6.artikel pnpm diah

Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013, Hal. 81- 96

81

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DALAM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Komparasi pada Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon

dan Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang)

Dyah Saptanti *)

Abstract

This research is aimed to detect and compare implementation Society Empowerment

National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono Village,

Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village. This research result showed that

implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty

tackling at Gisikdrono Village and Kalibanteng Kulon Village have not run with good because there are activities of Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent can not be

done. But implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in

proverty tackling at Krobokan Village has run with good because all activities of Society

Empowerment National Program (SENP) Urban Independent can be done. There are factors that

be influence implementation Society Empowerment National Program (SENP) Urban Independent

in proverty tackling at Gisikdrono Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village have

should observe that is communication, resources, disposition and bureaucracy structure. In line

with suggeted the mentioned to use an exact strategy to increase implementation Society

Empowerment National Program (SENP) Urban Independent in proverty tackling at Gisikdrono

Village, Kalibanteng Kulon Village and Krobokan Village.

Keywords : implementation, tackling, proverty, Semarang

Latar Belakang

Para pimpinan dunia pada tahun

2000, bertemu di New York dan

menandatangani Deklarasi Milennium yang berisi komitmen untuk

mempercepat pembangunan manusia dan

pemberantasan kemiskinan. Komitmen

tersebut diterjemahkan menjadi beberapa

tujuan dan target yang dikenal sebagai

Millennium Development Goals (MDGs).

Tahun 2007 dirintis Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri yang diarahkan untuk mendukung

upaya peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran

Millenium Development Goals (MDGs)

tersebut.

Ada beberapa hal yang menarik dan perlu mendapat perhatian bagi para

pemangku kepentingan di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota dalam mempercepat

penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut

antara lain perlunya penajaman yang

meliputi penetapan sasaran, perancangan

dan keterpaduan program, monitoring

dan evaluasi, serta efektivitas anggaran,

perlu dilakukan penguatan kelembagaan

di tingkat nasional dan daerah dalam

penanggulangan kemiskinan. Kecamatan

Semarang Barat dipilih sebagai lokasi

penelitian karena memiliki penduduk

miskin paling banyak di Kota Semarang

dan jumlahnya meningkat dari tahun ke

tahun. Kecamatan Semarang Barat terdiri

dari 16 (enam belas) kelurahan. Jumlah

penduduk miskin Kecamatan Semarang

Barat pada tahun 2010 dapat dilihat pada

Tabel 1.

Kelurahan yang akan menjadi lokus

penelitian dibatasi pada 3 (tiga) kelurahan

di Kecamatan Semarang Barat. Penentuan

3 (tiga) kelurahan ini diambil berdasarkan

cluster sampling yang menurut Arikunto

(2006:138), cluster sampling yaitu sampel

yang diambil berdasarkan kelompok. Tiga

kelurahan yang dipilih adalah berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan kegiatan

program , yaitu kelurahan yang tingkat

perkembangan kegiatan programnya

kurang berjalan dengan baik, kelurahan

yang tingkat perkembangan kegiatan

programnya sedang dan kelurahan yang

tingkat perkembangan kegiatan

programnya berjalan baik.

*) Alumni Magister Administrasi Pemerintahan Daerah IPDN

Email : [email protected]; [email protected]

Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Dyah Saptanti)

82

Tabel 1

Jumlah Total Penduduk Miskin

Kecamatan Semarang Barat Menurut

Kelurahan, KK dan Jiwa Tahun 2010

No Kelurahan

Jumlah

Penduduk Miskin

KK Jiwa

(1) (2) (3) (4)

1 Tawangsari 89 268

2 Tambakharjo 183 622

3 Salamanmloyo 279 950

4 Cabean 311 1.017

5 Krapyak 400 1.433

6 Bojongsalaman 432 1.461

7 Tawangmas 435 1.552

8 Kalibanteng

Kulon

502 1.731

9 Kalibanteng Kidul 605 2.131

10 Karangayu 768 2.757

11 Bongsari 1.218 4.362

12 Krobokan 1.489 5.109

13 Kembangarum 1.585 5.906

14 Manyaran 1.805 6.642

15 Ngemplak 1.870 6.780

16 Gisikdrono 2.074 7.545

Jumlah 14.045 50.266

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

Menurut klasifikasi tingkat

perkembangan kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan di Kecamatan Semarang Barat,

maka penelitian ini dilakukan pada

Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan

Kalibanteng Kulon dan Kelurahan

Krobokan. Ketiga kelurahan tersebut

meskipun sama-sama mendapat bantuan

PNPM Mandiri Perkotaan sampai

sekarang, namun perkembangan kegiatan

program pada ketiga kelurahan tersebut

berbeda-beda.

Perkembangan kegiatan dalam

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di

Kecamatan Semarang Barat ternyata

masih mengalami kendala atau masalah.

Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan

PNPM Mandiri Perkotaan rata-rata adalah

pada kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) yaitu masalah kemacetan dana

pinjaman bergulir yang mengakibatkan

antrian yang cukup lama bagi peminjam

berikutnya. Perkembangan Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada



Krobokan pada bulan Juli 2010 adalah

sebagai berikut:

Tabel 2

Perkembangan BKM di Kelurahan

Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng

Kulon dan Kelurahan Krobokan

Bulan Juli Tahun 2010

NO KELURA-

HAN

BLM s/d

2009

EKONOMI

(KEUANGAN)

Awal Perkemba

ngan

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Gisikdrono 934.500.0

00

494.645.0

00 453.850.276

2 Kalibanteng

Kulon

420.000.0

00

209.000.0

00 361.007.409

3 Krobokan 860.550.0

00

497.850.0

00 685.550.500

Sumber: PJOK PNPM MP Kecamatan Semarang

Barat, 2011

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

di Kelurahan Gisikdrono sampai dengan

tahun 2009 adalah sebesar

Rp934.500.000. Seiring

perkembangannya, pada bulan Juli Tahun

2010 berdasarkan hasil laporan BKM

Gisikdrono, untuk ekonomi malah

mengalami penurunan perkembangan dari

dana awal sebesar Rp 494.645.000

menjadi Rp453.850.276. Hal tersebut

terjadi karena bidang ekonomi berupa

dana pinjaman bergulir yang dialirkan

kepada masyarakat mengalami

kemacetan, yang akibatnya modal tidak

mengalami perkembangan dan pemasukan

laba dari hasil dana pinjaman bergulir juga

tersendat. Dibandingkan dengan

Kelurahan Gisikdrono, di Kelurahan


Krobokan sampai bulan Juli 2010,

perkembangan ekonomi menurut laporan

BKM masing-masing malah mengalami

peningkatan.

Tabel Laporan Laba Rugi BKM

Gisikdrono 1 Januari sampai dengan 30

September 2010 memperlihatkan bahwa

BKM Gisikdrono mengalami rugi sebesar

Rp10.152.963. Kerugian tersebut terjadi karena kemacetan dana pinjaman bergulir

yang tidak bisa diatasi. Melihat hal

tersebut, sudah seharusnya pemerintah

mengetahui permasalahan dalam

implementasi kebijaksanaan program.

Sehingga ke depan diharapkan dapat

dibuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk

memperbaiki program yang sudah ada

dan dapat mengurangi kendala-kendala

jalannya program.


83

Tabel 3

Laporan Laba Rugi BKM Gisikdrono

Periode Januari-September 2010

Sumber: BKM Gisikdrono, 2010

Kondisi yang dijelaskan di atas

menunjukkan bahwa implementasi

Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di

Kecamatan Semarang Barat masih belum

berjalan efektif. Hal itu karena meskipun

ada kelurahan yang mampu melaksanakan

program ini dengan baik, tetapi masih

terdapat juga kelurahan yang belum bisa

melaksanakan program ini dengan baik

karena belum mampunya dalam

mengelola dan memberdayakan

masyarakat miskin sebagaimana yang

diharapkan sehingga keberdayaan dan

kemandirian masyarakat belum dapat

ditingkatkan.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dibahas

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perkotaan di



Krobokan Kecamatan Semarang Barat?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perkotaan di



Krobokan Kecamatan Semarang

Barat?

3. Apakah strategi untuk meningkatkan implementasi Program Nasional


Mandiri Perkotaan dalam

penanggulangan kemiskinan di




Barat?

Tujuan

Dengan memperhatikan pembatasan

masalah di atas, maka tujuan dari

penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri

Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono,

Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Kecamatan

Semarang Barat.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi

implementasi Program Nasional


Mandiri Perkotaan di Kelurahan

Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng

Kulon dan Kelurahan Krobokan

Kecamatan Semarang Barat.

3. Untuk mengetahui strategi peningkatkan implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri Perkotaan dalam





Barat.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam

penulisan ini adalah dengan cara

wawancara, dokumentasi dan observasi.

Selanjutnya untuk menganalisis strategi

mengefektifkan implementasi PNPM


penanggulangan kemiskinan di Kelurahan

Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon

dan Kelurahan Krobokan, penulis

menggunakan analisis strength

weakness opportunities threats (SWOT)

dalam melakukan penilaian internal dan

eksternal organisasi. Rangkuti (2006:18)

mengatakan bahwa analisis SWOT

adalah identifikasi berbagai faktor

secara sistematis untuk merumuskan

strategi perusahaan (organisasi). Analisis

ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (strengths) dan

peluang (opportunities), namun secara

bersamaan dapat meminimalkan

kelemahan (weaknesses) dan ancaman

(threaths).

