analisa pelaksanaan transaksi non tunai (non cash
Post on 01-Oct-2021
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
1Nikesari Puji Utari dan 2Roy Valiant Salomo
1. Department of Administrative Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of
Indonesia, Depok, 16424, Indonesia 2. Department of Administrative Science, Faculty of Social Science and Political Science, University of
Indonesia, Depok, 16424, Indonesia
E-mail : 1niqebox@yahoo.com dan 2roy.v09@ui.ac.id
Abstrak
Skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill & staffing serta style & shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.. Kata Kunci : Analisa, Transaksi Non Tunai, Good Governance, 7’S Mc Kinsey, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Analysis of Implementation of Non-Cash Transaction Based on Good Governance Principles in DKI Jakarta Provincial Government
Abstract
This thesis discusses the analysis of non-cash transactions based on Good Governance principles in DKI Jakarta Provincial Government. The principles of Good Governance discussed are accountability, transparency and law based and the results of this study indicate that the process of non-cash implementation in Jakarta Capital City Government begins in full in 2016 includes revenue and expenditure of APBD. Implementation of non-cash mechanism that is done is based on good governance but not yet perfect because that done by Provincial Government of DKI Jakarta still in development stage so that still need support from parties that assist city government not only from banking sector but from stakeholder / vendor / third party And the community also succeeded in the success of this non-cash implementation. McKinsey's 7S theory is used to prove that various aspects such as strategy, structure, system, skill & staffing and style & shared value all play an important role in the successful implementation of this non-cash mechanism program. Keyword : Analysis, Non Cash Transaction, Good Governance, 7’S Mc. Kinsey, The Government of DKI Jakarta
Pendahuluan
Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di
bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik
(good governance) dimana Pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh Pemerintah untuk memenuhi ekspektasi
masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan
pelayanannya kepada publik.
Posisi wilayah strategis menjadikan Jakarta sebagai pusat penggerak roda
perekonomian dan perkembangan teknologi, globalisasi serta era demokratisasi dan
menjadikan masyarakatnya semakin cerdas menuntut adanya keterbukaan informasi atas
pengelolaan keuangan daerah. Atas kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahannya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang
menjadi sorotan masyarakat nasional atas indikasi adanya berbagai praktik korupsi atas
penyelewengan keuangan pemerintah daerah. Indikasi atas kerugian daerah tersebut dapat
ditelusuri melalui dokumen-dokumen pembayaran yang dipakai dalam melakukkan
pembayaran atas Belanja Daerah yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Gambar 1. Grafik Tren Realisasi Belanja Tahun 2011-2016 Pemprov DKI Jakarta
Sumber : BPKD DKI Jakarta
Kegiatan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya sebagai daerah
otonom harus didukung dengan ketersediaan dana yang memadai, seluruh kegiatan
pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan cara-cara pembiayaan atas kegiatan
tersebut tertuang dalam APBD. Dari grafik tren realisasi belanja tahun 2011-2016 diketahui
bahwa realisiasi belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung di
Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun sangatlah besar nilainya. Hasil evaluasi audit yang
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Provinsi DKI Jakarta merupakan cara dalam mengukur akuntabilitas keuangan suatu
Pemerintahan dan dapat dikatakan evaluasi audit atas LKPD DKI masih kurang baik. Dapat
diketahui dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 opini BPK atas tata kelola keuangan
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
daerah menghasilkan jawaban Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal tersebut menandakan
bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu perbaikan dalam sistem pengendalian
internal atas tata kelola keuangan daerahnya dan yang sesuai dengan kepatuhan atas peraturan
perundang-undangan.
Berdasarkan atas audit LKPD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2013 BPK melakukan
nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI dan PT Bank DKI selaku mitra
Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyimpanan Rekening Umum Kas Daerah, Rekening
Penerimaan dan Rekening Pengeluaran dengan melakukan nota kesepakatan tentang Akses
Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara perbankan online dan selain
itu adanya penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi gerakan GNNT “Gerakan
Nasional Non Tunai” yang diprakarsai oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI juga
melatarbelakangi wujud Pemerintah DKI untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan.
