jurnaleksperimental.comjurnaleksperimental.com/.../2015/09/jurnal-pak-hanafiah.docx · web...
Post on 02-Mar-2019
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKANPADA MAN 1 SIGLI KABUPATEN PIDIE
Drs. Hanafiah, M.PdDosen Tetap STIT Al-Hilal Sigli
Jl. Lingkar Keuniree Sigli Kabupaten Pidie Propinsi Aceh
Abstract
Management of educational funding is to finance the continuity of the educational process in school. The purpose of this study was to determine the financial planning, the use of financing and supervision at MAN 1 Sigli Pidie district. This research uses descriptive method with qualitative approach, the techniques of collecting data with interview, observation and documentation. The subjects were: the principal, vice principal, treasurer, teachers, supervisors, and committees. This study can be concluded: (1) Planning of financing was done continously the beginning of each the year by arranging RAPBM based on APBN, APBD, and school fees, (2) the use of financing included coaching programs/ coordination/ implementation of monitoring, evaluation and reporting, improvement of infrastructure, welfare of teachers and employees, new students admissions, procurement of books and printed materials, scholarships for poor students, honorarium of non government teachers, operational implementation of madrassah, building maintenance, maintenance of facilities and other infrastructure, (3) the supervision of educational financing at MAN 1 Sigli was done by the principal thet conducted every month, the Inspectorate general of the Ministry of Religious Affairs, regional team supervision of religious affair, and school committees.
Keywords: Education Funding
Abstrak
Pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah untuk membiayai kelangsungan proses pendidikan pada lembaga pendidikan menengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pembiayaan, penggunaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala madrasah, wakasek, bendahara, guru, pengawas, dan komite. Penelitian ini memberi kesimpulan: (1) Perencanaan pembiayaan dilakukan secara rutin tiap awal tahun dengan cara menyusun RAPBM yang didasarkan pada dana APBN, APBD, dan SPP siswa, (2) Penggunaan pembiayaan meliputi program pembinaan/ koordinasi/ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, peningkatan sarana dan prasarana, kesejahteraan guru dan pegawai, penerimaan siswa baru, pengadaan buku-buku dan bahan cetak, pemberian beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, honorarium GTT, penyelenggaraan operasional madrasah, perawatan gedung, perawatan sarana dan prasarana lainnya, (3) pengawasan pembiayaaan pendidikan pada MAN 1 Sigli dilakukan oleh kepala madrasah yang dilakukan setiap bulan, inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, Tim Supervisi Kanwil Depag Provinsi dan Kabupaten dan pihak komite Madrasah.
Kata kunci : Pembiayaan Pendidikan
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 22
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Untuk mengemban fungsi
mencerdaskan kehidupan bangsa
pemerintah menyelenggarakan suatu
sistem pendidikan nasional
sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasioanal.
Peningkatan mutu pendidikan diarahkan
untuk meningkatkan kualitas manusia
Indonesia seutuhnya melalui olahhati,
olah pikiran, olahrasa dan olahraga agar
memiliki daya saing dalam menghadapi
tantangan global. Peningkatan relevansi
pendidikan dimaksudkan untuk
menghasilkan lulusan yang sesuai
dengan tuntutan kebutuhan berbasis
potensi sumber daya alam Indonesia.
Selanjutnya Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 47
menjelaskan bahwa sumber pembiayaan
pendidikan ditentukan berdasarkan
prinsip keadilan, kecukupan, dan
berkelanjutan. Pemerintah daerah dan
masyarakat mengerahkan sumber daya
yang ada sesuai dengan peraturan
undang-undang yang berlaku.
Meskipun pemerintah telah
menetapkan anggaran pendidikan
sebesar 20% dari APBN, namun
kenyataannya belum terlaksana dengan
baik dan kenyataannya di Indonesia
belum mencapai kemampuan seperti
negara tetangga yang telah maju pesat
dalam sektor pendidikan.
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan
masalah dalam jurnal ini adalah
bagaimanakah perencanaan,
penggunaan, dan pengawasan
pembiayaan pada MAN 1 Sigli
Kabupaten Pidie?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan khusus penelitian
ini adalah untuk mengetahui:
1. Perencanaan pembiayaan pada MAN
1 Sigli Kabupaten Pidie.
2. Penggunaan pembiayaan pada pada
MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie.
3. Pengawasan pembiayaan pada MAN
1 Sigli Kabupaten Pidie.
II. LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian Biaya Pendidikan
Masalah biaya pendidikan, ada
beberapa konsep dasar yang harus
dipahami terlebih dahulu, yaitu (cost),
biaya pendidikan (cost of education),
dan pembiayaaan pendidikan (financing
education). Menurut Gaffar (2000:162)
biaya (cost) adalah “Nilai besar dana
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 23
yang diperkirakan perlu disediakan pada
proyek kegiatan tertentu.”
