01 daftar isi - upperlineid · high products and also play an active role in national food...

01 DAFTAR ISI

01 Table Of Content 02 Visi & Misi 02 Vision & Mission

03 Ikhtisar Keuangan

03 Financial Highlights

04 Profil Pzerusahaan

04 Company Profile

DAFTAR ISI Table Of Content

11 Pembahasan Manajemen

11 Management Analysis

12 Tata Kelola Perusahaan

12 Corporate Governance

13 Laporan Komite Audit

13 Audit Committe Report

14 Laporan Pengelola Resiko

14 Risk Management Report

05 Sekilas PT Pertani (Persero) 05 PT Pertani (Persero) At A Glance

06 Struktur Pemegang Saham 06 Shareholder Structure

07 Struktur Organisasi 07 Organization Structure

08 Dewan Komisaris

08 Board Of Commissioner Report

09 Laporan Komisaris Utama

09 President Commissioner Report

10 Direksi

10 Board Of Directors

-

15 Laporan Pengawasan Internal

15 Internal Control Report

16 Laporan Sekretaris Perusahaan

16 Corporate Secretary Report

17 Laporan Sumber daya Manusia

17 Human Resources Report

1 8 Teknologi Informasi

18 Information Technology

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors Report

18

28

24

32 33

133

2

DAFTAR ISI Table Of Content

Annual Report 2018 www.pertani.co.id

42

Visi,Misi dan Nilai Vision,Mission and Valuec

Visi Vision

Produce Agricultural production facilities and Commodities as well quality and competitive Service.

Marketing agricultural production facilities and commodities as well as quality and competitive services.

Mendukung peningkatan kesejateraan Support the improvement of farmers' welfare

Menjadi Perusahaan Agribisnis Nasional Becomes the leading and Reliable National terdepan dan terpercaya. Agribusiness Company.

Menghasilkan Sarana Produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya saing. Memasarkan Sarana Produksi dan komoditi pertanian serta jasa yang bermutu dan berdaya saing.

pertani dan kelestarian lingkungan untuk menghasilkan produk yang tinggi dan serta berperan aktif dalam ketahanan pangan nasional.

Integritas, Setiap karyawan harus memiliki dedikasi yang tinggi, kejujuran, harga diri dan selalu mematuhi kode etik perusahaan serta perundang-undangan yang berlku.

Profesionalisme, Setiap karyawan dapat di andalkan memiliki sikap disiplin, efisien dan efektif serta memiliki orientasi jangka panjang dalam mengantisipasi pertumbuhan tantangan dan peluang yang di hadapi perusahaan.

Kerjasama, Setiap karyawan melakukan kerjasama yang harmonis dan efektif dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mengutamakan kepentingan perusahaan.

Komunikasi, Setiap karyawan melakukan komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab.

Adaptif, Setiap karyawan harus dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan, memberi gagasan atau ide yang inovatif.

Sikap melayani, Setiap karyawan berupa memenuhi komitmen terhadap kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

and environmental sustainability to produce high products and also play an active role in national food security.

Integrity, employee must have high dedication, honesty, self-esteem and obey the company's code of ethics and applicable legislation.

Professionalism, Every employee can count on having a disciplined, eflcient and effective attitude and having a long-term orientation in anticipating the growth of challenges and opportunities facing the company.

Cooperation, Every employee carries out harmonious and effective cooperation in order to achieve common goals by prioritizing the interests of the company.

Communication, Every employee has open and responsible communication.

Adaptif, Every employee must quickly adjust to change, give innovative ideas or ideas.

Attitude of service, every employee fulfills a fulfilling commitment to the best quality of service to customers.

Nilai Value

4 Annual Report 2018 www.pertani.co.id

Visi Vision

Misi Mission

2018 6

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Annual Report 2018 6

www.pertani.co.id

2018 7

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights


www.pertani.co.id

2018 8

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Annual Report 2018 8 www.pertani.co.id

Profil Perusahaan Corporate Profile

PROFIL PERUSAHAAN / CORPORATE PROFILE

NAMA PERUSAHAAN COMPANY NAME PT. Pertani (Persero) PT. Pertani (Persero)

ALAMAT ADDRESS JL. Raya Pasar Minggu Pertani No.1 Jakarta Selatan 12760

JL. Raya Pasar Minggu Pertani No.1 Jakarta Selatan 12760

KONTAK CONTACT Telepon : 021-7993108, 7991474, 7981311 Faksimil : 021-7993203, 7989751

Web : www.pertani.co.id Email : [email protected]

Telephone : 021-7993108, 7991474,7981311 Facsimile : 021-7993203, 7989751 web : www.pertani.co.id Email : [email protected]

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN COMPANY ESTABILISHMENT

PT Pertani (Persero) merupakan kelanjutan dari Badan Perseroan Produksi Bahan Makanan dan Pembukuan Tanah (BMPT) yang didirikan sejak tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959. Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.19 tahun 1960 , BMPT berubah nama menjadi Badan Pimpinan Umum Perseroan Pertanian Negara disingkat menjadi BPU Pertani.

Selanjutnya BPU Pertani berdasarkan peraturan pemerintah No. 12 tahun 1963 tanggal 1 Januari 1963 berubah menjadi Perusahaan Pertanian Negara disingkat “PN Pertani”. Dalam perkembangannya Perusahaan Pertanian Negara berubah menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1973 dan akta Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 46 tanggal 11 Januari 1974, Akta perseroan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan Akta perubahan yang dibuat Notaris Imas Fatimah, SH No. 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT Pertani (Persero).

PT Pertani (Persero) is a contiunuation of the Company Food Productionand Bookkeeping Agency (BMPT), which established since 1959 based on the Emergency Law No. 1 of the year 1959 dated January 14, 1959. In Implementing Government Regulation in Lieu of Law No. 19 years 1960, BMPT changed General Management Body of the State Agricultural Company, abbreviated to BPU Pertani.

Futhermore, BPU Pertani based on Government Regulation No. 12 of 1963 dated January 1, 1963 transformed into Perusahaan Pertanian Negara abbreviated “PN Pertani”. In development, PN Pertani is changed into Perseroan based on Government Regulation No 21 year 1973 and notarial deed. Kartini Mulyadi, SH No. 46 dated January 11, 1974, then the Company’s deed No. 136 dated 24 April 1974 and the Deed of Amendment made by Notary Imas Fatimah, SH No. 45 dated February 6, 1984 to PT Pertani (Persero).

Annual Report 2018 10 www.pertani.co.id

Sesuai dengan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 12 tanggal 28 Desember 2007 dari Notaris Mintarsih Natamihardja, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-1210.AH01.02 tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 mengenai Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertani (Persero) No. KEP-50/MBU/2007, tanggal 17 April 2007 bahwa :

1. Persetujuan perubahan modal dasar PT Pertani (Persero) yang semula sebesar Rp 65.000.000.000 menjadi sebesar Rp 205.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portapel) sejumlah 26.315 saham masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 sehingga keseluruhan seharga Rp 26.315.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

3. Memenuhi pengeluaran saham yang diambil bagian tersebut angka 2 (kedua), disetujui : a. Penambahan penyertaan modal Negara

Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan sebesar Rp 20.000.000.000 yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara perubahan tahun 2006 sebagaimana ditetapkan Peraturan Pemerintah No.55, tahun 2006.

b. Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp 6.314.614.380 yang berasal dari selisih revaluasi aset tetap per 1 Januari 1987.

c. Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perseroan sebesar Rp 385.620 yang berasal dari konversi cadangan sampai tahun buku 2005.

4. Melalui penambahan modal tersebut, modal

ditempatkan/disetor PT Pertani (Persero) yang semula sebesar Rp 25.000.000.000 menjadi Rp 51.315.000.000.

In accordance with the Deed of Amendment of Company’s Articles of Association No. 12 dated December 28, 2007 of Notary Mintarsih Natamihardja, SH in Jakarta and has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-12120.AH.01.02 of 2008 dated March 11, 2008 regarding Statement of Decree of State Minister of State-Owned Enterprises as General Meeting of Shareholders of PT Pertani (Persero) No. KEP-50/MBU/2007, dated 17 April 2007 that :

1. Approval of change of authorized capital of PT Pertani (Persero) wich originally amounted to Rp 65.000.000.000 became Rp 205.000.000.000.

2. Approved the issuance or placement of shares in deposits (portepel) in the amount of 26,315 shares each with a nominal value of Rp 1.000.000 so that the total amounted to Rp 26.315.000.000, all of it was taken part by the Republic of Indonesia.

3. To comply with the expenditure of shares taken part 2 (second), it was approved : a. The addition of capital participation of

the Republic of Indonesia into the Company’s shares amounting to Rp 20.000.000.000 derived from the Revised State Budget of 2006 as stipulated by Government Regulation N0. 55 of 2006.

b. The addition of capital participation of theRepublic of Indonesia into the share Capital of the Company amounted of Rp 6.314.614.380 from the revaluation increment of property and equipment as of January 1, 1987.

c. The addition of State capital participation into the share Capital of the Company of Rp 385.620 derived from the convertion of reserves up to the financial year 2005.

4. With the addition of such Capital, the paid-up capital of PT Pertani (Persero) which originally amounted to Rp 25.000.000.000 became Rp 51.315.000.000.

Annual Report 2018

11


www.pertani.co.id

5. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan PT Pertani (Persero) berikut : a. Mengubah Pasal 4 ayat 2 anggaran

dasar Perseroan dengan memasukan kembali Kegiatan usaha perdagangan sarana dan hasil produksi pertanian dalam dan luar negeri sesuai dengan akta Notaris Imas Fatimah, SH.

b. Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 dari anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3 dan 4 diatas.

5. Approve the amendment of the Articles of Association of PT Pertani (Persero) as follows: a. To amend Article 4 paragraph 2 of the

Company’s articles of association by reentering the business activities of trading of domestic and foreign agricultural production facilities and products in accordance with notarial deed No. 81 dated March 27, 1998 by Notary Imas Fatimah, SH.

b. Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of the Company’s articles of association shall be adjusted to the changes in the authorized capital and paid up capital as referred to in number 1, 3 and 4 above.

Anggaran dasar Perseroan kembali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris Dessi, SH, MKn No. 05 tanggal 12 Februari 2016 mengenai penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pertani dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. S-49/M-BU/01/2016, bahwa :

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 205.000.000.000 menjadi sebesar Rp 2.000.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 470.000 lembar saham, setiap saham bernilai nominal Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya Rp 470.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

3. Untuk memenuhi pengeluaran atau penempatan saham yang diambil bagian tersebut pada butir 2 (dua), disetujui penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan sebesar Rp470.000.000.000 berdasarkan PP Nomor 86 Tahun 2015.

4. Dengan adanya penambahan Modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan atau disetorkan PT Pertani (Persero) semula Rp 51.315.000.000 menjadi Rp 521.315.000.000.

The Company’s Articel of association are amended again, most recently by Dessi, SH, MKn no. 05 dated February 12 2016 concerning the addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the share capital of the company of PT Pertani and the amendment of the Company’s Articles of Association No. S-49/M-BU/01/2016, that : 1. To approve the increase of the authorized

Capital of the Company from Rp 205.000.000.000 to Rp 2.000.000.000.000.

2. Approving the release or placement of shares

of stock (portepel) of 470.000 shares, each with nominal value of Rp 1.000.000 for a total of Rp 470.000.000.000 wholly taken part by the Republic of Indonesia.

3. To comply with the expenditure or placement of shares taken by that part in point 2, approves the addition of the State Capital of the Republic of Indoensia into the Company’s shares of Rp 470.000.000.000 pursuant to Government Regulation Number 86 of 2015.

4. With the additional paidin capital, the paid up

capital of PT Pertani (Persero), which was originally Rp 51.315.000.000.000 to Rp 521.315.000.000.



5. Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dari anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 diatas.

Pengesahan atas perubahan akta tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0023845 Tahun 2016 mengenai persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2016.

Anggaran dasar Perseroan kembali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris Dessi, SH, MKn No.08 tanggal 24 Februari 2017 mengenai penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pertani dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. S-92/M-BU/D1/01/2017, bahwa :

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 2.000.000.000.000 menjadi sebesar Rp 4.000.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan saham dalam simpanan (portepel) sebanyak 500.000 lembar saham, setiap saham bernilai nominal Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya Rp 500.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

3. Untuk memenuhi pengeluaran atau penempatan saham yang diambil bagian tersebut pada butir 2 (dua), disetujui penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam saham Perseroan sebesar Rp 470.000.000.000 berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2016.

4. Dengan adanya penambahan Modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan atau disetor PT Pertani (Persero) semula Rp 521.315.000.000 menjadi Rp 1.021.315.000.000.

Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of the Com- pany’s articles of association shall be adjusted to the changes in the authorized and paid up capital as referred to in number 2, 3 and 4 above.

Ratification of the amendment of the deed from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No.AHU-AH.01.03-0023845 of 2016 on the approval of the amandment of the Company’s articles of association and has been received and recorded in the Legal Administration System of the Republic of Indonesia dated 17 February 2016.

The Articles Association of the Company rechanged, most recently with the deed of Notary Dessi, SH, MKn No. 08 dated February 24, 2017 concerning the addition of the State Equity Participation of the Republin of Indonesia into the share capital of the company PT Pertani Persero and changes to the Company’s Articles of Association No. S-92/MBU/D1/01/2017, that :

1. Approved the increase in the Company’s authorized capital of Rp 2.000.000.000.000 to Rp 4.000.000.000.000.

2. To approve the issuance or placement of shares in deposits (portepel) as many as 500.000 shares, each share with a nominal value of Rp 1.000.000 so that a total of Rp 500.000.000.000 all of wich are taken part by the State of the Republic of Indonesia.

3. To fulfil the expenditure or placement of shares taken in part (2), it is agreed to increase the State Capital of the Republic of Indonesia into the Company’s shares in the amount of Rp 470.000.000.000 based on Government Regulation Number 66 of 2016.

4. With the addition of paid-in capital, the issued/paid-up capital of PT Pertani (Persero) was originally Rp 521.315.000.000 to Rp 1.021.315.000.000.



www.pertani.co.id

5. Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 dari anggaran dasar Perseroan disesuaikan dengan perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 diatas.

Pengesahan atas perubahan akta tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00057.14.AH.01.02 Tahun 2017 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia tanggal 08 Maret 2017.

TUJUAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pengadaan, produksi, dan pemasaran sarana produksi pertanian dan Komoditi pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

BIDANG USAHA UTAMA

PT Pertani (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertanian dengan bisnis utama meliputi :

1. Produsen dan distributor pupuk Perseroan adalah produsen dan distributor pupuk. Jenis pupuk yang diproduksi dan didistribusikan antara lain: SP-18, SP-36, NPK, Urea, ZA, KCI, Kieserite, dan lainnya.

5. Article 4, paragraphs 1, 2 and 3 of the Articles of association of the Company are adjusted to changes in authorized capital and paid up capital as reffered to in numbers 2, 3 and 4 above.

Ratification of the amendment of the deed from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-00057.14.AH.01.02 in 2017 regarding the approval of the deed of amendment to the Articles of Association of the Company has been received and recorded in the Legal Entity Administration system of the Republic of Indonesia on March 8, 2017.

COMPANY’S OBJECTIVES

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association , the purpose and objective of the Company is to conduct business in the field of procurement, production and marketing of agricultural production facilities and commodities as well as optimizing the utilization of the Company's resources to produce high quality and powerful products and / or services to obtain or pursue profit to increase the value of the Company by applying the principle of Limited Liability Company.

MAIN BUSINESS

PT Pertani (Persero) is a state owned enterprise (BUMN) engaged in the agricultural sector with main businesses include: 1. Fertilizer produced and Distribution

The company is a producer and distributor. The types of fertilizers in Indonesia. Type of fertilizer is produced and distributed include: SP-18, SP-36, NPK, Urea, ZA, KCI, Kieserite, etc.


Annual Report 2018 www.pertani.co.id 14

2. Perberasan

Kegiatan di bidang pemberasan mencakup produksi dan distribusi beras, PT Pertani (Persero) menghasilkan beras kualitas dan beras medium untuk menjangkau pasar yang variatif. Beras yang dihasilkan berasal dari gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah yang dibeli dari pasar bebas. Melalui proses seleksi yang cermat untuk menjamin kualitas beras.

2. Rice

The activities include the production and distribution of rice. Related to the activitiy of rice production, PT Pertani (Persero) produces the high and medium quality rice to reach a variety of markets. The resulting rice comes form the grain produced in collaboration with farmer groups of grain purchased from the free market. Through a careful selection process to ensure the quality of rice.

3. Perbenihan

Perusahaan melakukan produksi dan distribusi benih padi dan palawijaya. Kegiatan produksi benih, perusahaan menghasilkan benih padi bersertifikat, benih jagung hibrida, benih jangung komposit serta beragam varietas kedelai. Benih tersebut diperoleh dari kerjasama penangkaran di sekitar unit produksi benih.

3. Seeds

The company produces and distributes both paddy and palawijaya seeds. On seed production, the company produces certified rice seeds, hybrid corn seeds, composite corn and soybean seeds with a various varieties. The seed are obtained from the breeding cooperation around the seed production units.

4. Aneka Sarana Produksi Pertanian

Kegiatan bisnis ini dilaksanakan melalui Cabang Pemasaran dan Unit Pemasaran. Di antara saprotan yang disediakan oleh perseroan adalah pestisida. Produk pestisida yang didistribusikan oleh perseroan meliputi insektisida, herbisida fungisida dan rodentisida.

4. Various Agriculture Production Facilities

The business activity is conducted through Branchs and unit of Marketing. Among agriculture production inputs provided by the company are pesticides. The products of pesticides distributed by the company include insecticides, herbicides, fungicides and rodenticide.

5. Aneka Usaha

Selain empat Kegiatan bisnis di atas, perseroan juga melakukan kegiatan aneka usaha, yang meliputi perdagangan hasil bumi (seperti: jagung konsumsi, kakao, jagung pipilan, dan lainnya) dan jasa sewa pergudangan.

5. Various Businesses

In addition to the above four business activities, the company also conducts a variety of business activities, which include trading of agricultural outputs (such as corn for consumption, cacao, grain corn, etc.) and warehousing services.



6. Perdagangan Bawang Putih

Di tahun 2018, perseroan menerima penugasan dari Pemerintah untuk menyerap benih bawang produk petani sekaligus membudidayakan benih bawang putih unggul yang bisa beradaptasi di iklim tropis. Untuk merealisasikan budidaya benih bawang putih, perseroan telah menandatangani kerjasama penggunaan lahan dengan 6 kelompok tani (Bima, Lombok Timur, Karanganyar, Temanggung, Bandung dan Solok) sebagai bagian dari pengadaan lahan produksi benih bawang putih seluas 1.635 ha. Dari kerjasama ini, diharapkan dapat dihasilkan 7.000 ton benih bawang putih. Merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian mengenai kewajiban importir menanam bawang putih 5% dari hasil importirnya, perseroan berpeluang melakukan impor bawang putih sebesar 140.000 ton.

6. Garlic Trading

In 2018, the company received an assignment from the Government to absorb the onion seeds of farmers' products while cultivating superior garlic seeds that could adapt to tropical climates. To realize garlic seed cultivation, the company has signed land use cooperation with 6 farmer groups (Bima, East Lombok, Karanganyar, Temanggung, Bandung and Solok) as part of procurement of 1,635 ha of garlic seed production land. From this collaboration, it is expected to produce 7,000 tons of garlic seeds. Referring to the Minister of Agriculture Regulation regarding the obligation of importers to plant garlic 5% from the results of their importers, the company has the opportunity to import garlic at 140,000 tons.



Sekilas PT Pertani (Persero) PT Pertani (Persero) At Glance

SEKILAS PT PERTANI (PERSERO) / PT PERTANI (PERSERO) AT GLANCE

1960

Perubahan BMPT menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan

Pertanian Negara (BPU Pertani). BMPT was changed into Badan Pimpinan Umum Perusahaan

Pertanian Negara (BPU Pertani).

1959 Dibentuk Badan Perusahaan

Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT).

Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan

dan Pembukuan Tanah (BMPT) was established.

1963 BPU Pertani berubah menjadi Perusahaan

Pertanian Negara (PN Pertani).

BPU Pertani was changed into Perusahaan Pertanian

Negara (PN Pertani).

1970/1971 PN Pertani ditunjuk sebagai distributor

pupuk untuk menyalurkan pupuk kepada petani dengan kepada petani dengan porsi lebih dari 50% dari 200

ribu ton pupuk yang didistribusikan di seluruh Indonesia.

PN Pertani was assigned as distributor of fertilizer to distribut fertilizer to farmers by serving more than 50% from 200.000 tons of fertilizer are

distributed all over Indonesia.

1973

Status PN Pertani ditingkatkan menjadi perseroan terbatas

dengan nama PT Pertani (Persero).

The status of PN Pertani was increased into Limited Company under name : PT

Pertani (Persero).


2004 Strategic Business Unit perberasan dan Holtikultura mulai beroperasi satu tahun setelah pembentukan.

Strategic Business Unit of Rice and Holticulture began

operating one year after its formation.

2003 Dibentuk Strategic Business Unit

Perberasan dan Holtikultura dengan tujuan untuk meningkat-

kan Kinerja perusahaan.

Strategic Business Unit of Rice and Holticulture was established

with the intention to incraese company performance

2002

1998 Dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan oleh

Notaris Imas Fatimah, SH. The Articles of Association of PT Pertani (Persero) was

changed by the Notary Imas Fatimah, SH.

Kembali dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan

oleh Notaris Mintarsih Natamihardja, SH. Again, the

Articles of Associ- ation of PT Pertani (Persero) was changed by the Notary Mintarsih Natamihardja, SH.




2007

PT Pertani (Persero) ditugaskan melakukan pelayanan publik (public service obligation),

Khususnya dalam menyebarluaskan bibit unggul kepada petani dengan menyalurkan Rp 50 miliar

dalam bentuk Bantuan Langsung Bibit Unggul. Pemerintah menambahkan penempatan modal disetor sebesar

Rp 26.315.000.000. Dengan penambahan ini, modal disetor Perseroan menjadi Rp 51.315.000.000. dari sebelumnya Rp

25.000.000.000.

PT Pertani (Persero) was assigned by the government to carry out public service obligation, especially in

disseminating seeds by amount of IDR 50 billion to farmers in the form of Supperior Seed Direct Assistance. The government added placement of paid-up

capital of Rp 26,315,000,000. With this addition, the Company’s paid-up capital becomes Rp 51,315,000,000. from the

previous Rp 25,000,000,000.

2008 Penugas pelayanan publik PT Pertani (Persero) mengalami

perluasan dari semula hanya berupa benih, di tahun ini ditambah dengan paket bantuan pupuk yang berupa pupuk NPK, pupuk organik granul dan organik cair.

Perseroan juga sudah melakukan rintisan usaha pergudangan dengan Sistem Resi Gudang (SRG). Unit

pergudangan pertama dengan SRG adalah unit pergudangan Haurgeulis, di Indramayu, Jawa Barat. The public service officer of PT Pertani (Persero)

underwent an expansion from the start only in the form of seeds, this year coupled with a fertilizer aid

package in the form of NPK fertilizer, organic granule fertilizer and liquid organic. The company

has also piloted a warehousing business with a warehous Receipt ( SRG) System. The first

warehousing unit with the SRG is the Haurgeulis, Warehousing Unit, in Indramayu, West Java.

2010 Perseroan telah membangun jaringan

sistem teknologi informasi berbasiskan Enterprise Resource Planning (ERP).

Perintisan pengembangan jaringan Toko Pertanian Swalayan Indonesia (TOPSINDO) di sentra pertanian, pertama di Haurgeulis.

The Company has bulit a network of information technology systems

based on Enterprise Resource Planning (ERP). Pioneering the

development of networks of Agriculture Grocery Stores Indonesia

(TOPSINDO) in the center of agriculture, first TOPSINDO in

Haurgeulis.


2012 PT Pertani (Persero) telah melaksanakan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan

berbasis korporasi (GP3K) di seluruh Indonesia dengan realisasi 400.000 ha

hingga akhir 2012. The Company actively participates in the

implementation of Movement of Food-based Corporations increased

Production (MFCIP) with the realization of the land area of 400,000 acres in

2012.

2013 PT Pertani telah memasang Dryer merek

Pertani berkapasitas masing-masing 30 ton/hari/8 jam di 30 titik yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan spesifikasi tipe

hemat energi yang menggunakan sekam sebagai bahan pemanasnya. Tahun 2013 akan diperluas menjadi total 120 titik seIndonesia.

PT Pertani has installed a Pertani Dryer with a capacity of 30 tons/day/8 hours each at 30 points spread throughout

Indonesia, with spesifications of energy-saving types using chaff as a

heating material. It will be expanded to a total of 120 points across Indonesia

at the end of 2013.

2011

Perseroan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K). Panen raya hasil GP3K di berbagai daerah diperkirakan berlangsung di

awal tahun 2012. Pengembangan jaringan TOPSINDO di 12 lokasi lain. Perseroan berhasil memantapkan usaha dalam

kegiatan pengelolaan gudang dengan sistem resi gudang. Di tahun ini, perseroan telah mengelola 34 unit gudang dengan SRG, yang mampu menampung 8.000 ton beras dengan total

nilai mencapai Rp 50 miliar. Angka ini meningkat sebesar 4 kali dibandingkan dengan tahun 2010 yang hanya mencapai 2.000

ton. The Company actively participates in the implementation of

Movement of Food-based Corporations Increased Production (MFCIP) in various areas is estimated to take place in early 2012. The development of TOPSINDO’s network in 12 other locations.

The Company successfully established bussiness in the warehouse management activities with the warehouse receipt system. In this year, the company has managed 34 warehouse with SRG, which can accommodate 8,000 tons of rice with a total value of IDR 50

billion. This figure increased by 4 times compared to 2010, reached 2,000 tns.



2014

PT Pertani ditunjuk sebagai penyedia benih dan pupuk untuk bantuan pertanian untuk mengop timalkan pemanfaatan 500.000 hektare lahan

pertanian di 12 provinsi guna mendorong peningkatan produksi beras menjadi 73,4 juta

ton gabah kering giling pada 2015. PT Pertani is appointed as one of the

state-owned companies to provide seeds and fertilizers for agricultural assistance to optimaze the utilization of 500,000 hectares of agricultural land in 12 provinces to boost rice production to 73.4 million tons of dry

milled grain by 2015.

2018

PT Pertani (Persero) ikut berpartisipasi dalam

gerakan Stabilisasi harga pangan (GSHP) dan pelayanan proyek

pemerintahan bidang pertanian melalui E-Katalog.

PT Pertani (Persero) participate in price

Stabilization Movement food (GSHP) and project service

government field farm through E-Catalog.

2016

Pemerintah menambahkan penempatan modal disetor sebesar

Rp 470.000.000.000. Dengan penambahan ini, modal disetor

Perseroan menjadi Rp 521.315.000.000 dari sebelumnya

Rp 51.315.000.000. The government added the placement of

paid-up capital of Rp 470,000,000,000. With this addition, the Company’s paid-up capital

becomes Rp 521,315,000,000 from the previous Rp 51,315,000,000.

2017 Pemerintah menambahkan kembali

penempatan modal disetor sebesar Rp 500.000.000.000. Dengan penambahan ini, modal disetor Perseroan menjadi Rp 1.021.315.000.000 dari sebelumnya Rp.

521.315.000.000. The government added back the place-

ment of paid-up capital of Rp 500,000,000,000. With this addition, the Company’s paid-up capital became Rp

1,021,315,000,000 from Rp. 521,315,000,000




PT Pertani (Persero) merupakan kelanjutan dari Badan Perseroan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT) yang didirikan sejak tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1959. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1960, BMPT berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perseroan Pertanian Negara disingkat menjadi BPU Pertani.

Selanjutnya, BPU Petani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1963 berubah menjadi Perseroan Pertanian Negara disingkat “PERTANI”. Dalam perkembangannya, Perseroan Pertanian Negara berubah menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1973 dan Akte Notaris Kartini Mulyadi, SH, No. 46 tanggal 11 Januari 1974 dengan nama PT Aneka Jasa Tani disingkat “PERTANI”. Sesuai dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 12 tanggal 28 Desember 2007 dari Notaris Mintarsih Natamihardja, SH, di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-12120.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 mengenai Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pertani (Persero) No. KEP- 50/MBU/2007, tanggal 17 April 2007 bahwa:

Pertama persetujuan perubahan modal dasar PT Pertani (Persero) yang semula sebesar RP. 65.000.000.000.- menjadi sebesar Rp. 205.000.000.000.-.

Kedua menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 26.315 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- sehingga keseluruhan seharga Rp. 26.316.000.000,- yang seluruhnya diambil oleh Negara Republik Indonesia.

PT Pertani (Persero) is a continuation of the Company Agency of Food Production and Land Opening (BMPT) which was established since 1959 based on Emergency Law No. 1 of 1959. In the framework of implementing Government Regulation in lieu of Law No. 19 of 1960, BMPT changed to the State Agricultural General Corporate Board of the State abbreviated as the BPU Pertani.

Furthermore, the Farmer BPU based on

Government Regulation No. 12 of 1963 changed to the State Agricultural Company abbreviated "PERTANI". In its development, the State Agricultural Company changed into the Company based on Government Regulation No. 21 of 1973 and Notary Act of Kartini Mulyadi, SH, No. 46 dated 11 January 1974 with the name PT Aneka Jasa Tani abbreviated as "PERTANI".

In accordance with the Deed of Amendment to the Company's Articles of Association No. 12 December 28, 2007 from Notary Mintarsih Natamihardja, SH, in Jakarta and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-12120. AH.01.02 of 2008 dated March 11, 2008 concerning Declaration of Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises as General Meeting of Share- holders of PT Pertani (Persero) No. KEP-50 / MBU / 2007, April 17, 2007 that:

First is the agreement to change the authorized capital of PT Pertani (Persero) which was originally Rp. 65,000,000,000.- to be Rp. 205,000,000,000.

The second approves the port / deposit shares / place- ments in the amount of 26,315 shares with a nominal value of Rp. 1,000,000, - so that the whole costs Rp 26,316,000,000, - all of which were taken by the Republic of Indones


STRUKTUR PEMEGANG SAHAM Shareholder Structure

Ketiga untuk memenuhi pengeluaran saham yang diambil bagian tersebut angka 2 (Kedua), menyetujui (a) Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pertani (Persero) sebesar Rp. 20.000.000.000, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2006 sebagaimana ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2006, (b) Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT Pertani (Persero) sebesar Rp. 6.314.614.380, yang berasal dari selisih. revaluasi aktiva tetap per 1 Januari 1987, dan (c) Penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham PT Pertani (Persero) sebesar Rp. 385.620,- yang berasal dari konversi cadangan sampai dengan tahun buku 2005.

Keempat dengan adanya penambahan modal tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT Pertani (Persero) yang semula sebesar Rp. 25.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 51.315.000.000,-.

Anggaran dasar Perseroan mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris Dessi, SH, MKn No. 05 tanggal 12 Februari 2016 mengenai penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pertani dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. S-49/MBU/01/2016, bahwa:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 205.000.000 menjadi sebesar Rp 2.000.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan

saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 470.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya Rp 470.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.


Third, to fulfill the expenditure of shares taken in this part number 2 (Second), agree (a) Addition of the participation of the State capital of the Republic of Indonesia to the share capital of PT Pertani (Persero) of Rp. 20,000,000,000, which originates from the Amended Budget of the State Revenue and Expenditures for 2006 as stipulated in Government Regulation No. 55 of 2006, (b) The addition of the state capital of the Republic of Indonesia to the share capital of PT Pertani (Persero) of Rp. 6,314,614,380, which originates from the diuerence. revaluation of fixed assets as of January 1, 1987, and (c) Addition of state capital participation in PT Pertani (Persero) 's share capital of Rp. 385,620, - originating from reserve conversion up to the 2005 financial year.

Fourth, with the addition of capital, the issued / paid up capital of PT Pertani (Persero) was originally Rp. 25,000,000,000 to become Rp. 51,315,000,000.

The Articles of Association of the Company underwent changes, most recently with the deed of Notary Dessi, SH, MKn No. 05 dated 12 February 2016 concerning the addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the share capital of the company PT Pertani Persero and changes to the Company's Articles of Association No. S-49 / MBU / 01/2016, that:

1. Approved the increase in the Company's

authorized capital of Rp 205,000,000,000 to Rp 2,000,000,000,000.

2. Approved the issuance or placement of shares in the port as many as 470,000 shares, each with a nominal value of Rp 1,000,000 so that a total of Rp 470,000,000,000 were all taken up by the Republic of Indonesia.

3. To fulfill the expenditure or placement of shares

taken in part (2), it is agreed to increase the State Capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the amount of Rp. 470,000,000,000 based on Government Regulation Number 86 of 2015.



4. Dengan adanya penambahan Modal disetor

tersebut, maka modal ditempatkan /disetor PT Pertani (Persero) semula Rp 51.315.000.000 menjadi Rp 521.315.000.000.


Akta Notaris Dessi, SH, MKn No. 08 tanggal 24 Februari 2017 yang dicatatkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00057.14.AH.01.02. tanggal 08 Maret 2017, menyatakan bahwa:

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar

Perseroan yang semula Rp 2.000.000.000.000 menjadi sebesar Rp 4.000.000.000.000.

2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sebanyak 500.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 sehingga seluruhnya Rp 500.000.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.


4. Dengan adanya penambahan Modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT Pertani (Persero) semula Rp 521.315.000.000 menjadi Rp 1.021.315.000.000.


4. With the addition of paid-in capital, the issued / paid-up capital of PT Pertani (Persero) was originally Rp. 51,315,000,000 to Rp. 521,315,000,000.

5. Article 4 paragraph 1, 2, and 3 of the Articles of Associa- tion of the Company are adjusted to changes in authorized capital and paid-in capital as referred to in numbers 2, 3 and 4 above.

Deed of Notary Dessi, SH, MKn No. 08 dated February 24, 2017 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. AHU-00057.14.AH.01.02. dated March 8, 2017 stating that:

1. Approved the increase in the Company's authorized capital of Rp 2,000,000,000,000 to Rp 4,000,000,000,000.

2. Approved the issuance or placement of shares in the portfolio of as many as 500,000 shares, each with a nominal value of Rp 1,000,000 so that a total of Rp 500,000,000,000 were all taken up by the State of the Republic of Indonesia.

3. To fulfill the expenditure or placement of shares taken in part (2), it is agreed to increase the State Capital of the Republic of Indonesia into the Company's shares in the amount of Rp. 470,000,000,000 based on Government Regulation Number 66 of 2016.

4. With the addition of the paid-up capital, the issued / paid up capital of PT Pertani (Persero) was originally Rp 521,315,000,000 to Rp 1,021,315,000,000.

5. Article 4 paragraph 1, 2, and 3 of the Articles of Associa- tion of the Company are adjusted to changes in authorized capital and paid-in capital as referred to in numbers 2, 3 and 4 above.



Struktur Organisasi Organization Structure

"Manajemen mampu mengidentifikasi perubahan dan mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan perusahaan

menjadi lebih baik"

"Management is able to identify changes and take the actions needed to restore the state of the company for the better"

Organisasi PT Pertani (Persero) mengalami perubahan mengikuti Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SK-148/MBU/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Peralihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani (Persero). Perubahan tersebut dituangkan melalui Peraturan Direksi PT Pertani (Persero) No. PERT.005/PERT.D/ORG00/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi PT Pertani (Persero), organisasi dari PT Pertani (Persero) adalah sebagai berikut :

The organization of PT Pertani (Persero) underwent changes following the Decree of the Minis- ter of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-148 / MBU / 07/2017 dated July 31, 2017 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature and Task Transition of Members of the Board of Directors of PT Pertani (Persero). These changes are stated in the Directors Regulation of PT Pertani (Persero) No. PERT.005 / PERT.D / ORG00 / 2017 dated August 25, 2017 concerning the Work Procedure and Organizational Structure of PT Pertani (Persero), the organization of PT Pertani (Persero) are as follows:

A. KANTOR PUSAT A. HEAD OFFICE

Direktur Utama, bertugas mengkoordinasikan dan menangani kegiatan lintas direktorat untuk kelancaran operasional dan pengawasan internal perusahaan, membawahi : - Divisi Audit Internal membawahi Sekretaris

Divisi Audit Internal, Auditor Keuangan, dan Auditor Operasional.

- Sekretaris Perusahaan adalah penunjang korporat, membawahi Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Kesekretariatan.

Direktur Keuangan dan SDM, menangani kegiatan bidang Keuangan, Akutansi & Pajak, Perencanaan dan Anggaran, Manajemen Resiko, TI, Sumber Daya Manusia, Bidang Umum, Pengelolaan Aset dan Kepemilikan, Bidang Hukum dan Penagih Piutang, membawahi :

President Director, in charge of coordinating and dealing with activities in cross-directorate as well as internal audit unit for the smooth operations by supervising: - The Internal Audit Division oversees the

Secretary of the Internal Audit Division, Financial Auditor, and Operational Auditor.

- Corporate Secretary as corporate support, in charge of the Public Relations Division and Secretary Division.

Director of Finance and Human Resorces, handling activities in the fields of Finance, Accounting & Tax, Planning and Budgeting, Risk Management, Information Technology, Human Resources, General Field, Asset & Ownership Management, Legal sector and collection of accounts receivable, in charge of:


STRUKTUR ORGANISASI / ORGANIZATION STRUCTURE

28

- Divisi Keuangan & Akuntansi, yang membawahi Bagian Keuangan, Bagian Akuntansi & Perpajakan, dan Bagian PKBL.

- Divisi Perencanaan & Manajemen Resiko, yang membawahi Bagian Perancanaan, Bagian Manajemen Resiko, dan Bagian Teknologi Informasi.

- Divisi Aset dan Umum, yang membawahi Bagian Hukum, Bagian Aset, dan Bagian Penagihan Piutang.

- Divisi Sumber Daya Manusia, yang membawahi bagian Sumber daya Manusia dan Umum.

Direktur Operasional, bertugas menangani kegiatan usaha pemasaran, produksi/pengadaan sarana produksi pertanian, perbenihan, perberasan dan komoditi lain, dan pengelolaan pergudangan, yang membawahi : - Divisi Perbenihan dan Saprotan lainnya,

yang membawahi Bagian Benih Padi, Bagian Benih Palawija dan Hortikultura, Bagian Saprotan Lainnya, dan Bagian Pengembangan Produk Perbenihan dan Saprotan Lainnya.

- Divisi Perberasan dan Pergudangan yang membawahi Bagian Perberasan, Bagian Pergudangan dan Jasa Lain, dan Bagian Pengembangan Produk Perberasan.

- Divisi Pemasaran yang membawahi Bagian Pemasaran Benih, Bagian Pemasaran Beras, Bagian Pemasaran Komoditi dan Produk Lain, dan Bagian Pengembangan Pasar.

- Finance & Accounting Division , which oversees Department of Finance, Department of Accounting & Taxation, and Department of PKBL.

- Division of Risk Planning & Management, which oversees the Planning, Department of Risk Management, and Department Information Technology.

- Asset and General Division, which oversees Department of Legal, Department of Asset Section, and Department Receivables Collection.

- Human Resources Division, which oversees the Human and General Resources section

Operational Director, responsible for handling marketing business activities, production / procurement of agricultural production facilities, seedlings, rice and other commodities, and warehousing management, which oversees:

- Division of Seed and Other Saprotan, which

oversees Department of Rice Seed, Department of Crops and Horticulture Seed, Department of Other Saprotan, and Department of Seed and Other Saprotan Products Development.

- Division of Rice and Warehousing in charge of Department of Rice, Department of Warehousing and Other Services, and Department of Rice Product Development.

- Marketing Division which oversees Department of Seed Marketing, Department of Rice Marketing, Department of Commodity and Other Products Marketing, and Department of Market Development.

B. KANTOR DAERAH B. REGIONAL OFFICE

Kantor Daerah terdiri dari : - Wilayah membawahi Cabang-Cabang - Cabang-Cabang membawahi :

a. Unit Pemasaran. b. Unit Produksi Pupuk dan Pestisida. c. Unit Produksi Benih. d. Unit Penggilingan Padi.

Regional Office consists of : - The territory oversees the Branches - Branch Offices :

a. Marketing Unit. b. Fertilizer and Pesticide Production Unit. c. Seed Production Unit. d. Rice Mill Unit.



Profil Dewan Komisaris Profile’s Board Of Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS / PROFILE’S BOARD COMMISSIONER

Mochamad Safri Sabit (Direktur Komisaris)

Joko Sambodo (Komisaris Utama)

Reinhard Parapat (Komisaris Independen)

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. SK-116/MBU/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan No. SK-141/MBU/07/2016 tanggal 4 Juli 2016.

Board of Commisioner was appointed based on Decree of Minister of State Owned Enterprise No. SK-116/MBU/06/2016 dated 14 Juni 2016 and No. SK-141/MBU/07/2016 dated 4 July 2016.


Joko Sambodo Joko Sambodo, Komisaris Utama, lahir di Surakarta, 10 November 1959, pendidikan terakhir Program S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Indonesia, Yogyakarta, dan berkarir di Bank Jateng sejak tahun 1986 - 2013. Lepas dari Bank Jateng, Joko Sambodo mendirikan KSP Sedyo Enak Hidup Rukun pada 25 Februari 2014. Diangkat Komisaris Utama PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-141/MBU/07/2016 tanggal 14 Juli 2016.

Joko Sambodo, President Commissioner, born in Surakarta, November 10, 1959, last education of Magister Program at Institute of Economic Science of Muara Indonesia, Yogyakarta, and a Career in Bank Jateng since 1986 - 2013. Apart from Bank Jateng, Joko Sambodo established KSP Sedyo Enak Hidup Rukun on February 25, 2014. Appointed as President Commissioner of PT Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-141/M- BU/07/2016 dated 14 July 2016.

Mochamad Safri Sabit Mochamad Safri Sabit, Komisaris, lahir pada 17 Juli 1968 di Ujung Pandang, pendidikan terakhir Program S2 di Universitas Hasanuddin, Makassar, dan dikenal sebagai aktivis politik Koordinator Sahabat Rakyat Kawasan Indonesia Timur. Diangkat sebagai Komisaris PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-116/MBU/06/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Mochamad Safri Sabit, Commissioner, was born on July 17, 1968 in Ujung Pandang, last education of Magister Program at Hasanuddin University, Makassar, and is known as a political activist Coordinator of the People’s Friends of Eastern Indonesia Region. Appointed as Commisionner of PT Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-116/MBU/06/2016 dated June 14, 2016.

Reinhard Parapat Reinhard Parapat, Komisaris Independen, lahir pada 21 Januari 1972 di Jakarta, pendidikan terakhir Program S2 di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, dan dikenal sebagai aktivis demokrasi dan penggiat hak asasi manusia. Diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-116/MBU/06/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Reinhard Parapat, Independent Commissioner, was born on January 21, 1972 in Jakarta, last education of Magister Program at the Christian University of Indonesia, Jakarta, and acted as a democracy and human rights activist. Appointed as Independent Commisionner of PT Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-116/MBU/06/2016 dated June 14, 2016.


Profil Dewan Komisaris Profile’s Board Of Commissioner

33

Laporan Komisaris Utama President Commissioner Report

LAPORAN KOMISARIS UTAMA / PRESIDENT COMMISSIONER REPORT

“PT Pertani (Persero) mampu mengambil berbagai langkah dan program strategis yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan perusahaan menjadi lebih baik,

sekaligus menjawab tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan.” “PT Pertani (Persero) is able to take various strategic steps and programs needed to restore the company to a better condition, while at the same time addressing

the business challenges faced by the company.”

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, perkenankanlah kami mengucapkan selamat kepada seluruh karyawan dan manajemen PT Pertani (Persero) atas pencapaian usaha selama satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018. Ditopang oleh kompetensi sumber daya manusia dan kepemimpinan manajemen yang andal, Perusahaan berperan dalam menopang sektor pertanian nasional sepanjang tahun 2018.

With praise to Allah SWT, please allow us to congratulate all of employees and management at PT Pertani (Persero) for the business achievements in one year that ended on 31 December 2018. Supported by the competence of human resources and reliable management leadership, the Company has managed to maintain optimal performance in supporting the national agricultural sector during 2018.

PT Pertani (Persero) mampu mengambil berbagai langkah dan program strategis yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan perusahaan menjadi lebih baik,namun melalui langkah dan program tersebut, perusahaan belum bisa membawa hasil yang signifikan. Karena masih mengalami kerugian sebesar Rp 81,37 milyar pada tahun 2018.

PT Pertani (Persero) is able to take various strategic steps and programs needed to restore the company toward a better condition, But through these steps and programs, the company has not been able to bring significant results. because it still suffered a loss of Rp 81,37 billion in 2018.

Sektor Pertanian 2018 Agricultural Sector Of 2018

Peran penting sektor pertanian terus mengemuka sebagai sektor utama yang menunjang bidang ketahanan pangan. Dewasa ini bidang ketahanan pangan menjadi agenda terdepan dari pembangunan perekonomian global. Di banyak negara ditempuh agenda dan solusi pembangunan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian di tengah kompleksitas tantangan diantaranya: perubahan iklim global, penyusutan lahan produktif pertanian, dan peningkatan jumlah penduduk dunia.

The important role of the agricultural sector continues to emerge as the main sector that supports the field of food security. Today the field of food security is at the forefront of the development of the global economy. In many countries development agendas and solutions are pursued to increase productivity in the agricultural sector amid the complexity of challenges, including: global climate change, depreciation of agricultural productive land, and an increase in the world’s population.



Di Indonesia sektor pertanian menjadi sektor yang mampu berkontribusi positif dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian masih menjadi salah satu dari tiga sektor utama penggerak ekonomi nasional setelah industri dan perdagangan. Keyakinan terhadap kemampuan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional, tertuang dalam agenda Nawacita yang menjadi landasan pemerintah era Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

In Indonesia the agricultural sector becomes a sector that is able to contribute positively in realizing national economic development. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the agricultural sector is still one of the three main sectors driving the national economy after industry and trade. Confidence in the ability of the agricultural sector in national economic development, contained in the Nawacita agenda which became the foundation of the government’s President Joko Widodo and Jusuf Kalla (JokowiJK) to realize food sovereignty and improve the welfare of farmers.

Secara sederhana, kedaulatan pangan dimaksudkan sebagai suatu kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang didukung oleh (1) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (2) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan bangsa sendiri; dan (3) kemampuan melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.

Simply stated, food sovereignty is intended as a force to regulate food problems independently, which is supported by (1) food security, especially the ability to supply food from domestic production; (2) regulation of food policy formulated and determined by the nation itself; and (3) the ability to protect and prosper the main players of food, especially farmers and fishermen.

Selanjutnya, sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan sebagai: 1) sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan, dimana sebagian besar penduduk pedesaan pekerjaan utamanya sebagai petani, 2) penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk yang jumlahnya semakin bertambah, 3) pemacu proses industrialisasi, utamanya bagi industrialisasi yang memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan sektor pertanian, (4) penyumbang devisa negara, karena sektor pertanian menghasilkan produk-produk pertanian yang tradable dan berorientasi pada pasar ekspor, dan 5) pasar bagi produk dan jasa sektor nonpertanian.

Furthermore, the agricultural sector has a significant contribution as: 1) sources of income and employment opportunities for rural residents, where most of the rural population are primarily farmers, 2) food producers to meet basic needs for an increasing population, 3) drivers the process of industrialization, especially for industrialization which has considerable links with the agricultural sector, (4) foreign exchange earners, because the agricultural sector produces tradable agricultural products oriented to export markets, and 5) markets for non-sector products and services agriculture


Dengan peran tersebut, tidak mengherankan jika sektor pertanian merupakan sektor primer dan roda penggerak dalam perekonomian nasional. Dari sisi kontribusi terhadap Gross Domestic Product (GDP), sektor pertanian memberikan kontribusi rata-rata 13,4% per tahun terhadap total GDP selama periode 2013-2018, atau berada pada peringkat kedua sebagai sektor penyumbang GDP nasional terbesar di bawah sektor industri pada peringkat pertama.

Mencermati trend dalam lima tahun belakangan ini, pertumbuhan sektor pertanian mengalami pergerakan yang terbilang stabil. Di tahun 2014 sektor pertanian tumbuh 4,24%, lalu turun menjadi 3,77% pada tahun 2015 dan turun lagi ke tingkat 3,25% pada tahun 2016, kemudian naik ke level 4,31% pada tahun 2017 dan turun lagi ke tingkat 3,70 pada tahun 2018. Selama periode 2014-2018, level pertumbuhan sektor pertanian memperlihatkan trend pergerakan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kendatipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP berada pada tingkat kontribusi di atas 13% dari total GDP nasional.

With this role, it is not surprising if the agricultural sector is the primary sector and the driving force in the national economy. In terms of contribution to Gross Domestic Product (GDP), the agricultural sector contributes an average of 13,4% per year to total GDP during the period 2013-2018, or renks second as the largest contributor national GDP below the industry sector in the ranking first.

Looking at the trend in the past five years, the growth of the agricultural sector has experienced a fairly stable movement. In 2014 the agricultural sector grew of 4.24% then dropped to 3.77% in 2015 and fell again to the level of 3.25% in 2016, then rose to the level of 4.31% in 2017 and fell again to the level of 3,70% in 2018 . During the 2014-2018 period, the growth rate of the agricultural sector showed a movement trend below national economic growth. Nevertheless, the contribution of the agricultural sector to GDP is at the level of contribution above 13% of the total national GDP.

INDIKATOR SEKTOR PERTANIAN 2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan ekonomi nasional

5,01% 4,48% 5,02% 5,10% 5,17% Pertumbuhan sektor pertanian 4,24% 3,77% 3,25% 4,31% 3,70 Kontribusi pertanian pada GDP 13.34% 13.49% 13.45% 13.82% 13,63%

INDIKATOR SUB-SEKTOR PERTANIAN

(dalam%) 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-Rata

Tanaman Pangan 1,97 0,06 4,32 2,53 2,31 2,24 Tanaman Hortikultura 0,67 5,15 2,26 2,69 3,68 2,89 Tanaman Perkebunan 6,15 5,94 1,97 3,5 4,46 4,40 Peternakan 5,08 5,52 3,57 4,03 3,72 4,38 Jasa pertanian dan perburuhan 5,91 2,95 3,75 3,18 3,99 3,96

Kehutanan dan penebangan kayu 0,61 0,58 1,99 -1,73 2,08 0,71

Perikanan 7,24 7,35 7,89 5,15 5,71 6,67


Laporan Komisaris Utama President Commisioner Report

36


Jika dirinci dalam sub-sektor di dalamnya, pertumbuhan sektor pertanian memiliki laju berbeda-beda. Rata-rata pertumbuhan sub-sektor pertanian periode 2013-2017 (lihat tabel Indikator Sub-sektor Pertanian di atas), yang tertinggi terjadi pada sub-sektor perikanan, yaitu: sebesar 6,67%, sedangkan yang paling rendah adalah sub-sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan pertumbuhan 0,71%.

If specified in the sub-sectors, the growth of the agricultural sector has a different rate. The average growth of the agricultural subsector for the period 2013-2017 (see table of Indicators of Agricultural Sub-sectors above), the highest occurred in the fisheries sub-sector, namely: by 6.67%, while the lowest was the forestry and logging subsector wood with a growth of 0.71%.

Sebagai sektor prioritas dan strategis terkait kontribusi terhadap GDP, penyediaan lapangan kerja, pendistribusian pendapatan di tingkat daerah dan masyarakat kelas bawah, pengentasan kemiskinan, dan tulang punggung ketahanan pangan nasional, sektor pertanian dihadapkan pada sejumlah tantangan yang bersifat sistemik dan kompleks yang memerlukan solusi terpadu dan terencana dari pemerintah.

As a priority and strategic sector related to the contribution to GDP, employment provision, distribution of income at the regional level and the lower class, poverty alleviation, and the backbone of national food security, the agricultural sector is faced with a number of systemic and complex challenges that require integrated solutions and planned from the govermment.

Tantangan pertama terkait dengan konversi lahan pertanian terutama di Jawa, Madura dan Bali terus meningkat. Untuk itu, sistem pertanian skala luas (food estate) harus dapat segera direalisasikan, dan dibuka kepada dunia usaha baik nasional, swasta maupun asing, namun dengan porsi dan pengaturan yang adil.

The first challenge related to the conversion of agricultural land, especially in Java, Madura and Bali continues to increase. For this reason, a largescale agricultural system (food estate) must be realized immediately, and opened to the business world both nationally, private and foreign, but with fair share and arrangements.

Kedua, subsidi pertanian, baik subsidi harga, subsidi bunga maupun subsidi-subsidi lainnya termasuk pupuk dan benih, masih terus diperlukan namun perlu dievaluasi kembali dalam pengelolaannya agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat penggunaan.

Second, agricultural subsidies, both price subsidies, interest subsidies and other subsidies including fertilizers and seeds, are still needed but need to be reevaluated in their management to be more effective, efficient, on target and appropriate to use.

Ketiga, di bidang pembiayaan, perlu dievaluasi kembali kredit program yang sekarang disalurkan melalui perbankan, namun belum dapat diserap secara baik dan optimal.

