8/17/2019 8dqwdwsds

1/6

8.Penyelesaian PerselisihanKlaim dapat diartikan sebagai permintaan atau tuntutan kompensasi uangatau biaya atau jadwal/ perpanjangan waktu di luar kontrak untuk meraih kembalisesuatu kerugian. Keru

gian tersebut akibat pelayanan ekstra yang diperlukanuntuk menanggulangi situasi atau kondisi yang menyimpang dan spesifikasi atauketentuan awal.Di lingkungan proyek klaim bukanlah sesuatu yang asing dan dapatdatang dari pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa atau supplier. Pekerjaantambah atau perubahan yang tidak diselesaikan melalui prosedur perintah yang

benar cenderung mengakibatkan munculnya klaim, dan seringkali membawa perselisihan.Berbagai situasi yang berpotensi membangkitkan klaim adalah sebagai

berikut !.Keterlambatan dalam penyerahan gambar "gambar dan klarifikasi.#.$erdapat cacat dalam spesifikasi yang diterima, cacat dalam persetujuankontrak, atau penyimpangan %olume pekerjaan yang ketentuannya tidakterdapat di dalam kontrak.&'.

Keterlambatan dalam penyerahan material, cacat pabrik pada materialatau peralatan yang merupakan bagian dari barang"

barang yangdisediakan dan menjadi kewajiban pihak pengguna jasa.(.Perubahan atau penyimpangan kondisi lapangan, berbeda dengan yangdiinformasikan semula.).Penundaan atau pemberhentian pekerjaan karena proses pelaksanaan

pekerjaan penyedia jasa atau penahanan laju pekerjaan oleh pengguna jasa untuk kepentingannya.*.+paya mempercepat penyelesaian pekerjaan di luar jadwal dalam rangkamemenuhi kebutuhan pengguna jasa di luar kesepakatan yang telahdisetujui.

8/17/2019 8dqwdwsds

2/6

.Keterlambatan yang cukup berarti dalam membayar pekerjaan,memberikan ijin, persetujuan, keputusan perintah perubahan, dantanggapan atas klaim.8.

Penundaan yang terlalu lama dalam penyerahan lapangan ataukeputusan akhir kontrak yang mengambang dari pengguna jasa.&.Kegagalan pengguna jasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.!-.Penolakan yang tak beralasan atas hasil pekerjaan yang sudah sesuaidengan spesifikasi atau yang seharusnya sudah dapat diterima.!!.Penjadwalan ulang atau perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan

karena alasan penyediaan keuangan atau sebab lain yang semacam.!#.Pekerjaan tambah yang muncul selama masa pemeliharaan, yang tidaktercakup sebagai tugas penyedia jasa.!'.Kegagalan kinerja su

bpenyedia jasa yang ditunjuk pengguna jasa.!(.Ketentuan spesifikasi yang tidak tegas, seperti penggunaan kalimatatauyang setara dengan merek tertentudansebagaimana mungkin diperlukanyang terkait dengan material, yang mungkin mengundang perselisihan.!).Ketentuan yang cenderung mengarah pada ketidakmungkinan untukmemenuhi atau tidak sesuai dengan pekerjaan kontrak.!*.$indakan yang diijinkan dan sesuai dengan kontrak tetapi tanpa disertaiketentuan kompensasi yang setara.!-! .

etiap kondisi atau kejadian dalam bentukforce majeureyang diluarkekuasaan dan kendali penyedia jasa yang mengakibatkan peningkatan

biaya yang cukup besar.!8.