LAPORAN LABA RUGI BKM GISIKDRONO

1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2010

Pendapatan = Rp14.513.901

Biaya-biaya = Rp24.666.864

Rugi = Rp10.152.963



84

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan

Gisikdrono, Kelurahan

Kalibanteng Kulon dan

Kelurahan Krobokan

Dalam menjalankan kegiatan PNPM

Mandiri Perkotaan, masing-masing

kelurahan mempunyai wadah yang

dinamakan BKM dengan memakai strategi

Tridaya yaitu meliputi unit pengelola

lingkungan, unit pengelola sosial dan unit

pengelola ekonomi. Kelurahan

Gisikdrono mempunyai BKM dengan

nama BKM Gisikdrono, Kelurahan

Kalibanteng Kulon mempunyai BKM

dengan nama BKM Tekad Manunggal, dan

Kelurahan Krobokan bernama BKM Arta

Kawula. Berbeda dengan BKM

Gisikdrono dan BKM Tekad Manunggal yang hanya memiliki unit pengelola

lingkungan, unit pengelola sosial dan unit

pengelola ekonomi yang merupakan

strategi Tridaya, BKM Arta Kawula juga

menerapkan strategi Tridaya tersebut

dengan mengembangkan unit pengelola

pelatihan dan unit pengaduaan masyarakat

sebagai tambahan.

Perbedaan lain BKM Arta Kawula

dibandingkan dengan BKM Gisikdrono

dan BKM Tekad Manunggal serta BKM-

BKM yang lain, BKM Arta Kawula telah

melakukan kegiatan kemitraan

(partnership). Chanelling yang bermaksud

untuk membagi peran (share) dalam

penanggulangan kemiskinan dengan BKM

Arta Kawula di Kelurahan Krobokan

antara lain yaitu dalam kegiatan:

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), jenis kegiatan Payment Point

(Pembayaran Listrik) sejak 10 April

2002 sampai sekarang.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Semarang, jenis kegiatan Pengobatan

Gratis pada bulan Mei 2004.

Palang Merah Indonesia Kota Semarang, jenis kegiatan Donor Darah

sejak bulan Mei 2004 sampai sekarang

(per 3 bulan sekali) dan pengobatan

gratis.

PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Jakarta, jenis kegiatan Rehabilitasi

Rumah Sehat pada bulan September

2006.

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu P2KP (Paket) PU dan DTK,

jenis kegiatan Pavingisasi dan

Pembuatan saluran pada bulan

Desember 2006.

PT. AJN Solusindo-PT.BRI, jenis kegiatan PPOB (Payment Point Online

Bank) untuk pembayaran listrik.

PT. Indotirta Jaya Abadi, jenis kegiatan bantuan air mineral untuk korban

banjir dan berbagai kegiatan.

PT. Telkom, jenis kegiatan sponsor dan bantuan souvenir dalam berbagai

kegiatan.

Kegiatan kemitraan dengan chanelling

dapat mempermudah BKM Arta Kawula

dalam melakukan berbagai kegiatan dan

secara langsung juga meningkatkan

pendapatan serta mendukung pencapaian

tujuan penanggulangan kemiskinan demi

mendorong transformasi sosial dari

masyarakat tidak berdaya menuju

masyarakat madani seperti yang terlihat

pada gambar berikut ini:

Sumber: Pedoman Kemandirian PNPM Mandiri

Perkotaan, 2008

Gambar 1

Konsep Transformasi Sosial melalui

PNPM Mandiri Perkotaan

Adapun prestasi yang pernah diraih

oleh BKM Arta Kawula yaitu meliputi:

Juara BKM Terbaik Kota Semarang Tahun 2005 dalam rangka Hari Habitat

Dunia.

Pendampingan KSM menjadi UKM Terbaik Tingkat Nasional Dibidang

Jasa dalam kegiatan City Group Micro Enterprenuership Award 2006 di Jakarta.

Juara BKM Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.


85

Tabel 4

Hasil Perbandingan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan

antara Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan Tahun 2010

NO INDIKATOR KELURAHAN GISIKDRONO KELURAHAN KALIBANTENG

KULON KELURAHAN KROBOKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 UPL Kegiatan pembangunan/lingkungan

belum berjalan semua karena

keterbatasan dana dan partisipasi

masyarakat yang kurang.

Kegiatan pembangunan/lingkungan masih

ada yang belum dilaksanakan karena

keterbatasan dana, padahal partisipasi

masyarakatnya sudah cukup baik.

Kegiatan pembangunan/lingkungan

dapat terlaksana dengan baik karena

dana yang cukup & partisipasi

masyarakat sangat tinggi.

2 UPS Kegiatan sosial belum berjalan semua

karena keterbatasan dana.

Kegiatan sosial sudah berjalan semua

karena dana yang cukup untuk membiayai

kegiatan ini.