Menurut Purwanto (2002:12)
“Biaya dapat diartikan sebagai
pengorbanan yang diberikan untuk
setiap kegiatan dalam rangka mencapai
suatu tujuan.” Anwar (2004:50)
mengemukakan bahwa “Pembiayaan
pendidikan merupakan kegiatan dalam
penyelenggaraan pendidikan yang
menyangkut bagaimana upaya mencari
sumber dana dan bagaimana
menggunakan dana yang ada itu untuk
proses penyelenggaraan pendidikan.”
Pendapat ini sejalan dengan apa yang
dikemukakan oleh Gaffar (2005:56)
bahwa:
Pembiayaan pendidikan (educational finance) mencakup beberapa aspek. Pertama adalah aspek revenue atau sumber pembiayaan pendidikan. Kedua adalah aspek alokasi atau distribusi yang mencakup masalah-masalah bagaimana mengalokasikan dan mendistribusikan biaya yang diperoleh dari berbagai revenue untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
Depdiknas (2005:146)
menyatakan bahwa: “Biaya berarti uang
yang dikeluarkan untuk mengadakan,
mendirikan atau melakukan sesuatu,
baik ongkos, belanja atau bersifat segala
pengeluaran. Ada beberapa jenis biaya
pendidikan, yaitu:
a. Biaya langsung dan tidak langsung (direct and indirect cost)
Anwar (2004:30) mengatakan
bahwa: “Biaya langsung menyentuh
aspek dan proses pendidikan”.
Contohnya biaya untuk gaji guru dan
pengadaan fasilitas belajar mengajar.
Gaffar (2000:57) mengatakan biaya
langsung adalah:
Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa itu sendiri.
b. Biaya rutin dan biaya pembangunan (recurrent and capital cost)
Menurut Gaffar (2005:162)
“Biaya rutin di suatu lembaga dapat
dihitung berdasarkan “per student
enrolled”. Menurut biaya rutin
dipengaruhi oleh tiga faktor utama,
yaitu: rata-rata gaji guru per tahun,
ration guru, murid dan proporsi gaji
guru terhadap keseluruhan biaya rutin.”
Biaya rutin dalam pembangunan
merupakan bagian dari biaya langsung
(direct cost). Biaya rutin (recurrent
cost) adalah biaya yang digunakan
untuk membiayai kegiatan-kegiatan
operasional pendidikan selama satu
tahun anggaran. Biaya ini digunakan
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 24
untuk menunjang pelaksanaan program
pengajaran yang berlangsung,
pembayaran gaji guru dan personil
madrasah, administrasi kantor,
pemeliharaan dan perawatan sarana
dan prasarana.”
c. Biaya pribadi dan biaya masyarakat (Private and social cost)
Fattah (1999:5) mengatakan
bahwa: “Biaya pribadi adalah biaya
madrasah yang dibayar oleh keluarga
atau individu. Biaya pribadi (private
cost) adalah yang dikeluarkan keluarga
untuk membiayai madrasah anaknya
dan termasuk di dalamnya forgone
opportunities).”
Dalam kaitan ini Fattah (1999:5)
mengatakan “Biaya masyarakat adalah
biaya madrasah yang dibayar oleh
masyarakat. Biaya masyarakat (social
cost) adalah biaya yang dikeluarkan
oleh masyarakat untuk membiayai
madrasah (di dalamnya termasuk biaya
pribadi).”
d. Monetery cost dan non monetery cost
Anwar (2003:31) mengatakan
bahwa “Hampir segala pengeluaran
yang bersangkutan dengan
penyelenggaraan pendidikan dianggap
sebagai biaya.” Monetary cost adalah
semua bentuk pengeluaran dalam
bentuk uang baik langsung maupun
tidak langsung yang dikeluarkan untuk
kegiatan pendidikan. Sedangkan non
monetary cost adalah semua bentuk
pengeluaran yang tidak dalam bentuk
uang, meskipun dapat dinilai ke dalam
bentuk uang, baik langsung maupun
tidak langsung yang dikeluarkan untuk
kegiatan pendidikan, misalnya materi,
waktu, tenaga dan lain-lain.