Third, in the financing sector, it is necessary to reevaluated the program credits that are now channeled through banks, but have not been absorbed properly and optimally.

Keempat, di bidang perbenihan, perlu didorong peningkatan produktivitas perusahaan penyedia benih unggul agar dapat memenuhi kebutuhan petani guna meningkatkan produktivitasnya.

Fourth, in the field of hatchery, it is necessary to increase the productivity of superior seed providers in order to meet the needs of farmers to increase their productivity.



Kelima, skala usaha petani sehingga kurang memacu peningkatan produktivitas atau tidak memenuhi skala ekonomi, termasuk juga menyangkut perolehan nilai tambah, efisiensi, daya saing produk, aspek keamanan, mutu dan gizi pangan.

Keenam, tingkat pendidikan SDM pertanian relatif rendah dan minat tenaga kerja yang semakin berkurang di pedesaan.

Ketujuh, sebagian besar produksi pangan berfluktuasi antar musim menyebabkan fluktuasi pasokan input–output serta harga produk. Fluktuasi juga terjadi pada harga pangan akibat belum lancarnya supply chain pangan dan persaingan pasar yang cenderung tidak sehat. Karenanya, diperlukan penguatan Sistem Logistik Pangan.

Kedelapan, lemahnya penerapan teknologi yang tercermin dari belum optimalnya penerapan teknologi unggul tepat guna, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan praproduksi, produksi, pengamanan hasil, dan pasca panen.

Fifth, the business scale of farmers so that they do not spur increased productivity or do not meet the economies of scale, including also the acquisition of added value, efficiency, product competitiveness, aspects of food safety, quality and nutrition.

Sixth, the level of education of agricultural human resources is relatively low and labor interest is decreasing in the countryside.

Seventh, most food production fluctuates between seasons causing fluctuations in input-output supply and product prices. Food price fluctuations due to lack of supply chain food and market competition that tends to be unhealthy. Therefore, it is necessary to strengthen the Food Logistics System.

Eighth, the weak implementation of technology is reflected in the lack of optimal application of appropriate, efficient and environmentally friendly technologies, both in the stages of preproduction, production, security of results, and post harvest.

Kesembilan, adanya dampak pemanasan global (global warming) yang menyebabkan gangguan usaha peningkatan produksi pangan.

Ninth, the impact of global warming (global warming) also causes disruption to efforts to increase food production.

Pencapaian dan Rekomendasi Achievement and Recommendation

PT Pertani (Persero), sebagai salah satu BUMN di sektor pertanian, mengemban amanah untuk turut berandil membangun sektor pertanian di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Manajemen meyakini bahwa andil nyata dalam pembangunan sektor pertanian nasional secara mutlak mensyaratkan kondisi perseroan yang sehat, mandiri dan berkelanjutan di seluruh lini operasi usaha.

PT Pertani (Persero), as one of the SOEs in the agricultural sector, has a mandate to contribute for building the agricultural sector in the midst of various challenges faced. Management believes that the real contribution in the development of the national agricultural sector absolutely requires a healthy, independent and sustainable corporate condition in all lines of business operations.



Di tahun 2018 bahwa kinerja PT Pertani (Persero) belum bisa memberikan keuntungan, perseroan masih mengalami kerugian sebesar Rp 81,37 milyar yang jauh dari perolehan keuntungan tahun 2017 sebesar Rp. 23,60 milyar. Catatan ini memberi perintah kepada seluruh jajaran di lingkungan perseroan bekerja lebih keras guna meningkatkan kinerja usaha di tahun mendatang dan secara cermat menyusun rencana usaha sesuai kondisi dan kapasitas perusahaan agar realisasi pencapaiannya dapat mendekati sasaran yang ditetapkan.

In 2018 that the performance of PT Pertani (Persero) can not provide benefits . the company still suffered a loss of IDR 81.37 billion, which is far from the 2017 profit of IDR 23.60 billion. This note provides a stimulant and moral encouragement to motivate all levels within the company to work harder to improve business performance in the coming year and to carefully plan business according to the conditions and capacity of the company so that the realization of its achievement can match the target.

Perolehan laba bersih sebagaimana diraih perseroan tidak lepas dari penjualan kegiatan bisnis inti perberasan dan perbenihan. Penjualan di bisnis inti perberasan tahun 2018 belum bisa mencapai target yang di tetapkan.

Net profit acquisition as achieved by the company cannot be separated from the in sales of core rice and seed business activities. The sales in the core rice business in 2018 have not been able to reach the target set.

Pada tahun 2018 langkah – langkah penting yang telah diambil oleh perseroan, yaitu :

- Melakukan reorganisasi sebagian unit kerja dengan mempertimbangkan skala usaha dan efisiensi.

- Memaksimalkan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang ada sesuai kemampuan perusahaan, dengan pertimbangan terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki untuk mendukung pertumbuhan usaha.

- Memaksimalkan pemanfaatan dana PMN sebesar Rp. 970 milyar.

- Mengintensifkan tagihan piutang macet, termasuk piutang program GP3K dan program KKPE.

- Mempercepat penjualan persediaan barang lambat salur.

- Melakukan penyempurnaan standard operating prosedure (SOP) dan struktur organisasi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengendalian kegiatan usaha.

- Meningkatkan efisiensi biaya pada seluruh bidang kegiatan ( cost reducton program ).

In 2018 important steps taken by the company, namely:

- Reorganize some work units by considering business scale and efficiency.

- Maximizing the increase in the number and competencies of existing human resources in accordance with the ability of the company, with consideration of the limited number and competence of the human resources available to support business growth.

- Maximizing the utilization of PMN funds in the amount of Rp. 970 billion.

- Intensify bad debt bills, including receivables from GP3K programs and KKPE programs.

- Accelerate sales of slower goods inventory.

- Conducting improvements to the standard operating procedures (SOP) and organizational structure to improve the effectiveness, efficiency and control of business activities.

- Increase cost efficiency in all activities (cost reducton program).



Untuk meningkatkan laba usaha di masa mendatang, Manajemen perlu melakukan upaya peningkatan kinerja operasional dengan berbasis pada kegiatan usaha inti yang ada ( existing core business ), terutama: perberasan, perbenihan, pupuk, dan secara bersamaan menempuh langkah terobosan diversifikasi usaha pada komoditas baru untuk meraih sumber pendapatan lain di luar pendapatan dari existing core business tersebut. Perseroan juga masih harus terus meningkatkan penetrasi pasar dengan lebih memperluas segmen free market serta segmen captive market dari pemerintah agar perseroan bisa menghasilkan kenaikan pendapatan dan laba usaha. Manajemen dan seluruh jajaran di lingkungan perseroan perlu terus melaksanakan dan meningkatkan efisiensi. Hal ini sebagai upaya mengendalikan dan menekan risiko biaya terhadap penjualan untuk meningkatkan laba usaha.

To improve future operating income, Management needs to make efforts to improve operational performance based on existing core business activities, especially: rice, seed, fertilizer, and simultaneously take steps to diversify business in new commodity to achieve other sources of income outside of the income from the existing core business. The company also still has to continue to increase market penetration by further expanding the free market segment, in addition to the captive market segment of the government so that the company can generate increased revenue and operating income.

Management and all levels within the company need to continue to implement and improve efficiency. This is an effort to control and reduce the risk of costs to sales to increase operating income.

Apresiasi Appreciation

Terhadap pencapaian kinerja perseroan di tahun 2018, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih yang tulus kepada jajaran Direksi dan seluruh karyawan PT Pertani (Persero) atas kerja keras, dedikasi dan konsistensi walaupun belum membuahkan prestasi dan kinerja yang terbaik. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada semua pihak atas dukungan dan kepercayaan pada PT Pertani (Persero).

Towards the achievement of the company’s performance in 2018, the Board of Commissioners expresses its sincere gratitude to the Board of Directors and all employees of PT Pertani (Persero) for their hard work, dedication and consistency although it has not yet the best achievement and performance. We also convey our utmost gratitude and appreciation to all those who provided their support and trust to PT Pertani (Persero).


Profil Direksi Profile’s Board Of Director

Poernomo Febriyanto Lalan Sukmaya (Direktur Keuangan dan SDM) (Direktur Utama) (Direktur Operasioal)

Direksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. SK-274/MBU/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan No. SK-269/MBU/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

Board of Directors was appointed based on Decree of Minister of State Owned Enterprise No. SK-274/MBU/12/2016 dated 28 December 2016 and No. SK-269/MBU/10/2018 dated 10 October 2018.


PROFIL DIREKSI / PROFILE’S BOARD OF DIRECTOR

42

Profil Direksi

Profile’s Board Of Director

Febriyanto, Direktur Utama

Lahir pada 11 Februari 1966 di Jambi, DR,SE,MCOMM,MTQM (HONS), dan sebelumnya berkarir sebagai Direktur Integrasi Logistik PT POS Indonesia, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-269/MBU/10/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018.

Born on February 11, 1966 in Jambi, DR, SE, MCOMM, MTQM (HONS), and previously a career as Director of Logistics Integration at PT POS Indonesia, HR Director & General Perum Bulog, Appointed as President Director based on SOE Minister Decree No. SK-269 / MBU / 10/2018 on 10 October 2018.

Poernomo, Direktur Keuangan dan SDM

Lahir pada 10 April 1960 di Batang, pendidikan terakhir Program S2 pada Universitas Airlangga, Surabaya, dan sebelumnya berkarir di PT Bank BTN dan PT Pos Indonesia. Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan SDM berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK274/MBU/12/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Born in Batang on April 10, 1960, last education of Magister Program at University of Airlangga, Surabaya, formerly a career in PT Bank BTN and PT Pos Indonesia. Appointed as Finance and HR Director of PT Pertani (Persero) based on SOE Minister Decree No. SK-274/ MBU/12/2016 dated 28 December 2016.

Lalan Sukmaya, Direktur Operasional

Lahir pada tanggal 10 Juli 1968 di Jakarta, Pendidikan terakhir S1 Pertanian IPB, Di angkat menjadi Direktur Operasional di PT Pertani (Persero) berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-269/ MBU/10/2018 pada tanggal 10 Oktober 2018.

Born on July 10, 1968 in Jakarta, the last Education Bachelor Degree Agriculture of IPB, was appointed as the Private Director at PT Pertani based on SOE Minister Decree No. SK-269 / MBU / 10/2018 on 10 October 2018.


Laporan Direksi Utama President Director Report

LAPORAN DIREKTUR UTAMA / PRESIDENT DIRECTOR REPORT

“Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk melebihi angka 260 juta jiwa, posisi sektor pertanian menjadi ujung tombak yang berperan krusial

untuk menguatkan ketahanan pangan nasional.”

“For Indonesia with a population exceeding 260 million, the position of the agricultural sector is the spearhead

that plays a crucial role in strengthening national food security.”

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat yang dilimpahkan-Nya, sehingga PT Pertani (Persero) telah melewati tahun 2018 dengan selamat.

First of all we offer praise and gratitude to the presence of Allah SWT for all the blessings and blessings that He bestows, so that PT Pertani (Persero) has passed the year of 2018 safely.

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk melebihi angka 260 juta jiwa, posisi sektor pertanian menjadi ujung tombak yang berperan krusial untuk menguatkan ketahanan pangan nasional. Kecuali itu, sektor pertanian sampai saat ini juga masih menjadi basis ekonomi rakyat di pedesaan dan menguasai hajat hidup sebagian besar penduduk. Ini merupakan peran dan arti penting sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional.

The agricultural sector is a major sector that contributes directly to national food security. For Indonesia with a population exceeding 260 million, the position of the agricultural sector is the spearhead that plays a crucial role in strengthening national food security. Apart from that, the agricultural sector up to now is still the economic basis of the people in the countryside and controls the livelihood of most of the population. This is the role and significance of the agricultural sector in the structure of the national economy.

PT Pertani (Persero) sejak didirikan sudah mengemban misi utama untuk memperkuat sektor pertanian, khususnya menyokong upaya pemerintah dalam ketahanan pangan nasional secara berkesinambungan. Secara substansial misi ini diwujudkan lewat bisnis inti perseroan di bidang: pupuk, perberasan, perbenihan, aneka sarana produksi pertanian (saprotan), aneka usaha (hasil bumi & holtikultura dan jasa), dan perdagangan bawang putih konsumsi dan benih bawang putih.

PT Pertani (Persero) has since established its main mission to strengthen the agricultural sector, especially by supporting the government’s efforts to pursue national food security on an ongoing basis. This mission is substantially realized through the company’s core business in the fields of: fertilizer, rice, seed, various agricultural production facilities (saprotan), various businesses (crops & horticulture and services), and trading of seed and consumption garlic.

www.pertani.co.id Annual Report 2018

44


Berikut ini perkenankan kami menyampaikan beberapa catatan penting terkait dengan kegiatan bisnis inti perseroan sepanjang tahun 2018.

Here is allow us to submit some important notes related to the company’s core business activities during the year 2018.

Pupuk Fertilizer

Di tengah laju ekstensifikasi lahan pertanian yang minim, intensifikasi menjadi andalan dan pupuk memainkan peranan besar. Karenanya, pupuk sebagai bagian dari upaya intensifikasi memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Amid the minimal rate of agricultural land extension, intensification is a mainstay and fertilizer plays a big role. Therefore, fertilizer as part of intensification efforts has a major contribution to increase the productivity of agricultural land.

Menurut Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), konsumsi pupuk nasional mengalami peningkatan di tahun 2018. Bahkan, konsumsi pupuk urea tahun 2018 mencapai tingkat tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu mencapai 5,97 juta ton. Demikian juga dengan konsumsi pupuk jenis NPK tercatat naik menjadi 3,11 juta ton pada 2018 dari konsumsi tahun sebelumnya yang sebesar 2,93 juta ton.

According to the Indonesian Fertilizer Producers Association (APPI, national fertilizer consumption has increased in 2018. In fact, 2018 urea fertilizer consumption reached the highest level in the last 10 years, reaching 5.97 million tons. Likewise, NPK type fertilizer consumption rose to 3.11 million tons in 2018 from the previous year’s consumption of 2.93 million tons.

Di tahun 2018 volume penjualan pupuk perseroan mencapai angka 326.613 ton atau selisih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 334.150 ton. Dari nilai penjualannya tercatat mencapai sebesar Rp. 608,780 Milyar lebih kecil dibandingkan nilai penjualan tahun 2017 yang sebesar Rp. 626,338 Milyar. Kontribusi penjualan pupuk terbesar diperoleh dari produk urea subsidi mencapai 122.942 ton, NPK subsidi sebesar 113.532 ton, SP-36 subsidi sebesar 38.328 ton dan ZA subsidi sebesar 23.970 ton.

In 2018 the company’s fertilizer sales volume reached 326.613 tons or a slight difference from the previous year of 334.150 tons. Of the sales value, it reached Rp. 608,780 billion smaller than the sales value in 2017 which amounted to Rp. 626,338 billion. The largest contribution of fertilizer sales was obtained from subsidized urea products reaching 122.942 tons, subsidized NPK of 113.532 tons, SP-36 subsidies of 38.328 tons and subsidized ZA of 23.970 tons.

www.pertani.co.id Annual Report 2018 45

Laporan Direksi Utama

President Director Report

Komoditas pupuk produksi perseroan, mencakup Procal, Pupuk Organik Granul, Pupuk Organik Cair dan SP-18, belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Hal ini disebabkan produk perseroan tersebut masih belum populer di pasar dan berfungsi sebagai substitusi, serta terkendala keterbatasan promosi.

The company’s fertilizer production commodities, including Procal, Granul Organic Fertilizer, Liquid Organic Fertilizer and SP-18, have not contributed significantly to the company’s revenue. This is due to the company’s products are still not known market or just as a substitute commodity, and constrained by the limitations of promotion.

Di bidang pupuk, tercatat kendala yang berdampak terhadap pencapaian penjualan perusahaan, yaitu: - Keterbatasan modal kerja pengadaan pupuk

untuk memenuhi pasar perkebunan. Kredit dari pabrikan atau importir untuk pasar perkebunan rata-rata hanya satu bulan dengan persyaratan yang ketat, sementara penerimaan pembayaran dari perkebunan rata-rata mencapai 2-3 bulan.

- Kalah bersaing dengan distributor besar yang mempunyai kekuatan finansial dan melakukan impor pupuk secara langsung.

- Alokasi distribusi pupuk pangan (pupuk subsidi) sangat terbatas, baik dari aspek wilayah, distribusi, kuantum penjualan, serta marjin yang relatif rendah (1,5 - 2 persen).

In the field of fertilizers, recorded constraints that affect the achievement of company sales, namely:

- Limited working capital of fertilizer procurement to meet plantation market. Loans from manufacturers or importers for the plantation market averaged only one month on strict conditions, while the receipt of payments from plantations averaged two to three months.

- Lost compete with big distributors who have financial strength and import fertilizer directly.

- The allocation of the distribution of food fertilizer (subsidized fertilizer) is very limited, both from the aspect of the region, distribution, quantum sales, and relatively low margin.

Perberasan Rice

Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 260 juta jiwa, manajemen ketahanan pangan, terutama beras sebagai bahan pangan utama sebagian besar masyarakat, menjadi isu yang menduduki prioritas terdepan. Dalam konteks ini, pemerintah berjuang keras untuk mengamankan cadangan beras yang dikelola pemerintah dan menjaga stabilitas harga beras untuk mengantisipasi gangguan produksi dan kenaikan harga gabah yang disebabkan oleh kondisi iklim ekstrim. Kebijakan ini didasarkan pada tingginya tingkat konsumsi beras nasional per tahun.

For Indonesia with a population approaching 260 million people, the management of food security, particularly of rice as main food of most people, is an issue that occupied the foremost priority. In this context, the government strived hard to secure a rice reserves and keep prices stable to anticipate production disruptions and rising prices of grain caused by extreme climatic conditions. This policy is based on the high consumption of rice per year at national level.



Di tahun 2018, volume penjualan perberasan mencapai 33.249 ton atau turun sebesar 17,14% dibandingkan dengan volume penjualan perberasan tahun sebelumnya. Nilai penjualannya mencapai Rp. 280,28 Milyar. PT Pertani (Persero) menghasilkan beras berkualitas premium dan medium untuk menjangkau pasar yang variatif. Beras yang dihasilkan berasal dari gabah hasil kerjasama dengan kelompok tani ataupun gabah yang dibeli dari pasar bebas melewati proses seleksi yang cermat untuk menjamin kualitas beras. Produk beras dipasarkan di berbagai pasar modern seperti: Carrefour, Giant, Hero, Jogya Depertment Store, Hypermart, dan Ramayana.

In 2018, the volume of rice sales reached 33.249 tons, an decrease of 17,14% compared to the sales volume of the previous year. The sales value reaches Rp. 280,28 Billion. PT Pertani (Persero) produces premium and medium quality of rice to reach out to a vorious market. The grains of rice are derived from the results of cooperation with groups of farmers or purchased from the free market through careful selection process to guarantee the quality of rice. Company’s rice products are marketed in a variety of modern markets such as Carrefour, Giant, Hero, Jogya Depertment Store, Hypermart, and Ramayana.

Perbenihan Seeds

Benih merupakan produk akhir dari suatu program pemuliaan tanaman, yang pada umumnya memiliki karakteristik keunggulan tertentu, mempunyai peranan yang vital sebagai penentu batas-batas produktivitas dan dalam menjamin keberhasilan budidaya tanaman. Benih dengan kualitas baik dan seragam akan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi. Ketersediaan benih secara kualitas maupun kuantitas ini menjadi tantangan dunia pertanian di tanah air.

Seeds are the end product of a plant breeding program, which generally has certain characteristics of excellence, has a vital role as a determinant of productivity limits and in ensuring successful cultivation of plants. Seeds of good quality and uniform will produce high quality products. The availability of seeds in quality and quantity is a challenge to the world of agriculture in the country.

Ambil bagian dalam penyediaan benih, perseroan memproduksi dan mendistribusikan benih di berbagai daerah. Di tahun 2018 penjulan benih mencapai angka 34.898 ton turun 39% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan volume penjualan 57.228 ton. Penjualan tersebut membukukan nilai Rp. 404.52 Miliar.

Taking part in the supply of seeds, the company produces and distributes seeds in various regions. In 2018 seed sales reached 34,898 tons, down 39% compared to the previous year which recorded a sales volume of 57,228 tons. The sale posted a value of Rp. 404.52 Billion.



Pasar terbesar benih di tahun 2018 berupa pasar Benih Subsidi dan Bantuan Langsung Benih. Potensi pasar tahun 2018 belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jumlah benih yang dapat disediakan perseroan, terutama persediaan di awal tahun 2018.

The biggest seed market in 2018 is the Subsidized Seed Market and Direct Seed Assistance. Market potential in 2018 has not been used optimally because of the limited number of seeds that can be provided by the company, especially inventories in early 2018.


Pembahasan Manajemen

Manajemeny Analysis

PEMBAHASAN MANAJEMEN / MANAJEMENT ANALYSIS

Mengacu pada keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, kinerja perusahaan di tahun 2018 mendapat skor 54,83 termasuk

dalam kategori ”Kurang Sehat” (BBB), setelah di tahun sebelumnya mendapatkan skor 67,5 yang masuk dalam

kategori “Sehat” (A).

Reffering to the decision of the Minister of BUMN No. KEP-100/MBU/2002, the company’s performence in 2018 got a score of 54.83 included

in the category of ”Unwell” (BBB), after the previous year got a score of 67.5 which also included in the category

“Healthy” (A).

Di tahun 2018, kinerja perseroan mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini ditandai dengan pencapaian pendapatan yang sebesar Rp. 1,77 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 1,78% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp. 1,74 triliun. Laba bersih mengalami penurunan dari laba Rp. 23,6 miliyar di tahun 2017 menjadi rugi Rp. 81,37 miliar di tahun 2018.

In 2018, the company’s performance increased compared to the previous year. This increase was marked by the achievement of revenues of Rp. 1.77 trillion, or an increase of 1.78% compared to 2017 which amounted to Rp. 1.74 trillion. Net income has decreased from profit of Rp. 23.6 billion in 2017 lost Rp. 81.37 billion in 2018.

Mengacu pada keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002, kinerja perusahaan di tahun 2018 mendapat skor 54,83 termasuk dalam kategori “Kurang Sehat” (BBB), setelah di tahun sebelumnya mendapat skor 67,5 yang juga masuk dalam kategori “Sehat” (A).

Referring to the decision of the Minister of BUMN No. KEP-100 / MBU / 2002, the company’s performance in 2018 got a score of 54.83 included in the category of “Unwell” (BBB), after the previous year got a score of 67.5 which also included in the category “Healthy” (A).

Di tahun 2018, Perseroan mengambil langkah untuk mencapai kinerja bisnis, mencakup: - Restrukturisasi pokok pinjaman Bank BRI

dengan perpanjangan jangka waktu dari 120 bulan menjadi 144 bulan.

- Pengamanan aset pada 359 lokasi, termasuk perlawanan hukum dan pemagaran serta pemasangan papan nama kepemilikan PT Pertani.

In 2018, the Company takes steps to achieve business performance, includes: - Restructuring the loan principal of Bank BRI

by extending the term from 120 months to 144 months.

- Securing assets in 359 locations, including legal and fencing resistance and installation of PT Pertani’s ownership signboards.


Kinerja Keuangan Financial Performance Uraian/Description 2017

Dalam RP In IDR 2018

Pembahasan Manajemen Manajemeny Analysis

- Perbaikan fasilitas produksi pada 28 Unit

Produksi Benih untuk meningkatkan kualitas benih yang dihasilkan, termasuk pelatihan tenaga kerja/karyawan di lingkungan unit produksi benih.

- Improvement of production facilities in 28 Seed production Units to improve the quality of seeds produced, including training of workers / employees in the seed production unit.

- Segmentasi pasar dan promosi produk benih dalam satu merek tunggal “PADIKU” dengan tiga varian produk “Unggul”, “Super”, dan “Prima”.

- Perbaikan infrastruktur dan SDM untuk menghasilkan produk beras medium dan premium, termasuk pembenahan branding dan penambahan peralatan produksi meliputi 6 unit Kibi pada 6 Unit Penggilingan Padi (UPP), 8 Color Sorter di 7 (UPP), dan 2 Rotary Shifter di 2 (UPP).

- Diversifikasi usaha dalam perdagangan bawang putih konsumsi dan benih bawang putih.

- Market segmentation and promotion of seed products in one single brand “PADIKU” with three product variants “Unggul”, “Super”, and “Prima”.

- Improvement of infrastructure and HR to produce medium and premium rice products, including revamping branding and adding production equipment including 6 Kibi units on 6 Rice Milling Units (RMU), 8 Color Sorters in 7 (RMU), and 2 Rotary Shifter in 2 (RMU).

- Diversification of business in the trade of garlic consumption and garlic seeds.

A. Kinerja Keuangan A. Financial Performance

Kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2018 secara keseluruhan menunjukkan hasil yang kurang membaik, dimana perseroan berhasil meningkatkan pendapatan hingga mencapai Rp. 1,77 triliun tapi mengalami rugi bersih sebesar Rp. 83,02 miliar.

The company’s financial performance in 2018 as a whole showed less than favorable results, where the company managed to increase revenue to reach Rp. 1.77 trillion and a net profit of Rp. 83.02 million.

Penjualan/Revenues 1.737.279.735.836 1.772.937.699.793 Beban Pokok Penjualan/Cost of Goods Sold (COGS)

1.569.645.185.586 1.667.172.338.566

Laba Kotor /Gross Margin 167.634.550.250 89.072.106.128 Beban Usaha /Operating Cost 158.357.671.108 16.693.255.099 Laba (Rugi) Usaha/ Operating Profit (Loss) 9.276.879.142 (84.828.644.460) Pendapatan (Beban) Lain-lain, Bersih/Net Other

10.850.427.072 (32.047.015.156)

income (expenses ) Laba (Rugi) Sebelum Pajak/Profit (Loss) before tax

20.127.306.214

(116.875.659.617)

Pajak/ Tax 5.241.324.297 Laba (Rugi) Bersih/ Net Profit (Loss). 25.368.630.510 (83.027.916.548)

51 www.pertani.co.id Annual Report 2018

Pembahasan Manajemen

Manajemeny Analysis

1. Pendapatan

Pendapatan utama perseroan bersumber dari kegiatan penjualan pupuk, perberasan, perbenihan, aneka sarana produksi pertanian, dan aneka usaha yang mencakup hasil bumi (hortikultura), sewa gudang dan angkutan, dan lainnya. Di tahun 2018, penjualan pupuk mencatatkan pendapatan Rp. 608.779.791.155. Kegiatan perberasan memberikan kontribusi bagi pendapatan perusahaan mencapai Rp. 280.279.218.679. Perbenihan menghasilkan Rp. 404.525.260.976. Aneka sarana produksi pertanian mendatangkan penghasilan sebesar Rp. 5.234.226.311. Aneka usaha memberikan kontribusi sebesar Rp. 46.475.736.778, terdiri dari pendapatan hasil bumi (hortikultura) sebesar Rp. 26.755.022.380, dan sewa gudang dan angkutan sebesar Rp. 19.720.734.398. Dari diversifikasi usaha perdagangan bawang putih dihasilkan pemasukan sebesar Rp. 427.643.465.894. Total pendapatan perseroan di tahun 2018 mencapai Rp. 1.772.937.699.793.

1. Revenue

The company’s mainrevenue comes from sales of fertilizers, rice, seedlings, various, agricultural production facilities, and various businesses that include agricultural product (horticulture), warehouse and transportation rental, and others. In 2018, fertilizer sales recorded an income of Rp. 608.779.791.155. Rice activities contribute to the company’s income reaching Rp. 280.279.218.679. Seed yields Rp. 404.525.260.976. Various means of agricultural production generate income of Rp. 5.234.226.311. Various businesses contributed Rp. 46.475.736.778, consisting of income from crops (horticulture) of Rp. 26.755.022.380, and warehouse and freight rental of Rp. 19.720.734.398. From the diversification of garlic trading business, the income is as much as Rp. 427.643.465.894. The company’s total revenue in 2018 reaches Rp. 1.772.937.699.793.

1.1. Pupuk 1.1. Fertilizers Di tahun 2018 penjualan pupuk perseroan mencapai 326.612 ton. Dibandingkan dengan volume penjualan pupuk di tahun 2017 sebelumnya, pencapaian penjualan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7.537 ton atau turun sebesar 2.3%.

in 2018, the company’s fertilizer sales reached 326.612 tons. Compared to the previous sales volume of fertilizers in 2017, the achievement of fertilizer sales in 2018 decreased by 7,537 tons or decreased by 2.3%.

Keterangan / Description 2017 2018 Pupuk 626.337.544.222 608.779.791.155 Perberasan 300.492.447.444 280.279.218.679 Perbenihan 698.199.061.420 404.525.260.976 Aneka Sarana Produksi Pertanian 2.841.403.045 5.234.226.311 Aneka Usaha (Perdagangan Hortikultura dan Jasa) 18.918.905.211 46.475.736.778 Perdagangan Bawang Putih 90.490.374.493 427.643.465.894

Total Pendapatan / Total of Revenue 1.737.279.735.835 1.772.937.699.793


Pendapatan / Revenue

Dalam RP In IDR

Pendapatan Dari Perberasan / Revenue From Rice Dalam RP


Pendapatan dari pupuk mencapai angka Rp. 608.779.791.155. Pendapatan tersebut diperoleh dari penjualan produk SP 18 & NPK 10.10.10 mencapai Rp. 260.438.787.908,92 Urea Rp. 216.787.261.485,95 SP 36 Rp. 70.696.676.952,45 ZA Rp. 30.412.620.262, KCL Rp. 13.143.165.636 dan pupuk lainnya Rp. 17.301.278.910,69.

Revenue from fertilizer reaches Rp. 608.779.791.155. The revenue was obtained from the sale of SP 18 & NPK 10.10.10 products reached Rp. 260.438.787.908,92 Urea Rp. 216.787.261.485, SP 36 Rp. 70.696.676.952,45 ZA Rp. 30.412.620.262, KCL Rp. 13.143.165.636 and other fertilizer Rp. 17.301.278.910,69.

1.2. Perberasan 1.2. RicePenjualan perberasan perseroan di tahun 2018 mencapai 33.248.857 ton atau menurun dibandingkan dengan volume penjuanan perberasan tahun sebelumnya sebesar 40.124.667 ton. Pendapatan dari perberasan mencapai angka Rp. 280.279.218.679 di tahun 2018. Sumber pendapatan tersebut berasal dari penjualan beras (medium, kwalitas dan broken) Rp. 200.715.468.722, gabah Rp. 31.584.805.690, beras BJ Rp. 42.385.137.435, dan lainnya Rp. 5.593.806.831.

The company’s rice sales in 2018 reached 33.248.857 tons, an decreased compared to the volume of sales of the previous year’s rice of 40.124.667 tons. Income from rice reached Rp. 280.279.218.679 in 2018. The source of income came from the sale of rice (medium, quality and broken) Rp. 200.715.468.722, grain Rp. 31.584.805.690, BJ rice Rp. 42.385.137.435 and others Rp. 5.593.806.831.

In IDR

Keterangan / Description 2017 2018 SP 18 & NPK 10.10.10 275.524.565.798 260,438,787,908,92 Urea 228.978.109.906 216,787,261,484,95 SP 36 70.524.731.829 70,696,676,952,45 ZA 29.331.506.364 30,412,620,261,56 KCL 8.221.196.364 13,143,165,636,35 Kieserite 171.434.091 Lainnya 13.585.999.871 17,301,278,910,69

Total Pendapatan / Total of Revenue 626.337.544.222 608,779,791,154,92

In IDR Keterangan / Description 2017 2018 Beras - Medium

42.196.945.645

42.908.313.014

- Kwalitas 96.204.040.906 145.980.443.698 - Broken 9.546.330.650 11.826.712.011 Gabah 24.464.666.697 31.584.805.690 Beras BJ 124.664.622.419 42.385.137.435 Lainnya 3.415.841.128 5.593.806.831

Total Pendapatan / Total of Revenue 300.492.447.444 280.279.218.679


Dalam RP Pendapatan Dari Pupuk / Revenue From Fertilizer

53

Ditahun 2018 volume penjualan benih mencapai 34.897 ton. Terdiri dari benih padi 31.192 ton, jagung 3.218 ton, dan kedelai 486 ton. Volume penjualan benih tersebut mengalami penurunan sebesar 23% dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 57.228 ton. Penjualan benih tersebut mencapai Rp. 404.525.260.976 dengan perincian penjualan benih padi Rp. 295.644.530.402, jagung Rp. 101.953.764.245, dan kedelai Rp. 6.923.912.830.

In 2018 seed volume reached 77,919 tons. Consisting of rice seeds 31.192 tons, 3.795 tons of corn, and 486 tons of soybeans. The seed sales volume decreased by 23% compared to 2017 which amounted to 57.228 tons. Sales of these seeds reached Rp. 404.525.260.976 with details of selling Rp. 295.644.530.402, corn Rp. 101.953.764.245, and soybean Rp. 6.923.912.830.

Pendapatan Dari Perbenihan / Revenue From Seeds

1.4. Aneka Sarana Produksi Pertanian 1.4. Various Means of Agricultural Production

Di tahun 2018, usaha aneka sarana produksi pertanian masih mencatatkan kontribusi yang kecil terhadap pendapatan perseroan. Tidak dimilikinya produk unggulan menjadi penyebab utama rendahnya penjualan aneka sarana produksi pertanian.

Penjualan aneka sarana produksi pertanian hanya mencapai volume 104 ton, naik dibandingkan volume penjualan tahun 2017 yang mencapai 57 ton. Penjualan aneka sarana produksi pertanian terdiri dari pestisida 18 ton dan herbisida 86 ton. Nilai penjualan sarana produksi pertanian mencapai Rp. 5.234.226.311.

In 2018, the business of various means of agricultural production still recorded a small contribution to the company’s revenues. It does not have excellent products to be the main cause of low sales of various means of agricultural production.

Sales of various agricultural production facilities only reached a volume of 104 tons, up compared to the sales volume in 2017 which reached 57 tons. Sales of various agricultural production facilities consist of 18 tons of pesticides and 86 tons of herbicide. The sales value of agricultural production facilities reaches Rp. 5.234.226.311.

Keterangan / Description 2017 2018 Padi 636.857.472.963 295.644.530.402 Kedelai 3.706.870.500 6.923.912.830 Jagung 57.634.717.957 101.953.764.245 Lainnya - 3.053.500



Dalam RP In IDR


54

Pendapatan Aneka Saprotan / Revenue From Saprotan Keterangan / Description Pertisida / Herbisida Alsintan NEB Strong Up Lainnya

Total Pendapatan / Total of Revenue

2017 2.841.403.045

- - -

2.841.403.045

Dalam RP In IDR

2018 -

5.231.799.038 -

2.181.818

5.234.226.311

Pendapatan Aneka Usaha / Revenue From Business Dalam RP

1.6. Perdagangan Bawang Putih Di tahun 2018, perseroan melakukan diversifikasi usaha di bidang perdagangan bawang putih konsumsi dan benih bawang putih. Dari diversifikasi usaha ini, perseroan berhasil meraih penjualan 30.501 ton bawang putih konsumsi dan 98 ton benih bawang putih, yang totalnya bernilai sebesar Rp. 427.643 miliar.

1.6. Garlic Trade In 2018, the company diversified its business in the field of trading garlic consumption and garlic seeds. Through this business diversification, the company won sales of 30.501 tons of consumable garlic and 98 tons of garlic seeds, all of which brought in an income of Rp. 427.643 billion.


1.5. Aneka Usaha 1.5. Various Business Kegiatan aneka usaha yang dijalankan perseroan meliputi sewa gudang dan angkutan, dan perdagangan hasil bumi (holtikultura). Di tahun 2018, realisasi pendapatan dari aneka usaha mencapai Rp. 46.475.736.778, dengan perincian sewa gudang dan angkutan sebesar Rp. 19.720.734.398, dan usaha hasil bumi sebesar Rp. 26.755.002.380.

The various business activities carried out by the company include warehouse and transportation rental and trade in agricultural products (horticulture). In 2018, the realization of revenues from various businesses reached Rp. 46.475.736.778, with details of warehouse and transportation rental of Rp. 19.720.734.398, and agricultural products amounting to Rp. 26.755.002.380.

In IDR Keterangan / Description 2017 2018 Sewa Gudang dan Angkutan 12.303.786.080 19.720.734.398 Hortikultura 6.615.119.131 26.755.002.380


25.251.000.000 65.239.000.000

90.490.000.000

Pendapatan Aneka Usaha / Revenue From Various Business Keterangan / Description Bawang Putih Konsumsi Benih Bawang Putih

Total Pendapatan / Total of Revenue

Dalam RP In IDR

2018 422.196.531.203

5.446.934.691

427.643.465.894

55

2017


2. Beban Pokok Pendapatan & Beban Usaha

2. Cost of Good Sold & Operating Expenses

Di tahun 2018, beban pokok pendapatan perusahaan sebesar Rp. 1.667.172.338.566, atau sebesar 90% dari total pendapatan. Untuk beban usaha, tercatat sebesar Rp. 89.072.106.128, atau setara dengan 10% dari total pendapatan. Dengan beban pokok pendapatan dan beban usaha tersebut, perseroan mendapat rugi usaha sebesar Rp. 84.828.644.460.

In 2018, the company’s cost of revenue is Rp. 1.667.172.338.566, or 90% of total revenue. For operating expenses, it was recorded at Rp. 89.072.106.128, equivalent to 10% of total revenue. With the cost of operating revenues and expenses, the company earned an operating loss of Rp. 84.828.644.460.

3. Pendapatan Lain-Lain 3. Other Income

Perseroan meraih saldo negatif Pendapatan lain-lain di tahun 2018 sebesar Rp. (32.047.015.156). Berkat perolehan pendapatan lain-lain ini, Laba Sebelum Pajak Perseroan sebesar Rp. (116.875.659.617).

The company won a negative balance of other income in 2018 of Rp. (32.047.015.156). Due to other income earned, the company recorded Profit Before Tax of Rp. (116.875.659.617).

4. Laba Bersih 4. Net ProfitPerseroan mencatatkan pajak tangguhan di tahun 2018 sebesar Rp. 33.908.163.559. Dengan demikian, perseroan mencatatkan Rugi Bersih sebesar Rp. (83.027.916.548).

The company recorded a deferred tax in 2018 of Rp. 33.908.163.559. Thus, the company recorded a Net Loss of Rp. (83.027.916.548).

B. Neraca B. Balance Sheet

Posisi neraca perseroan pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 1.232.587.217.305, terdiri dari aset lancar mencapai Rp. 864.330.175.741 dan aset tidak lancar Rp. 368.257.041.564. Dari sisi liabilitas, posisi pada akhir tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 1.232.587.217.305, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek mencapai Rp. 318.205.104.817 dan jangka panjang sebesar Rp. 587.953.114.539. Sementara itu, nilai ekuitas perseroan mencapai sebesar Rp. 326.428.997.949.

The company’s balance sheet position at the end of 2018 is Rp. 1.232.587.217.365, consisting of current assets reaching Rp. 864.330.175.741 and non-current assets of Rp. 368.257.041.564. In terms of liabilities, the position at the end of 2018 was recorded at Rp. 1.232.587.217.305, which consists of shortterm liabilities of Rp. 318.205.104.817 and a long term of Rp. 644,216,142,040. Meanwhile, the company’s equity value reached Rp. 326.428.997.949.



C. Rasio Keuangan C. Finantial Ratios

Untuk memberikan gambaran terhadap kemampuan keuangan perseroan, berikut ini disajikan rasio-rasio keuangan, yang meliputi: Return On Equity , Return On Investment , Cash Ratio , Current Ratio , Collection Period , Inventory Turn Over , dan Total Aset Turn Over.

To provide an overview of the financial ability of the Company, presented the following financial ratios, which include: Return on Equity, Return On Investment, Cash Ratio, Current Ratio, Collection Period, Inventory Turn Over and Total Asset Turn Over.

1. Return On Equity (ROE) 1. Return On Equity

Rasio keuangan ROE menginformasikan kemampuan dari modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Dalam perhitungan ini laba hasil penjualan aktiva tetap, aktiva non-produktif, aktiva lain-lain, saham penyertaan langsung dikeluarkan dari perhitungan.

Realisasi ROE tahun 2018 sebesar 25.44% lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2017, dimana perseroan mencatatkan ROE sebesar 1,12%.

ROE informs the ability of financial ratios of owned equity for earning a profit after tax. In this calculation, earnings from the sale of fixed assets, non-productive assets, other assets, direct investment stocks were excluded from the calculation.

The realization of ROE in 2018 is 25.44% worse than the year 2017, where the company recorded ROE of 1.12%

www.pertani.co.id

383.054.611.223 318.205.104.817 644.216.142.040 587.953.114.539 404.856.982.057 326.428.997.949 1.432.127.735.321 1.232.587.217.305

Liabilitas dan Ekuitas / Liability and Equity Liabilitas Jangka Pendek / Short Term Liability Liabilitas Jangka Panjang / Long Term Liability Ekuitas / Equity Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total of Liability and Equity

Dalam RP In IDR

2017 2018 1.158.123.376.465 864.330.175.741 274.004.358.856 368.257.041.564 1.432.127.735.321 1.232.587.217.305

Neraca / Balance Sheet Aset / Asset Aset Lancar / Current Asset Aset Tidak Lancar / Fixed Asset Jumlah Aktiva / Total of Asset



Rasio keuangan ini menginformasikn imbalan / pengembalian investasi aktiva yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan. Dalam perhitungan ini laba hasil penjualan aktiva tetap, aktiva non-produktif, aktiva lain-lain, saham penyertaan langsung dikeluarkan dari perhitungan.

Realisasi ROI tahun 2018 sebesar (4.20)%, lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017, dimana perseroan mencatatkan ROE sebesar 3.86%.

This financial ratio inform the exchange / return on investment of the assets used in operations of the company. In this calculation, earnings from the sale of fixed assets, non-productive assets, other assets, direct investment stocks were excluded from the calculation.

The realization of ROE in 2018 is (4.20)% better than the year 2017, where the company recorded ROE of 3.86%.

3. Cash Ratio 3. Cash Ratio Cash ratio mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menutup kewajiban lancar dari aktiva lancar yang paling likuid. Pos aktiva lancar tersebut adalah Kas, Bank dan Investasi Jangka Pendek.

Cash ratio tahun 2018 besarnya 104.41%, naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 203.00%.

Cash Ratio informs the company’s ability to cover current liabilities from the most liquid current assets. The items of current assets are Cash, Bank and Short Term Investments.

Cash ratio in 2018 amounted to 104.41%, increased compared to the year 2017 which amounted to 203.00%.

4. Current Ratio 4. Current Ratio Current Ratio menginformasikan kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendek, yang meliputi perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Pos aktiva lancar tersebut sudah termasuk piutang dan persediaan yang relatif cukup lama siklusnya untuk kembali menjadi setara kas.

Current Ratio tahun 2018 sebesar 271.63% lebih besar dari tahun 2017 yang mencapai 302.94%.

Current Ratio informs the company’s ability to cover short-term obligations, which include comparison of current assets to shortterm liabilities. The item of current assets including accounts receivable and inventories are relatively long enough to turn into cash equivalents.

Current Ratio 2018 amounted to 271.63% higher than the year 2017 reached 302.94%.


2. Return On Investment (ROI) 2. Return On Investment (ROI)



5. Collection Period 5. Collection Period Collection Period menginformasikan kemampuan perusahaan dalam untuk melakukan penagihan piutang dagang dari sejak timbul hingga dapat tertagih dan kembali menjadi setara kas.

Collection Period informs the Company’s ability to collect accounts receivable from the arising time to be collected and returned to cash equivalents.

Collection period tahun 2018 adalah 30 hari, lebih pendek dibanding tahun 2017 mencapai 21 hari.

Collection period 2018 is 30 days, shorter than 2017 which reached 21 days.

6. Inventory Turn Over 6. Inventory Turn Over

Inventory Turn Over menunjukkan kemampuan perusahaan memutar persediaan menjadi uang kas. Ratio pergerakan persediaan tahun 2018 tercatat 44 hari, lebih lama dari tahun 2017 (37 hari).

Inventory Turn Over informs the Company’s ability to turn inventory into cash. In 2018, ratio of inventory movement was recorded 44 days, longer than in 2017 (37 days).

7. Total Aset Turn Over 7. Total Asset Turn Over

Total Aset Turn Over menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan melalui penggunaan aktiva dalam kegiatan usaha.

Total Aset Turn Over tahun 2018 adalah 145.55%, lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 122.55%.

Total Asset Turn Over Ratio informs the Company’s ability to generate income by utilizing assets used in business activities.

Total Turn Over Assets of 2018 is 145.55%, higher than 2017 at 122.55%.

8. Total Modal Sendiri Pada Total Aset Rasio

8. Total Equality to Total Assets Ratio

Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset menginformasikan kemampuan perusahaan mendayagunakan aset dalam meningkatkan modal sendiri. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset tahun 2018 sebesar 26,48%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 28,40%.

Total Equity to Total Assets Ratio informs the Company’s ability to utilize the asset in raising equity capital. In the year 2018, the ratio of Total Equity to Total Assets amounted to 26.48%, lower than the previous year which reached 28,40%.

59


(25,44)% (4,20)% 104,41% 271,63%

30 44

145,55% 26,48%

Activity Ratio Average Collection Period Ratio Invetory Turn Over Total Assets Turn Over Ratio Total Equity to Assets Ratio

Ratio Keuangan / Financial Ratios

Profitability Ratio Raturn On Equity (ROE) Return On Investment

21 37

122,55%

28,40%

203,00% 302,94%

Lequidity Ratio Cash Ratio Current Ratio

2018 2017 1,12% 3,86%



CODE OF CORPORATE GOVERNANCE

PT Pertani (Persero) mempunyai komitmen untuk senantiasa menerapkan standar tata kelola yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa perseroan sangat menyadari pentingnya peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu landasan dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan kelangsungan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa yang akan datang khususnya dalam sektor industri pertanian.

Dalam kerangka Good Corporate Governace, Perseroan telah merumuskan dan memperlakukan pedoman tertulis berupa Code of Corporate Governance sebagai acuan bagi Pemegang Saham dan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris serta jajaran manajemen maupun karyawan PT Pertani (Persero) dalam melaksanakan program dan kegiatan usahanya.

Secara khusus, tujuan dari Code of Corporate Governance adalah untuk:

1. Memberikan pedoman dan arah bagi

seluruh komponen PT Pertani (Persero) dalam menerapkan Good Corporate Governance. Diharapkan dengan adanya Code of Corporate Governance maka Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran manajemen Perusahaan mempunyai arah dan persepsi yang sama, dalam mengelola program dan kegiatan usaha PT Pertani (Persero).

CODE OF CORPORATE GOVERNANC

PT Pertani (Persero) has a commitment to implement best standards of corporate governance. This is an indication of the Company’s awareness of the importance of Good Corporate Governance (GCG) as the foundation for the conduct of business activi ties, as well as to sustain its continuing existence as a business entity in the face of future challenges and competition, and particularly in the agricultural industry.

In the framework of Good Corporate Governance, the Company has formulated and treated written guidelines in the form of Code of Corporate Governance as a reference for Shareholders and the AGM, the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as line management and employees of PT Pertani (Persero) in implementing its programs and activities.

Specifically, the objectives of the Code of Corporate Governance is to:

1. Provide guidance and direction for all components of the PT Pertani (Persero) in implementing good corporate governance. By the existance of Code of Corporate Governance, it is expected that Shareholders,the Board of Commissioners, Directors and all management has the same direction and perception in managing the program and business activities.


Laporan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Report

62

Good Corporate Governance (GCG) menjadi landasan PT Pertani (Persero) dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi dan pertumbuhan bisnis

perusahaan di tengah tantangan dan persaingan usaha. Good Corporate Governance (GCG) is the foundation of PT Pertani (Persero) in maintaining the continuity of the company’s

existence and business growth amid challenges and business competition.

Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang profesional berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance berdasarkan nilai nilai Perusahaan dan etika bisnis.

Upaya Penerapan GCG yang telah dilaksanakan selama ini terbukti telah memberikan kontribusi positif serta manfaat nyata bagi PT Pertani (Persero), antara lain dengan meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta menambah kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholder). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk tetap menjaga terpeliharanya kepercayaan dan kepentingan stakeholder maka PT Pertani (Persero) bertekad secara terus menerus dan konsisten meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan bisnis perusahaan. Prinsip CGC sebagaimana diterapkan oleh perseroan meliputi:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas

Kejelasan tugas dan fungsi, pelaksanaan serta pertanggung jawaban dalam mengelola organisasi berjalan secara efektif.

3. Responsibilitas

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Realize a professional corporate governance based on the principles of Good Corporate Governance according to corporate values and business ethics.

GCG as implemented by PT Pertani (Persero) has thus far contributed positive and tangible benefits for the Company,among others by bolstering the Company’s competitive edge and performance, as well as improving confidence in PT Pertani (Persero) on the part of stakeholders. In view of this, and also for the need to safeguard stakeholder trust and interests, PT Pertani (Persero) is committed to continuesly and consistently improve the implementation of the CGC’s principles in its day-to-day business activities. The principles of CGC as implemented by the Company are:

1. Transparancy

Transparency in conducting the decisionmaking process and disclosure in exposing the material and relevant information about the company.

2. Accountability

Clarity of duties and functions, implementation and accountability in managing the organization runs effectively.

3. Responsibility

The compliance in corporate governance against the prevailing regulations and principles of sound corporation.



63

4. Independensi Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Independency A state where the company is managed professionally without conflict of interestand influence/pressure from any party that does not comply with the prevailing regulations and principles of sound corporation.

5. Keadilan

Keadilan dan kesetaraan untuk memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran penerapan GCG di lingkungan PT Pertani (Persero adalah untuk:

1. Menyediakan pedoman untuk Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan para pegawai terkait fungsi, wewenang, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

5. Fairness

Fairness and equality in fulfilling stakeholders’ rights arising under the prevailing agreement and regulation. The objectives of GCG implementation in PT Pertani (Persero) are to:

1. Provide guidance to Shareholders/ Annual General Meeting, the Board of Commissioners, Directors and employees related to their functions, authority, right and obligation in carrying out the duties and responsibilities.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan nilai Perusahaan.

2. Create a conducive working environment in order to increase the stakeholder values.

3. Terjadi kesamaan sudut pandang

dan arah Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh karyawan dalam mengelola korporasi.

3. Create the same perception and direction among the Board of Commissioners, Directors, all management and employees regarding the practice of corporate governance.

4. Memberikan kepastian kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya bahwa Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance.

4. Ensure to shareholder and other stakeholders that the Company is managed in accordance with the principles of corporate governance.



PERAN DAN FUNGSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Salah satu unsur penting yang ditekankan dalam Code of Corporate Governace adalah peran dan fungsi dari jajaran puncak manajemen, dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada intinya peran dan fungsi Dewan Komisaris adalah adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Secara rinci, Code of Corporate Governace memberikan penekanan terhadap peran dan fungsi Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

THE ROLE AND FUNCTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

One important element is emphasized in the Code of Corporate Governace is the role and function of the top level management, in this case the Board of Commissioners and Directors.

The point is, the role and functions of the Board of Commissioners is to supervise the policy of the Company’s stewardship, the administration on the Company and the Company’s business conducted by the Board generally run good, and advise the Board of Directors, including the supervision of the implementation of the Company’s Long Term Plan, Budget and Work plan of the Company and the provisions Statutes and Decisions of RUPS, as well as laws and regulations applicable to the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company. In detail, the Code of Corporate Governace give emphasis to the role and functions of the Board of Commissioners, are as follows:



1) Memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.

2) Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.

3) Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJP dan RKAP.

4) Mengikuti perkembangan kegiatan pengurusan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.

5) Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

6) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

7) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

8) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP.

1) Provide advice to the broard of Director in carrying out the management of the Company.

2) Examine and review and sign the Company’s

Long Term Plan, Corporate Plan and budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the articles of association.

3) Providing opinions and advice to the General

Meeting of Shareholders on the Company’s Long Term Plan and Corporate Plan and budget related to the reasons for the Board of Commissioners signed the Long Term Plan and RKAP.

4) Following Development of the stewardship

activities of the Company, provide opinions and advice to the General Meeting of Shareholders realated to any imporatant issues for the stewardship of the Company.

5) Report immediately to the General Meeting of Shareholders (AGM) in case of symptoms of declining performance of the Company.

6) Researching and reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signed the annual report.

7) Provide an explanation, opinions and

suggestions to the General Meeting of Shareholders of the Annual Report, if requested.

8) Develop an annual work program and included in RKAP.



Good Corporate Governance (GCG) menjadi landasan PT Pertani (Persero) dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi dan pertumbuhan

bisnis perusahaan di tengah tantangan dan persaingan usaha.

Good Corporate Governance (GCG) is the foundation of PT Pertani (Persero) in maintaining the continuity of the company’s existence and business growth amid challenges and business competition.

66

9) Membentuk Komite Audit.

10) MengusulkanAkuntanPublikkepada

Rapat Umum Pemegang Saham.

11) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.

12) Melaporkan kepada Perusahaan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain.

13) Memberikan laporan tentang tugas

pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru RUPS.

14) Melaksanakan kewajiban lainnya

dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

9) Forming the Audit Committee.

10) Propose to the Public Accounting General Meeting of Shareholders.

11) Make the minutes of Board meetings and keep

a copy.

12) Reporting to the Company regarding the share ownership and/or family in the company and other companies.

13) Provide a report on supervisory task has been done over the past year a new book to the General Meeting of Shareholders.

14) Carry out other supervisory and advisory

duties within the framework of supervisory and advisory duties, as long as not contrary to the laws and regulations, statutes, and/or the decisions of Shareholders General Meeting.



KEGIATAN KOMISARIS 2018 COMMISSIONER ACTIVITIES 2018

29 Januari 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) Pembahasan Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Desember Tahun 2018, pembahasan strategi tahun 2019,

pembahasan Issue penting/krusial tentang pelaksanaan audit oleh KAP dan lain-lain. 29 January 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discussion on the

Performance of PT Pertani (Persero) until December 2018, Discussion of Strategy in 2019/Crucial Issues Regarding the Implementation of Audits by KAP, and others.

30 Januari 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) membahas tentang Evaluasi kinerja sampai dengan bulan Desember tahun 2017, strategi pencapaian target pada

tahun 2018, saran dan masukan dalam pencapaian tahun 2018. 30 January 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discusses the Evaluation

of Performance untuil December 2017, Strategies for Achieving Targets in 2018, Suggestions and input on Achievements in 2018.

30 Januari 2018 Rapat Dewan Komisaris Pembahasan laporan keuangan inhouse konsolidasiaan bulan Desember tahun 2017 per 31 Desember 2017 PT Pertani (Persero), penjelasan strategi

pencapaian target pada tahun 2018, pembahasan masukan kepada Direksi dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2018.

30 January 2018 Board of Commissioners Meeting Discussion of the 2017 Consolidated Inhouse Financial Statements in December 2017 as of 31 December 2017, PT Pertani (Persero) an

Explanation of the Strategy for Achieving Targets in 2018, Discussion of Inputs to the Directiors in an Effort to Achieve 2018 Performance.

27 Februari 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) membahas tentang Evaluasi kinerja sampai dengan bulan Januari tahun 2018, hasil pencapaian kinerja sampai

Desember 2018, tindak lanjut dari rencana kerja perusahaan pada tahun 2018, realisasi investasi Penyertaan Modal Negara (PMN), saran dan masukan untuk untuk rencana kerja

perusahaan di tahun 2018. 27 February 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discusses the

Evaluation of Performance Until December 2018, the Follow Up of the Company’s Work Plan in 2018, the Realization of the Investment of State Capital Participation (PMN), Suggestions and Input for the Company’s Work Plan in 2018.

27 Februari 2018 Rapat Dewan Komisaris Pembahasan laporan keuangan inhouse kosolidasiaan bulan Januari tahun 2018 per 31 Januari 2018 PT Pertani (Persero), pembahasan tindak lanjut rencana kerja perusahaan pada tahun 2018, pembahasan realisasi Penyertaan Modal Negara

(PMN). 27 February 2018 Board of Commissioners Meeting Discussion of January 2018 Consolidated Inhouse Financial

Statements as of 31 January 2018 PT Pertani (Persero), Discussion of the Follow-up of the Company’s Work Plan in 2018, Discussion of the Realizaiton of State Capital Inclusion (PMN).

22 Maret 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) Membahas Tentang Evaluasi KInerja Sampai Dengan bulan Februari Tahun 2018, Pembahasan Mengenai Kondisi Piutang Perusahaan Serta Langkah-langkah Penyelesaiannya, Penyusunan Rencana Jangka Panjang

Perusahaan (RJPP), Komitmen dalam Setiap Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, Saran dan Masukan untuk Rencana Kerja Perusahaan di Tahun 2018.

22 March 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discusses Performance Evaluation until February 2018, Discussion on the Company’s Receivable Conditions and Steps for

Completion, Formulation of the Company’s Long-Term Plan (RJPP), Commitments in Each Directors Meeting and Board of Commissioners, Suggestions and Feedback for the Company’s Work Plan in 2018.

22 Maret 2018 Rapat Dewan Komisaris Pembahasan Laporan Keuangan Inhouse Konsolidasiaan bulan Februari Tahun 2018 per 31 Januari 2018 PT Pertani (Persero), Pembahasan Mengenai



Kondisi Piutang Perusahaan serta Langkah-langkah Penyelesaian, Komitmen dalam Setiap Rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

22 March 2018 Board of Commissioners Meeting Discussion of Consolidated Inhouse Financial Statements for February 2018 per 31 January 2018 PT Pertani (Persero), Discussion on the Company’s Receivable Conditions and

Steps for Completion, Commitments in Each Meeting of the Directors and Board of Commissioners.

26 Maret 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) Pembahasan Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Februari, prognosa dan lain-lain.

26 March 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discussion on the Performance of PT Pertani (Persero) until February, Prognosis and others.

25 April 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) membahas tentang Evaluasi kinerja perusahaan sampai dengan triwulan I 2018, Action Plan Triwulan I 2018,

perkembangan CRP, perkembangan penanganan piutang dan lain-lain. 25 April 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discussed the Evaluation of

Company Performance up to the First Quarter of 2018, the 2018 Quarterly Action Plan, the Development of the CRP , the Development of Receivables Handling and others.

15 Mei 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) membahas tentang

Prognosa PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Juni tahun 2018, importasi bawang putih, diskusi mengenai tunjangan hari raya, saran dan masukan untuk Bisnis Perusahaan tahun 2018. 15 May 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discussed the Prognosis of PT Pertani (Persero) until June 2018, the Importation of Garlic, Discussion of Holiday Allowances, Suggestions and Input for

2018 Company Business.

15 Mei 2018 Rapat Dewan Komisaris Pembahasan laporan keuangan inhouse konsolidasiaan bulan April tahun 2018 per 30 April 2018 PT Pertani (Persero), pembahasan mengenai prognosa

PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Juni 2018, pembahasan mengenai impor bawang putih.

15 May 2018 Board of Commissioners Meeting Discussion of April 2018 Consolidated Inhouse Financial Statements as of 30 April 2018 PT Pertani (Persero), Discussion on the Prognosis of PT Pertani (Persero) until June 2018, Discussion on the

Import of Garlic.

24 Juli 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) tentang Pembahasan Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan Semester I Tahun 2018, pemaparan posisi

dana PMN dan realisasi investasi PMN serta pemanfaatannya dan lain-lain. 24 July 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Regarding Discussion of the

Performance of PT Pertani (Persero) until the First Semester of 2018, Exposure to the position of PMN funds and the Realization of PMN Investments and their Utilization and others.

29 Agustus 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) tentang pembahasan

kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Juli tahun 2018, pemaparan rencana kerjasama.

29 August 2018 Meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT Pertani (Persero) Regarding the Discussion of the Performance of PT Pertani (Persero) until July 2018, Presentation of the Cooperation Plan.

4 Desember 2018 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertani (Persero) pembahasan kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Oktober tahun 2018, pembahasan prognosa tahun 2018, pembahasan RKAP PT

Pertani (Persero) tahun 2019 dan lain-lain. 4 December 2018 Meeting of the Board of Commsioners and Directors of PT Pertani (Persero) Discussion of the

Performance of PT Pertani (Persero) until October 2018, Discussion of the 2018 Prognosis, Discussions of PT Pertani (Persero) RKAP in 2019 and others.



Sementara itu, peran dan fungsi dari Direksi adalah menjalankan perusahaan dan bisnis perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan dengan memperhatikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai perusahaan dan kode etik. Secara rinci, Code of Corporate Governance memberikan penekanan terhadap peran dan fungsi Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

1) Membuat Rencana Jangka Panjang

Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran termasuk rencana–rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing Direksi serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS.

2) Dalam melakukan pengurusan

Perusahaan, Direksi melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

3) Mengadakan koordinasi dan memonitor

bidang tugas unit kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi.

4) Mengadakan dan memelihara

pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan.

Meanwhile, the role and functions of Directors is running the Company and the business of the Company to achieve the goals and objectives taking into account the Company’s Long Term Plan, Work Plan and Budget and the Company’s Articles of Association and the resolution of the GMS, the legislation in force, the company’s values and code of ethics. In detail, the Code of Corporate Governance give emphasis to the role and functions of the Board of Commissioners, are as follows:

1) Creating the Company’s Long Term Corporate Plan, Corporate Plan and Budget, including the other plan related to the implementation of the Company’s business and activities in accordance with its duties under the responsibility of each and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders for approval in the General Shareholder Meeting.

2) In carrying out the stewardship of the Company, the Board of Directors complies with the instructions given by the AGM as long as not contrary to the laws and Articles of Association.

3) Provide coordination and monitoring field

work unit tasks under the responsibility of each Member of the Board of Directors.

4) Establish and maintain accounting and administration of the Company in accordance with the custom applicable to the Company.



70

5) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip–prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

6) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS.

7) Memberikan laporan berkala

menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.

8) Menyiapkan susunan organisasi

Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.

9) Melakukan segala tindakan yang

dianggap perlu untuk memastikan keputusan yang dibuat oleh Direksi sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

10) Melakukan koordinasi dengan

Anggota Direksi lainnya dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan Perusahaan.

11) Tindakan yang dilakukan oleh Anggota

Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

12) Direktur Utama berwenang bertindak

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi.

5) Develop accounting system in accordance with

Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the function of handling, recording, storage and monitoring.

6) Provide Accountabillity and any information about the circumstances and the course of the Company in the form of annual reports including annual accounts and management report to the AGM.

7) Provide regular reports in the manner and time in accordance with applicable regulations as well as other reports whenever requested by the Shareholders.

8) Setting up a company organizational structure

complete with details of their duties.

9) Perform all actions it deems necessary to ensure

that decisions made by the Directors in accordance with applicable laws and regulations.

10) Coordinate with other Board members in the achievement of the aims and objectives of the Company.

11) Action taken by Directors beyond those decided by the Board of Directors is the responsibility of the individual concerned until the action is approved by the Board of Directors Meeting.

12) The President Director authorizes to act for and on behalf of and representing the Company’s Board of Directors, provided that all actions have been approved by Director of the Board of Directors Meeting.



13) Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu di buktikan pada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi.

14) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan maka Anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

15) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dan yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.

16) Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga, maka anggota-angota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas angota Direksi yang berhalangan tersebut.

17) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

18) Direksi dapat mendelegasikan sebagian dari tugasnya kepada manajemen senior, namun tetap menjalankan tanggung jawab manajerial secara keseluruhan.

13) If the President Director is absent or unable from any cause which does not need to prove to a third party, then one of the members of the Board are appointed by the the President Director authorized to act on behalf of the Board of Directors.

14) In the event that the President Director does not make the appointment, the longest member of the Board of director has the authority to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of the President Director.

15) In the event that there is more than 1 (one) member of the Board of Directors longest in office, then the oldest member of the Board of Directors of the oldest in age and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and perform the duties of Director.

16) In the event that a member of the Board of Directors other than Managing Director absent for any reason, which does not need to prove to a third party, the member-member Board of Directors appointed a member of the Board of Directors to carry out the duties of absent members of the Board of Directors.

17) The division of duties and authority of each

member of the Board of Directors established by the General Meeting of Shareholders and authorized by the AGM. In the event the GMS does not specify the duties and authority, the division of duties and authority between theBoard of Directors determined based on the decision

18) The Board of Directors may delegate some of its work to senior management, but still run the overall managerial responsibility.



KODE ETIK PT PERTANI (PERSERO)

Sebagai salah satu wujud nyata penerapan Corporate Governance di lingkungan PT Pertani (Persero), perusahaan telah merumuskan dan memberlakukan Kode Etik sebagai panduan segenap Insan PT Pertani (Persero) dalam melakukan kegiatan usaha.

Di tahun 2010 Kode Etik tersebut telah diterbitkan dalam buku dan didistribusikan serta ditandatangani oleh seluruh karyawan perseroan. Untuk menumbuhkan pemahaman dan implementasi Kode Etik di lingkungan kerja, perseroan sepanjang tahun 2018 terus melakukan sosialisasi Kode Etik kepada karyawan.

Setiap anggota perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan Kode Etik dalam berperilaku. Setiap anggota perusahaan bertanggung jawab untuk memonitor hubungan individu dan profesi, dengan tidak mendiskreditkan setiap anggota perusahaan karena perilaku di tempat kerja mencerminkan etika perusahaan. Setiap anggota perusahaan diharapkan untuk:

- Mematuhi segala hukum dan

peraturan yang berlaku pada bisnis perusahaan.

- Menghindari aktifitas yang dapat menciptakan benturan kepentingan antar individu/pegawai atau bahkan munculnya benturan kepentingan dengan perusahaan. Menjaga kerahasiaan informasi bisnis perusahaan dan informasi tentang orang-orang yang berhubungan dengan bisnis perusahaan.

CODE OF CONDUCT

As one concrete manifestation of Corporate Governance implementation within PT Pertani (Persero), the Company has formulated and enacted Code of Conduct as a guidance to every member of PT Pertani (Persero) in carrying out business activities.

In 2010 the Code has been published in book and distributed and signed by all employees of the Company. To foster the understanding and implementation of the Code of Ethics in the workplace, the Company has carried out the socialization program of Code among the employees during the year 2018.

Each member of the Company is responsible for implementing the Code of conduct. Each member of the Company is responsible for monitoring the relationship between the individual and the profession, with no discredit every member of the Company because of the behavior in the workplace reflecting the company’s ethics. Each member of the Company is expected to:

- Comply with all prevailing laws and regulations on company business.

- Avoid activities that could create a conflict of interest between the individual/employee or even the appearance conflict of interest with the company. Keep the confidentiality of business information as well as information about people associated with the company’s business.

69



A. Penerapan Hukum dan Kebijakan Perusahaan

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dari perilaku yang dapat diterima. Salah satu hubungan penting yang perlu dijaga oleh perusahaan adalah hubungan dengan regulator. Memahami hukum dan peraturan yang berlaku di segala aktifitas harus dihayati dalam setiap kegiatan bisnis perusahaan.

Perusahaan mempunyai standar tinggi dalam menjalankan aktifitas bisnisnya:

- Setiap anggota perusahaan harus

patuh dengan segala ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan perusahaan.

- Dalam memperoleh pendapatan perusahaan, setiap anggota perusahaan tidak dibenarkan melanggar hukum, peraturan, atau kebijakan perusahaan.

Hukum yang diterapkan untuk perilaku bisnis mencakup Peraturan Pemerintah, Undang-undang, Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Daerah, Regulasi Perusahaan, hukum bisnis, dan segala hukum serta peraturan yang berlaku khususnya dalam industri agrobisnis.

Mematuhi hukum dan peraturan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap anggota perusahaan. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan perusahaan yang berlaku.

A. Implementation of Law and Corporate Policy

Compliance with the law is the standard of acceptable behavior. One of the important relationship to be guarded by a company is the relationship with the regulator. Understanding the prevailing laws and regulations in all activities should be lived in any business activity.

The Company has high standards in carrying out its business activities:

- Every member of the Company should

comply with all prevailing laws, regulations, and company policy.

- Every member firm is not allowed to use in

ways that violate laws, regulations, or company policies in generating revenue for the Company.

Law that applied to the business behavior includes the Government Regulation, the Act, Decision of the Minister of State Owned Enterprises, Local Regulation, Corporate Regulation, business law, and all prevailing laws and regulations, especially in the agribusiness industry.

Compliance with laws and regulations is a key element that should be maintained in any action taken by any member of the Company. The next provision may refer to the prevailing company regulation.



B. Hubungan dengan Pelanggan

Kesuksesan perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, profesionalisme, komunikasi, dan sikap melayani sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan. Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengembangkan pelayanan yang berkualitas di mana perusahaan konsisten untuk mengetahui harapan pelanggan serta menjalin hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.

B. Relations with Customers

The company’s success depends on the establishment of productive relationships with customers based on integrity, professionalism, communication, and an attitude of service in accordance with the values of corporate culture. The Company is committed in developing a qualified service where the company is consistent to determine customer expectations and build long term relationships with customers for mutual benefit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan pelanggan adalah:

The matters that need to be considered in maintaining relationships with customers are:

- Mengutamakan pelanggan yang

menjadi target pasar sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini perusahaan.

- Memenuhi segala kewajiban hukum atau kontrak yang telah disepakati

- Memberikan pelayanan saling menguntungkan terkait pemanfaatan produk dan jasa perusahaan.

- Memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan..

- To give priority to customers who are being market target in line with the believed values of the company.

- To meet any legal or contractual obligations that have been agreed.

- To provide the mutual benefit of services related to utilization of the Company’s products and services.

- To ensure the provision of information not misleading.

- Menghindari penyuapan terhadap pejabat pengambilan keputusan.

- Melayani dan sedapat mungkin mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan baik.

- Memiliki komitmen untuk menempati janji.

- Menghindari diskriminasi terhadap pelanggan.

- Avoidance of bribes to officials who make decisions.

- To serve and as possible anticipate customer needs very well.

- To have a commitment against the

appointment.

- Avoidance of discrimination against customers.



C. Hubungan dengan Pemasok

Kesuksesan perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan pemasok, berdasarkan integritas, profesionalisme dan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan pemasok adalah:

- Menjalin hubungan dengan pemasok

secara jujur, efisien, dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

- Melakukan penawaran secara terbuka,

transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Menolak pemberian dalam bentuk

apapun yang ada kaitannya dengan jabatan, langsung maupun tidak langsung.

- Menilai dan menentukan pemasok

berdasarkan kriteria teknis dan administratif yang jelas, realistis dan kompetitif dengan pemasok lain.

- Mempertimbangkan manfaat bagi

perusahaan dalam setiap program pengadaan.

- Menjaga kerahasiaan dokumen

kontrak sesuai dengan tingkat kepentingannya.

- Memberikan sanksi apabila terdapat

perbedaan antara kinerja/mutu produk/jasa yang diberikan dengan dokumen kontrak.

- Membina pemasok agar mengikuti

ketentuan, kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. Relations with Suppliers

The company’s success depends on the establishment of productive relationships with suppliers, based on integrity, professionalism, and mutually beneficial cooperation in accordance with the values of corporate culture.

The matters that need to be considered in maintaining relationships with suppliers are:

- To establish relationships with suppliers in an honest, eflcient manners and guided by the rules and regulations.

- To carry out an open, transparent and

accountable according to the prevailing regulations.

- To reject any form of donation that are

directly or indirectly related to the job position.

- To assess and determine the supplier based on technical and administrative criteria are clear, realistic and competitive with other suppliers.

- To consider the benefits for companies in every

procurement program.

- To maintain confidentiality of the contract documents in accordance with the importance.

- To impose sanctions if there is a diuerence

between the performance/quality of products/ services as specified in the contract documents.

- To foster a supplier to comply with the

prevailing provisions, policies and legislation.



D. Hubungan dengan Pesaing

Sejalan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999, perusahan sangat mendukung iklim usaha persaingan yang sehat di dalam industri agribisnis. Perusahaan tidak akan memberikan toleransi pada setiap kegiatan usaha yang melanggar Undang undang Anti Monopoli tersebut yang berlaku bagi kegiatan bisnis perusahaan.

Perusahaan akan selalu menjunjung tinggi etika bisnis dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu kebijakan perusahaan melarang setiap anggota perusahaan untuk:

- Melakukan kesepakatan atau

perjanjian berkaitan dengan rencana bisnis, baik secara tersurat maupun tersirat, formal maupun informal dengan setiap pesaing berkaitan dengan harga, syarat-syarat penjualan, pengaturan distribusi dan wilayah/pelanggan.

- Melakukan diskusi atau tukar menukar informasi dengan pesaing berkaitan dengan harga, persyaratan penjualan atau hal-hal lain terkait dengan informasi daya saing perusahaan.

- Terlibat dalam kegiatan lainnya yang

dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

E. Hubungan dengan Perantara

Kesuksesan perusahaan tergantung pada pembentukan hubungan produktif dengan perantara berdasarkan integritas, profesionalisme, komunikasi, kerjasama dan sikap melayani yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan.

D. Relations with Competitors

In line with the Law No. 5 of 1999, the company supported business climate of fair competition within the agribusiness industry. The Company will not tolerate any activities that violate the Antitrust Law is applicable to the company’s business activities.

The Company will always uphold the ethics of business in any business activities. Therefore, the company’s policy prohibits any member of the Company to:

- Carry out an agreement or contract relating to the business plan, either express or implied, formal or informal with competitor in terms of prices, sale’s terms and conditions, distribution arrangements and business area/ customers.

- Conduct discussion or exchange of information with competitors relating to prices, terms of sale or other matters relating to information of the company’s competitiveness.

- Engage in other activities that may violate

laws and regulations relating to monopoly and unhealthy business competition.

E. Relationships with Intermediaries

The company’s success depends on the establishment of productive relationships with intermediaries based on integrity, professionalism, communication, cooperation and mutual attitude of service in accordance with the value of corporate culture.



77

komunikasi, kerjasama dan sikap melayani yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan.

Perantara merupakan salah satu mata rantai penting bagi perusahaan dalam upaya menjangkau pelanggan di seluruh wilayah kerja PT Pertani (Persero). Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengembangkan pelayanan yang berkualitas serta menjalin hubungan yang saling menguntungkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan perantara adalah:

- Memiliki komitmen untuk menepati janji.

- Memenuhi segala kewajiban hukum atau kontrak yang telah disepakati.

- Memberikan pelayanan yang saling menguntungkan sehubungan dengan pemanfaatan produk dan jasa perusahaan.

- Memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan.

- Melayani dan sedapat mungkin mengantisipasi kebutuhan perantara dengan baik.

- Memberikan perlakuan yang sama terhadap para perantara.

F. Hubungan dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan pemerintah, dalam hal ini dengan setiap jajaran pemerintah yang berhubungan kegiatan usaha PT Pertani (Persero). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga hubungan dengan pemerintah adalah:

communication, cooperation and mutual attitude of service in accordance with the value of corporate culture.

Intermediaries is one of the critical link for the Company in an effort to reach customers all over the working area of PT Pertani (Persero). The Company is committed to developing a qualified service and foster relationship with intermediaries in mutually beneficial manners.

The matters that need to be considered in its relations with the intermediary is:

- To have a commitment to keep the Appointment.

- Full fiell any legal or contractual obligations that have been agreed.

- To provide the mutual benefit of services related to utilization of the Company’s products and services.

- To ensure the provision of information not misleading.

- To serve and as possible anticipate the needs of intermediaries very well.

- To provide the equal treatment to all intermediaries.

F. Relationships with Government

The Company is committed to keep and maintain a communicative relationship with the government, in this case with all levels of government related business activities of the PT Pertani (Persero). The matters that need to be considered in maintaining the relationships with the government are:



78

- Menjaga hubungan harmonis dan

komunikatif berdasarkan kejujuran, saling menghormati, serta sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

- Mendukung program-program pemerintah dengan prinsip saling menguntungkan.

- Memberikan laporan data secara

benar dan akurat sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

- Menghindari penyalahgunaan

hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi.

G. Hubungan dengan Masyarakat Perusahaan dan setiap orang di dalamnya mempunyai komitmen jangka panjang menjaga komunitas lingkungan perusahaan yang baik. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dalam penggunaan sumber daya perusahaan secara bijak. Perusahaan memenuhi komitmen dengan memberikan bantuan untuk kegiatan sosial yang akan bermanfaat bagi bisnis perusahaan. Perusahaan menyadari pentingnya kualitas hidup dalam masyarakat setempat, dan perusahaan mendukung inisiatif mereka dan mendorong setiap anggota perusahaan untuk ikut berperan serta. Prioritas hubungan dengan masyarakat melalui pengeluaran perusahaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, antara lain pendidikan dan kesehatan, seni dan budaya, serta agama.

- To maintain good relationship and communication based on the values of honesty, mutual respect, and in accordance with the prevailing regulations.

- To support government programs with the

principle of mutual benefit.

- To provide the valid and accurate data

reports in accordance with the prevailing regulations.

- To avoide the misuse of such partnerships by providing meals and gifts for personal gain.

G. Relations with the Public

The Company and all members of the Company have long term commitment to maintain a good corporate environmental community. The Company has a responsibility to the community in the use of company resources wisely. The Company fulfill commitment by providing assistance to social activities that will benefit the company’s business.

The Company recognizes the importance of quality of life in local communities, and supports their initiative and encourage each member of the Company to participate. Priority of relationship with the community through corporate spending is carried out in accordance with the prevailing regulations, Program of Partnership and Community Development, such as education and health, arts and culture, and religion.

79



H. Hubungan dengan Setiap Anggota Perusahaan

Perusahaan yakin bahwa setiap anggota perusahaan merupakan aset penting perusahaan. Karenanya, sebagai individu dan sebagai anggota perusahaan, diupayakan untuk menghilangkan segala hambatan yang dapat mengganggu dalam penerapan kebijakan ini.

Yang mendasari kebijakan perusahaan adalah:

- Perusahaan memperlakukan secara adil dan bebas dari perbedaan suku, asal daerah, jenis kelamin, agama, umur, asal sekolah, dan tempat kelahiran.

- Perusahaan menghargai dan menghormati privasi serta martabat setiap orang yang ada dalam perusahaan.

- Perusahaan hanya akan mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi dari setiap anggota perusahaan yang memang diperlukan demi kelancaran dan efektivitas operasional perusahaan.

- Perusahaan akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan hanya membukanya kepada pihak yang secara hukum berhak untuk mengetahuinya.

- Perusahaan akan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sejalan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.

- Perusahaan akan berusaha untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, aman dan produktif.

H. Relations with Each Member Company

The Company believes that each member of the Company is an important asset. Therefore, as individuals and as members of the Company, it is tried to eliminate all obstacles that may interfere with the implementation of this policy.

The underlying policy of the company are:

- The Company treated every person in the Company fairly and free from differences of tribal, origin, sex, religion, age, home school, and place of birth.

- The Company appreciates and respects the privacy and dignity of every person in the company.

- The Company will only collect and use personal information from any member company is required to the fluency and euectiveness of company operational.

- The Company will maintain the confidentiality of information and is only open to those who are legally entitled to know.

- The Company will provide an opportunity for education, training, and development in line with the competencies required of the company.

- The company will try to provide a healthy, convenient, safe and productive work environment.



- Perusahaan mengupayakan sistem

kompensasi dan penghargaan yang mendorong terciptanya motivasi dan inovasi dalam bekerja.

- The company will seek compensation and reward system that encourages motivation and innovation in the work.

Setiap anggota perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mencegah timbulnya tindakan atau keadaan yang berdampak negatif terhadap situasi dan kondisi perusahaan.

Every member company has a personal responsibility to prevent acts or circumstances that negatively impact the company’s circumstances.

Perusahaan mengharapkan setiap anggota perusahaan untuk mendukung komitmen perusahaan dalam memberikan kesempatan kerja yang sama.

The Company expects every member company to support the company’s commitment to provide equal employment opportunity.

Perusahaan menyadari bahwa perbedaan latar belakang dan pengalaman setiap anggota perusahaan merupakan aset yang dapat menciptakan sinergi menguntungkan perusahaan.

The company recognizes that differences in background and experience of each member of the company’s assets that can create synergies that will benefit the company.

I. Hubungan dengan Lingkungan Hidup,

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan yakin bahwa setiap Insan Perusahaan merupakan aset penting Perusahaan, karenanya pengelolaan dan pemeliharaan aset tersebut dengan senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan mereka serta hubungannya dengan lingkungan hidup di sekitarnya.

I. Relations with the Environment, Health and Safety

The Company believes that each member of the Company is an important asset, therefore they should be managed and maintained by continuesly paying attention to their health and safety and their relationship with the surrounding environment.

Yang mendasari kebijakan perusahaan adalah:

The underlying policy of the company are:

- Perusahaan menyadari bahwa penyebab kecelakaan kerja adalah sebagai akibat perilaku yang tidak aman, seperti sembrono dan tidak hati-hati, tidak mematuhi peraturan, tidak mengikuti prosedur kerja dan kondisi badan yang lemah.

- The company recognizes that the causes of accidents are as a result of unsafe behavior, such as reckless and careless, did not follow the rules, do not follow the working procedures and conditions of the weak body.

- Perusahaan menyadari bahwa lingkungan

kerja yang tidak aman dapat membahayakan Insan Perusahaan dan Perusahaan secara keseluruhan.

- The company is aware that an unsafe work environment can harm members of the Company and the Company as a whole.



- Perusahaan menyadari bahwa lingkungan hidup terutama di lingkungan sekitar Perusahaan mempunyai peran penting terhadap eksistensi.

Oleh karena itu kebijakan perusahaan mewajibkan setiap Insan Perusahaan untuk:

- Mencegah dan mengurangi

kecelakaan kerja. - Mencegah dan mengendalikan timbulnya

penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan.

- Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

- Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

- Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.

J. Kebijakan Promosi

Kejujuran merupakan Prinsip dasar bisnis perusahaan. Oleh karena itu dalam membuat promosi dan atau iklan harus berdasarkan prinsip dasar tersebut. Iklan yang menyesatkan tidak dapat dibenarkan. Hal ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan kepada perusahaan.

Perusahaan menerapkan prinsip dasar kejujuran dalam melakukan perencanaan, penggunaan, dan pemilihan iklan dan promosi. Dengan demikian keberhasilan produk perusahaan ditentukan tidak hanya oleh kualitas dan kinerja produk tersebut tetapi juga melalui bimbingan dan penyuluhan kepada pelanggan. Dengan demikian bukan karena iklan dan promosi yang mungkin menyesatkan.

- The company recognizes that the environment, especially the surrounding the Company, has an important role for existence.

Therefore, company policy requires members of the company to: - To prevent and reduce workplace

accidents. - To prevent and control the occupational

diseases, whether physical or psychological, poisoning, infection, and transmission.

- To get a harmony between labor, equipment, environment, and how the process works.

- To adjust and improve safety procedures on the jobs with the higher accident hazards.

- To maintain cleanliness, health, and order.

J. Promotion Policy

Honesty is a basic principle of the company’s business. Therefore, in making promotions or advertising should be based on these basic principles. Misleading advertising can not be justified. It is very important in maintaining customer confidence in the company.

The Company applies the basic principles of fairness in the planning, utilzing, and selecting advertisements and promotions. Thus the success of the company’s product is determined not only by the quality and performance of these products but also through guidance and counseling to customers. Thus not due to advertising and promotions that may be misleading.



82

K. Kerahasiaan

Salah satu tanggungjawab perusahaan yang paling penting adalah memelihara kepercayaan mitra usaha (pelanggan dan pemasok) dan memastikan informasi yang berhubungan dengan masalah bisnis mitra usaha dirahasiakan sepanjang waktu.

Kerahasiaan berlaku baik untuk informasi yang telah diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan ataupun dari sumber internal perusahaan. Semua informasi hanya digunakan untuk tujuan tertentu saja dan bukan untuk kepentingan pribadi. Informasi dapat diberikan hanya bila diminta oleh pihak yang berwenang.

Informasi rahasia mencakup tentang informasi yang diterima dari mitra usaha, seperti identitas mitra usaha serta transaksi-transaksi perusahaan, ataupun segala informasi mitra usaha lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

Setiap anggota perusahaan mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam setiap kegiatan bisnis. Penghargaan terhadap privasi mitra usaha sama pentingnya dengan perlindungan asset perusahaan.

Kewajiban menjaga kerahasiaan ini dikecualikan untuk: - Tujuan perpajakan. - Penagihan piutang Perusahaan yang

telah dilimpahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara.

- Tujuan hukum persidangan atas kasus kriminal.

- Tujuan pengadilan dalam kasus antara Perusahaan dengan mitra usahanya.

- Pertukaran informasi antar Perusahaan.

- Permintaan tertulis, persetujuan yang diberikan oleh mitra usaha kepada Perusahaan.

K. Confidentiality

One of the most important responsibilities is maintaining the trust of business partners (customers and suppliers) and ensure that information relating to their business is kept confidential all the time.

Confidentiality applies both to information that has been obtained from parties who have business relationship with the company or from internal sources. All information is used only for certain purposes only and not for personal gain. Information can be provided only when requested by the authorities.

Confidential information includes information received from business partners, such as the identity of business partners, company transactions, or any other business partner information related to the company.

Every member of the Company has the obligation to maintain confidentiality of information obtained in any business activity. Respect for business partners privacy is as important with protecting corporate assets

An obligation of confidentiality is excluded for:

- The purpose of taxation. - Billing receivable that have been

delegated to the Agency Receivables and Auction Auairs of State/State Receivable Auairs Committee.

- The purpose of law at the trial of criminal cases.

- The objective of the courts in cases between the Company and its business partners.

- Exchange of information between companies.

- A written request, the approval given by the Company’s business partners.



Setiap anggota perusahaan mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi mitra usaha, sebagaimana diatur dalam undang- undang.

Every member of the Company has the obligation to maintain confidentiality of business partners,as set forth in the statute. Obligation to maintain

Kewajiban menjaga kerahasiaan mitra usaha, counterpart dan informasi perusahaan berlanjut bahkan sampai anggota perusahaan tersebut tidak lagi bekerja di perusahaan. Sewaktu anggota perusahaan tidak lagi bekerja di perusahaan, segala data yang telah dibuat selama masa kerja menjadi milik perusahaan dan tidak diperbolehkan untuk dibuka oleh yang bersangkutan.

confidentiality of business partners, counterparts and corporate information continues even till the members were no longer working for the company. When members of the company is no longer working at the company, all the data that was created during the period of work to be proprietary and are not allowed to be opened by the regarding person.

L. Integritas dan Keakuratan Data Perusahaan

L. Corporate Data Integrity and Accuracy

Informasi bisnis perusahaan bergantung pada laporan yang akurat dan terpercaya kepada manajemen, Pemegang Saham, mitra usaha dan lain-lain. Dengan demikian segala data resmi dari bisnis Perusahaan harus akurat, jujur dan lengkap tanpa adanya pembatasan atau segala jenis kualifikasi.

Setiap anggota perusahaan diharapkan bersikap jujur, objektif dan bertanggung jawab terhadap pencatatan data. Setiap kesalahan yang disengaja atas pencatatan data perusahaan dapat dikenakan sangsi.

Business information companies rely on accurate and reliable reports to management, shareholders, business partners and others. Thus all the oflcial data from the Company’s business should be accurate, honest and complete without any restriction or any kind of qualification. Each member of the Company is expected to be honest, objective and responsible for recording data. Any intentional errors on recording of the Company’s data may be subject to sanctions.

M. Transaksi dengan Pelanggan dan Pemasok

M. Transactions with Customers and Suppliers

Dalam melakukan transaksi dengan pelanggan dan pemasok, benturan kepentingan yang secara potensial dapat mengurangi independensi dan objektifitas. Untuk menghindari hal tersebut, perusahaan harus membuat kebijakan-kebijakan mengenai benturan kepentingan, KKN, suap dan insentif, aktivitas dan kontribusi politik, serta pemberian hadiah dan benefit.

In transactions with customers and suppliers, conflicts of interest could potentially reduce the independence and objectivity. To avoid this, the Company should establish policies regarding conflicts of interest, KKN, bribes and incentives, activities and political contributions, as well as gifts and benefits.



N. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan didefinisikan sebagai seseorang atau entitas tertentu yang mempunyai dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan. Hal tersebut terjadi ketika sebuah hubungan, atau kejadian, atau pertimbangan penting akan mempengaruhi objektifitas penilaian komersil.

N. Conflict of Interest

Conflict of interest is defined as a particular person or entity which has two or more conflicting interests. This happens when a relationship, or event, or important considerations will affect the objectivity of commercial judgment.

Prinsip utama yang harus diikuti dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan adalah:

The main principles to be followed in preventing conflicts of interest are:

- Keputusan yang dibuat harus

mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan dan mitra usaha.

- Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau pihak lain yang terafiliasi.

- Menghindari setiap aktivitas luar dinas

yang dapat mempengaruhi secara negatif terhadap independensi dan objektivitas pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yang dapat bertentangan dengan kinerja jabatan atau yang dapat mendiskreditkan perusahaan.

Setiap anggota perusahaan tidak boleh menempatkan dirinya dalam posisi dimana kepentingan individu dapat bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau mitra usaha perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, anggota perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh keputusan pribadi atau pertimbangan keluarga yang secara sadar atau tidak mempengaruhi penilaiannya tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik dari mitra usaha dan perusahaan.

- Decisions made should put the best interests of the company and business partners.

- No use of function for personal gain or

for the benefit of others or other aflliated parties.

- To avoid any activities outside the office that can negatively affect the independence and objectivity of judgment in decisionmaking, which could conflict with the performance of function or to discredit the Company.

Every member of the Company should not place themselves in a position where individual interests may conflict with the interests of companies or business partners. In decision-making, each member of the Company should not be affected by a personal decision or family considerations consciously or not influence assessment about what the best interests of business partners and companies.



Benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan atau mitra usaha atau benturan yang mungkin timbul harus dihindari. Ketika benturan muncul, individu atau perusahaan harus memastikan perlakuan yang adil terhadap perusahaan dan mitra usaha. Jika anggota perusahaan atau anggota keluarganya secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan bisnis yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, maka anggota perusahaan yang dimaksud harus menyatakan terlebih dahulu kepentingan tersebut kepada bagian SDM (Divisi Umum). Hal ini dilakukan untuk menjaga agar keputusan tetap objektif.

Segala keterlibatan dalam aktifitas di luar perusahaan atau jabatan eksternal yang dimiliki (contohnya menjabat sebagai direktur, konsultan, agensi atau pekerjaan di luar perusahaan tersebut) tidak boleh menimbulkan benturan dengan kepentingan mitra usaha, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan perusahaan dan tidak boleh mempengaruhi kinerja individu yang bersangkutan. Sedangkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan, anggota perusahaan dapat menerima manfaat dari kegiatan di luar perusahaan.

Setiap anggota perusahaan dilarang merangkap jabatan di perusahaan lain yang sejenis atau pekerjaan yang dapat menimbulkan benturan dengan kepentingan perusahaan, kecuali bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun (MPP) diatur secara tersendiri.

Conflicts between personal interests with the interests of companies or business partners or conflicts that may arise should be avoided. When the conflict arises, the individual or company should ensure fair treatment of companies and business partners. If the member of the Company or their family members directly or indirectly have business interests that conflict with the interests of the company, the business interests should immediately be declared to HR Department (General Division). This is done to keep the decision to remain objective.

Any involvement in activities outside the company or external positions held (for example, served as a director, consultant, agent or work outside the company) should not cause conflict with the interests of business partners, should not conflict with the interests of the company and should not affect the performance of the individual. While the extent not contrary to company rules, member of the Company can get benefit from activities outside the company.

Every member of the Company prohibited from holding positions in other similar companies or jobs that may cause conflict with the interests of the company, except for employees who will retire are dealt with separately.



Benturan kepentingan dapat dihindari dengan: - Mampu memposisikan diri kapan

anggota perusahaan berlaku sebagai pribadi atau sebagai bagian dari perusahaan.

- Tidak menyalahgunakan informasi perusahaan dan kepercayaan yang diberikan perusahaan untuk tujuan pribadi.

- Tidak terlibat dalam transaksi bisnis diluar ketentuan perusahaan dengan mitra usaha.

- Tidak terlibat dalam situasi yang bermotifkan spekulasi yang dapat merugikan perusahaan.

- Menyatakan segala kemungkinan benturan kepentingan sebelum kontrak disepakati.

O. Suap

Suap diartikan sebagai penyediaan manfaat terhadap orang lain atau menimbulkan manfaat bagi orang lain, atau menawarkan atau menjanjikan untuk menyediakan, menyebabkan tawaran hak atas manfaat atau janji manfaat yang belum jatuh tempo, dan orang tersebut melakukan hal itu dengan maksud untuk mempengaruhi orang yang mempunyai wewenang untuk mendapatkan manfaat. Suap tersebut termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan secara ilegal untuk memperkaya diri sendiri atau untuk orang lain, yang menyebabkan kerugian keuangan perusahaan/negara. Di dalam undang-undang hal itu mencakup setiap orang yang berniat untuk menguntungkan dirinya, atau orang lain, menyalahgunakan wewenang, peluang dan fasilitas dinikmati sendiri dengan menonjolkan jabatan atau statusnya yang secara potensial menyebabkan kerugian keuangan perusahaan/negara.

Conflicts of interest can be avoided by: - Being able to position themselves when

acting as members of a private company or as part of the company.

- No misuse of corporate information and trust from the Company for personal purposes.

- Not engage in business transactions

outside the provisions of the company with business partners.

- Not involved in the situation that motivated speculation that could hurt the company.

- To declare any possible conflict of interest before the contract was agreed.

O. Bribe

Bribery is defined as the provision of benefits to others or create benefits for others, or offering or promising to provide, led to the offer the rights or promise of benefit to the benefits that have not matured, and the person is doing it with intent to influence the people who have the authority to benefit.

Corruption include bribery, collusion, and nepotism.

Corruption is defined as the illegal actions to enrich themselves or to others, which caused financial losses the company/ country. According to the legislation, it ncludes any person who intends to benefit himself or others, abuse of authority, opportunities and facilities for itself by emphasizing the position or status as a potential cause of financial losses of the company/country.



Kolusi didefinisikan sebagai konspirasi ilegal atau kerjasama sesama pejabat perusahaan dan atau dengan pejabat negara serta dengan pihak lain yang dapat merugikan perusahaan atau negara.

Nepotisme diartikan sebagai segala tindakan ilegal yang dilakukan pejabat perusahaan yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan perusahaan atau negara.

Setiap anggota perusahaan tidak dibenarkan menawarkan atau menerima suap atau secara langsung menyuruh orang lain melakukannya demi kepentingan orang yang bersangkutan.

Suap adalah ilegal dan kriminal. Pembayaran pribadi atau suap pada anggota perusahaan oleh mitra usaha, atau menerima suap (pembayaran pribadi) dari anggota perusahaan sangat di larang.

Dilarang keras menerima pembayaran atau keuntungan lain untuk pengadaan bisnis. Kompetensi perusahaan dilaksanakan secara fair dan atas keunggulan produk dan jasanya.

Termasuk dalam larangan suap adalah pengiriman dan atau penerimaan bingkisan atau parsel oleh pejabat perusahaan kepada atasan masing-masing dalam perusahaan atau kepada Penyelenggara Negara lainnya. Adapun bingkisan yang terlanjur diterima dalam rangka hari besar agama dan hari besar lainnya diwajibkan untuk dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya. 30 hari setelah penerimaan bingkisan tersebut untuk diproses status hukum kepemilikannya.

Collusion is defined as an illegal conspiracy or cooperation with the Company’s officers and or with state offlcials as well as with other parties that could cause the company or state losses.

Nepotism is defined as any illegal act which is carried out by company oflcials to gain benefit for family or cronies interests above the interests of the company or state.

Every member of the Company is not allowed to offer or accept bribes or directly tell others to do so in the interest of the person concerned.

Bribery is illegal and criminal. Personal payment or bribe the members of the company by business partners, or accept bribes (private payment) from member of the Company is banned.

Strictly prohibited to receive payments or other benefits for the procurement business. Competence of the company is conducted in a fair manner and the excellence of products and services.

Included in the prohibition of bribery and is sending or receiving a parcel or parcels by company officials to their superiors in the company or to the Operator other State. The parcel that has already received in the framework of celebration of religious holidays and other holidays are required to be reported to the Corruption Eradication Commission (CEC). no later than 30 days after receipt of the parcel for processing the legal status of ownership.



Perusahaan dan manajemen berkomitmen menerapkan good governance, karena itu dilarang keras memberikan segala sesuatu yang bernilai baik langsung maupun tidak kepada aparat berwenang dengan maksud mempengaruhi mereka agar memberikan manfaat bagi perusahaan.

P. Aktivitas dan Kontribusi Politik

Kebijakan dasar perusahaan menyatakan bahwa:

- Dana perusahaan atau sumber daya

lainnya tidak boleh digunakan untuk aktivitas politik bagi politikus atau partai politik tertentu di manapun.

- Setiap anggota perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dan sumber daya perusahaan untuk kampanye politik, penggalangan dan politik atau tujuan politik lainnya.

Keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menyumbangkan waktu, uang dan sumber daya pribadi terhadap kampanye politik atau aktifitas politik harus mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Q. Pemberian Hadiah dan Manfaat

Untuk melindungi dan menjaga reputasi perusahaan sebagai perusahaan terpercaya, dapat dibenarkan memberikan fasilitas sepanjang tidak mengurangi integritas dan landasan keputusan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang sah.

The Company and management committed to implementing good governance, therefore, strictly forbidden to give anything of value directly or indirectly to the authorized person with the intent to influence them to provide benefits for the company.

P. Political Activities and Contributions

The company basic policy state that:

- Corporate funds or other resources may not be used for political activity for a particular politician or political party anywhere.

- Every member of the Company is not allowed to use the facilities and resources for political campaigns and political fundraising or other political purposes.

Decisions made by the management of the Company to donate time, money and personal resources to political campaigns or political activities must obtain a permit in accordance with prevailing regulations.

Q. Giving Gifts and Benefits

To protect and maintain the company’s reputation as a trusted company, can be justified to give all the facilities as long as do not reduce the integrity and it is decided based on legitimate business considerations.



Setiap anggota perusahaan dan atau anggota keluarga terdekatnya tidak diperkenankan menerima pemberian hadiah dan atau memberikan hadiah kepada pihak lain yang ada hubungan bisnis, kecuali untuk penerimaan dan atau pemberian hadiah yang bernilai kecil berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran. Penerimaan dan pemberian hadiah dengan nilai tertentu dan atau lebih besar dari jumlah yang ditetapkan perusahaan, harus diberitahukan kepada atasan atau pejabat berwenang untuk meminta persetujuan.

Jika seseorang dalam perusahaan ditawari hadiah dan manfaat dalam kondisi tidak dapat ditolak yang terkait dengan kepentingan perusahaan, maka yang bersangkutan dapat menerimanya namun harus melaporkan hal tersebut ke atasan langsung, atau bagian Divisi Umum, atau pejabat yang berwenang secepat mungkin. Pemberian dalam bentuk hadiah tersebut tidak boleh dimiliki oleh pegawai tersebut melainkan ditampung dan dikelola oleh perusahaan sesuai ketentuan perusahaan.

Berkaitan dengan penerimaan manfaat lain, setiap anggota perusahaan harus memastikan bahwa segala manfaat yang diterima tidak berlebihan dan terlalu sering sehingga menciptakan keterikatan terhadap mitra usaha.

Dalam hal pemberian manfaat yang bersifat resmi, maka manfaat tersebut dapat dibenarkan sepanjang dalam konteks bisnis. Hak atas pemberian lain, sponsorship, entertainment, keramahan, pelayanan khusus atau hadiah lainnya harus disahkan oleh eksekutif senior sebelum dilakukan pembelian. Pemberian tersebut harus sesuai dengan keadaan dimana bisnis dijalankan dengan si penerima hadiah tersebut.

Each member of the Company or immediate family member shall not accept gifts or giving gifts to others who have business relationships, except for the acceptance or giving of gifts and a small value based on the principles of decency and fairness. Acceptance and giving gifts to a specific value or greater than the amount set by the company, should be notified to the supervisor or the authorities for approval.

If someone in the company offered gifts and benefits can not be rejected in conditions associated with the interests of the company, then the regarding person may be accepted but must report the matter to the immediate supervisor, or the Division of General, or the authorized officer as soon as possible. Provision in the form of the gift should not be owned by the employee but accommodated and managed by the company in accordance with the company.

In connection with the receipt of other benefits, every member of the firm must ensure that any benefits received are not excessive and Frequently that creates attachment to the business partners.

In terms of providing the benefits of an oflcial nature, then the benefits can be justified as long as in a business context. Granting rights to others, sponsorship, entertainment, hospitality, gifts or other special services must be approved by senior executives prior to purchase. Provision shall be in accordance with the circumstances in which the business is run by the recipient of the prize.



R. Donasi dan Sumbangan

Donasi dan sumbangan yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan praktek bisnis yang wajar sejauh hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan dan prosedur baku menyangkut pemberian kepada pihak ketiga. Kebutuhan dana yang wajar untuk kegiatan tersebut harus sudah dianggarkan pada awal tahun anggaran dan menjadi bagian dari RKAP yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham. Pemberian donasi dan sumbangan hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang wajar, masih tersedia anggarannya, telah melalui persetujuan pejabat yang berwenang, serta menjadi penilaian kinerja Divisi/Direktorat terkait.

Dalam batas kepatutan, donasi dan sumbangan untuk tujuan sosial dapat dibenarkan selama masih tersedia anggarannya dan besarannya ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Sedangkan donasi dan sumbangan untuk tujuan lain, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian donasi dan sumbangan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila terdapat kepentingan atau motif terselubung yang bermaksud (secara negatif) mempengaruhi pihak lain dan/atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.

S. Imbalan

Loyalitas dan pengabdian Insan Perusahaan serta jasanya terhadap perusahaan layak mendapatkan penghargaan/imbalan. Imbalan tersebut hendaknya dapat menambah motivasi dan meningkatkan loyalitas serta pengabdiannya terhadap perusahaan. Jenis penghargaan/imbalan dapat berupa ibadah haji, umroh, berlibur, piagam, dan lain-lain.

R. Donations and Contributions

Donations and contributions given to a third party is a reasonable business practice as far as it is done for the benefit of the Company. Board of Directors sets policies and procedures regarding the provision to a third party. Reasonable funding requirements for these activities should have been budgeted at the beginning of the fiscal year and be a part of RKAP that requires the approval of Shareholders. Donations and contributions can only be done in a reasonable amount, the budget is still available, have gone through the approval of the competent authority, well as a performance assessment of the Division/ Directorate concerned.

Within the limits of propriety, donations and contributions for social purposes can be justified as long as the budget available and the amount determined by decision of the Board of Directors. While donations and contributions for other purposes, should only be done in line with prevailing laws and regulations. Donations and contributions can not be justified if there are interest or hidden motives with the intention (negatively) to affect the other party and/or may pose a conflict of interest. S. Reward (Reward)

Loyalty and devotion all members of the Company and its services to the Company deserves the award/reward. The award/reward should be added motivation to improve the member of Company loyalty and dedication to the company. Type of award/reward can be a pilgrimage, umra, a vacation, charter award, etc.



Mekanisme pemberian penghargaan / imbalan diatur dalam bentuk Surat Keputusan Direksi PT. Pertani (Persero).

PELANGGARAN CODE OF CONDUCT

Pelanggaran Code of Conduct merupakan tindakan indispliner dan akan ditangani oleh Divisi Umum. Setiap anggota perusahaan yang mengetahui terjadinya pelanggaran Code of Conduct ini wajib melaporkan kepada Divisi Umum atau atasan langsung.

Divisi Umum bertanggung jawab untuk: - Memonitor kepatuhan atas Code of

Conduct. - Mencatat semua jenis pelanggaran yang

dituduhkan. - Memproses atas pelanggaran yang

terjadi. - Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap anggota perusahaan yang menyampaikan laporan atas pelanggaran Code of Conduct ini, tidak perlu merasa khawatir, karena berdasarkan laporan tersebut investigasi lebih lanjut akan dilakukan secara rahasia. Pelanggaran atas Code of Conduct ini akan diberikan sanksi/ganjaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Mechanism of the award/reward is set in the Decree of Directors of PT Pertani (Persero).

VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Violations of the Code of Conduct is indiscipinary action and will be handled by the General Division. Each member of the Company is aware of violations of this Code of Conduct must report to the General Division or the immediate supervisor. General Division is responsible for: - Monitor compliance with the Code of

Conduct. - Record all types of violantions that are

alleged. - Process for violations.

- Report violations to the Board.

Every member of the company that submitted reports for violations of this Code of Conduct, no need to worry, because according to the report further investigation will be conducted in secret.

Violations of the Code of Conduct will be given sanctions/rewards in accordance with the rules and regulations of the company.



Keberadaan Komite Audit diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002. Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk

meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi internal maupun eksternal audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

The existence of the Audit Committee set up by Ministerial Decree No. KEP-103/MBU/2002 SOEs. TThe Audit Committee

assists the Board of Commissioners to improve the quality of Financial Reports, create a climate of discipline and control to reduce the occurrence of irregularities in the management of the company, improve the efectiveness of internal and

external audit functions, and identify matters that require the attention of the Board of Commissioners.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT Pertani (Persero) wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya. Perseroan juga dituntut untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang usaha operasi perusahaan. Selain itu, PT Pertani (Persero) diharuskan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang handal (good corporate governance) sebagai landasan operasionalnya, sehingga perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan wajar.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya perseroan menerapkan good corporate governance. Dalam implementasi good corporate governance, peran dan fungsi Komite Audit menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian diharapkan peran dan fungsi masing-masing organ perusahaan (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dapat lebih terstruktur dan seimbang dalam merealisasikan tujuan perusahaan.

