopen) yaitu iklim isotermal hujan tropik dengan

musim kemarau yang panas. Maksimum curah hujan ganda dan

dengan suhu rata-rata dalam bulan terpanas lebih tinggi dari 22

derajat celcius. Di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu suhu berkisar

antara 22,90C ± 31,050C. sedangkan hari hujan berkisar antara 180

hingga 184 hari per tahun dengan curah hujan rata-rata tahunan

No KECAMATAN LUAS (KM2) PROSENTASE

1 Silat Hilir 1.177,10 3,94

2 Silat Hulu 1.061,80 3,56

3 Bunut Hulu 1.118,14 3,75

4 Mentebah 781,26 2,62

5 Bika 395,16 1,32

6 Kalis 1.857,84 6,23

7 Putussibau Utara 5.204,80 17,44

8 Putussibau Selatan 72,45 0,24

9 Hulu Kapuas 5.279,85 17,69

10 Embaloh Hilir 786,30 2,63

11 Bunut Hilir 844,10 2,83

12 Boyan Tanjung 824,00 2,76

13 Jongkong 422,50 1,42

14 Pangkadan 531,20 1,78

15 Hulu Gurung 432,90 1,45

16 Selimbau 510,53 1,71

17 Danau Sentarum 643,35 2,16

18 Seberuang 573,80 1,92

19 Semitau 562,70 1,89

20 Suhaid 465,91 1,56

21 Empanang 547,14 1,83

22 Puring Kencana 258,66 0,87

23 Badau 700,00 2,35

24 Batang Lupar 1.332,90 4,47

25 Embaloh Hulu 3.457,60 11,59

29.841,99 100,00

Sumber: Kapupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2012

KABUPATEN KAPUAS HULU

hal. 12


berkisar antara 4.000 mm sampai 4.727 mm. Jumlah hari hujan yang

tinggi disertai dengan curah hujan yang besar ini pada umumnya

merata di daerah kecamatan, sehingga hutan-hutan di Kabupaten

Kapuas Hulu cukup lebat dan subur.

Dampak hujan cukup besar ini menyebabkan proses pencucian tanah

berjalan dengan cepat disamping banjir musiman yang sering

melanda daerah sepanjang Sungai Kapuas yang lamanya antara 1/3

sampai 6 bulan.

Bila air sungai menjadi surut pada musim kemarau, maka terjadi pen-

dangkalan alur-alur sungai dan akibatnya transportasi menjadi

terhambat, terutama daerah pedlaman yang sungai-sungainya

menjadi urat nadi perhubungan dari dan ke ibukota Kabupaten.

2.1.1.4 Topografi Secara keseluruhan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang

telah mengalami pengikisan dan sudah semakin tua, yang ditandai

dengan gradient sungai yang kecil dan berbelok-belok. Bentuk

permukaan bumi daerah Kabupaten Kapuas Hulu umumnya

berbentuk wajan (kuali) yang terdiri dari dataran rendah/cekung

yang terendam air memanjang dari hilir Nanga Manday terus ke arah

Barat mengikuti aliran Sungai Kapuas sampai Nanga Suhaid

Kecamatan Suhaid.

Pada dataran tinggi/miring diselingi oleh rawa-rawa memanjang

tetapi sempit atau diselingi oleh buit-bukit kecil. Dataran ini

termasuk kategori yang biasanya digenangi air pada waktu-wkatu

tertentu, yakni ketika terjadi curah hujan yang tinggi yang

menyebabkan banjir dan tergenang air selama 2-5 jam saja. Dataran

yang tinggi/miring ini terletak pada ketinggian sekitar 4.761 meter

dari permukaan laut.

Tabel 3 : Luas Kemiringan Lahan Di Kabupaten Kapuas Hulu

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar memiliki ketinggian

antara 25 ampai 500 meter. Sebagian besar daerah dengan

ketinggian di atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di

sebelah Utara dan bagian Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang

No KLAS KEMIRINGAN LUAS (Ha) PROSEN (%)

1 0 - 2 % 798.240 26,75

2 2 - 15 % 336.150 11,26

3 15 - 40 % 583.240 19,54

4 > 40 % 1.266.570 42,44

2.984.200 100,00

Sumber : Fakta dan Analisis, RTRWK Kapuas Hulu

JUMLAH

hal. 13


melingkar sampai ke Pegunungan Muller dekat perbatasan dengan

Kalimantan Tengah. Daerah lembah dan lereng Pegunungan Kapuas

Hulu dan Pegunungan Muller umumnya memiliki ketinggian antara

100-500 meter. Sebagian kecil daerah perbukitan di sebelah Utara

dn Timur gugusan Danau Luar di Kecamatan Batang Lupar juga

memiliki ketinggian antara 100-500 meter.

Keadaan topografi Kapuas Hulu sangat bervariatif mulai dari dataran

alluvial perbukitan sampai pegunungan. Bentuk permukaan lahan

datar seluas 798.240 Ha dengan kemiringan 0-2 % umumnya berada

di wilayah dataran rawa Daerah Aliran Sungai Kapuas sedangkan

lahan yang tersebar di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan

Selimbau, Badau, Kecamatan Batang Lupar, Embau Bagian Selatan

dan Empanang Bagian Utara mempunyai kemiringan 2-15%.

2.1.1.5 Jenis Tanah Deskripsi dan analisis struktur dan jenis tanah pada laporan RTRWK

Kapuas Hulu didasarkan pada tinjauan Peta Tanah Eksplorasi Propinsi

Kalimantan Barat skala 1 : 1.000.000 oleh Lembaga Penelitian Tanah

Bogor ditemukan beberapa jenis tanah sebagai berikut :

1. Tanah Organosol, Gley Humus

Tanah organosol merupakan segolonhan tanah yang tersusun dri

bahan organik atau campuran bahan mineral dan bahan organik

setebal paling sedikit 50 cm mengandug paling sedikit 30 %

bahan organik (bila liat), atau 20 % (bila berpasir). Kepadatan

atau bulkdensity kurang dari 0,6 dan selalu jenuh air. Tanah ini

mudah mengerut tak balik, dan bila kering peka erosi dan mudah

terbakar.

Jenis tanah gambut terbesar di Kabupaten Kapuas Hulu adalah

jenis oligotrop dengan tebal rata-rata 3 meter. Tanah gambut ini

sangat permeabel. Drainase dengan penggalian parit dengan

cepat menurunkan permukaan tanah karena proses eksidasi,

meneralisasi dan pengerutan yang dipercepat.

Di dataran rendah seperti datara berawa sekitar Sungai Kapuas

tanah gambut berasosiasi dengan tanah glei humus dan aluvial

hidromorf. Tanah di dataran ini sebagian besar dipengaruhi oleh

pasang surut. Di beberapa tempat, bagian yang mendapat

limpahan air pasang dengan ketebalan gambut kurang dari satu

meter banyak dimanfaatkan penduduk sebagai lahan

persawahan pasang surut. Jenis gambut yang berpotensi tingi

untuk pertanian adalah gambut eutrop dimana air yang

menggenanginya mengandung unsur hara dan mineral yang

cukup tinggi. Namun demikian, keban-yakan tanah gambut di

hal. 14


Kapuas Hulu yang merupakan gambut oligotrop umumnya

sangat kurus serta terancam racun dari humus yang masam

walaupun tanah gambut ini masih memberi kemungkinan untuk

pengembangan tanaman tanah kering (upland crops).

Kebanyak tanah gambut di temukan di dataran rendah aliran

Sungai Kapuas Hulu. Tanah gambut di daerah ini tergolong

sebagai tropohemist, troposaprist dan topofibrist dengan

kedalaman 6 meter. Gambut-gambut tersebut sangat masam,

mempunyai kemampuan pertukaran kation yang tinggi tetapi

tidak jenuh dan umumnya sangat miskin hara utama maupun

minor. Air banjir melalui endapan mineral dan bahan-bahan

organik segera dapat menghasilkan nitrogen berkadar sedang

atau bahkan tinggi, fosfor dan potasium di dlaam lapisan-lapisan

permukaan. Luas daerah dengan jenis tanah ini mencakup areal

seluas 552.000 ha atau sekitar 18,5% luas Kabupaten Kapuas

Hulu.

2. Tanah Podsolik Merah Kuning

Tanah jenis ini memiliki perkembangan profil sedng, erwarna

merah sampai kuning, horison argilic, masam, kurus dengan

kemampuan pertukaran kation dengan kejenuhan basah rendah.

Di Kapuas hulu tanah ini mencapai areal seluas ± 396.000 ha atau

13,27% luas dae-rah Kabupaten Kapuas Hulu.

Jenis tanah ini dibedakan menurut bahan induk yang

membentuknya yaitu PMK dengan bahan induk batuan endapan

dan PMK dengan bahan induk batuan beku. PMK dari batuan

endapan umumnya bertekstur halus sampai sedang, sedangkan

PMK dari batuan beku umumnya memiliki tekstur halus.

