18 Juli 2020, Dua Warga Sipil Tewas Tertembak di Nduga

Elias Karunggu (40) dan Seru Karunggu (20) anak dari Elias Karunggu yang ditembak mati pada Sabtu 18 Juli 2020 di Keneyam, Nduga, Papua.

(supplied for SP)JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dua warga sipil dilaporkan telah ditembak mati di Keneyam, ibu kota kabupaten Nduga, Papua pada Sabtu 18 Juli 2020. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam laporan tertulis dari Egianus Kogeya, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) Kodap III Nduga yang diterima suarapapua.com pada Minggu (19/7/2020).

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Egianus membenarkan dan konfirmasi bahwa dua warga sipil asal distrik Kagayem telah ditembak mati oleh anggota TNI.

Dijelaskan, pada Sabtu 18 Juli 2020, sebanyak 58 orang masyarakat sipil pengungsi dari tiga distrik antara lain distrik Kagayem, Paro dan  Yenggelo yang mengungsi ke hutan karena konflik bersenjata antara militer Indonesia dan gerilyawan TPNPB selama 1 tahun 7 bulan menuju ke Keneyam.

Kedatangan 58 orang warga sipil dari tiga distrik tersebut setelah bertahan lama di tengah hutan karena lapar dan sakit. Sehingga terpaksa mereka menuju ke ibu kota kabupaten Nduga.

Dalam perjalanan tersebut, ketika 58 orang warga sipil tiba di  kampung Masonggorak, tepatnya di kali Keneyam, mereka hendak menyeberang kali dengan  menggunakan perahu kayu sebanyak 12 perahu.

Kebetulan, di sebelah kali ada pos militer Indonesia. Sehingga 58 masyarakat sepakat untuk menuju ke arah pos militer bersamaan.

Setelah itu, ditambahkan, 58 masyarakat tersebut diperiksa. Dan dua orang warga sipil, seorang ayah bersama anaknya ditembak mati.

Baca Juga:  KNPB Imbau  Rakyat Papua Beribadah Peringati Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua

Korban yang ditembak mati adalah anak dan bapaknya, Elias Karunggu (40) dan Seru Karunggu (20) anak dari Elias Karunggu.

Anggota TNI dan Polri saat Evakuasi dua jenazah ke RSUD Keneyam, Ndugama, Papua. (Ist)Setelah ditembak mati, mayat kedua korban dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Keneyam, Ibu Kota Kab. Ndugama.

Hingga minggu 19 Juli 2020, ratusan masyarakat kumpul di Keneyam dan menuntut agar kedua jenazah korban diserahkan kepada keluarga korban.

Dalam laporannya, Egianus Kogeya menyatakan dirinya bersama anggotanya sedang mengikuti dan sudah mengetahui bahwa penembakan terhadap dua warga sipil pengungsi tersebut dilakukan oleh militer Indonesia.

“Kami kesal terhadap sikap pemerintah Indonesia melalui aparatnya yang telah menembak mati dua warga sipul,” tulis Egianus dalam laporannya.

Baca Juga: Amnesty Indonesia: Pemerintah Gagal Cegah Aparat di Papua

Hingga berita ini diturunkan, terkait dengan informasi ini, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat dikonfirmasi Suara Papua dengan mengirim pesan kepadanya lewat whatsapp meski telah dibaca,  belum dijawab.

Kabid Humas Polda Papua, Kombespol Ahmad Kamal yang dikonfirmasi lewat whatsapp juga belum direspon.

Selain itu, Kepala Dinas Penerangan (Kapendam) Kodam XVII Cenderawasih, Letkol. Arm Reza Nur Patria saat dikonfirmasi suarapapua.com pada Minggu malam mengatakan dirinya baru mendapat informasi tersebut.“Sementara sedang dicek terkait berita tersebut. Bila ada perkembangan, akan disampaikan,”

atgas Nemangkawi Tembak Mati Pimpinan KKB Papua Hengky Wamang

Hengky Wamang (Foto : Polda Papua)

