INTEGRASI SISTEM INFORMASI PADA

PEMERINTAHAN DENGAN E-GOVERNMENT

PAPER TOPIK-TOPIK LANJUTAN

Disusun oleh:

Dennis 1501163382 2011

Elvirda Aryanti 1501148255 2011

Firda Aulia 1501202950 2011

Hendry 1501156906 2011

Kevin 1501144875 2011

Michael Julius 1501155733 2011

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

JAKARTA

2014

ABSTRACT

In the assessment of the National Information Technology Framework which is compiled by

the National Development Planning Agency , one of the pillars that need to be established is

the Electronic Government ( E-Government ) for Good Governance with the aim to

accelerate the establishment of an implementation of good governance , efficient , and

effective . National Coordinating Agency for Information Technology ( BKTIN ) has also

established a working group developing the field of E -government has the duty and function

to coordinate everything related to the E-Government . In the process of implementing the E

-Government , Indonesia still faces obstacles such as eksisnya islands of information ,

inadequate security system and no audit ,inconsistency of data and information , as well as

inadequate infrastructure , so that the necessary strategies to address , namely the

standardization of e -Government . This paper discusses pengetian E -Government , E-

Government development conditions in Indonesia , as well as standardization strategy of E-

Government application .

Key Word: E-Goverment, standardisasi, change management

ABSTRAK

Dalam kajian Kerangka Teknologi Informasi Nasional (National IT Framework) yang

disusun oleh BAPPENAS, salah satu pilar yang perlu dibentuk adalah Electronic

Government (E-Government) for Good Governance dengan tujuan dapat mempercepat

terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik, efisien, dan efektif. Badan

Koordinasi Teknologi Informasi Nasional (BKTIN) juga telah membentuk bidang kelompok

kerja pengembangan E-Government yang memiliki tugas dan fungsi untuk

mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan E-Government. Dalam proses

implementasi E-Government, Indonesia masih menghadapi kendala-kendala seperti

eksisnya pulau-pulau informasi, sistem keamanan tidak memadai dan tidak ada audit,

inkonsistensi data dan informasi, serta infrastruktur yang tidak memadai, sehingga

diperlukan strategi untuk mengatasinya, yaitu standardisasi E-Government. Makalah ini

membahas pengetian E-Government, kondisi pengembangan E-Government di Indonesia,

serta strategi standardisasi aplikasi E-Government.

Kata kunci: E-Goverment, standardisasi, change management

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang biasa disebut sebagai wakil

rakyat, yang memiliki kuasa dalam sebuah wilayah tertentu untuk membuat,

mengatur, dan menerapkan hukum atau aturan pada wilayah tertentu. Sebagai wakil

rakyat, pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan juga menerapkan suara-

suara rakyat untuk mencapai tujuan negara dan pelayanan terhadap masyarakatnya.

Pemerintahan tidaklah terdiri dari satu instansi atau satu organisasi, melainkan terdiri

dari banyak instansi dan banyak organisasi. Maka oleh karena itu perlu adanya

kerjasama antar organisasi atau instansi untuk melaksanakan pemerintahan yang baik

dan benar demi kelangsungan masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemerintahan yang

kompleks. Adanya kebutuhan untuk bekerjasama antar organisasi atau isntitusi untuk

melaksanakan kegiatan pemerintahan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan efektif

dan efisien maka munculah sebuah pemikiran perlunya atau adanya kebutuhan

sistem informasi untuk membantu kegiatan proses bisnis dalam pemerintahan.

Sistem informasi ini dibutuhkan dalam cakupan G2G (Government to Goverment)

dalam membantu antar organisasi atau instansi dalam melakukan pertukaran data

yang berkaitan dengan pemerintahan. Pengembangan proses bisnis dalam

pemerintahan antara Government melalui e-Government merupakan kegiatan dalam

rangka upaya pengembangan penyelenggaraa pemerintah dengan menggunakan

teknologi atau yang berbasis elektronik dengan tujuan meningkatkan mutu dan

kualitas pelayanan terhadap rakyat atau masyarakatnya secara efektif dan efisien.