Kegiatan sosial sudah berjalan semua

karena dana yang cukup untuk

membiayai kegiatan ini.

3 UPE

a. Hasil Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi belum berjalan

semua karena kurangnya kesadaran

dalam berpartisipasi pada program

penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan ekonomi belum berjalan semua

karena belum memadainya BKM untuk

melaksanakan jaringan kemitraan.

Kegiatan ekonomi berjalan semua

dengan baik.

b. Pengelolaan Dana Pinjaman

Bergulir

- Implementasi tahapan pemberian pinjaman bergulir belum sesuai

dengan pedoman teknis, contoh:

Tahap Pengajuan Pinjaman (tidak

hanya pengisian blangko atau

memenuhi persyaratat tapi juga

harus disertai pelatihan)

- Implementasi perguliran dana pinjaman mengalami kemacetan.

- Laporan Laba/Rugi sampai bulan Desember 2010 mengalami

kerugian.

- Implementasi tahapan pemberian pinjaman bergulir belum sesuai dengan

pedoman teknis, contoh: Tahap

Pengajuan Pinjaman (tidak hanya

pengisian blangko atau memenuhi

persyaratat tapi juga harus disertai

pelatihan)

- Implementasi perguliran dana pinjaman masih mengalami kemacetan meskipun

kecil (3%)

- Laporan Laba/Rugi sampai bulan Desember 2010 mengalami laba (Rp

71.970.684).

- Implementasi tahapan pemberian pinjaman bergulir sudah sesuai

dengan pedoman teknis (semua

tahapan menurut ketentuan).

- Implementasi perguliran dana pinjaman masih ada kemacetan tapi

dalam jumlah yang sangat sedikit

(2%).

- Laporan Laba/Rugi sampai bulan Desember 2010 mengalami laba

(Rp 123.035.749).

4 UPP Tidak Ada Tidak Ada Kegiatan pengelola pelatihan berjalan

semua dengan baik demi peningkatan

SDM.



86

NO INDIKATOR KELURAHAN GISIKDRONO KELURAHAN KALIBANTENG

KULON KELURAHAN KROBOKAN

5 UPM Tidak Ada Tidak Ada Unit Pengaduan Masyarakat

berfungsi menerima kritik, saran dan

pengaduan dari masyarakat.

6 Perkembangan

Penduduk Miskin

Tahun 2007-2010

Dari tahun ke tahun perkembangan

penduduk miskin semakin meningkat.


penduduk miskin mengalami naik turun.


penduduk miskin mengalami.

7 Prestasi Belum Ada - Best Prastice Tingkat Kecamatan Semarang Barat.

- Juara BKM Terbaik Kota Semarang Tahun 2005.

- Pendampingan KSM menjadi UKM Terbaik Tingkat Nasional Dibidang

Jasa dalam kegiatan Citi Group Micro Enterprenuership Award

2006 di Jakarta. - Juara BKM Terbaik Tingkat

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009. Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011


87

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan

Kelurahan Krobokan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam

penulisan ini dilihat berdasarkan beberapa hal yaitu komunikasi, sumber daya disposisi

dan strukstur birokrasi sesuai dengan teori George Edward III dalam Riant (2008:512).

Tabel 5

Hasil Perbandingan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PNPM

Mandiri Perkotaan

antara Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon

dan Kelurahan Krobokan

NO FAKTOR KELURAHAN

GISIKDRONO

KELURAHAN

KALIBANTENG

KULON

KELURAHAN

KROBOKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Komunikasi Lemahnya sosialisasi tentang


kepada masyarakat

menyebabkan mereka

tidak jelas tentang

program ini. Persepsi yang

berkembang di masyarakat

menjadi salah karena

masyarakat menganggap

bahwa bantuan program

ini merupakan hibah yang

tidak perlu dikembalikan.

Kurangnya sosialisasi


kepada masyarakat

sehingga mereka kurang

jelas program ini. Masih

ada persepsi yang salah di

masyarakat karena

menganggap bantuan ini

merupakan bantuan

pemerintah yang tidak

perlu dikembalikan.

Seringnya sosialisasi

tentang PNPM Mandiri

Perkotaan kepada

masyarakat di Kelurahan

Krobokan menyebabkan

mereka tahu program

ini. Masyarakat tahu

bantuan program ini

merupakan bantuan

pemerintah untuk

penanggulangan

kemiskinan.

2 Sumber

Daya

Sumber daya manusia yang

ada di BKM Gisikdrono

sudah cukup memenuhi

standar dilihat dari kriteria

pendidikannya. Namun,

untuk kompetensi dan

profesioanlitas belum terlalu

diperhatikan dalam

kepengurusan BKM ini.

Selain itu, untuk sumber

material atau fasilitas di

BKM ini sudah lumayan

memadai, namun karena

kurangnya perawatan

mengakibatkan beberapa

fasilitas yang ada rusak

bahkan ada beberapa

barang yang telah dijual.