Untuk mendefinisikan tugas-tugas Komite Audit, diperlukan Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) yang dikodifikasikan dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris perusahaan. Piagam Komite Audit disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komite Audit mempunyai acuan kerja yang jelas dan Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Struktur Komite Audit sebagaimana termuat dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

As a State Owned Enterprises, PT Pertani (Persero) shall comply with all laws and regulations set by the government in running the business. The Company is also required to comply with all applicable laws and regulations related to the field of business operations. In addition, PT Pertani (Persero) is required to implement a reliable corporate governance as a basis of operations, so the company can be run and managed in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner.

Establishment of the Audit Committee is an integral part of the company’s efforts to implement good corporate governance. In the implementation of good corporate governance, the role and functions of the Audit Committee to be very strategic to assist and enhance the oversight function of the Board of Commissioners. Thus, it is expected that roles and functions of each organ company (AGM, the Board of Commissioners and Directors) may be more structured and balanced in the realization of corporate objectives.

To define the duties of the Audit Committee, it is required the Charter of the Audit Committee, which codified and defined by the Board of Commissioners. The Charter of the Audit Committee drawn up and promulgated by Decision of the Board of Commissioners that the duties and responsibilities of the Audit Committee has a clear reference to the work and the Audit Committee can work independently, objective, and transparent and accountable in accordance with prevailing regulations.

Structure of the Audit Committee as contained in the Charter of the Audit Committee are as follows


Laporan Komite Audit Table Of Content

Piagam Komite Audit memberi mandat kepada Komite Audit untuk melaksanakan tugas berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam

memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.

2. Mereview Program Kerja SPI dan Menilai

pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.

3. Melakukan review TOR dan memastikan

kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.

4. Memberikan rekomendasi mengenai

penyempurnaan sistem manajemen pengendalian serta pelaksanaannya.

5. Memastikan telah terdapat prosedur review

yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.

6. Memastikan manajemen telah menerapkan

GCG dengan baik.

7. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

The Charter of Audit Committee mandated the Audit Committee to carry out the following tasks:

1. Assist the Board of Commissioners in ensuring the efectiveness of internal control system and the efectiveness of the external and internal auditor’s performance.

2. Reviewing program of SPI and assessing

implementation of audit activities and results conducted by the Internal Audit Unit.

3. Reviewing TOR and ensure the quality of the audit

by external auditors.

4. Make recommendations for improving management control system and its implementation.

5. Ensure the availability of proper procedures of

satisfactory review to all information issued by the Company.

6. Ensure management has implemented a well- GCG.

7. To identify matters that require attention of the

Board of Commissioners and other duties of the Board of Commission- ers.



Selain itu, Piagam Komite Audit juga menetapkan beberapa kewenangan dari Komite Audit, yakni:

1. Komite Audit berwenang mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Satuan Pengawas Intern.

3. Komite Audit berwenang melakukan investigasi dengan izin Dewan Komisaris.

4. Komite Audit berwenang mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan SPI.

5. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite Audit.

Piagam Komite Audit menetapkan bahwa Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Minimum 4 kali dalam setahun, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat, untuk hadir dalam rapat Komite Audit untuk pembahasan Laporan Keuangan. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan Satuan Pengawas Intern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

Di tahun 2018, kegiatan Komite Audit meliputi adalah sebagai berikut:

- Rapat internal. Diskusi secara internal dengan bahasan hasil kajian laporan keuangan dan informasi keuangan lain yang diterbitkan oleh Manajemen.

- Rapat dengan Dewan Komisaris. Diskusi dengan Dewan Komisaris terkait pembahasan program pendidikan dan pelatihan untuk Komite Audit.

- Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) selaku auditor ekstern. Diskusi dengan pihak auditor independen dari KAP yang melaksanakan audit umum atas laporan keuangan, yang meliputi pembahasan perencanaan, monitoring dan hasil audit.

- Rapat dengan Intern (DAT). Diskusi dengan pihak auditor intern Perusahaan yang meliputi pembahasan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

In addition, the Charter of Audit Committee also sets out authorities of the Audit Committee, namely:

1. Audit Committee is authorized to obtain full and

free information about employees, funds, assets and resources of other companies related to the execution of his duty;

2. In exercising the authority, the Audit Committee

shall cooperate with the Internal Control Unit.

3. Audit Committee is authorized to conduct investigation by Board of Commissioners’ permit.

4. Audit Committee is authorized to get the SPI’s

investigation report.

5. If necessary, with a written agreement from Board of Commissioners, the Audit Committee may request the assistance of experts or consultants to assist the Audit Committee.

The of Audit Committee highlights that the Audit Committee meets at least equal to the minimum provisions of the Board of Commissioners meeting which is set in the Articles of Association. Minimum 4 times a year, the Audit Committee may invite the parties related to material management meetings, to attend the Audit Committee meeting for discussion of the Financial Statements. Audit Commit- tee held a coordination meeting with the Internal Control Unit at least once in 3 months. Each Audit Committee meeting stated in the minutes ofthe meeting signed by all members of the Audit Committee were present.

In 2018, the activities of the Audit Committeeinclude:

- Internal meetings. Internal discussion with discussion of financial report and other financial information published by Management.

- Meeting with the Board of Commissioners. Discussions with the Board of Commissioners regarding the discussion of education and training programs for the Audit Committee.

- Meeting with Public Accounting Firm (KAP) as external auditor. Discussions with independent auditors from KAP conducting general audits of financial statements, which include discussion of planning, monitoring and audit results.

- Meeting with Internal (DAT). Discussions with the Company’s internal auditors covering the discussion of the results of the audit reports.


96


Sebagai suatu entitas bisnis, PT Pertani (Persero) menghadapi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Di tahun 2018,

perseroan mengidentifikasi 5 risiko korporat berdampak strategis, berpotensi menghambat pencapaian sasaran perusahaan atau mengancam kelangsungan usaha. Lima risiko korporat tersebut meliputi: 1) Risiko Tingginya Piutang tak Tertagih, 2) Risiko kurangnya jumlah SDM, 3) Risiko tidak tercapainya target

penjualan, 4) Risiko sering terganggunya sistem ERP, dan 5) Risiko kurangnya pengamanan aset.

As a business entity, PT Pertani (Persero) faces risks that can hinder the achievement of company goals and objectives. In 2018, the company identified 5 corporate risks with a strategic impact, potentially hindering the achievement of company targets or threatening business continuity. The five corporate risks include: 1) High Risk of Uncollectible Receivables, 2) Risk of lack of human resources, 3) Risk of not achieving sales targets, 4)

Risk of frequent disruption of ERP systems, and5) Risk of lack of asset security.

Sebagai suatu entitas, PT Pertani (Persero) tidak terlepas dari ketidakpastian dalam menghadapi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan sebagaimana telah dituangkan dalam target KPI. Kegiatan usaha perusahaan yang spesifik dihadapkan pada risiko yang spesifik pula.

Risiko tersebut memerlukan pengelolaan dan penanganan yang memadai dengan cara menerapkan manajemen risiko. Dalam rangka untuk meningkatkan nilai shareholder, maka sebagai awal penerapan manajemen risiko, PT Pertani (Persero) memulai dengan kegiatan penilaian risiko.

HASIL PENILAIAN RISIKO

Pelaksanaan penilaian risiko bertujuan untuk membantu manajemen mengembangkan profil risiko perusahaan, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan risiko perusahaan. Pelaksanaan penilaian risiko berhasil mengindentifikasi lima risiko korporat, mencakup: 1) Risiko Tingginya Piutang tak Tertagih, 2) Risiko kurangnya jumlah SDM, 3) Risiko tidak tercapainya target penjualan, 4) Risiko sering terganggunya sistem ERP, dan 5) Risiko kurangnya pengamanan aset. Dimaksud risiko korporat adalah risiko yang terjadi pada lebih dari satu unit kerja, berdampak strategis, berpotensi menghambat pencapaian sasaran perusahaan atau mengancam kelangsungan usaha perseroan.

As an entity, PT Pertani (Persero) is inseparable from the uncertainty in the face of risks that can hamper the achievement of corporate goals and objectives as set forth in the target KPI. Specific business operations are exposed to specific risks.

These risks require adequate management and management by applying risk management. In order to increase shareholder value, then as a preliminary application of risk management, PT Pertani (Persero) start with risk assessment activities.

RISK ASSESSMENT RESULT

The implementation of risk assessment aims to help management develop a company’s risk profile, which can be used as a basis for developing a company’s risk policy. The implementation of a risk assessment identifies five corporate risks, including: 1) High risk of bad debts, 2) risk of lack of human resources, 3) risk of nonachievement of sales targets, 4) risk of ERP system disruption, and 5) risk of lack of asset security. Corporate risk is defined as the risk that occurs in more than one work unit, strategic impact, potentially hampering the achievement of corporate goals or threaten the company’s business continuity.


98

Laporan Pengelola Resiko Risk Management Report

1. Risiko Tingginya Piutang tak Tertagih

Risiko Tingginya piutang tak tertagih secara internal disebabkan oleh belum dibuatnya jadwal penagihan piutang, kurang telitinya tenaga penjual dalam melepas barang dagangan, adanya oknum karyawan yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan, kurangnya SDM penagih piutang, tidak tertibnya pembagian jadwal tenaga penjual dan terpakainya uang hasil penjualan untuk membayar pembiayaan. Secara eksternal risiko ini disebabkan oleh debitur yang bangkrut berakibat tidak mampu melunasi piutangnya, debitur yang tidak mau melakukan pembayaran via bank, dan debitur mengalami gangguan keuangan.

Risiko ini berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan. Pemilik risiko ini adalah Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Keuangan & Umum, Kepala Seksi Keuangan & Umum, dan tenaga penjual/Sales Representatif.

Mitigasi terhadap risiko ini yaitu: - Menerapkan kedisiplinan pelaksanaan

pedoman administrasi SK Direksi tentang batas penjualan kredit melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan.

- Mengevaluasi debitur.

- Melakukan pembagian tugas antara pemasar dan penagih piutang.

- Monitoring umur piutang setiap akhir

bulan.

- Mengintensifkan penagihan dua minggu sekali.

- Melakukan pemotongan gaji sesuai

dengan jumlah TGRnya.

1. High Risk of Bad Debts

The high risk of uncollectible receivables internally is caused by the unpaid receivables collection schedule, the lack of salespeople in the release of merchandise, the existence of unscrupulous employees who do not deposit the money from the sale, the lack of human resources collector’s receivables, unorganized division of the salesperson’s schedule and the use of money from the sale to pay for financing. Externally this risk is caused by a bankrupt debtor resulting in not being able to pay out the debts, the debtor who does not want to make payments via bank, and the debtor has financial distress.

This risk affects the disruption of the company’s cash flow. The owner of this risk is the Head of Finance, Head of Finance & General, Head of Finance & Public Section, and Sales Representative.

Mitigation against these risks are: - Implement disciplinary implementation

of adminitrative guidelines SK Directors about credit sales limit through socialization and supervision activities.

- Evaluate the debtor.

- To divide the task between the marketer and the receivable collector.

- Monitoring receivable age at the end of

month.

- Intensify billing every other week.

- Withholding salary in accordance with the number of TGR.



2. Risiko Jumlah Kurangnya SDM Risiko kurangnya jumlah SDM adalah kemungkinan terjadinya kekurangan jumlah SDM dibandingkan dengan struktur organisasinya. Risiko ini secara internal disebabkan oleh terlambatnya program rekruitmen, banyaknya SDM yang akan memasuki masa MPP, dan terbitnya kebijakan Direksi bahwa penambahan karyawan hanya boleh dilakukan di Kantor Pusat. Secara eksternal disebabkan oleh adanya pengunduran diri karyawan karena gaji yang ditawarkan tidak sebanding dengan kenaikan UMR.

Risiko ini berdampak pada terganggunya kegiatan usaha perusahaan. Pemilik risiko ini adalah adalah Kepala Divisi SDM, Kepala Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Bagian Keuangan & Umum, dan Kepala Unit.

Mitigasi terhadap risiko ini yaitu: - Mengusulkan tambahan tenaga kerja. - Mengadakan rekrutmen karyawan dan

asesmen tenaga harian.

- Memberikan peningkatan status bagi karyawan yang telah lulus asesmen.

- Optimalisasi SDM yang ada.

3. Risiko Tidak Tercapainya Target Penjualan

Risiko tidak tercapainya target penjualan adalah kemungkinan tidak tercapainya target penjualan yang telah ditetapkan dalam RKAP.

2. Risk of Lack of Human Resources The risk of a lack of human resources is the likelihood of a lack of human resources compared to its organizational structure. This risk is internally due to the delayed recruitment program, the number of human resources who will enter the MPP period, and the policy of the Board of Directors that the addition of employees should only be done at the Head Office. Externally due to the resignation of employees because the salary offered is not comparable with the increase in UMR. This risk affects the disruption of the company’s business activities. The owner of this risk is the Head of HR Division, Head of Region, Head of Branch, Head of Finance & General Affairs, and Head Unit. Mitigation against these risks are: - Propose additional labor.

- Holding employee recruitment and

daily staflng assessment.

- Provides increased status for employees who have passed the assessment.

- Optimizing existing human resources.

3. Risk of Non-Target Sales Target

The risk of not reaching the sales target is the possibility of not achieving the sales target set in the RKAP.



100

Penyebab internalnya adalah program kegiatan promosi belum dilakukan secara komprehensif, kemampuan SDM yang terbatas dalam teknik pemasaran, kurangnya jumlah SDM yang dimiliki terutama untuk tenaga pemasar, belum dilakukannya monitoring & evaluasi terhadap kegiatan promosi, kurangnya sarana yang menunjang jasa pergudangan, kurangnya pengalaman di bidang usaha jasa dryer, kurangnya persediaan benih dengan varietas yang diinginkan, tingginya harga jual produk PT Pertani (Persero) terutama komoditi perberasan, belum dimilikinya penggilingan padi di daerah sentra padi, dan jalur distribusi yang sulit ditempuh. Penyebab eksternal adalah pesaing memberi insentif yang lebih besar kepada kios penyalur, konsumen belum mengenal merk/produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, beragamnya permintaan varietas benih dikeluarkan oleh perusahaan, beragamnya permintaan varietas benih oleh pelanggan, adanya pergeseran minat pasar ke arah benih dengan kualitas yang lebih tinggi, semakin ketatnya kompetisi harga dan mutu dengan pesaing, sedikitnya permintaan alokasi subsidi benih oleh Dinas, mundurnya jadwal tanam, kurangnya pemahaman petani terhadap manfaat Sistem Resi Gudang, dan petani masih mengandalkan panas matahari untuk proses pengeringan. Dampak dari risiko ini adalah menurunnya pendapatan perusahaan. Pemilik risiko ini adalah Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Wilayah, Kepala Bagian Pemasaran, Kapala Seksi Keuangan & Umum, Kepala Cabang dan Kepala Unit.

Internal cause is promotion program has not done comprehensively, limited human resources ability in marketing technique, lack of human resources owned primarily for marketers, not yet monitoring & evaluation of promotion activities, lack of facilities that support warehousing service, lack of experience in the field of business dryer service, lack of supply of seeds with desired varieties, high selling prices of PT Pertani (Persero) products, especially rice commodities, rice paddy in rice paddies, and diflcult to reach distribution channels.

External causes are competitors giving greater incentives to distributing kiosks, consumers are not familiar with brands / products issued by the company, varied demand for seed varieties issued by the company, varied demand for seed varieties by customers, a shift of market interest toward more quality seeds high competition, competitive price and quality with competitors, lack of demand for seed subsidy allocation by Dinas, withdrawal of planting schedule, lack of understanding of farmers on the benefits of Warehouse Receipt System, and farmers still rely on solar heat for drying process.

The impact of this risk is the decline in corporate earnings. The owner of this risk is Head of Marketing Division, Head of Region, Head of Marketing, Head Finance & Public Section, Head of Branch and Head Unit.



Mitigasi terhadap risiko ini yaitu: - Mengikutsertakan karyawan bagian

operasional dalam pelatihan yang meningkatkan kemampuan marketing.

- Melakukan lebih banyak promosi.

- Membuat lebih banyak demplot.

- Membuat jadwal monitoring ke demplot.

- Monitoring harga jual kompetitor.

- Koordinasi dengan pelanggan dalam hal jadwal pemupukan.

- Memperbanyak jaringan pelanggan.

- Melakukan pemilihan mitra jasa angkutan yang terpercaya.

Mitigation against these risks are: - Incorporating operational employees in

training that enhances marketing skills.

- More promotions.

- Create more demonstration plots.

- Make a monitoring schedule to the demonstration plot.

- Monitoring the selling price of competitors.

- Coordinate with customers in terms of fertilization schedule.

- Increase customer network.

- Conducting a selection of reliable transportation service partners.

- Komunikasi intensif dengan Dinas terkait.

- Membuat jadwal penebusan pupuk.

- Membuat usulan ke Kantor Pusat untuk mendapatkan izin secara tertulis mengenai izin prinsip atas proyek APBD.

- Sosialisasi manfaat fungsi dryer ke petani

dan pabrik.

- Memperbanyak kegiatan promosi kepada petani dan pabrik.

- Mengajukan investasi mesin penggilingan

Padi untuk memaksimalkan fungsi gudang.

- Melakukan kerjasama dengan Perum BULOG.

- Melakukan survei pasar seminggu sekali.

- Intensive communication with related oflces.

- Make a schedule of redemption of fertilizer.

- Make a proposal to the Head Office to

obtain written permission on the principle permit for the APBD project.

- Socializing the benefits of dryer

function to farmers and factories.

- Increase promotional activities to farmers and factories.

- Applying for rice mill machinery to

maximize warehouse function.

- Cooperate with Perum BULOG.

- Conduct a market survey once a week.



- Mengusulkan perbaikan kualitas ke Kantor Wilayah melalui alternatif sumber pengadaan (UPA) yang lain.

- Memprioritaskan GKG dengan stok lama dalam proses giling.

- Menambah jumlah mitra dengan

kelompok tani.

- Optimalisasi pemenuhan target pasar dengan mitra (BULOG).

- Mengusulkan ke Kantor Pusat untuk

membangun pabrik penggilingan padi.

- Melakukan sosialisasi ke pedagang / pengecer gula.

4. Risiko Sering Terganggunya Sistem ERP

Risiko ini secara internal disebabkan oleh perangkat keras yang kurang memadai, banyaknya pengguna ERP secara bersamaan pada akhir bulan, jaringan internet yang kurang baik, tidak adanya SDM sebagai operator ERP di unit kerja, dan dan gangguan yang terjadi pada sistem ERP Kantor Pusat. Penyebab eksternal adalah dukungan konsultan yang kurang memadai, kadaluarsanya lisensi sistem ERP, mahalnya harga lisensi software go-global, gangguan pada provider dan jaringan eksternal, dan matinya daya listrik dari PT PLN. Risiko ini berdampak pada terhambatnya penyajian data dan kurang akuratnya laporan keuangan yang diterbitkan. Pemilik risiko ini adalah Kepala Bagian Teknologi Informasi, Kepala Cabang, Kepala Unit dan Kasie Keuangan & Umum.

- Propose quality improvement to Regional Office through other alternative source of procurement (UPA).

- Prioritize GKG with old stock in milling

process. - Increase the number of partners with

farmer groups.

- Optimizing the fulfillment of target market with partners (BULOG).

- Propose to Head Oflce to build a rice

mill factory.

- Conducting socialization to sugar traders / retailers.

4. Risk of ERP System

These risks are internally caused by inadequate hardware, the number of ERP sers simultaneously at the end of the month, poor internet network, lack of HR as ERP operators in the work unit, and and disruption of the central oflce ERP system. External causes are inadequate consultant support, expiry of ERP system licenses, high prices of go-global software licenses, disruption to external providers and networks, and power outages of PT PLN. This risk affects the inhibition of data presentation and the inaccuracy of the published financial statements. The owner of this risk is the Head of Information Technology Division, Head of Branch, Head of Unit and Head of Finance & General Affairs.



Mitigasi terhadap risiko ini yaitu: - Melakukan perawatan hardware utama

ERP setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- Melakukan perawatan hardware pendukung ERP di cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- Melakukan input data setiap hari. - Melakukan kerjasama dengan

konsultan IT yang kompeten.

- Melakukan sosialisasi pembatasan pemakaian internet.

- Mengusulkan penambahan jumlah SDM.

- Melaporkan ke Kantor Pusat apabila terjadi masalah dengan provider dan jaringan eksternal.

- Melaporkan ke Kantor Pusat apabila terjadi gangguan sistem.

- Menetapkan level of security (tingkat pengendalian keamanan) sistem ERP.

5. Risiko Kurangnya Pengamanan Asset

Risiko kurangnya pengamanan atas asset adalah kemungkinan terjadinya pengamanan terhadap asset tanah dan bangunan yang belum maksimal, yang secara internal disebabkan oleh tidak terupdatenya dokumen legal terkait asset, tidak adanya penjaga, pagar, & papan nama, belum adanya penyimpanan dokumen yang rapih, dan ketidakjelasan bukti legal kepemilikan lahan. Secara eksternal disebabkan oleh upaya penguasaan asset oleh orang yang tidak berhak. Risiko ini berdampak pada pemanfaatan asset oleh pihak ke 3 yang merugikan perusahaan. Pemilik risiko ini adalah Kepala Bagian Asset, Kepala Wilayah dan Kepala Cabang. Mitigasi terhadap risiko ini yaitu:

Mitigation against these risks are:

- Performing ERP main hardware maintenance every 3 (three) months.

- Perform maintenance ERP hardware support in the branch every 3 (three) months.

- Perform daily data input.

- Cooperate with a Information Technology competent consultant.

- To socialize restrictions on internet usage within the Company.

- Propose the addition of human resources.

- Report to Head Oflce in case of problems

with external provider and network.

- Report to Head Oflce in case of system

failure.

- Establish the level of security (level of security control) of the ERP system.

5. Lack of Asset Security Risk

The risk of lack of asset security is the possibility of securing less than maximal land and building assets, internally caused by non-updating of legal documents related to assets, lack of guards, fences, and signagem, the absence of neat document storage and unclear legal proof of land ownership. While externally caused by the effort of asset control by unauthorized people. This risk affects the utilization of assets by third parties that harm the company. The owner of this risk is Head of Asset Section, Head of Region and Head of Branch. Mitigation against these risks are:



- Melakukan pengurusan legalitas asset.

- Mengusulkan anggaran biaya pembuatan papan nama, pagar pembatas, dan patok.

- Mendokumentasi kepemilikan aset

dengan tertib.

- Membuat himbauan secara tegas untuk tidak mengganggu/menggunakan aset tanpa izin.

- Menempatkan penjaga untuk pengawasan.

- Pemanfaatan aset menjadi lebih produktif.

REKOMENDASI RISK ASSESSMENT

Memperhatikan pemetaan profil risiko di atas, diajukan rekomendasi untuk melakukan:

1. Langkah-langkah pengelolaan risiko sesuai dengan respon yang telah dipilih pada masing-masing risiko.

2. Pemantauan secara aktif dan terus menerus atas faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan level risiko.

3. Pemantauan secara proaktif dan terus menerus atas perubahan faktor-faktor lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal yang menimbulkan dampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

4. Penetapan alternatif respon risiko lain apabila respon risiko yang telah dipilih sudah tidak sesuai lagi dengan lingkungan internal/ eksternal/biaya dan manfaat.

- To manage asset legality.

- Proposed budget for the cost of making the nameplate, fencing and pegging.

- Documenting asset ownership in an orderly fashion.

- Make strict appeals not to disrupt / use

assets without permission.

- Placing the guard for the sake of supervision.

- Utilization of assets becomes more productive.

RISK ASSESSMENT RECOMMENDATION

By considering the mapping of the above risk profile, it is recommended to management to do:

1. Risk management measures in accordance with the responses that have been selected for each risk.

2. Actively and continuously monitoring

the internal and external factors that could auect the changes of risk level.

3. Proactively and continuously

monitoring the changes of environmental factors both internal and external environments that have an impact on the achievement of corporate goals.

4. Determination of other risk response

alternatives if the chosen risk response is no longer appropriate to the environment internal/external/costs and benefits.



5. Pembuatan kebijakan dan pedoman manajemen risiko sebagai panduan penerapan manajemen risiko secara korporat

6. Pengarahan, sosialisasi dan pemahaman

mengenai konsep manajemen risiko dan pentingnya pengelolaan risiko untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko kepada seluruh pegawai.

5. Produce risk management policy and guidelines as a guide for implementing risk management at corporate level.

6. Direction, socialization and

understanding of the concepts of risk management and the importance of risk management to improve corporate performance and improve risk management capabilities to all employees.

106



“Kegiatan pengawasan internal dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI). SPI membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam mengevaluasi, serta

mengawasi efektivitas manajemen resiko, pengendalian internal dan proses good governance.”

“The activity of internal control is carried out by Internal Control Unit. ICU assists the Board of Directors in evaluating the performance and overseeing the effectiveness of risk management, internal control and

processes of good governance.”

PT Pertani (Persero) telah membentuk organisasi Satuan Pengawasan Divisi Internal Audit yang terdiri dari tiga komponen utama, yakni: (1) Sekretaris Divisi Audit Internal, (2) Auditor Keuangan, dan (3) Auditor Operasional Daerah. Keberadaan Divisi Audit Internal adalah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi dalam mengevaluasi, serta mengawasi efektivitas manajemen resiko, pengendalian internal dan proses good governance. Secara operasional, Divisi Audit Internal mempunyai fungsi staf, yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama, untuk memantau aktifitas unit kerja sesuai dengan kebijakkan, sistem dan prosedur yang baku.

PT Pertani (Persero) was formed as the Internal Audit Division which consists of three main components, namely: (1) Secretary of Internal Audit Division, (2) Financial Auditor, and (3) Operational Auditor. The presence of Internal Audit Divion is to assist the Board in evaluating the performance and overseeing the effectiveness of risk management, internal control and processes of good governance. Operationally, Internal Audit Division has a staff function, which is technically responsible directly to the Director, to monitor the activities of work units in accordance with the policy, systems and standard procedures.

TUGAS DAN FUNGSI DIVISI AUDIT INTERNAL

Tugas pokok Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan Operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya.

2. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

3. Mengevaluasi atas ketaatan pada kebijakkan, rencana kerja, prosedur yang ditetapkan Direksi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdampak terhadap aktivitas operasional Perusahaan

ROLES AND FUNCTIONS OF INTERNAL AUDIT DIVISION

Internal Audit Division is a fundamental duty as follows:

1. Assisting Director in carrying out operational and financial examinations, assessing control, management and implementation of the Company as well as providing suggestions for improvement.

2. Monitor follow-up examination results have been reported.

3. Evaluate compliance with the policy, work plan, and procedures which are established by the Board of Directors and pervailingregulations and legislation impacting on the operational activities of the Company.


Laporan Pengawasan Resiko Internal Control Report

4. Melakukan identifikasi, klasifikasi, verifikasi dan mengukur informasi keuangan maupun non keuangan yang diproses secara manual maupun terkomputerisasi telah diinformasikan secara akurat dan tepat waktu yang dapat dipercaya kebenarannya.

5. Melakukan penilaian atas pelaksanaan

Sistem Informasi Manajemen (SIM).

6. Melakukan review terhadap penerapan governance yang dilakukan oleh manajemen guna memastikan program dan implementasi yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

7. Memberikan jasa konsultasi internal kepada manajemen Perusahaan.

8. Melakukan audit terhadap semua

kegiatan unit kerja, fungsi dalam organisasi PT Pertani (Persero), baik yang tertuang dalam rencana maupun Program Kerja Pemerintah Tahunan (PKPT) maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit.

9. Melakukan Audit atas kegiatan seluruh

Satuan Organisasi, kantor-kantor Regional Pemasaran dan Unit Bisnis Strategis yang terkait dengan PT Pertani (Persero) dengan persetujuan Direktur Utama. Pemeriksaan kepada Vendor terbatas pada konfirmasi dan klarifikasi baik secara administratif maupun fisik lapangan.

10. Membantu investigasi terhadap aspek

yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan, seperti penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, pembongkaran, perampokan, dll.

4. Carry out the identification, classification, verification and measuring financial and non financial information that are processed manually or computerized been In Informated accurately and on time that can be credible.

5. To assess the implementation of

management Informasi System (MIS).

6. Conduct a review of the implementation of governance by management to ensure implementation of the program and conducted by management in accordance with company values and principles of Good Corporate Governance (GCG).

7. Provide internal consulting services to the Company’s management.

8. Conduct audits of all activities of the

work unit, the organization functions in the Agricultural PT Pertani (Persero), both contained in the plan and the Government of the Annual Work Program (PKPT) and that concerns the Board of Directors and Audit Committee.

9. Conduct audit of all activities of the Organization Unit, Regional Office of Marketing and Strategic Business Unit associated with PT Pertani (Persero) with the approval of Director. Examination limited to the Vendor confirmation and clarification of both administrative and physical field.

10. Assist an investigation into the aspects that can cause harm to the Company, such as fraud, forgery, embezzlement, theft, dismantling, robbery and others.



11. Mengajukan saran dan pendapat

kepada Direksi dalam proses penetapan Kebijakkan strategis Perusahaan dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

12. Menjalin hubungan yang baik dengan

Dewan Komisaris dan Komite audit.

Sementara itu, fungsi dari Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengawasan dan

mengamankan harta kekayaaan Perusahaan yang dikelola oleh manajemen dengan baik dan wajar sesuai norma-norma hukum yang berlaku.

2. Mendorong ditaatinya kebijakan-

kebijakan Direksi yang telah ditetapkan.

3. Menyusun Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) guna pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

4. Melakukan penelaahan atas operasi

Perusahaan guna memastikan tingkat konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai dan rencana yang disusun.

5. Mengalokasikan sumber daya

manusia, menyusun jadwal, memilih obyek pemeriksaan, menentukan lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.

6. Melakukan pengawasan dan

mengamankan harta kekayaaan Perusahaan yang dikelola oleh manajemen dengan baik dan wajar sesuai norma-norma hukum yang berlaku.

11. Put forward suggestions and opinions to the Board of Directors in setting the strategic policy of the Company in the area of control and supervision.

12. Establish a good relationship with the

Board of Commissioners and the audit committee

Meanwhile, the function of Internal Audit Division are as follows:

1. Supervise and secure the property

wealth management company run by a good and reasonable in accordance with the norms of law.

2. Encourage compliance with the policyestablished policy of the Board of Directors.

3. Prepare Annual Work Program

Monitoring (PKPT) for the implementation of supervisory duties.

4. Conducted a review of company

operations in order to ensure a level consistent with the objectives to be achieved and the plans drawn up.

5. Allocating human resources,

scheduling, selecting an object inspection, determine the scope of work and apply the techniques required to achieve the audit objectives.

6. Conduct an investigation and special audit of the case which indicated the existence of fraud (fraud).



7. Melakukan penelaahan atas cara pengadaan, penggunaan dan pengamanan asset dan melakukan verifikasi terhadap eksistensi aset agar dimanfaatkan sesuai ketentuan.

8. Merumuskan konsep kebijaksanaan

teknis dan saran pendapat serta rekomendasi kepada Direksi dalam proses penetapan kebijakan strategis Perusahaan dalam bidang pengendalian dan pengawasan.

9. Mengembangkan rencana audit

tahunan kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang fleksibel dengan metodelogi RISKBASED, termasuk setiap masalah resiko atau pengendalian yang diidentifikasi oleh manajemen, dan mengajukan rencana tersebut juga pembaharuannya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit untuk ditelaah dan disetujui oleh Direktur Utama.

10. Menerapkan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disetujui, termasuk segala tugas-tugas yang diminta oleh Manajemen dan Komite Audit.

11. Secara berkesinambungan

mengembangkan staf Audit yang profesional dengan tingkat pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang cukup.

12. Melakukan audit intern terhadap

semua kegiatan unit kerja, fungsi dalam organisasi PT Pertani (Persero) sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

7. Conducted a review of how the procurement, use and security of assets and verification of the existence of the assets to be utilized according to the provisions.

8. Formulate the concept of technical

policy and advice opinions and recommendations to the Board of Directors in setting the strategic policy of the Company in the area of control and supervision.

9. Develop an annual audit plan

contained in the flexible Annual Work Program Oversight (PKPT) with RISK-BASED methodology, including any risks or control issues identified by management, and submit the plan also updates periodically to the President Director with a copy to the Audit Committee to be reviewed and approved by the President Director.

10. Implement the Annual Supervision

Work Program (PKPT) that has been approved, including all tasks requested by the Management and Audit Committee.

11. Continuously develop Audit staff who are professional with suflcient level of knowledge, expertise and experience.

12. Conduct internal audits of all work unit activities, functions within the PT Pertani (Persero) organization in accordance with the Annual Supervision Work Program (PKPT).



13. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan

(LHP) berikut saran-saran perbaikan dan Tindak Lanjut.

14. Membuat Laporan Triwulan kepada

Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris dan Komite Audit mengenai rangkuman kegiatan audit.

15. Memantau pelaksanaan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian permasalahan penyimpangan yang merugikan Perusahaan.

16. Berperan aktif dalam pengawasan

mekanisme pelaksanaan kode etik usaha serta pencegahan kecurangan (fraud), dan membantu penyidikan terhadap kegiatan fraudurlent didalam organisasi dan menginformasikan hasilnya kepada Direktur Utama.

17. Memberikan rekomendasi terhadap

ganti rugi yang timbul karena kelalaian dan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan saran, pertimbangan untuk langkah-langkah tindakan sanksi hukuman jabatan/administrasi atau pengaduan perkaranya kepada pihak yang berwajib.

18. Melakukan koordinasi dengan satuan-

satuan Organisasi lainnya dan membina hubungan dengan Instansi/Lembaga terkait.

KEGIATAN DIVISI AUDIT INTERNAL

Dalam tahun 2018, Divisi Audit Internal telah melakukan pengawasan terhadap Wilayah yang meliputi unit kerja di bawahnya. Bentuk kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :

13. Make an Audit Report (LHP) along with suggestions for improvement and follow-up.

14. Make a Quarterly Report to the

President Director with copies to the Commissioners and Audit Committee regarding the summary of audit activities.

15. Monitor the implementation of follow-

up results of audits and settlement of problems regarding irregularities that harm the Company.

16. Actively play a role in supervising the

mechanism for implementing the business code of ethics and prevention of fraud, and assisting in investigating fraudulent activities within the organization and informing the results to the President Director.

17. Provide recommendations for

compensation arising from negligence and misuse of authority, and provide advice, considerations for measures to sanction position / administrative penalties or complaints of the matter to the authorities.

18. Coordinating with other Organizational Units and fostering relationships with related Institutions / Insti- tutions.

INTERNAL AUDIT DIVISION ACTIVITIES

In 2018, Internal Audit Division has to supervise the areas that includes the unit underneath. Forms of surveillance activities carried out are as follows :



1. Pengawasan Rutin Pengawasan rutin merupakan pengawasan operasional dan Keuangan dengan sasaran yang ditetapkan adalah pemeriksaan operasional dan Keuangan terhadap Wilayah yang meliputi unit kerja di bawahnya. Pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan rutin operasional untuk Wilayah Sulawesi, Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Wilayah Sumatera Bagian Utara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa Tengah, Wilayah Jawa Timur, Jawa Barat. 2. Pengawasan Insidental Pengawasan insidental merupakan pengawasan khusus yang dilaksanakan terkait dengan inventarisasi aset perusahaan, khususnya pada saat serah terima jabatan Kepala Wilayah atau Divisi. Di tahun 2018, telah dilakukan pemeriksaan insidental/khusus terkait dengan serah terima Jabatan Kepala Wilayah Pemasaran Jawa Barat, serah terima Jabatan Kepala Wilayah Pemasaran Jawa Timur, serah terima Jabatan Kepala Wilayah Pemasaran Kalimantan, dan serah terima Jabatan Kepala SBU Perberasan.

1. Routine Audit

Routine surveillance is surveillance operations and Financial with the target set is the examination of the Regional Operational and Financial to the area that includes the unit underneath. In the year 2018 has conducted a routine operation for the Sulawesi Regional, The Southern of Sumatra Regional, The Northern of Sumatra Regional, The Kalimantan Regional , The Central Java, The East Java Regional, Areas of West Java.

2. Incidental supervision

Incidental supervision is carried out under special supervision related to the inventory of assets of the company, especially during position handover of Marketing Area or Division Position Head. In 2018, has conducted inspection incidental / specific job title associated with the position handover of Marketing Head of West Java, the position handover of Marketing Head of East Java, the position handover of Marketing Head of Borneo, and SBU Rice Head.

Turyono Hadi Saputro, Kepala Divisi Internal Audit, lahir pada 25 April 1964 di Wonosobo pendidikan terakhir Program S2 pada Universitas Sebelas Maret, Solo, dan sebelumnya berkarir di PT Pertani (Persero). Diangkat sebagai Kepala Divisi internal Audit sejak tahun 2017. Turyono Hadi Saputro, Head of Internal Audit Division, born in Wonosobo on April 25, 1964, last education of Magister Program at University of Sebelas Maret, Solo, formerly a career in PT Pertani (Persero). Appointed as Head of Internal Audit Division since 2017.



Salah satu elemen dalam struktur dan proses Good Corporate Governance (GCG) adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang dan hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk kepentingan perusahaan. Dalam menjaga proses tersebut dibutuhkan suatu unit yang berfungsi sebagai fasilitator pengambilan keputusan secara proper dan saluran komunikasi yang terpercaya di dalam perusahaan.

Sekretaris Perusahaan berfungsi strategis dalam memastikan kepatuhan dan administrasi pengambilan keputusan perusahaan, dan melakukan fungsi komunikasi dalam rangka membangun goodwill keluar perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan merupakan kepanjangan fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi komunikasi.

Masuk dalam fungsi komunikasi tersebut, adalah untuk memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh stakeholders sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya juga disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Code of Corporate Governance yang ditetapkan oleh PT Pertani (Persero) menyatakan secara tegas peran dan fungsi dari Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan Code of Corporate Governance itu

One element in the structure and process of Good Corporate Governance (GCG) is ensuring that the use of authority and relationships with stakeholders goes well for the benefit of the company. In maintaining the process, a unit is needed to function as a facilitator of proper decision making and reliable communication channels within the company.

The Corporate Secretary functions strategically in ensuring compliance and administration of company decision making, and carrying out communication functions in order to build goodwill out of the company. The function of the Corporate Secretary is an extension of the functions of the Board of Directors in carrying out communication functions.

Entering the communication function is to ensure good communication between the company and stakeholders, and ensure the availability of information that can be accessed by stakeholders in accordance with the reasonable needs of stakeholders. The Corporate Secretary is responsible to the Board of Directors and reports on the implementation of their duties are also submitted to the Board of Commissioners.

The Code of Corporate Governance set by PT Pertani (Persero) expressly states the roles and functions of the Corporate Secretary. Based on the Code of Corporate Governance


“Fungsi Sekretaris Perusahaan merupakan kepanjangan fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi komunikasi untuk membangun goodwill perusahaan”

“Corporate Secretary is a continuation of Directors function in carrying out the functions of communication to build the company’s goodwill.

Laporan Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Report

dinyatakan bahwa Sekretaris Perusahaan adalah unit/fungsi organisasi yang bertugas sebagai pejabat penghubung dan pejabat kepatuhan.

Sekretaris Perusahaan merupakan penghubung dalam memberikan informasi perusahaan kepada stakeholders serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan membantu Direksi dalam melaksanakan tugas koordinasi dan membina serta menyelenggarakan pelayanan hukum, pengurusan perijinan yang diperlukan berkaitan dengan kegiatan Perusahaan dan hubungan masyarakat, tata usaha surat-menyurat dan kearsipan Perusahaan yang bersifat khusus, pelayanan administratif dan memfasilitasi Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pihak eksternal serta menyampaikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mencakup:

1) Mengelola daftar pemegang saham

dan daftar khusus.

2) Mengelola rapat-rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris antara lain menyiapkan agenda rapat, menyusun risalah rapat dan mendokumentasikan hasil rapat.

3) Mengkoordinasikan penyiapan bahan-

bahan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang perlu mendapatkan keputusan Direksi dan informasi kepada stakeholder.

it is stated that the Corporate Secretary is the unit / function of the organization that serves as a liaison officer and compliance officer.

The Corporate Secretary is a liaison in providing company information to stakeholders and ensures the Company's compliance with the applicable provisions and laws and regulations.

The Corporate Secretary assists the Board of Directors in carrying out coordination and fostering and organizing legal services, arranging necessary permits related to the Company's activities and public relations, correspondence administration and company archives that are of a special nature, administrative services and facilitating the Directors and Board of Commissioners with external parties and convey relevant, accurate and timely information to stakeholders.

Duties and responsibilities of the Corporate Secretary includes:

1) Manage the list of shareholders and lists

special.

2) Managing Directors' meetings and Joint Meetings of Directors and Board of Commissioners, among others, preparing meeting agendas, arranging minutes of meetings and documenting the results of meetings.

3) Coordinating the preparation of

necessary materials related to matters that need to get the Directors' decision and information to stakeholders.


116


4) Memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu kepada stakeholder sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5) Memberi masukan kepada Direksi sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

6) Bertanggungjawab atas penyelenggaraan RUPS.

7) Mengkoordinasikan kepatuhan dalam

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate.

8) Melaporkan pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab pada Direksi secara berkala.

4) Providing relevant, accurate and timely information to stakeholders in accordance with applicable legislation.

5) Give input to the Board of Directors in

accordance with their functions and areas of duty.

6) Responsible for the implementation

of the GMS.

7) Coordinating compliance in applying the principles of Good Corporate.

8) Periodically report the implementation of dutes and responsibilities to the of Board.

A. Meeting Direksi A. BOARD OF DIRECTOR MEETING

02 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan menindaklanjuti hasil rapat Lembang, matrik laporan kegiatan dan jadwal pekerjaan, rancangan kegiatan promosi dan pemasaran produk, program pelatihan karyawan baru,

dan pengurusan RIPH Bawang Putih Tahun 2018. 02 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion Following the Results of the Lembang Meeting, Matrix of Activity Reports and Work Schedules, Design of Promotional and Product Marketing Activities,

New Employee Training Programs, and Management of the 2018 Garlic RIPH.

03 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan penetapan upaya hukum peninjauan kembali perkara asset tanah di Tambun dalam perkara tata usaha Negara atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, penetapan pendampingan hukum oleh kantor

pengacara dan konsultan hukum dalam upaya hukum peninjauan kembali, dan penetapan penanggung jawab pengadaan jasa pendampingan hukum.

03 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Determining Legal Remedies on the Revies of Land Assets in Tambun in the State Administration Case Regarding the Decree of the Bandung State

Administrative Court, Establishing Legal Assistance by Lawyers Offices and Legal Consultans in Reviewing Legal Efforts, and Determining Procurement, Authorities, Legal Assistance Services.

08 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan persiapan RUPS RKAP, Matrik Penjabaran Strategi Corporate, Pembahasan Personalia/SDM, Kajian Perubahan Struktur Organisasi

Wilayah, Improtasi Bawang Putih Tahun 2018, dan lain-lain. 08 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion on preparation of RUPS RKAP, Corporate Strategy

Translation Matrix, Personnel / HR Discussion, Study of Changes in Regional Organizational Structure, Improtation of Garlic in 2018, and others.

KEGIATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN 2018 ACTIVITIES OF THE CORPORATE SECRETARY OF 2018



15 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Evaluasi Pencapaian Kinerja, Inovasi dan Kreativitas Dalam Segala Hal, Kajian Terhadap Unit Produksi PupukPertani, Menginventarisir

Persediaan Pupuk Lama Dengan Produk Sendiri, Pembentukan SOP Standar Perihal Protokoler, dan lain-lain.

15 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Evaluation of Achievement in Performance, Innovation and Creativity in All Issues, Study of Farmers' Fertilizer Production Units, Inventory of Old

Fertilizer Inventory with Own Products, Formation of Standard SOPs Regarding Protocols, and others.

15 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Tata Cara Dokumen Tagihan dan Evaluasi Teknis Pekerjaan Sipil dan Mesin Instalasi PMN 2015 Dengan Kepala Wilayah PT Pertani

(Persero). 15 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion on the Procedures for the 2015 Billing and Technical Evaluation of Civil Works and Machinery Installation PMN Documents with the Regional Head of PT Pertani

(Persero).

18 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Arahan Dokumen Tagihan dan Evaluasi Teknis Pekerjaan Sipil atau Mesin Instalasi IRC dan SPU PMN 2015.

18 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion of the Directive Documents and Technical Evaluation on Civil Works or IRC and SPU Installation Machines 2015.

22 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Alokasi Capex 2018 Bidang

Investasi, Tindak Lanjut Kerjasama Pemberdayaan Aset Duren Tiga, Penetapan Projek untuk Karyawan Baru, Penyusunan Materi dan Bahan Presentasi Rapat, Konsinyering Penyusunan

dan Revisi SOP, dan lain-lain. 22 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Capex 2018 Allocation in the Field of Investment, Follow-Up Cooperation in the Empowerment of Duren Tiga Assets, Project Designation for New Employees,

Preparation of Meeting Presentation Materials and Materials, Consignment of Preparation and SOP Revision, and others.

29 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Matrik Evaluasi Kinerja para Kepala Divisi,

Konsinyering Penyusunan dan revisi SOP, Pemasangan IRC dan Polisher, Penyusunan RJPP Tahun 2017-2022, dan lain-lain.

29 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Performance Evaluation Matrices for Division Heads, consignment Arrangement and Revision of SOP, IRC and Polisher Installation, RJPP Preparation for

2017-2022, and others.

29 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Kerjasama Pendayagunaan Sarana Produksi/Aset dan Penyediaan Gabah dan atau Beras Dalam Negeri antara PT Pertani (Persero)

dengan PT Sukses Abadi Karya Inti, dan Pembentukan Unit Pergudangan Agribisnis Khusus di Rice Milling PT Sakti.

29 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion on the Utilization of Production Facilities / Assets and Provision of Domestic Grain and / or Rice between PT Pertani (Persero) and PT Sukses Abadi Karya Inti,

and the Establishment of a Special Agribusiness Warehousing Unit at PT Sakti Rice Milling.

30 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi dengan Komisaris Pembahasan Evaluasi Kinerja sampai dengan bulan Desember 2017, Strategi Pencapaian Target pada tahun 2018, dan Saran Masukan

dalam Pencapaian Tahun 2018. 30 January 2018 Board of Directors Meeting with Commissioners Discussion on Performance Evaluation

until December 2017, Strategy for Achieving Targets in 2018, and Suggestions for Input in Achieving 2018.



22 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Alokasi Capex 2018 Bidang Investasi, Tindak Lanjut Kerjasama Pemberdayaan Aset Duren Tiga, Penetapan Projek untuk Karyawan Baru, Penyusunan Materi dan Bahan Presentasi Rapat, Konsinyering Penyusunan dan Revisi

SOP, dan lain-lain. 22 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Capex 2018 Allocation in the Field of Investment, Follow-Up Cooperation in the Empowerment of Duren Tiga Assets, Project Designation for New Employees,

Preparation of Meeting Presentation Materials and Materials, Consignment of Preparation and SOP Revision, and others.

29 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Matrik Evaluasi Kinerja para Kepala Divisi, Konsinyering Penyusunan dan revisi SOP, Pemasangan IRC dan Polisher, Penyusunan RJPP Tahun

2017-2022, dan lain-lain. 29 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Performance Evaluation Matrices for Division

Heads, consignment Arrangement and Revision of SOP, IRC and Polisher Installation, RJPP Preparation for 2017-2022, and others.

29 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Kerjasama Pendayagunaan Sarana Produksi/Aset dan Penyediaan Gabah dan atau Beras Dalam Negeri antara PT Pertani (Persero)

dengan PT Sukses Abadi Karya Inti, dan Pembentukan Unit Pergudangan Agribisnis Khusus di Rice Milling PT Sakti.

29 January 2018 Board of Directors Meeting Discussion on the Utilization of Production Facilities / Assets and Provision of Domestic Grain and / or Rice between PT Pertani (Persero) and PT Sukses Abadi Karya Inti,

and the Establishment of a Special Agribusiness Warehousing Unit at PT Sakti Rice Milling.

30 Januari 2018 Rapat Dewan Direksi dengan Komisaris Pembahasan Evaluasi Kinerja sampai dengan bulan Desember 2017, Strategi Pencapaian Target pada tahun 2018, dan Saran Masukan

dalam Pencapaian Tahun 2018. 30 January 2018 Board of Directors Meeting with Commissioners Discussion on Performance Evaluation

until December 2017, Strategy for Achieving Targets in 2018, and Suggestions for Input in Achieving 2018.

05 Februari 2018 Rapat Direksi dengan BUMN Pembahasan tentang Penugasan Menteri BUMN Sinergi BUMN mendirikan Penggilingan Padi di Tambi, Sliyeg, Indramayu, Rencana

Perum BULOG membutuhkan lahan untuk mendirikan RMP (Rice Milling Plant), Kerjasama dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPS), dan Investasi IRC di 3 lokasi.

05 February 2018 Directors' Meeting with SOEs Discussion on the Assignment of SOE Ministers SOE Synergy established Rice Milling in Tambi, Sliyeg, Indramayu, BULOG Public Corporation Plan requires land to establish RMP (Rice Milling Plant), Cooperation with PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. (TPS), and IRC

Investments in 3 locations.

08 Februari 2018 Rapat Dewam Direksi Pembahasan Matrik Evaluasi Kinerja para Kepala Divisi, Konsinyering Penyusunan dan Revisi SOP, Kerjasama Produk dan Pemasaran Beras

dengan PT TPS atau PT Sakti, Aset Setlemen dengan BULOG, Telkom, dan BNI, Peningkatan Penjualan Beras, dan lain-lain.

08 February 2018 Board of Directors Dewam Meeting Discussion of Performance Evaluation Matrices for Division Heads, SOP Development and Revision Consignment, Rice Product and Marketing Cooperation with

PT TPS or PT Sakti, Asset Settlement with BULOG, Telkom and BNI, Increased Rice Sales, etc.



20 Februari 2018 Rapat Dewan Direksi Penyelesaian Perjanjian Kerjasama dengan PT TPS atau PT SAKTI, Tindaklanjut PKS dengan Kementerian dan BRI tentang Serap Gabah, KSO dengan Perumnas dan Aset Sentlemen dengan BULOG, Evaluasi Unit Pemberasan di Pasar Minggu,

Tindaklanjut Pemasangan IRC dan Dryer di Indramayu dan Garut, Revitalisasi PP/IRC di Haurgeulis, Muncar dan Sidrap, dan lain-lain.

20 February 2018 Board of Directors Meeting Completion of Cooperation Agreement with PT TPS or PT SAKTI, Follow-up of PKS with the Ministry and BRI regarding Grain Absorption, KSO with Perumnas and

Asset of the Parliament with BULOG, Evaluation of Extortion Unit on the Sunday Market, Follow-Up Installation of IRC and Dryer in Indramayu and Garut, Revitalization of PP / IRC in Haurgeulis, Muncar and

Sidrap, and others.

26 Februari 2018 Rapat Dewan Direksi Evaluasi Kinerja bulan Januari dan Februari 2018, SPI Bawang Putih dan Distribusinya, Efisiensi HPP Benih dan Beras, Kerjasama Produksi dan Pemasaran Beras dengan PT SAKTI, Penjualan Beras dan Benih antar Pulau, Bahan Rapat

dengan Kementerian BUMN dan Dekom, dan lain-lain. 26 February 2018 Board of Directors' Performance Evaluation Meeting in January and February 2018, SPI

Garlic and Its Distribution, Seed and Rice HPP Efficiency, Rice Production and Marketing Cooperation with PT SAKTI, Inter-Island Rice and Seed Sales, Meeting Materials with the Ministry of BUMN and Dekom, and

others.

27 Februari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Rencana Pelaksanaan Pengadaan 1 Unit IRC Lokasi Haurgeulis dengan Tim Pengadaan Mesin IRC dan Divisi Perberasan dan Pergudangan.

27 February 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Procurement Implementation of 1 IRC Unit in Haurgeulis Location with IRC Machine Procurement Team and Rice and Warehousing Division.

27 Februari 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Evaluasi Kinerja bulan Januari 2018, Pembahasan Capex PT Pertani (Persero), dan Evaluasi Penggunaan PMN.

27 February 2019 Board of Directors Meeting Discussion of Performance Evaluation in January 2018, Discussion of PT Pertani (Persero) Capex, and Evaluation of the Use of PMN.

27 Februari 2018 Rapat Dewan Direksi dengan komisaris Pembahasan Evaluasi Kinerja sampai dengan bulan Januari tahun 2018, Hasil Pencapaian Kinerja sampai Desember 2018,

Tindaklanjut dari Rencana Kerja Perusahaan pada tahun 2018, Realisasi Investasi Penyertaan Modal Negara (PMN), Saran dan Masukkan untuk Rencana Kerja Perusahaan di tahun 2018.

27 February 2018 Meeting of the Board of Directors with the Commissioners Discussion of Performance Evaluation until January 2018, Results of Achievement to December 2018, Follow-up of the Company's Work Plan in 2018, Realization of the Investment of State Capital Participation (PMN), Suggestions and Input for

the Company's Work Plan in 2018.