JAYAPURA - Pasukan gabungan Kepolisian RI (POLRI) dan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawai

berhasil menembak mati Hengky Wamang yang merupakan pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Hengky Wanmang dalam suatu operasi penindakan keamanan saat melakukan penggrebekan di markas Hengky Wamang, di wilayah kali kopi, Timika, Papua, Minggu 16 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIT.Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menjelaskan, operasi yang dilaksanakan tersebut melibatkan sebanyak 196 personel gabungan TNI-Polri."Melaksanakan infiltrasi darat oleh pasukan gabungan TNI-Polri dengan sasaran Markas Kalikopi mulai tanggal 12 Agustus 2020 melalui rute dan koordinat sesuai dengan rencana operasi dan tiba di markas Kalikopi pada tanggal 16 Agustus 2020, Identitas tersangka Hengky Wanmang meninggal dunia," jelas Irjen Paulus Waterpauw dalam keterangannya kepada wartawan, Senin 17 Agustus 2020.Lanjut Waterpauw mengatakan, pihaknya mengonfirmasi bahwa yang tewas dalam operasi tersebut adalah Hengky Wanmang. Hal ini berdasarkan pencocokkan profil Hengky Wanmang dengan tersangka kelompok KKB yang telah ditangkap sebelumnya."Telah dikuatkan berdasarkan pencocokan atribut yang digunakan, hasil identifikasi profil Hengky Wanmang dan pencocokan keterangan tersangka yang sudah diamankan sebelumnya dengan cara menunjukkan foto Hengky Wanmang alias Hengky Uanmang," ujar Waterpauw.Waterpauw menjelaskan, dalam operasi tersebut tim gabungan terkedala kondisi medan dan kontur pegunungan, lembah dan hutan yang lebat. Selain itu, pasca dilakukan penegakan hukum, beberapa pasukan KKB yang sebelumnya berada di markas Kalikopi ada yang berhasil melarikan diri secara terpisah."Kemudian, pada saat pasukan gabungan TNI-Polri ditarik dari titik bongkar menggunakan helikopter, dari arah atas markas Kalikopi terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali sehingga tim memutuskan untuk tidak kembali melakukan evakuasi Hengky wanmang," katanya.Dalam operasi ini, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, seperti sejumlah senjata api berikut amunisi dan peralatan lainnya.Baca Juga : Monumen Palagan Lengkong, Saksi Bisu Gugurnya Mayor Daan MogotTim gabungan TNI-Polri falam operasi bersandikan 'Operasi Nemangkawi' ini menyita sejumlah barang bukti, di antaranya

sejumlah senjata api hingga uang tunai dalam pecahan Rupiah dan Dolar Singapura hingga Ringgit Malaysia."Tim gabungan TNI-Polri berhasil melakukan penindakan terhadap anggota KKB Makodap III Timika, pada Minggu 16 Agustus 2020 pukul 6 dengan menembak mati satu anggota KKB bernama Hengki Wamang (31)," ujar Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw di Mapolda Papua, Jayapura, Senin 17 Agustus 2020.

Kado Natal Buat Negara kesatuan Republik Indonesia "Satu 1 Tahun kami tetap Berduka RIP " Hendrik Lokbere " Nduga Darurat Kemanusian Save Papua People.#NDUGA_BERDARAHTNI Tembak Mati Warga Sipil.Hari ini (Tadi Malam) Tanggal 20 Desember 2019 malam, Pukul 19.15 Waktu Ndugama. Telah terjadi Penembakan oleh Pasukan TNI terhadap :- NAMA: ENDRIK LOKBERE- PEKERJAAN: Sopir Strada Wamena Ndugama (Perintis)- STATUS: Warga cipil biasaYang Gugur di tembak oleh Pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua.KRONOLIGIS SEMENTARA:Hendrik Lokbere sedang membawa Kendaraan Truk jam 7 malam, menjemput Masyarakat di kebun. Namun Pasukan TNI (Kopasus) sudah siaga satu di pertengahan Jalan, begitu Hendrik Lokbere tibah di TKP Kopasus langsung menodong dan menembaknya tanpa di tanya, tanpa alasan yang jelas juga.Soal Perang antara TNI-POLRI dan TPN-PB, Penembakan Hendrik Lokbere Murni Warga sipil Sopir Strada Wamena Ndugama, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan baku tembak antara pasukan TPNPB dan pasukan TNI-POLRI tersebut.Saat ini, korban (Jenaza Almahrum) ditempatkan di Bandara dan Masa dari masyarakat sedang melakukan aksi protes kepada TNI selaku pelaku dari penembakan terhadap Hendrik Lokbere.*****

