8/19/2019 3738-9580-1-PB

1/23

 

ANALISIS JURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

(Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.642/Pid.B/2009/PN.Medan)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DANIEL ANDREO

NIM : 070200150

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

8/19/2019 3738-9580-1-PB

2/23

 

ANALISIS JURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DANIEL ANDREO

NIM : 070200150

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Liza Erwina SH, M.Hum 

NIP : 19730220200212001

Dosen Editor

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M. Hum

NIP : 197302202002121001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2012

8/19/2019 3738-9580-1-PB

3/23

 

ABSTRAK

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari

 pelanggaran harkat dan martabat manusia. Makanya tindak pidana perdagangan diIndonesia telah menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Hal ini

disebabkan perdagangan orang di Indonesia dilakukan dengan terorganisasi oleh pelakunya sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk mengungkap

tindak pidana perdagangan orang ini.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturantentang tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-udangan.Peraturan tentang perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan dijadikansebagai alat untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor1642/Pid.B/2009 PN.Mdn.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 merupakan peraturan khusus ( Lex specialis) dari

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perdagangan

orang adalah salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perdagangan

Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

 pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

 Kata Kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang 

8/19/2019 3738-9580-1-PB

4/23

 

1

 

1 Sietske Altink, Stolen Lives: Trading Women Into Sex And Slavery, (New York: Harrington Park Press, 1995), hal.8. 

dikututip dari buku Politik Perdagangan Perempuan karya Andy Yentriyani, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hal 18-19.

2 Satjipto Rarjo, Membedah Hukuman Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006). Hal. 122-12 

A. PENDAHULUAN

Trafficking bukanlah hal yang baru. Kasus trafficking telah dikenal sejak

ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh

Justinian, tahun 527-565M1. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan

tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari

 prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-

 barang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu

untuk terus bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendakinya

Trafficking in person atau perdagangan manusia mungkin bagi banyak 

kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk didengar oleh karena

tingkat terjadinya trafficking yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia

sendiri. Fenomena ini memang adalah hal yang sering menjadi pusat perhatian

 berbagai kalangan. Sebagaimana yang diketahui bahwa trafficking terhadap

manusia adalah suatu bentuk praktek kejahatan kejam yang melanggar martabat

manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia paling konkrit

yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik,

kultural, dan biologis. Banyak kalangan menyebut trafficking terhadap manusia,

yang saat ini digunakan secara resmi di dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007

dengan sebutan Perdangangan Orang sebagai “the form of modern day slavery”. 

Sebutan tersebut sangat tepat karena sesungguhnya ia adalah bentuk dari

 perbudakan manusia di zaman modern ini. Ia juga merupakan salah satu bentuk

 perlakuan kejam terburuk yang melanggar harkat dan martabat manusia.

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan.,

 bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang

dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah

ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya2. Proses penegakan hukum tidak

akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan

kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari

8/19/2019 3738-9580-1-PB

5/23

 

2

 

3 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 122-124

4 Barda Nawai Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.2 

upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya  pencapaian

kesejahteraan masyarakat (social welfare)3.

Upaya penegakan hukum terkait dangan tindak pidana perdagangan orang

ini, maka pada tanggal 19 April 2007, Lembaran Negara No. 58, Pemerintah

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemerantasa Tindak

Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) No. 21 Tahun 2007 oleh Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 April 2007, lahirlah Undang-Undang

Tindak Pidana Perdagangan Orang, terbitnya undang-undang ini merupakan suatu

 prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang

diatur dalam Protokol PBB.

Perdagangan orang (trafficking) adalah pelanggaran HAM yang paling

kejam karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan tidak mengindahkan

derajat dan martabat manusia. Di Indonesia, trafficking merupakan salah satu

masalah kriminal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Contoh kasus

fenomenal yang berhasil ditangkap adalah kasus 600 anak perempuan dari

Sumatera Utara yang dijual untuk dilacurkan ke Dumai, Kepulauan Riau.

Sementara itu, Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisan Republik

Indonesia mencatat, tahun 1999 hinggal Desember 2007 terdapat 514 kasus

Trafficking . Meskipun Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 21 tahun

2007 tentang pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, masih banyak pelaku

yang belum tertangkap. Kejahatan trafficking seringkali tak hanya berlokasi di

negeri sendiri (Indonesia), tetapi juga melibatkan pihak asing yang bertempat di

luar negeri (negara lain) sehingga sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, harus

ada kerja sama yang kuat antar negara untuk memberantas trafficking. 