27 Februari 2018 Rapat Dewan Direksi tentang Penetapan Daftar Harga Beras Premium Produk “Delman” Distributor Pulau Jawa.

27 February 2018 Board of Directors Meeting on Determination of Price List of Premium Rice for "Delman" Distributor of Java Island.



05 Maret 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Evaluasi Kinerja Operasional per Januari dan Februari 2018, Aset Settlement PT Pertani (Persero), Upaya Menekan HPP Benih dan Beras, Tindak Lanjut Toko Tani Indonesia, Perjanjian Kerjasama Perberasan dengan PT SAKTI, Penyelesaian PMN

Investasi, dan lain-lain. 05 March 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Operational Performance Evaluation per

January and February 2018, Assets Settlement of PT Pertani (Persero), Efforts to Suppress HPP of Seeds and Rice, Follow Up of Indonesian Farmers Stores, Rice Cooperation Agreement with PT SAKTI,

Settlement of Investment PMN, etc.

07 Maret 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Evaluasi Kinerja Keuangan per Januari dan Februari 2018, Evaluasi Kinerja Operasional per Januari dan Februari 2018, Langkah-langkah untuk penyelesaian Permasalahan baik di bidang Operasional Maupun di Bidang Keuangan,

dan lain-lain. 07 March 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Financial Performance Evaluation per January and

February 2018, Operational Performance Evaluation per January and February 2018, Steps for solving Problems both in the Operational and Financial Fields, and others.

12 Maret 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Cost Reduction Program (Efisensi) Aset sentlemen dengan BULOG dan PT WIKA, Monitoring HPP Benih dan Beras, Tindak Lanjut Toko

Tani Indonesia, Pelaksanaan E Katalog Benih, dan lain-lain. 12 March 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Cost Reduction Program (Efficiency) of Assets with

BULOG and PT WIKA, Monitoring HPP of Seeds and Rice, Follow Up of Indonesian Farmers Stores, Implementation of E Catalog of Seeds, and others.

21 Maret 2018 Rapat Dewan Direksi Pembahasan Cost Reduction Program (Efisiensi), Gerakan Stabilisasi Harga Pangan, Aset Settlement, Monitoring HPP Benih dan Beras, Tindak Lanjut

Toko Tani Indonesia, Pelaksanaan E Katalog Benih, dan lain-lain. 21 March 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Cost Reduction Program (Efficiency), Food Price

Stabilization Movement, Asset Settlement, Monitoring HPP of Seeds and Rice, Follow Up of Indonesian Farmers Stores, Implementation of E Catalog of Seeds, and others.

22 Maret 2018 Rapat Dewan Direksi dnegan Komisaris Pembahasan Evaluasi KInerja sampai dengan bulan Februari 2018, Kondisi Piutang Perusahaan serta Langkah-langkah Penyelesaian,

Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Komitmen dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, dan saran dan Masukan untuk Rencana Kerja Perusahaan pada tahun 2018.

March 22, 2018 Board of Directors Meeting with Commissioners Discussion of Performance Evaluation until February 2018, Conditions of the Company's Receivables and Steps for Completion, Formulation of the

Company's Long Term Plan (RJPP) Commitments in the Directors and Board of Commissioners Meeting, and suggestions and Input for the Company's Work Plan in 2018.

04 April 2018 Rapat Direksi Pembahasan Perlakuan Khusus untuk Penjualan Beras Premium

Produk “DELMAN” 04 April 2018 Board of Directors Meeting Special Treatment Discussion for "DELMAN" Premium Rice Product

Sales

04 April 2018 Rapat Direksi Pembahasan Kelengkapan Administrasi Improtasi Bawang Putih, Gerakan Stabilisasi Harga Pangan (GSHP), Aset Settlement, Monitoring HPP Benih dan Beras,

Pelaksanaan E Katalog Benih, dan lain-lain.

04 April 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Garlic Improtation Administration Completeness, Food Price Stabilization Movement (GSHP), Asset Settlement, Monitoring HPP for Seeds and Rice, Implementation of Seed Catalog

E, and others.



16 April 2018 Rapat Direksi Pelaksanaan GSHP dan Sistem Distribusi BPNT, Pengelolaan Paket Lebaran, Pengelolaan Media Sosial, dan Dokumentasi, Pelaksanaan E Katalog Benih, Pemasangan

IRC dan Dryer di Tambi, Indramayu, Cost Reduction Program, dan lain-lain. 16 April 2018 Board of Directors Meeting Implementation of GSHP and BPNT Distribution System, Lebaran

Package Management, Social Media Management, and Documentation, Implementation of Seed E Catalog, Installation of IRC and Dryer in Tambi, Indramayu, Cost Reduction Program, and others.

23 April 2018 Rapat Direksi Pembahasan Pengangkatan Saudara Bayu Nur Cahyo Menjadi

Karyawan Tenaga Ahli di Bagian Teknologi dan Informasi PT Pertani (Persero). 23 April 2018 Board of Directors Meeting Discussion on the Appointment of Mr. Bayu Nur Cahyo Becoming

an Expert Staff in the Technology and Information Section of PT Pertani (Persero).

23 April 2018 Rapat Direksi Pembahasan Evaluasi sampai dengan Maret 2018, Pengangkatan Karyawan Rekrutmen dan Alih Status, Operasional GSHP, Paket Lebaran, Penjualan Benih dan

Beras, Pelaksanaan Kontrak LKPP (E Katalog Benih), Importasi Bawang Putih Konsumsi Tahap II, Cost Reduction Program, dan lain-lain.

23 April 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Evaluation to March 2018, Appointment of Recruitment Employees and Status Specialists, GSHP Operations, Lebaran Packages, Seed and Rice Sales,

Implementation of LKPP (E Seed Catalog) Collaboration, Phase II Consumption of Garlic Consumption, Cost Reduction Program, and others.

25 April 2018 Rapat Direksi Pembahasan Evaluasi Kinerja Perusahaan sampai dengan Triwulan I

2018, Action Plan Triwulan II 2018, Perkembangan CRP, Perkembangan Penanganan Piutang, dan lain-lain.

25 April 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Corporate Performance Evaluation up to Quarter I 2018, 2018 Quarter II Action Plan, CRP Development, Receivables Handling Development, and others.

25 April 2018 Rapat Direksi Pembahasan Penanganan Perkara Perdata Aset Rumah Dinas PT Pertani (Persero) Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan Biaya Penanganan Perkara oleh

Corporate Lawyer PT Pertani (Persero). 25 April 2018 Board of Directors Meeting Discussion on the Management of Civil Cases in the

House of PT Pertani (Persero) Karawang District Court, Determination of Case Handling Costs by PT Pertani (Persero) Corporate Lawyer.

02 Mei 2018 Rapat Direksi Membahas Penyampaian Informasi Sampai ke Tingkat Daerah, Asset

Seplemen, Operasi GSHP, Penjualan Benih dan Beras, Pelaksanaan Kontrak LKPP ( E Katalog Benih), Importasi Bawang Putih Konsumsi tahap II, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, dan lain-lain.

02 May 2018 Board of Directors Meeting Discusses Submission of Information to the Regional Level, Parliamentary Assets, GSHP Operations, Seed and Rice Sales, Implementation of LKPP Contracts (E Seed

Catalog), Consumption of Garlic Consumption stage II, Follow-up to BPK Examination Results, etc. .

07-09 Mei 2018 Rapat Direksi Tentang Evaluasi Kinerja sampai dengan April 2018, Prognosa sampai dengan Juni 2018, Operasional GSHP, Penjualan Benih dan Beras, Pelaksanaan Kontrak

LKPP (E Katalog Benih), Importasi Bawang Putih Konsumsi tahap II, Cost Reduction Program, dan lain-lain.

07-09 May 2018 Board of Directors Meeting on Performance Evaluation until April 2018, Prognosis until June 2018, GSHP Operations, Seed and Rice Sales, LKPP (Seed Catalog) Contract Implementation,

Consumption of Garlic Consumption Phase II, Cost Reduction Program, etc.



14 Mei 2018 Rapat Direksi dengan Kementerian BUMN Pembahasan Pelaksanaan RUPS, Fokus

Utama Perbaikan SDM, Keuangan, dan Operasional, Aset Settlement, Monitoring GSHP, Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM, dan lain-lain.

14 May 2018 Directors' Meeting with the Ministry of SOEs Discussion on GMS Implementation, Main Focus on Improving HR, Finance and Operations, Asset Settlement, GSHP Monitoring, Human Resource

Development, and others.

15 Mei 2018 Rapat Direksi dengan Komisaris Pembahasan Prognosa PT Pertani (Persero) sampai dengan Juli 2018, Importasi Bawang Putih, Diskusi Mengenai Tunjangan Hari Raya, dan Saran dan

Masukan untuk Bisnis Perusahaan tahun 2018. 15 May 2018 Board of Directors' Meeting with Commissioner Discussion of PT Pertani (Persero) Prognosis until July 2018, Garlic Importation, Discussion on Holiday Allowances, and Suggestions and Feedback for

Corporate Business in 2018.

25 Juni 2018 Rapat Direksi Pembahasan Menyelesaikan Permasalahan Hukum di Bareskrim dan Polda Jabar, Kelengkapan Dokumen Operasional dan Dokumen Administrasi, Kepatuhan pada SOP, Petunjuk Teknis untuk Pelaksanaan E Katalog, Pelaksanaan Importir Bawang Putih,

dan lain-lain. 25 June 2018 Directors Meeting Discussion on Resolving Legal Issues in Criminal Investigation and West Java Regional Police, Completeness of Operational Documents and Administrative Documents, Compliance with SOP, Technical Guidelines for E Catalog Implementation, Implementation of Garlic Importers, and others.

02 Juli 2018 Rapat Direksi Pembahasan Evaluasi Kinerja Operasional PT Pertani (Persero),

Penggunaan Modal Kerja ke Daerah-daerah, Penyelesaian Piutang Perusahaan, Manajemen Persediaan Perusahaan, Kepatuhan Terhadap SOP dan Peraturan yang Berlaku, dan lain-lain. 02 July 2018 Board of Directors Meeting Discussion of PT Pertani (Persero) Operational Performance

Evaluation, Use of Working Capital to Regions, Corporate Receivables Settlement, Company Inventory Management, Compliance with SOPs and Applicable Regulations, and others.

05 Juli 2018 Rapat Direksi tentang Pertanggungjawaban Dropping Modal Kerja, Evaluasi Kinerja Operasional PT Pertani (Persero), Evaluasi Hasil Penjualan PT Pertani (Persero),

Penyelesaian Piutang Perusahaan, Kepatuhan Terhadap SOP dan Peraturan yang Berlaku, dan lain-lain.

05 July 2018 Board of Directors Meeting regarding Dropping Working Capital Accountability, PT Pertani (Persero) Operational Performance Evaluation, PT Pertani (Persero) Sales Result Evaluation, Corporate

Receivables Settlement, Compliance with SOPs and Applicable Regulations, and others.

16 Juli 2018 Rapat Direksi tentang Evaluasi Tindak Lanjut Penggunaan Modal Kerja Operasional, Pengadaan IRC untuk UPP Haurgeulis dan Sidrap, Penyertaan Modal PT Pertani dengan MBM, Pelaporan Penggunaan TMN untuk RDP dengan Komisi VI DPR RI, Aset Settlement dengan PT

Wika, Perumnas, dan BRI, dan lain-lain. 16 July 2018 Board of Directors Meeting on Evaluation of Follow-Up on the Use of Operational Working Capital, IRC Procurement for UPP Haurgeulis and Sidrap, PT Pertani's Capital Participation with MBM,

Reporting on the Use of TMN for RDP with Commission VI of the Indonesian Parliament, Assets Settlement with PT Wika, Perumnas, and BRI , and others.

20 Juli 2018 Rapat Direksi Pembahasan Hasil Evaluasi Menunjukkan Mitra Kerjasama Pendayagunaan Aset PT Pertani (Persero) di Duren Tiga dengan Perum Perumnas.

20 July 2018 Directors Meeting Discussion of Evaluation Results Shows Partnership Collaboration Partners of PT Pertani (Persero) Assets in Duren Tiga with Perum Perumnas.



24 Juli 2018 Rapat Direksi dengan Komisaris tentang Pembahasan Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan Semester I 2018, Pemaparan Posisi Dana TMN dan Realisasi Investasi PMN serta

Pemanfaatannya, dan lain-lain. 24 July 2018 Board of Directors' Meeting with Commissioners regarding Discussion of Performance of PT

Pertani (Persero) until Semester I 2018, Presentation of TMN Fund Position and PMN Investment Realization and Utilization, etc.

01 Agustus 2018 Rapat Direksi Pembahasan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Instalasi Integrated Rice Center (IRC).

01 August 2018 Board of Directors Meeting Discussion of Self Estimated Price Procurement of Integrated Rice Center (IRC) Installation.

03 Agustus 2018 Rapat Direksi Pembahasan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan E Katalog, Pencapaian Target Perbenihan dan Perberasan, Penyelesaian Program Aset Settlement dengan

Perumnas, Penyelesaian Program Kerja Pengamanan Aset, Persiapan Pelaksanaan Importasi Bawang Putih Tahap II , dan lain-lain.

03 August 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Technical Guidelines for E Catalog Implementation, Achievement of Seed and Rice Target, Completion of Asset Settlement Program with

Perumnas, Completion of Asset Security Work Program, Preparation for Implementation of Phase II Garlic Importation, and others.

08 Agustus 2018 Rapat Direksi Pembahasan Evaluasi atas Laporan Manajemen Perusahaan PT Pertani (Persero) Semester 1 tahun 2018 dan langkah-langkah pencapaian target RKAP 2018. 08 August 2018 Board of Directors Discussion of Evaluation of the Management Report of PT Pertani

(Persero) Semester 1 of 2018 and steps to achieve the 2018 RKAP target.

13 Agustus 2018 Rapat Direksi Pembahasan tentang Review Prognosa sampai dengan 31 Desember 2018 serta Hasil Keputusan Rapat Sebelumnya, Perkembangan Investasi Budidaya

Teknologi dan Informasi, Penyelesaian Program Kerja Pengamanan Aset, Persiapan Pelaksanaan Importasi Bawang Putih tahap II, Penyelesaian Piutang 2018, dan lain-lain.

13 August 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Prognosis Review up to December 31, 2018 and Results of Previous Meeting Decisions, Development of Investment in Cultivation of Technology and

Information, Completion of the Asset Safeguard Work Program, Preparation for the Implementation of Garlic Importation Phase II, Settlement of 2018 Receivables, and others.

20 Agustus 2018 Rapat Direksi tentang Review Kinerja Perberasan dan Rencana Semester II tahun

2018, Evaluasi dari tindak lanjut Kerjasama Dengan PT SAKTI, Evaluasi SDM dan Rencana Perampingan Struktur Organisasi, Perkembangan Aset Settlement oleh Tim Optimalisasi Aset,

Pembentukkan Tim Penyelesaian Piutang, dan lain-lain. 20 August 2018 Board of Directors Meeting on Review of Rice Performance and Semester II Plan for 2018, Evaluation of the follow-up of Cooperation with PT SAKTI, Evaluation of HR and Organizational Streamline Planning, Organizational Asset Settlement Development by the Asset Optimization Team, Formation of the

Receivables Settlement Team, etc.

29 Agustus 2018 Rapat Direksi dengan Komisaris Membahas Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan Juli 2018, Pemaparan Rencana Kerjasama Pemberdayaan Aset dengan Perumnas, dan

Lain-lain. 29 August 2018 Meeting of the Board of Directors with the Commissioners Discusses the Performance of PT

Pertani (Persero) until July 2018, Presentation of the Asset Empowerment Collaboration Plan with Perumnas, and others.

124



03 September 2018 Rapat Direksi tentang Temuan BPK atas Kinerja Perusahaan, Kepatuhan dalam Melaksanakan SOP, Kerjasama Pemberdayaan Aset Duren Tiga dengan Perumnas, Rencana

Importasi Bawang Putih di Semester II tahun 2018, Pengelolaan ERP, dan lain-lain. 03 September 2018 Board of Directors' Meeting on BPK's Findings on Company Performance, Compliance in

Implementing SOPs, Cooperation in the Empowerment of Duren Tiga Assets with Perumnas, Garlic Importation Plan in Semester II 2018, ERP Management, and others.

10 September 2018 Rapat Direksi tentang Progres Rencana Penerbitan RIPH Importasi Bawang Putih, Tindak Lanjut dari Manajemen Pertanaman Bawang Putih, Penetapan Harga Kesepakatan Minimal Manajemen Pertanaman Bawang Putih, Rencana Importasi Bawang Putih di Semester II

tahun 2018 dan lain-lain. 10 September 2018 Board of Directors Meeting on Progress of RIPH Garlic Importation RIPH Issuance Plan,

Follow Up of Garlic Planting Management, Establishment of Minimum Garlic Plant Management Agreement Price, Garlic Importation Plan in Semester II of 2018 and others.

17 September 2018 Rapat Direksi tentang Pemberdayaan Aset PT Pertani (Persero), Rencana Investasi Mesin-Mesin Produksi Perbenihan, Rencana Investasi Dibidang Perberasan dan

Pergudangan, Rencana Kerjasama Pertanaman Bawang Putih, dan lain-lain. 17 September 2018 Directors' Meeting on Empowerment of PT Pertani (Persero) Assets, Investment Plan for Seed Production Machinery, Investment Plan for Rice and Warehousing, Garlic Planting Cooperation Plan,

and others.

17 September 2018 Rapat Direksi tentang Penetapan Pemenang Atas Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Unit Integrated Rice Center (IRC) PT Pertani (Persero) tahun 2018.

17 September 2018 Directors' Meeting on Determination of Winners for the Work of Procurement and Installation of PT Pertani (Persero) Integrated Rice Center (IRC) Unit in 2018.

23 Oktober 2018 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi membahas tentang Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan September 2018, Penjelasan tentang Cash Flow PT

Pertani (Persero), Rencana Kerjasama PT Pertani (Persero) dengan Perumnas untuk Asset di Duren Tiga, Perkembangan Kerjasama PT Pertani (Persero) dengan PT Sakti dan PT CMN dan

lain-lain. 23 October 2018 A meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors discussed the Performance of PT Pertani (Persero) until September 2018, Explanation of PT Pertani (Persero) Cash

Flow, PT Pertani (Persero) Collaboration Plan with the National Housing for Assets in Duren Tiga, Development of PT Cooperation Pertani (Persero) with PT Sakti and PT CMN and others.

25 Oktober 2018 Rapat Direksi tentang Tindak Lanjut dari Diskusi dengan Para Kepala Divisi Operasional, Rencana Pelaksanaan Impor Bawang Putih Tahap II, Tindak Lanjut Penagihan

Piutang dan Persediaan Perusahaan, Langkah-langkah Pemberdayaan Asset PT Pertani (Persero) dan lain-lain.

25 October 2018 Board of Directors Meeting on the Follow-Up of Discussions with Heads of Operational Divisions, Phase II Garlic Import Implementation Plan, Follow Up on Corporate Receivables and Inventory

Collection, PT Pertani (Persero) Asset Empowerment Measures and others.

125



5 November 2018 Rapat Direksi PT Pertani (Persero) membahas tentang Tindak Lanjut dari Laporan Piutang, Rencana Pelaksanaan Impor Bawang Putih tahap II, Tindak Lanjut Penagihan

Piutang dan Persediaan Perusahaan, Langkah-langkah Pemberdayaan Asset PT Pertani (Persero) dan lain-lain.

5 November 2018 The Board of Directors Meeting of PT Pertani (Persero) discusses the Follow-Up of the Accounts Receivable Report, the Phase II Garlic Import Implementation Plan, the Follow Up of Corporate

Receivables and Inventory Collection, PT Pertani (Persero) Asset Empowerment Measures and others.

26 November 2018 Rapat Direksi Pembahasan Penyusunan Bahan RKAP 2019, Langkah Korporasi untuk Fokus untuk Bisnis Operasional PT Pertani (Persero), Rencana Pengembangan Infrastruktur

untuk Sales Marketing, Tindak lanjut dari Rencana Kerjasama Penanaman PT Pertani (Persero) dan lain-lain.

26 November 2018 Board of Directors Meeting Discussion on Preparation of 2019 RKAP Material, Corporate Steps to Focus on PT Pertani (Persero) Operational Business, Infrastructure Development Plan for Sales

Marketing, Follow up of PT Pertani (Persero) 's Planting Cooperation plans and others.

03 Desember 2018 Rapat Direksi PT Pertani (Persero) Membahas tentang Pengembangan SDM Dibidang Pemasaran, Langkah Korporasi untuk Fokus untuk Bisnis Operasional PT Pertani

(Persero), Rencana Pengembangan Infrastruktur untuk Sales Marketing, Tindaklanjut dari Rencana Kerjasama Penanaman PT Pertani (Persero) dan lain-lain.

03 December 2018 Directors Meeting of PT Pertani (Persero) Discusses HR Development in Marketing, Corporate Steps to Focus on PT Pertani (Persero) Operational Businesses, Infrastructure Development Plans

for Sales Marketign, Follow-up of PT Pertani (Persero) Planting Cooperation Plans and others.

04 Desember 2018 Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi Pembahasan Kinerja PT Pertani (Persero) sampai dengan bulan Oktober tahun 2018, Pembahasan Prognosa tahun 2018,

Pembahasan RKAP PT Pertani (Persero) tahun 2019 dan lain-lain. 04 December 2018 Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors Discussion on

Performance of PT Pertani (Persero) until October 2018, Discussion on Prognosis in 2018, Discussion on RKAP of PT Pertani (Persero) in 2019 and others.

12 Desember 2018 Rapat Direksi Membahas tentang Rencana Penerapan Key Performance Indicator (KPI) untuk Wilayah/Cabang/Unit, Rencana Penerapan Key Performance Indicator (KPI) per Individu karyawan, Rencana Perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2019, Rencana

Perekrutan Petugas Pengendali Mutu dan Lain-lain. 12 December 2018 Board of Directors Meeting Discusses the Plan for Implementing Key Performance

Indicators (KPI) for Regions / Branches / Units, Plans for Implementing Key Performance Indicators (KPI) per Individual employee, 2019 Human Resources Recruitment Plan, Plans for Recruitment of Quality Control

Officers and others.

27 Desember 2018 Rapat Direksi Membahas tentang Tindaklanjut Penanganan Persediaan Bermasalah, Laporan dari Divisi Audit Internal Mengenai Hasil Pemeriksaan Benih Bawang Putih,

Langkah-langkah Audit Khusus Terkait dengan Persediaan dan Lain-lain. 27 December 2018 Board of Directors Meeting Discusses the Follow-Up of Troubled Inventory Handling,

Reports from the Internal Audit Division Regarding the Results of Garlic Seed Inspection, Special Audit Measures Regarding Inventories and Others.

28 Desember 2018 Rapat Direksi Membahas tentang Penetapan Langkah-langkah Penanganan Stok GKG eks UPPK Sragen, Penetapan Kesepakatan Harga Penawaran oleh PT Daya Tani Sembada

dalam Langkah-langkah Penanganan Stok GKG eks UPPK Sragen. 28 December 2018 Board of Directors Meeting Discusses Determination of Steps for Handling Stock of GKG ex UPPK Sragen, Determination of Offer Price Agreements by PT Daya Tani Sembada in Steps for Handling

Stock of ex MPD ex UPPK Sragen.

126



LAPORAN INFORMATION TEHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY REPORT

B. Working Visit Meetings

05 Februari 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas tenteng Koordinasi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan lain-lain.

February 5, 2018 Meeting with Commission IV of the Indonesian Parliament Discusses the Coordination of Work Visits of Commission IV of the Republic of Indonesia House of Representatives in the Recess of Trial

Period III Session Year 2017-2018 and others.

14 Maret 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018,

Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting.

14 March 2018 Meeting with Commission IV of the Indonesian House of Representatives Discusses Evaluation of 2017 Budget Implementation, 2018 Budget Implementation Plan, 2018 APBNP Proposed Plan,

Findings of Recess Kunker Results for Session Period II and III Session Year 2017-2018, and Discussion of Important Issues.

16-22 April 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas tentang Pendampingan Kunjungan Luar Negeri Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dalam bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan,

Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bulog ke Negara Papua Nugini. 16-22 April 2018 Meeting with Commission IV of the Indonesian Parliament Discusses Assistance for Foreign

Visits in the Implementation of Supervision Functions in the fields of Agriculture, Maritime Affairs and Fisheries, Environment and Forestry and Bulog to the State of Papua Nugini.

30 Juli 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas tentang Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR RI.

30 July 2018 Meeting with the House of Representatives Commission IV Discusses the Working Visit of the House of Representatives Commission IV Team.

01-03 Agustus 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas tentang Kunjungan Kerja Tim Komisi IV DPR RI

01-03 Agustus 2018 Meeting with the House of Representatives Commision IV Discusses the Working Visit of the House of Representatives Commission IV Team.

28 Agustus 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas tentang Progress Realisaasi Penggunan dan PMN pada BUMN dalam APBN TA 2015 dan APBN TA 2016.

28 August 2018 Meeting with Commission IV of the Indonesian Parliament Discusses the Progress of the Realization of Utilization and PMN to SOEs in the 2015 TA Budget and the 2016 TA Budget.

24 Oktober 2018 Rapat dengan Komisi IV DPR RI Membahas Koordinasi Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 dan lain-lain.

24 October 2018 Meeting with the House of Representatives Commission IV Discusses Coordination of Work Visits of Commission IV of the House of Representatives during the Recess of Session Period I, Session Year 2018-2019 and

others.

B. Meeting Kunjungan Kerja




Tatang Setiawan, Kepala Sekretaris Perusahaan, lahir pada 25 April 1965 di Sumedang. Pendidikan terakhir Program S2 pada Universitas Padjadjaran, Bandung, dan sebelumnya berkarir di PT Pertani (Persero). Diangkat sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2016. Tatang Setiawan, Head of Corporate Secretary, born in Sumedang on April 25. Last education of Magister Program at University of Padjadjaran, Bandung, formerly a career in PT Pertani (Persero). Appointed as Head of Corporate Secretary since 2016.


LAPORAN INFORMATION TEHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGY REPORT

1 6

Pengelolaan SDM dalam suatu perusahaan ditujukan untuk menciptakan sinergi antara perusahaan dan pegawai, sehingga terjadi suatu hubungan yang konstruktif dan saling

menguntungkan satu sama lain.

HR Management devoted to creating synergy between the company and employees, resulting in a relationship in a constructive and mutually beneficial to each other.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan. Peranan SDM telah berkembang seiring kemajuan zaman, SDM di suatu perusahaan tidak lagi diposisikan sebagai faktor produksi melainkan aset perusahaan yang harus terus dikelola dan dikembangkan.

Pengelolaan SDM dalam suatu perusahaan ditujukan untuk menciptakan sinergi antara perusahaan dan pegawai, sehingga terjadi suatu hubungan timbal balik yang bersifat saling menguntungkan. Di satu sisi perusahaan membutuhkan tenaga dan segala kompetensi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan, sedangkan di sisi lain pegawai membutuhkan manfaat yang diberikan perusahaan untuk pengembangan kompetensi dan kepuasan kerja.

Keberhasilan pengelolaan SDM ditunjukkan dengan dipenuhinya tiap kepentingan dari kedua pihak tersebut, sehingga setiap pihak merasakan adanya suatu manfaat atas hubungan yang terjadi.

Terkait dengan pengelolaan SDM, perseroan telah mengembangkan dan melaksanakan beberapa strategi, di antaranya:

1. Melakukan rekomposisi dan pemetaan SDM untuk mewujudkan struktur atau kompisisi SDM yang ideal.

Human resources (HR) is one of the determinants of the success of the company in achieving its goals. The role of HR has developed along with the progress of the times, HR in a company is no longer positioned as a factor of production but rather a company asset that must be continuously managed and developed.

Management of HR in a company is intended to create synergies between companies and employees, so that there is a mutual relationship that is mutually beneficial. On the one hand the company requires employees and all competencies of employees to achieve company goals, while on the other hand employees need benefits provided by the company for the development of competence and job satisfaction.

The success of HR management is indicated by the fulfillment of each of the interests of both parties, so that each party feels a benefit to the relationship that occurs.

Regarding HR management, the company has developed and implemented several strategies, including:

1. Perform recomposition and mapping of

HR to realize the ideal HR structure or composition.

Laporan Sumber Daya Manusia Human Resources Report


2. Mendorong perubahan mindset karyawan yang diorientasikan pada kultur bersaing.

3. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan.

4. Penyempurnaan struktur organisasi, termasuk di dalamnya peran dan fungsi serta tanggungjawab dari masing-masing posisi di dalam organisasi.

Posisi karyawan PT Pertani (Persero) periode 31 Desember 2018 berjumlah 799 orang, mengalami penurunan sebanyak 19 orang dibanding periode 31 Desember 2017 yang berjumlah 818 orang. Penambahan terjadi karena pensiun (70 orang), berhenti dengan hormat/tidak hormat (14 orang), meninggal dunia (5 orang), dan penerimaan karyawan baru (56 orang). Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi karyawan perseroan terdiri dari 2,75% pasca sarjana, 38,17% sarjana, 15,27% sarjana muda, 39,55% SLTA, 2,75% SLTP dan 1,50% SD. Sementara dari sisi usia, komposisi karyawan perusahaan adalah 22,78% hingga usia 30 tahun, lebih dari 30 tahun hingga 40 tahun sebesar 24,78%, lebih dari 40 tahun hingga 50 tahun sebanyak 20,53%, dan di atas 50 tahun 31,91%. Di tahun 2018, perseroan telah menyelenggara peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan melalui pemberian pelatihan/kursus/ workshop/seminar sebanyak 10.352 jam/orang, meningkat dibanding tahun 2017 sebanyak 10.048 jam/orang. Pelatihan diberikan dalam bidang SDM, manajerial, pengembangan dan keuangan. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan secara internal dan eksternal.

2. Encouraging changes in employee mindset that are oriented towards competitive cultures.

3. Develop competency-based education and training according to company needs.

4. Improvement of organizational structure, including the roles and functions and responsibilities of each position in the organization.

The position of PT Pertani (Persero) employees for December 31, 2018 amounted to 799 people, an increase of 19 people compared to the period of December 31, 2017, which amounted to 818 people. Additions occurred due to retirement (70 people), stopping with respect / disrespect (14 people), passing away (5 people), and receiving new employees (56 people). Based on the level of education, the composition of the company's employees consisted of 2,75% post-graduate, 38,17% undergraduate, 15,27% baccalaureate, 39,55% high school, 2,75% junior high school and 1.50% elementary school. While in terms of age, the composition of company employees is 22,78% to 30 years of age, more than 30 years to 40 years at 24,78%, more than 40 years to 50 years 20,53%, and above 50 years 31,91%..

In 2018, the company held an increase in the capabilities and knowledge of employees through the provision of training / courses / workshops / seminars as many as 10.352 hours, increasing compared to 2017 as many as 10.048 people. Training is provided in the HR, managerial, development and financial fields. The training activities are carried out internally and externally.

Laporan Sumber Daya Manusia Human Resources Report


Pemikiran bahwa “IT as a Cost Center” harus diubah menjadi “IT as Business Enabler” sehingga investasi di infrastruktur IT akan meningkatkan daya saing bisnis dan keberhasilan dalam usaha.”

“Minset of “IT as a Cost Center” must be changed to “IT as a Business Enabler” so that investment in IT

infrastructure will increase business competitiveness and business success.”

Pertumbuhan tidak serta merta terjadi karena faktor kebetulan. Kejelasan visi , kebebasan berkreativitas, semangat, inovasi, serta tata kelola pelaksanaan proyek digitalisasi yang mumpuni adalah faktor-faktor yang memastikan terciptanya pertumbuhan berbasis digital.

Roadmap perusahaan adalah dengan merevitalisasi ERP dan menjadikan TI sebagai backbone operasional perusahaan dengan melakukan transformasi digital.

Kegiatan tahun 2018 adalah : 1) melakukan asesmen risiko dengan memotret kondisi dari hardware, software, dan tata kelola. 2) melakukan mitigasi risiko yang bersifat quick win yaitu implementasi email perusahaan, antivirus, dan peremajaan perangkat jaringan seperti Wifi dan Core Switch.

Growth does not just happen coincidentally. Clear vision, the freedom to be creative, the spirit of innovation, and strong governance around our digitisation project execution are the catalysts that ensure the creation of digitally-driven growth.

Company’s roadmap is to revitalize ERP and make IT as operational backbone by carrying out digital transformation.

Activities in 2018 are : 1) Risk management assessment by observing hardware, software, and governance. 2) mitigating risks that are quick win like implementation of corporate email, anticirus, and replacement of network decices such as Wifi and Core Switches.

Teknologi Informasi Information Technology


PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018

Daftar isi

Halaman Surat Pernyataan Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1-2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lain Konsolidasian 3 Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian 6

Informasi tambahan laporan keuangan tersendiri induk perusahaan Laporan keuangan

Laporan Posisi Keuangan 77-78 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lain 79 Laporan Perubahan Ekuitas 80 Laporan Arus Kas 81 Catatan Atas Laporan Keuangan 82

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Piutang lain-lain

Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp 10.342.625.510 pada tahun 2018 dan Rp 9.658.788.117 pada tahun 2017)

Persediaan (Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan sebesar Rp 27.128.345.410 pada tahun 2018 dan Rp 26.883.431.350 pada tahun 2017)

6 48.649.447.747 45.406.448.219

2h,7 215.993.635.399 177.625.701.097

Pajak dibayar dimuka 2p,29a 100.981.044.146 35.498.164.563 Aset lancar lainnya 2g,2i,8 21.324.325.943 22.728.894.815 Jumlah Aset Lancar 864.330.175.741 1.161.990.959.812 ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan Aset tetap

2p,29d 77.501.715.592 43.593.552.033

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan

sebesar Rp 164.363.958.039 pada tahun 2018

dan Rp 142.053.466.453 pada tahun 2017) 2k,9 183.526.916.793 167.229.569.211 Beban tangguhan 10 17.512.097.189 17.889.567.646 Jaminan yang diberikan 2j,11 383.749.254 427.840.504 Properti investasi-bersih 2l,12 18.231.579.392 18.975.700.587 Aset lain-lain 13 71.100.983.345 25.897.838.376 Jumlah Aset Tidak Lancar 368.257.041.564 274.014.068.356 JUMLAH ASET 1.232.587.217.305 1.436.005.028.168

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

1

Catatan 2018 2017

ASET

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 2d,2e,4 332.226.431.039 778.643.463.044 Piutang usaha

(Setelah dikurangi cadangan kerugian

penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp

112.416.138.980 pada tahun 2018 dan Rp

108.969.087.160 pada tahun 2017) Pihak ketiga 2d,2f,5 123.777.726.569 83.852.593.200 Pihak berelasi 2c,5 21.377.564.899 18.235.694.873

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Catatan 2018 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 14 70.522.323.185 99.199.861.959 Utang pajak 2q,29b 24.635.209.224 17.358.519.987 Utang bank jangka pendek 15 106.469.972.932 138.271.195.316 Biaya yang masih harus dibayar 16 12.778.750.520 16.465.466.605 Pendapatan diterima dimuka 17 12.620.287.572 11.205.673.777 Utang jangka panjang jatuh tempo kurang

dari setahun

Bank 15 40.000.000.000 40.000.000.000 Utang kepada Pemerintah 18 10.098.058.833 9.395.603.483

Utang lancar lainnya 19 39.460.556.851 51.674.248.538 Jaminan 200.000.000 - Jumlah liabilitas jangka pendek 316.785.159.117 383.570.569.664

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang setelah dikurangi

jatuh tempo kurang dari setahun


Liabilitas imbalan kerja 2o,28 9.023.840.124 8.294.987.746 Jumlah liabilitas jangka panjang 589.373.060.239 644.626.309.085

Total liabilitas 906.158.219.356 1.028.196.878.750

EKUITAS

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik

entitas induk:

Modal dasar 4.000.000 saham dengan nilai

nominal Rp. 1.000.000 per saham

Modal ditempatkan dan disetor penuh

sebesar 1.021.315 saham 20 1.021.315.000.000 1.021.315.000.000 Cadangan modal 21 2.499.311.316 2.499.311.316 Tambahan modal disetor dari Pemerintah 22 37.222.281.399 37.222.281.399 Saldo laba yang dicadangkan 23 2.794.200.127 2.794.200.127 Komponen ekuitas lain 28 21.971.285.456 20.277.166.374 Defisit (759.427.411.209) (676.352.699.751)

Jumlah 326.374.667.089 407.755.259.466 Kepentingan non pengendali 54.330.860 52.889.953 Jumlah ekuitas 326.428.997.949 407.808.149.418 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1.232.587.217.305 1.436.005.028.168

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

2


LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018


PT. PERTANI (PERSERO) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2018 2017

PENDAPATAN 2r,24

1.772.937.699.793

1.742.011.111.370

BEBAN POKOK PENDAPATAN 2r,25

1.667.172.341.791

1.569.645.185.586

LABA KOTOR

105.765.358.002

172.365.925.784

BEBAN USAHA 2r,26

Penjualan 16.693.258.757 13.200.612.610

Administrasi dan umum 173.900.750.588 150.938.675.294

Jumlah 190.594.009.345 164.139.287.905

LABA (RUGI) USAHA

(84.828.651.343)

8.226.637.879

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN 27 Pendapatan lain-lain

15.945.554.568

50.202.927.261

Beban lain-lain (48.036.407.125) (38.103.973.140)

PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH (32.090.852.556) 12.098.954.121

LABA SEBELUM PAJAK (116.919.503.899) 20.325.592.000

BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 2p,29c

Pajak kini - final (60.420.490) (47.313.755)

Pajak tangguhan 33.908.163.559 5.241.324.297 33.847.743.068 5.194.010.541

LABA (RUGI) BERSIH (83.071.760.831)

25.519.602.541

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 28 1.694.119.081 (1.918.140.564)

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (81.377.641.750) 23.601.461.977

Jumlah Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan

kepada :

Pemilik entitas induk (83.074.711.458) 25.518.092.821

Kepentingan non pengendali 2.950.628 1.509.720

Jumlah (83.071.760.831) 25.519.602.541 Jumlah Laba (rugi) komprehensif bersih yang dapat

diatribusikan kepada :

Pemilik entitas induk (81.380.592.377) 23.599.952.257

Kepentingan non pengendali 2.950.628 1.509.720

Jumlah (81.377.641.750) 23.601.461.977


3


Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

Saldo laba

Cadangan modal

Tambahan modal

disetor dari Belum dicadangkan

Dicadangkan Komponen ekuitas

Kepentingan non

Catatan Modal saham Pemerintah lain Defisit Jumlah pengendali Jumlah ekuitas Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo 31 Desember 2016 521.315.000.000 2.499.311.316 537.222.281.399 2.794.200.127 22.195.306.938 (569.931.933.827) 516.094.165.954 51.580.233 516.145.746.187

Tambahan modal disetor

Koreksi laba ditahan (defisit)

Penyesuaian atas saldo laba dan kepentingan non pengendali

Laba (rugi) komprehensif lainnya

Laba bersih tahun berjalan

Saldo 31 Desember 2017 1.021.315.000.000 2.499.311.316 37.222.281.399 2.794.200.127 20.277.166.374 (676.352.699.751) 407.755.259.466 52.889.953 407.808.149.418

Penyesuaian atas saldo laba dan kepentingan non pengendali - - - - - - - (1.509.720) (1.509.720)

Laba (rugi) komprehensif

Saldo 31 Desember 2018 1.021.315.000.000 2.499.311.316 37.222.281.399 2.794.200.127 21.971.285.455 (759.427.411.209) 326.374.667.089 54.330.860 326.428.997.948


4

20 500.000.000.000 - (500.000.000.000) - - - - - -

35 - - - - - (131.938.858.745) (131.938.858.745) - (131.938.858.745)

- - - - - - - (200.000) (200.000)

28 - - - - (1.918.140.564) - (1.918.140.564) - (1.918.140.564) - - - - - 25.518.092.821 25.518.092.821 1.509.720 25.519.602.540

lainnya 28 - - - - 1.694.119.081 - 1.694.119.081 - 1.694.119.081

Rugi bersih tahun berjalan - - - - - (83.074.711.458) (83.074.711.458) 2.950.627 (83.071.760.831)

PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN


PT PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


5

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

2018

2017

Penerimaan dari pelanggan 1.731.285.310.195 1.711.602.378.894 Pembayaran kepada pemasok (1.733.063.512.217) (1.516.287.786.939) Pembayaran kepada operasional (149.718.153.146) (139.851.378.083) Pembayaran bunga (41.519.868.628) (36.618.402.793) Penerimaan (pembayaran) lainnya (80.767.349.559) (24.493.323.440) Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas operasi (273.783.573.356) (5.648.512.361) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap

(38.742.952.169)

(9.850.191.196)

Penjualan aset tetap - 28.975.000.000 Perolehan aset lain-lain (45.669.687.501) (13.700.572.172) Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi (84.412.639.670) 5.424.236.632

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Pembayaran pinjaman bank (77.685.265.124) (75.529.897.759) Pembayaran utang ke Pemerintah (10.535.553.855) (12.564.415.334)

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (88.220.818.979) (88.094.313.093)

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih (446.417.032.005) (88.318.588.822) Kas dan setara kas awal tahun 778.461.463.044 866.780.051.865

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 332.044.431.039 778.461.463.044 Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:

Kas 441.420.949 769.875.366 Bank 294.265.010.089 627.853.587.678 Deposito 37.520.000.000 150.020.000.000

Jumlah 332.226.431.039 778.643.463.044

PT. PERTANI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018


1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Pertani (Persero) (“Perseroan”) merupakan kelanjutan dari Badan Perseroan Produksi Bahan Makanan dan Pembukuan Tanah (BMPT) yang didirikan sejak tahun 1959 berdasarkan Undang – undang Darurat No. 1 tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 19 tahun 1960, BMPT berubah menjadi Badan Pimpinan Umum Perseroan Pertanian Negara disingkat menjadi BPU Pertani.

Selanjutnya BPU Pertani berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1963 tanggal 1 Januari 1963 berubah menjadi Perusahaan Pertanian Negara disingkat “PN Pertani”. Dalam perkembangannya Perusahaan Pertanian Negara berubah menjadi Perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1973 dan akta Notaris Kartini Mulyadi, SH No. 46 tanggal 11 Januari 1974, akta Perseroan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan Akta Perubahan yang dibuat Notaris Imas Fatimah, SH No. 45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT Pertani (Persero).

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir dengan akta Notaris Dessi, S.H, M.Kn No. 08 tanggal 24 Februari 2017 mengenai penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan (Persero) PT Pertani dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : S-92/MBU/D1/01/2017, bahwa :

1. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp 2.000.000.000.000 (dua

triliun rupiah) menjadi sebesar Rp 4.000.000.000.000 (empat triliun rupiah). 2. Menyetujui pengeluaran atau penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel)

sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

3. Untuk memenuhi pengeluaran atau penempatan saham yang diambil bagian tersebut pada butir 2 (dua), menyetujui penambahan Modal Negara Republik Indonesia kedalam saham Perseroan sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2017 tanggal 27-01-2017 (dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas).

4. Dengan adanya penambahan Modal disetor tersebut, maka modal ditempatkan/disetor PT Pertani (Persero) yang semula Rp 521.315.000.000 (lima ratus dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah) menjadi Rp 1.021.315.000.000 (satu triliun dua puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta rupiah).

Pengesahan atas perubahan akta tersebut dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0115730. tahun 2017 mengenai persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Republik Indonesia tanggal 08 Maret 2017.

6



1. UMUM (Lanjutan)

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pengadaan, produksi, dan pemasaran sarana produksi pertanian dan komoditi pertanian serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas, yang mana untuk mencapai maksud di atas Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Produksi

a. Produksi komoditi pertanian termasuk produksi benih, b. Produksi bibit tanaman pertanian, c. Produksi pupuk dan pestisida, d. Produksi peralatan pertanian, e. Produksi bahan – bahan kimia untuk pertanian.

2. Pemasaran

a. Pemasaran komoditi pertanian termasuk pemasaran benih, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain,

b. Pemasaran bibit tanaman pertanian, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain,

c. Pemasaran pupuk dan pestisida, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain, d. Pemasaran bahan – bahan kimia untuk pertanian, baik hasil produksi sendiri maupun

produksi pihak lain, e. Produksi bahan – bahan kimia untuk pertanian, f. Ekspor/impor dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

3. Jasa

a. Pembukuan dan pengolahan lahan pertanian, b. Pengolahan hasil pertanian, c. Resi gudang dalam rangka peningkatan produksi pertanian, d. Penyewaan alat dan mesin pertanian.

4. Kegiatan Usaha Lain

a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro industri complex, real estate, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, rumah sakit, pendidikan dan penelitian prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan.

b. Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan

Perseroan dan peraturan perundang – undangan.

PT Pertani (Persero) berkedudukan di Jakarta yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Pertani No 1, Duren Tiga-Pancoran, Jakarta Selatan. Berdasarkan Peraturan Direksi PT Pertani (Persero) No. PERT.002/ORG/01 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Tata kerja dan Susunan Organisasi PT Pertani (Persero), Perseroan mempunyai 7 (Tujuh) Kantor Wilayah Pemasaran dengan rincian sebagai berikut:

7



1. UMUM (Lanjutan)

a. Wilayah Pemasaran Sumatera Bagian Utara. b. Wilayah Pemasaran Sumatera Bagian Selatan. c. Wilayah Pemasaran Jawa Barat. d. Wilayah Pemasaran Jawa Tengah. e. Wilayah Pemasaran Jawa Timur. f. Wilayah Pemasaran Sulawesi. g. Wilayah Pemasaran Kalimantan.

Pada tahun 2013, PT Pertani (Persero) melakukan penyempurnaan Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan Satuan Organisasi berdasarkan SK Direksi No. SK.473/ORG/02 tanggal 10 Juni 2013, sebagai berikut:

a. Wilayah Sumatera Bagian Utara

Daerah kerja meliputi: - Provinsi Sumatera Utara. - Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). - Provinsi Sumatera Barat. - Provinsi Riau. Tempat kedudukan: Medan

b. Wilayah Sumatera Bagian Selatan Daerah kerja meliputi: - Provinsi Sumatera Selatan. - Provinsi Bangka Belitung. - Provinsi Jambi. - Provinsi Bengkulu. Tempat kedudukan: Palembang

c. Wilayah Jawa Barat Daerah kerja meliputi: - Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. - Provinsi Jawa Barat. - Provinsi Banten. Tempat kedudukan: Bandung

d. Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah kerja meliputi: - Provinsi Jawa Tengah. - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat kedudukan: Semarang

e. Wilayah Jawa Timur Daerah kerja meliputi: - Provinsi Jawa Timur. - Provinsi Bali. - Provinsi Nusa Tenggara Barat. - Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tempat kedudukan: Surabaya

8



1. UMUM (Lanjutan)

f. Wilayah Sulawesi Daerah kerja meliputi: - Provinsi Sulawesi Selatan. - Provinsi Sulawesi Barat. - Provinsi Sulawesi Tenggara. - Provinsi Sulawesi Tengah. - Provinsi Sulawesi Utara. - Provinsi Gorontalo. - Provinsi Maluku. - Provinsi Maluku Utara. - Provinsi Papua. - Provinsi Papua Barat. Tempat kedudukan: Makassar

g. Wilayah Kalimantan Daerah kerja meliputi: - Provinsi Kalimantan Selatan. - Provinsi Kalimantan Tengah. - Provinsi Kalimantan Barat. - Provinsi Kalimantan Timur. Tempat kedudukan: Banjarmasin

b. Entitas Anak yang dikonsolidasi

Perseroan memiliki Entitas Anak PT Pertani Properti berdomisili di Jakarta, bergerak dibidang jasa penyediaan dan pengusahaan fasilitas perkantoran yang didirikan pada tanggal 31 Oktober 1983 dengan akta No. 33 dari Notaris Ny. Sri Rahayu, SH, di Jakarta, mulai beroperasi secara komersil bulan Januari 2010. Modal dasar Entitas Anak PT Pertani Properti sebesar Rp 735.000.000 terbagi dalam 735 lembar saham dengan harga masing - masing saham Rp 1.000.000 yang dimiliki Perseroan sebanyak 734 lembar saham atau sebesar Rp 734.000.000 (99,9%) jumlah yang disetor ke kas Entitas Anak per 31 Desember 2010 sebesar Rp 10.000.000 atau 10 lembar saham.

PT Pertani Properti (dahulu PT Wisnumurti Handayani)

PT Pertani Properti dahulu PT Wisnumurti Handayani adalah perusahaan yang dibentuk oleh Perseroan bekerja sama dengan PT Cakra Manggilingan untuk melaksanakan proyek pembangunan gedung Kantor Pusat. Penyertaan pada PT Wisnumurti Handayani tersebut sesuai persetujuan Menteri Keuangan No: S-1095/MK.011/1983 tanggal 17 Oktober 1983.

Pembangunan gedung Kantor Pusat tersebut berlokasi di Jalan Pertani 1-7, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, yang sejak tahun 1986 dihentikan pembangunannya dan diserahkan oleh PT Pertani Properti (dahulu PT Wisnumurti Handayani) kepada PT Pertani (Persero) sebagai pelunasan utangnya. Terhentinya pembangunan gedung tersebut karena PT Wisnumurti Handayani mengalami kesulitan likuiditas.

Tahun 2006 PT Wisnumurti Handayani dioperasikan kembali sesuai dengan Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 5 Desember 2005. Selama tahun 2006 saldo setoran sebesar Rp 10.000.000 ke PT Wisnumurti Handayani.

9



1. UMUM (Lanjutan)

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 Juli 2013 dari Notaris Dessi, S.H., M.Kn., di Jakarta, mengenai perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pertani Properti. Akta perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-4223.AH.01.02 tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013.

Perseroan memiliki 99% saham entitas anak pada 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

31 Desember 2018

Perusahaan (PT)

PT Pertani Properti

31 Desember 2017

Perusahaan (PT) Lokasi Mulai berdiri

Persentase kepemilikan

(%)

Jumlah aset (Rp)

2017

PT Pertani Properti Jakarta 1983 99 3.887.292.847

c. Susunan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : SK- 269/MBU/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengalihan tugas anggota-anggota direksi Perseroan, susunan komposisi dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

31 Desember 2018 31 Desember 2017 Dewan Komisaris Komisaris Utama : Joko Sambodo Joko Sambodo Komisaris : Mochamad Syafri Sabit Mochamad Syafri Sabit Komisaris : Reinhard Parapat Reinhard Parapat

Dewan Direksi Direktur Utama : Febriyanto Wahyu Direktur Keuangan & SDM : Poernomo Poernomo Direktur Operasional : Lalan Sukmaya Maryadi

10

Lokasi

Mulai berdiri

Persentase kepemilikan

Jumlah aset (Rp)

(%) 2018

Jakarta

1983

99

2.703.666.396



1. UMUM (Lanjutan)

d. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan PT Pertani (Persero) per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut:

2018 2017

Kantor Pusat 108 91 Wilayah Sumatera Bagian Utara 90 95 Wilayah Sumatera Bagian Selatan 66 67 Wilayah Jawa Barat 113 110 Wilayah Jawa Tengah 113 113 Wilayah Jawa Timur 159 189 Wilayah Sulawesi 112 116 Wilayah Kalimantan 38 37

Jumlah 799 818

11



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan patuh sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Kebijakan akuntansi PT Pertani (Persero) dituangkan dalam peraturan Direksi No. PERT. 005/ORG/01 tanggal 11 Juni 2013 tentang Standar Prosedur Operasional PT Pertani (Persero).

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, yang dimodifikasi oleh aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrument derivative) diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

1. Entitas Anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas bertujuan khusus) dimana Perseroan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional atasnya, biasanya melalui kepemilikan lebih dari setengah hak suara. Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang saat ini dapat dilaksanakan atau dikonversi, dipertimbangkan ketika menilai apakah Perseroan mengendalikan entitas lain. Perseroan juga menilai keberadaan pengendalian ketika Perseroan tidak memiliki lebih dari 50% hak suara namun dapat mengatur kebijakan keuangan dan operasional secara de-facto. Pengendalian de-facto dapat timbul ketika jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan, secara relatif terhadap jumlah dan penyebaran kepemilikan hak suara pemegang saham lain memberikan Perseroan kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasi, serta kebijakan lainnya.

Entitas anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal di mana pengendalian dialihkan kepada Perseroan. Entitas anak tidak dikonsolidasikan sejak tanggal Perseroan kehilangan pengendalian.

Perseroan menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan liabilitas yang diakui terhadap pemilik pihak yang diakusisi sebelumnya dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perseroan. Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar aset atau liabilitas yang timbul dari kesepakatan imbalan kontinjensi.

12



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Perseroan mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset bersih pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi diukur kembali ke nilai wajar tanggal akuisisi melalui laporan laba rugi konsolidasian.

Imbalan kontijensi yang masih harus dialihkan oleh Perseroan diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontijensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55, dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Imbalan kontijensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Selisih lebih dari jumlah imbalan yang dialihkan dengan nilai wajar jumlah kepentingan non- pengendali atas jumlah bersih aset dan kewajiban teridentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai goodwill. Jika jumlah ini lebih rendah dari nilai wajar aset bersih entitas yang diakuisisi dalam kasus pembelian dengan diskon, selisihnya diakui langsung dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Transaksi saldo dan keuntungan antar entitas anak yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntasi yang diadopsi Perseroan.