Hal ini, perlu kita selaku keluarga Korban dan Masyarakat Papua harus sadar dan tegas menyampaikan kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi Papua serta Kabupaten Nduga agar segerah bertanggung jawab atas kematian Hendrik Lokbere.Secara tegas dan benar, perlunya kita seluruh Warga Sipil Kab Ndugama tetap letakan Hendrik Lokbere sebagai korban kekerasan militer Indonesia yang perlu diselesaikan secara adil oleh HUKUM, karena hal ini adalah sangat miris Pelanggaran HAM berat yang sudah dilakukan oleh aparat TNI kepada Masyarakat Nduga, Papua.Sementara situasi di Ndugama darurat militer mohon intervensi segera.#SumberLaporanKorban: Keluarga Korban

Kasus 'pelanggaran HAM berat' di Paniai, Papua: Keluarga korban tuntut keadilan, eks pejabat TNI klaim tak ada perintah dari atas

SUMBER GAMBAR,DONAL HUSNI/NURPHOTO VIA GETTY IMAGESKeterangan gambar,

Ratusan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta, 22 Agustus 2019.Keluarga korban insiden di Paniai, Provinsi Papua, mendesak kasus yang disimpulkan Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat pertama di era Presiden Jokowi itu, diproses secara adil. Namun eks pejabat militer mengklaim tidak ada perintah dari atas.Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, saat dimintai konfirmasi BBC News Indonesia, Selasa sore (18/02) di Jakarta, enggan mengomentari kesimpulan Komnas HAM yang menyebut peristiwa kekerasan di Paniai sebagai pelanggaran HAM berat."Sudah ya," katanya sambil berlalu masuk ke dalam mobil saat dicegat di pelataran kantornya.Mahfud MD sebelumnya sempat beberapa kali dikonfirmasi oleh media terkait kasus tersebut, namun ia pelit bicara: "Bagus" dan "Belum baca".

Presiden Jokowi minta kasus Paniai dituntaskan

'Pelaku penembakan' empat warga Paniai, Papua, diusut Tiga tim selidiki insiden penembakan di Paniai, Papua

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tragedi Paniai di Papua, 7-8 Desember 2014, sebagai pelanggaran HAM berat.Dalam peristiwa yang lima tahun silam, Komnas HAM mencatat empat orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu, 21 orang lainnya terluka karena penganiayaan.

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT/ANTARAFOTOKeterangan gambar,

Menkopolhukam, Mahfud MD.Komnas HAM menduga anggota TNI yang bertugas pada peristiwa tersebut, baik dalam struktur komando Kodam XVII/Cendrawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai, sebagai "pelaku yang bertanggung jawab".Ketua TIM ad hoc Komnas HAM, M. Choirul Anam menyebut penyelidikan ini "memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan, dengan element of crimes adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan."

Janji penyelesaian 11 pelanggaran HAM di Papua Bagaimana kronologis tiga kasus 'pelanggaran HAM berat' di Papua? Masalah Papua dan intoleransi jadi sorotan Dewan HAM PBB

"Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi," kata Anam dalam keterangan tertulisnya.Suara Korban Tragedi PaniaiSalah satu korban tewas adalah Apinus Gobai, remaja yang duduk di SMA Negeri Paniai Timur. Kakak korban, John Gobai masih mengenang Apinus sebagai anak periang.

SUMBER GAMBAR,JUNI KRISWANTO/AFP VIA GETTY IMAGESKeterangan gambar,

Sebanyak 56 orang Papua dan satu orang non-Papua menjadi tahanan politik atas tuduhan makar setelah aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pertengahan tahun 2019"Anaknya lucu. Tapi rajin dia. Aktif di gereja. Anak ini humoris juga," kata John Gobai kepada BBC News Indonesia, Selasa (18/02).

Kunjungan kerja Jokowi ke Papua, Tokoh Papua: 'Jangan sampai sia-sia'

Kejaksaan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi?

Komnas HAM: 'Soal kasus-kasus HAM berat, Jokowi belum lulus'

Saat peristiwa penembakan terjadi, Apinus hanya ikut-ikutan rombongan menuju arah lapangan Karel Gobay Enarotali, titik kumpul masyarakat. Saat itu rombongan hendak ikut protes kepada TNI, karena sebelumnya, seorang warga babak belur dikeroyok anggota TNI atas insiden pemalangan jalan."Di situ baru dia juga terkena tembak. Sebenarnya dia nggak punya urusan... Dia ikut sama teman-temannya," kata John Gobai.Setelah Komnas HAM menyatakan tragedi Paniai sebagai pelanggaran HAM berat dan harus ditindaklanjuti secara hukum, John masih tetap punya keyakinan seluruh pelakunya dihukum."Saya memang masih punya keyakinan bahwa proses ini masih bisa berjalan. Proses hukum," kata Sekretaris II Dewan Adat Papua itu.