Penyebaran jenis tanah ini terdapat hampir di semua kecamatan

terutama di daerah yang berombak sampai bergunung.

Sebaiknya tanah ini diusahakan untuk pertanian tanah kering

atau perkebunan disertai dengan usaha-usaha konservsi tanah

karena jenis tanah ini sangat peka terhadap erosi ditambah lagi

curah hujan di Kapuas Hulu yang relatif.

3. Kompleks PMK dan Litosol

Tanah litosol merupakan tanah mineral dengan perkembangan

profil yang sangat rendah di atas batuan kukuh dengan ketebalan

profil kurang dari 50 cm. Di Kapuas Hulu, tanah ini berasosiasi

dengan tanah podsolok merah kuning (PMK) di pegunungan

patahan yang tersebar luas di Pegunungan Kapuas Hulu dan

Pegunungan Muller. Hamparan tanah ini sebagian besar berbukit

hal. 15


atau bergunung dan mencakup areal seluas 2.036.200 ha atau

sekitar 68,27% luas Kabupaten Kapuas Hulu. Gambaran

mengenai sebaran jenis tanah dapat dilihat pada Gambar ....

2.1.1.6 Hidrologi

Wilayah

Aliran Sungai Kapuas Hulu mempunyai panjang kira-kira 300

kilometer di mulai dari Kecamatan Putussibau bagian Timur dan

berakhir di Kecamatan Bunut Hilir. Sungai Embaloh sepanjang 168

km yang berhulu di Pegunungan Kapuas Hulu bagain Utara, Sungai

Manday sepanjang 140 km berhulu di Pegunungan Muller

merupakan beberapa anak Sungai Kapuas yang cukup penting

peranannya di Kabupaten Kapuas Hulu terutama sebagai sistem

transportasi pedalaman dan perikanan. Selain sungai terdapat juga

danau yang berlokasi di Kecamatan Batang Lupar, Badau, Selimbau.

2.1.1.7 Struktur Geologi

: Formasi

Pengendapan

Di wilayah dataran rawa sungai-sungai utama yang bermeander dan

beraliran lamban mengendapkan aluvium yang terkikis dari daerah-

daerah pedalaman ke tanggul-tanggul dalam cekungan-cekungan di

hilir selama banjir musiman berlangsung. Rawa gambut yang

menembus masuk ke daerah lahan berawa utama telah

menyebabkan aluvium sungai sangat tidak menentu, sehingga di

banyak tempat hampir tidak terdapat tanggul sungai yang

bermineral. Lebih ke hilir terdapat dataran-dataran aluvial dengan

sedimen di atas permukaannya pada dasarnya merupakan endapan

sungai, sedangkan lahan di permukaannya merupakan endapan

muara sungai. Arus pasang surut yang naik turun berpengaruh

kepada terjadinya endapan lumpur dan tanah liat. Endapan-endapan

ini banyak terdapat di wilayah dataran berawa, yang secara cepat

mengumpul di dasar sungai yang dangkal. Cekungan-cekungan liat di

antara sungai-sungai besar hampir semuanya tertutup lapisan

gambut oligotrop yang mengumpul secara cepat, yang terdiri dari

sisa-sisa bahan organik yang sedikit banyak terawetkan dengan baik,

yang umumnya berasal dari hutan rawa yang selalu tumbuh dalam

keadaan anaerobik. Pada umumnya ketebalan gambut lebih dari 2

meter, dan di rawa yang tertua dan yang paling berkembang dapat

mencapai kedalaman 10 meter.

Di dataran DAS Kapuas Hulu tidak ditemukan endapan garis strada

tersier muda dan tersier menengah. Endapan-endapan tebal yang

merupakan endapan-endapn kuarter muda mengelilingi bagian-

bagian dalam yang bersifat metamorf dan granit tersisa, yang

membentuk sebagian besar teras-teras di daerah ini. Di bagian Barat

endapanya berasal dari campuran bahan-bahan sungai estuari

dengan tekstur yang bervariasi dari halus sampai kasar. Sedagkan

endapan organik yang dominan di wilayah iniadalah gambut yang

mengisi bagian permukaan, cekungan dan lebah-lembah sempit yang

hal. 16


menembus pinggiran teras. Endapan aluvial juga terdapat di daerah

pegunungan, walaupun tidak cukup luas, terutama di jalur-jalur

sempit sepanjang sungai. Endapan-endapan yang agak baru dari

zaman Kuarter dan Pleistosen ditemukan di daerah pegunungan di di

hulu DAS Kapuas yang sedikit terangkat dan tertoreh dengan tekstur

dominan pasir-pasir kuarsa yang tidak terkosolidasi. Endapan ini

berasal dari rangkaian pegunungan yang bersebelahan yang

mengandung batu pasir dengan proporsi tinggi dan didominasi oleh

endapan yang berasal dari bahan silika,pasir dan lempung.

Di sekeliling cekungan DAS Kapuas Hulu terdapat formasi endapan

yang berasal dari zaman Kuarter awal sampai tersier pertengahan,

yang terkonsolidasi lemah. Endapan-endapan ini berbentuk dari batu

pasir masa karbon yang berbutir halus sampai sedang serta batu

lempung mika dan batu lumpur merah.

2.1.1.8 Struktur Geologi

: Batuan Dasar

Beberapa batuan beku yang diantaranya berasal dari zaman Pra

Tersier dari masa kapur dan juga mendasari Daerah Aliran Sungai

Kapuas Hulu. Batuan yang meliputi granit biotit yang pucat dan

berbutir sedang, basalt dan gabbro ini berperan sebagai pembentuk

topografi di daerah Pegunungan Kapuas Hulu, batuan utama diduga

berupa gneis, sekis, filit, kuarsit, andesit dan basalt. Batuan-batuan ii

terdapat sebagai blok-blok terpatah-patah yang membentang seluas

satu kilometer persegi, sampai pada potongan-potongan yang

tersusun seperti genting yang berukuran hanya beberapa meter

persegi saja.

2.1.2 Penggunaan Lahan

2.1.2.1 Status

Penguasaan

Lahan

Ada beberapa status peruntukan, penguasaan dan pengusahaan

hutan yang telah di tetapkan di Kabupaten Kapuas Hulu untuk

kegiatan berskala besar (HPH dan HTI), transmigrassi, perkebunan

negara dan swasta, dan Kuasa Pertambangan. (lihat Gambar .... ).

Sampai tahun 2010 kawasan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu

memiliki luas 3.098.632,87 hektar yang terdiri dari, hutan lindung

seluas 815.236,00 ha, hutan produksi terbatas seluas 481.623,31 ha,

hutan produksi biasa seluas 171.082,27 ha, hutan produksi yang

dapat dikonversi seluas 107.470,29 ha. Luas masing-masing untuk

jenis hutan mengalami kenaikan dari tahun 2000. Hutan lindung

mengalami perluasan sebesar 186.263,00 ha, hutan produksi

terbatas mengalami perluasan sebesar 240.507,31 ha, hutan

produksi biasa mengalami pengurangan sebesar -30.633,73 ha dan

terakhir hutan produksi yang dapat dikonversi mengalami perluasan

sebesar 27.208,29 ha.

hal. 17


Tabel 4 : Luas Hutan Di Kabupaten Kapuas Hulu Dirinci Menurut Fungsinya

Sumber : Disbunhut Kab. Kapuas Hulu, 2010

Jumlah ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam

(IUPHHK-HA) di Kabupaten Kapuas Hulu yang masih berlaku ijin

konsesinya sebanyak 5 (lima) unit, 1 (satu) unit di antaranya

merupakan unit manajemen baru, sedangkan perijinan usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHK-HT)

yang aktif tidak ada. Daftar IUPHHK-HA di Kabupaten Kapuas Hulu

dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 : Daftar IUPHHK-HA yang masih aktif di Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk ijin pemanfaatan kawasan hutan yang masih dalam proses

permohonan pada saat ini belum ada. Namun peluang untuk

mengajukan permohonan atau ijin baru pada kawasan ini masih

sangat memungkinkan mengingat terdapat wilayah yang saat ini ijin

pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPPHK) yang ada telah diusulkan

untuk dicabut dan masih menunggu proses persetujuan oleh menteri

kehutanan.