Proses pertukaran data antar sistem informasi pada organisasi atau instansi

pemerintahan adalah salah satu latar belakang dari pembuatan sistem integrasi pada

pemerintahan untuk melengkapi suatu informasi yang utuh dari pertukaran data

tersebut. Sangat diharapkan nantinya agar kegiatan pertukaran data antar sistem

organisasi atau instansi berjalan dengan cepat dan benar. Permasalahannya, pada saat

ini data yang ada dalam pemerintahan tersebar pada setiap unit instansi pengelola

maupun penyelenggara kegiatan pemerintah. Maka dibutuhkan sistem e-Government

untuk melakukan integrasi sistem antar instansi tersebut.

Integrasi sistem informasi untuk membantu proses bisnis pemerintahan diatas

dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data dalam satu database

sehingga dapat lebih mudah untuk diakses dan dibantu dengan hak akses setiap

organisasi atau instansi.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan tentang integrasi sistem informasi pada

universitas dalam penulisan ini adalah:

1. Analisis permasalahan dalam kabupaten yang membutuhkan penerapan e-

government untuk pengintegrasian sistem informasi:

Layanan perijinan yang ada di setiap daerah pada kenyataannya masih

memiliki keterbatasan dalam pelayanannya. Hal ini perlu ditingkatkan

mengingat tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional. Seperti di

kabupaten Sragen pemberian izin investasi oleh seorang stakeholder

penanganannya kurang efektif dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah

untuk menangani kondisi seperti ini. Padahal jika investasi ini dikelola

dengan baik akan meningkatkan eksistensi daerah tersebut.

2. Pengintegrasian sistem informasi pada pemerintahan dengan menggunakan e-

government:

Pengintegrasian sistem informasi pada pemerintahan dengan

menggunakan e-government. Seperti yang sudah diterapkan di kabupaten

Sragen yaitu mengembangkan “One Stop Service (OSS)”. Yaitu sebuah

institusi yang memberikan dukungan dalam pengembangan kualitas

pelayanan perizinan terintegrasi. OSS ini akan memiliki andil dalam

perbaikan kualitas dan kuantitas investasi di Indonesia. Maka untuk

menangani kasus perizinan yang tidak terintegrasi seperti yang terjadi di

kabupaten Sragen dapat membangun institusi seperti OSS yang dapat

menguatkan sistem dan informasi dalam menganalisis kebutuhan dan

melakukan penilaian di tiap level kebijakan pemerintah serta OSS dapat

membantu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pelayanan

perijinan usaha dan investasi. Manfaat lain one stop service ini adalah dapat

mengintegrasikan jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder

dalam dunia investasi lokal dan nasional.

1.3 Tujuan dan manfaat

Tujuan dari pengembangan sistem e-Government adalah:

1. Memperbaiki pendistribusian informasi lintas organisasi dalam pemerintahan

Indonesia

2. Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik dengan bantuan teknologi

informasi

3. Dengan e-Government seluruh proses bisnis pemerintahan di Indonesia dapat

berjalan secara efektif dan efisien.

4. Memberikan pelayanan tanpa adanya campur tangan pegawai institusi publik

dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan

sederhana

5. Mendukung terciptanya good governance

6. Mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas lembaga pemerintahan serta memperluas partisipasi masyarakat.

Dan dengan demikian akan bisa meningkatkan mutu pemerintahan dalam bersaing

dengan negara-negara yang maju lainnya dengan memanfaatkan Sistem Informasi

tersebut.