Sumber daya manusia

yang ada di BKM Tekad

Manunggal sudah cukup

standar dilihat dari

kriteria pendidikan.

Kompetensi dan

profesioanlitas sudah mulai

diperhatikan dalam

kepengurusannya. Sumber

material atau fasilitas di

BKM ini sudah lumayan

memadai, tapi perawatan

masih perlu diperhatikan

karena terdapat beberapa

fasilitas yang rusak.

Sumber daya manusia

yang ada di BKM Arta

Kawula sudah cukup

standar dilihat dari

kriteria pendidikan.

Kompetensi dan keahlian

sudah mulai diperhatikan

dalam kepengurusan BKM

ini. Sumber material atau

fasilitas di BKM ini sangat

memadai, dan

perawatannya juga telah

diperhatikan karena

kondisi fasilitas yang

bagus dan tidak ada yang

rusak.

3 Diposisi Sikap pelaksana BKM

Gisikdrono sangat

mendukung adanya PNPM

Mandiri Perkotaan ini,

meskipun masih ada

kendala kurangnya

pemahaman tentang

pelaksanaan program itu.

Pengangkatan telah sesuai

dengan ketentuan yang

ada. Namun, insentif atau

Sikap pelaksana BKM

sangat mendukung dan

sudah mulai memahami

tentang PNPM Mandiri

Perkotaan. Pengangkatan

telah sesuai dengan

ketentuan yang ada.

Insentif atau upah masih

dirasa kecil namun karena

ada tambahan berupa

honorarium dari laba

Sikap pelaksana BKM

Arta Kawula sangat

mendukung dan

memahami tentang PNPM

Mandiri Perkotaan.

Pengangkatan telah

sesuai dengan ketentuan

yang ada. Insentif atau

upah sudah cukup bagus

karena ada tambahan

berupa honorarium dari



88

NO FAKTOR KELURAHAN

GISIKDRONO

KELURAHAN

KALIBANTENG

KULON

KELURAHAN

KROBOKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

upah oleh pengelola dirasa

masih belum cukup karena

upah yang rendah tanpa

ada tambahan-tambahan

lain. Ini tentunya

mempengaruhi motivasi

para pengelola dalam

mengelola BKM.

BKM, pendapatan/upah

menjadi lumayan.

laba BKM.

4 Struktur

Birokrasi

Struktur organisasi BKM

Gisikdrono masih belum

memenuhi prosedur yang

berlaku karena hanya

terdiri dari koordinator,

sekretaris, tambahan divisi

dan 3 (tiga) unit pengelola

yaitu UPE, UPL dan UPS.

Masih terdapat kekurangan

pada struktur

organisasinya yaitu kurang

pengawas. Selain itu

terdapat rangkap jabatan

yaitu sekretaris merangkap

menjadi anggota UPE.

Padahal hal itu seharusnya

tidak diperbolehkan.


Tekad Manunggal telah

memenuhi prosedur yang

berlaku yaitu terdiri dari

koordinator, sekretaris,

dewan pengawas UPE dan

3 (tiga) unit pengelola

yaitu UPE, UPL dan UPS,

meskipun dewan

pengawasnya hanya untuk

UPE padahal seharusnya

untuk semua unit

pengelola.


Arta Kawula telah

memenuhi prosedur

yang berlaku yaitu terdiri

dari koordinator,

sekretaris, dewan

pengawas dan 5 (lima)

unit pengelola yaitu UPE,

UPL, UPS, UPP dan

UPM. Tambahan unit-unit

ini adalah pengembangan

dari BKM dalam rangka

meningkatkan kinerja

untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2011

C. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono

1. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Gisikdrono

Diperlukan upaya-upaya yang strategis dalam mendukung implementasi

PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan.


89

Tabel 6

Matriks SWOT dan Isu Strategis

Mengefektifkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan

di Kelurahan Gisikdrono

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN

(STRENGTHS)

a. Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD Kota Semarang berupa dana pendamping

untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.

b. Adanya Petunjuk Teknis Operasional yang jelas dalam pelaksanaan PNPM-MP.

c. Adanya keinginan yang kuat dari Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP

yang lebih baik.

d. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah tersedia lengkap.

e. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat kelurahan yang diakui

dan dipertanggungjawabkan

KELEMAHAN

(WEAKNESSES)

a. Lemanya sosialisasi kepada masyarakat akan informasi tentang PNPM-MP.

b. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai PNPM-MP.

c. Persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPM-MP adalah dana hibah yang tidak perlu

dikembalikan lagi.

d. Sumber daya manusia yang mengelola kegiatan PNPM-MP di kelurahan ini masih belum

diperhatikan kemampuan dan kompetensinya.

e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di kelurahan ini masih belum teratur dan

sering terlambat.

f. Kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap penerima dana bantuan.

g. Kondisi perekonomian masih rendah. h. Lemahnya payung hukum bagi penunggak

pinjaman.

i. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni.

j. Belum mampu dilakukannya kemitraan kepada pihak-pihak lain yang dapat mendukung program

ini.

k.