NO. FUNGSI HUTAN LUAS (Ha)PERSENTASE

(%)

1 Hutan Produksi (HP) 171.082,27 5,52

2 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 481.623,31 15,54

3 Hutan Lindung (HL) 815.236,00 26,31

4 Hutan Produksi Konversi (HPK) 107.470,29 3,47

5 Taman Nasional 939.329,00 30,31

6 Areal Penggunaan Lainnya 583.892,00 18.84

Jumlah 3.098.632,87 100,00

NO. NAMA PERUSAHAANLUAS AREAL

(Ha)PERIJINAN KETERANGAN

1. PT. Bumi Raya Utama Wood Industries 110.500Kepmenhut Nomor :

268/Menhut-II/2004

Tgl. 21-7-2004

Aktif

2. PT. Toras Banua Sukses 24.920Kepmenhut Nomor :

107/Menhut-II/2006Tgl. 17-

4-2006

Aktif

3. PT. Dwipa Bakti Kariza 11.000Kepmenhut Nomor :


8-2006

Aktif

4. PT. Karya Rekanan Bina Bersama 43.810Kepmenhut Nomor :


07-2004

Aktif

5. PT. Kawedar Wood Industry 92.500Surat Menhut Nomor

:S.298/Menhut-VI/2007

Tanggal 17-05-2007

HPH Baru

hal. 18


Proses pengusulan pencabutan ijin ini dilakukan karena setelah

sekian lama diberikan hak kelola, pemegang ijin tidak pernah aktif

untuk melakukan pengelolaan sehingga kawasan yang telah

diberikan ijin tidak memberikan manfaat yang nyata kepada

pemerintah daerah maupun masyarakat secara ekonomi dan juga

secara sosial wilayah pengelolaan yang diberikan masih diakui

masyarakat sebagai wilayah kelola adat mereka.

2.2 POTENSI SUMBER

DAYA MANUSIA

Aspek sosial yang merupakan faktor penting dalam perencanaan

wila-yah/kota adalah kependudukan. Kajian diarahkan ke identifiksi

potensi dan permasalahan sumberdaya manusia di Kabupaten

Kapuas Hulu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada kajian ini

akan dijelaskan jumlah dan penyebaran penduduk di berbagai

wilayah kabupaten dan kondisi sosial ekonominya yang meliputi

tingkat pendidikan atau tingkat keahlian, tingkat kemampuan

ekonomi, kesehatan dan kemampuan atau kemudahan penduduk

menikmati berbagai macam fasilitas pelayanan sosial.

2.2.1 Distribusi dan Perkembangan

Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sampai pada tahun 2010

(hasil sensus penduduk 2010) mencapai 221.952 orang, terdiri dari

113.036 laki-laki (50,83%) dan 108.016 perempuan (49,17%). Angka

ini meningkat sebesar 0,99 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dengan angka Sex Rasio untuk tahun 2010 adalah 104. hal ini berarti

setiap 100 perempuan terdapat 104 laki-laki. Jumlah penduduk

tertinggi terdapat di Kecamatan Putussibau Utara ± 221.952 orang

dengan persentase 10,47 % dari jumlah penduduk kabupaten.

Jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Puring Kencana ±

2.215 orang dengan persentase 1,0%. Beberapa kecamatan yang

memiliki penduduk relatif besar adalah Silat Hilir, Bunut Hulu, Hulu

Gurung, dan Putussibau Selatan (lihat Tabel 6 ).

Bila dilihat dari kepadatan penduduknya, rata-rata Kabupaten

Kapuas Hulu memiliki kepadatan penduduk 7 orang per km2. Namun

beberapa kecamatan memiliki kepadatan jauh di atas rata-rata yaitu

Putussibau Selatan dengan kepadatan 178 orang per km2, Kecamatan

Hulu Gurung 29 orang per km2, Jongkong 23 orang per km2 dan

Selimbau 20 orang per km2. Beberapa kecamatan juga ada yang

memiliki kepdatan penduduk sangat rendah yaiu Kecamatan Hulu

Kapuas dan Kecamatan Embaloh Hulu masing-masing 1 orang per

km2.

Kepadatan penduduk tinggi umumnya tersebar di pusat-pusat

kecamatan di sepanjang jalur Jalan Sintang-Putussibau. Sedangkan

kepadatan rendah terdapat di wilaya-wilayah pedalaman Sungai

Kapuas.

hal. 19


Tabel 6 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Di Rinci Perkecamatan Tahun 2011

Tabel 7 : Kepadatan Penduduk Dalam Kabupaten Kapuas Hulu Dirinci Per Kecamatan Tahun 2001

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Angka Tahun 2012

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

1 Silat Hilir 8.970 8.189 17.159 7,732 Silat Hulu 5.546 5.206 10.752 4,843 Hulu Gurung 6.207 6.241 12.448 5,614 Bunut Hulu 6.675 6.327 13.002 5,865 Mentebah 4.553 4.309 8.862 3,996 Bika 2.175 2.049 4.224 1,907 Kalis 5.998 5.815 11.813 5,328 Putussibau Selatan 6.539 6.354 12.893 5,819 Hulu Kapuas 3.012 2.840 5.852 2,64

10 Embaloh Hilir 2.761 2.610 5.371 2,4211 Bunut Hilir 4.339 4.216 8.555 3,8512 Boyan Tanjung 5.244 4.898 10.142 4,5713 Pengkadan 3.976 3.991 7.967 3,5914 Jongkong 4.929 4.934 9.863 4,4415 Selimbau 5.049 5.076 10.125 4,5616 Danau Sentarum 1.992 1.876 3.868 1,7417 Suhaid 4.162 3.978 8.140 3,6718 Seberuang 5.333 4.975 10.308 4,6419 Semitau 4.008 4.069 8.077 3,6420 Empanang 1.448 1.434 2.882 1,3021 Purung Kencana 1.157 1.058 2.215 1,0022 Badau 2.556 2.484 5.040 2,2723 Batang Lupar 2.225 2.336 4.561 2,0524 Embaloh Hulu 2.292 2.300 4.592 2,0725 Putussibau Utara 11.890 11.351 23.241 10,47

113.036 108.916 221.952 100,00

Sumber: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Kapuas Hulu, 2012

NO KECAMATANJUMLAH PENDUDUK PERSENTASE

(%)

JUMLAH

No KECAMATAN LUAS (KM2)JUMLAH

PENDUDUKKEPADATAN

(ORANG/KM2)

1 Silat Hilir 1.177,10 17.159 152 Silat Hulu 1.061,80 10.752 103 Bunut Hulu 1.118,14 13.002 124 Mentebah 781,26 8.862 115 Bika 395,16 4.224 116 Kalis 1.857,84 11.813 67 Putussibau Utara 5.204,80 23.241 48 Putussibau Selatan 72,45 12.893 1789 Hulu Kapuas 5.279,85 5.852 110 Embaloh Hilir 786,30 5.371 711 Bunut Hilir 844,10 8.555 1012 Boyan Tanjung 824,00 10.142 1213 Jongkong 422,50 9.863 2314 Pangkadan 531,20 7.967 1515 Hulu Gurung 432,90 12.448 2916 Selimbau 510,53 10.125 2017 Danau Sentarum 643,35 3.868 618 Seberuang 573,80 10.308 1819 Semitau 562,70 8.077 1420 Suhaid 465,91 8.140 1721 Empanang 547,14 2.882 522 Puring Kencana 258,66 2.215 923 Badau 700,00 5.040 724 Batang Lupar 1.332,90 4.561 325 Embaloh Hulu 3.457,60 4.592 1

29.841,99 221.952 446


KABUPATEN KAPUAS HULU

hal. 20


Perkembangan penduduk perkecamatan seperti yang tersajikan pada

Tabel 7, memperlihatkan bahwa Kecamatan Putussibau masih

merupakan kecamatan yang paling diminati penduduk dalam periode

tahun 1991-2001 pertambahan penduduk kecamatan ini mencapai ±

6.122 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 5,60% pertahun.

Sedangkan kecamatan lain yang memiliki pertambahan penduduk

relatif tinggi adalah Kecamatan Selimbau dengan pertambahan 8.438

jiwa (12,14%) Kecamatan Kedamin dengan pertambahan 4.406 jiwa

(4,26%), dan Kecamatan Seberuang 3.944 jiwa (6,12%).

Dari angka pertumbuhan ini dapat dihitung bahwa sampai tahun

2034 (tahun perencanaan) penduduk Kabupaten Kapuas Hulu

diperkirakan bertambah sebesar 219.138 jiwa dengan asumsi tingkat

pertumbuhan sebesar 1,33% pertahun tetap berlaku hingga akhir

tahun perencanaan.

Tabel 8 : Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2000-2010

2.3 Profil Perekono-

mian Wilayah

Profil perekonomian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dikaji dari

tingkat pertumbuhan dan struktur ekonominya. Indikator yang

dipakai untuk mengetahui profil tersebut adalah perkembangan nilai

PDRB dan Sum-bangan setiap sektor terhadap nilai PDRB tersebut.