Manfaat yang hendak didapat dari pengembangan sistem e-Government

adalah:

1. Pembuatan, pengelolaan, dan pendistribusian data, infromasi sistem

manajemen dan proses bisnis pemerintahan dilakukan secara

elektronis

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi terkini membuat pelayanan publik

dapat dilakukan secara cepat dan lebih murah

1.4 Metode

Metode yang digunakan untuk pengembangan e-Government adalah

melakukan pendataan setiap organisasi dan instansi pemerintahan di Indonesia dan

melakukan analisis terhdapat proses bisnis pemerintahan yang akan dikembangkan

dengan menggunakan e-Government.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Teori - Teori Umum

Dalam menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi diperlukan teori-teori

umum yang akan menjadi dasar pengetahuan dalam melakukan analisa dan perancangan

tersebut. Berikut penjabaran teori-teori umum yang berkaitan dengan sistem informasi.

2.1.1 Pengertian Sistem

Menurut O’Brien dan Marakas (2009, p26), Sistem adalah kumpulan dari

komponen – komponen yang saling berhubungan dengan ruang lingkup yang jelas,

bekerja bersama – sama untuk mencapai sekumpulan tujuan dengan menerima input

dan menghasilkan ouput dalam sebuah proses transformasi yang sudah diatur.

Menurut Satzinger, Jackson, & Burd (2004,p6), sistem adalah sekumpulan

komponen terpisah yang menjalankan suatu fungsi secara bersamaan untuk

mencapai suatu hasil akhir.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem

adalah kumpulan dari komponen-komponen yang saling terhubung dan terintegrasi

satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama.

2.1.2 Pengertian Informasi

Informasi memiliki manfaat dan peranan yang sangat dominan di dalam suatu

organisasi maupun perusahaan. Informasi yang diolah dengan baik akan sangat

berguna untuk end user yang membutuhkannya sehingga informasi tersebut dapat

digunakkan untuk mempermudah pekerjaan sehingga menjadi lebih efektif dan

efisien. Informasi yang jelas dan akurat pun sangat diperlukan dalam mendukung

proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Maka dari itu

pengolahan informasi yang baik tentunya akan sangat diperlukan sehingga informasi

menjadi berguna sesuai dengan kebutuhan masing – masing pengguna informasi. Hal

ini didukung sesuai dengan pendapat O’Brien dan Marakas (2009,p34), Informasi

adalah sebuah tempat data yang memiliki arti dan berguna untuk pengguna akhir

(end user).

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah kombinasi dari orang, hardware, software, jaringan

komunikasi, sumber daya data, dan aturan serta prosedur yang teratur untuk

menyimpan, menerima, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam sebuah

organisasi. (O’Brien dan Marakas, 2009, p35)

Sementara, berdasarkan pendapat Satzinger, Jackson, & Burd (2004,p7),

sistem informasi merupakan sekumpulan komponen terpisah yang berfungsi untuk

mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyediakan output berupa informasi

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas – tugas bisnis.

Maka, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari

komponen yang terpisah (orang, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber

daya data, dan aturan serta prosedur) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pengolahan data serta pendukung kegiatan bisnis di dalam suatu organisasi dimana

nantinya data yang ada dikumpulkan dan diproses sehingga dapat menjadi informasi

yang berguna untuk didistribusikan dan digunakan oleh pengguna.

6.14 Pengertian Pemerintah

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata perintah. Yaitu

melakukan pekerjaan menyuruh atau perkataan yang menyuruh melakukan sesuatu,

badan yang melakukan kekuasaan memerintah/kekuasaan memerintah suatu negara.

Perbedaan pemerintah dengan pemerintahan adalah jika pemerintah dapat diartikan

sebagai kekuasaan memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan sebagai

perbuatan atau cara dalam memerintah.

6.15 Pengertian e-Government

Menurut The World Bank Group E-government mengacu pada penggunaan

oleh instansi pemerintah teknologi informasi (seperti Wide Are Network, internet,

dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan

dengan masyarakat, bisnis, dan bagian lain dari pemerintah. Sedangkan menurut

Indrajit yang dikutip dalam makalah Dwi Lestari berjudul Penerapan e-government

pada pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik e-government adalah

aplikasi infomasi dan teknologi komunikasi yang terdapat di agensi pemerintahan.