8/19/2019 3738-9580-1-PB

6/23

 

3

 

5 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Rineka Cipta, 1994), hal. 105. 

Trafficking manusia juga dikienal diseluruh dunia sebagai satu-satunya

tindakan atau perbuatan pidana yang telah secara signifikan menjerumuskan

 jutaan korban ke dalam perbudakan dan memungkinkan jaringan kejahatan

terorganisir untuk mengalihkan dana yang besar ke berbagai upaya

mengoperasikan kejahatan terkait lainnya, seperti perdagangan narkotika,

 pencucian uang dan lain sebagainya yang dapat berpotensi melumpuhkan sendi-

sendi perekonomian negara dan sistem penegak hukum. Hal ini juga yang

menyebabkan tindak pidana perdagangan orang ini masuk kedalam kejahatan

lintas negara.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah yang dimaksud dengan konsep pertanggungjawaban pidana

menurut perundang-undangan hukum pidana?

2. Bagaimanakah yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang

menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007?

3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan tindak 

 pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007

(Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1.642/Pid.B/2009/PN.Mdn)?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian

ilmiah ialah penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang

tertentu dan yang menggabungkan metode induksi (empiris), karena penelitian

ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian empiris dan hipotesis-hipotesis

atau teori yang disusun secara deduktif 5. Metode yang digunakan dalam penelitan

ini adalah  yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga

sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang

8/19/2019 3738-9580-1-PB

7/23

 

4

 

6 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penilitian Hukum, (Jakarta: Grafitti Press, 2006), hal 118.

7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 57. 

menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the 

book ), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan

(law is decided by the judge through judical process)6. Penelitian hukum normatif

 berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-

teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

Adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari

 penelitian kepustakaan (library research), sebagai suatu tekni pengumpulan data

dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undagan,

 buku-buku, karaya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber

data sekunder lain yang dibahasa oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis

normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan

yang satu dengan yang lainnya.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupankan

 prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

keilmuan hukum dari sisi normatifnya7. Logika keilmuan yang juga dalam

 penelitian hukum normatif dibagun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara

kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Penelitian hukum ini dikatakan juga penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi

suatu peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara vertikal dan

horizontal. Ditelaah secara vertikal  berarti dilihat bagaimana hirarkisnya,

sedangkan secara horizontal adalah sejauh mana peraturan perundang-undangan

yang mengatur pelbagai bidang itu mempunyai hubugan fungsional secara

konsisten.

8/19/2019 3738-9580-1-PB

8/23

 

5

 

8 Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan Kedua (Semarang: Yayasan Sudarto d/s Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 19hal. 165.

 

D. HASIL PENELITIAN

1. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan hukum

 pidana

a.  Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa

 pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seorang dapat

dipertanggungjawabakan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatan

mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya

kemampuan bertanggung jawab itu?

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan

 bertanggung jawab, yang berhubungan denga itu Pasal 44:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggung-jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya

atau jiwa yang terganggu karena penyakit tindak di pidana.”

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum,

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung

 jawab harus ada:

1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan

yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi8, yang pertama adalah faktor

8/19/2019 3738-9580-1-PB

9/23

 

6

 

9 Ibid  

akal, yaitu dapat membedakan atara perbuatan yang diperbolehkan dan

yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu

dapat menyusaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas nama yang

diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya

orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsafan

tentan baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai

kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut

harus disebabkan alat batinya cacat atau sakit dalam tubuhnya9.

b. Kesengajaan 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminiel

Wetboek ) tahun 1809 dicantumkan :”sengaja ialah kemauan untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang

atau diperintahkan oleh undang-XQGDQJ´_  Dalam Memorie  Van

Toelichting (MVT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminiel 

Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Indonesia tahun 1915), di jelaskan: “sengaja diartikan: “dengan

Sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Beberapa

sarjana merumuskan de will sebagai keinginan, kemauan, kehendak,

dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak.  De will

(kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan

akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian

8/19/2019 3738-9580-1-PB

10/23

 

7

 

10 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Akasara, 1984), hal. 171-176.