TAHUN 2000 TAHUN 2010 PERTAMBAHAN

1 Silat Hilir 12.043 17.159 5.116 3,602 Silat Hulu 8.905 10.752 1.847 1,903 Hulu Gurung 10.660 12.448 1.788 1,564 Bunut Hulu 9.368 13.002 3.634 3,335 Mentebah 6.635 8.862 2.227 2,946 Bika 6.602 4.224 (2.378) -4,377 Kalis 7.475 11.813 4.338 4,688 Putussibau Selatan 9.368 12.893 3.525 3,259 Hulu Kapuas 12.929 5.852 (7.077) -7,62

10 Embaloh Hilir 10.172 5.371 (4.801) -6,1911 Bunut Hilir 9.191 8.555 (636) -0,7112 Boyan Tanjung 6.369 10.142 3.773 4,7613 Pengkadan 7.230 7.967 737 0,9814 Jongkong 9.417 9.863 446 0,4615 Selimbau 11.170 10.125 (1.045) -0,9816 Danau Sentarum 1.201 3.868 2.667 12,4117 Suhaid 6.977 8.140 1.163 1,5518 Seberuang 8.807 10.308 1.501 1,5919 Semitau 6.003 8.077 2.074 3,0120 Empanang 2.552 2.882 330 1,2221 Purung Kencana 2.746 2.215 (531) -2,1322 Badau 4.576 5.040 464 0,9723 Batang Lupar 4.345 4.561 216 0,4924 Embaloh Hulu 4.616 4.592 (24) -0,0525 Putussibau Utara 5.197 23.241 18.044 16,16

184.554 221.952 37.398 1,86

NO KECAMATANJUMLAH PENDUDUK PERTUMBUHAN

(%/TAHUN)

JUMLAH

hal. 21


Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB

atas dasar harga konstan, karena pengaruh inflasi telah ditiadakan.

Mengamati perjalanan pelasa-naan pembangunan sampai pada saar

ini, telah terjadi perubahan-perubahan sosial ekonomi di Kabupaten

Kapuas Hulu. Dari segi ekonomi, secara makro dicerminkan oleh

peningkatan pendapatan perkapita yang diikuti oleh laju

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya atau dengan kata lain terjadi

perkembangan PDRB yang cukup tinggi.

2.3.1 Pertumbuhan Perekonomian

Wilayah

PDRB Kabupaten Kapuas Hulu atas dasar harga yang berlaku tahun

2010 sebesar Rp. 1.182.106,00 juta dan mengalami kenaikan sebesar

4,55 % atau meningkat menjadi Rp. 1.235.923,00 juta pada tahun

2011. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Kapuas Hulu lima tahun terakhir adalah rata-rata 4,06 % pertahun

(lihat Tabel 9). Angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat

pertumbuhan Propinsi Kalimantan Barat 6,2% pada tahun 2011. Jika

dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduknya yang

mencapai 1,36 % berarti secara riil perekonomian Kabupaten Kapuas

Hulu mengalami peningkatan.

Tabel 9 : Nilai PDRB Dan Jumlah Penduduk Serta Pertumbuhannya Atas Dasar Harga Konstan

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sekaligus

mewujudkan pemerataan pendapatan perlu adanya eksploitasi dan

optimalisasi potensi sumber daya alam, peningkatan sumber daya

manusia yang diikuti peningkatan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi regional sangat ditentukan oleh

pertumbuhan ekonomi sektoralnya, sehingga penyajian pendapatan

regional secara sektoral merupakan alat bantu untuk melihat

perubahan dan perkem-bangan masing-masing sektor. Sedangkan

peranan masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai

tambah pada periode tertentu akan menunjukkan struktur

perekonomian suatu daerah. Jika peranan sektoral tersebut disajikan

dalam beberapa tahun angka menggambarkan pergeseran struktur

ekonomi sebagai indikator adanya proses pembangunan.

NILAI PERTUMBUHAN JUMLAH PERTUMBUHAN

(jutaan Rp) (%) (jiwa) (%)

2007 1.053.981,00 215.434

2008 1.091.424,00 3,55 217.736 1,07

2009 1.131.792,00 3,70 220.043 1,06

2010 1.182.106,00 4,45 222.160 0,96

2011 1.235.923,00 4,55 227.424 2,37

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu, 2013

TAHUN

PDRB PENDUDUK *)

hal. 22


Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2011

sebesar 4,55 % terutama didukung oleh pertumbuhan Sektor

Angkutan/Komunikasi dan sektor Listrik dan Air Bersih masing-

masing sebesar 7,48 % dan 6,20 %; disusul sektor

Bank/Keuangan/Perum sebesar 5,78 %, sektor Bangunan 5,69 %; dan

sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,26 %.

Bila dilihat secara sektoral, pada periode tahun 2007-2011 sektor

angkutan/komunikasi tumbuh dengan laju pertumbuhan paling

tinggi yaitu sebesar 7,48 % pertahun. Sedangkan laju pertumbuhan

terendah terjadi pada sektor industri pengolahan yang hanya

tumbuh 1,76 % pertahun. Selain sektor angkutan/komunikasi, ada

lima sektor lainnya tumbuh dengan laju di atas laju pertumbuhan

rata-rata yaitu sektor Listrik dan Air Bersih, sektor

Bank/Keuangan/Perum, sektor Bangunan dan sektor Perdagangan

Besar dan Eceran sebesar. (lihat Tabel 10).

Tabel 10 : Pertumbuhan Ekonomi per Sektor

2.3.2 Struktur Perekonomian

Untuk mengkaji struktur perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu

dapat di lihat berdasarkan kegiatan ekonomi yang digolongkan atas

tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Struktur

perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu sampai tahun 2011 masih

bersifat agraris (sektor primer). Hal ini dapat dilihat peranan dari

sektor pertanian yang masih sangat dominan. Namun demikian

peranan sektor ini cenderung mengalami penurunan, yaitu pada

tahun 2010 kontribusi sektor ini sebesar 47,35% menurun menjadi

46,56% tahun 1999. Dominannya sektor pertanian pada

perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu, terutama didukung oleh sub

sektor kehutanan dengan andil terhadap sektor pertanian sebeasr

55,95%, sub sektor tanaman bahan makanan (19,12%) dan sub

sektor perikanan (15,66%).

Rp. (Juta)

Pertumb

uhan

(%)

Rp. (Juta)Pertumb

uhan (%)Rp. (Juta)

Pertumb

uhan (%)Rp. (Juta)

Pertumb

uhan

(%)

Rp. (Juta)

Pertumb

uhan

(%)

Pertanian 524.724 3,55 506.744 3,78 488.309 3,65 471.116 2,04 461.680

Pertambangan 16.344 4,20 15.685 5,01 14.936 5,29 14.186 5,57 13.437

Industri Pengolahan 40.907 1,76 40.200 1,31 39.680 3,64 38.288 1,00 37.910

Listrik dan Air Bersih 4.641 6,20 4.370 7,69 4.058 9,71 3.699 9,76 3.370

Bangunan 182.616 5,69 172.791 5,27 164.138 1,77 161.284 6,85 150.943

Perdagangan, Hotel, Restoran 228.782 5,26 217.356 5,03 206.955 4,59 197.874 2,94 192.226

Angkutan/Komunikasi 49.973 7,48 46.494 6,70 43.573 3,66 42.035 9,77 38.293

Bank/Keu/Perum 66.659 5,78 63.017 5,22 59.891 3,03 58.132 9,55 53.066

Jasa 121.277 5,05 115.447 4,71 110.251 5,19 104.810 1,70 103.058

Total 1.235.923 4,55 1.182.106 4,45 1.131.792 3,70 1.091.424 3,55 1.053.981

Laju Pertumbuhan 4,55 4,45 3,70 3,55 -

SEKTOR

PDRB TAHUN

2011 2010 2009 2008 2007


Tabel 11 : Peranan Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Kab. Kapuas Hulu Tahun 2007-2011

Dari sembilan sektor ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga

sektor besar yaitu: Sektor Primer yang terdiri dari sektor Pertanian

dan sektor Pertambangan, Sektor Sekunder yang terdiri dari sektor

Industri Pengolahan, sektor Listrik, dan Air Bersih serta sektor

Bangunan. Sektor Tersier terdiri dari sektor Perdagangan, Hotel, dan

Restoran, sektor Angktutan dan Komunikasi, sektor Bank, Keuangan

dan Perum serta sektor Jasa.

Pertumbuhan tersier yang tinggi dan juga di atas pertumbuhan

Kabupaten Kapuas Hulu berakibat pada peningkatan peranannya.

Sedangkan untuk sektor primer dan sekunder masih berada dibawah

pertumbuhan PDRB kabupaten dan peranannya juga menurun.

Dengan demikian struktur ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu selama

lima tahun terakhir mengalami pergeseran dari sektor primer ke

sektor tersier (lihat Tabel 11).