BAB 3

PEMBAHASAN

Pada pemerintahan terjadi penyebaran data dan informasi pada setiap unit

instansi pengelola maupun instansi penyelenggara kegiatan pemerintahan. Maka

dengan kasus seperti itu terjadi redudansi data dan kesuliatan untuk akses data satu

dengan yang lain. Sumber data yang tidak terkoordinasi tersebut adalah salah satu

permasalahn yang dapat disolusikan dengan menggunakan pengembangan sistem

yang terintegrasi dengan e-Government. Integrasi data hanya dapat terlaksana pada

ruang lingkup fisik tertentu, misalnya:

Tersedianya sistem manajemen database

Aplikasi dan database terhubung pada suatu jaringan komputer

Akses informasi menggunakan satu standar protokol yang sama

Ada 2 pola solusi untuk integrasi data dengan keuntungan dan kerugiannya

masing-masing. Dapat dilihat dibawah ini:

Interaksi dalam sistem pelayanan e-Government dibedakan berdasarkan tingkat

kemampuan berikut ini :

• Level 1, pelayanan online hanya memberikan informasi, masyarakat cukup

membaca informasi secara online atau mengunduh.

• Level 2, tersedianya formulir secara online yang dapat diunduh, kemudian

dikembalikan melalui pos, fax, atau email.

• Level 3, adanya transaksi individu antara pemakai dan pemberi layanan,

memungkinkan formulir dapat diisi secara online.

• Level 4, multiple transaksi yang mungkin dilakukan karena pelayanan sudah

terintegrasi antar berbagai lembaga pemerintah dan menunjang pengolahan

data otomatis.

Secara garis besar dapat diumpamakan, bahwa level 1 dan 2 menitik beratkan

pada pelayanan loket yang belum memiliki proses elektronik, sedangkan pada

level 3 dan 4 sudah didukung oleh proses elektronik.

Berikut adalah 4 fase dalam penerapan e-Government:

1. Tingkat 1 (Persiapan)

Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.

Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.

Pendidikan dan pelatihan SDM menuju penerapan e-Government.

Penyiapan peraturan pendukung.

Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam

website pemerintah.

2. Tingkat 2 (Pematangan)

Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.

Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas

download dan komunikasi e-mail dalam webite pemerintah.

3. Tingkat 3 (Pemantapan)

Pembuatan situs web yang brsifat transaksi pelayanan publik.

Pembuatan penyatuan penggunaan (interoperabilitas) aplikasi dan data dengan

lembaga lain.

Dalam fase ini tersedianya aplikasi.formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk

melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.

4. Tingkat 4 (Pemanfaatan)

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government

(G2G), Government to Bussiness (G2B), Government to Constumers (G2C).

Pengembangan proses layanan e-Government yang efektif dan efisien.

Penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice).

Dalam fase ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya

menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain

yang terkait.

Keuntungan menggunakan e-Government (dalam sisi pemerintah):

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (publik)

Meningkatkan hubungan komunikasi antar instansi atau organisasi pemerintahan

Adanya transparansi data dan laporan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep

good governace

Memperluas jangkauan pemberian layanan dan persebaran informasi dengan media

internet

Melakukan kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien

Menguragi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang

dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari

Melibatkan masyarakat dan pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses

pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

Hambatan pelaksanaan dalam menggunakan e-Government:

Kurangnya perhatian terhadap pendokumentasian data dan infromasi pada

pemerintahan

Budaya bertukar informasi yang masih kurang di Indonesia

Budaya mendokumentasikan suatu hal belum ada

Belum seluruh pengguna dalam pemerintahan dapat mengerti dan memaka teknologi

canggih

Pemerintah jarang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi

informasi

Infrastruktur yang belum memadai dan masih sangat mahal

Terbatasnya tempat untuk mengakses internet dalam kantor-kantor pemerintahan

Efisiensi dan produktivitas dalam investasi IT masih kurang

Pengimplementasian e-government secara signifikan dapat memperbaiki kualitas kehidupan

masyarakat suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Tujuan akhir e-

government ini dapat mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional. Serta mencapai