B. Proses Perencanaan Pembiyaan Pendidikan
Menurut Siagian (2000:108)
“Perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang
daripada hal-hal yang akan dikerjakan
di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah
ditentukan.” Suatu rencana sebaiknya
disusun dengan memperhatikan proses
tata urutan bagian-bagian/ unsur-unsur
perencanaan yang merupakan sistematis
berpikir. Dalam hal ini Handayaningrat
(2000:111) mengatakan bahwa:
a. Hasil akhir (the ends): yaitu spesifikasi dari tujuan-tujuan/ sarana-sarana target perencanaan. Di sini ditentukan apa yang ingin dicapai, bilamana kita akan mencapainya.
b. Alat-alat (the means): yang meliputi pemilihan kebijaksanaan, strategi, produser dan prakteknya. Di sini ditentukan bagaimana menyelesaikan rencana.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 25
c. Sumber-sumber (the resources): yaitu meliputi kualitas, mendapatkan dan mengalokasikan bermacam-macam sumber, antara lain: tenaga kerja, keuangan, material, tanah dan sebagainya.
d. Pelaksanaan (implementations); yaitu menentukan prosedur pengambilan keputusan dan cara mengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan.
e. Pengawasan (control); yaitu menentukan prosedur apa yang akan dilakukan dalam menentukan kesalahan, kegagalan rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.
Berdasarkan unsur-unsur
perencanaan tersebut, maka dalam
rangka pencapaian tujuan, ada beberapa
proses kegiatan yang harus ditetapkan
secara matang sebagai unsur penting
dalam proses perencanaan, antara lain
1) penetapan tujuan atau sasaran yang
hendak dicapai; 2) menetapkan dasar
kebijakan, strategi atau prosedur
pelaksanaan; 3) penetapan mekanisme
pengambilan keputusan dan cara
mengorganisasikan rencana; 4)
penetapan sumber daya pendukung dan
5) penetapan sumber daya pengawasan.
Rencana anggaran pembiayaan
pendidikan pada dasarnya merupakan
implementasi program dan kegiatan
yang diterjemahkan ke dalam aspek-
aspek yang diperlukan, seperti
ketenangan, waktu, alat sarana dan
prasarana lain yang mengandung
konsekwesnsi perhitungan biaya. Pada
kenyataannya tidak semua kebutuhan
yang diajukan dapat direalisasikan
secara utuh, salah satu faktor penting
yang menonjol dalam perencanaan
anggaran pembiayaan pendidikan
adalah terbatasnya sumber financial.
Prosedur perencanaan biaya
secara konseptual meliputi tahapan
mengadakan analisis biaya,
mengadakan pengkajian sasaran dan
target, mengadakan perhitungan biaya,
melaksanakan perhitungan kebutuhan
biaya dan menetapkan jumlah biaya.
Depdiknas (2005:12) “Prosedur
perencanaan anggaran dapat diartikan
sebagai suatu cara mengoperasikan
suatu kegiatan atau proyek yang
mengandung perincian pengeluaran
biaya untuk suatu periode tertentu.
Prosedur perencanaan anggaran
merupakan suatu persiapan untuk
menyusun suatu keputusan berupa
langkah penyesuaian suatu masalah,
pelaksanaan yang teratur pada
pencapaian tujuan dalam suatu lembaga.
Manullang (2004:19) mengungkapkan
bahwa: “Prosedur perencanaan
penganggaran harus mengikuti pola-
pola yang telah ditetapkan sebelumnya.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 26
Prosedur itu merupakan tata cara yang
sangat menentukan apa yang harus
dicapai, bilamana hal itu dicapai,
bagaimana hal itu harus dicapai, siapa
yang bertanggung jawab dan mengapa
hal itu harus dicapai.”
C. Strategi Penyusunan Anggaran Pembiyaan Pendidikan
Untuk memajukan pendidikan di
madrasah sangat dipengaruhi oleh
berbagai perubahan, baik dari segi
politik, sosial budaya, ekonomi,
teknologi, industri, maupun informasi.
Perubahan ini menuntut para pengambil
kebijakan pendidikan di perguruan
tinggi menyesuaikan diri dengan
perubahan tersebut. Dengan demikian
dalam penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Madrasah
(RAPBM) penting memperhatikan
berbagai peluang dan strategi yang baik
agar biaya pendidikan dapat
dimanfaatkan dengan baik.
Pengertian strategi menurut
Murniati (2008:73) yaitu “Sejumlah
keputusan dan tindakan yang mengarah
pada penyusunan suatu strategi atau
sejumlah strategi yang efektif untuk
membantu dan mencapai sasaran
organisasi.” Strategi itu sendiri
dipengaruhi oleh misi organisasi atau
lembaga yang dalam hal ini adalah
perguruan tinggi dan lingkungannya.