2.4 DAYA DUKUNG

PRASARANA WILAYAH

Dalam konteks pengembangan wilayah tidak dapat dilepaskan dari

daya dukung dan potensi pengembangan dan sistem prasarana

wilayahnya. Daya dukung tersebut meliputi sitem transportasi,

sistem pos dan tele-komunikasi dan sitem pelayanan energi listrik.

2.4.1 Sistem Transportasi

Wilayah

Sistem transportasi Kapuas Hulu merupakan perpaduan antara

subsistem transportasi jalan raya, subsistem transportasi sungai, dan

subsistem transportasi udara. Pada bagian ini akan dibahas masing-

masing subsistem transportasi tersebut yang mencakup beberapa

aspek yaitu: aspek suplai yang meliputi kuantitas dan kualitas sarana

dan prasarana transportasi, aspek potensi permintaan akan jasa

transportasi, serta pengelolaan sistem transportasi yang ada. Selain

aspek diatas, akan dikaji pula tigkat pelayanan seluruh sistem

transportasi yang ada dalam menunjang usaha pengembangan

wilayah.

Rp. (Juta) % Rp. (Juta) % Rp. (Juta) % Rp. (Juta) % Rp. (Juta) %

Pertanian 524.724 42,46 506.744 42,87 488.309 43,14 471.116 43,17 461.680 43,80

Pertambangan 16.344 1,32 15.685 1,33 14.936 1,32 14.186 1,30 13.437 1,27

Industri Pengolahan 40.907 3,31 40.200 3,40 39.680 3,51 38.288 3,51 37.910 3,60

Listrik dan Air Bersih 4.641 0,38 4.370 0,37 4.058 0,36 3.699 0,34 3.370 0,32

Bangunan 182.616 14,78 172.791 14,62 164.138 14,50 161.284 14,78 150.943 14,32

Perdagangan, Hotel, Restoran 228.782 18,51 217.356 18,39 206.955 18,29 197.874 18,13 192.226 18,24

Angkutan/Komunikasi 49.973 4,04 46.494 3,93 43.573 3,85 42.035 3,85 38.293 3,63

Bank/Keu/Perum 66.659 5,39 63.017 5,33 59.891 5,29 58.132 5,33 53.066 5,03

Jasa 121.277 9,81 115.447 9,77 110.251 9,74 104.810 9,60 103.058 9,78

Total 1.235.923 100,00 1.182.106 100,00 1.131.792 100,00 1.091.424 100,00 1.053.981 100,00

Laju Pertumbuhan 4,55 4,45 3,70 3,55 -

SEKTOR

PDRB TAHUN

2011 2010 2009 2008 2007


2.4.1.1 Sistem

Transportasi

Sungai

Secara geomorfologis Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi yang

tinggi bagi pengembangan transportasi sungai mengingat banyaknya

sungai yang dapat dilayari. Besarnya peranan transportasi sungai ini

membawa akibat bagi terbentuknya pusat-pusat pemukiman,

pengumpulan dan distribusi barang yang juga merupakan pusat-

pusat perdagangan penduduk.

Secara umum, pusat-pusat pemukiman tersebut menyebar pada

posisi-posisi yang menguntungkan ditepi sungai yang dapat dilayari.

Sampai saat ini transportasi sungai masih merupakan sarana

pergerakan barang dan penumpang walaupun hanya sebatas pada

pergerakan dari dan ke pusat-pusat permukiman yang tidak

terjangkau oleh lalu lintas darat. (Lihat Gambar 8)

Hampir semua kota-kota di Kabupaten Kapuas Hulu yang berada

pada jalur Sungai Kapuas memanfaatkan sungai sebagai sarana

transportasi selain transportasi darat, dan mempunyai akses yang

cukup baik ke Pu-tussibau dan Sintang. Jalur pelayaran orde kedua

terjadi pada kota-kota pada jalur utama (Sungai Kapuas) dengan

kota-kota di pedalaman. Dari Putussibau kota-kota di jalur utama

dapat ditempuh antara 2 sampai 32 jam dengan motor tambang

berkapasitas di atas 10 ton. Sedangkan jalur pelayaran orde kedua

dapat ditempuh antara 5 sampai 10 jam dengan menggunakan

motor air di bawah 10 ton.

Sepuluh ibukota kecamatan berada pada jalur utama yang dapat

dilalui motor tambang berkapasitas di atas 10 ton sedangkan tiga

belas ibukota kecamatan lainnya hanya dapat dilayani oleh pelayaran

motor air berkapasitas dibawah 10 ton, bahkan ibukota kecamatan

Badau hanya dapat dijangkau dengan longboat dengan kapasitas

maksimal 2,5 ton.

2.4.1.2 Sistem

Transportasi

Jalan Raya

Ada dua jalur regional yang merupakan pengembangan sistem

perangkutan jalan darat di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu dengan

mengembangkan jalan Lintas Selatan Sintang-Putussibau sebagai

per-panjangan jalur arteri primer Pontianak-Sintang serta

pengembangan jalan Lintas Utara dari Putussibau-Badau-Kabupaten

Sintang.

Konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan sistem perangkutan

darat ini adalah perubahan terhadap struktur tata ruang Kabupaten

Kapuas Hulu secara keseluruhan dimana perlahan namun pasti pada

pada simpul-simpul strategis di sepanjang jalan Lintas Selatan

maupun Lintas Utara mulai tumbuh embrio pusat-pusat permukiman

yang hampir dapat dipastikan akan tumbuh menjadi pusat-pusat

hal. 25


pelayanan bahkan pusat pertumbuhan regional yang baru.

Bagaimana juga transportasi darat memiliki keunggulan dan lebih

diminati oleh masyarakat dan orientasi pertumbuhan perekonomian

wilayah akan berubah sesuai pola jaringan jalan yang berkembang.

Tabel 12 : Panjang Jalan Kabupaten Kapuas Hulu Pada Tahun 2011 (Kilometer)

Keadaan prasarana jalan dapat dlihat dari panjang jalan kabupaten

tahun 2011 sepanjang 884,08 Km. Dengan rincian jenis perkerasan

masing-masing yang diaspal 226,58 Km, kerikil 251,96 Km, tanah

379,48 Km, dan tidak terinci sepanjang 26,06 Km. (lihat Tabel 12)

2.4.1.3 Sistem

Perangkutan

Udara

Sistem transportasi eksternal di Kabupaten Kapuas Hulu dilengkapi

dengan adanya dua jalur penerbangan yaitu Putussibau-Pontianak

dan Putussibau-Sintang. Kedua jalur penerbangan tersebut dilayani

oleh sebuah perusahaan penerbangan yaitu PT. Kalstar Aviation

dengan jenis pesawat ATR 72 melayani rute penerbangan Pontianak-

Putussibau dengan frekuensi penerbangan sekali sehari.

Satu-satunya bandara yang melayani jalur penerbangan komersial di

Kabupaten Kapuas Hulu adalah Bandara Pangsuma yang merupakan

pelabuhan udara perintis.

2.4.1.4 Jangkauan

Pelayanan

Sistem

Perangkutan

Wilayah

Berdasarkan hasil identifikasi sistem perangkutan yang ada saat ini

maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruh wilayah Kabupaten

Kapuas Hulu mendapat layanan jaringan transportasi yang baik. Jalur

pelayaran Sungai yang saat ini dianggap sebagai jalur yang memilii

akses yang cukup tinggi dari dan ke bagian lain wilayah kabupaten

merupakan wilayah yang digolongkan sebagai wilayah yang paling

mu-dah dicpai. Apalagi bila jalur jalan darat Lintas Selatan dapat

berfungsi dengan baik, maka wilayah jalur Sungai Kapuas ini akan

2000 2011 2000 2011

1. JENIS PERMUKAAN

a. Diaspal 229,60 229,60 199,63 226,58

b. Kerikil 0,45 1,50 201,45 251,96

c. Tanah - - 216,90 379,48

d. Tidak dirinci - - 238,37 26,06

jumlah 230,05 231,10 856,35 884,08

II. KONDISI JALAN

a. Baik 140,75 145,75 199,63 237,90

b. Sedang 49,20 52,25 201,45 85,78

c. Rusak 32,00 30,55 216,90 189,13

d. Rusak Berat 8,10 1,50 238,37 371,27

jumlah 230,05 230,05 856,35 884,08


KEADAAN

PANJANG JALAN (km)

PROPINSI KABUPATEN

hal. 26


menjadi semakin penting dan melebar kearah selatan. Tetapi untuk

kondisi saat ini wilayah sekitar ruas jalan Lintas Selatan baru dapat

digolongkan sebagai wilayah yang memiliki akses sedang karena

ketergantungan wilayah ini terhadap wilayah jalur pelayaran Sungai

Kapuas masih tinggi.

Wilayah-wilayah lain seperti sekitar jalur pelayaran Sungai Embaloh

dan jalur jalan darat Putussibau-Tanjungkerja-Benua Martinus-

Lanjak-Badau-Nanga Kantuk sampai ke perbatasan Kabupaten

Sintang juga di-golongkan sebagai wilayah dengan aksesbilitas

rendah yang umumnya sangat sulit dicapai baik melalui sungai

maupun darat.