11 Ibid , 172-173 

“sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau

Membayangkan10.

Menurut teorei kehendak, sengaja adalah kehendak untuk 

mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak

Mati B; A adalah “sengaja” apbila A benar-benar menghendaki

kematian B. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan,

manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena

manusia hanya dapat mengingiinkan, mengharapkan atau

membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja”apabila suatu

akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai

maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan

dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketehui atau dibayangkan

si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada

teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:11 Karena

dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk

menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai

 pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui

seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya.

8/19/2019 3738-9580-1-PB

11/23

 

8

 

12 Ibid , hal. 174-175. 

Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal

mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat)

dan tujuan perbuatannya.

Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan

yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa

 perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang

hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada

hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dari uraian tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu

tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya

kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini

 pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-

unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal

antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan

 pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti

 perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan

keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk 

kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu

kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan,

kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis)12.

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam

 praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti

8/19/2019 3738-9580-1-PB

12/23

 

9

 

13 Ibid , hal 198. 

dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya,

hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai

kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Praktek

 peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim

menjatuhkan putusan seusai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

c.  Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar

larangan udangn-undang, tetapi ia tidak mengidahkan larangan itu. Ia

alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebtu. Jadi, dalam

kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak

 berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obejktif kausal

menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang

merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai

 berikut:13

 Pada umumnnya bagi kejahatan-kejatahan wet mengharuskan

 bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan

diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin

sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang

atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehigga

wet harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati,

yang teledor.

8/19/2019 3738-9580-1-PB

13/23

 

10

 

14 Ibid

15 Ibid, hal. 201 

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu

 bukanlah menentang larangan tersebut. Dia tidak menghendaki atau

menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kasalahannya,

kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan

hal yang dilarang, ialah ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan

 bahwawa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan

tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan

tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan,

sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang

mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan

sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang14.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno

mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak 

mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum

dan tidak mengadakan pengahati-hati sebagaimana diharuskan hukum15.

d. Alasan Penghapusan Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam

KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang

menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana,

8/19/2019 3738-9580-1-PB

14/23

 

yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan

 perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana.

Memorie van Toelichting (M.v.T) mengemukakan apa yang

Disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang

atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang” M.v.T´

menyebut 2 (dua) alasan:

1) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang

terletak pada diri orang itu, dan

2) Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang

terletak di luar orang itu.

Disamping perbedaan yang dikemukakan dalam M.v.T, ilmu

 pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri

terhadap alasan penghapus pidana, yaitu:

1) Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum

untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51

KUHP.

2) Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku

untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP:

“menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di

sini iat tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari

isteri, suami dan sebagainya orang-orang yang masih adal Ilmu

 pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain

terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembeedaan

8/19/2019 3738-9580-1-PB

15/23

 

antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya

 pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau

 pembuatnya, maka dibedakan 2 (2) jenis alasan penghapus pidana

yaitu:

a) Alasan pembenar, dan

 b) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan

i. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya

 perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi

rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya

tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada

 pemindanaan

ii. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti

 bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau

tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun

 perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada

alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat,

sehingga tidak dipidana.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007

Pasal 1 ayat (1) UU PTPPO berbunyi: Perdagangan orang adalah tindakan

 perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau

 penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

 penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

8/19/2019 3738-9580-1-PB

16/23

 

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau menfaat

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 

negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebtu

terekploitasi.

Penjelasan umum dari undang-undang ini menyebutkan bahwa perdangan

orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang

 juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat

dan martabat manusia.

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi ini

dimanfaatkan oleh orang atau sekelompok orang utnk melakukan atau

mengembangkan kejahatannya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang

itu adalah perbudakan atau perhambaan dalam bentuk yang baru yaitu

 perdagangan orang (trafficking), yang beroperasi secara tertutup dan

terorganisasi dan disertai dengan semakin canggihnya peralatan dan modus

operandinya

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Tindak Pidana

Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

1.642/Pid.B/2009/PN.Medan

Menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan

 No. 1.642/Pid.B/2009/PN.Mdn di atas, dari sisi pelaksanaan pidana, tidak

8/19/2019 3738-9580-1-PB

17/23

 

akan terlepas dari substansi UU, SDM aparat penegak hukum, sarana dan

 prasarana pendukung, kelompok kepentingan dalam masyarakat, dan budaya

hukum masyarakat. Karena itu dalam mengadili dan menjatuhkan vonis,

hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis saja (corong undang-

undang), tapi harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam hidup

masyarakat.