Sebagai tindak lanjut dari penerapan GNNT dibuat MOU (kerjasama) antara Bank BI dan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang meningkatkan transaksi non tunai untuk layanan
keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan
sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yang dimplementasikan oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui
Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang pelaksanaan transaksi non tunai (transaksi
non-cash) yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah) dimana di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi
melakukan transakasi secara tunai untuk segala penerimaan maupun pengeluaran APBD
melainkan hanya pelaksanaan transaksi non tunai dan diterapkan melalui layanan Cash
Management System (CMS) dari PT Bank DKI untuk setiap transaksi pendapatan maupun
belanja pemerintah daerah termasuk transaksi terhadap pihak ketiga yang seringkali menjadi
temuan pemeriksaan serta unsur dari tindak penyelewengan penyelenggaraan
keuangan/korupsi.
Masih buruknya sistem pengendalian internal dalam tata kelola keuangan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta seperti pengelolaan belanja daerah belum memadai, diantaranya masih
dijumpai indikasi kelebihan pembayaran yang berdampak pada indikasi kerugian daerah, hasil
pengadaan belanja barang tidak digunakan, serta catatan belanja daerah tidak didukung bukti
pertanggungjawaban secara lengkap yang kesemuanya terlihat dari penilaian dari BPK
terhadap LKPD DKI Jakarta, adanya tuntutan atas Reformasi Keuangan Negara serta, adanya
MOU GNNT Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Bank Indonesia serta terbitnya
Instruksi Presiden RI No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
Korupsi merupakan permasalahan yang ada sebagai tindak lanjut atas upaya pelaksanaan
transaksi non tunai. Dalam mengatasinya tata kelola kuangan daerah yang baik sangatlah
dibutuhkan di Provinsi DKI Jakarta.
Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Instruksi
Gubernur DKI Jakarta atas pelaksanaan transaski non tunai tersebut mampu membuat tata
kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip Good Governance yang akuntabel,
transparan dan berdasakan landasan hukum (rule of law). Berdasarkan pokok rumusan
masalah tersebut maka pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi good
governance tentang pelaksanaan pembayaran non tunai (non cash) pada tata kelola keuangan
pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? serta apakah pelaksanaan transaksi
non tunai di Pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah dikelola berdasarkan tata kelola
keuangan yang baik, jika belum, mengapa?. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana penerapan dari Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) mampu menciptakan good governance dalam
tata kelola keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta.
Tinjauan Teoritis
1. Prinsip Good Governance
Inti dari upaya penciptaan good governance terletak pada reformasi birokrasi karena
reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan dengan
penciptaan good governace karena birokrasi pemerintahan yang akuntabel memiki daya
tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyrakat. Penelitian ini
menggunakan beberapa prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transparasi dan rule of
law. Akuntabilitas, transparansi dan rule of law tersebut dimaksudkan untuk memastikan
bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan
baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik
meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas
pengelolaan keuangan pemerintah dan berikut penjelasan masing masing teori:
a. Akuntabilitas
Menurut Hatry (1997) dalam Widodo (2001:256) akuntabilitas merupakan suatu istilah
yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk
tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Birokrasi publik
dikatakan akuntabel manakala mereka dinilai secar objektif oleh orang (masyarakat atau yang
mewakilinya) dapat mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan, sikap dan sepak
terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki berasal.
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
b. Transparasi
Tranparasi yaitu yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Informasi
mengenai pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima
oleh mereka yang membutuhkan. Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dipantau.
Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya
baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara
jelas dan tanpa adayang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan
implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan baik di pusat maupun didaerah harus
selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.
c. Rule of Law
Menurut Tjokroamidjojo (2004), Rule of Law merupakan keputusan, kebijakan
pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut masyarakat serta pihak ketiga dan
dilakukan berdasarkan hukum (peraturan yang sah). Begitupun yang diungkapkan oleh Salam
(2007) dimana Rule of law atau supremasi hukum dari sisi aparat birokrasi, berarti ada
kejelasan dan prediktibilitas dari birokrasi terhadap sector swasata dan dari segi masayarakat
sipil berarti ada kerangka hukum yang diperlukan untuk menjamin hak-hak warga Negara
dalam pertanggunggugatan pemerintah.