2.4.2 Sistem Pelayanan

Energi Listrik

Meningkatnya pembangunan terutama industri, menyebabkan

permintaan tenaga listrik juga menjadi meningkat oleh sebab itu

upaya memenuhi kebutuhan listrik perlu mendapat perhatian

dengan memanfaatkan bahan mineral dan bio massa sebagai sumber

alternatif yang dapat menghasilkan energi listrik.

Tabel 13 : Banyaknya Pelanggan Listrik Menurut Jenisnya Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011

Data listrik yang dikumpulkan diperoleh dari Perusahaan Listrik

Negara (PLN) Ranting Putussibau, adapun pada tahun 2011 jumlah

pelanggan sebanyak 21.187 pelanggan (naik 3,36% pertahun dari

tahun 2001), dimana pelanggan terbesar yaitu pada rumah tangga

sebesar 18.955 pelanggan, diikuti pelanggan usaha 1.368, pelanggan

sosial sebanyak 597 pelanggan dan pemerintah sebanyak 287

pelanggan. (lihat Tabel 13).

RUTA USAHA SOSIAL PEMERINTAH RUTA USAHA SOSIAL PEMERINTAH

1 Ranting Putussibau 4.209 421 142 87 6.355 721 222 133

2 Sub Ranting bunut 524 19 13 4 621 15 20 7

3 Sub Ranting Jongkong 679 33 15 6 791 36 17 8

4 Sub Ranting Selimbau 868 39 13 4 967 29 16 6

5 Sub Ranting Semitau 1.156 91 38 17 1.444 96 49 20

6 Lisdes Sejiram 405 23 13 6 544 18 19 6

7 Lisdes Na. Embaloh 304 18 12 6 368 18 14 9

8 Lisdes Lanjak 219 32 7 3 326 33 7 4

9 Lisdes Badau 482 51 12 8 722 66 20 20

10 Lisdes Na. Kantuk 147 19 7 5 187 20 7 6

11 Lisdes Na. Suruk 808 52 23 3 1.069 48 42 9

12 Lisdes Na. Tepuai 1.547 112 46 12 2.361 134 71 18

13 Lisdes Na. Dangkan 460 28 15 5 542 25 15 6

14 Lisdes Ba. Martinus 135 4 7 1 214 2 8 4

15 Lisdes Mentebah 374 26 12 3 495 29 18 5

16 Lisdes Na. Seberuang 84 7 2 - 137 15 3 1

17 Lisdes Piasak 155 3 4 1 235 2 4 1

18 Lisdes Nibung 91 7 1 - 106 7 1

19 Lisdes Nanga Erak 138 9 7 - 192 10 6

20 Lisdes Ujung Said 309 1 8 - 412 2 7

21 Lisdes Belikai 120 9 3 - 213 15 4 1

22 Lisdes Mendalam 217 5 6 - 308 3 16

23 Lisdes Pulau Majang 94 9 2 - 134 6 4 1

24 Lisdes Ujung Said 98 1 1 - 212 18 7 2

13.623 1.019 409 171 18.955 1.368 597 267

Sumber: KaBupaten Kapuas Hulu Dalam Angka 2012

JUMLAH

NO. LOKASITAHUN 2001 TAHUN 2011

hal. 27


Sampai tahun 2011, Seluruh kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

sudah terlayani pasokan listrik dengan kapasitas terpasang 40-100

KW.

2.4.3 Sistem Pelayanan Pos

dan Telekomunikasi

Lalu lintas berita, uang dan barang merupakan jaringan yang penting

di setiap negara, dimana dibidang ini mempunyai jangkauan

terhadap perkembangan kehidupan manusia dan menjadi faktor

yang mempengaruhi proses perubahan yang terjadi dalam

masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan serta pembangunan pos

dan telekomunikasi ini telah meningkatkan penyebaran informasi

dalam segala aspek kehidupan seperti dibidang politik, ekonomi,

sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan mempunyai fungsi

sosial, menghilangkan isolasi daerah terpencil.

Penyelenggaraan telekomunikasi di kabupaten Kapuas Hulu

didukung oleh telepon umum, telex, dan telegram yang dikelola oleh

PT.Telkom. Untuk tahun 2011 banyaknya kapasitas sentral

meningkat 17,88% dari tahun 2010, demikian juga untuk sentral yang

terisi mengalami peningkatan sebesar 13,57%. Sedangkan jumlah

pelanggan terbesar tahun 2011 didominasi oleh pelanggan rumah

tangga sebesar 686 pelanggan, disusul pelanggan kategori

bisnis/usaha sebanyak 389 pelanggan, dilanjutkan oleh wartel, kios

phone, kantor telekomunikasi, dan sosial dengan jumlah pelanggan

masing-masing dibawah 32 buah.

2.4.4 Sistem Pelayanan Air

Bersih

Sampai tahun 2011 tercatat jumlah rumah tangga yang terlayani

jaringan air bersih PDAM sekitar 16,67 % dari seluruh rumah tangga

di Kabupaten Kapuas Hulu. Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu

sebagian besar (56,4 %) masih mengandalhkan air sungai langsung

sebagai sumber air bersihnya, sebagian lagi sekitar 9,4 % murni

menggunakan air hujan. Hanya 1,9 % saja masyarakat menggunakan

air dari sumur bor/sumur pompa, 3,3 % menggunakan air sumur

biasa dan 8,9 % memanfaatkan air dari mata air langsung di wilayah-

wilayah pegunungan.


3. METODOLOGI

Perencanaan ini menggunakan perangkat lunak LEAP (Long-range

Energy Alternatives Planning System) untuk membuat perencanaan

energi alternatif di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada bab ini akan

diuraikan sekilas tentang LEAP, data, dan ruang lingkup perencanaan.

3.1 Perangkat Lunak LEAP

LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) adalah

perangkat lunak komputer berbasis window yang dapat digunakan

membuat perencanaan pengembangan energi alternatif.

Metodologi pemodelan berdasarkan akunting (accounting) yang

menyetimbangkan antara permintaan dan pasokan energi untuk

masing-masing jenis kegiatan. Kesetimbangan tersebut berdasarkan

simulasi dengan skenario tertentu bukan berdasarkan optimasi. LEAP

dikembangkan oleh Stockholm Environment Institute yang berkantor

di Boston, Amerika Serikat. LEAP telah digunakan dibanyak negara

terutama negara-negara berkembang karena fleksible dalam

membuat simulasi kebijakan dan lisensi dapat diperoleh secara

gratis. Sebagai bottom-up model, LEAP menyediakan simulasi untuk

memilih pasokan energi mulai dari energi fosil sampai energi

terbarukan.

Elemen utama dari LEAP adalah karakteristik energi dan teknologi

energi baik sisi pasokan maupun sisi pengguna akhir. Lebih lanjut

LEAP dapat digunakan untuk menganalisis biaya-manfaat sosial yang

terintegrasi dengan membuat beberapa skenario (SEI, 2004). Dalam

model LEAP, prakiraan kebutuhan energi dihitung berdasarkan

besarnya aktivitas dikalikan dengan besarnya intensitas penggunaan

energi. Aktivitas dicerminkan oleh dua faktor pertumbuhan utama

hal. 29


yaitu perekonomian dan jumlah penduduk. Meskipun demikian

faktor lain masih dapat masukkan untuk mendorong pertumbuhan

aktivitas bila dianggap penting. Sedangkan intensitas penggunaan

energi merupakan tingkat konsumsi energi per pendapatan atau

produk domestik bruto (PDB) untuk waktu tertentu. Intensitas energi

dapat dianggap tetap selama periode simulasi atau mengalami

penurunan untuk menunjukkan skenario meningkatnya efisiensi

pada sisi permintaan. Skenario merupakan deskripsi pola

pengembangan jangka panjang yang didorong oleh adanya kebijakan

pemerintah. Penetapan skenario terkait dengan evolusi sosial dan

ekonomi suatu negara dengan menggabungkan isu-isu penting yang

terkait dengan kebijakan pembangunan nasional seperti:

pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, evolusi

demografi, perbaikan taraf hidup, serta kemajuan teknologi. Dalam

prakteknya, skenario dibuat dengan merubah suatu set asumsi

terhadap variabel-variabel kunci dimasa yang akan datang.

