adr for government officials bkpm - euind-tcf.com · adr for government officials bkpm ... 5....
Post on 28-Jun-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GSA Contract Specialist
1
Socialization on
ADR for Government Officials
BKPM
ADR in Construction Sector
Ir. Gusnando S. Anwar, MEngSc.MPU.Med. PA.FCBArb.
Le Meridien Hotel Jakarta
9th October 2014
STEPS to DISPUTES RESOLUTION
Avoidance
Negotiation
Adjudication/ Opinion/ Expert Determination
Mediation/
Concilliation
Court
©gsa
Disputes
AvoidanceAmicable settlement
(incl ADR)
Dispute resolution
Time & cost?3
Risk Allocation
Contract Review
Partnering
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta
penjelasannya
Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Permen PU No 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 01/SE/M/2007
Peraturan Lembaga LPJK tentang Penilai Ahli
Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah
New York Convention 1958
FIDIC Conditions of Contract for Construction
4@gsa
GSA Contract Specialist
PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI
DI INDONESIA
Metoda-metoda Penyelesaian Sengketa
◦ Dasar:
Hukum
Keseringan keberlakuan
Rangkaian metoda/ Peta
5@gsa
HUKUMMetoda Penyelesaian Sengketa
Konsul Musy :Medi/ Opini/ Arbitrase/
tasi : =Nego: Konsil: Adjud: P’adilan:
UU JK M M PA A/P
PP 29/ 2000 - M/K PA A
UU Arbitrase K N M/K O A
& APS PA
Keppres 80/ 03 K M M/K A/P
Perpres 54/10 K APS A/P
Permen PU 43/07 M M/K A/P
SE MenPU01/ 07 K
Perlem LPJK: PA M/K PA A
NYork Conv1958 A
Keseringan keberlakuan
FIDIC CoC A A
Partnering (Konsensus Kemitraan) 6@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
1. UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Bab IV Pengikatan Pekerjaan Konstruksi
Bagian ketiga: Kontrak Kerja Konstruksi
◦ Pasal 22 (2) h:
Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai penyelesaian perselisihan, yang memuat tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan. Penjelasan Pasal 22 (2) h:
Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan oleh ketidak-sepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian. Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.
◦ Pasal 33 (2):
Tugas lembaga yang menyelenggarakan peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi adalah: (e) mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasidan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.
8@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
1. UU RI nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 25 (3):
◦ Menetapkan bahwa kegagalan bangunan ditetapkan oleh
pihak ketiga selaku penilai ahli.
Penjelasan Pasal 25 (3):
Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga
sebagai penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektifitas dalam
penilaian/ dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi.
◦ Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok
orang, atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat
independen dan mampu memberika penilaian secara objektif
dan profesional.
9@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
2. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pasal 47:
◦ Penetapan besarnya kerugian oleh Penilai Ahli (dalam penilaian kegagalan bangunan) bersifat final dan mengikat.
Pasal 49:
◦ Mengatur bahwa penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase (lembaga atau ad-hoc).
Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi dapat dibantu Penilai Ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.
10
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
3. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 ayat 10:
◦ Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa
melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni
penyelesaian diluar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau
penilaian ahli.
11@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
3. Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pasal 52:
◦ Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.
◦ Pendapat Mengikat berarti sama dengan binding opinion, selanjutnya disebut Opini Mengikat
Pasal 53:
◦ Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan.
12@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
4. Keppres RI nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman
pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah:
Paragraf Ketiga: Penandatangan Kontrak:
◦ Pasal 31(7): Kontrak untuk pekerjaan barang/ jasa yang bernilai di atas Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), ditandatangani oleh pengguna barang/ jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional yang selanjutnya disebut Peninjauan Kontrak Konstruksi.
Paragraf Kesepuluh: Penyelesaian Perselisihan:
◦ Pasal 38 (1): Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/
jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
◦ Pasal 38 (2): Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu
cara tersebut diatas adalah mengikat, dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul: oleh para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak.
13@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
4. Perpres RI nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan
barang/ jasa pemerintah:
Paragraf Ketiga: Penandatangan Kontrak:
Pasal 31(7):
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang
kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak
Paragraf Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan: Pasal 94
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
6. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 01/SE/M/2007
Unit yang ditugaskan untuk memberikan opini hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Pekerjaan Umum.
Salah satu maksud dari adanya ahli hukum kontrak yang professional adalah meminimalkan risiko perselisihan dalam pelaksanaan Kontrak.