Atas dasar itu, penegakan hukum harus berpedoman pada cara-cara

 penyelesaian konflik berdasarkan aturan hukum, baik hukum tertulis (UU)

ataupun hukum tidak tertulis (nilai-nilai yang berupa hukum adat). Tugas dari

aparat penegak hukum sebaiknya tidak hanya sebagi penjaga ketertiban

(social order ) yang berfungsi sebagai mulut/corong undang-undang, tetapi

harus didasarkan pada kekuatan ratio manusia dan nilai-nilai dalam

masyarakat, yang merupakan pengakuan atas hak asasi manusia.

Dilihat dari segi hukum HAM, putusan terhadap pelaku harus

memenuhi rasa keadialan masyarakat, dan nilai-nilaii yang hidup dalam

masyarakat. Namun rasa keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi

sepenuhnya, karena tindak pidana perdangangan orang yang sangat

meresahkan dan menganggu tatanan dalam masyarakat, dalam realita juga

didukung oleh masyarakat tertentu karena masih dianggap menguntungkan

dari segi ekonomi (bagi pihak pelaku), tatapi secara umum TPPO harus

diberantas.

Karena itu, apabila putusan hakim dirasakan kurang adil dan tidak

memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka akan menimbulkan

8/19/2019 3738-9580-1-PB

18/23

 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, dan pada akhirnya akan

menimbulkan kekacauan dan ketidakpastiaan, bahkan tidak menutupi

kemungkinan akan terjadi peradilan jalanan.

Selain itu prosess penegakan dan pelaksanaan hukum pidana yang

telah dilaksanakan sebagaimana di atas, maka peranan hukum pidana tidak

hanya berperan sebagai sarana mengatur ketertiban masyarakat (social order )

dalam rangka menciptakan kebijakan sosial (social defence), dana baik secara

reventif maupun refresif , maka putusan hakim akan sesuai dengan tujuan

kebijakan hukum pidana, yaitu kesejahteraan masyarakat.

E. PENUTUP

1.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian tersebut di atas adalah:

1. Tentang pertanggungjawaban pidana menurut perundang-undangan

Hukum Pidana yakni untuk adanya pertanggungjawaban pidana

diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia

tidak mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab ini

dapat berupa kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan

yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan

hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut

keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

2. Tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No. 21

Tahun 2007 menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang

8/19/2019 3738-9580-1-PB

19/23

 

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah yang dapat dikategorikan

sebagai pelaku tidak hanya orang namun juga dapat berupa instansi.

Dalam aspek tindakan, yang dimaksud dengan tindak pidana

 perdagangan orang adalah seluruh atau sebagian, langsung maupun

tidak langsung yang berhubungan dengan ketentuan perbuatan yang

diatur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Dalam aspek sanksi, terdapat dua jenis sanksi

 pokok yakni sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Selain itu

terdapat juga sanksi tambahan dan pemberat

3. Tentang pertanggungjawaban Pidana Pelaku percobaan dalam Putusan

 No. 1642/Pid B/2009/PN Mdn vonis selama 3 (tiga) tahun dan dendan

Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) terhadap terdakwa

menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang

 Nomor 21 Tahun 2007 dan tujuan dari pemidanaan, mengingat tidak

selalu tuntutan pidana dari JPU harus dipenuhi, karena Hakim

mempunyai dasar pertimbangan-pertimbangan dalam memutus dan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tetapi juga terhadap pengenaan

saksi dendan sudah sesuai dengan tuntutan dan ancaman dari Pasal

yang didakwakan. Pengenaan sanksi sebesar Rp. 120.000.000,-

(seratus dua puluh juta) dirasakan akan menimbulkan efek jera bagi

 para perekrut/penghubung/calo/Trafickker, mengingat dendan minimal

dari Pasal yang didakwakan adalah sama dengan yang diputuskan oleh

hakim.