2. Sistem Pembayaran
Bank Indonesia (2006:9), Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang mencakup
seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan
dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi Pembayaran
secara tunai atau tindakannya disebut dengan transaksi tunai tidak terlepas dari penggunaan
uang sebagai alat tukar pembayaran. Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan Transaksi non tunai dapat
dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui Real Time Gross
Settlement (RTGS), APMK, e-money, dan electronic channel lainnya. Dan Cash Management
System (CMS) atau dikenal dengan Manajemen Kas (Cash Management) merupakan fitur
fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan
perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan
transaksi keuangan secara realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun
entitas publik dalam bertransaksi.
3 Kerangka Kerja Mc Kinsey 7-S (Mc Kinsey 7-S Framework)
Model 7-S McKinsey merupakan kerangka yang banyak didiskusikan untuk melihat
saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Kerangka 7S dari McKinsey
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
atau yang lebih dikenal dengan McKinsey 7S Framework adalah sebuah model manajemen
untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Seperti
yang digambarkan pada Gambar 2 tentang Kerangka Kerja Model Mc. Kinsey
Gambar 2 Kerangka Kerja Model Mc Kinsey
Faktor faktor dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi
perusahaan ini selanjutnya disebut sebagai 7-S Mc Kinsey dijelaskan sebagai berikut:
1) Strategi
Strategi adalah seni menggunakan kecakapan sumber daya suatu organisasi untuk
mencapai sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang
menguntungkan. Strategi merupakan fase pertama dalam perencanaan yang mengarah kepada
pengembangan visi dan misi suatu organisasi, sehingga strategi merupakan suatu proses untuk
menentukan arah yang dijalani.
2) Sistem (Sistem)
Sistem meliputi prosedur-prosedur, proses dan aktifitas kerja yang menunjukkan
bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, sistem finansial, sistem rekrutmen, promosi dan
penilaian hasil kerja, dan sistem informasi. Organisasi sebagai suatu sistem diharapkan dapat
berfungsi secara efisien dan efektif apabila memiliki komponen dan unsur masukan dengan
standar tertentu sehingga dapat ditransformasikan untuk memperoleh keluaran yang optimal.
3) Struktur
Struktur berkaitan erat dengan pemetaan organisasi dan aturan-aturan yang
mengikatnya yang menggambarkan jenjang hirarki (siapa melapor kepada siapa) serta
bagaimana tugas-tugas dalam organisasi didistribusikan dan diintegrasikan. Menurut Robbin
(1994:89-90) struktur organisasi terdiri dari komponen-komponen yaitu kompleksitas,
formulasi dan sentralisasi.
4) Sumber Daya Manusia (Staff)
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dengan
keahlian, begitu pula sebaliknya. SDM yang handal dan memiliki keahlian merupakan aset
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
yang sangat berharga bagi organisasi untuk dapat terus bertahan, tumbuh, dan berkembang.
Manajemen sumber daya manusia meliputi usaha peningkatan produktivitas, pemanfaatan
sumber daya manusia dan unsur-unsur yang ada hubungannya seperti pengadaan,
pengembangan, pemberian imbalan, motivasi, dan penanganan anggota-anggota dari suatu
organisasi.
5) Keahlian (Skill)
Skill sebagai kemampuan dalam pengelolaan organisasi oleh pegawai secara
keseluruhan, dan bukan kemampuan individu. Pengembangan SDM membantu memastikan
bahwa organisasi mempunyai orang-orang ahli dan berpengalaman yang diperlukan untuk
mencapai tujuan. Pengembangan dapat dirumuskan sebagai pembentuk tingkah laku melalui
keterampilan dan pengalaman.
6) Nilai-nilai Bersama (Shared Values)
Sistem nilai organisasi sebagai kepribadian organisasi, sedangkan shared values (nilai
bersama merupakan nilai atau norma yang diyakini suatu orgnisasi dalam melakukan sesuatu.