2. Transaksi dengan Kepentingan Non-Pengendali

Perseroan melakukan transaksi dengan kepentingan non-pengendali sebagai transaksi dengan pemilik ekuitas Perseroan. Untuk pembelian dari kepentingan non-pengendali, selisih antara imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset bersih entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan dan kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Ketika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atau pengaruh signifikan, kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Nilai wajar adalah nilai tercatat awal untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Disamping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Perseroan telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

13




c. Transaksi dengan pihak berelasi

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”.

Pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan yaitu: a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang

tersebut: i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas

induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain). ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas

asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama. iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah

entitas asosiasi dari entitas ketiga. v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah

satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vii. Orang yang diidentifikasikan dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi dalam jumlah signifikan, yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang regular atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Perseroan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku.

14




d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price) untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

15





Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan memiliki instrumen keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan lain-lain.Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan yang diukur melalui nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Aset Keuangan

Pinjaman dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi penyisihan penurunan nilai.Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain dalam kategori ini.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah hasil yang diterima, setelah dikurangkan dengan biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

16





Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika subtansi perjanjian kontraktual mengharuskan Perseroan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi utang usaha, utang bank, biaya yang masih harus dibayar, utang lainnya dan utang kepada pemerintah.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perseroan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perseroan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

17





Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan pemulihan atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dengan ketentuan pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pemulihan dilakukan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya

jika:

a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; b) Perseroan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut,

namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c) Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kontrak keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan Liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

e. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan setara kas dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang, setelah dikurangi cerukan.

Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas antara lain adalah:

i. Deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari

tanggal penempatannya serta tidak dijaminkan; dan

18




e. Kas dan setara kas (Lanjutan)

ii. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

f. Piutang usaha dan piutang non-usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atau penjualan atau jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Piutang non-usaha adalah jumlah piutang pihak ketiga atau pihak berelasi diluar kegiatan usaha normal. Jika penagihan diperkirakan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal usaha, jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang. Jumlah penurunan nilai adalah sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan pada tingkat suku bunga efektif awal. Arus kas terkait dengan piutang jangka pendek tidak didiskontokan apabila efek diskonto tidak material.

g. Uang muka kepada karyawan/uang muka kerja

Uang muka yang diberikan kepada karyawan yang melakukan kegiatan Perseroan harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya uang muka tersebut, kecuali karena sifat kegiatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sekaligus dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka uang muka tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sudah harus dipertanggungjawabkan.

Dalam hal karyawan yang menerima uang muka tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan, maka uang muka tersebut menjadi piutang karyawan atas nama karyawan penerima.

19




h. Persediaan

Persediaan diakui pada saat barang diterima di gudang Perseroan baik untuk pembelian impor maupun lokal.

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan di tentukan dengan metode rata - rata yang meliputi biaya - biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut serta membawanya ke lokasi dan kondisi sekarang.

Nilai bersih yang dapat di realisasikan adalah taksiran harga jual yang wajar setelah di kurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut.

Perseroan melakukan penyisihan kerugian untuk persediaan usang dan rusak, dan atas persediaan yang usang dan rusak tersebut akan di hapuskan dan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian periode berjalan.

Harga pokok produksi barang hasil produksi sendiri dinilai sebagai berikut:

- Bahan baku, bahan pembantu dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke produksi

dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. - Biaya produksi tidak langsung dihitung berdasarkan standar cost. Pada akhir tahun selisih

antara realisasi biaya produksi tidak langsung dengan yang dibebankan kepada produksi, dibebankan sebagai biaya tidak langsung.

- Nilai hasil produksi utama terdiri dari bahan baku yang diproses, bahan pembantu yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung yang timbul selama proses produksi, dikurangi nilai hasil produk sampingan (by product).

- Nilai hasil produksi sampingan mengurangi harga perolehan persediaan barang jadi.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Jaminan yang diberikan

Aset yang diperoleh dalam rangka penyelesaian piutang dicatat berdasarkan harga pasar, harga kesepakatan bersama atau harga appraisal. Selisih antara saldo pinjaman dengan nilai terendah antara harga pasar dengan harga yang disepakati bersama tersebut dibebankan pada tahun berjalan.

Biaya pemeliharaan dan biaya perolehan aset yang timbul dibebankan pada tahun berjalan. Laba atau rugi dicatat pada saat agunan tersebut dijual. Aset yang diperoleh dalam rangka penyelesaian piutang ini tidak disusutkan.

20




k. Aset tetap

Aset tetap setelah pengakuan awal, dipertanggungjawabkan dengan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap Perseroan, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun untuk mesin dan instalasi, kendaraan, alat industri pertanian dan inventaris. Berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

Tahun Bangunan 20 Mesin dan Instalasi 8 Kendaraan 8 Alat Industri Pertanian 4 Inventaris 4

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah dan tidak didepresiasikan. Biaya terkait dengan pembaharuan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasikan sepanjang umur hukum hak.

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan. Beban pemeliharaan dan perbaikan di bebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu pelayanan atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan atau penghapusan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan dalam biaya perolehan. Akumulasi biaya akan direklasifikasikan pada aset tetap yang tepat ketika konstruksi (aset) diselesaikan dan secara substantif siap digunakan. Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Aset yang tidak dapat digunakan lagi, dialihkan dari aset tetap menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam kelompok aset lain–lain dan disusutkan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan pertimbangan manfaatnya.

l. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

21




l. Properti Investasi (Lanjutan)

Properti Investasi dinyatakan berdasarkan model biaya yang dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (2-50 tahun). Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat terjadinya, sedangkan pemugaran dan penambahan dikapitalisasi.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukan dengan berakhirnya pemakaian. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

m. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Biaya perolehan meliputi biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk memperoleh aset bersangkutan.

Seluruh aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasikan. Jumlah yang dapat disusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residunya.

Amortisasi atas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus (straight-line method). metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan.

Nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas selalu dikaji ulang, dan dilakukan penyesuaian jika diperlukan, pada setiap tanggal pelaporan. Umur manfaat untuk setiap aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas adalah 8 (delapan) tahun.

Nilai tercatat suatu aset tak berwujud diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan aset tak berwujud bersangkutan, jika nilai tercatat aset tak berwujud tersebut lebih besar daripada nilai terpulihkannya. Penurunan nilai aset tak berwujud diakui sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada pos ”pendapatan/(beban) lain-lain-bersih”.

Aset tak berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomi manfaat depan atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tak berwujud berikut akumulasi amortisasinya.

22




n. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disajikan dalam Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perseroan. Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing ke mata uang Rupiah, dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebagai berikut: Mata Uang 2018 2017

- 1 Dollar Amerika (USD) 14.481 13.548

o. Imbalan karyawan

Liabilitas imbalan paska masa kerja

Perseroan memiliki program imbalan pasti dan program iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Perseroan harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13/2003 atau Peraturan Perseroan (“Peraturan”), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau Peraturan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau Peraturan adalah program imbalan pasti. Liabilitas manfaat pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris yang dilakukan secara periodik.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dilaporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap periode oleh aktuaris independen menggunakan metode Projected Unit Credit.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

23




o. Imbalan karyawan (Lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial, dan perubahan pada program pensiun, apabila jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Program iuran pasti adalah program imbalan pasca masa kerja dimana Perseroan membayar sejumlah iuran tertentu kepada suatu entitas terpisah. Perseroan tidak memiliki liabilitas hukum atau liabilitas konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan karyawan pada tahun berjalan dan tahun lalu. Iuran tersebut diakui sebagai biaya imbalan karyawan ketika terutang.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja dan cuti berimbalan jangka panjang, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memberhentikan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinan untuk dibatalkan.

p. Pajak penghasilan kini dan tangguhan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan pada laporan keuangan konsolidasian diakui berdasarkan estimasi manajemen atas nilai rata-rata tertimbang tarif pajak penghasilan tahunan yang diharapkan untuk keseluruhan periode keuangan.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, di negara di mana Perseroan dan entitas anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

24




p. Pajak penghasilan kini dan tangguhan (Lanjutan)

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Atas perbedaan temporer dalam investasi pada entitas anak dan asosiasi dibentuk pajak penghasilan tangguhan, kecuali untuk liabilitas pajak penghasilan tangguhan dimana saat pembalikan perbedaan sementara dikendalikan oleh Perseroan dan sangat mungkin perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa mendatang.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara bersih.

q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Entitas menerapkan PSAK No. 70, “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui aset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

Pilihan akuntansi alternatif adalah:

a. Menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 dari PSAK No. 70; atau

b. Menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK No. 70 (Pendekatan Opsional).

Pada awalnya entitas mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor (APIC). Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba kemudian.

25



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (Lanjutan)

Entitas mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Entitas melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (klaim), aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi pada periode SKPP diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai klaim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

a. Pendekatan Umum

Pengakuan dan Pengukuran

Entitas mengakui dan mengukur, baik pada pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengukuran awal serta penghentian pengakuan dan penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh Standar Akuntansi keuangan (SAK) yang relevan dan pengukuran, penghentian dan penyajian mengikuti masing-masing SAK terkait yang relevan.

Pada pendekatan ini, ketentuan dalam paragraf 41-53 dari PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” harus diterapkan.

b. Pendekatan Opsional

Pengakuan

Kriteria pengakuan sesuai dengan yang ada pada standar akuntansi harus diterapkan pada aset dan liabilitas pengampunan pajak dengan cara yang serupa dengan Pendekatan Umum. Pendekatan ini memberikan pengecualian spesifik, alternatif, dan persyaratan tertentu dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 10-23 pada PSAK No. 70.

Pengukuran Awal

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak, jumlah yang dilaporkan pada SPHPP atau SKPP dan merupakan biaya perolehan awal (deemed cost).

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar biaya kontraktual untuk menyerahkan kas dan setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Pengukuran Kembali Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran kembali opsional

Entitas dapat, namun tidak disyaratkan, untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada tanggal SKPP. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal SKPP dengan biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

26





Nilai pengukuran kembali tersebut menjadi dasar baru bagi entitas dalam menerapkan ketentuan pengukuran setelah pengakuan awal.

Jika entitas menyimpulkan bahwa pengampunan pajak ini mengakibatkan entitas memperoleh pengendalian atas investee sesuai dengan PSAK No. 65, “Laporan Keuangan konsolidasian”, entitas disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada tanggal SKPP, selama periode pengukuran kembali yaitu dimulai setelah tanggal SKPP sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Entitas menerapkan prosedur konsolidasi sesuai dengan PSAK No. 65 sejak dilakukannya pengukuran kembali. Sejak tanggal SKPP sampai dengan pengukuran kembali dilakukan, entitas disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak dengan menggunakan metode biaya.

Dalam hal investee bukan merupakan entitas sepengandali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis” pada tanggal SKPP.

Jika investee merupakan entitas sepengendali maka entitas menerapkan ketentuan pengukuran dalam PSAK No. 38, “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” pada tanggal SKPP.

Penghentian Pengakuan

Aset dan liabilitas pengampunan pajak dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) masing-masing jenis aset dan liabilitas tersebut.

Penyajian

Aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika tidak menerapkan pengukuran kembali, disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya (baris yang berbeda dengan akun aset dan liabilitas lain) dalam laporan posisi keuangan.

Entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka entitas dapat menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas pengampunan pajak jangka pendek dan jangka panjang, jika, dan hanya jika, entitas memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan klasifikasi tersebut.

Jika dasar pemilihan klasifikasi tersebut bersifat arbitrer, maka entitas menyajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan.

Jika Entitas menerapkan pengukuran kembali baik pengukuran kembali opsional maupun pengukuran kembali mandatory, maka entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak yang sebelumnya disajikan secara terpisah, kedalam pos aset dan liabilitas serupa. Entitas menyajikan kembali laporan keuangan periode terdekat sebelumnya, hanya jika laporan keuangan tersebut adalah setelah tanggal Surat Keterangan.

27





Entitas tidak melakukan saling hapus Antara aset dan liabilitas pengampunan pajak

Pada pendekatan opsional ini, penerapan ketentuan dalam PSAK No. 70 diterapkan secara prospektif dan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode sebelumnya tidak diperlukan.

Entitas telah memilih pendekatan opsional dan tidak mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak dan meyimpulkan tidak adanya perolehan pengendalian atas investee, kombinasi bisnis ataupun kombinasi bisnis entitas sepengendali yang timbul dari pengampunan pajak.

r. Pengakuan pendapatan dan biaya

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan dan beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonom akan diperoleh oleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang dan jasa

Pendapatan dari penjualan dan jasa yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Perusahaan dan jasa yang diberikan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Pendapatan bunga dan beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

28



3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, seperti yang diungkapkan dalam catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut adalah berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencangkup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

1) Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi pajak penghasilan untuk laporan keuangan. Perhitungan pajak untuk laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dilakukan dengan mengasumsikan koreksi fiskal konsisten dengan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

2) Cadangan Penurunan nilai aset keuangan

Cadangan nilai aset keuangan dilakukan berdasarkan penelaahan umur piutang dan kondisi keuangan dari masing-masing pelanggan.

3) Menilai Penyisihan Penurunan dan Keusangan Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Kebijakan Perseroan untuk menilai penyisihan dan keusangan persediaan, sebagai berikut:

1. Penilaian Persediaan Rusak

- Pupuk yang rusak fisiknya dinilai 70% dari harga pokok. - Pestisida yang rusak fisiknya dinilai 0%. - Alperta yang rusak fisiknya dinilai 50% dari harga pokok. - Benih/Bibit yang masih dapat dikonsumsi, dinilai 75% dari harga pokok dan yang sudah

tidak dapat dikonsumsi lagi dinilai 0%. - Untuk bibit yang rusak fisiknya dinilai 0%. - Barang dagangan umum (non-saprotan) yang rusak fisiknya dinilai 50% dari harga

pokok. - Persediaan karung usang/bekas yang masih dapat dipakai dan laku dijual pada akhir

tahun dinilai 100% dari harga pokoknya. - Persediaan karung yang sudah rusak dinilai 0% dan seluruhnya langsung menjadi

menjadi rugi Perseroan.

29



3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

2. Susut Persediaan

- Susut maksimal persediaan adalah penurunan kuantitas yang terjadi pada suatu saat antara persediaan menurut buku dengan fisik yang ada di gudang.

- Kurang/susut dapat terjadi di gudang akibat pengaruh penyimpangan dan pengaruh waktu, sedangkan susut angkut terjadi akibat pengangkatan.

- Standar perhitungan untuk selisih kurang/susut terdiri dari: a. Susut simpan b. Susut angkut

- Nilai kesusutan didasarkan atas harga pokok persediaan yang bersangkutan. - Kesusutan dalam penyimpanan dan angkutan yang besarnya tidak melebihi Standar

Maksimal yang ditetapkan di atas menjadi rugi Perseroan, sedangkan susut simpan/angkut yang ditetapkan menjadi rugi Perseroan, sedangkan susut simpan/angkut yang melebihi standar, kelebihannya menjadi beban si penanggung jawab gudang/angkutan.

4) Menentukan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 4 tahun sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset. Manajemen Perseroan tidak melakukan perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berdasarkan evaluasi terkini.

5) Menilai Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan Tertentu

Penilaian penurunan nilai dilakukan pada aset non-keuangan tertentu apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali.

Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Perseroan yang dapat memicu penelaahan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang kurang signifikan relatif terhadap expected historical atau hasil dari operasional

yang diharapkan dari proyek masa depan; - Perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi bisnis secara

keseluruhan; dan - Industri negatif yang signifikan atau tren ekonomi.

Kerugian akibat penurunan nilai diakui apabila nilai tercatat aset non-keuangan melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Menentukan jumlah yang dapat dipulihkan atas aset-aset tersebut membutuhkan estimasi atas arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut.

30



3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN, DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

6) Menentukan Biaya Pensiun dan Provisi Imbalan Kerja

Penentuan biaya pensiun dan provisi imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat cacat, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perseroan yang memiliki pengaruh lebih dari 10% provisi imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material provisi diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

31



4. KAS DAN SETARA KAS

Akun terdiri dari:

2018

2017

Kas 441.420.949 769.875.366 Sub jumlah 441.420.949 769.875.366 Bank - Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 178.726.059.818 499.602.968.547 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 53.911.060.364 38.296.121.136 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 33.003.940.674 35.866.482.040 PT Bank Bukopin, Tbk. 3.942.680.560 6.841.930.925 PT Bank Pembangunan Daerah 2.063.245.625 7.345.912.646 PT Bank Daerah Jabar Banten, Tbk. 32.654.234 32.573.692 PT Bank Mega 18.366.969 18.433.484 PT Bank Tabungan Negara Syariah 22.567.001.846 39.849.165.208

Sub jumlah 294.265.010.089 627.853.587.678

Deposito - Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

20.000.000

20.000.000

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. - 50.000.000.000 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 32.500.000.000 25.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 50.000.000.000 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 5.000.000.000 25.000.000.000 37.520.000.000 150.020.000.000

Jumlah 332.226.431.039 778.643.463.044

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Tingkat suku bunga per tahun atas deposito adalah sebagai berikut:

2018 2017

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 4,75% 4,75% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. - 6,35% PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 7,00% 7,00% PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 5,75% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 7,25% 7,25%

32



5. PIUTANG USAHA

2018 2017

Pihak ketiga

Rupiah Piutang kepada Penangkar

78.742.294.756

77.290.203.232

Piutang kepada Penyalur/Pengecer 80.363.433.072 70.952.223.233 Piutang kepada Pedagang Besar/Menengah 60.716.583.073 34.214.233.483 Piutang kepada PT Perkebunan Swasta Cadangan kerugian penurunan nilai

piutang usaha

13.402.260.600

(109.446.844.932)

7.395.726.365

(105.999.793.112) Sub jumlah 123.777.726.569 83.852.593.200

Pihak berelasi Rupiah Piutang kepada Proyek Pemerintah

21.135.965.158

18.428.944.601 Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara 2.690.722.832 2.639.177.667 Piutang kepada Pemerintah atas subsidi benih 28.206.000 116.093.183 Piutang lain-lain Cadangan kerugian penurunan nilai

piutang usaha

491.964.957

(2.969.294.048)

20.773.470

(2.969.294.048)

Sub jumlah 21.377.564.899 18.235.694.873

Jumlah piutang usaha 145.155.291.467 102.088.288.073

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Umur piutang

2018 2017

0 s/d 1 bulan 67.543.900.112 43.756.720.919 1 s/d 3 bulan 13.897.507.750 11.842.325.730 3 s/d 6 bulan 12.165.554.901 6.215.258.441 6 s/d 1 tahun 9.978.514.573 9.482.421.603 > 1 tahun 153.985.953.111 139.760.648.540 Sub jumlah 257.571.430.447 211.057.375.233

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang (112.416.138.980) (108.969.087.160)

Jumlah 145.155.291.467 102.088.288.073

33



5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rekonsiliasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

2018 2017

Saldo awal 108.969.087.160 108.983.989.707 Mutasi tahun berjalan :

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai 4.390.685.186 613.055.699 Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai (943.633.366) (627.958.246)

Jumlah 112.416.138.980 108.969.087.160

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

Piutang usaha digunakan jaminan utang bank (catatan 15).

6. PIUTANG LAIN-LAIN 2018 2017 Piutang tuntutan ganti rugi (TGR) 29.899.254.967 28.558.091.222 Piutang kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) 17.956.428.928 14.881.332.928 Piutang kepada karyawan 9.230.055.958 9.533.609.793 Piutang Koptani 1.906.333.404 2.092.202.393 Sub jumlah 58.992.073.257 55.065.236.336

Dikurangi: Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai :

Cadangan penurunan nilai (10.342.625.510)

(9.658.788.117)

Sub jumlah (10.342.625.510) (9.658.788.117) Jumlah 48.649.447.747 45.406.448.219

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu dari piutang lain-lain adalah sebagai berikut :

2018 2017

Saldo Awal Mutasi tahun berjalan:

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai

9.658.788.117

846.935.640

9.705.338.267

- Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai (163.098.246) (46.550.150)

Jumlah 10.342.625.510 9.658.788.117

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain dikemudian hari.

34



7. PERSEDIAAN

2018 2017 a. Pupuk 46.013.769.088 48.806.263.068 b. Produksi Penggilingan Padi Gabah 16.220.570.038 2.047.421.055 Beras BPJ Kwalitas 9.475.565.998 2.683.487.561 Medium 6.046.215.242 2.104.990.266 Broken 637.963.036 229.346.917 Menir dan katul 356.819.275 125.577.045 Beras BJ 7.790.592.259 1.660.913.294 Sub jumlah 40.527.725.848 8.851.736.139 c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi

Padi 59.239.489.683 63.268.977.173 Palawija 23.437.857.748 25.093.350.661 Lainnya - 2.695.000

82.677.347.431 88.365.022.834

d. Aneka Usaha

Pestisida 5.150.139.344 4.033.755.891 Bawang putih 1.766.161.071 - Lainnya 11.245.031.146 8.088.240.096

Sub jumlah 18.161.331.561 12.121.995.986 e. Bahan Pembantu

Persediaan bahan pembantu produksi 1.082.149.829 901.394.192 Persediaan bahan pembungkus 14.140.551.813 10.168.822.269 Sub jumlah 15.222.701.641 11.070.216.460

f. Persediaan Barang Rusak

Persediaan barang rusak 40.519.105.240 35.293.897.960 Pencadangan persediaan barang rusak (27.128.345.410) (26.883.431.350) Sub jumlah 13.390.759.830 8.410.466.610

Jumlah 215.993.635.399 177.625.701.097

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan rusak adalah sebagai berikut:

2018 2017

Saldo awal 26.883.431.350 26.412.450.626 Mutasi tahun berjalan:

Penambahan penyisihan penurunan persediaan 3.096.860.459 1.907.193.796 Pemulihan penyisihan penurunan persediaan (2.851.946.399) (1.436.213.072)

Jumlah 27.128.345.410 26.883.431.350

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai persediaan. Seluruh persediaan tidak ditutup dengan asuransi atas kebakaran atau asuransi lainnya.

Persediaan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 15).

35



8. ASET LANCAR LAINNYA

2018

2017 Biaya dibayar dimuka 8.167.307.543 16.264.304.392 Pendapatan yang harus diterima 8.426.949.752 2.485.881.462 Uang muka kepada karyawan 2.088.394.680 1.973.512.833 Uang muka kepada penjual 2.624.894.268 1.986.390.579 Uang muka pembelian persediaan 16.779.700 18.805.550 Jumlah 21.324.325.943 22.728.894.815

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka dari biaya sewa gudang, ongkos angkut dan biaya operasional lainnya.

Uang muka kepada karyawan merupakan pemberian uang muka kerja kepada karyawan, yang digunakan untuk pengeluaran Handling Cost (HC), Overhead Cost (OC) dan kegiatan usaha di luar HC dan OC.

9. ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2018

Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Biaya Perolehan

Tanah 8.688.512.335 3.503.560.474 - - 12.192.072.809 Bangunan 111.057.968.956 25.540.178.013 - - 136.598.146.969 Mesin dan instalasi 131.556.472.049 4.060.000.209 - - 135.616.472.258 Kendaraan 28.194.927.621 2.599.241.649 - - 30.794.169.271 Alat industri pertanian 378.882.981 - - - 378.882.981 Inventaris 28.136.271.721 2.904.858.824 - - 31.041.130.545 Aset pengampunan pajak 1.270.000.000 - - - 1.270.000.000

Jumlah 309.283.035.664 38.607.839.169 - - 347.890.874.833 Akumulasi Penyusutan

Bangunan 42.996.499.774 11.308.026.189 - - 54.304.525.963 Mesin dan instalasi 54.439.512.048 7.521.091.025 - - 61.960.603.073 Kendaraan 23.793.076.480 1.434.664.886 - - 25.227.741.366 Alat industri pertanian 302.176.322 - - 302.176.322 Inventaris 20.522.201.830 2.046.709.486 - - 22.568.911.316

Jumlah 142.053.466.453 22.310.491.586 - - 164.363.958.039 Nilai Buku 167.229.569.211 183.526.916.793

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut: 2017


Biaya Perolehan

Tanah 5.351.620.718 3.352.767.530 (15.875.913) - 8.688.512.335 Bangunan 108.630.979.181 3.088.323.725 (661.333.950) - 111.057.968.956 Mesin dan instalasi 129.947.357.900 1.609.114.149 - - 131.556.472.049 Kendaraan 27.498.934.917 695.992.704 - - 28.194.927.621 Alat industri pertanian 378.882.981 - - - 378.882.981 Inventaris 27.032.278.633 1.103.993.088 - - 28.136.271.721 Aset pengampunan pajak 1.270.000.000 - - - 1.270.000.000

Jumlah 300.110.054.331 9.850.191.196 (677.209.863) - 309.283.035.664

36



9. ASET TETAP (Lanjutan)

2017


Akumulasi Penyusutan

Bangunan 37.971.488.678 5.345.470.297 (320.459.201) - 42.996.499.774 Mesin dan instalasi 45.837.885.716 8.601.626.331 - - 54.439.512.048 Kendaraan 22.236.855.256 1.556.221.224 - - 23.793.076.480 Alat industri pertanian 300.736.671 1.439.651 - 302.176.322 Inventaris 19.173.983.969 1.348.217.860 - - 20.522.201.830

Jumlah 125.520.950.291 16.852.975.363 (320.459.201) - 142.053.466.453 Nilai Buku 174.589.104.040 167.229.569.211

Pada tanggal 12 Oktober 2016, Perseroan melakukan program pengampunan pajak dengan menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan aset tanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, Perseroan telah menerima surat keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan surat No. KET- 1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Aset tetap Perseroan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup terhadap risiko kebakaran dan kerugian, manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 15).

10. BEBAN TANGGUHAN

Nilai perolehan:

2018 2017

Perangkat lunak komputer 12.565.281.373 12.565.281.373 Hak guna bangunan 9.365.071.036 9.071.548.792 Hak paten 665.831.818 619.831.818 Hak pakai 1.779.294.142 1.693.290.026

Jumlah 24.375.478.369 23.949.952.009

Dikurangi akumulasi amortisasi: Perangkat lunak komputer

3.903.201.878

3.274.937.809

Hak guna bangunan 2.076.764.335 1.960.975.681 Hak paten 61.983.182 30.991.591 Hak pakai 821.431.785 793.479.281

Jumlah 6.863.381.180 6.060.384.363 Jumlah 17.512.097.189 17.889.567.646

37



11. JAMINAN YANG DIBERIKAN

2018 2017 Bank garansi 383.749.254 427.840.504 Jumlah 383.749.254 427.840.504

Bank garansi Perseroan berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan Perseroan kepada Pemerintah, BUMN dan perusahaan swasta.

12. PROPERTI INVESTASI

2018 Biaya Perolehan


Tanah 3.192.209.874 - - - 3.192.209.874 Bangunan 23.395.641.355 - - 23.395.641.355

Jumlah 26.587.851.229 - - - 26.587.851.229 Akumulasi Penyusutan

Bangunan 7.612.150.642 744.121.196 - - 8.356.271.838 Jumlah 7.612.150.642 744.121.196 - - 8.356.271.838

Nilai Buku 18.975.700.587 18.231.579.392

2017


Biaya Perolehan

Tanah 3.192.209.874 - - - 3.192.209.874 Bangunan 23.395.641.355 - - - 23.395.641.355

Jumlah 26.587.851.229 - - - 26.587.851.229 Akumulasi Penyusutan Bangunan 6.851.702.795 760.447.846 - - 7.612.150.642

Jumlah 6.851.702.795 760.447.846 - - 7.612.150.642 Nilai Buku 19.736.148.434 18.975.700.587

13. ASET LAIN-LAIN 2018 2017 Aset tetap tidak digunakan 9.646.242.152 9.992.795.884 Aset tetap akan dijual 421.417.538 309.922.659 Aset dalam pembangunan 59.916.429.779 14.478.247.822 Jaminan yang diterima 1.116.893.875 1.116.872.010 Jumlah 71.100.983.345 25.897.838.376

38



13. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)

Aset tetap tidak digunakan per 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan nilai buku aset yang tidak dipergunakan untuk operasional Perseroan karena rusak, terdiri atas:

2018


Biaya Perolehan Bangunan

5.325.100.002 - -

- 5.325.100.002

Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897

Akumulasi Penyusutan 11.307.141.012 346.553.732 -

- 11.653.694.745 Jumlah 11.307.141.012 346.553.732 - - 11.653.694.745

Nilai Buku 9.992.795.884 9.646.242.152

2017


Biaya Perolehan

Bangunan 5.325.100.002 - - - 5.325.100.002 Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897


- 11.307.141.012 Jumlah 10.864.492.289 442.648.724 - - 11.307.141.012

Nilai Buku 10.435.444.608 9.992.795.884

Aset tetap akan dijual merupakan nilai buku aset yang akan dijual telah mendapat persetujuan dari pemegang saham, terdiri atas:

2018



2.309.655.523

-

- -

2.309.655.523

Lainnya 277.581.857 135.113.000 - - 412.694.857

Jumlah 2.587.237.380 135.113.000 ---------------------------------------------------------- 2.722.350.380


- 2.300.932.842 Jumlah 2.277.314.721 23.618.121 - - 2.300.932.842

Nilai Buku 309.922.659 421.417.538

2017


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523 Lainnya 277.581.857 - - - 277.581.857

Jumlah 2.587.237.380 - - - 2.587.237.380


- 2.277.314.721 Jumlah 2.230.078.479 47.236.242 - - 2.277.314.721

Nilai Buku 357.158.901 309.922.659

39



14. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan liabilitas PT Pertani (Persero) kepada para rekanan, yang berasal dari transaksi pembelian barang untuk kegiatan operasional Perseroan yang terdiri atas:

Pihak berelasi

2018 2017

PT Petrokimia Kayaku 1.257.263.990 3.596.288.400 PT Petrosida Gresik 288.956.153 2.002.325.805 Koperasi Pertani - 626.950.180 PT Petrokimia Gresik 116.747.125 378.925.130

Sub jumlah 1.662.967.268 6.638.803.892

Pihak ketiga PT Citra Nusantara Mandiri

22.110.256.231

44.383.866.032

PT Longping High Tech Indonesia 12.959.669.850 12.959.669.850 PT Tri Media Profitama 8.949.514.585 - Shandong Goodfarmer International Trading CO., L 4.443.431.178 - PT Saripersada Indo Pancarona 3.021.410.042 - PT Biogene Plantation 2.970.849.695 9.652.622.395 PT Multi Mas Chemindo 1.827.052.130 - Kelompok tani 1.706.301.894 11.042.410.072 PT Limas Sejahtera Mandiri 1.446.683.850 8.689.254.413 PT Kerta Rajasa Raya 605.910.002 605.910.002 PT Puput Tani Mandiri 439.628.091 - PT Tunas Widji Inti Nayottama 378.805.000 - PT Metronik Eko Pertiwi 300.030.000 300.030.000 PT BISI 274.615.000 - PT Satya Jasa Caraka 265.435.200 - PT Exindokarsa Agung 236.546.404 - CV Agro Unggul 73.860.475 76.790.720 PT Agro Kimia Niaga - 570.000.000 Lainnya 6.849.356.291 4.280.504.583

Sub jumlah 68.859.355.917 92.561.058.067

Jumlah 70.522.323.185 99.199.861.959

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

2018 2017

Sampai dengan 1 Bulan 5.258.905.476 5.912.444.673 > 1 - 3 Bulan 2.678.332.022 10.423.068.623 > 3 - 6 Bulan 15.284.818.442 10.434.976.021 > 6 Bulan - 1 Tahun 1.424.324.119 11.795.252.446 > 1 Tahun 45.875.943.126 60.634.120.196 Jumlah 70.522.323.185 99.199.861.959

40



15. UTANG BANK

Utang bank jangka pendek Pihak berelasi

2018 2017

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 68.772.949.261 97.675.347.903 Pihak ketiga

PT Bank Bukopin, Tbk 37.697.023.671 40.595.847.413

Jumlah 106.469.972.932 138.271.195.316

Utang bank jangka panjang Pihak berelasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

463.706.957.259

509.591.000.000

Jumlah Dikurangi: Utang jangka panjang jatuh tempo kurang

dari setahun

463.706.957.259

(40.000.000.000)

509.591.000.000

(40.000.000.000)

Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari setahun

423.706.957.259

469.591.000.000

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Putusan Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta No. R.265-ADK/DKR-2/09/2014 tertanggal 1 Oktober 2014, memperoleh penyelesaian fasilitas Kredit lainnya dengan rincian sebagai berikut: Semula:

- Kredit Modal Kerja PSO (KMK-1) 486.475.000.000 - KMKI/SKBDN/PJI PSO 105.000.000.000 - KMK GP3K (KMK-4) 350.000.000.000 - KMK - 1/SKBDN/PJI Non PSO 74.000.000.000 Menjadi:

- KMK Maksimum CO Menurun 587.591.000.000

Jangka waktu kredit

Fasilitas kredit ini berlaku 120 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan jadwal angsuran pokok pinjaman sebagai berikut:

Tahun Angsuran pokok Outstanding 1 3.000.000.000 584.591.000.000 2 35.000.000.000 549.591.000.000 3 80.000.000.000 469.591.000.000 4 130.000.000.000 339.591.000.000 5 140.000.000.000 199.591.000.000 6 115.000.000.000 84.591.000.000 7 40.000.000.000 44.591.000.000 8 10.000.000.000 34.591.000.000 9 10.000.000.000 24.591.000.000

10 24.591.000.000 -

587.591.000.000

41



15. UTANG BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan) Suku Bunga Ketentuan mengenai suku bunga sebagai berikut: - Suku bunga pinjaman sebesar 9,0% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan. - Atas suku bunga tersebut dilakukan deferred selama 3 tahun sejak penandatanganan akad

kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 1. 24 bulan pertama seluruh kewajiban pembayaran bunga di deferred/ ditangguhkan. 2. 12 bulan selanjutnya kewajiban pembayaran bunga ditangguhkan sebesar 4,5% yang

dibayarkan adalah sebesar selisih beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang di deferred.

3. Pembayaran kembali bunga yang di deferred dilakukan setiap bulan selama 84 bulan pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120.

- Pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120 kewajiban bunga harus dibayar secara penuh sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Jaminan Jaminan pokok - Persediaan - Piutang dagang Jaminan tambahan - Tanah dan bangunan 57 SHGB - 55 unit dryer

Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perseroan memperoleh perpanjangan serta penggabungan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan plafon Rp 85.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih, pupuk dan beras. KMK Komersial sebesar Rp 85.000.000.000 merupakan penggabungan baki debet (OS) KMK 2, dan KMK 3 dengan rincian sebagai berikut:

Semula: 1. KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2)

Jumlah Plafon : Rp 55.000.000.000 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap Tujuan : Tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih dan pupuk

2. KMK Regular (RC) SBU Perberasan (KMK-3)

Jumlah Plafon : Rp 30.000.000.000 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perberasan

42




a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Lanjutan)

Digabung menjadi: KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2) Jumlah Plafon : Rp 85.000.000.000 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Suku bunga : 9,50% per annum Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap Tujuan : Tambahan Modal Kerja Usaha Komersial

Pada tanggal yang sama PT Pertani (Persero) memperoleh fasilitas bank garansi dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Plafon : Rp 10.000.000.000 Jenis Kredit : Bank Garansi Tujuan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan dan

keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama PT Pertani (Persero).

Jangka waktu : 12 bulan

Jaminan kredit 1. Agunan Pokok :

a. Menyerahkan jaminan berupa persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia tertanggal 24 Oktober 2012.

b. Menyerahkan jaminan berupa piutang dagang dengan nilai penjaminan sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia tertanggal 24 Oktober 2012 Nomor: 38, yang dibuat dihadapan notaris Iin Indrianingsih, SH, dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia nomor: W10.088969.AH.05.01. Tahun 2013 dan nilai penjaminan atas piutang dagang telah ditingkatkan lagi sebesar Rp 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah) sehingga nilai penjaminan menjadi sebesar Rp 173.000.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar rupiah), dengan akta addendum jaminan fidusia tertanggal 1 Oktober 2014 dengan No.5, yang dibuat dihadapan notaris yang sama dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia Nomor. W10.00585080.AH.05.02 tanggal 13 Oktober 2014.

2. Piutang/tagihan PSO tahun anggaran 2016 atas nama pengambil kredit diikat dengan akta cessie sebesar Rp 80.890.000.000 (delapan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

3. Agunan Tambahan berupa tanah dan bangunan yang tersebar diberbagai daerah.

Fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi ini berlaku sejak penandatanganan perjanjian kredit. Fasilitas kredit tersebut telah di perpanjang beberapa kali terakhir perpanjangan sampai dengan 30 April 2017.

43





Pada tanggal 13 September 2016, Perseroan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Plafon : Rp 65.000.000.000 Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja Suku bunga : Suku bunga deposito Perum Bulog ditambah 1% per tahun Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max CO. Tetap (revolving) Tujuan : Untuk pembayaran gaji karyawan Jangka waktu : 24 bulan sejak penandatanganan akad kredit Agunan : 100% deposito dari plafond kredit

Deposito BRI an. Perum Bulog disimpan di KCK BRI dan diblokir sampai dengan kredit lunas sebelum dilakukan pencairan.

Berdasarkan surat putusan kredit No. R.II.109-OPK/DKD-04/09/2018 tanggal 3 April 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Perpanjangan kredit modal kerja komersil

Jumlah Plafond : Rp 85.000.000.000 Jenis kredit : Kredit modal kerja Bentuk kredit : Rekening koran dengan Max.Co tetap Keperluan : Tambahan modal kerja komersil diluar modal kerja

yang pemenuhannya dari dana PMN Jangka waktu : 30 April 2018 s/d 30 April 2019 Suku bunga : 9% per tahun Jaminan : Terkait dengan KMK PSO

2. Perpanjangan bank garansi Non PSO

Jumlah Plafond : Rp 10.000.000.000 Jenis kredit : Bank garansi Keperluan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama Jangka waktu : 30 April 2018 s/d 30 April 2019

44





3. Perubahan struktur kredit fasilitas KMK Co. Menurun

a) Jangka waktu semula 120 bulan menjadi 144 bulan terhitung mulai penandatanganan akad kredit ( 1 Oktober 2014)

b) Perubahan jadwal angsuran pokok pinjaman dan pembayaran kembali bunga deferred (PKBD) sebagai berikut:

Semula

Tahun Angsuran pokok Outstanding Bunga deferred PKBD

Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 - Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 - Okt-17 80.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 - Okt-18 130.000.000.000 339.591.000.000 - 2.000.000.000 Okt-19 140.000.000.000 199.591.000.000 - 2.000.000.000 Okt-20 115.000.000.000 84.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-21 40.000.000.000 44.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-22 10.000.000.000 34.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-23 10.000.000.000 24.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-24 24.591.000.000 - - 79.208.000.000

587.591.000.000 123.208.000.000 123.208.000.000

45





Menjadi Tahun

Angsuran pokok

Outstanding

Bunga deferred

PKBD

Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 - Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 - Okt-17 40.000.000.000 509.591.000.000 22.932.000.000 - Okt-18 40.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 3.000.000.000 Okt-19 40.000.000.000 429.591.000.000 - 5.000.000.000 Okt-20 50.000.000.000 379.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-21 50.000.000.000 329.591.000.000 - 15.000.000.000 Okt-22 50.000.000.000 279.591.000.000 - 20.000.000.000 Okt-23 50.000.000.000 229.591.000.000 - 25.000.000.000 Okt-24 60.000.000.000 169.591.000.000 - 30.000.000.000 Okt-25 65.000.000.000 104.591.000.000 - 38.140.000.000 Okt-26 104.591.000.000 - - -

587.591.000.000 146.140.000.000 146.140.000.000

c) Pembayaran bunga yang di deferred dilakukan setiap bulan selama 84 bulan pada bulan

ke 37 s/d bulan ke 120 menjadi pembayaran dilakukan selama 96 bulan mulai bulan ke 49 sampai dengan bulan ke 114.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit KMK Co Menurun antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 1 Oktober 2014, beban bunga atas kredit tahun 2015, 2016 dan 2017 mulai terutang tahun 2018.

b. PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT Bank Bukopin Tbk No. 6691/DKM/V/2012 tanggal 19 November 2014, Perseroan mendapat pinjaman dengan plafon kredit Rp 50.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan gabah dan beras, dengan suku bunga 12% per annum floating rate dengan jangka waktu 12 bulan.

Jaminan pinjaman adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 171 / Mugasari tanggal 31 Oktober 2011 (jatuh tempo 26 Oktober 2031), terdaftar atas nama PT Pertani (Persero), NIB 11.01.11.04.0078 luas 9.405 m2 surat ukur No.00147/MUGASARI/2011 tanggal 25 Oktober 2011, terletak di Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 749 / Embong Kaliasin tanggal

20 Oktober 2004 (jatuh tempo 11 Oktober 2024), terdaftar atas nama PT Pertani (Persero), NIB 12.01.11.07.00483 luas 1.914 m2 surat ukur No.262/Embong Kaliasin/2004 tanggal 5 Oktober 2004, terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

46




b. PT Bank Bukopin Tbk (Lanjutan)

Pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk tersebut telah mendapat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja dengan surat No.09013/DKM/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 Mei 2019.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2018

2017

Personil dan pelatihan 1.307.496.222 1.345.831.341 Umum dan administrasi lainnya 6.722.366.533 4.341.004.617 Komoditi - penjualan 4.748.887.764 10.778.630.647 Jumlah 12.778.750.520 16.465.466.605

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

2018

2017

Uang muka penjualan 4.444.077.865 7.142.740.848 Lainnya 8.176.209.707 4.062.932.929

Jumlah 12.620.287.572 11.205.673.777

Pendapatan diterima dimuka merupakan uang muka yang ditangguhkan pengakuannya dan akan dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan masa manfaat pendapatan atau tingkat penyelesaian pekerjaan tersebut.

18. UTANG KEPADA PEMERINTAH

2018

2017

RDI - 345 98.835.127.395

103.235.127.397

RDI - 336 59.940.363.277 63.940.363.277 AMA - 111 3.977.777.200 4.485.434.799 AMA - 112 3.987.053.817 4.474.999.350 Jumlah

Dikurangi : Utang jangka panjang yang jatuh tempo

dalam satu tahun

166.740.321.689

(10.098.058.833)

176.135.924.823

(9.395.603.483) Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari

setahun 156.642.262.856

166.740.321.340

Rekening Dana Investasi (RDI) – 336

Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-336/DP3/1998 tanggal 27 Juli 1998 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011 antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan pinjaman yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak melebihi dari Rp 20.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan dana PT Pertani dalam rangka tambahan pinjaman modal kerja.

47



18. UTANG KEPADA PEMERINTAH (Lanjutan)

Berdasarkan surat PT Pertani No.993/PERT-D/KEU-30.1/2017 tanggal 7 Juni 2017, PT Pertani telah mengajukan proposal restrukturisasi pinjaman kepada Pemerintah. Berdasarkan surat No.S- 880/MK.05/2017 tanggal 6 November 2017, Menteri Keuangan telah menyetujui untuk melakukan restrukturisasi pinjaman sebagai berikut:

I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor . RDI-336/DP3/1998 tanggal 27 Juli

1998 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:

a. Seluruh kewajiban PT Pertani sebesar Rp 67.940.363.277 terdiri dari:

1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000,- dilakukan penjadwalan kembali

(reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 47.940.363.277,09,- dilakukan penjadwalan kembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;

b. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap semesternya dimulai pada tanggal 28 Juni dan

tanggal 28 Desember setiap tahunnya, selama 39 kali dengan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok pinjaman.

c. Pembayaran disetorkan ke rekening Pemerintah atas nama Dana Investasi dengan nomor

513.000000980, di Bank Indonesia, Thamrin, Jakarta.

II. Bukan Pengesampingan Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dan kepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan Pemerintah.


Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7 Januari 1999 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI-345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011 antara Perseroan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan pinjaman yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak melebihi dari Rp 22.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan modal kerja PT Pertani dalam rangka pembiayaan pengadaan benih padi, jagung dan kedelai untuk program Gema Palagung 2001.


I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7

Januari 1999 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI- 345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:

48





1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 22.000.000.000,- dilakukan penjadwalan kembali (reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 85.635.127.396,- dilakukan penjadwalan kembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;

b. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap semesternya dimulai pada tanggal 28 Juni dan

tanggal 28 Desember setiap tahunnya, selama 39 kali dengan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok pinjaman.

c. Pembayaran disetorkan ke rekening Pemerintah atas nama Dana Investasi denga nomor


II. Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dan kepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan Pemerintah.

Pada tanggal 17 Januari 2019 bertempat di KPPN Khusus Investasi telah diadakan rekonsiliasi pinjaman PT Pertani (Persero), rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data outstanding/posisi dan mempercepat proses penyelesaian penatausahaan pinjaman.

19. UTANG LANCAR LAINNYA 2018 2017

Dana Pensiun 3.999.288.421 13.981.031.398 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 32.009.179.268 35.874.179.268 Astek (Jamsostek) 562.413.798 215.313.942 Lainnya 2.889.675.364 1.603.723.930

Jumlah 39.460.556.851 51.674.248.538

20. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham

Jumlah saham ditempatkan Dan

Persentase kepemilikan Jumlah modal (Rp) (%)

49

disetor penuh (lembar)

Pemerintah Republik Indonesia

1.021.315

100,00

1.021.315.000.000

Jumlah 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000



21. CADANGAN MODAL

Akun ini merupakan cadangan modal berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Pertani (Persero) tanggal 30 Desember 1983.

2018 2017

Cadangan modal 2.499.311.316 2.499.311.316

Jumlah 2.499.311.316 2.499.311.316

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR DARI PEMERINTAH

Pelimpahan aset Pemerintah: 2018 2017

Proyek UPB II 9.909.152.215 9.909.152.215 Pelimpahan Aset IRC, RMU, Gudang 4.974.583.610 4.974.583.610 Tambahan Modal Penggilingan Padi 1.156.527.955 1.156.527.955 Tanah di Sukadanau Bekasi 584.819.544 584.819.544 Hibah SKR Jepang 93.450.000 93.450.000 Aset pengampunan pajak * 1.270.000.000 1.270.000.000

Sub jumlah 17.988.533.324 17.988.533.324 Kenaikan harga pestisida 19.233.748.075 19.233.748.075

Jumlah 37.222.281.399 37.222.281.399

• Pada tanggal 12 Oktober 2016, Perseroan melakukan program pengampunan pajak dengan

menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan aset tanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, perusahaan telah menerima surat keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. KET-1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Pada bulan Desember 2015, Pemerintah melakukan Penambahan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertani (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015. Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp 470.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015.

Pada bulan Desember 2016, Pemerintah melakukan Penambahan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertani (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016. Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

50



23. SALDO LABA YANG DICADANGKAN

2018 2017

a. Cadangan Umum Laba tahun 1984 (62% x Rp 1.493.381.720)

925.896.666

925.896.666

Laba tahun 1985 (60% x Rp 2.161.458.523) 1.296.875.113 1.296.875.113 Sub jumlah 2.222.771.779 2.222.771.779

b. Cadangan Bertujuan Pembebanan laba rugi tahun buku

sampai dengan tahun 1983

778.861.815

778.861.815 Selisih pembebanan audit tahun 1981 331.042.930 331.042.930 Selisih penilaian aset penggilingan padi (538.476.397) (538.476.397) Sub jumlah 571.428.348 571.428.348

Jumlah 2.794.200.127 2.794.200.127 24. PENDAPATAN

a. Pupuk

2018 2017

SP 18 & NPK 10.10.10 262.701.952.885 275.524.565.798 Urea 217.726.130.022 228.978.109.906 SP 36 70.735.986.992 70.524.731.829 ZA 30.496.602.171 29.331.506.364 KCL 13.141.747.455 8.221.196.364 Kieserite 212.420.455 171.434.091 Lainnya 13.764.951.175 13.585.999.871 Sub jumlah 608.779.791.155 626.337.544.222

b. Produksi penggilingan padi: Beras

Medium

42.528.313.014

42.196.945.645 Kwalitas 136.940.449.298 96.204.040.906 Broken 8.930.070.136 9.546.330.650

Gabah 31.584.805.690 24.464.666.697 Beras BJ 55.099.423.710 124.664.622.419 Lainnya 5.196.156.831 3.415.841.128

Sub jumlah 280.279.218.679 300.492.447.444

c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi: Padi

295.644.530.402

636.857.472.963

Kedelai 6.923.912.830 3.706.870.500 Jagung 101.953.764.245 57.634.717.957 Sub jumlah 404.522.207.477 698.199.061.420

51



24. PENDAPATAN (Lanjutan)

2018

2017

d. Aneka usaha: Pestisida

5.231.799.038

2.841.403.045

Sewa gudang dan angkutan 11.515.804.066 12.303.786.080 Hasil bumi 441.610.993.451 90.490.374.493 Lainnya 20.997.885.927 11.346.494.665

Sub jumlah 479.356.482.482 116.982.058.283 Jumlah 1.772.937.699.793 1.742.011.111.370

25. BEBAN POKOK PENDAPATAN

2018

2017

a. Pupuk SP 18 & NPK 10.10.10

257.852.610.030

261.173.479.837

Urea 209.214.883.561 214.353.058.339 SP 36 67.377.474.243 67.518.482.934 ZA 28.563.750.838 27.875.740.975 KCL 12.424.230.577 7.657.575.955 Kieserite 199.705.491 164.563.518 Lainnya 10.914.481.564 10.189.499.903 Sub jumlah


Medium

586.547.136.304

40.826.891.894

588.932.401.461

42.111.177.930 Kwalitas 133.005.079.930 93.781.552.361 Broken 8.642.907.460 8.591.697.585 Gabah 31.673.649.874 22.018.200.027 Beras BJ 54.227.185.336 124.121.000.725 Lainnya 5.708.608.208 3.293.702.869

Sub jumlah 274.084.322.702 293.917.331.497 c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi:

Padi

272.545.536.855

531.223.999.412 Kedelai 10.554.643.132 2.668.946.760 Jagung 60.151.697.041 51.871.246.161

Sub jumlah 343.251.877.028 585.764.192.334 d. Aneka usaha:

Pestisida

4.910.989.326

2.699.332.893 Hasil bumi 421.015.952.034 89.301.674.493 Lainnya 37.362.064.397 9.030.252.908

Sub jumlah 463.289.005.757 101.031.260.294 Jumlah 1.667.172.341.791 1.569.645.185.586

52



26. BEBAN USAHA 2018 2017 Beban Penjualan: Perbaikan dan perawatan 2.051.545.876 4.816.156.755 Penjualan 4.627.370.064 2.879.387.056 Perjalanan dinas 1.293.569.459 986.308.226 Promosi 557.762.727 407.207.639 Transportasi antar gudang 235.133.310 362.170.413 Overzak /over drum 601.297.958 312.415.861 Lain-lain 7.326.579.363 3.436.966.661 Sub jumlah 16.693.258.757 13.200.612.610

Beban Administrasi dan Umum

Gaji,upah dan tunjangan lainnya 75.233.157.556 72.609.357.017 Penyusutan dan amortisasi 24.196.789.862 18.874.466.026 Perbaikan dan perawatan 13.421.873.875 9.130.077.317 Retribusi dan pajak 9.033.856.680 6.782.526.528 Rumah tangga 7.067.410.976 7.078.761.518 Listrik, air dan telepon 6.323.970.313 5.390.582.863 Manajemen fee 6.137.549.372 1.776.881.572 Penurunan nilai piutang 5.237.620.826 613.055.699 Manfaat karyawan 4.907.463.701 4.171.321.057 Perjalanan dinas 4.318.487.494 7.576.938.505 Penurunan nilai persediaan 3.096.860.459 1.907.193.796 Jasa profesional 3.038.619.500 358.250.000 Alat tulis dan cetakan 2.783.864.954 2.622.046.079 Sewa dan asuransi 2.767.927.905 4.097.190.257 Asuransi tenaga kerja 1.256.825.837 1.518.445.849 Training dan pelatihan 1.126.928.328 818.167.851 Mutasi karyawan 707.679.656 936.123.600 Kesejahtraan karyawan 594.757.479 1.137.212.806 Rapat 484.394.796 1.164.932.444 Administrasi bank 437.766.369 1.567.064.576 Sumbangan dan bantuan 220.655.078 429.286.339 Lain-lain 1.506.289.573 378.793.594

Sub jumlah 173.900.750.588 150.938.675.295

Jumlah 190.594.009.345 164.139.287.905

53



27. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain:

2018 2017

Penjualan aset tetap - 27.913.542.021 Pelunasan piutang yang telah

dicadangkan untuk dihapuskan 943.633.366 674.508.396 Pemulihan persediaan yang telah di

cadangkan untuk penurunan nilai 2.851.946.399 1.436.213.072 Pendapatan jasa giro 12.015.418.444 19.002.069.344 Lain-lain 134.556.359 1.176.594.428 Sub jumlah 15.945.554.568 50.202.927.261

Beban lain-lain Beban keuangan 41.519.868.628 36.618.402.793 Selisih biaya standar dengan biaya realisasi 1.160.773.136 1.123.771.588 Penyesuaian perhitungan aktuaris 4.438.622.651 - Lain-lain 917.142.710 361.798.759

Sub jumlah 48.036.407.125 38.103.973.140

Jumlah (32.090.852.556) 12.098.954.121

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2013) mengenai Akuntansi Imbalan Kerja, Perseroan harus menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja pada laporan keuangan yang dimulai sejak 1 Januari 2015.