8/17/2019 8dqwdwsds

3/6

Pasal"

pasal yang kurang lengkap dan kurang jelas menerangkan,merumuskan,ataupun

mendefinisikansesuatu,atausifatnyamengambang sehingga mudah menimbulkan tafsiran yang berbeda"

bedaantara pengguna jasa, penyedia jasa, konsultan, ataupun supplier.Penyelesaian perselisihan

++ 0o.!8/!&&& Bab 12 Pasal '*

"'83dapat dilakukandengan cara a.Pilihan penyelesaian sengketa secara sukar ela melalui pengadilan ataudi luar pengadilan dengan ketentuan penyelesaian sengketa di luar

pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana.Pasal '*3

4ika memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan lewat pengadilan hanya dapat dilakukan a pabila upaya penyelesaian diluar pengadilan gagal. b.5asalah yang dapat diselesaikan di luar pengadilan adalah mengenai

Perikatan pekerjaan konstruksi

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

Kegagalan bangunanPenyelesaian sengketa dapat menggunakan jasa

pihak ketiga yangdisepakati para pihak yang dapat dibentuk pemerintah atau masyarakat

jasa konstruksi.Pasal ' 3

c.4ika masyarakat dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi,maka berhak menggugat ke pengadilan secara perorangan, kelompok

8/17/2019 8dqwdwsds

4/6

orangatau tanpa surat kuasa.4ika kerugian masyarakat akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksimempengaruhi kehidupan masyarakat, pemerintah wajib berpihak kepadamasyarakat.

Pasal '83Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara a.melalui pihak ketiga, yaitu !35ediasi

PP 0o. #&/!&&& Pasal )-3!!5ediator ditunjuk oleh para pihak atau oleh 6embaga 7rbitrase dan6embaga 7lternatif Penyelesaian engketa.Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediasi dilakukan

dengan bantuan satuorang mediator. 5ediator ditunjuk berdasarkankesepakatan para pihak yang bersengketa. 5ediator tersebut harusmempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh 6embaga. 7pabiladiperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli. 5ediator

bertindak se bagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatukesepakatan dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatukesepakatan tertulis.#3Konsiliasi

PP 0o. #&/!&&& Pasal )!3Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasidilakukan dengan bantuan seorang konsiliator. Konsiliator ditunjuk

berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Konsiliatortersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh6embaga.Konsiliatormenyusundanmerumuskanupaya

penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. 4ika rumusantersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliatormenjadi rumusan pemecahan masalah. umusan pemecahanmasalah tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

8/17/2019 8dqwdwsds

5/6

'3 0egosiasi 0egosiasi dilakukan oleh pihak "

pihak yang bersengketa untuk

mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan. Dalamnegosiasi tidak ada yang menang ataupun kalah win"win solution3dantidak membutuhkan waktu yang lama.

b.7rbitrase7rbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat!#secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

++ 0o. '-/!&&&Pasal !37pabila terjadi sengketa dan telah ada perjanjian arbitrase antara para

pihak sebelumnya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalahmemberitahu pihak lawan bahwa telah terjadi sengketa yang harusdiselesaikan dengan cara arbitrase. Para pihak yang bersengketa berhakmenunjuk seorang ar

biter.7rbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh pihak yang

bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan 0egeri atau olehlembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketatertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

++ 0o.'-/!&&& Pasal !3Pengadilan 0egeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihakyang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

++ 0o.'-/!&&& Pasal '3Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap danmengikat para pihak, dengan demikian putusan arbitrase tidak dapatdiajukan upaya Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.5eskipun di dalam kontrak terdapat pasal yang mengatur prosedur

pemecahan masalah klaim melalui arbitrase atau lembaga hukum, namunhal tersebut jarang ditempuh dan lebih menyukai penyelesaian melalui

8/17/2019 8dqwdwsds

6/6

negosiasi.&.Pemutusan Kontrak Pemutusan Kontrak berarti hubungan kerja antara penyedia jasa dan

pengguna jasa terputus secara hukum.Pemutusan kontrak kerja konstruksitimbul akibat tidak dapat dipenuhinyakewajiban salah satu pihak.

++ 0o. !8/!&&& Pasal ##3Ketentuan pemutusan kontrak kerja konstruksi

PP 0o. #&/#--- Pasal #'3memuat !3

bentuk pemutusan yang meliputi pemutusan yang disepakati oleh para

pihak atau pemutusan secara sepihak,!'#3hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa sebagaikonsekuensi dari pemutusan kontrak kerja konstruksi.