tahap good government. Yaitu dengan kata lain e-government membantu memenuhi unsur-

unsur yang dapat membawa ke tahap good government. Seperti menjadikan kerangka

hukum adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu terutama hukum-hukum yang menyangkut

hak asasi manusia, cepat tanggap yaitu lembaga-lembaga pemerintahan harus berusaha

melayani semua pihak yang berkepentingan, menjembatani pemerintah dengan kepentingan-

kepentingan masyarakat, lembaga pemerintahan juga sanggup membuahkan hasil yang

menjadi kebutuhan masyarakat serta penggunaan sumber daya seoptimal mungkin. Hal

inilah yang menjadi unsur-unsur tata pemerintahan yang baik.

Penerapan e-government juga harus diperhitungkan. Pemerintah harus menganalisis

proses mana yang dapat dijalankan secara komputerisasi. Karena e-government adalah

mengotomatisasi semua unsur yang terdapat dalam sistem informasi dan untuk

memperlancar otomatisasi tersebut maka dipergunakanlah teknologi ICT yang dapat

mendukung yaitu komputer. Namun yang perlu diperhitungkan adalah sistem informasi

yang tidak berbasiskan komputer sudah berjalan baik karena sistem informasi yang bersifat

komputerisasi sifatnya hanya mendukung saja.

Kebijakan dan strategi pengembangan e-government ini juga diatur dalam instruksi

presiden No. 3 tahun 2003. Dipaparkan 6 strategi dalam mencapai tujuan strategi e-

government. Diantaranya:

- Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal serta

menjangkau masyarakat secara luas. Sasarannya adalah peningkatan kualitas

komunikasi ke seluruh negara

- Strategi kedua adalah menata sistem kerja pemerintahan daerah otonom secara

holistik. Hal ini bertujuan untuk mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara

cepat

- Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Tujuannya

adalah menstandarisasikan transaksi informasi antar portal pemerintah

- Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan

industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Tujuannya adalah membantu

partisipasi dunia usaha mencapai tujuan strategis e-government

- Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia

- Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik secara

realistik dan terukur dalam pengembangan e-government

Untuk melaksanakan kebijakan pengembangan e-government maka diperlukan

penyusunan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara konsisten dan saling

mendukung satu sama lain.

Perkembangan Pelaksanaan E-Government

di Indonesia

Contoh Penerapan e-Gov di Indonesia :

Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.

RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat.

Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.

Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di beberapa pemerintah

daerah tempat.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah

pengembangan sistem informasi sebagai bentuk inisiatif pemerintah, yaitu:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNas) di akhir tahun

80’an yang dimotori oleh Lembaga Pertahanan Nasional dalam konsep high level

menyangkut pengembangan sistem informasi pemerintahan yang berskala nasional. 45

Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi IndonesiaITB, 3-4 Mei

2005

2. Pengembangan Nusantara 21 di tahun 1997 yang didukung Bank Dunia dalam

rangka pengembangan sistem informasi yang bersifat nasional dengan cakupan

meliputi hampir seluruh bidang kepemerintahan dan bisnis.

3. Pengembangan Information Infrastructure Development Program yang dimotori

oleh Dirjen Postel sebagai langkah pengkajian pengembangan infrastruktur dalam sistem

informasi untuk mendukung pengembangan E-Government.

4. Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) adalah merupakan langkah terakhir dalam

bentuk elaborasi dan penajaman setiap inisiatif yang telah dilakukan sehingga akan lebih

terfokus pada pengkoordinasian dan pengintegrasian seluruh sumber daya

sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk membentuk suatu sistem informasi

pemerintahan yang terintegrasi secara nasional.

STRATEGI STANDARDISASI APLIKASI E-GOVERNMENT

Pada kerangka konseptual Sisfonas [9], disebutkan bahwa output yang ingin diperoleh dari

implementasi E-Government ini antara lain: sistem yang terintegrasi, data nasional yang

terstruktur, peningkatan pemanfaatan IT, aksesibilitas & kapasitas, keamanan dan

keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi & dukungan teknis, Dan juga perlu

Standarisasi . Dan Riani dkk, telah mengembangkan kerangka dasar sistem E-Government

di Indonesia berdasarkan prinsip-Prinsip Sebagai Berikut :

1. Reusability, yaitu membangun sistem yang bersifat fleksible sehingga dapat digunakan

oleh pemerintah berbagai tingkat.