15@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
5. Permen PU No 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan
pedoman pengadaan jasa konstruksi:
Buku I dan II, bab IV syarat syarat umum
kontrak pasal 43.2:
◦ Penyelesaian perselisihan dapat melalui:
Diluar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah/
mediasi/ konsiliasi/ atau arbitrase di Indonesia; atau
Pengadilan
16@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
7. Peraturan Lembaga LPJK tentang Penilai Ahli:
Pasal 11 (1):
◦ Peran Penilai Ahli dapat disertakan dalam seluruh kegiatan penyelengaraan jasa
konstruksi, yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan
tahap pemanfaatan, yang berkaitan dengan Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan
Kegagalan bangunan.
Pasal 11 (4):
◦ Penilai Ahli harus terdaftar di LPJK Nasional
Pasal 12 (3):
◦ Dalam hal Kegagalan Pekerjaan Konstruksi penetapan oleh Penilai Ahli sebagai
rekomendasi bagi para pihak.
Pasal 12 (4):
◦ Dalam hal Kegagalan Bangunan penetapan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat.
Pasal 31 (1):
◦ Untuk menghindari sengketa, Penilai Ahli dapat ditunjuk sebagai anggota dewan yang
bertugas menyelesaikan masalah.
Pasal 32(2):
◦ Pendapat Penilai Ahli dapat digunakan untuk membantu proses Mediasi, Konsiliasi,
atau Arbitrase.
17@gsa
GSA Contract Specialist
DASAR DASAR HUKUM
9. FIDIC Conditions of Contract for Construction
Federation Internationale des Ingenieurs Conseils yang berpusat di Perancis mengeluarkan standar ketentuan kontrak konstruksi edisi pertama tahun 1999 dan edisi Multilateral Development Bank (MDB) Harmonised keluaran Maret tahun 2006 yang menentukan mensyaratkan dilakukannya musyawarah di antara pihak yang berselisih sebelum memulai proses arbitrase.
◦ Sub-Clause 20.2:
Sengketa harus dirujuk pada suatu Dewan Adjudikasi Sengketa (DAS) untuk memperoleh keputusan DAS.
Para pihak bersama sama membentuk DAS sesuai tanggal yang disepakati yang dinyatakan dalam Data Kontrak.
◦ Sub-clause 20.6: Mengatur bahwa sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan
yang menyebabkan keputusan DAS menjadi belum final sehingga kedua belah Pihak harus menyelesaikan pada tingkat final:
Untuk kontrak dengan kontraktor asing oleh arbitrase internasional.
Untuk kontraktor lokal oleh arbitrase negara pengguna jasa
18@gsa
GSA Contract Specialist
10 metoda penyelesaian sengketa
8 Metoda memiliki dasar hukum: ◦ peninjauan kontrak.
◦ musyawarah,
◦ mediasi,
◦ konsiliasi,
◦ penilaian ahli (khusus kegagalan bangunan),
◦ opini,
◦ arbitrase,
◦ pengadilan,
2 metoda yang sering diberlakukan:◦ Konsensus Kemitraan
◦ Adjudikasi
19@gsa
GSA Contract Specialist
Rangkaian Metoda Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi
Federal Acquisition Regulation
The Contracting Officer’s decision
may agree to use alternative dispute
resolution (ADR)
◦ may include, but are not limited to, conciliation,
facilitation, mediation, fact-finding, mini-trials,
arbitration, and use of ombudsmen.
Appeal: CBCA
20
GSA Contract Specialist
Rangkaian Metoda Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi
World Bank
Engineer Determination
Dispute Adjudication Decision
Amicable Settlement
Arbitration
21@gsa
GSA Contract Specialist
Terima Kasih& Question ??
Gusnando S. Anwar
081 2927 6699
gsa.contractspecialist@yahoo.com
23
GSA Contract Specialist
Terima Kasih& Question ??
Gusnando S. Anwar
081.2927.6699
gsa.contractspecialist@yahoo.com
36
GSA Contract Specialist
36
PROFILE
Ir. Gusnando S. Anwar, MEngSc.
MPU.PA. Med. FCBArb.
Phone : +6281 2927 6699
E-mail : gsa.contractspecialist@yahoo.com
Master of Engineering Science of UNSW Australia:
Construction Disputes Avoidance and Resolution.
Mediator : Pusat Mediasi Nasional
Consultant : Construction Contract Specialist
Asesor : USTK Nasional
Penilai Ahli : LPJK Nasional
Arbiter : BANI; Specialist on Construction Disputes
© GSA
37
GSA Contract Specialist
top related