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO/THOYIBKeterangan gambar,

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau pasar khusus Mama Papua di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Minggu (27/10/2019)

Masih diteliti Kejaksaan Agung

Sementara itu, Juru Bicara Kejaksaan Agung, Heri Setiono mengaku berkas rekomendasi dari Komnas HAM terkait kasus Paniai sudah diterima sejak pekan lalu."Paniai, kemarin hari Jumat (14/02), berkasnya itu baru diterima di Direktorat HAM Berat Jampidsus (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Tentu akan diteliti, apakah sudah memenuhi syarat formil dan materiil," kata Heri saat dihubungi melalui sambungan telepon.Menurut Heri jika syarat formil dan materiil atau bukti-bukti sudah cukup, maka Kejaksaan Agung akan menindaklanjutinya ke tahap berikutnya. "Maka tentu akan kita anggap lengkap, kemudian kita lanjutkan dengan penyidikan," katanya, Selasa (18/02)

SUMBER GAMBAR,BAY ISMOYO/AFP/GETTY IMAGESKeterangan gambar,

Aktivis berdemo di depan Kejaksaan Agung pada 2008 menuntut penuntasan kasus TTS 1998Berdasarkan catatan sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat mengembalikan berkas-berkas kasus pelanggaran HAM berat yang pernah disodorkan Komnas HAM, karena dianggap kurang bukti.Sejak 2002 silam, Komnas HAM sudah menyerahkan sejumlah berkas pelanggaran berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun, sejak itu pula, berkas-berkas perkara tersebut mengalami proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM dan sebaliknya.Berkas perkara yang dikembalikan adalah berkas peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari, Lampung 1998, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena.Selain itu, tiga berkas pelanggaran HAM berat di Aceh juga dikembalikan, yakni peristiwa Simpang KAA 3 Mei 1999 di Provinsi Aceh, peristiwa Rumah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Provinsi Aceh.

Kasus penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan II, belum selesai setelah 20 tahun reformasi

Presiden Jokowi ke Australia, pegiat HAM klaim serahkan 'dokumen' tentang Papua Polisi sebut kelompok bersenjata Papua bunuh 20 orang sepanjang 2019, OPM

anggap data polisi diskriminatif

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTOKeterangan gambar,

Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Se-Jawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (19/8/2019).

Seberapa yakin Komnas HAM kasus ini ke pengadilan?

Wakil Ketua Komnas HAM, Sandrayati Moniaga mengatakan lembaganya hanya sebatas menemukan bukti awal untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Hal ini tertuang dalam Undang Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia."Tentunya itu semua harus ditindaklanjuti oleh penyidik (Kejaksaan Agung) yang kemudian mengumpulkan semua bukti. Bukan bukti permulaan lagi. Kalau kami kan bukti permulaan," kata Sandra kepada BBC News Indonesia, Selasa (18/02).Lebih lanjut, Sandra meyakini rekomendasi yang disodorkan ke Kejaksaan Agung sudah layak untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan."Jadi bukti permulaan itu bisa keterangan (saksi dan korban), bisa macam-macam, bisa dari laporan. Tapi yang penting semuanya cukup dan verified, sudah dicek dan ricek," katanya.