Nilai-nilai bersama dalam organisasi erat kaitannya dengan pembahasan budaya atau kultur
organisasi (organization culture), dimana setiap organisasi memiliki keunikan dan
karakteristik tersendiri. Budaya organisasi sebagai sesuatu yang menunjuk pada pola
keyakinan, nilai-nilai yang dipahami sesuai dengan pengalaman yang diperoleh sepanjang
sejarah organisasi dan termanifestasikan dalam perangkat material dan perilaku anggotanya
7) Gaya Kepemimpinan (Style)
Gaya (style) adalah gaya atau cara bagaimana kepemimpinan diterapkan dalam
organisasi. Dari definisi teresebut menunjukkan bahwa kepemimpinan melibatkan
penggunaan pengaruh dan karenanya semua hubungan yang saling mempengaruhi dapat
merupakan upaya kepemimpinan. Kepemimpinan juga menyangkut pentingnya proses
komunikasi karena mempengaruhi perilaku dan prestasi pengikut. Unsur lain yakni berfokus
pada pencapaian tujuan. Pemimpin yang efektif akan berurusan dengan tujuan individu,
kelompok, dan organisasi. Untuk mencapai tujuan pimpinan harus memiliki tiga visi utama,
yaitu: mencapai komitmen dan kerjasama, mengajak kelompok tersebut bertindak demi
terciptanya tujuan, dan mengoptimalkan penggunaan keahlian,kekuatan dan bakat kelompok.
Metode Penelitian
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivistme.
Model penelitian yang tepat untuk kasus ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif
tanpa mengesampingkan paradigma positivis. Pendekatan ini dipilih karena peneliti
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
bermaksud untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan good governance pada
proses penerapan transasksi non tunai (non cash). Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, karena penelitian ini bertujuan memberikan kepada peneliti untuk menggambarkan
aspek-aspek yang relevan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai
suatu fenomena. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan
secara detail mengenai penerapan pelaksanaan transaksi non tunai (non cash) di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan manfaatnya adalah penelitian murni, yang memiliki
orientasi akademis dan ilmu pengetahuan. Dari sisi dimensi waktunya penelitian merupakan
penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi
kepustakaan dan studi lapangan. Informan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan
data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dengan informan yang
berhubungan dengan pembuat kebijakan instruksi dari transaksi non tunai di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Dalam melakukan analisa data, peneliti menggunakan strategi analisis
Illustrative Method. Menurut Neuman (2013:489 – 490) Metode Illustrative Method ini
adalah model analisis yang mengambil konsep dan memperlakukan sebagai kotak kosong
untuk diisi dengan deskripsi dan contoh-contoh secara empiris.
Hasil Penelitian
1. Gambaran Proses Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash)
Umumnya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bertansaksi dalam pembayaran
keuangan masih menggunakan sistem pembayaran tunai, dimana Bendahara sebagai
Pengelola Keuangan, pemegang uang atau juru bayar di SKPD/UKPD masih dapat
mencairkan cek dalam bentuk uang tunai (cash) dan masih dapat melakukan berbagai
pembayaran kegiatan dengan uang tunai tersebut. Sejak Tahun 2013 sampai dengan 2016
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Provinsi DKI berupaya merubah pola
pembayaran dengan cara mengeluarkan instruksi/kebijakan tegas yang dengan adanya
kebijakan pelaksanaan transaksi non tunai (non cash) berarti merubah pola bendahara maupun
pihak-pihak lainnya yang ingin bertransaksi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
lebih menggunakan perbankan online sistem. Dalam Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016
tersebut jajaran birokrasi di pemerintah DKI Jakarta diamanatkan untuk tidak lagi melakukan
transaksi tunai yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah).
Pelaksanan Transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup segala
jenis APBD yang terbagi dalam Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari sisi Pendapatan
mencakup segi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Penerimaan Asli Daerah
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
lainnya dimana dari sisi penerimaan tersebut pengembangan sistem aplikasi untuk non tunai
sudah dilakukan secara online sistem. Sistem pencatatan elektronik dikembangkan melalui
sistem elektronik retibusi (e-Retribusi) untuk retribusi dan e-Parkir untuk permasalahan
pendapatan parkir. Untuk penerimaan pendapatan tersebut Pemerintah Provinsi DKI
melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai perbankan nasional dan PT POS Indonesia,
dimana penerimaan pendapatan dilakukan secara sistem online perbankan melalui auto debit
yang masuk langsung ke rekening pendapatan pemerintah secara akuntabel dan transaparan
sudah dikelola dengan baik tanpa adanya lagi pungutan dimanapun.