Selanjutnya dalam hubungan ini,
Sukirno (1995:54) mengatakan bahwa
“Penyusunan RAPBS memerlukan
analisis masa lalu dan lingkungan
ekstern yang mencakup kekuatan
(strength), kelemahan (weakness),
peluang (opportunities), dan ancaman
(thrats).”
Sementara itu konsep strategi
menurut C. Hax dan S Majluf (Fattah,
2004:55) ada 6 konsep strategi yaitu :
1. Suatu pola keputusan yang integrity, coherent dan menyatu di antara setiap komponen.
2. Menentukan dan mengembangkan tujuan lembaga yang dinyatakan dalam sasaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, program dan prioritas dari alokasi sumber-sumber daya pendidikan.
3. Memilih jenis kemampuan, keterampilan, pengetahuan apa saja yang mungkin akan diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang.
4. Merespon dengan cepat semua peluang dan ancaman, kelemahan dan keunggulan yang ada di bidang lembaga pendidikan.
5. Membangun komitmen dari semua pihak, dosen, mahasiswa, masyarakat dan pemerintah, unit-unit lembaga pendidikan.
6. Menentukan tingkatan kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya terhadap mutu pendidikan atau prestasi akademik mahasiswa (efiseinsi internal) dan angka permintaan masyarakat
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 27
terhadap lulusan perguruan tinggi (efisensi eksternal).
Dengan memahami konsep
strategi pendidikan di atas, dapat
disimpulkan bahwa strategi dalam
penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Madrasah
(RAPBM) sangat dipengaruhi oleh isi
dan faktor lingkungan pendidikan
perguruan tinggi yaitu lingkungan
internal dan lingkungan eksternal
D. Penggunaan Pembiayaan Pendidikan
Menurut Siagian (1999:108)
“Mekanisme penggunaan pembiayaan
pendidikan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang
daripada hal-hal yang akan dikerjakan
di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah
ditentukan.” Penggunaan Program rutin
dana biaya pendidikan yang digunakan
menurut Depdiknas (2007:27) adalah
sebagai berikut:
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan Siswa Baru
2. Pembelian buku teks pelajaran (di luar buku yang telah dibeli dari dana yang tersedia) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka,
palang merah remaja, dan sejenisnya.
4. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian madrasah dan laporan hasil belajar siswa.
5. Membeli bahan-bahan habis pakai.
6. Membayar langganan daya dan jasa
7. Membayar biaya perawatan madrasah
8. Membayar honorarium bulanan guru honorer tenaga kependidikan.
9. Pengembangan profesi guru10. Memberi bantuan biaya
transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke madrasah
11. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan dana
12. Khusus untuk pesantren salafiyah dan madrasah keagamaan non Islam, dapat digunakan untuk biaya Asrama dan membeli peralatan ibadah.
13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mobile madrasah.
Penggunaan dana pendidikan
tersebut akan benar-benar efektif dan
efisien, dan memenuhi aspek kecepatan,
ketepatan dan kebermaknaan, serta
berdampak pada kelangsungan
penyelenggaraan pendidikan, apabila
menerapkan fungsi-fungsi manajemen
secara benar yang mencakup tahapan
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 28
proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan.
E. Pemanfaatan Pembiyaan Pendidikan
Keberhasilan kepala madrasah
dalam proses pendidikan sangat
tergantung dari ketepatan kepala
madrasah menyusun anggaran serta
penggunaan biaya pendidikan tersebut
secara efisien dan efektivitas dengan
memberikan prioritas pada bidang-
bidang yang dianggap mampu
meningkatkan PBM demi tercapainya
tujuan pendidikan. Biaya pendidikan
yang tersedia hendaknya dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan
mengusahakan penghematan sehingga
tidak terjadi pemborosan. Sehubungan
dengan penggunaan biaya pendidikan
yang efektivitas, Fattah (2002:35)
menyebutkan: “Dalam biaya pendidikan
efisiensi dan efektivitas hanya akan
ditentukan oleh ketepatan di dalam
mendayagunakan anggaran pendidikan
dengan memberikan perioritas pada
faktor-faktor input pendidikan yang
dapat memacu pencapaian prestasi
belajar siswa.”
Selanjutnya Nugraha (2003:79)
mengungkapkan bahwa “Faktor-faktor
internal madrasah yang memberikan
kontribusi signifikan terhadap
peningkatan mutu adalah: 1)
Kesejahteraan guru, 2) Kemampuan
guru, 3) Sarana dan prasarana, 4)
Buku-buku pelajaran. Keempat
komponen itu di dalam menyusun
RAPBS memerlukan skala prioritas
dalam mendapatkan alokasi biaya
pendidikan.”