PT Pertani (Persero) membukukan imbalan pasca kerja sebagai imbalan pasti untuk karyawan, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pertani (Persero) dan serikat Karyawan Pertani, terhadap karyawan yang telah memutuskan hubungan kerjanya dengan PT Pertani (Persero), diberikan kompensasi sebagai berikut:

a. Bagi karyawan tenaga tetap diberikan kompensasi:

1) Manfaat pensiun dari dana pensiun; 2) Jamsostek; 3) Biaya pulang kampung ke kampung halaman; dan 4) Penghargaan masa kerja.

b. Bagi karyawan tenaga tidak tetap diberikan kompensasi:

1) Uang pesangon sesuai ketentuan Depnaker; 2) Biaya pulang kampung ke kampung halaman; dan 3) Penghargaan masa kerja.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 793 karyawan per posisi 31 Desember 2018 dan 818 karyawan per posisi 31 Desember 2017.

54



28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri dari:

2018 2017

Nilai kini (kewajiban) (28.362.118.183) (50.839.199.476) Nilai wajar aset program 19.338.278.059 42.544.211.731

Jumlah (9.023.840.124) (8.294.987.746)

Mutasi liabilitas manfaat karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

2018 2017

Saldo awal (8.294.987.746) (10.230.942.656) Beban tahun berjalan (4.907.463.701) (4.171.321.057) Realisasi pembayaran manfaat 5.872.730.405 4.189.135.404 (Liabilitas)/Aset diakui dalam penghasilan

komprehensif lain

(1.694.119.081)

1.918.140.563

Jumlah (9.023.840.124) (8.294.987.746)

Pengukuran kembali atas aset (liabilitas) yang diakui pada akhir periode:

Pengukuran kembali atas liabilitas

2018 2017

yang diakui pada awal periode (20.277.166.374) (22.195.306.938) Keuntungan aktuarial 21.511.814.590 44.462.352.295 Imbal hasil atas (Aset) program (23.205.933.671) (42.544.211.731) Pengukuran kembali atas liabilitas

yang diakui pada akhir periode

(21.971.285.456)

(20.277.166.374)

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain konsolidasian di tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: 2018 2017

Biaya jasa kini 1.393.008.556 3.878.298.831 Biaya bunga 3.514.455.146 7.199.981.535 Biaya jasa lalu - (6.906.959.309) Iuran karyawan selama periode berjalan - -

Jumlah 4.907.463.701 4.171.321.057

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya di tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

55



28. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan) 2018 2017

Keuntungan aktuarial (21.511.814.590) (44.462.352.294) Imbal hasil atas aset program 23.205.933.671 42.544.211.731

Jumlah 1.694.119.081 (1.918.140.564)

Perhitungan imbalan pasca kerja per 31 Desember 2018 dan 2017 dihitung oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah dengan laporannya bertanggal 31 Januari 2019 dan 31 Januari 2018. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut: a. Rata-rata tertimbang kenaikan gaji atau kompensasi pada masa yang akan datang 5% per tahun b. Usia pensiun normal adalah 56 tahun c. Tingkat mortalita dari peserta mengikuti Tabel Mortalita Indonesia-III tahun 2011 d. Tingkat sakit/cacat sebesar 1% dari tingkat mortalita s/d usia 55 tahun e. Tingkat pengunduran diri sebesar 1% sampai usia 55 tahun f. Metode yang digunakan untuk menetapkan kewajiban akturia adalah Projected Unit Credit.

Sesuai dengan laporan aktuaris tersebut, seluruhnya biaya jasa lalu yang telah menjadi hak atau vested dibebankan pada tahun berjalan.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah: 2018 2017

Tingkat diskonto +1% 27.516.743.018 49.167.229.236 Tingkat diskonto -1% 29.304.139.103 52.650.594.822 Tingkat kenaikan gaji +1% 29.384.478.766 52.867.123.515 Tingkat kenaikan gaji -1% 27.435.527.231 48.948.627.618

Jumlah 113.640.888.117 203.633.575.192 Jatuh Tempo Nilai Kini Kewajiban

2018

2017

Sampai dengan 1 tahun 13.100.822.236 7.654.061.621 Dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun 9.021.068.430 30.756.975.711 Dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun 3.949.295.737 9.816.747.578 Diatas 10 tahun 2.290.931.779 2.611.414.566

Jumlah 28.362.118.183 50.839.199.476

Jatuh Tempo Nilai Imbalan Pasti

2018

2017


Jumlah 115.236.412.778 112.232.093.045

56



29. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka 2018 2017 Pajak penghasilan pasal 22 11.663.091.529 2.303.666.869 Pajak penghasilan pasal 23 939.600 29.096.180 Pajak penghasilan pasal 25 67.894.467.660 25.466.100.420 Pajak pertambahan nilai 21.422.545.357 7.699.301.094 Jumlah 100.981.044.146 35.498.164.563

b. Utang pajak

2018

2017

Pajak Pertambahan Nilai 23.029.394.646 16.147.017.253 Pajak Penghasilan pasal 21 287.201.278 344.066.317 Pajak Penghasilan pasal 22 977.966.972 552.378.622 Pajak Penghasilan pasal 23 194.304.521 241.440.475 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 85.921.317 9.968.729 Pajak Penghasilan badan - final 60.420.490 63.648.591 Jumlah 24.635.209.224 17.358.519.987

c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pajak kini

Perseroan

2018

-

2017

- Entitas Anak (60.420.490) (47.313.755)

Jumlah pajak kini (60.420.490) (47.313.755) Pajak tangguhan

Perseroan

33.908.163.559

5.241.324.297 Entitas Anak - -

Jumlah pajak tangguhan 33.908.163.559 5.241.324.297

Manfaat (Beban) pajak penghasilan - Neto

33.847.743.068

5.194.010.541

57



29. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

2018 2017

Laba konsolidasian sebelum beban pajak (116.919.503.899) 20.325.592.000 Dikurangi : Laba sebelum pajak

Anak Perusahaan setelah eliminasi (355.483.247) (198.285.786) Laba (rugi) sebelum beban pajak - induk (117.274.987.146) 20.127.306.214

Beda Temporer:

Beban manfaat karyawan 4.907.463.701 4.171.321.057 Beban cadangan kerugian persediaan 3.096.860.459 1.907.193.796 Pemulihan persediaan rusak (2.851.946.399) (1.436.213.072) Beban cadangan penurunan nilai piutang 5.237.620.826 613.055.699 Pemulihan piutang ragu-ragu (943.633.366) (627.958.246)

Jumlah beda temporer 9.446.365.221 4.627.399.234

Beda tetap: Pendapatan diluar usaha

(12.015.418.444)

(18.240.707.936)

Pendapatan sewa gedung (9.836.443.807) (8.899.258.165) Penjualan aset tetap - (27.913.542.021) Beban diluar usaha 4.578.960.614 5.226.781.922 Beban tidak langsung lainnya 1.389.478.278 836.131.453 Beban penjualan 2.051.545.876 2.879.387.056 Beban sumbangan 220.655.078 438.463.339 Beban lain-lain 569.833.864 883.872.738 Jumlah beda tetap (13.041.388.541) (44.788.871.614)

Rugi fiskal (120.870.010.466) (20.034.166.167) Rugi fiskal yang masih dapat

dikompensasi : Tahun 2017 (20.034.166.167) - Tahun 2016 (10.191.735.710) (10.191.735.710)

Rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi akhir tahun (151.095.912.343) (30.225.901.877)

58




d. Pajak tangguhan

A set pajak tangguhan

31 Desember 2017

Diakui dalam laba

rugi

Diakui dalam penghasilan

komprehensif lain P eny esuaian

31 Desember 2018

Beban manfaat kary aw an 2.073.746.936 1.226.865.925 423.529.770 (1.468.182.601) 2.255.960.031 C adangan piutang ragu-ragu 27.242.271.790 1.309.405.206 - 2.138.014.126 30.689.691.123 P eny isihan penurunan nilai

A set pajak tangguhan Beban manfaat kary aw an C adangan piutang ragu-ragu P eny isihan penurunan nilai

persediaan A kumulasi rugi fiskal

Jumlah

31 Desember 2016

Diakui dalam laba rugi



31 Desember 2017

* ) Koreksi ke laba ditahan (defisit) lihat catatan 35

e. Administrasi perpajakan

Perseroan telah menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Jenis pajak Masa/tahun Surat Ketetapan Lebih (kurang)

bayar Denda / bunga

Jumlah kurang (lebih) bayar Nomor Tanggal

Surat Ketetapan Pajak PPN Februari 2016 00027/207/16/051/17 2017 - (5.740.588) (5.740.588) PPN Januari 2016 00026/207/16/051/17 2017 - (10.624.557) (10.624.557) PPN Maret 2016 00028/207/16/051/17 2017 - (1.343.053) (1.343.053) Surat Tagihan Pajak

PPN Januari 2016 00122/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (155.648.454) (155.648.454) PPN Februari 2016 00123/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (76.659.038) (76.659.038) PPN Maret 2016 00124/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (76.383.684) (76.383.684) PPN April 2016 00125/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (32.203.772) (32.203.772) PPN Mei 2016 00126/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (22.276.758) (22.276.758) PPN Juni 2016 00127/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (157.289.785) (157.289.785) PPN Juli 2016 00128/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (48.497.266) (48.497.266) PPN Agustus 2016 00129/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (11.796.126) (11.796.126) PPN September 2016 00130/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (13.178.758) (13.178.758) PPN Oktober 2016 00131/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (18.656.570) (18.656.570) PPN November 2016 00132/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (7.594.886) (7.594.886)

59

2.557.735.664

1.042.830.264

(479.535.141)

(1.047.283.851)

2.073.746.936

29.672.131.992 153.263.925 - (2.583.124.127) 27.242.271.790

3.574.226.153

476.798.449

-

2.669.833.236 6.720.857.838 134.486.992.672 5.008.541.542 - (131.938.858.745) * 7.556.675.469

170.291.086.481 6.681.434.180 (479.535.141) (132.899.433.487) 43.593.552.033

persediaan 6.720.857.838 774.215.115 - (712.986.600) 6.782.086.353 A kumulasi rugi fiskal 7.556.675.469 30.217.302.617 - - 37.773.978.086

Jumlah 43.593.552.033 33.527.788.863 423.529.770 (43.155.075) 77.501.715.592




Jenis pajak Masa/tahun Surat Ketetapan Lebih (kurang) bayar

Denda / bunga


Surat Tagihan Pajak (lanjutan)

PPN Desember 2016 00133/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (24.129.601) (24.129.601) PPN Maret 2017 00124/107/17/051/17 07 November 2017 - (10.872.847) (10.872.847) PPN Juli 2017 00091/107/17/051/17 10 November 2017 - (2.299.537) (2.299.537) PPh Pasal 25 Januari 2017 00069/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.753.672.078) (4.753.672.078) PPh Pasal 25 Februari 2017 00067/106/17/051/17 08 Agustus 2017 - (4.668.785.077) (4.668.785.077) PPh Pasal 25 Maret 2017 00070/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.583.898.076) (4.583.898.076) PPh Pasal 25 April 2017 00077/106/17/051/17 15 Agustus 2017 - (4.499.011.074) (4.499.011.074) PPh Pasal 25 Mei 2017 00071/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.414.124.073) (4.414.124.073) PPh Pasal 25 Juni 2017 00072/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 Juli 2017 00108/106/17/051/17 06 September 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 Agustus 2017 00157/106/17/051/17 10 Oktober 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 September 2017 00207/106/17/051/17 07 November 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 Oktober 2017 00255/106/17/051/17 04 Desember 2017 - (84.887.001) (84.887.001) PPN Put Januari 2016 00095/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (130.529.066) (130.529.066) PPN Put Februari 2016 00096/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (106.463.861) (106.463.861) PPN Put Maret 2016 00097/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (92.172.430) (92.172.430) PPN Put April 2016 00098/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (107.549.419) (107.549.419) PPN Put Mei 2016 00099/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (126.054.784) (126.054.784) PPN Put Juni 2016 00100/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (64.898.046) (64.898.046) PPN Put Juli 2016 00101/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (74.007.669) (74.007.669) PPN Put Agustus 2016 00102/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (70.712.125) (70.712.125) PPN Put September 2016 00103/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (48.774.725) (48.774.725) PPN Put Oktober 2016 00104/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (45.049.666) (45.049.666) PPN Put November 2016 00105/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (52.213.461) (52.213.461) PPN Put Desember 2016 00106/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (39.827.885) (39.827.885) PPN Januari 2016 00156/107/16/051/17 22 Juni 2017 - (1.585.747) (1.585.747) PPN Februari 2016 00157/107/16/051/17 22 Juni 2017 - (869.776) (869.776) PPN Maret 2016 00158/107/16/051/17 22 Juni 2017 - (206.308) (206.308) PPN Juni 2016 00048/107/17/051/17 29 Agustus 2017 - (1.042.086) (1.042.086) PPN Agustus 2016 00210/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (427.793) (427.793) PPN September 2016 00211/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (2.841.547) (2.841.547) PPN Oktober 2016 00212/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (3.464.290) (3.464.290) PPN November 2016 00213/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (1.606.722) (1.606.722) PPN Desember 2016 00214/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (4.871.043) (4.871.043) PPN Agustus 2016 00108/107/16/051/17 16 Mei 2017 - (7.263.870) (7.263.870) PPh Pasal 21 Desember 2016 00062/10/16/051/17 11 April 2017 - (20.826.837) (20.826.837)

60



30. REALISASI PROGRAM PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)

Pada tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan program Public Service Obligation (PSO) melalui penyaluran benih bersubsidi.

Perbandingan pelaksanaan program PSO dengan kegiatan komersial dalam tahun 2017 disajikan pada rekapitulasi laba (rugi) dibawah ini:

2017

Pendapatan

PSO Komersil Jumlah

Pupuk: - 626.337.544.222 626.337.544.222 Produksi penggilingan padi: - 300.492.447.444 300.492.447.444 Perbenihan

Subsidi Padi Inbrida

-

487.692.661.629

87.958.465.384

-

87.958.465.384 -

487.692.661.629 Padi Hibrida 37.298.267.407 - 37.298.267.407 Kedelai

Upsus Padi Inbrida

11.038.694.800

71.049.222.200

-

-

11.038.694.800 -

71.049.222.200 Padi Hibrida 2.235.000.000 - 2.235.000.000 Kedelai 608.000.000 - 608.000.000 Jagung Komposit 318.750.000 - 318.750.000

Aneka usaha 116.982.058.283 116.982.058.283

Total pendapatan 610.240.596.036 1.131.770.515.333 1.742.011.111.370 Beban pokok

Pupuk:

-

588.932.401.461

588.932.401.461 Produksi penggilingan padi: - 293.917.331.497 293.917.331.497 Perbenihan

Subsidi Padi Inbrida

-

408.731.623.876

66.144.756.896

-

66.144.756.896 -

408.731.623.876 Beban pokok (lanjutan)

Padi Hibrida 33.802.400.725 - 33.802.400.725 Kedelai

Upsus Padi Inbrida

9.003.000.758

65.181.766.768

-

-

9.003.000.758 -

65.181.766.768 Padi Hibrida 2.050.427.073 - 2.050.427.073 Kedelai 557.789.557 - 557.789.557 Jagung Komposit 292.426.680 - 292.426.680

Aneka usaha 101.031.260.294 101.031.260.294

Total beban pokok 519.619.435.437 1.050.025.750.148 1.569.645.185.586 Laba kotor

90.621.160.599

81.744.765.185

172.365.925.785

Beban usaha - 162.897.165.167 162.897.165.167

Laba (rugi) usaha 90.621.160.599 (81.152.399.982) 9.468.760.618 Pendapatan (beban) lain-lain - 10.856.831.383 10.856.831.383

Laba (rugi) sebelum pajak 90.621.160.599 (70.295.568.599) 20.325.592.000

61



31. MANAJEMEN RESIKO

Risiko Kredit

Perseroan mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan:

a. Jumlah yang paling mewakili nilai maksimal eksplosur risiko kredit pada akhir periode pelaporan tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain (misalnya penyelesaian secara bersih yang tidak memenuhi syarat saling hapus sesuai dengan PSAK No 50: Instrumen Keuangan: Penyajian);

b. Mengacu pada jumlah yang diungkapkan pada butir (a), deskripsi dari agunan yang dimiliki sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain;

c. Informasi mengenai kualitas kredit dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak

mengalami penurunan nilai, dan;

d. Jumlah tercatat aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

Perseroan mengungkapkan berdasarkan kelompok aset keuangan:

a. Analisis umur aset keuangan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak

mengalami penurunan nilai;

b. Analisis aset keuangan yang secara individual ditentukan mengalami penurunan nilai pada akhir periode pelaporan, termasuk faktor yang dipertimbangkan Perseroan dalam menentukan penurunan nilai; dan

c. Untuk jumlah yang diungkapkan pada butir (a) dan (b), deskripsi tentang agunan yang dimiliki entitas sebagai jaminan dan peningkatan kualitas kredit lain dan, kecuali jika tidak praktis estimasi nilai wajarnya.

Agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh:

Jika Perseroan memperoleh aset keuangan atau aset non-keuangan selama periode berjalan melalui pengambilalihan kepemilikan agunan yang dimiliki sebagai jaminan atau meminta peningkatan kualitas kredit lain (misalnya garansi), dan aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK lain, maka Perseroan mengungkapkan:

a. Jenis dan jumlah tercatat aset yang diperoleh; dan

b. Jika aset tidak siap untuk dikonversi menjadi kas, kebijakan entitas untuk melepas aset tersebut atau menggunakannya dalam operasi.

Risiko Likuiditas

Entitas mengungkapkan:

a. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan non-derivatif (termasuk kontrak jaminan keuangan yang diterbitkan) yang menunjukan sisa jatuh tempo kontraktual;

62



31. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

b. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Analisis jatuh tempo mencakup sisa jatuh

tempo kontraktual liabilitas keuangan derivatif tersebut dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap periode arus kas;

c. Deskripsi mengenai bagaimana Perseroan mengelola risiko likuiditas yang melekat pada butir (a)

dan (b).

Analisis Sensitivitas

1. Kecuali jika memenuhi poin 1, entitas mengungkapkan: a. Analisis sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar dimana Perseroan terekspos pada akhir

periode pelaporan, yang menunjukan bagaimana laba rugi Perseroan mungkin tepengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut;

b. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas; dan

c. Perubahan metode dan asumsi yang digunakan periode sebelumnya, dan alasan perubahaannya.

2. Jika Perseroan menyusun analisis sensitivitas, seperti value-at-risk, yang mencerminkan saling

ketergantungan antara variabel risiko (misal suku bunga dan nilai tukar) dan menggunakannya untuk mengelola risiko keuangan, maka Perseroan dapat menggunakan analisis yang ditentukan di poin 2. Perseroan juga mengungkapkan:

a. Penjelasan metode yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas, dan parameter dan asumsi utama yang mendasari data yang disajikan; dan

b. Penjelasan tujuan dan keterbatasan metode yang digunakan yang dapat mengakibatkan informasi tidak secara penuh mewakili nilai wajar dari aset dan liabilitas terkait.

Pengungkapan risiko pasar lain

Jika angka sensitivitas yang diungkapkan sesuai dengan poin 1 atau poin 2 tidak mewakili risiko yang melekat pada instrumen keuangan misalnya karena eksplosur akhir tahun tidak mencerminkan eksplosur selama tahun tersebut, maka Perseroan mengungkapkan fakta tersebut dan alasan yang dipercayai entitas bahwa analisis sensitivitas tidak mewakili.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah internal yang mempengaruhi operasional.

Komponen yang mempengaruhi risiko operasional meliputi: - Sistem dan Prosedur; - Profil Karyawan; - Teknologi Sistem Informasi; - Akuntansi;

63



32. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

2018 Nilai tercatat Nilai wajar

Kas dan setara kas 332.226.431.039 332.226.431.039 Piutang usaha 145.155.291.467 145.155.291.467 Piutang lain-lain 48.701.726.247 48.701.726.247 Utang usaha 70.522.323.185 70.522.323.185 Utang bank 570.176.930.192 570.176.930.192 Utang kepada Pemerintah 166.740.321.689 166.740.321.689 Biaya yang masih harus dibayar 12.778.750.520 12.778.750.520 Utang lancar lainnya 39.460.556.851 39.460.556.851



Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang bank dan utang ke Pemerintah mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Utang bank dan utang ke Pemerintah jangka panjang dikenai bunga sehingga mendekati nilai tercatat.

33. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Sifat hubungan transaksi a) Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan

pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b) Perseroan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perseroan:

Pihak-pihak Berelasi Sifat Hubungan Sifat Transaksi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Pemegang saham Modal Saham atau Penyertaan modal negara (PMN) dan Utang rekening dana investasi (RDI)

Institusi Pemerintah Pusat Transaksi Public Service Obligation dan subsidi benih

64



33. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Pemerintah Daerah Tingkat I Institusi pemerintah di Daerah

Pemerintah Daerah Tingkat II Institusi pemerintah di Daerah

PT Pertani Properti Hubungan sebagai entitas anak

Proyek penjualan dan istribusi subsidi benih Proyek penjualan dan istribusi subsidi benih Investasi modal saham

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk PT Bank Tabungan Negara Syariah

BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan

Utang bank, rekening bank dan kas dan setara kas Rekening bank dan kas dan setara kas Rekening bank dan kas dan setara kas Rekening bank dan kas dan setara kas

PT Bank Pembangunan Entitas yang berelasi dengan Pemerintah

Rekening bank dan kas dan setara kas

34. PERIKATAN DAN KONTIJENSI

PT Pertani (Persero) memiliki sejumlah perikatan-perikatan dengan berbagai pihak dengan ikhtisar sebagai berikut:

PERIKATAN

a) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan surat Perjanjian No. 10/PERT.D4/HKP.30.1/2017 tanggal 17April 2015 perihal sewa menyewa Galeri ATM pada gedung Graha Gabah antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilai Rp 63.000.000 pertahun (sudah termasuk pajak). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, kemudian diperpanjang dengan kontrak No. 158/PERT.D4/HKP/30.1/2017 yang berlaku dari tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019.

b) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia, TBK

Berdasarkan surat Perjanjian No. 87/SHK/SP/2016 tanggal 06 Juni 2016 perihal sewa menyewa Galeri ATM pada gedung Graha Gabah antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilai Rp 94.500.000 pertahun (sudah termasuk pajak). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan 15 Juli 2019.

c) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Kuarta Powerindo Perkasa.

Berdasarkan surat Perjanjian No. 62/SHK/SP/2012 – 001/PTP/PSM/KPP/21052012 tanggal 27 Juni 2012 perihal sewa menyewa gedung Graha Gabah antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Kuarta Powerindo Perkasa sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilaiRp 112.247.100 perbulan (belum termasuk pajak). Selanjutnya perjanjian kembali diperpanjang sesuai dengan Surat Perjanjian No. 127/PERT.D.4./HKP.20.10/2017 –014 PTP/PSM/KPP/TS tanggal 19 Mei 2017 yang terhitung berlaku dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.

65



34. PERIKATAN DAN KONTIJENSI (Lanjutan)

d) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan surat Perjanjian No. 40/SHK/SP/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal sewa menyewa gedung Graha Gabah antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilai Rp 75.000.000 pertahun (belum termasuk pajak). Perjanjian ini berlaku dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 15 Juni 2016. Perjanjian telah diperpanjang dari tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 86/PERT.D4/HKP.30.1/2016 tanggal 06 Juni 2016 dengan kontrak sebesar Rp 283.536.000.

e) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Cakra Danadyaksa

Berdasarkan surat Perjanjian No. 17/PERT.D4/HKP.30.1/2014 tanggal 1 Oktober 2014 perihal sewa-menyewa gedung PT Pertani, antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Cakra Danadyaksa sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilai Rp 1.500.000 perbulan atau untuk masa sewa 1 (satu) tahun Rp. 18.000.000 pertahun belum termasuk PPN 10%. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 1 Oktober 2015.

Perjanjian ini sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 398/PERT.D/HKP.30.1/2018 tertanggal 16 November 2018 dengan kontrak sebesar Rp 31.680.000.

f) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Tracon Industri

Berdasarkan Surat Perjanjian No.225/Pert.D4/HKP/30.1/2017 perihal sewa menyewa ruangan kantor pada gedung Graha Gabah antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Tracon Industri sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilai Rp 1.458.000.000. Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2019.

g) Perjanjian antara PT Pertani (Persero) dengan PT Pertani Properti

Berdasarkan Surat Perjanjian No. 033/D4/HKP.302/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal kerjasama jasa pengadaan tenaga resepsionis, pesuruh, pengemudi dan tukang kebun antara PT Pertani (Persero) sebagai pihak pertama dan PT Pertani Properti sebagai pihak kedua yang memiliki kontrak senilai Rp 501.972.000. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Januari 2015. Perjanjian ini sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 September 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 14/PERT.D4/HKP.60.1/2016 tanggal 01 Februari 2016 dengan kontrak sebesar Rp 674.206.000,-. Perjanjian ini kembali diperpanjang dari tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020, sesuai dengan Surat Perjanjian No.87/PERT.D4/HKP.20.1/2017 tanggal 30 Maret 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.466.067.500 (Belum termasuk PPN).

h) Addendum Perjanjian Antara PT Bukit Asam (Persero) dengan PT Pertani (Persero).

Berdasarkan Surat Perjanjian No. PTBA: 056A/PJJ/Ekt.0100/HK.03/VIII/2014, No. Pertani: 11/PERT.D/HKP.30.1/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana Program Kemitraan Untuk Budidaya Tanaman Pangan Dalam Rangka Gerakan Peningkatan

Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Bukit Asam (Persero) sebagai pihak pertama dengan PT Pertani (Persero) sebagai pihak kedua.

66




i) Perjanjian Kerjasama Antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan PT Pertani (Persero).

Berdasarkan Surat Perjanjian No. PT PGN: 012204.Amd/HK.02/KEU/2014, No. Pertani: 68/SHK/SP/2012 tanggal 30 Juni 2014 tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Melalui Farming Management antara PT Perusahaan Gas Negara sebagai pihak pertama dan PT Pertani (Persero) sebagai pihak kedua. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan terpenuhinya seluruh kewajiban pembayaran PT Pertani (Persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara untuk jangka waktu paling lama 36 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

j) Perjanjian kerjasama dengan PT Sukses Abadi Karya Inti untuk pengadaan, pengolahan gabah dan

atau beras dari petani untuk pemasaran dan distribusi beras premium merek delman.

Berdasarkan surat perjanjian No.043.1/SAKTI-PERJ/II.2018 tanggal 1 Februari 2018 untuk pengadaan, pengolahan gabah dan atau beras dari petani untuk pemasaran dan distribusi beras premium merek delman dengan jumlah minimum 30.000 ton selama periode Februari sampai dengan Desember 2018.

k) Pada tanggal 1 Maret 2018, Perseroan melakukan perjanjian lisensi dengan Balai Penelitian

Tanaman Serealia tentang jagung hibrida varietas bima 2 Bantimurung.

Dalam perjanjian disepakati bahwa Balai Penelitian Tanaman Serealia sebagai penemu jagung hibrida varietas bima 2 Bantimurung dan Perseroan yang akan melakukan produksi benih komersil jagung hibrida varietas bima 2 Bantimurung.

l) Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksi dan pemasaran

benih jagung hibrida silang tunggal varietas bima 2 dengan PT Agrindo Harthamekar.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Agrindo Harthamekar akan memproduksi benih jagung hibrida silang tunggal varietas bima 2 sebanyak 3.000 ton untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 81.000.000.000.

m) Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksi dan pemasaran

benih jagung hibrida silang tunggal varietas JH 27 dengan PT Citra Nusantara Mandiri Solok.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Citra Nusantara Mandiri Solok akan memproduksi benih jagung hibrida silang tunggal varietas JH 27 sebanyak 3.650 ton untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 98.550.000.000.

n) Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian kerjasama produksi dan pemasaran

benih jagung hibrida silang tiga jalur varietas bima 19 URI dengan PT Citra Nusantara Mandiri Solok.

Dalam perjanjian tersebut disepakati PT Citra Nusantara Mandiri Solok akan memproduksi benih jagung hibrida silang tiga jalur varietas bima 19 URI sebanyak 2.840 ton untuk Perseroan dengan biaya produksi Rp 72.207.000.000.

67




o) Pada tanggal 19 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian penunjukkan distributor bawang putih dengan PT Fajar Mulia Transindo.

PT Fajar Mulia Transindo akan melakukan distribusi bawang putih segar konsumsi impor dari China sekurang kurangnya 20.000 ton untuk jangka waktu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 31 Desember 2018.

p) Pada tanggal 2 Maret 2018, Perseroan melakukan perjanjian penunjukkan distributor bawang putih

dengan PT Citra Gemini Mulia.

PT Citra Gemini Mulia akan melakukan distribusi bawang putih segar konsumsi impor dari China sekurang kurangnya 5.000 ton untuk jangka waktu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 31 Desember 2018.

q) Pada tanggal 19 Januari 2018, Perseroan melakukan perjanjian penunjukkan distributor bawang

putih dengan PT Agung Sejahtera Jaya.

PT Agung Sejahtera Jaya akan melakukan distribusi bawang putih segar konsumsi impor dari China sekurang kurangnya 25.000 ton untuk jangka waktu sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan 31 Desember 2018.

KONTIJENSI

Dalam melakukan kegiatan, Perseroan tidak terlepas dari berbagai perkara hukum dan tuntutan sehubungan dengan kepatuhan, kontrak, perjanjian, peraturan Pemerintah, dan kepemilikan aset. Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, terdapat tuntutan hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan, yaitu sebagai berikut:

a. Sengketa Tanah Kibin, Serang

Pada tahun 2008, Ahmad Hakim yang mengaku ahli waris dari keluarga Sakman menggugat PT Pertani (Persero) bahwa tanah seluas 16.320 m2 adalah milik ahli waris Sakman. Kemudian dalam putusan Negeri Serang menyatakan bahwa PT Pertani (Persero) menang dengan No. PN Serang: 37/PDT.G/2008/PN.Srg Jo. No. 41/PDT/2009/PTBTN tanggal 16 Juli 2009.

Setelah sidang pertama yang dimenangkan oleh PT Pertani (Persero) kemudian munculah salah seorang yang mengaku sebagai ahli waris dari mantan pemilik tanah tersebut yaitu Santi binti Sakman, yang kemudian melakukan gugatan intervensi dalam tingkat banding. Banding tersebut dimenangkan oleh ahli waris Santi Binti Sakman dengan putusan Pengadilan Negeri Tinggi No. 41/Pdt/2009/PTBtn. Upaya selanjutnya yang dilakukan Perseroan yaitu mengajukan kasasi yang kemudian kembali dimenangkan oleh ahli waris dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung No. 460.K/Pdt/2010 tanggal 28 Juli 2011.

PT Pertani (Persero) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 37/PDT.G/2008/PN.SRG tanggal 11 Desember 2012. Perseroan mengajukan Novum yaitu bukti yang belum pernah digunakan dalam sidang-sidang sebelumnya berdasarkan Surat Permohonan Penyumpahan Novum tanggal 10 Desember 2012.

68




Perkembangan terakhir atas kasus tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 terjadi pelaksanaan eksekusi atas perintah Pengadilan Negeri Serang yaitu pengosongan lahan dari pihak ketiga berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 5 Maret 2013.

Sesuai PK No. 238 PK/PDT/2013 tanggal 25 Juni 2014, MA menolak permohonan PK dari Perseroan atas sengketa tersebut.

PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara saat ini sedang berkonsultasi dengan Kementerian BUMN dalam hal upaya untuk mencoba mengajukan gugatan perdata dan membuat laporan pidana.

b. Gugatan tentang Pembatalan Lelang, Malang

Pada tahun 2012, PT Pertani (Persero) mengadakan lelang Beauty Contest untuk melakukan pencarian calon investor untuk pelaksanaan Build Operate Transfer (BOT) dalam jangka waktu 25 tahun. Pada saat Aanwijizing yaitu tahap awal tentang penjelasan tata cara lelang yang diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 ternyata peserta mengikuti lelang tersebut hanya 2 (dua) Perusahaan yaitu PT Mandiri Land Indonesia dan PT Tiara Fortuna Indah (dimana yang hadir hanya diwakilkan tanpa memiliki Surat Kuasa).

Berdasarkan peraturan Meneg BUMN No. PER. 06/MBU/2012 tanggal 30 Desember 2012 tentang Tata Cara Pemberdayaan Aset dimana disebutkan bahwa minimal peserta yang hadir adalah tiga peserta, maka Perseroan menunda lelang tersebut. Atas dasar penundaan lelang tersebut salah satu peserta lelang yaitu PT Mandiri Land Indonesia menyampaikan somasi dan mengajukan gugatan ganti rugi imateriil senilai Rp 22,7 milyar terhadap PT Pertani (Persero) dengan No. Perkara 224/Pdt.G/2012/Pn.JktSel.

Pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 dilakukan sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai gugatan atas kasus tersebut. Perkembangan terakhir atas kasus ini yaitu pada 31 Juli 2013 dimana penggugat mengajukan banding ke PT DKI dengan putusan menolak banding penggugat yang saat ini dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akan tetapi penggugat tidak mengajukan memori kasasi, sehingga PT Pertani juga tidak membuat kontra memori kasasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan. Putusan telah berkekuatan hukum tetap

c. Sengketa tanah Sadang, Purwakarta

Pada 9 Januari 2009 terjadi gugatan dari Ny. Ecih Sukaesih yang merupakan mertua dari Solehan, mantan karyawan PT Pertani (Persero). Pada tanggal 16 Januari 2012 dengan surat No. 661.K/Pdt/2011 sudah diputus dalam tingkat kasasi dengan putusan menolak gugatan penggugat (inkrah). Sampai saat proses audit berakhir, masih dalam proses Aanmaning untuk pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa.

d. Sengketa kepemilikan tanah dan bangunan rumah di Karawang

Perseroan terlibat sengketa hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan seluas 340 m2 dengan Donny Eki Suryandono di Karawang, sengketa tersebut sudah masuk pengadilan Negeri Karawang dengan register perkara No.70/pdt.G/2017, sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, perkara tersebut masih berlangsung dan tengah memasuki tahapan proses jawab menjawab dimuka persidangan.

69




d. Sengketa kepemilikan tanah dan bangunan rumah di Karawang (Lanjutan)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Kwg. jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 363/PDT/2018/PT.BDG. Putusan belum berkekuatan hukum tetap. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan, dan saat ini penggugat (Sdr. Donny E.) mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

e. Sengketa tanah di Cibitung Sukadanau, Bekasi

Perseroan menghadapi sengketa perkara tanah seluas 40.000 m2 dengan Anwar Sanusi bin H. Mawih Dkk (penggugat) lokasi tanah Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat Bekasi dengan perkara No.431/Pdt.G/2015/PN.Bks. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam tingkat Banding memenangkan penggugat (PT Pertani kalah) selanjutnya Perseroan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah pula menyampaikan memori kasasi tertanggal 17 April 2017 selanjutnya Mahkamah Agung telah meregister perkara tersebut dengan register No. 2519 K/PDT/2017.

Sesuai dengan informasi dari laman website Mahkamah Agung RI, pada tanggal 16 Nopember 2017 didapatkan keterangan bahwa atas upaya hukum kasasi yang diajukan oleh PT Pertani (Persero), hakim agung memutus perkara dan menjatuhkan putusan berupa mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Pertani (Persero).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 431/Pdt.G/2015/PN.Bks jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 71/Pdt/2017/PT.Bdg jo. putusan Mahkamah Agung nomor 2519 K/Pdt/2017. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan, dan PT Pertani (Persero) telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Bekasi, dan saat ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Bekasi.

f. Penyerobotan tanah Desa Mulyamekar Tambun Kabupaten Bekasi

Gugatan PTUN atas perkara No. 121/G/2014/PTUN.BDG tanggal 24 Desember 2014 oleh saudara Ilyas kepada Kantor Pertanahan (BPN) dan PT Pertani atas sertifikat tanah yang terletak di Desa Mulyamekar, Tambun, Kabupaten Bekasi dan pada tanggal 30 April 2015, PTUN memenangkan penggugat atas perkara tersebut.

Sampai tanggal laporan, BPN dan Perseroan tengah mengajukan banding atas putusan tersebut dan telah diputus oleh PTUN dengan putusan menolak permohonan Banding BPN dan PT Pertani (Persero) dan atas putusan tersebut telah diajukan Kasasi dan telah diputus dengan putusan menolak permohonan Kasasi dari BPN dan PT Pertani (Persero).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 121/G/2014/PTUN-BDG jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 181/B/2015/PT.TUN.JKT jo putusan Mahkamah Agung nomor 84 K/TUN/2016 jo. putusan Mahkamah Agung nomor 102 PK/TUN/2018.

PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

70




g. Gugatan Perdata Tanah Kantor Wilayah Jawa Timur

Perseroan digugat oleh saudara Yosef Ellias Sayers atas tanah kantor di Jalan Embong Trengguli, Surabaya berdasarkan perkara No. 524/PDT.G/2015/PNSBY. Sampai dengan tangal laporan, perkara tersebut masih dalam proses sidang di PN Surabaya.

Atas perkara tersebut saat ini telah diputus oleh PN Surabaya dengan putusan menolak gugatan penggugat sdr. Yisef Ellias Sayers dan atas perkara tersebut para penggugat tidak dapat mengajukan banding maupun kasasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 524/PDT.G/2015/PN.Sby. tanggal 27 April 2016. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan. Putusan telah berkekuatan hukum tetap.

h. Gugatan Perdata Tanah Sumatera Barat

Perseroan menghadapi perkara sengketa tanah dengan luas 7.957 m2 di kelurahan Gunung Pangilun Sumatera Barat dengan Safril Abas Gelar Rajo Mudo (penggugat) dengan perkara No. 67/PDT.G/2015/PNPDG. Pengadilan negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2016 telah menjatuhkan amar putusan, yang intinya memenangkan PT Pertani (Persero), dan ditingkat banding, pengadilan Tinggi Sumatera Barat kembali memenangkan PT Pertani (Persero) dan ditingkat kasasi Perseroan telah menyampaikan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2017, dan dalam amar putusan Mahkamah Agung kembali menolak permohonan kasasi penggugat.

i. Gugatan Perdata Tanah Sudiang Makasar

Perseroan menghadapi perkara sengketa tanah seluas 5.000 m2 dengan sertifikat HGB No. 1529 atas nama PT Pertani (Persero) di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.17 Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar dengan Abdul Hamdi bin Ketti dkk dan atas perkara tersebut telah mendapat putusan pengadilan negeri tingkat pertama, Putusan pengadilan Tinggi Makasar tingkat banding, Putusan mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dan Putusan

Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali dimana semuanya memenangkan PT Pertani (Persero).

Pada bulan Juni 2016, Perseroan digugat oleh Abdul Hamid dan Hadi (penggugat) dengan mempermasalahkan kepemilikan SHGB No.1529 dengan register perkara No. 59/pdt.G/2016/PN.Mks. Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Tingkat banding, menolak gugatan penggugat dan sampai dengan 31 Desember 2017, penggugat masih dalam upaya kasasi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Mks jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 210/Pdt.G/2017/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung nomor 2075 K/PDT/2018. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. PT Pertani (Persero) sebagai pihak yang dimenangkan dan sampai dengan saat ini pihak lawan Abdul Hamid Bin Ketti dkk belum mengajukan upaya hukum.

71



35. KOREKSI LABA DITAHAN (DEFISIT)

Pada tahun 2016, Perseroan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sebagai konsekuensinya Perseroan tidak berhak mengkompensasikan akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 527.755.434.978 dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku 25% atau sebesar Rp131.938.058.745 sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 Pasal 16 huruf a. Pada laporan keuangan tahun sebelumnya Perseroan telah mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp Rp131.938.058.745 (Catatan 29d).

Atas penurunan nilai aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal yang tidak dapat dipulihkan atau dikompensasikan tersebut, Perusahaan mengkoreksi saldo laba ditahan (defisit) sebesar Rp 131.938.058.745.

36. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian telah mendapat persetujuan dari Direksi dan manajemen PT Pertani (Persero) pada tanggal 20 Maret 2019, dan Direksi beserta manajemen PT Pertani (Persero) bertanggungjawab penuh terhadap laporan keuangan konsolidasian ini.

*****

72



Catatan 2018 2017 ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas 1 331.520.617.018 778.512.610.672 Piutang usaha

(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp 108.969.087.160 pada tahun 2017 dan Rp 108.983.989.707 pada tahun 2016)

Piutang lain-lain

(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebesar Rp 9.658.788.117 pada tahun 2017 dan Rp 9.705.338.267 pada tahun 2016)

Persediaan (Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan sebesar Rp 26.883.431.350 pada tahun 2017 dan Rp 26.412.450.626 pada tahun 2016)

3 48.649.447.747 45.406.448.219

4 215.993.635.399 177.625.701.097

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

73

Pihak ketiga 2 123.628.191.646 83.711.311.318 Pihak berelasi 20.939.159.292 14.640.245.780

Pajak dibayar dimuka 27a 100.981.044.146 35.498.164.563 Aset lancar lainnya 5 19.477.999.118 22.728.894.815

Jumlah Aset Lancar 861.190.094.365 1.158.123.376.465 ASET TIDAK LANCAR

Aset pajak tangguhan 27d 77.504.527.395

43.593.552.033 Investasi 6 10.000.000 10.000.000 Aset tetap

(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 164.094.792.664 pada tahun

2018 dan Rp 142.013.137.953 pada tahun

2017) 7 183.417.199.188 167.209.859.710 Beban tangguhan 8 17.512.097.189 17.889.567.646 Jaminan yang diberikan 9 383.749.254 427.840.504 Properti investasi-bersih 10 18.231.579.392 18.975.700.587 Aset lain-lain 11 70.107.630.345 25.897.838.376

Jumlah Aset Tidak Lancar 367.166.782.762 274.004.358.856 JUMLAH ASET 1.228.356.877.126 1.432.127.735.321

PT PERTANI (PERSERO) LAPORAN POSISI KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRAN

31 DESEMBER 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan 2018 2017

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha 12 70.522.323.185 99.199.861.959 Utang pajak 27b 24.552.288.734 16.851.399.727 Utang bank jangka pendek 13 106.469.972.932 138.271.195.315 Biaya yang masih harus dibayar 14 12.778.750.520 16.457.766.605 Pendapatan diterima dimuka 15 12.395.287.572 11.205.673.777 Utang jangka panjang jatuh tempo kurang

dari setahun


Utang lancar lainnya 17 39.460.556.851 51.673.110.357 Jumlah liabilitas jangka pendek 316.277.238.626 383.054.611.223

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang setelah dikurangi

jatuh tempo kurang dari setahun


Liabilitas imbalan kerja 26 8.603.749.522 7.884.820.701 Utang jangka panjang lainnya - -

Jumlah liabilitas jangka panjang 588.952.969.638 644.216.142.040

Total liabilitas

905.230.208.264

1.027.270.753.264

EKUITAS

Modal saham - Nilai nominal Rp 1.000.000 persaham

Modal dasar 4.000.000 saham tahun 2017

dan 2.000.000 saham tahun 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh

sebesar 1.021.315 untuk tahun 2017 dan 51.315

saham untuk tahun 2016 18 1.021.315.000.000 1.021.315.000.000 Cadangan modal 19 2.499.311.316 2.499.311.316 Tambahan modal disetor dari pemerintah 20 37.222.281.399 37.222.281.399 Saldo laba yang dicadangkan 21 2.794.200.127 2.794.200.127 Komponen ekuitas lain 26 21.971.285.456 20.277.166.374 Defisit (762.675.409.435) (679.250.977.159)

Jumlah ekuitas

323.126.668.863

404.856.982.057

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

1.228.356.877.126

1.432.127.735.321


74

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TERSENDIRI ENTITAS INDUK - LAMPIRAN


Catatan

2018

2017

PENDAPATAN 22 1.764.507.769.461 1.737.279.735.836

BEBAN POKOK PENDAPATAN 23

1.667.172.341.791

1.569.645.185.586

LABA KOTOR 97.335.427.670 167.634.550.250 BEBAN USAHA

Penjualan 24 9.450.220.078 9.411.838.933 Administrasi dan umum 24 173.069.305.202 148.945.832.175

Jumlah 182.519.525.280 158.357.671.108

LABA (RUGI) USAHA (85.184.097.610) 9.276.879.142

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain

25 15.934.633.403

50.194.910.249

Beban lain-lain (48.025.522.940) (39.344.483.177)

PENDAPATAN LAIN-LAIN BERSIH (32.090.889.537) 10.850.427.072

LABA SEBELUM PAJAK (117.274.987.146) 20.127.306.214 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

Pajak kini 27c (60.420.490) - Pajak tangguhan 27d 33.910.975.362 5.241.324.297

33.850.554.871 5.241.324.297

LABA BERSIH (83.424.432.275) 25.368.630.510

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 1.694.119.081 (1.918.140.564) LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (81.730.313.194) 23.450.489.946


75

PT PERTANI (PERSERO)

Cadangan modal

Tambahan modal disetor dari

Saldo laba

Belum dicadangkan

Dicadangkan Komponen ekuitas

Catatan Modal saham Pemerintah lain Defisit Jumlah ekuitas Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Saldo 31 Desember 2016 521.315.000.000 2.499.311.316 537.222.281.399 2.794.200.127 22.195.306.938 (572.680.748.925) 513.345.350.855

Tambahan modal disetor 18 500.000.000.000

-

(500.000.000.000)

-

-

-

-

Koreksi laba ditahan (defisit) 30 -

-

-

-

-

(131.938.858.745)

(131.938.858.745)

Laba (rugi) komprehensif lainnya 26 - - - - (1.918.140.564) - (1.918.140.564)

Laba bersih tahun berjalan - - - - - 25.368.630.510 25.368.630.510

Saldo 31 Desember 2017 1.021.315.000.000 2.499.311.316 37.222.281.399 2.794.200.127 20.277.166.374 (679.250.977.159) 404.856.982.057


76

Tambahan modal disetor 18 -

Koreksi laba ditahan (defisit) 30 -

Laba (rugi) komprehensif lainnya 26 -

Laba bersih tahun berjalan -

Saldo 31 Desember 2018 1.021.315.000.000

- - - - - -

- -

-

-

-

-

- - - 1.694.119.081 - 1.694.119.081

- - - - (83.424.432.275) (83.424.432.275)

2.499.311.316 37.222.281.399 2.794.200.127 21.971.285.455 (762.675.409.435) 323.126.668.863

PT PERTANI (PERSERO) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI ENTITAS

INDUK -LAMPIRAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember

2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERTANI (PERSERO) CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TERSENDIRI ENTITAS INDUK


ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

2018 2017

Penerimaan dari pelanggan 1.731.285.310.195 1.706.871.003.360 Pembayaran kepada pemasok (1.733.638.473.867) (1.511.314.519.362) Pembayaran kepada operasional (149.718.153.146) (139.851.378.083) Pembayaran bunga (41.519.868.628) (36.618.402.793) Penerimaan (pembayaran) lainnya (80.767.349.559) (24.493.323.440) Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) dari

aktivitas operasi (274.358.535.006) (5.406.620.319) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap

(38.742.952.169)

(9.850.191.196)

Penjualan aset tetap - 28.975.000.000 Aset lain-lain (45.669.687.501) (13.700.572.172) Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk)

aktivitas investasi (84.412.639.670) 5.424.236.632

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan pinjaman bank

-

-

Pembayaran pinjaman bank (77.685.265.124) (75.529.897.759) Pembayaran utang pemerintah Setoran modal tambahan dari pemerintah

(10.535.553.855) -

(12.382.415.334) -

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (88.220.818.979) (87.912.313.093)

Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih (446.991.993.655) (87.894.696.780)

Kas dan setara kas awal tahun 778.512.610.672 866.407.307.452

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 331.520.617.017 778.512.610.672 Kas dan setara kas akhir periode terdiri dari:

Kas

432.394.292

757.547.277 Bank 273.568.222.725 627.735.063.395 Deposito 57.520.000.000 150.020.000.000

Jumlah 331.520.617.018 778.512.610.672


77

PT PERTANI (PERSERO)

1. KAS DAN SETARA KAS

Akun terdiri dari:

2018 2017

Kas 432.394.292 757.547.277

Sub jumlah

432.394.292 757.547.277

Bank - Rupiah

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 178.029.272.454 499.602.968.547 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. 53.911.060.364 38.296.121.136 PT Bank Bukopin, Tbk. 3.942.680.560 6.841.930.925 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 33.003.940.674 35.747.957.757 PT Bank Pembangunan Daerah 2.095.899.859 7.345.912.646 PT Bank Mega 18.366.969 18.433.484 PT Bank Daerah Jabar Banten, Tbk. - 32.573.692 PT Bank Tabungan Negara Syariah 22.567.001.846 39.849.165.208

Sub jumlah 293.568.222.725 627.735.063.395

Deposito - Rupiah

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 20.000.000 20.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. - 50.000.000.000 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 32.500.000.000 25.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 50.000.000.000 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 5.000.000.000 25.000.000.000

37.520.000.000 150.020.000.000

Jumlah

331.520.617.018 778.512.610.672

Rekening di bank memiliki tingkat bunga masing-masing bank.

mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada

Tingkat suku bunga per tahun atas deposito adalah sebagai berikut:

2018 2017

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 4,75% 4,75% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. - 6,35% PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 7,00% 7,00% PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. - 5,75% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 7,25% 7,25%

78



2. PIUTANG USAHA

2018

2017

Pihak ketiga

Rupiah Piutang kepada Penangkar

78.742.294.756

77.290.203.232

Piutang kepada Penyalur/Pengecer 80.213.898.149 70.862.486.516 Piutang kepada Pedagang Besar/Menengah 60.716.583.073 34.214.233.483 Piutang kepada PT Perkebunan Swasta

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

13.402.260.600

(109.446.844.932)

7.344.181.200

(105.999.793.112) Sub jumlah 123.628.191.646 83.711.311.318

Pihak berelasi Rupiah Piutang kepada Proyek Pemerintah

21.135.965.158

14.781.950.342 Piutang kepada PT Perkebunan Nusantara 2.690.722.832 2.690.722.832 Piutang kepada Pemerintah atas subsidi benih 28.206.000 116.093.184 Piutang Lain-lain

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

53.559.350

(2.969.294.048)

20.773.470

(2.969.294.048)

Sub jumlah 20.939.159.292 14.640.245.780 Jumlah piutang usaha 144.567.350.937 98.351.557.098

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

Umur piutang

2018 2017

0 s/d 1 bulan 30.797.467.928 40.019.989.944 1 s/d 3 bulan 12.621.680.924 11.842.325.730 3 s/d 6 bulan 8.933.715.060 6.215.258.441 6 s/d 1 tahun 7.820.366.284 9.482.421.603 > 1 tahun 5.975.769.145 139.760.648.540 Sub jumlah 144.567.350.937 207.320.644.258

Pencadangan penurunan nilai (112.416.138.980) (108.969.087.160)

Jumlah 32.151.211.957 98.351.557.098

79



2. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rekonsiliasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

2018 2017

Saldo awal 108.969.087.160 108.983.989.707 Mutasi tahun berjalan :

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai 4.390.685.186 613.055.699 Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai (943.633.366) (627.958.246)

Jumlah 112.416.138.980 108.969.087.160

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha dan piutang ragu- ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha dikemudian hari.

Piutang usaha di gunakan jaminan utang bank (catatan 13).

3. PIUTANG LAIN-LAIN

2018 2017

Piutang tuntutan ganti rugi (TGR) 29.899.254.967 28.558.091.222 Piutang kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) 17.956.428.928 14.881.332.928 Piutang kepada karyawan 9.230.055.958 9.533.609.793 Piutang Koptani 1.906.333.404 2.092.202.393 Sub jumlah 58.992.073.257 55.065.236.336

Dikurangi: Akumulasi cadangan kerugian penurunan nilai :

Cadangan penurunan nilai (10.342.625.510) (9.658.788.117)

Sub jumlah (10.342.625.510) (9.658.788.117)

Jumlah 48.649.447.747 45.406.448.219

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu-ragu dari piutang lain-lain adalah sebagai berikut : 2018 2017

Saldo Awal Mutasi tahun berjalan:

Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai

9.658.788.117

683.837.394

9.705.338.267

- Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai - (46.550.150)

Jumlah 10.342.625.510 9.658.788.117

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang ragu - ragu cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain - lain dikemudian hari.