SUMBER GAMBAR,VINA RUMBEWASKeterangan gambar,

Demonstrasi berbuntut kerusuhan di Wamena ini terjadi pada akhir September tahun 2019.'Pernyataan politis' dari Mantan Panglima TNISebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko mengatakan peristiwa Paniai bukanlah sesuatu yang sistematis dan terstruktur seperti yang dituduhkan Komnas HAM. Moeldoko adalah Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi."Paniai itu sebuah kejadian yang tiba-tiba. Harus dilihat dengan baik itu karena tidak ada kejadian terstruktur, sistematis. Nggak ada. Tidak ada perintah dari atas, tidak ada," ujar Moeldoko kepada media di kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (17/02).Namun, menurut Sandra, apa yang disampaikan Moeldoko sebagai 'pernyataan politis'. Sebab, Sandra meyakini peristiwa di Paniai lima tahun silam terjadi berdasarkan 'perintah atasan'."Kalau pidana biasa, pembunuh bertanggung jawab atas tindakan pembunuhan atas yang dia lakukan. Kalau sistematis, ada perintah atasan. Ada komando," kata Sandra.Pernyataan Moeldoko ini juga mendapat reaksi dari aktivis HAM Papua, Yan Christian Warinussy. Ia meminta Moeldoko untuk tidak berkomentar lagi. Kata Yan, peristiwa Paniai sudah masuk ranah hukum yang harus dihormati prosesnya."Supaya ini bisa berakhir di Pengadilan HAM… Kalau kita memberikan komentar atau menanggapi itu, menurut saya itu tidak proporsional," kata Yan kepada BBC News Indonesia, Selasa (18/02).Hal senada diungkapkan keluarga Korban tragedi Paniai, John Gobai. Menurutnya, seluruh pejabat dan lembaga negara untuk menghormati kesimpulan Komnas HAM yang menetapkan peristiwa ini sebagai Pelanggaran HAM berat.Jangan sampai, kata John, komentar dari pejabat negara ditujukan untuk melindungi oknum-oknum yang terlibat. "Jangan ada kesan kita melindungi oknum anggota kita," katanya.

INFO KEJADIAN PENEMBAKAN KAB DOGIYAI PAPUA HARI MINGGU 20 -08-2020.Terjadi penembakan lagi di kab.Dogiyai distrik kamu timur kampung ugapuga pada hari Minggu tgl 23 agustus 2020 jam 11 siang, atas nama Keiyamabipai Agapa.KoronologisnyaEmpat pemuda sedang duduk di teras pertigaan hln raya ugapuga, tiba tiba mobil avansa puti muncun dan berhenti depan empat pemuda kemudian dari mobil 7 orang gabunan TNI POLRI keluar dari mobil pake pakaian preman senjata lengkap dan langsung buang puluru, setela itu 4 pemuda melarikan diri, antaranya satu pemuda kembali tanya kepada gabungan TNI POLRI, masalanya apa langsung buang peluru kepada kami, sala satu antara gabungan TNI POLRI tampa penjelasan tembak pemuda tersebut terkena 4 peluru tembus tembus pahaSaya mau jujur disini bahwa namaNya UUD itu tidak pernah berlaku tanah papu,beliau Lukas enembe sampaikan bahwa mau bilang UUD otsus ka? Atau revisi tidak pernah adakan di tanah papua,oleh kami mau tolak nama otsus ditanah papua dan masa kontrak Freeport waktu yang hampir persamaan ini kalau terima orang papua menuju ke kepunahan yang sisa ini.lukas pernah sampaikan di mata naywa bahwa di live trans 7 studio bahwa otsus bukan mensejahteraakan masyarakat papua namun,pembunuhan orang papua

Saya Akan Catatan Khusus Disini Bahwa Pelanggaran Yang Saya Tidak Jelaskan Detail Cuma Point Penting Sebagai Berikut :

Bom di Nduga terhadap masyarakat sipil Kerusuhan di seluruh papua memblokir acces internet Penangkapan 7 tapol makar di balik papan Kasus-kasus pembunuhan di seluruh tanah papua Incident di expo antara TNI/POlRI vs mahasiswa eksudus

Hal-hal ini Negara ini belum bisa menyelesaikan persoalan ini secara signifikan lalu,dimana-mana buka pos militer rakyat kecil meminta untuk jokowi beri obat kami sakit,itupun suara rakyat sudah batasi.hak orang papua tidak bisa edeologi ditanam adalah NKRI kami tidak butuh seperti itu.kami bicara sekarang adalah manusiaNya.dan pengungsi Nduga nyawa manusia meninggal dunia angka kematian adalah 245 meninggal Negara tidak bertanggung jawab konflik terbesar di asia adalah konflik papua.Dr,Benny Giay mengatakan bahwa Negara harus memcintai alam saja,manusia.sesuai president pertama RI soekarno mengatakan saya suka alam papua bukan orang papua,kami mengerti kami ini ciptaan tuhan ingin mau hidup seperti kamu juga.Nafasnya masi di rawat.Kami masyarakat dogiyai sepakat TNI POLRI tanggung jawab atas kejadianya.Mohon lanjutkan.By kris douw.