F. Pengawasan Anggaran Pembiayaan Pendidikan
Konsep dasar pengawasan
anggaran pembiayaan bertujuan untuk
mengukur, membandingkan, menilai
alokasi biaya dan tingkat
penggunaannya. Dengan kata lain,
pengawasan anggaran diharapkan dapat
mengetahui sampai dimana tingkat
efektivitas dan efisiensi dari
penggunaan-penggunaan sumber-
sumber dana yang tersedia. Hal paling
pokok yang perlu dipertanyakan adalah
seberapa besar tingkat kesesuaian antara
biaya yang dialokasikan untuk setiap
komponen dalam anggaran dengan
realisasi anggaran. Apabila terdapat
ketidaksesuaian antara rencana dengan
realisasinya, maka perlu diambil
tindakan-tindakan perbaikan dan jika
perlu diproses melalui jalur hukum.
Dalam kebijakan umum pengawasan
Depdikbud Rakernas, 1999 (Fattah,
2003:65-66) sistem pengawasan harus
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 29
berorientasi pada hal-hal sebagai
berikut:
1. Sistem pengawasan fungsional yang dimulai sejak perencanaan yang menyangkut aspek penilaian kehematan, efisiensi, efektivitas yang mencakup seluruh aktivitas program di setiap bidang organisasi.
2. Hasil temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan koordinasi antara aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait turut menyamakan persepsi, mencari pemecahan bersama atas masalah yang dihadapi.
3. Kegiatan pengawasan hendaknya lebih diarahkan pada bidang-bidang yang strategis dan memperhatikan aspek manajemen.
4. Kegiatan pengawasan hendaknya memberi dampak terhadap penyeleksian masalah dengan konsepsional dan menyeluruh.
5. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, sikap, dedikasi dan integritas pribadi yang baik.
6. Akurat artinya informasi tentang kinerja yang diawasi memiliki ketepatan data/informasi yang sangat tinggi.
7. Tepat waktu, artinya kata yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan saat untuk melakukan perbaikan.
8. Objektif dan komprehensif.9. Tidak mengakibatkan pemborosan
atau in-efisiensi.10. Tindakan dan kegiatan
pengawasan bertujuan untuk menyamakan rencana atau keputusan yang telah dibuat.
Kegiatan pengawasan harus
mampu mengoreksi dan menilai
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
rencana semula.
III.METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan
pendekatan naturalistik kualitatif.
Pendekatan ini penulis anggap cocok,
mengingat beberapa pertimbangan
seperti dikemukakan Supriadi,
(2003:32-33), yaitu :
(1) peneliti berusaha memahami dunia
subyek penelitian berdasarkan
pemahaman subyek yang diteliti, bukan
berdasarkan perspektif peneliti sebagai
orang luar; (2) Bangunan paradigma
ilmu pendidikan di Indonesia belum
mantap dan dasar kesejarahannya belum
kokoh; (3) Lebih memperkaya wawasan
dan pemahaman secara mendalam
tentang relung-relung dunia pendidikan;
(4) Pemahaman tentang realitas sosial
psikologis pendidikan yang dihampiri
secara alamiah, apa adanya, induktif,
grounded, sangat dibutuhkan untuk
menyiasati berbagai masalah
pendidikan; (5) Diharapkan mampu
menawarkan alternatif-alternatif
pemecahan yang lebih membumi dan
mendasar, (6) Secara komplementer,
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 30
hasil penelitian kualitatif yang
dilakukan dengan benar dan tepat dapat
memberikan penjelasan mendalam
terhadap hasil-hasil penelitian yang
diperoleh dari penelitian yang
menggunakan teknik survey kuantitatif
yang mengandalkan generalisasi (dalam
ruang dan waktu).
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada
Madrasah Aliyah Negeri 1 Sigli
Kabupaten Pidie. Kegiatan penelitian
atau pengumpulan data empiris pada
objek penelitian berlangsung selama 2
bulan dari bulan Agustus s/d Oktober
2009.
C. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah Kepala
Madrasah, bendahara dan Komite
Madrasah MAN 1 Sigli. Sebagai data
pendukung ditambah 4 orang wakamad.
Mengingat waktu, tenaga maka penulis
hanya memilih ketua Komite Madrasah
yang dalam pengelolaan pembiayaan
pendidikan mengetahui dan selalu
dilibatkan oleh MAN 1 Sigli. Jadi
jumlah subjek penelitian adalah tujuh
orang.
D. Instrumen Penelitian
Sesuai dengan jenis pendekatan
yang digunakan yaitu penelitian
kualitatif, maka peneliti sendiri
merupakan instrument penelitian. ciri-
ciri manusia (peneliti) sebagai
instrument penelitian, menurut Nasution
(1998:55-56) adalah:
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan suatu keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dengan pengetahuan semata-mata. Untuk memahami, kita perlu merasakannya, menyelaminya berdasarkan penghayatan kita.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan menafsirkannya.