PELUANG

(OPPORTUNITIES)

a. Dukungan regulasi Pemerintah Kota Semarang mendukung program


b. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi PNPM-MP dan SKPD.

c. Berkesinambungannya dana bantuan PNPM-MP.

d. Situasi masyarakat yang kondusif. e. Pendataan warga miskin oleh aparat kelurahan

dan tokoh masyarakat.

f. Terbentuknya KSM yang terselektif.

STRATEGI S-O

a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan

implementasi PNPM-MP.

b. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan


c. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara

selektif.

STRATEGI W-O

a. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM-MP.

b. Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara berkesinambungan kepada pengelola PNPM-MP

agar dapat meningkatkan kemampuannya.

c. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.

d. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan

masyarakat.

ANCAMAN

(THREATS)

a. Perkembangan penduduk miskin semakin bertambah.

b. Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP. c. Kurangnya partisipasi masyarakat. d. Rendahnya upah pengelola BKM. e. Ketergantungan masyarakat miskin kepada

pengelola BKM.

f. Keterlambatan pengembalian pinjaman. g. Faktor iklim usaha yang semakin sulit

menghambat usaha yang dijalankan.

h. Tingginya tuntutan transparansi implementasi PNPM-MP.

i. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.

STRATEGI S-T

a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan

pelaksanaan program.

b. Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM agar dapat meningkatkan

kinerjanya.

c. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi

kesulitan ekonomi.

STRATEGI W-T

a. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan

kemiskinan.




90

2. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Kalibanteng Kulon

Tabel 7



di Kelurahan Kalibanteng Kulon

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN

(STRENGTHS)

a. Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD Kota Semarang berupa dana

pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.


c. Adanya keinginan yang kuat dari Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih

baik.

d. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah

tersedia lengkap.

e. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat

kelurahan yang diakui dan

dipertanggungjawabkan

KELEMAHAN

(WEAKNESSES)

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan informasi tentang PNPM-MP.

b. Masih adanya persepsi masyarakat menganggap bantuan PNPM-MP adalah

dana hibah yang tidak perlu dikembalikan

lagi. c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan

terhadap penerima dana bantuan.

d. Kondisi perekonomian masih rendah. e. Lemahnya payung hukum bagi

penunggak pinjaman.

f. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni.

g. Belum mampu dilakukannya kemitraan kepada pihak-pihak lain yang dapat mendukung program ini.

PELUANG

(OPPORTUNITIES)


penanggulangan kemiskinan. b. Dukungan stakeholders Tim

Koordinasi PNPM-MP dan SKPD.

c. Adanya partisipasi masyarakat. d. Berkesinambungannya dana bantuan

PNPM-MP.

e. Situasi masyarakat yang kondusif. f. Pendataan warga miskin oleh aparat

kelurahan dan tokoh masyarakat.

g. Terbentuknya KSM yang terselektif.

STRATEGI S-O

a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar

SKPD terkait dengan implementasi PNPM-MP.

b. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan


c. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan

menyeleksi KSM secara selektif.

STRATEGI W-O

a. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM-

MP. b. Memberikan pembinaan dan pengawasan

secara berkesinambungan kepada

penerima dana bantuan. c. Membatasi program pemerintah yang

bersifat bantuan murni agar tidak menjadi

perbandingan masyarakat.

ANCAMAN

(THREATS)

a. Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP.

b. Ketergantungan masyarakat miskin kepada pengelola BKM.

c. Keterlambatan pengembalian pinjaman bergulir.

d. Faktor iklim usaha yang semakin sulit menghambat usaha yang dijalankan.

e. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi implementasi

PNPM-MP.

f. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.

STRATEGI S-T

a. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa

mengatasi kesulitan ekonomi.

STRATEGI W-T

a. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam




91


3. Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Krobokan

Tabel 8



di Kelurahan Krobokan

Faktor Internal

Faktor Eksternal

KEKUATAN

(STRENGTHS)

a. Ketersediaan alokasi anggaran dari APBD Kota Semarang berupa dana

pendamping untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-MP.


c. Adanya keinginan yang kuat dari Tim Koordiansi terhadap implemntasi PNPM-MP yang lebih

baik.

d. Kelembagaan dari tingkat kecamatan dan kelurahan yang

telah tersedia lengkap.

e. Musyawarah kelurahan sebagai bentuk konsensus di tingkat

kelurahan yang diakui dan

dipertanggungjawabkan.