80



4. PERSEDIAAN

2018 2017 a. Pupuk 46.013.769.088 48.806.263.068 b. Produksi Penggilingan Padi Gabah 16.220.570.038 2.047.421.055 Beras BPJ Kwalitas 9.475.565.998 2.683.487.561 Medium 6.046.215.242 2.104.990.266 Broken 637.963.036 229.346.917 Menir dan katul 356.819.275 125.577.045 Beras BJ 7.790.592.259 1.660.913.294 Sub jumlah 40.527.725.848 8.851.736.139 c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi

Padi 59.239.489.683 63.268.977.173 Palawija 23.437.857.748 25.093.350.661 Lainnya - 2.695.000

82.677.347.431 88.365.022.834 d. Aneka Usaha

Pestisida 5.150.139.344 4.033.755.891 Bawang putih 1.766.161.071 - Lainnya 11.245.031.146 8.088.240.096

Sub jumlah 18.161.331.561 12.121.995.986 e. Bahan Pembantu

Persediaan bahan pembantu produksi 1.082.149.829 901.394.192 Persediaan bahan pembungkus 14.140.551.813 10.168.822.269 Sub jumlah 15.222.701.641 11.070.216.460

f. Persediaan Barang Rusak Persediaan barang rusak 40.519.105.241 35.293.897.960 Pencadangan persediaan barang rusak (27.128.345.410) (26.883.431.350) Sub jumlah 13.390.759.831 8.410.466.610

Jumlah 215.993.635.399 177.625.701.097

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan rusak adalah sebagai berikut: 2018 2017

Saldo awal Mutasi tahun berjalan:

Penambahan Penyisihan Penurunan Persediaan

26.883.431.350

3.096.860.459

26.412.450.626

1.907.193.796 Pengurangan Penyisihan Penurunan Persediaan (2.851.946.399) (1.436.213.072)

Jumlah 27.128.345.410 26.883.431.350

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai persediaan. Seluruh persediaan tidak ditutup dengan asuransi atas kebakaran atau asuransi lainnya.

Persediaan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 13).

81



5. ASET LANCAR LAINNYA

2018

2017

Biaya dibayar dimuka 7.860.466.303 16.264.304.392 Uang muka kepada karyawan 2.088.394.680 2.485.881.462 Pendapatan yang harus diterima 8.426.949.752 1.973.512.833 Uang muka kepada penjual 607.193.089 1.986.390.579 Pos Intern 478.215.594 - Uang muka pembelian persediaan 16.779.700 18.805.550 Jumlah 19.477.999.118 22.728.894.815

Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka dari biaya sewa gudang, ongkos angkut, dan biaya operasional lainnya.

Uang muka kepada karyawan merupakan pemberian uang muka kerja kepada karyawan, yang digunakan untuk pengeluaran Handling Cost (HC), Overhead Cost (OC) dan kegiatan usaha di luar HC dan OC.

6. INVESTASI

2018 2017 PT Pertani Properti 10.000.000 10.000.000 Jumlah 10.000.000 10.000.000 7.

ASET TETAP

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

2018


Biaya Perolehan

Tanah 8.688.512.335 3.503.560.474 - - 12.192.072.809 Bangunan 111.057.968.956 25.540.178.013 - - 136.598.146.969 Mesin dan instalasi 131.556.472.049 4.060.000.209 - - 135.616.472.258 Kendaraan 28.194.927.621 2.599.241.649 - - 30.794.169.271 Alat industri pertanian 378.882.981 - - - 378.882.981 Inventaris 28.076.233.721 2.586.013.843 - - 30.662.247.564 Aset pengampunan pajak 1.270.000.000 - - - 1.270.000.000

Jumlah 309.222.997.664 38.288.994.188 ------------------------------------------------------------- 347.511.991.852 Akumulasi Penyusutan Bangunan 42.996.499.774 11.308.026.189 - - 54.304.525.963 Mesin dan instalasi 54.439.512.048 6.415.680.304 - - 60.855.192.352 Kendaraan 23.793.076.480 2.058.734.522 - - 25.851.811.002 Alat industri pertanian 302.176.322 - - 302.176.322 Inventaris 20.481.873.330 2.299.213.695 - - 22.781.087.025

Jumlah 142.013.137.953 22.081.654.710 - - 164.094.792.664 Nilai Buku 167.209.859.710 183.417.199.188

82



7. ASET TETAP (Lanjutan)

Saldo dan mutasi aset tetap untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut: 2017 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir

Biaya Perolehan

Tanah 5.351.620.718 3.352.767.530 (15.875.913) - 8.688.512.335 Bangunan 108.630.979.181 3.088.323.725 (661.333.950) - 111.057.968.956 Mesin dan instalasi 129.947.357.900 1.609.114.149 - - 131.556.472.049 Kendaraan 27.498.934.917 695.992.704 - - 28.194.927.621 Alat industri pertanian 378.882.981 - - - 378.882.981 Inventaris 26.976.740.633 1.099.493.088 - - 28.076.233.721 Aset pengampunan pajak 1.270.000.000 - - - 1.270.000.000

Jumlah 300.054.516.331 9.845.691.196 (677.209.863) - 309.222.997.664 Akumulasi Penyusutan Bangunan 37.971.488.678 5.345.470.297 (320.459.201) - 42.996.499.774 Mesin dan instalasi 45.837.885.716 8.601.626.331 - - 54.439.512.048 Kendaraan 22.236.855.256 1.556.221.224 - - 23.793.076.480 Alat industri pertanian 300.736.671 1.439.651 - 302.176.322 Inventaris 19.144.613.303 1.337.260.027 - - 20.481.873.330

Jumlah 125.491.579.624 16.842.017.530 (320.459.201) - 142.013.137.953 Nilai Buku 174.562.936.707 167.209.859.710

Pada tanggal 12 Oktober 2016, perusahaan melakukan program pengampunan pajak dengan menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan aset tanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, perusahaan telah menerima surat keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jendral Pajak dengan surat No. KET- 1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Aset tetap perusahaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup terhadap risiko kebakaran dan kerugian, manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan digunakan untuk jaminan utang bank (catatan 13).

8. BEBAN TANGGUHAN

Nilai perolehan:

2018 2017

Perangkat lunak komputer 12.565.281.373 12.565.281.373 Hak guna bangunan 9.365.071.036 9.071.548.792 Hak paten 665.831.818 619.831.818 Hak pakai 1.779.294.142 1.693.290.026

Jumlah 24.375.478.369 23.949.952.009

83



8. BEBAN TANGGUHAN (Lanjutan)

Dikurangi akumulasi amortisasi: Perangkat lunak komputer 3.903.201.878 3.274.937.809 Hak guna bangunan 2.076.764.335 1.960.975.681 Hak paten 61.983.182 30.991.591 Hak pakai 821.431.785 793.479.281

Jumlah 6.863.381.180 6.060.384.363

Jumlah 17.512.097.189 17.889.567.646

9. JAMINAN YANG DIBERIKAN 2018

2017

Bank garansi 383.749.254 427.840.504 Jumlah 383.749.254 427.840.504

Bank garansi Perseroan berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dilakukan Perseroan kepada Pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta.

10. PROPERTI INVESTASI

2018 Biaya Perolehan


Tanah 3.192.209.874 - - - 3.192.209.874 Bangunan 23.395.641.355 - - 133.673.349 23.261.968.006

Jumlah 26.587.851.229 - - 133.673.349 26.454.177.880

Akumulasi Penyusutan Bangunan

7.612.150.642 610.447.846 -

- 8.222.598.488


2017


Biaya Perolehan

Tanah 3.192.209.874 - - - 3.192.209.874 Bangunan 23.395.641.355 - - - 23.395.641.355

Jumlah 26.587.851.229 - - - 26.587.851.229 Akumulasi Penyusutan Bangunan 6.851.702.795 760.447.846 - - 7.612.150.642


84



11. ASET LAIN-LAIN

2018 2017 Aset tetap tidak digunakan 9.646.242.152 9.992.795.884 Aset tetap akan dijual 421.417.538 309.922.659 Aset dalam pembangunan 58.923.076.779 14.478.247.822 Jaminan yang diterima 1.116.893.875 1.116.872.010 Jumlah 70.107.630.345 25.897.838.376

Aset tetap tidak digunakan per 31 Desember 2018 dan 2017 merupakan nilai buku aset yang tidak dipergunakan untuk operasional Perseroan karena rusak, terdiri atas:

2018

Biaya Perolehan


Bangunan 5.325.100.002 - - - 5.325.100.002 Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897


- 11.653.694.745 Jumlah 11.307.141.012 346.553.733 - - 11.653.694.745

Nilai Buku 9.992.795.884 9.646.242.152

2017 Saldo Awal Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Saldo Akhir


5.325.100.002 - -

- 5.325.100.002

Lainnya 15.974.836.895 - - - 15.974.836.895

Jumlah 21.299.936.897 - - - 21.299.936.897

Akumulasi Penyusutan 10.864.492.289 442.648.724 - - 11.307.141.012 Jumlah 10.864.492.289 442.648.724 - - 11.307.141.012

Nilai Buku 10.435.444.608 9.992.795.884

Aset tetap akan dijual merupakan nilai buku aset yang akan dijual telah dapat persetujuan dari pemegang saham, terdiri atas:


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523 Lainnya 277.581.857 135.113.000 - - 412.694.857

Jumlah 2.587.237.380 135.113.000 ----------------------------------------------------------------------- 2.722.350.380


- 2.300.932.842 Jumlah 2.277.314.721 23.618.121 - - 2.300.932.842

Nilai Buku 309.922.659 421.417.538

85



11. ASET LAIN-LAIN (Lanjutan)


Biaya Perolehan

Bangunan 2.309.655.523 - - - 2.309.655.523 Lainnya 277.581.857 - - - 277.581.857

Jumlah 2.587.237.380 - - - 2.587.237.380


- 2.277.314.721

Jumlah 2.230.078.479 47.236.242 - - 2.277.314.721 Nilai Buku 357.158.901 309.922.659

12. UTANG USAHA

Utang usaha merupakan liabilitas PT Pertani (Persero) kepada para rekanan, yang berasal dari transaksi pembelian barang untuk kegiatan Perseroan yang terdiri atas:

Pihak berelasi

2018 2017

PT Petrokimia Kayaku 1.257.263.990 3.596.288.400 PT Petrosida Gresik 288.956.153 2.002.325.805 Koperasi Pertani - 626.950.180 PT Petrokimia Gresik 116.747.125 378.925.130 PT Pupuk Kalimantan Timur PT Perusahaan Pengelola Aset PT Pupuk Kujang PT Pupuk Indonesia

- - - -

34.314.377 - - -

Sub jumlah 1.662.967.268 6.638.803.892

Pihak ketiga PT Citra Nusantara Mandiri

22.110.256.231

44.383.866.032

PT Longping High Tech Indonesia 12.959.669.850 12.959.669.850 PT Tri Media Profitama 8.949.514.585 - Shandong Goodfarmer International Trading CO., L 4.443.431.178 - PT Saripersada Indo Pancarona 3.021.410.042 - PT Multi Mas Chemindo 1.827.052.130 - Kelompok tani 1.706.301.894 11.042.410.072 PT Biogene Plantation 2.970.849.695 9.652.622.395 PT Limas Sejahtera Mandiri 1.446.683.850 8.689.254.413 PT Kerta Rajasa Raya 605.910.002 605.910.002 PT Puput Tani Mandiri 439.628.091 - PT Tunas Widji Inti Nayottama 378.805.000 - PT Agro Kimia Niaga - 570.000.000 PT Metronik Eko Pertiwi 300.030.000 300.030.000 PT BISI 274.615.000 - PT Satya Jasa Caraka 265.435.200 - PT Exindokarsa Agung 236.546.404 - CV Agro Unggul 73.860.475 76.790.720 Lainnya 6.849.356.291 4.280.504.583

Sub jumlah 68.859.355.917 92.561.058.067

Jumlah 70.522.323.185 99.199.861.959

86



12. UTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut: 2018 2017

Sampai dengan 1 Bulan 5.258.905.476 5.912.444.673 > 1 - 3 Bulan 2.678.332.022 10.423.068.623 > 3 - 6 Bulan 15.284.818.442 10.434.976.021 > 6 Bulan - 1 Tahun 1.424.324.119 11.795.252.446 > 1 Tahun 45.875.943.126 60.634.120.196 Jumlah 70.522.323.185 99.199.861.959

13.

UTANG BANK

2018 2017

Utang bank jangka pendek Pihak berelasi


68.772.949.261

97.675.347.903 Pihak ketiga

PT Bank Bukopin, Tbk 37.697.023.671 40.595.847.413

Jumlah 106.469.972.932 138.271.195.315

Utang bank jangka panjang Pihak berelasi


463.706.957.259

509.591.000.000

Jumlah Dikurangi: Utang jangka panjang jatuh tempo kurang

dari setahun

463.706.957.259

(40.000.000.000)

509.591.000.000

(40.000.000.000)

Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari setahun

423.706.957.259

469.591.000.000

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Surat Putusan Kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat Jakarta No. R.265-ADK/DKR-2/09/2014 tertanggal 1 Oktober 2014, Kredit lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Semula:

memperoleh penyelesaian fasilitas

- Kredit Modal Kerja PSO (KMK-1) 486.475.000.000 - KMKI/SKBDN/PJI PSO 105.000.000.000 - KMK GP3K (KMK-4) 350.000.000.000 - KMK - 1/SKBDN/PJI Non PSO Menjadi:

74.000.000.000

- KMK Maksimum CO Menurun 587.591.000.000

87





Jangka waktu kredit Fasilitas kredit ini berlaku 120 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit dengan jadwal angsuran pokok pinjaman sebagai berikut:

Tahun Angsuran pokok Outstanding

1 3.000.000.000 584.591.000.000 2 35.000.000.000 549.591.000.000 3 80.000.000.000 469.591.000.000 4 130.000.000.000 339.591.000.000 5 140.000.000.000 199.591.000.000 6 115.000.000.000 84.591.000.000 7 40.000.000.000 44.591.000.000 8 10.000.000.000 34.591.000.000 9 10.000.000.000 24.591.000.000

10 24.591.000.000 -

587.591.000.000

Suku Bunga Ketentuan mengenai suku bunga sebagai berikut:

- Suku bunga pinjaman sebesar 9,0% per tahun, dikenakan efektif setiap bulan.

- Atas suku bunga tersebut dilakukan deferred selama 3 tahun sejak penandatanganan akad kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 24 bulan pertama seluruh kewajiban pembayaran bunga di deferred/ ditangguhkan. 2. 12 bulan selanjutnya kewajiban pembayaran bunga ditangguhkan sebesar 4,5% yang

dibayarkan adalah sebesar selisih beban bunga yang ditentukan dengan beban bunga yang di deferred.

3. Pembayaran kembali bunga yang di deferred dilakukan setiap bulanselama 84 bulan pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120.

- Pada bulan ke-37 sampai dengan bulan ke -120 kewajiban bunga harus dibayar secara penuh sesuai dengan suku bunga yang berlaku.

Jaminan

Jaminan pokok - Persediaan - Piutang dagang

Jaminan tambahan - Tanah dan bangunan 57 SHGB - 55 unit dryer

88





Pada tanggal 1 Oktober 2014, Perseroan memperoleh perpanjangan serta penggabungan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan plafon Rp 85.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih, pupuk dan beras. KMK Komersial sebesar Rp 85.000.000.000 merupakan penggabungan baki debet (OS) KMK 2, dan KMK 3 dengan rincian sebagai berikut:

Semula: 1. KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2)

Jumlah Plafon : Rp 55.000.000.000 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap Tujuan : Tambahan modal kerja usaha produksi/pengadaan benih dan pupuk

2. KMK Regular (RC) SBU Perberasan (KMK-3)

Jumlah Plafon : Rp 30.000.000.000 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perberasan

Digabung menjadi: KMK Regular (RC) Non Perberasan (KMK-2) Jumlah Plafon : Rp 85.000.000.000 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja Suku bunga : 9,50% per annum Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max Co. Tetap Tujuan : Tambahan Modal Kerja Usaha Komersial

Pada tanggal yang sama PT Pertani (Persero) memperoleh fasilitas bank garansi dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Plafon : Rp 10.000.000.000 Jenis Kredit : Bank Garansi Tujuan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama PT Pertani (Persero).

Jangka waktu : 12 bulan

Jaminan kredit 1. Agunan Pokok :

a. Menyerahkan jaminan berupa persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia tertanggal 24 Oktober 2012.

89





b. Menyerahkan jaminan berupa piutang dagang dengan nilai penjaminan sebesar Rp 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah), dengan akta jaminan fidusia tertanggal 24 Oktober 2012 Nomor: 38, yang dibuat dihadapan notaris Iin Indrianingsih, SH, dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia nomor: W10.088969.AH.05.01. Tahun 2013 dan nilai penjaminan atas piutang dagang telah ditingkatkan lagi sebesar Rp 63.000.000.000 (enam puluh tiga milyar rupiah) sehingga nilai penjaminan menjadi sebesar Rp 173.000.000.000 (seratus tujuh puluh tiga milyar rupiah), dengan akta addendum jaminan fidusia tertanggal 1 Oktober 2014 dengan No.5, yang dibuat dihadapan notaris yang sama dan telah didaftarkan dikantor pendaftaran fidusia Nomor. W10.00585080.AH.05.02 tanggal 13 Oktober 2014.

2. Piutang/tagihan PSO tahun anggaran 2016 atas nama pengambil kredit diikat dengan akta

cessie sebesar Rp 80.890.000.000 (delapan puluh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

3. Agunan Tambahan berupa tanah dan bangunan yang tersebar diberbagai daerah.

Fasilitas kredit modal kerja dan bank garansi ini berlaku sejak penandatanganan perjanjian kredit. Fasilitas kredit tersebut telah di perpanjang beberapa kali terakhir perpanjangan sampai dengan 30 April 2017.

Pada tanggal 13 September 2016, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Plafon : Rp 65.000.000.000 Fasilitas Kredit : Kredit Modal Kerja Suku bunga : Suku bunga deposito Perum Bulog ditambah 1% per tahun Bentuk Kredit : Rekening Koran dengan Max CO. Tetap (revolving) Tujuan : Untuk pembayaran gaji karyawan Jangka waktu : 24 bulan sejak penandatanganan akad kredit Agunan : 100% deposito dari plafond kredit

Deposito BRI an. Perum Bulog disimpan di KCK BRI dan diblokir sampai dengan kredit lunas sebelum dilakukan pencairan.

90





Berdasarkan surat putusan kredit No. R.II.109-OPK/DKD-04/09/2018 tanggal 3 April 2018, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk setuju perpanjangan fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut:

1. Perpanjangan kredit modal kerja komersil

Jumlah Plafond : Rp 85.000.000.000 Jenis kredit : Kredit modal kerja Bentuk kredit : Rekening koran dengan Max.Co tetap Keperluan : Tambahan modal kerja komersil diluar modal kerja

yang pemenuhannya dari dana PMN Jangka waktu : 30 April 2018 s/d 30 April 2019 Suku bunga : 9% per tahun Jaminan : Terkait dengan KMK PSO

2. Perpanjangan bank garansi Non PSO

Jumlah Plafond : Rp 10.000.000.000 Jenis kredit : Bank garansi Keperluan : Untuk menjamin pelaksanaan penyediaan benih, pengadaan saprotan

dan keperluan lain yang masih berhubungan dengan usaha utama Jangka waktu : 30 April 2018 s/d 30 April 2019

3. Perpanjangan bank garansi PSO

Jumlah Plafond : Rp 25.000.000.000 Jenis kredit : Bank garansi Keperluan : Untuk menjamin pelaksanaan PSO TA 2017 Jangka waktu : 30 April 2017 s/d 30 April 2018

4. Perubahan struktur kredit fasilitas KMK Co. Menurun

a) Jangka waktu semula 120 bulan menjadi 144 bulan terhitung mulai penandatanganan

akad kredit ( 1 Oktober 2014) b) Perubahan jadwal angsuran pokok pinjaman dan pembayaran kembali bunga deferred

(PKBD) sebagai berikut:

91





4. Perubahan struktur kredit fasilitas KMK Co. Menurun (Lanjutan)

Semula Tahun

Angsuran pokok

Outstanding

Bunga deferred

PKBD

Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 - Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 - Okt-17 80.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 - Okt-18 130.000.000.000 339.591.000.000 - 2.000.000.000 Okt-19 140.000.000.000 199.591.000.000 - 2.000.000.000 Okt-20 115.000.000.000 84.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-21 40.000.000.000 44.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-22 10.000.000.000 34.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-23 10.000.000.000 24.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-24 24.591.000.000 - - 79.208.000.000

587.591.000.000 123.208.000.000 123.208.000.000

Menjadi

Tahun Angsuran pokok Outstanding Bunga deferred

PKBD Okt-15 3.000.000.000 584.591.000.000 52.613.000.000 - Okt-16 35.000.000.000 549.591.000.000 49.463.000.000 - Okt-17 40.000.000.000 509.591.000.000 22.932.000.000 - Okt-18 40.000.000.000 469.591.000.000 21.132.000.000 3.000.000.000 Okt-19 40.000.000.000 429.591.000.000 - 5.000.000.000 Okt-20 50.000.000.000 379.591.000.000 - 10.000.000.000 Okt-21 50.000.000.000 329.591.000.000 - 15.000.000.000 Okt-22 50.000.000.000 279.591.000.000 - 20.000.000.000 Okt-23 50.000.000.000 229.591.000.000 - 25.000.000.000 Okt-24 60.000.000.000 169.591.000.000 - 30.000.000.000 Okt-25 65.000.000.000 104.591.000.000 - 38.140.000.000 Okt-26 104.591.000.000 - - -

587.591.000.000 146.140.000.000 146.140.000.000

c) Pembayaran bunga yang di deferred dilakukan setiap bulan selama 84 bulan pada bulan

ke 37 s/d bulan ke 120 menjadi pembayaran dilakukan selama 96 bulan mulai bulan ke 49 sampai dengan bulan ke 114.

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit KMK Co Menurun antara perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 1 Oktober 2014, beban bunga atas kredit tahun 2015, 2016 dan 2017 mulai terutang tahun 2018.

92




b. PT Bank Bukopin Tbk

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari PT Bank Bukopin Tbk No. 6691/DKM/V/2012 tanggal 19 November 2014, Perseroan mendapat pinjaman dengan plafon kredit Rp 50.000.000.000 yang dipergunakan untuk keperluan pengadaan gabah dan beras, dengan suku bunga 12% per annum floating rate dengan jangka waktu 12 bulan.

Jaminan pinjaman adalah sebagai berikut: 1. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 171 / Mugasari tanggal 31

Oktober 2011 (jatuh tempo 26 Oktober 2031), terdaftar atas nama PT Pertani (Persero), NIB 11.01.11.04.0078 luas 9.405 m2 surat ukur No.00147/MUGASARI/2011 tanggal 25 Oktober 2011, terletak di Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2. Sebidang tanah dan bangunan (bila ada) berdasarkan SHGB No. 749 / Embong Kaliasin

tanggal 20 Oktober 2004 (jatuh tempo 11 Oktober 2024), terdaftar atas nama PT Pertani (Persero), NIB 12.01.11.07.00483 luas 1.914 m2 surat ukur No.262/ Embong Kaliasin/2004 tanggal 5 Oktober 2004, terletak di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk tersebut telah mendapat persetujuan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja dengan surat No.09013/DKM/V/2017 tanggal 26 Mei 2017 dengan perpanjangan sampai dengan tanggal 30 Mei 2019.

14. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

2018 2017 Personil dan pelatihan 1.307.496.222 1.345.831.341 Penjualan 4.748.887.764 10.778.630.647 Umum dan administrasi lainnya 6.722.366.533 4.333.304.617 Jumlah 12.778.750.520 16.457.766.605

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 2018 2017

Uang muka penjualan 4.444.077.865 7.142.740.848 Lainnya 7.951.209.707 4.062.932.929

Jumlah 12.395.287.572 11.205.673.777

Pendapatan diterima dimuka merupakan uang muka yang ditangguhkan pengakuannya dan akan dibukukan sebagai pendapatan sesuai dengan masa manfaat pendapatan atau tingkat penyelesaian pekerjaan tersebut.

93



16. UTANG KEPADA PEMERINTAH

2018

2017

RDI - 345 98.835.127.395

103.235.127.397

RDI - 336 59.940.363.277 63.940.363.277 AMA - 111 3.977.777.200 4.485.434.799 AMA - 112 3.987.053.817 4.474.999.350 Jumlah

Dikurangi : Utang jangka panjang yang jatuh tempo

dalam satu tahun

166.740.321.689

(10.098.058.833)

176.135.924.823

(9.395.603.483) Utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari

setahun 156.642.262.856

166.740.321.340


Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-336/DP3/1998 tanggal 27 Juli 1998 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI-336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011 antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan pinjaman yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak melebihi dari Rp 20.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan dana PT Pertani dalam rangka tambahan pinjaman modal kerja.


I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor . RDI-336/DP3/1998 tanggal

27 Juli 1998 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-160/RDI- 336/DSM/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:


1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 20.000.000.000,- dilakukan penjadwalan

kembali (reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021;

2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 47.940.363.277,09,- dilakukan penjadwalan kembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;

b. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap semesternya dimulai pada tanggal 28 Juni

dan tanggal 28 Desember setiap tahunnya, selama 39 kali dengan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok pinjaman.



94




II. Bukan Pengesampingan Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dan kepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan Pemerintah.


Berdasarkan perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7 Januari 1999 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI-345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011 antara perusahaan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah telah memberikan pinjaman yang berasal dari rekening dana investasi kepada PT Pertani dengan jumlah yang tidak melebihi dari Rp 22.000.000.000 untuk memenuhi kebutuhan modal kerja PT Pertani dalam rangka pembiayaan pengadaan benih padi, jagung dan kedelai untuk program Gema Palagung 2001.


I. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pinjaman Nomor. RDI-345/DP3/1999 tanggal 7

Januari 1999 sebagaimana diubah dengan perjanjian perubahan nomor AMA-161/RDI- 345/DSMI/2011 tanggal 8 November 2011 ditambah/diubah menjadi:


1. Kewajiban pokok pinjaman sebesar Rp 22.000.000.000,- dilakukan penjadwalan

kembali (reschedulling) selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai dengan 2021; 2. Kewajiban non pokok pinjaman senilai Rp 85.635.127.396,- dilakukan penjadwalan

kembali (reschedulling) selama 15 tahun, dari tahun 2011 sampai dengan 2036;

b. Pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap semesternya dimulai pada tanggal 28 Juni dan tanggal 28 Desember setiap tahunnya, selama 39 kali dengan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 28 Desember 2017 dengan bunga 3 % per tahun dari pokok pinjaman.



II. Penundaan dan/atau kelalaian Pemerintah dalam menggunakan hak, kekuasaan dan kepentingan, tidak mengurangi atau menghapus hak, kekuasaan dan kepentingan Pemerintah.

Pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di KPPN Khusus Investasi telah diadakan rekonsiliasi pinjaman PT Pertani (Persero), rekonsiliasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi data outstanding/posisi dan mempercepat proses penyelesaian penatausahaan pinjaman.

95



17. UTANG LANCAR LAINNYA

2018 2017

Dana Pensiun 3.999.288.421 13.981.031.398 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 32.009.179.268 35.874.179.268 Astek (Jamsostek) 562.413.798 215.313.942 Lainnya 2.889.675.364 1.603.723.930

Jumlah 39.460.556.851 51.674.248.538 18. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham Jumlah saham

ditempatkan Dan


Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham Jumlah saham

ditempatkan Dan


19. CADANGAN MODAL

Akun ini merupakan cadangan modal berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT Pertani (Persero) tanggal 30 Desember 1983.

2018 2017

Cadangan modal 2.499.311.316 2.499.311.316

Jumlah 2.499.311.316 2.499.311.316

96



1.021.315

100,00

1.021.315.000.000

Jumlah 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000



1.021.315

100,00

1.021.315.000.000

Jumlah 1.021.315 100,00 1.021.315.000.000



20. TAMBAHAN MODAL DISETOR DARI PEMERINTAH

Pelimpahan aset Pemerintah:

2018 2017

Proyek UPB II 9.909.152.215 9.909.152.215 Pelimpahan Aset IRC, RMU, Gudang 4.974.583.610 4.974.583.610 Tambahan Modal Penggilingan Padi 1.156.527.955 1.156.527.955 Tanah di Sukadanau Bekasi 584.819.544 584.819.544 Hibah SKR Jepang 93.450.000 93.450.000 Aset pengampunan pajak * 1.270.000.000 1.270.000.000

Sub jumlah 17.988.533.324 17.988.533.324 Kenaikan harga pestisida 19.233.748.075 19.233.748.075

Jumlah 37.222.281.399 37.222.281.399

* Pada tanggal 12 Oktober 2016, perusahaan melakukan program pengampunan pajak dengan menyampaikan surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak dengan mengungkapkan aset tanah sebesar Rp 1.270.000.000 dan atas program tersebut, perusahaan telah menerima surat keterangan pengampunan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. KET-1290/PP/WPJ.19/2016 tanggal 10 Nopember 2016.

Pada bulan Desember 2015, Pemerintah melakukan Penambahan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Pertani (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015. Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebesar Rp 470.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2015.

21. SALDO LABA YANG DICADANGKAN 2018 2017

a. Cadangan Umum

Laba tahun 1984 (62% x Rp 1.493.381.720)

925.896.666

925.896.666

Laba tahun 1985 (60% x Rp 2.161.458.523) 1.296.875.113 1.296.875.113 Sub jumlah 2.222.771.779 2.222.771.779

b. Cadangan Bertujuan

Pembebanan laba rugi tahun buku sampai dengan tahun 1983 778.861.815 778.861.815

Selisih pembebanan audit tahun 1981 331.042.930 331.042.930 Selisih penilaian aset penggilingan padi (538.476.397) (538.476.397)

Sub jumlah 571.428.348 571.428.348

Jumlah 2.794.200.127 2.794.200.127

97



22. PENDAPATAN

2018

2017

a. Pupuk SP 18 & NPK 10.10.10

262.701.952.885

275.524.565.798

Urea 217.726.130.022 228.978.109.906 SP 36 70.735.986.992 70.524.731.829 ZA 30.496.602.171 29.331.506.364 KCL 13.141.747.455 8.221.196.364 Kieserite 212.420.455 171.434.091 Lainnya 13.764.951.175 13.585.999.871 Sub jumlah 608.779.791.155 626.337.544.222 b. Produksi penggilingan padi:

Beras Medium

42.528.313.014

42.196.945.645 Kwalitas 136.940.449.298 96.204.040.906 Broken 8.930.070.136 9.546.330.650 Gabah 31.584.805.690 24.464.666.697 Beras BJ 55.099.423.710 124.664.622.419 Lainnya 5.196.156.831 3.415.841.128 Sub jumlah 280.279.218.679 300.492.447.444 c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi:

Padi

295.644.530.402

636.857.472.963 Kedelai 6.923.912.830 3.706.870.500 Jagung 101.953.764.245 57.634.717.957 Sub jumlah 404.522.207.477 698.199.061.420

d. Aneka usaha:

Pestisida

5.231.799.038

2.841.403.045

Sewa gudang dan angkutan 11.515.804.066 12.303.786.080 Hasil bumi 441.610.993.451 90.490.374.493 Lainnya 12.567.955.595 6.615.119.131 Sub jumlah 470.926.552.150 112.250.682.749 Jumlah 1.764.507.769.461 1.737.279.735.836

98



23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

2017

2017

a. Pupuk SP 18 & NPK 10.10.10

257.852.610.030

261.173.479.837

Urea 209.214.883.561 214.353.058.339 SP 36 67.377.474.243 67.518.482.934 ZA 28.563.750.838 27.875.740.975 KCL 12.424.230.577 7.657.575.955 Kieserite 199.705.491 164.563.518 Lainnya 10.914.481.564 10.189.499.903 Sub jumlah


Medium

586.547.136.304

40.826.891.894

588.932.401.461

42.111.177.930 Kwalitas 133.005.079.930 93.781.552.361 Broken 8.642.907.460 8.591.697.585 Gabah 31.673.649.874 22.018.200.027 Beras BJ 54.227.185.336 124.121.000.725 Lainnya 5.708.608.208 3.293.702.869 Sub jumlah 274.084.322.702 293.917.331.497 c. Benih BJ & BPJ/ Subsidi:

Padi

272.545.536.855

531.223.999.412 Kedelai 10.554.643.132 2.668.946.760 Jagung 60.151.697.041 51.871.246.161 Sub jumlah 343.251.877.028 585.764.192.334 d. Aneka usaha:

Pestisida

4.910.989.326

2.699.332.893 Hasil bumi 421.015.952.034 89.301.674.493 Lainnya 37.362.064.397 9.030.252.908 Sub jumlah 463.289.005.757 101.031.260.294

99



24. BEBAN USAHA 2018 2017 Beban Penjualan:

Penjualan

2.051.545.876

2.879.387.056 Perbaikan dan perawatan 1.378.106.474 1.651.995.577 Perjalanan dinas 1.293.569.459 986.308.226 Transportasi antar gudang 557.762.727 407.207.639 Overzak /over drum 235.133.310 312.415.861 Promosi 601.297.958 362.170.413 Lain-lain 3.332.804.274 2.812.354.162 Sub jumlah 9.450.220.078 9.411.838.933

Beban Administrasi dan Umum

Gaji,upah dan tunjangan lainnya 74.802.488.109 72.343.735.399 Penyusutan dan amortisasi 24.177.922.966 18.863.508.193 Perbaikan dan perawatan 13.421.873.875 9.130.077.317 Penurunan nilai persediaan 3.096.860.459 1.907.193.796 Perjalanan dinas 4.318.487.494 7.576.938.505 Listrik, air dan telepon 6.323.970.313 5.390.582.863 Rumah tangga 7.067.410.976 7.078.761.518 Manfaat karyawan 4.897.540.145 4.161.870.051 Penurunan nilai piutang 5.237.620.826 613.055.699 Retribusi dan pajak 9.033.856.680 5.898.653.791 Sewa dan asuransi 2.767.927.905 3.382.190.257 Alat tulis dan cetakan 2.783.864.954 2.622.046.079 Asuransi tenaga kerja 1.256.825.837 1.518.445.849 Kesejahtraan karyawan 594.757.479 1.137.212.806 Rapat 484.394.796 1.164.932.444 Administrasi bank 426.882.184 1.565.451.875 Mutasi karyawan 707.679.656 936.123.600 Sumbangan dan bantuan 220.655.078 429.286.339 Training dan pelatihan 1.126.928.328 818.167.851 Manajemen fee 6.137.549.372 1.776.881.572 Jasa profesional 3.038.619.500 358.250.000 Lain-lain 1.145.188.271 272.466.371

Sub jumlah 173.069.305.202 148.945.832.175

Jumlah 182.519.525.280 158.357.671.108

100



25. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain:

2018 2017

Penjualan aset tetap - 27.913.542.021 Pelunasan piutang yang telah

dicadangkan untuk dihapuskan 943.633.366 674.508.396 Pemulihan persediaan yang telah di

cadangkan untuk penurunan nilai 2.851.946.399 1.436.213.072 Pendapatan jasa giro 12.004.897.285 18.994.052.331 Lain-lain * 134.156.353 1.176.594.428 Sub jumlah 15.934.633.403 50.194.910.249

Beban lain-lain Beban keuangan 41.519.868.628 36.618.402.793 Selisih biaya standar dengan biaya realisasi 1.160.773.136 1.123.771.588 Penyesuaian perhitungan aktuaris 4.438.622.651 - Lain-lain 906.258.525 1.602.308.796

Sub jumlah 48.025.522.940 39.344.483.177

Jumlah (32.090.889.537) 10.850.427.072

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 24 (Revisi 2013) mengenai Akuntansi Imbalan Kerja, Perseroan harus menerapkan akuntansi imbalan pasca kerja pada laporan keuangan yang dimulai sejak 1 Januari 2015.

PT Pertani (Persero) membukukan imbalan pasca kerja sebagai imbalan pasti untuk karyawan, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Pertani (Persero) dan serikat Karyawan Pertani, terhadap karyawan yang telah memutuskan hubungan kerjanya dengan PT Pertani (Persero), diberikan kompensasi sebagai berikut:

a. Bagi karyawan tenaga tetap diberikan kompensasi:

1) Manfaat pensiun dari dana pensiun; 2) Jamsostek; 3) Biaya pulang kampung ke kampung halaman; dan 4) Penghargaan masa kerja.

b. Bagi karyawan tenaga tidak tetap diberikan kompensasi:

1) Uang pesangon sesuai ketentuan Depnaker; 2) Biaya pulang kampung ke kampung halaman; dan 3) Penghargaan masa kerja.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 793 karyawan per posisi 31 Desember 2018 dan 818 karyawan per posisi 31 Desember 2017.

101




Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri dari:

2018 2017

Nilai kini (kewajiban) (28.362.118.183) (50.839.199.476) Nilai wajar aset program 19.338.278.059 42.954.378.776

Jumlah (9.023.840.123) (7.884.820.701)

Mutasi liabilitas manfaat karyawan pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

2018 2017

Saldo awal (7.884.820.701) (9.830.226.616) Beban tahun berjalan (4.907.463.701) (4.171.321.057) Realisasi pembayaran manfaat 5.872.730.405 4.198.586.409 Penyesuaian (410.167.045) - (Liabilitas)/Aset diakui dalam penghasilan

komprehensif lain

(1.694.119.081)

1.918.140.564

Jumlah (9.023.840.123) (7.884.820.701)

Pengukuran kembali atas aset (liabilitas) yang diakui pada akhir periode: 2018 2017

Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui pada awal periode (20.277.166.374) (22.195.306.938)

Keuntungan aktuarial 21.511.814.590 44.462.352.294 Imbal hasil atas (Aset) program (23.205.933.671) (42.544.211.731) Pengukuran kembali atas liabilitas

yang diakui pada akhir periode

(21.971.285.456)

(20.277.166.375)

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain di tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: 2018 2017

Biaya jasa kini 1.393.008.556 3.878.298.831 Biaya bunga 3.514.455.146 7.199.981.535 Biaya jasa lalu - (6.906.959.309) Iuran karyawan selama periode berjalan - -

Jumlah 4.907.463.701 4.171.321.057

Beban manfaat karyawan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya di tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut: 2018 2017

Keuntungan aktuarial (21.511.814.590) (44.462.352.294) Imbal hasil atas aset program 23.205.933.671 42.544.211.731

Jumlah 1.694.119.081 (1.918.140.564)

102




Perhitungan imbalah pasca kerja per 31 Desember 2018 dihitung oleh aktuaris independent PT Binaputera Jaga Hikmah dengan laporannya bertanggal 31 Januari 2019. Sedangkan imbalan pasca kerja per 31 Desember 2017 dihitung oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah dengan laporannya bertanggal 31 Januari 2018. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata tertimbang kenaikan gaji atau kompensasi pada masa yang akan datang 5% per

tahun b. Usia pensiun normal adalah 56 tahun c. Tingkat mortalita dari peserta mengikuti Tabel Mortalita Indonesia-III tahun 2011 d. Tingkat sakit/cacat sebesar 1% dari tingkat mortalita sampai dengan usia 55 tahun e. Tingkat pengunduran diri sebesar 1% sampai usia 55 tahun f. Metode yang digunakan untuk menetapkan kewajiban akturia adalah Projected Unit Credit.

Sesuai dengan laporan aktuaris tersebut, seluruhnya biaya jasa lalu yang telah menjadi hak atau vested dibebankan pada tahun berjalan.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

2018 2017

Tingkat diskonto +1% 27.516.743.018 49.167.229.236 Tingkat diskonto -1% 29.304.139.103 52.650.594.822 Tingkat kenaikan gaji +1% 29.384.478.766 52.867.123.515 Tingkat kenaikan gaji -1% 27.435.527.231 48.948.627.618

Jumlah 113.640.888.117 203.633.575.192 Jatuh Tempo Nilai Kini Kewajiban

2018

2017


Jumlah 28.362.118.183 50.839.199.476

Jatuh Tempo Nilai Imbalan Pasti 2018

2017


Jumlah 115.236.412.778 112.232.093.045

103



27. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka 2018

2017

Pajak Penghasilan pasal 22 11.663.091.529 2.303.666.869 Pajak Penghasilan pasal 23 939.600 29.096.180 Pajak Penghasilan pasal 25 67.894.467.660 25.466.100.420 Pajak Pertambahan Nilai 21.422.545.357 7.699.301.094 Jumlah 100.981.044.146 35.498.164.563

b. Utang pajak 2018

2017

Pajak Pertambahan Nilai 23.029.394.646 15.703.545.585 Pajak Penghasilan pasal 21 287.201.278 552.378.622 Pajak Penghasilan pasal 22 977.966.972 344.066.317 Pajak Penghasilan pasal 23 194.304.521 241.440.475 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 63.421.317 9.968.729 Jumlah 24.552.288.734 16.851.399.727 c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

2018 2017

Pajak kini - - Pajak tangguhan 33.910.975.362 5.241.324.297 Manfaat (Beban) pajak

penghasilan - Neto 33.910.975.362 5.241.324.297

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

2018 2017

Laba sebelum pajak (117.274.987.146) 20.127.306.214

Beda Temporer: Beban manfaat karyawan

4.907.463.701

4.171.321.057

Beban cadangan kerugian persediaan 3.096.860.459 1.907.193.796 Pemulihan persediaan rusak (2.851.946.399) (1.436.213.072) Beban cadangan penurunan nilai piutang 5.237.620.826 613.055.699 Pemulihan piutang ragu-ragu (943.633.366) (627.958.246)

Jumlah beda temporer 9.446.365.221 4.627.399.234

104




c. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Beda tetap: Pendapatan diluar usaha (12.004.897.285) (18.240.707.936) Pendapatan sewa gedung (9.836.443.807) (8.899.258.165) Penjualan aset tetap - (27.913.542.021) Beban diluar usaha 4.568.076.429 5.226.781.922 Beban tidak langsung lainnya 1.378.594.093 836.131.453 Beban penjualan 2.051.545.876 2.879.387.056 Beban sumbangan 220.655.078 438.463.339 Beban lain-lain 569.833.864 883.872.738 Jumlah beda tetap (13.052.635.752) (44.788.871.614)

Rugi fiskal Rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi :

Tahun 2017

(120.881.257.677)

(30.225.901.877)

(20.034.166.167)

(10.191.735.710) Rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi

akhir tahun (151.107.159.554)

(30.225.901.876)

d. Pajak tangguhan

31 Desember 2016

Diakui dalam laba

rugi



31 Desember 2017

P eny isihan penurunan nilai


A set pajak tangguhan Beban manfaat kary aw an C adangan piutang ragu-ragu P eny isihan penurunan nilai

persediaan A kumulasi rugi fiskal

Jumlah

31 Desember 2016

Diakui dalam laba

rugi



31 Desember 2017


105

A set pajak tangguhan Beban manfaat kary aw an 2.073.746.936

1.226.865.925

423.529.770

(1.468.182.601)

2.255.960.031

C adangan piutang ragu-ragu 27.242.271.790 1.309.405.206 - 2.138.014.126 30.689.691.123

persediaan 6.720.857.838 774.215.115 - (712.986.600) 6.782.086.353 A kumulasi rugi fiskal 7.556.675.469 30.220.114.419 - - * 37.776.789.888

Jumlah 43.593.552.033 33.530.600.666 423.529.770 (43.155.075) 77.504.527.395

2.557.735.664 1.042.830.264 (479.535.141) (1.047.283.851) 2.073.746.936 29.672.131.992 153.263.925 - (2.583.124.127) 27.242.271.790

3.574.226.153

476.798.449

-

2.669.833.236 6.720.857.838 134.486.992.672 5.008.541.542 - (131.938.858.745) * 7.556.675.469

170.291.086.481 6.681.434.180 (479.535.141) (132.899.433.487) 43.593.552.033




e. Administrasi perpajakan

Perseroan telah menerima beberapa surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak dengan rincian sebagai berikut:


bayar Denda / bunga


Surat Ketetapan Pajak PPN Februari 2016 00027/207/16/051/17 2017 - (5.740.588) (5.740.588) PPN Januari 2016 00026/207/16/051/17 2017 - (10.624.557) (10.624.557) PPN Maret 2016 00028/207/16/051/17 2017 - (1.343.053) (1.343.053)

Surat Tagihan Pajak

PPN Januari 2016 00122/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (155.648.454) (155.648.454) PPN Februari 2016 00123/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (76.659.038) (76.659.038) PPN Maret 2016 00124/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (76.383.684) (76.383.684) PPN April 2016 00125/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (32.203.772) (32.203.772) PPN Mei 2016 00126/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (22.276.758) (22.276.758) PPN Juni 2016 00127/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (157.289.785) (157.289.785) PPN Juli 2016 00128/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (48.497.266) (48.497.266) PPN Agustus 2016 00129/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (11.796.126) (11.796.126) PPN September 2016 00130/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (13.178.758) (13.178.758) PPN Oktober 2016 00131/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (18.656.570) (18.656.570) PPN November 2016 00132/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (7.594.886) (7.594.886) PPN Desember 2016 00133/107/16/051/17 07 Juni 2017 - (24.129.601) (24.129.601) PPN Maret 2017 00124/107/17/051/17 07 November 2017 - (10.872.847) (10.872.847) PPN Juli 2017 00091/107/17/051/17 10 November 2017 - (2.299.537) (2.299.537) PPh Pasal 25 Januari 2017 00069/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.753.672.078) (4.753.672.078) PPh Pasal 25 Februari 2017 00067/106/17/051/17 08 Agustus 2017 - (4.668.785.077) (4.668.785.077) PPh Pasal 25 Maret 2017 00070/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.583.898.076) (4.583.898.076) PPh Pasal 25 April 2017 00077/106/17/051/17 15 Agustus 2017 - (4.499.011.074) (4.499.011.074) PPh Pasal 25 Mei 2017 00071/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.414.124.073) (4.414.124.073) PPh Pasal 25 Juni 2017 00072/106/17/051/17 10 Agustus 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 Juli 2017 00108/106/17/051/17 06 September 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 Agustus 2017 00157/106/17/051/17 10 Oktober 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 September 2017 00207/106/17/051/17 07 November 2017 - (4.329.237.071) (4.329.237.071) PPh Pasal 25 Oktober 2017 00255/106/17/051/17 04 Desember 2017 - (84.887.001) (84.887.001) PPN Put Januari 2016 00095/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (130.529.066) (130.529.066) PPN Put Februari 2016 00096/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (106.463.861) (106.463.861) PPN Put Maret 2016 00097/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (92.172.430) (92.172.430) PPN Put April 2016 00098/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (107.549.419) (107.549.419) PPN Put Mei 2016 00099/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (126.054.784) (126.054.784) PPN Put Juni 2016 00100/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (64.898.046) (64.898.046) PPN Put Juli 2016 00101/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (74.007.669) (74.007.669) PPN Put Agustus 2016 00102/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (70.712.125) (70.712.125) PPN Put September 2016 00103/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (48.774.725) (48.774.725) PPN Put Oktober 2016 00104/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (45.049.666) (45.049.666) PPN Put November 2016 00105/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (52.213.461) (52.213.461) PPN Put Desember 2016 00106/187/16/051/17 16 Oktober 2017 - (39.827.885) (39.827.885) PPN Januari 2016 00156/107/16/051/17 22 Juni 2017 - (1.585.747) (1.585.747) PPN Februari 2016 00157/107/16/051/17 22 Juni 2017 - (869.776) (869.776)

106




e. Administrasi perpajakan (Lanjutan)


bayar Denda / bunga


Surat Tagihan Pajak

PPN Maret 2016 00158/107/16/051/17 22 Juni 2017 - (206.308) (206.308) PPN Juni 2016 00048/107/17/051/17 29 Agustus 2017 - (1.042.086) (1.042.086) PPN Agustus 2016 00210/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (427.793) (427.793) PPN September 2016 00211/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (2.841.547) (2.841.547) PPN Oktober 2016 00212/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (3.464.290) (3.464.290) PPN November 2016 00213/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (1.606.722) (1.606.722) PPN Desember 2016 00214/107/16/051/17 29 Agustus 2017 - (4.871.043) (4.871.043) PPN Agustus 2016 00108/107/16/051/17 16 Mei 2017 - (7.263.870) (7.263.870) PPh Pasal 21 Desember 2016 00062/10/16/051/17 11 April 2017 - (20.826.837) (20.826.837)

28. REALISASI PROGRAM PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO)

Pada tahun 2017 dan 2016, Perseroan telah melaksanakan program Public Service Obligation (PSO) melalui penyaluran benih bersubsidi. PSO adalah program subsidi benih oleh Kementerian Pertanian yang dialokasikan kepada PT Pertani (Persero) dan untuk tahun 2018 PT. Pertani (Persero) tidak lagi mendapatkan PSO tersebut dari Kementerian Pertanian.

Perbandingan pelaksanaan program PSO dengan kegiatan komersial dalam tahun 2017 disajikan pada rekapitulasi laba (rugi) dibawah ini:

2017

Pendapatan

PSO Komersil Jumlah

Pupuk: - 626.337.544.222 626.337.544.222 Produksi penggilingan padi: - 300.492.447.444 300.492.447.444 Perbenihan - 87.958.465.384 87.958.465.384

Subsidi - Padi Inbrida 487.692.661.629 - 487.692.661.629 Padi Hibrida 37.298.267.407 - 37.298.267.407 Kedelai 11.038.694.800 - 11.038.694.800

Upsus - Padi Inbrida 71.049.222.200 - 71.049.222.200 Padi Hibrida 2.235.000.000 - 2.235.000.000 Kedelai 608.000.000 - 608.000.000 Jagung Komposit 318.750.000 - 318.750.000

Aneka usaha 116.982.058.283 116.982.058.283

Total pendapatan 610.240.596.036 1.131.770.515.333 1.742.011.111.370

107



28. REALISASI PROGRAM PUBLIC SERVICE OBLIGATION (PSO) (Lanjutan)

Beban pokok Pupuk: - 588.932.401.461 588.932.401.461 Produksi penggilingan padi: - 293.917.331.497 293.917.331.497 Perbenihan - 66.144.756.896 66.144.756.896

Subsidi - Padi Inbrida 408.731.623.876 - 408.731.623.876

Beban pokok (lanjutan)

Padi Hibrida 33.802.400.725 - 33.802.400.725 Kedelai 9.003.000.758 - 9.003.000.758

Upsus - Padi Inbrida 65.181.766.768 - 65.181.766.768 Padi Hibrida 2.050.427.073 - 2.050.427.073 Kedelai 557.789.557 - 557.789.557 Jagung Komposit 292.426.680 - 292.426.680

Aneka usaha 101.031.260.294 101.031.260.294

Total beban pokok 519.619.435.437 1.050.025.750.148 1.569.645.185.586 Laba kotor

90.621.160.599

81.744.765.185

172.365.925.785

Beban usaha - 162.897.165.167 162.897.165.167

Laba (rugi) usaha 90.621.160.599 (81.152.399.982) 9.468.760.618 Pendapatan (beban) lain-lain - 10.856.831.383 10.856.831.383

Laba (rugi) sebelum pajak 90.621.160.599 (70.295.568.599) 20.325.592.000

29. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Sifat hubungan transaksi

a) Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

b) Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh

Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan perusahaan:


Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pemegang saham Modal Saham atau Penyertaan modal negara (PMN) dan Utang rekening dana investasi (RDI)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Institusi Pemerintah Pusat

Transaksi Public Service Obligation dan subsidi benih

Pemerintah Daerah Tingkat I Institusi pemerintah di Daerah

Proyek penjualan dan istribusi subsidi benih

108



29. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (Lanjutan)


Pemerintah Daerah Tingkat II Institusi pemerintah di Daerah

PT Pertani Properti Hubungan sebagai entitas anak

Proyek penjualan dan istribusi subsidi benih Investasi modal saham


PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

PT Bank Tabungan Negara Syariah

BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan




Utang bank, rekening bank dan kas dan setara kas Rekening bank dan kas dan setara kas Rekening bank dan kas dan setara kas Rekening bank dan kas dan setara kas

PT Bank Pembangunan Entitas yang berelasi dengan Pemerintah

Rekening bank dan kas dan setara kas

30. KOREKSI SALDO DITAHAN (DEFISIT)

Pada tahun 2016, Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Sebagai konsekuensinya Perusahaan tidak berhak mengkompensasikan akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 527.755.434.978 dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku 25% atau sebesar Rp131.938.058.745 sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 Pasal 16 huruf a. Pada laporan keuangan tahun sebelumnya Perusahaan telah mengakui aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal sebesar Rp Rp131.938.058.745 (Catatan 27d).

Atas penurunan nilai aset pajak tangguhan yang berasal dari akumulasi rugi fiskal yang tidak dapat dipulihkan atau dikompensasikan tersebut, Perusahaan mengkoreksi saldo laba ditahan (defisit) sebesar Rp 131.938.058.745.

31. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel dibawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.



109



31. KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)



Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang bank dan utang ke Pemerintah mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Utang bank dan utang ke Pemerintah jangka panjang dikenai bunga sehingga mendekati nilai tercatat.

110