Di samping itu penulis juga
menggunakan pedoman wawancara dan
studi dokumentasi sebagai alat
pengumpul data di lapangan.
E. Teknik Analisis Data
Data dan informasi yang telah
diperoleh dari hasil penelitian
selanjutnya dianalisis dan
diinterpretasikan mulai dari awal
penelitian sampai akhir penelitian,
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 31
dengan merujuk landasan teori yang
berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Analisis data adalah proses
menyusun data agar mudah ditafsirkan.
Menyusun data berarti menggolongkan
ke dalam pola, tema atau kategori.
Sedangkan tafsiran dilakukan untuk
memberikan makna kepada analisis,
dengan jalan menjelaskan pola atau
kategori, mencari hubungan antara
berbagai konsep.
Analisis data dalam penelitian
kualitatif ini dilakukan dengan
mengikuti prosedur atau langkah-
langkah seperti yang dikemukakan oleh
Nasution (1998:126-141), yaitu:
(a) reduksi data, dilakukan dengan cara
merangkum data, memilih hal-hal yang
pokok dan difokuskan kepada hal-hal
yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti; (b) display data, dilakukan
dengan mensistematikan pokok-pokok
informasi sesuai dengan tema dan
polanya, pola yang nampak ditarik suatu
kesimpulan sehingga data yang
dikumpulkan mempunyai makna
tertentu; dan (c) mengambil kesimpulan
dan verifikasi, dilakukan dengan cara
menarik kesimpulan atas rangkuman
data yang tampak dalam display data
sehingga data tersebut mempunyai
makna. Karena kesimpulan awal
tersebut sifatnya masih tentatif dan
kabur, maka agar kesimpulan tersebut
menjadi jelas maka perlu dilakukan
verifikasi selama dan sesudah penelitian
berlangsung.
IV. HASIL PENELITIAN
A. Perencanaan pembiayaan pada MAN 1 Sigli Kabupaten Pidie
Salah satu kebijakan MAN 1 Sigli
dalam perencanaan pembiayaan
pendidikan adalah menetapkan satu
kebijakan keuangan untuk mencari
tambahan dana dari bantuan luar seperti
halnya bantuan donatur. Cara
pengelolaannya dipadukan sesuai
dengan tatanan yang lazim sesuai
peraturan yang berlaku. Bantuan
donatur yang diperoleh memang tidak
terlalu banyak, namun proses
penggunaannya tetap meminta petunjuk
dari Kanwil Departemen
Agama.
Temuan lapangan menunjukkan
bahwa pada dasarnya proses
penyusunan RAPBM MAN 1 Sigli
yang diteliti merupakan format yang
sudah baku meliputi perencanaan
pendapatan dan pengeluaran.
Berdasarkan rekapitulasi penggunaan
dana RAPBM MAN 1 Sigli tahun 2009,
meliputi:
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 32
a. Anggaran rutin meliputi belanja
pegawai, belanja barang dan jasa,
biaya pemelihara dan belanja modal.
b. Dana pendidikan Kanwil Departemen
Agama provinsi Aceh yang meliputi
bantuan kesejahteraan guru, beasiswa
bakat dan prestasi, beasiswa kurang
mampu dan school grant
B. Penggunaan pembiayaan Pada MAN 1 Sigli
Penggunaan pembiayaan
pendidikan tahun 2009 di MAN 1 Sigli
telah digunakan menurut pos
pengeluaran masing-masing.
Pelaksanaan pembiayaan, sebagian
besar pos penggunaan sudah ada
petunjuk pelaksana dari Kanwil
Departemen Agama Provinsi Aceh, dan
Departemen Agama Pusat. Adapun
wewenang penggunaan pembiayaan
yang diberikan pada madrasah-
madrasah, khususnya MAN 1 Sigli
berdasarkan RAPBM yang diusulkan
dan sesuai dengan petunjuk Daftar isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Pembiayaan
pendidikan yang direalisasikan oleh
MAN 1 Sigli adalah untuk keperluan:
penerimaan siswa baru (PSB),
pembelian buku teks pelajaran dan buku
referensi, kegiatan remedial/pengayaan,
olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,
PMR, membiayai ulangan harian,
ulangan umum, ujian madrasah dan
laporan hasil belajar siswa, membeli
bahan habis pakai, membayar
langganan daya dan jasa, biaya
perawatan madrasah, membayar GTT,
pengembangan profesi, bantuan biaya
transport bagi siswa miskin, biaya
kegiatan pengelola dana pembiayaan,
dan pengadaan mobiler dan alat peraga
madrasah.
C. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada MAN 1 Sigli
Untuk mengetahui apakah
pembiayaan pendidikan sudah sesuai
dengan apa yang telah direncanakan
sebelumnya, maka perlu adanya
pengawasan. Begitu pula untuk melihat
apakah program pembiayaan
pendidikan pada MAN 1 Sigli telah
berjalan lancar dan transparan serta
mencapai sasaran yang tepat
sebagaimana yang ditetapkan dalam
perencanaan maka perlu adanya
pengawasan.
Orang-orang yang terlibat dalam
melakukan pengawasan pembiayaan
pendidikan pada MAN 1 Sigli adalah
pihak Inspektorat Jenderal Departemen
Agama RI, TIM Supervisi dari Kanwil
Departemen Agama Provinsi dan
Kandepag Kabupaten untuk memonitor
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 33
kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan
baik dilakukan setiap triwulan, semester
maupun pada akhir tahun. Monitoring
dilakukan dengan dua cara ada
investigasi mendadak atau dengan cara
memberi tahukan terlebih dahulu
kepada pihak madrasah bahwa akan ada
pengawasan yang dilakukan oleh yang
berhak. Pada MAN 1 Sigli sering
dilakukan investigasi mendadak.
Berdasarkan buku petunjuk
pelaksanaan, pengawasan penggunaan
pembiayaan pendidikan pada MAN 1
Sigli ditekankan pada aspek monitoring/
evaluasi dan pelaporan. Monitoring
bersamaan dengan evaluasi dilakukan
untuk memantau dan mengevaluasi
komponen utama dalam program
pembiayaan pendidikan seperti yang
telah disebutkan dalam RAPBM.
Pengawasan dilakukan antara lain:
a. Program Monitoring
1. Monitoring dilakukan untuk
mengoptimalkan pembiayaan
pendidikan sesuai dengan RAPBM
yang telah dibuat dan
direncanakan.
2. Monitoring pelaksana program
pembiayaan ditujukan untuk
memantau penggunaan dana baik
dari APBN maupun APBD.
3. Monitoring kasus pengaduan,
ditujukan untuk melakukan fact
finding, investigasi dan
pemecahan masalah yang muncul
di lapangan.
b. Pelaporan
Hal-hal yang perlu dilaporkan
oleh pihak madrasah kepada pengawas
keuangan dalam hal ini pihak
Inspektorat Jenderal Departemen
Agama RI, TIM Supervisi Kanwil
depag Provinsi dan Kabupaten adalah:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan rencana kerja
2. Laporan keuangan
3. Statistik penerimaan dana baik
dari APBN, APBD maupun dari
pihak-pihak lain yang membantu
kalau ada.
4. Laporan keuangan monitoring dan
evaluasi
5. Laporan penanganan pengaduan
masyarakat.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 34
V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
ditemui dilapangan dan pembahasan
penelitian ini, maka pengelolaan
pembiayaan pada MAN 1 Sigli
Kabupaten Pidie pada dasarnya sudah
dilaksanakan sebagaimana yang
diharapkan. Dari penelitian yang
dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Perencanaan pembiayaan
pendidikan pada MAN 1 Sigli
Kabupaten Pidie didasarkan pada
RAPBM Madrasah yang
bersumber dari dana APBN,
APBD, dan SPP siswa.
Penyusunan rencana anggaran
tersebut dibuat pada akhir tahun
yang disusun oleh Kepala
Madrasah, Kepala Tata Usaha,
Bendahara, Dewan guru dan
Komite Madrasah.
2. Penggunaan biaya pendidikan,
yang berasal dari pemerintah dan
sumber lainnya pada MAN 1 Sigli
telah digunakan sesuai dengan
alokasi pembiayaan yang telah
ditetapkan seperti
pembinaan/koordinasi/pelaksanaan
monitoring, evaluasi dan
pelaporan,
pembangunan/pengadaan/peningka
tan sarana dan prasarana,
pembinaan/penyusunan program
rencana kerja dan anggaran,
kesejahteraan guru dan pegawai,
penerimaan siswa baru, pengadaan
buku-buku dan bahan cetak,
pemberian beasiswa bagi siswa
yang tidak mampu, honorarium
GTT, penyelenggaraan operasional
madrasah, perawatan gedung,
perawatan sarana dan prasarana
lainnya.