2. Inform, yaitu membangun sistem yang dapat memberikan informasi lengkap yang

terstandardisasi mengenai lembaga pemerintahan maupun pemerintah daerah setempat,

untuk kepentingan luas

3. Accelerate, yaitu membangun sistem yang dapat menghemat waktu dalam alur transaksi

atau proses kerja rutin.

4. Reduce, yaitu membangun sistem yang dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu

(seperti penggunaan dokumen fisik atau adanya hidden cost), memberikan transparansi

biaya, serta meminimalkan kesalahan dalam transaksi atau proses pembuatan surat-surat

kependudukan.

5. Improve, yaitu membangun sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, kalangan bisnis, lembaga pemerintah lainnya, serta meningkatkan peran

serta masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Kebutuhan Fungsional

Pemerintah telah menyelesaikan cetak biru aplikasi TI bagi pemerintah daerah yang

diharapkan memberikan petunjuk kepada pemda dalam menerapkan pelayanan berbasis

teknologi informasi atau electronic government. [4]

Aplikasi E-Government untuk layanan publik yang dimaksud dalam cetak biru aplikasi TI

pemda tersebut antara lain: proses pembuatan kartu kependudukan (KTP) dan pembayaran

pajak dengan Internet yang diwujudkan dalam single identity number.

Kebutuhan fungsionalnya antara lain sebagai berikut:

Standardisasi pembuatan template situs pemerintah, meliputi pemilihan fitur-fitur yang ingin

dimiliki, pemilihan informasi yang ingin ditampilkan dalam situs.

Penyediaan informasi pada fitur informasi yang telah dipilih.

Pemilihan fitur-fitur pelayanan yang ingin dimiliki oleh pemerintah Dati II suatu daerah

yang disesuaikan dengan tingkat computer literacy daerah tersebut.

Penyediaan sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masysrakat, seperti fasilitas

jajak pendapat, kritik-saran dan keluhan, forum diskusi dan lain-lain

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem Informasi jika diterapkan pada pemerintahan akan memiliki nilai

strategic serta membantu pengefektifan pengambilan keputusan, sebagai contohnya

yaitu sistem informasi untuk mengintegrasikan jaringan data dan informasi kepada

para stakeholder investasi lokal dan nasional dapat membantu mengatur investasi-

investasi di setiap daerah. Meningkatkan performa pelayanan dalam mengatur

investasi tersebut sehingga institusi pemerintahan dapat lebih mudah menjalankan

pekerjaannya dengan dibantu e-government tersebut yang dapat mengintegrasikan

data dan informasi yang memang perlu dikelompokkan.

4.2 Saran

1. Lebih memfokuskan pemanfaatan teknologi informasi terutama website agar

menjadi lebih dinamis

2. Peningkatan kulaitas SDM operator, serta penambahan personil yang lebih

berkompeten di bidang TI.

3. Regulasi baku yang dibutuhkan sebagai pegangan dalam pengembangan e-

governance.

4. Karena dalam e-Government akan melibatkan berbagai sektor, maka standarisasi

menjadi faktor krusial agar memudahkan interaksi berbagai aplikasi dan

memungkinkan adanya pertukaran data

DAFTAR PUSTAKA

Satzinger, J.W., Jackson, R.B., Burd, S.D. (2005). Object Oriented Analysis & Design with the Unified

Process. United States of America : Cengage Learning, Inc.

O'Brien, J. & Marakas, G.M.(2009) Introduction to Information Systems.(5th edition).

New York, NY : McGraw - Hill Irwin.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia.

Jakarta.

