1. Negara Kepulauan (Archipelagic State) 2. Menghadapi Persoalan Kependudukanhigh unemployment; high poverty; etc)

Karakteristik Pokok Perek. Ind.

(Lapan: 18.108; Bakusutarnal: 17506/Noname: 11.013; Land area: 1.9 m km km2 ) economic implications??? (Wide economic variation: no uniform policy!; Sea: important nat-res; tranp)

(number and distribution of populations; low quality;

3. Kaya sumberdaya alam (mining: oil, coal, gold; forestry; sea) 4. Kekurangan Kapitall (invite FI & foreign debt)

5. Struktur ekonomi : primary sector

based!! 6. Industrialisasi Lamban proteksi 7. Sistem ekonomi campuran 8. Adanya dualisme ekonomi 9. Perekonomian dikuasai unit-unit usaha besar managed by conglomerates!!

Luas lautan: 7,9 jt km2-daratan 1,9 jt km2 Pulau: - Lapan: 18.108 buah - Bakosurtanal: 17506 buah 11.03 belum punya nama; dan baru 7 % berpenduduk! IMPLIKASI EKONOMI: Laut penting: transportasi dan SDA Variasi ekonomi antardaerah besar kebijakan tak bisa seragam!!

Masalah kependudukan Jumlah penduduk yg besar Laju pertambahan penduduk tinggi Penyebaran penduduk yg tidak merata Pengangguran dan kemiskinan Kualitas dan produktivitas yg rendah

Teori ttg dualisme ekonomi (precapitalist and capitalist/socialist) yg kontroversial justru dari studi yang diadakan JH Boeke (Dutch economist) di Indonesia (1910). Dualism: terdpt dua sistem yg sangat berbeda, yg hidup dlm suatu masyarakat secara berdampingan yg tidak bisa menguasai satu dg lainnya (Boeke)

Dualisme Ekonomi

@ Ada 2 lingkungan yg berbeda: ada yg superior dan ada yg inferior, tetapi hidup pada lingkungan yang sama.For example:within broad areas poverty)

Extreme poverty and affluence (

pockets of wealth

Modern and traditional economic sectors Growth and stagnation University education among a few and mass illiteracy

Jenis dualismeTypes of Dualism1. 2. 3. 4. Dualisme Sosial (JH Boeke, 1910) Dualisme Finansial (Hla Mynt, 1967) Dualisme Teknologi ( Higgins, 1959) Dualisme Regional

Readings: Sayogyo Bunga Rampai Perekonomian Desa Ch. 1 and 2; Mubyarto and Edy Suandi Hamid Kredit Pedesaan di Indonesia (Ch. 1); Todaro Economic Development (Ch. 3).

Dualisme Sosial Terdapat dua sistem sosial dlm masyarakat: *Sistem sosial modern *Sistem sosial tradisional Plural society: Pola hidup (berpikir, pertindak, berperasaan) berbeda!! Boeke: tiap sistem sosial punya sistem ekonomi sendiri-sendiri!! (Prakapitalis dan Kapotalis/Sosialis)

Dualisme FinansialTerdpt 2 sistem psr uang yg sangat berbeda yg melayanai masyarakatnya. 1. Pasar uang terorganisir (bank, asuransi) 2. Pasar uang tak terorganisir (pelepas uang, tuan tanah, dsbnya Baca: Kredit Pedesaan di Indonesia (Mubyarto dan Edy Suandi Hamid)

Dualisme TeknologiDalam satu kegiatan ek digunakan teknik dan organisasi produksi yg berbeda produktivitas berbeda Sektor Modern: Teknologi maju (modal besar, tekn. impor, TK berkualitas, pasar: lokal dan dunia) Sektor Tradisional: teknologi terbelakang (modal kecil, tekn lokal, kualitas TK rendah, pasar lokal)

Dualisme Regional Ketimpangan Pembangunan antardaerah yg sangat besar Kota desa; Pusat vs Daerah; Industri vs lainnya.

Sejarah Ekonomi IndonesiaSebelum Kemerdekaan:BASIS: Ekonomi Pedesaan -> Sektor Pertanian dan Industri Rumah Tangga Ekonomi Kolonial berorientasi untuk memenuhi permintaan pasar kolonialis: pertanian, perkebunan, pertambangan Baca: MubyartoSistem dan Moral Ekonomi Indonesia Setelah kemerdekaan:

Setelah kemerdekaanI. Orde Lama(1945-1965) Ditandai dengan: Ketidakstabilan politik ketidakstabilan ekonomi Kekurangan tenaga ahli Kekurangan teknologi Akibatnya:- pembangunan ek. lamban - potensi ek. tidak tergarap dengan baik

Dengan kondisi demikian ek. memburuk Warisan ek. Orla ke Orba: Utang LN US$ 2, 3m miliar Ekspor hanya separo dari impor APBN defisit (ULN, cetak uang) Inflasi tinggi (30-50%) Kapasitas produksi rendah

Orde Baru (1966-1997/8)Ditandai dengan: Usaha menciptakan stabilitas polkam Munculnya tenaga2 profesional ekonomi Adanya oil boom Rencana pembangunan yg terpadu Kebijakan2 baru: mengganti sistem pengawasan devisa; anggaran dinamis (menurunkan inflasi); undang PMA; cari utang luar negeri/IGGI)

1. 2. 3. 4.

Program jangka pendek Orde Baru Tahap penyelamatan (Juli-Des 1966) Tahap Rehablitasi (Jan-Juni 1967) Tahap konsolidasi (Juli-Des 1967 Tahap Stabilisasi (Jan-Juni 1968)

Hasilnya: Tabel 3 hal xii (Pert ek tinggi; inflasi turun; kemiskinan kurang; NPI?)

Pasca Orde Baru Reformasi ekonomi? Transisi Gejlak polkam gejolak ekonomi masih tidak pasti?? Kebangkitan ekonomi?? Wait and see

Hal Hill (1996): If the central purpose of economics to understand why and how growth rates vary across countries and over time, Indonesia is surely one of the best laboratories Higgins (1968): Indonesia must surely be accounted the number one failure among the major underdeveloped countries chronic drop out

Views on Indonesian Economy

Hal Hill (1996): If the central purpose of economics to understand why and how growth rates vary across countries and over time, Indonesia is surely one of the best laboratories Higgins (1968): Indonesia must surely be accounted the number one failure among the major underdeveloped countries chronic drop out

Views on Indonesian Economy

Hal Hill: Ina in 1965 was a basket case its ec problems at least as serious as those of todays LDC in Africa and Asia Myrdal (1966): As things look at the beginning 0f 1966, there seems to be little prospect of rapid economic growth in Indonesia

Impressive ec performance! The Ina ec of the mid-1990s s almost unrecognizable in a comparison with that of the mid-1960s Rapid structural change Most of ec indicators:performed well! IBRD: Miracle! Improve from LDC Middle Income Countries

The major Criticisms (27) 1. The high growth has been

achieved mainly by favorable movement in ToT 2. The exploitation of nonrenewable NR 3. The rising external debts 4. The ec policy bias to the haves conglomerates

Indonesia experiences Old Order budget deficit (printing money): Ms increase accelerating inflation 650% (1966) New Order: Control inflation -Snaring cut of value of Rph - Open international capital - Fixed exchange rate - Balanced budget principle - Banking Reform