Pelaksanaan pengawasan
pembiayaan pada MAN 1 Sigli telah
berlangsung dan berjalan yang
didasarkan petunjuk teknis pelaksanaan
pengawasan pembiayaan pendidikan
yang berlaku, baik yang dilakukan
secara intern maupun ekstern. Seluruh
biaya pendidikan yang diterima oleh
MAN 1 Sigli pada tahun anggaran 2008
telah dipertanggungjawabkan kepada
pihak yang memiliki kewenangan dalam
pertanggungjawaban sesuai dengan
prosedur yang berlaku sehingga tidak
terjadi penyimpangan-penyimpangan
penggunaan dana dalam pelaksanaan
kegiatan madrasah.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 35
62
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah diuraikan pada halaman-halaman
sebelumnya, maka disini penulis
menyampaiakn beberapa saran
berkaitan dengan pengelolaan
pembiyaan pendidikan pada MAN 1
Sigli Kabupaten Pidie. Saran-saran
tersebut sebagai berikut :
1. Pihak madrasah dan pengurus
komite madrasah harus selalu
menjalin kerjasama yang baik
dalam pengelolaan pembiayaan
pendidikan, baik yang bersumber
dari pemerintah maupun non
pemerintah.
2. Pihak madrasah hendaknya dalam
menyusun rencana anggaran
pendapatan belanja madrasah agar
sesuai dengan kebutuhan dengan
melibatkan pihak-pihak terkait
sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan pembiayaan-
pembiyaan yang telah ditetapkan.
3. Pihak madrasah hendaknya untuk
tetap memperhatikan konsep dan
petunjuk penggunaan pembiayaan
pendidikan, sehingga dapat
meningkatkan kinerja para guru,
karyawan, serta meningkatkan
mutu lulusan dengan
memprioritaskan dana sesuai
dengan petunjuk daftar isian
pelaksanaan anggaran madrasah.
4. Agar penggunaan biaya lebih
efektif, maka diharapkan
memprioritaskan anggaran pada
bidang-bidang yang dapat
menunjang kegiatan belajar
mengajar, seperti pengadaan buku,
alat laboratorium, alat peraga, serta
mengalokasikan biaya untuk
peningkatan kompetensi guru.
Proses pengawasan yang telah
dilakukan selama ini agar dapat terus
dipertahankan sehingga tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan dalam
penggunaan biaya pendidikan
madrasah.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 36
Daftar Pustaka
Achmadi, Marfu, (2005). Manajemen Keuangan Sekolah, Bandung: UPI.
Anwar, Idochi. (2004). Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan, Bandung: Alfabeta.
Depdiknas (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.
Depdiknas (2005). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan, Jakarta: Depdikbud.
Depdiknas (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdikbud.
Depdiknas, (2007). Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun, Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Djatmiko, Yayat Hayati. (2002). Perilaku Organisasi, Bandung: Alfabeta.
Fahry G.M. (2001). Perencanaan Pendidikan Teori dan Metode, Jakarta: PPLPTK Ditjen Dikti Depdiknas.
Fattah, Nanang (2000). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Gaffar, M. Fakhry dkk (2000). Pembiayaan Pendidikan, Aspek Penting dalam Pengelolaan Sekolah, Jakarta: Depdiknas.
Gaffar, M. Fakhry dkk (2005). Manajemen Keuangan, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Moeleong, L.J. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosda Karya.
Mulyasa, E (2004). Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasution, S. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito.
Nugraha, Yopti. (2003). Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kelangsungan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Bandung: Program Pascasarajana Universitas Pendidikan Indonesia.
Pidarta, Made (2002). Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar, Seri Manajemen Pendidikan, Jakarta : PT. Grasindo.
Purwanto, M. (2002). Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Razik, Taher A dan Austin D Swanson. (1995). Fundamental Concepts Of Educational Leadership and Management, New Jersey: Prentice Hall.
Siagian, Sondang. (2000). Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Adaministrasi, Jakarta: Gunung Agung.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 37
65
Supriyadi, Dedi. (2003). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Supriadi, D. (2001). Kebenaran Ilmiah, Metode Ilmiah dan Paradigma Riset Kependidikan, Bandung: PPS IKIP Bandung.
Suryadi, Ace. (2004). Pendidikan Investasi SDM dan Pembangunan (Isu, Teori dan Aplikasi), Jakarta: Balai Pustaka.
Syafruddin, (2005). Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Ciputat Press.
Tilaar, H.A.R. (2004). 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, Suatu Analisis Kebijakan, Jakarta; Gramedia.
Wahab, A. (2004). Mencari Arah Baru dalam Pengelolaan Sekolah, Mimbar Pendidikan Nomor 3 Tahun XV.
Jurnal Eksperimental PGMI Volume 1, Nomor 2. Desember 2013 | 38
top related