LEAP telah banyak digunakan di Indonesia baik oleh instansi

pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun 2002

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) telah

menggunakan LEAP untuk membuat prakiraan energi Indonesia

2000-2010. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

bersama dengan Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL) pada tahun

2001 juga telah membuat perencanaan energi daerah untuk wilayah

Indonesia bagian Timur, seperti: Kabupaten Ende (Nusa Tenggara

Timur), Kabupaten Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur),

Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur), danKabupaten Tapanuli Utara

(Sumatera Utara). Penggunaan LEAP untuk perencanaan energi di

Propinsi DIY telah dilakukan oleh Ragil Lanang (2005) untuk periode

proyeksi tahun 2003-2018. Sedangkan Carepi (2008) melakukan studi

profil energi Propinsi DIY yang dikaitkan dengan pengembangan

jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan.

Studi perencanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai

dari studi literatur, pengumpulan data, pembuatan model dengan

LEAP dan analisis. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh

gambaran tentang permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian

dilakukan pengumpulan data yang berupa data sumber daya energi,

konsumsi energi, perekonomian, demografi, serta data lain yang

terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan enerrgi. Berdasarkan data

yang diperoleh dapat diformulasikan keterkaitan antara kebutuhan

energi dan perkembangan sosial ekonomi serta dapat dibuat model

alir kebutuhan dan pasokan energi dengan menggunakan LEAP.

Dengan mempertimbangkan faktor teknologi dibuat simulasi dan

hal. 30


dianalisis sehingga dapat dirumuskan perencanaan energi daerah

yang optimal dengan mempertimbangkan energi alternatif.

Keseluruhan alur penelitian ditunjukkan pada Gambar ....

Gambar 1 : Kerangka Metodologi Perencanaan Pengembangan Energi Alternatif Untuk Kelistrikan Kabupaten Kapuas Hulu

3.2 Data dan Skenario

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

dikumpulkan dari lembaga pemerintah yang terkait, antara lain: PT

PLN (Persero), Dinas Pertambangan dan Energi, Pertamina, BPS

Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan dan

Kehutanan dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Data yang dikumpulkan meliputi:

• Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pengembangan sektor energi.

hal. 31


• Data potensi sumber energi serta kondisi infrastruktur ESDM

saat ini, seperti: data kapasitas terpasang, penggunaan bahan

bakar, jaringan transmisi, dan penggunaan listrik di Kabupaten

Kapuas Hulu.

• Data (Data Series) PDRB serta jumlah penduduk Kabupaten

Kapuas Hulu.

• Data tekno-ekonomi tentang teknologi yang mungkin untuk

diterapkan dalam mendukung pengembangan infrastruktur

energi.

Pembangunan ekonomi memiliki sejumlah ketidakpastian. Disisi lain

pemerintah berkewajiban untuk mendorong pembangunan supaya

target yang ingin dicapai terpenuhi. Untuk mengakomodasi faktor

tersebut dibuat dua buah skenario yaitu skenario business as usual

(BAU) yang berdasarkan pertumbuhan sesuai dengan kondisi saat ini

dan skenario alternatif yang berdasarkan target untuk

mengembangkan energi alternatif yang lebih intensif. Tahun dasar

yang digunakan dalam model adalah tahun 2012 mengingat data

yang tersedia paling lengkap adalah pada tahun tersebut dan

diproyeksikan sampai dengan tahun 2034.


4. RENCANA OPERASIONAL

4.1 Jadwal Penyelesaian

Pekerjaan dan Pelaporan

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana

Pengembangan Energi Alternatif Untuk Kelistrikan Kabupaten Kapuas

Hulu, ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk proses

penyusunan rencana ini, hingga menghasilkan laporan akhir adalah

selama 120 hari kalender (atau ± 4 bulan). Kegiatan penyusunan

Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk Kelistrikan

Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka waktu tersebut meliputi

enam tahapan kegiatan, seperti dijelaskan berikut ini.

4.1.1 Jadwal Kegiatan

Tahapan kegiatan terbagi dalam 6 (enam) bagian, yaitu persiapan,

pengumpulan data, analisis dan permumusan masalah,

penyusunan rencana, seminar dan penyempurnaan rencana akhir.

Penjabaran dari setiap tahap kegiatan adalah sebagai berikut ini.

A. Tahap Persiapan / Pendahuluan

Tahapan ini memiliki bobot 8% dari keseluruhan pekerjaan, dan

dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu. Tercakup dalam

tahapan ini antara lain: pemahaman secara seksama petunjuk

pelaksanaan penyusunan Rencana Pengembangan Energi

Alternatif Untuk Kelistrikan Kabupaten Kapuas Hulu ,

penjadwalan pekerjaan, penyusunan rencana kerja dan survey

pendahuluan (reconaissance survey).

hal. 33


B. Tahap Survey dan Pengolahan Data

Setelah rancangan pekerjaan ditetapkan, pada tahap kedua ini

dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan

sesuai dengan alat analisis yang dipergunakan. Tahap ini

memiliki bobot 22% dari keseluruhan proses perencanaan dan

diselesaikan dalam jangka waktu lima minggu. Beberapa

kegiatan yang tercakup dalam tahapan ini adalah: penyusunan

daftar tilikan (checklist) data yang dibutuhkan, seleksi data awal

yang tersedia (data sekunder), pengumpulan data-data yang

belum didapatkan, survai lapangan untuk pengenalan wilayah

perencanaan, dan kompilasi data.

C. Tahap Analisis dan Perumusan Masalah

Tahapan analisis ini memiliki bobot 23 % dari keseluruhan

pekerjaan, dan pada dasarnya terdiri dari enam jenis analisis dan

appraisal, yaitu analisis kebijakan pengembangan energi daerah,

analisis kependudukan, analisis perekonomian wilayah, analisis

atau penerapan perangkat lunak LEAP, analisis daya dukung

sarana dan prasarana lainnya, serta analisis pembiayaan dan

kelembagaan. Diperkirakan tahapan ini diselesaikan dalam

waktu empat minggu.

D. Tahap Penyusunan Rencana

Tahapan ini merupakan tahapan akhir proses perencanaan

sebelum dilakukan seminar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

dalam tahapan ini antara lain: penetapan arah, tujuan, strategi,

dan kebijaksanaan pengembangan energi alternatif daerah,

perumusan rncana pemanfaatan energi alternatif untuk

kelistrikan daerah, serta rekomendasi pembiayaan dan sistem

pengelolaan energi kelistrikan daerah. Mengingat pentingnya

penyusunan rancangan rencana ini, maka tahapan ini memiliki

bobot 39 % dari keseluruhan proses perencanaan dan

diselesaikan dalam waktu lima minggu.

E. Seminar

Seminar merupakan pembahasan terhadap hasil sementara

rencana pengembangan energi alternatif dihadapan

instansi/lembaga pemerintahan yang berwenang (kabupaten).

Didalam seminar ini, apa yang telah dihasilkan dapat diteliti/diuji

keakuratan dan kebenarannya. Rencana seminar

diselenggarakan pada minggu ke-15.

hal. 34


F. Penyusunan Rencana Akhir

Setelah dilakukan seminar, kemudian rancangan rencana

disempurnakan sesuai dengan perbaikan dan masukan yang

diperoleh dari seminar sebelumnya. Tahapan ini diperkirakan

akan memakan waktu satu minggu, dan memiliki bobot sebesar

5% dari keseluruhan pekerjaan. Rencana akhir inilah yang

menjadi pedoman dan acuan bagi Pembangunan Kecamatan

Sungai Kakap hingga Tahun 2034.

Tabel 14 : Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

4.1.2 Sistem Pelaporan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pelaksanaan penyusunan


Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah 17 minggu (120 hari). Dalam

jangka waktu tersebut, pelaksana pekerjaan menyampaikan laporan

kemajuan kerja sebanyak tiga kali. Jenis laporan dan jangka waktu

penyelesaiannya dijelaskan berikut ini.