8/19/2019 3738-9580-1-PB

20/23

 

2.  Saran

1. Dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab atas diri tersangka,

aparat penegak hukum harus memperitmbangkan segala aspek baik 

 penilaian baik fisik maupun psikis yang melekat pada diri terdakwa

sebab tidak jarang ditemukan kasus dimana terdakwa yang notabene

masuk dalam golongan yang tidak memiliki kemampuan bertanggung

 jawab dikategorikan sebaliknya dalam proses penegakan hukum.

2. Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih luas atas Undang-Undang No.

21 Tahun 2007 terhadap masyarakat, sebab berlakunya undang-undang

ini secara kasat mata tidak memberikan perubahan yang signifikan atas

identitas penurunan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana perdagangan

orang harus benar-benar memahami maksud dan tujuan diberikannya

hukuman dan menerapkan makna tersebut secara komprehensif tanpa

adanya intervensi maupun kecenderungan dari pihak manapun dan dalam

kondisi apapun.

F. DAFTAR PUSTAKA

Achie Sudiarti Luhilima , “Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan”’ (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 38-39.

8/19/2019 3738-9580-1-PB

21/23

 

Ahmad Sofian, Misran Lubis, dan Rustam,  Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak: Kasus Sumatera Utara, (Yogyakarta: Pusat StudiKependudukan dan Kebijakan UGM, 2004). Kasus ini diberitakan dalam

harian Kompas tanggal 26 Maret 2000.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Grafiti Press, 2006), hal. 118

Andi Zaenal Abidin, Hukum Pidana I, Jakarta:Sinar Grafika, 1983, hal 260

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2

Djoko Prakoso, SH. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta:Liberty, 1987. Hal 75

Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,201), hal. 1,

Hamzah Hatrik, SH. MH. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam HukumPidana Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo, 1996, hal 11

Harkristuti Harkriswono, Laporan Perdagangan Indonesia, (Jakarta: Sentra HAM

UI, 2003) hal. 60.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007), Hal. 57.

Karen E. Bravo, “ Human Trafficking: Global and Nation Responeses To TheCries for Freedom, Article, (Westlaw: University of St. Thomas LawJournal, 2009), hal. 2

Kathleen K. Hogan, Comment Slavery in The 21st Century and in New York:

What Has The State Legislature Done?” Westlaw: Albany Law School,2008), hal. 2.

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitan Masyarakat, (Jakarta: Prenada Media,

1997), hal. 42.

Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. 1997. Bandung : CitraAditya.Bakti. Hlm. 536

Loebby Loqman. 1996. Percobaan,Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana.

8/19/2019 3738-9580-1-PB

22/23

 

Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara,

1984), hal.171-173

Monsignor Franklyn M, “ International Trafficking in Persons: Suggested

 ́Responses to a scourge of Humankid”,, (Westlaw: Intercultural Human

Rights Law Review, 2008), hal. 1.

Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005),hal 141

Poerwodarminto dalam buku Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 

 Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Hlm. 1

Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Bina Cipta, 2004), hal.97.

5 XGKL 3UDVHW\D_ ³Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, MakalahSeminar Nasional Hukum Pidana, Semarang: Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro. Tanggal 12-24 November 1989, hal. 12.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, CetakanPertama, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982), hal. 98.

Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan PertamaJakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,

2006), hal. 122-124

Sietske, Altink, Stolen Lives: Trading Women Into Sex and Slavery, (New York:Harrington Park Press 1995), hal. 8. Dikutip dari buku Politik  Perdagangan Perempuan karya Andy Yentriyani, (Yogayakarta: GalangPress, 2004), hal. 18-19

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Grafitti Press, 1990), hal. 14.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo, 2006), hal.225.

Solidaritas Perempuan ( Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia). HAMdalam Praktik Paduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak, hal 5

8/19/2019 3738-9580-1-PB

23/23

 

Sudarto,  Hukum Pidana I, Cetakan Kedua (Semarang: Yayasan Sudarto d/s

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), 1990, hal 165.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Rineka Cipta, 1994), hal 105.

United Nation Office on Drugs and Crime, Human Trafficking, New York, 2008

Widya Susanty, Skirpsi, Fenomena Kekerasan Seksual Korban Trafficking, 2002,

hal 25-26