KELEMAHAN

(WEAKNESSES)

a. Masih adanya persepsi masyarakat menganggap bantuan

PNPM-MP adalah dana hibah yang tidak perlu dikembalikan

lagi.

b. Lemahnya payung hukum bagi penunggak pinjaman.

c. Adanya program kebijaksanaan pemerintah yang bersifat bantuan murni.

PELUANG

(OPPORTUNITIES)



b. Dukungan stakeholders Tim Koordinasi PNPM-MP dan SKPD.

c. Sosialisasi yang baik kepada mayarakat tentang PNPM-MP.

d. Berkesinambungannya dana bantuan PNPM-MP.

e. Situasi masyarakat yang kondusif. f. Partisipasi masyarakat yang antusias. g. Pendataan warga miskin oleh aparat

kelurahan dan tokoh masyarakat. h. Terbentuknya KSM yang terselektif. a. Sudah mampu dilakukannya kemitraan

kepada pihak-pihak lain.

STRATEGI S-O

a. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar

SKPD terkait dengan implementasi

PNPM-MP. b. Memaksimalkan peran Tim

Koordinasi PNPM-MP untuk

mendukung keberhasilan implementasi PNPM-MP.

c. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas denagn menyeleksi KSM secara selektif.

STRATEGI W-O

a. Meningkatkan lagi pembinaan dan pengawasan secara

berkesinambungan kepada

penerima dana bantuan. b. Membatasi program pemerintah

yang bersifat bantuan murni agar

tidak menjadi perbandingan masyarakat.

ANCAMAN

(THREATS)

a. Terbatasnya dana bantuan PNPM-MP. b. Ketergantungan masyarakat miskin

kepada pengelola BKM. c. Faktor iklim usaha yang semakin sulit

menghambat usaha yang dijalankan.

d. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap transparansi implementasi

PNPM-MP.

e. Diberhentikannya PNPM-MP oleh Pemerintah Pusat.

STRATEGI S-T

a. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa

mengatasi kesulitan ekonomi.

STRATEGI W-T

a. Memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam


Penanggulangan kemiskinan tidak akan berhasil jika hanya bertumpu pada

peran tunggal pemerintah semata. Oleh karena itu, dukungan serta peran dari

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat dan

semua pihak yang terkait secara bersama-sama dapat mengentaskan masalah kemiskinan

dalam masyarakat. Sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat adil, makmur dan

sejahtera dapat terlaksana.


92

Tabel 9

Strategi untuk Meningkatkan Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam Penanggulangan Kemiskinan

di Kelurahan Gisikdrono, Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Krobokan

KELURAHAN GISIKDRONO KELURAHAN KALIBANTENG KULON KELURAHAN KROBOKAN

(1) (2) (3)

1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan.

2. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.

3. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan ekonomi.

4. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan pelaksanaan program.

6. Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara berkesinambungan kepada pengelola PNPM Mandiri

Perkotaan agar dapat meningkatkan kemampuannya.

7. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan.

8. Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM agar dapat meningkatkan kinerjanya.

9. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara selektif.

10. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan masyarakat.

11. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana bantuan.

1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar SKPD terkait dengan

implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.

2. Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan.

3. Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan

ekonomi.

4. Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan pihak-pihak lain dalam penanggulangan

kemiskinan.

5. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk mendukung keberhasilan


6. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan menyeleksi KSM secara

selektif.

7. Membatasi program pemerintah yang bersifat bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan

masyarakat.

8. Memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada penerima dana

bantuan.

1. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan

kerjasama antar SKPD terkait dengan


2. Memberikan alternatif peluang usaha dan

pelatihan usaha agar bisa mengatasi kesulitan

ekonomi.

3. Memperkuat jaringan kemitraan dengan pihak-

pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan.

4. Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-

MP untuk mendukung keberhasilan


5. Memaksimalkan penyaluran anggaran yang

terbatas dengan menyeleksi KSM secara

selektif.

6. Membatasi program pemerintah yang bersifat

bantuan murni agar tidak menjadi perbandingan

masyarakat.

7. Memberikan pembinaan dan pengawasan

secara berkesinambungan kepada penerima

dana bantuan.


93

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam penanggulangan

kemiskinan di Kecamatan Semarang

Barat Kota Semarang belum efektif,

karena masih terdapat kegiatan

pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan yang belum dapat dilaksanakan, misalnya kegiatan pada

unit kegiatan lingkungan dan unit

kegiatan ekonomi di Kelurahan

Gisikdrono dan Kelurahan

Kalibanteng Kulon. Sedangkan

implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan dalam penanggulangan

kemiskinan di Kelurahan Krobokan

semua kegiatannya mampu

dilaksanakan dengan baik.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan di Kelurahan Gisikdrono,

Kelurahan Kalibanteng Kulon dan

Kelurahan Krobokan yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi

dan struktur birokrasi.

3. Strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan implementasi PNPM





Krobokan harus memperhatikan

faktor-faktor komunikasi, sumber

daya, disposisi dan struktur

birokrasi.

Saran

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh saran sebagai berikut:


kemiskinan agar dapat berjalan

efektif, maka hendaknya dilakukan

evaluasi kebijaksanaan secara

periodik untuk dapat mengatasi

permasalahan yang timbul dalam

implementasi kebijaksanaan

tersebut.


kemiskinan agar efektif, perlu

memperhatikan faktor-faktor yang

mempengaruhi suatu kebijaksanaan

yaitu meliputi komunikasi,

sumberdaya, disposisi dan struktur

birokrasi agar pelaksanaan kegiatan

PNPM Mandiri Perkotaan di masa

yang akan datang dapat terlaksana dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat.

3. Strategi untuk meningkatkan implementasi PNPM Mandiri

Perkotaan dalam penanggulangan

kemiskinan yaitu sebagai berikut:

a) Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar

SKPD terkait dengan


Perkotaan.

b) Meningkatkan sosialisasi dan pemantapan terhadap

keberadaan PNPM Mandiri

Perkotaan.

c) Memberikan alternatif peluang usaha dan pelatihan usaha agar

bisa mengatasi kesulitan

ekonomi.

d) Mengusahakan dilakukannya jaringan kemitraan dengan

pihak-pihak lain dalam


e) Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan

aktif dalam setiap tahapan

kegiatan pelaksanaan program.

f) Memberikan pengetahuan atau pelatihan secara berkesinambungan kepada

pengelola PNPM Mandiri

Perkotaan agar dapat

meningkatkan kemampuannya.

g) Memaksimalkan peran Tim Koordinasi PNPM-MP untuk

mendukung keberhasilan


Perkotaan.



94

h) Memberikan upah yang layak kepada pengelola BKM agar

dapat meningkatkan kinerjanya.

i) Memaksimalkan penyaluran anggaran yang terbatas dengan

menyeleksi Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) secara

selektif.

j) Membatasi program pemerintah yang bersifat

bantuan murni agar tidak

menjadi perbandingan

masyarakat.

k) Memberikan pembinaan dan pengawasan secara

berkesinambungan kepada

penerima dana bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar

Kebijakan Publik. Bandung :

Alfabeta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan

Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.

Boyo Ala, Andre. 1996. Kemiskinan dan

Strategi Memerangi Kemiskinan

Yogyakarta : Liberty.

Effendy, Khasan. 2010. Memadukan

Metode Kuantitatif Kualitatif.

Bandung : Indra Prahasta.

Gulo, 2007. Metodologi Penelitian.

Jakarta: Grasindo.

Huri, Daman, dkk. 2008. Demokrasi dan

Kemiskinan, Program Sekolah

Demokrasi. Malang.

Irawan, Prasetya. 2000. Logika dan

Prosedur Penelitian (Pengantar

Teori dan Panduan Praktis

Penelitian Sosial). STIA-LAN.

Jakarta.

Islamy, Irfan. 2004. Prinsip-Prinsip

Perumusan Kebijaksanaan

Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 1996. Pengantar

Kebijakan Publik (Public Policy),

(Penerjemah: Ricky Istamto).

Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Nugroho, Riant. 2008. Public Policy.

Jakarta : Elex Media

Komputindo.

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2010

tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Daerah Kota Semarang

Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Penanggulangan Kemiskinan di

Kota Semarang.

Rangkuti, Freddy. 2006. Analisis SWOT:

Teknik Membedah Kasus Bisnis.

Jakarta : Ikrar Abadi Mandiri.

Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan

Publik. Jakarta : Raja Grafindo

Persada.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999.

Kemiskinan: Teori, Fakta dan

Kebijakan. Jakarta : IMPAC.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian

Kuantitatif Kualitataif dan R&D.

Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial di Indonesia.

Bandung : Alfabeta.

.Sumodiningrat, Gunawan. 1999.

Pemberdayaan Masyarakat.

Jakarta : Gramedia Pustaka

Utama..


95

Sumoprawiro, Hariyoso. 2002.

Pembaruan Birokrasi dan

Kebijaksanaan Publik. Jakarta :

Peradaban.

Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi,

Pemberdayaan dan Pengentasan

Kemiskinan. Bandung :

Humaniora Utama Press.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis

Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijkasanaan

Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu dan Fernandes

Simangunsong. 2009.

Metodologi Ilmu Pemerintahan.

Universitas Terbuka. Jakarta.

Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik:

Teori dan Proses. Yogyakarta :

Media Pressindo.

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

http://www.kotasemarang.go.id

http://www.pnpm.co.id

6.artikel pnpm diah

Documents

kelurahan kalibanteng

memiliki penduduk miskin

kecamatan semarang barat

meliputi penetapan sasaran

semarang latar belakang

perlu mendapat perhatian

16 enam belas kelurahan