1. Laporan pertama berisikan tanggapan terhadap materi pekerjaan

serta rencana operasional penanganan pekerjaan. Laporan

pertama ini disebut dengan Laporan Pendahuluan. Laporan

TAHAPAN KEGIATAN BOBOT

MINGGU KE

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. PERSIAPAN 8,0

1. Interpretasi pekerjaan 1,0 1,0

2. Penjadwalan pekerjaan 2,0 1,0 1,0

3. Penyusunan rencana kerja 1,0 1,0

4. Survai pendahuluan 2,0 1,0 1,0

5. Laporan Pendahuluan 2,0 1,0 1,0

II. SURVEY 22,0

1. Penyusunan checklist data 1,0 1,0

2. Survai sekunder 3,0 1,0 1,0 1,0

3. Studi literatur 2,0 1,0 1,0

4. Survai lapangan 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

5. Sistematisasi Data 2,0 1,0 1,0

6. Data Entry 3,0 1,0 1,0 1,0

7. Konfirmasi data 2,0 1,0 1,0

8. Peyempurnaan 1,0 1,0

III. ANALISIS, PERUMUSAN MASALAH 23,0

1 Persiapan Analisis 1,0 1,0

2 Analisis Kebijakan Pengembangan Energi dan Kelistrikan 2,0 1,0 1,0

3 Analisis Potensi dan Permasalahan Energi Daerah 3,0 1,0 1,0 1,0

4 Analisis Kependudukan / Demografi 3,0 1,0 1,0 1,0

5 Analisis Perekonomian Wilayah 3,0 1,0 1,0 1,0

6 Analisis menggunakan Perangkat lunak LEAP 3,0 1,0 1,0 1,0

7 Analisis Daya Dukung Sarana dan Prasarana Lainnya 2,0 1,0 1,0

8 Analisis Kelembagaan dan Pembiayaan 2,0 1,0 1,0

9 Penyusunan Laporan Antara 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0

IV. PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA 39,0

1 Merumuskan Tujuan, Kebijaksanaan dan Strategi 4,0 2,0 2,0

2 Merumuskan Rencana Pengembangan Sumber2 Energi Alternatif 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

3 Merumuskan Rencana Pemanfaatan Energi Alternatif Untuk Kelistrikan 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0

4 Menyusun Rencana Pembiayaan dan Sistem Pengelolaan Energi 9,0 3,0 3,0 3,0

5 Penyusunan Draft Laporan Akhir 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

V. SEMINAR 1,0 1,0

VI. PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR 7,0 3,0 4,0

JUMLAH BOBOT 100,0 2,0 1,0 3,0 2,0 4,0 4,0 6,0 11,0 9,0 7,0 10,0 8,0 9,0 9,0 7,0 4,0 4,0

AKUMULASI (%) 2,0 3,0 6,0 8,0 12,0 16,0 22,0 33,0 42,0 49,0 59,0 67,0 76,0 85,0 92,0 96,0 100,0

SISTEM PELAPORAN:

I. Laporan Pendahuluan

II.Laporan Antara

III Laporan Akhir : Rencana

hal. 35


pertama ini diserahkan pada minggu ke-4, pada saat

akumulasi pekerjaan mencapai 30%.

2. Laporan kedua (Laporan Antara) berisikan sistematisasi data

hasil survey dan ulasan, kajian serta penilaian terhadap

data/fakta tersebut. Laporan kedua ini diserahkan pada akhir

minggu ke-12 saat akumulasi pekerjaan mencapai 67%.

3. Laporan terakhir, yang merupakan laporan utama penyusunan


Kabupaten Kapuas Hulu , adalah produk Laporan Akhir setelah

dilakukan revisi terhadap draft laporan ini berdasarkan

pembahasan pada seminar. Dengan dimasukkannya laporan

ini, maka seluruh pekerjaan diperkirakan selesai 100% hingga

minggu ke-17.

4.1.3 Teknik Penyajian

Seperti yang telah dikemukakan di atas, pekerjaan penyusunan


Kabupaten Kapuas Hulu ini akan menghasilkan tiga laporan yaitu

Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, dan Laporan Akhir.

Penyajian buku-buku laporan dan hasil pekerjaan akan dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengetikan dilakukan 1 (satu) spasi dengan teknik cetak

menggunakan inkjet printer berwarna di atas kertas HVS 80 gram

2. Kulit Buku berwarna putih dengan tulisan dan gambar sampul

cetakan warna

3. Ukuran kertas yang dipakai pada tiap-tiap laporan adalah sebagai

berikut :

a. Laporan Pendahuluan : A4 sebanyak 5 buku

b. Laporan Antara : A4 sebanyak 10 buku

c. Laporan Akhir : A4 sebanyak 10 buku

d. Executive Summary : A4 sebanyak 10 buku

e. Laporan Digital : 15 keping CD

4. Skala peta-peta yang disajikan di dalam buku laporan skalanya

disesuaikan dengan ukuran kertas laporan.

4.2 Organisasi Pelaksanaan

Proyek

4.2.1 Komposisi Tim

Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk

Kelistrikan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu ini akan dikerjakan oleh

sebuah tim kerja dengan struktur organisasi seperti terlihat pada

Gambar di bawah. Tim ini dipimpin oleh seorang ketua tim yang

dibantu oleh beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu dalam hal

teknis dan seorang administrator proyek dalam hal administrasi

proyek. Staf ahli dibantu oleh beberapa asisten ahli, dan pada

jenjang terbawah seluruh pekerjaan ditunjang oleh staf penunjang

yang terdiri dari juru ketik, juru gambar, surveyor dan operator

komputer. Tugas masing-masing anggota tim adalah sebagai berikut :

hal. 36


A. Ketua Tim

Tugas utama ketua tim adalah mengkoordinasikan seluruh

proses pelaksanaan proyek baik teknis maupun administratif.

Ketua tim harus dapat mengarahkan jalannya proses

perencanaan sesuai dengan jadwal dan network yang telah

ditetapkan. Ketua tim, yang dalam proyek ini dirangkap oleh Ahli

Planologi, bertanggung jawab langsung kepada Direktur

Perusahaan. Sebagai ahli planologi tugas utamanya adalah

menyusun rencana kerja, menyusun kerangka pendekatan dan

rincian proses perencanaan dari awal sampai akhir,

mempersiapkan materi persiapan survey, menyusun outline

setiap laporan serta secara teknis melakukan kajian-kajian

ketataruangan.

B. Ahli Lingkungan

Tugas utama ahli geodesi ini melakukan kajian potensi dan

kendala pengembangan jaringan listrik serta analisis kelayakan

pengembangan energi alternatif untuk mendukung

pengembangan kapasitas kelistrikan daerah.

C. Ahli Ekonomi Wilayah

Tugas utama adalah mengkaji struktur perekonomian wilayah

proprisi dan kabupaten serta peranan kelistrikan dalam

perekonomian wilayah. Dalam tahapan rencana, ahli ini

diharapkan dapat memberikan rujukan penting tentang strategi

pengembangan kelistrikan daerah dari aspek pembiayaan dan

nilai ekonomis yang bisa diperoleh dengan peningkatan

pelayanan kelistrikan daerah yang kemudian dijabarkan oleh

perencana kota dalam rencana tata ruang. Ahli ini juga terlibat

dalam proses analisis kemampuan pembiayaan daerah dan

proses penyusunan rencana pembiayaan pembangunan

kelistrikan sesuai dengan rencana yang telah dijabarkan dalam

program jangka menengah.

D. Ahli Perencanaan Prasarana Wilayah

Ahli ini bekerja sama dengan perencana / ahli planologi dan ahli

lingkungan bertugas merumuskan rencana pengembangan

sistem prasarana wilayah internal dan eksternal Kabupaten

Kapuas Hulu, setelah sebelumnya ikut survey lapangan untuk

mengkaji dan menilai aspek-aspek fisik pendukung

pembangunan prasarana wilayah baru.

hal. 37


E. Ahli Sosiologi / Kebijakan Publik

Tugas utama dari Ahli Sosiologi ini adalah menganalisis

karakteristik penduduk Kabupaten Kapuas Hulu dari berbagai

aspek sosial-ekonomi dan budayanya. Hasil kajian ini menjadi

masukan penting bagi Ahli Planologi untuk merumuskan

kebutuhan ruang dan struktur ruang kegiatan agar sesuai dengan

karakteristik dan perilaku penduduk kabupaten.

F. Staf Pendukung

Staf pendukung terdiri dari seorang asisten ahli lingkungan, dua

orang surveyor, seorang administrator proyek, dan seorang

operator komputer (word processor & spreadsheet) serta

seorang pembantu umum (office boy), bertugas mendukung

keseluruhan proses penyelesaian pekerjaan dari tahap persiapan

sampai tahap penyelesaianlaporan akhir baik teknis maupun

admisitratif.

Gambar 2 : Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk Kelistrikan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu

4.2.2 Jadwal Penugasan Tm

Pengerahan tenaga kerja disusun berdasarkan network dan tugas

masing-masing personil yang telah ditetapkan. Mobilisasi dan

demobilisasi serta beban personil (load) dapat dilihat pada tabel

berikut.

hal. 38


Tabel 15 : Jadwal Penugasan Tim Penyusunan Rencana Pengembangan Energi Alternatif Untuk Ketenagalistrikan Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu

No. PERSONIL BULAN ORANG OB

MINGGU KE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A. TENAGA AHLI

1. Ahli Planologi 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

2. Ahli Perencana Prasarana Wilayah 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

3 Ahli Teknik Lingkungan 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

4 Ahli Ekonomi Wilayah 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

5 Ahli Kebijakan Publik 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

B. TENAGA PENUNJANG

1 Asisten Ahli Lingkungan 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

2 Surveyor 3,00 1,00 3,00 0,24 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,24 0,24

3 Operator Komputer dan Data Entry 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

4 Administrator 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

5 Office Boy 4,00 1,00 4,00 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

document

Documents

rpeauk kabupaten kapuas

kabupaten kapuas hulu

akhir bulan agustus

ruang lingkup pekerjaan