Riani, B., Melia, I., dan Ariyanto, W., “Pengembangan Prototipe Standardisasi

Aplikasi E-Government untuk Instansi Pemerintah“, Student Project, Fakultas Ilmu

Komputer Universitas Indonesia, 2004.

Hasibuan, Z.A., “Electronic Government for Good Governance”, Jurnal Sistem Informasi

dan Manajemen Teknologi Informasi, Vol. 1, Nomor 1, November 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Anggota 1

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Elvirda Aryanti2. Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 15 April 19933. Alamat : Jalan U No 39 C. Palmerah, Jakarta Barat.4. Jenis Kelamin : Wanita5. Telepon/ Handphone : 089657572324

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta2. 2008 – 2011 : SMAK 1 BPK Penabur Bandung3. 2005 – 2008 : SMPK 1 BPK Penabur4. 1999 – 2005 : SDK 1 BPK Penabur

RIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2012 : Wall Street Institute

PENGALAMAN KERJA

1. Februari 2014 – Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem Informasi , Binus University

DATA PRIBADI

6. Nama Lengkap : Firda Aulia7. Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 17 Juni 19938. Alamat : Jalan Jakarta Timur dalam XI Blok D 18 No 15. Bekasi Timur.9. Jenis Kelamin : Wanita10. Telepon/ Handphone : 021-8825129/ 081289628684

RIWAYAT PENDIDIKAN

5. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta6. 2008 – 2011 : SMA Negeri 1 Bekasi7. 2005 – 2008 : SMP Negeri 1 Bekasi8. 1999 – 2005 : SDN Bekasi Jaya X

RIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2011 – 2012 : English First B1 Intermediate 1

PENGALAMAN KERJA

1. Februari 2013 – Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem Informasi , Binus University

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Kevin Djajaprawira2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 7 Oktober 19933. Alamat : Jalan Hidup Baru no 42, Jakarta Utara4. Jenis Kelamin : Pria5. Telepon/ Handphone : 08998304041

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta2. 2008 – 2011 : SMA Kristen Yusuf3. 2005 – 2008 : SMP Kristen Yusuf 4. 1999 – 2005 : SDN Kristen Yusuf

RIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2008 – 2009 : LBPP Lia English Course

PENGALAMAN KERJA

2. Februari 2014 – Sekarang : Asisten Pengajar Laboratorium Sistem Informasi , Binus University

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Michael Julius 2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 September 19933. Alamat : Jalan Hanura I No 9, Jakarta Barat 4. Jenis Kelamin : Pria5. Telepon/ Handphone : 08176437507

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta2. 2008 – 2011 : SMA Mahatma Gandhi3. 2005 – 2008 : SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 – 2005 : SDN Mahatma Gandhi

RIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2008 – 2011 : Gandhi Institute English Course

PENGALAMAN KERJA

1. Juli 2011 : SPB Samsung Pekan Raya Jakarta

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Hendry Setiawan 2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Mei 19933. Alamat : Jl. Tanah Tinggi 12 No D109,Jakarta Pusat 4. Jenis Kelamin : Pria5. Telepon/ Handphone : 087738885870

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta2. 2008 – 2011 : SMA Budi Mulia3. 2005 – 2008 : SMP St. Paskalis 4. 1999 – 2005 : SDN St. Paskalis

RIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2005 – 2008 : Harvard English Course

PENGALAMAN KERJA

2. Februari 2013 : Duta Binusian

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Dennis 2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Mei 19933. Alamat : Jl. Pademangan 4 gg 25, Jakarta Utara4. Jenis Kelamin : Pria5. Telepon/ Handphone : 08568882223

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2011 – Sekarang : Sistem Informasi, Bina Nusantara, Jakarta2. 2008 – 2011 : SMA SMAK 2 BPK Penabur 3. 2005 – 2008 : SMP Mahatma Gandhi 4. 1999 – 2005 : SDN Mahatma Gandhi

RIWAYAT NON PENDIDIKAN

1. 2008 – 2010 : Wall Street English Course

PENGALAMAN KERJA

Belum Pernah