Dari sisi Belanja Daerah penerapan transaksi non tunai mencakup berbagai aspek belanja
seperti belanja subsidi/layanan publik, belanja pembangunan dan belanja rutin. Dalam
kegiatan Belanja Daerah proses pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan secara bertahap
dimana awal pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah BPKD Provinsi DKI
Jakarta melakukan berbagai pendekatan terhadap stakeholder/vendor/pihak ketiga dengan
melakukan berbagai macam bentuk kerjasama. Bebagai penerapan yang dilakukan dalam
pelaksanaan transaksi non tunai khususnya dalam hal/ kegiatan belanja yaitu dengan membuat
perjanjian kerja sama (PKS). Bentuk kerjasama yang pertama kali dilakukan yaitu kerjasama
dengan PT Bank DKI karena merupakan mitra utama selaku pemegang RKUD Provinsi DKI
serta sebagai mitra dalam hal penggunaan fitur CMS. Selain itu Pemprov DKI juga
melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak payung dengan vendor/pihak ketiga dimana
SKPD/UKPD yang memiliki kegiatan belanja yang sama dikonsolidasikan bentuk belanjanya
agar dapat melakukan bentuk kontrak kerjasama/ perjanjian kerja sama (PKS) berupa kontrak
anak yaitu perpanjangan kontrak dari Kontrak Payung yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Provinsi DKI dan untuk lebih meminimalisir penggunaan uang tunai para pengelola keuangan
di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dimaksimalkan mekanisme pembayaran Langsung
(LS) yang ditranfer langsung kepada pihak ketiga melalui rekening BUD.
Berbagai bentuk instrumen perbankan yang dipakai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dalam membantu mewujudkan pelaksanaan transaksi non tunai diantaranya adalah Cash
Management System (CMS), Auto Debet, RFID, ATPM, dan berbagai bentuk e-card sesuai
dengan fungsinya. Penggunaan e-card atau emoney juga merupakan bentuk kerjasama
Pemerintah DKI dengan Bank DKI maupun bank swasta lainnya dalam rangka transparasi
atas pendapatan yang diperoleh DKI dan meminimalisir bentuk peredaran uang di masyarakat
khususnya masyarakat di wilayah DKI Jakarta.
2. Analisa Good Governance dari Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika Pemerintah konsisten memberikan
informasi akuntabilitas keuangan yang transparan dan terpercaya yang pada akhirnya akan
memperkuat dukungan mereka terhadap Pemerintahan. Selain itu adanya Reformasi keuangan
negara di Indonesia yang ditandai dengan adanya Undang Undang di bidang Keuangan
Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance).
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi BPKD sebagai narasumber
perwakilan Kepala Badan BPKD Provinsi DKI Jakarta, salah satu bentuk Reformasi
Keuangan Negara didalamnya adalah keharusan Pemerintah Pusat maupun Daerah menuju
implementasi accrual basis sistem. Dalam mewujudkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang transparan, akuntabel dan berlandaskan hukum, sejak awal kepemimpinan Gubernur
Joko Widodo dan beralih di tahun 2014 melalui Gubernur Provinsi DKI Jakarta berupaya
menginstruksikan kepada aparatur dibawahnya untuk mewujudkan pemerintah Jakarta yang
bersih dan bebas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pelaksanaan transaski non
tunai dimulai dari awal tahun 2014 sampai dengan 2016 dimana Pemerintah DKI Jakarta atas
arahan Gubernur mengeluarkan berbagai perubahan Instruksi Gubernur secara bertahap
mengenai pelaksanaan transaksi non tunai. Beberapa prinsip yang dikaitkan dalam penelitian
penerapan transaksi non tunai ini yaitu prinsip akuntabilitas, transaparasi dan berdasarkan
hukum (rule of law).
a. Akuntabilitas
Berdasarkan data yang didapat berkaitan tentang penerapan transaksi non tunai di
DKI, dalam menghadapi tantangan perubahan telah membuat grand desain “Akuntansi
Berbasis Akrual Provinsi DKI Jakarta”, dalam menyiapkan pengelolaan keuangan yang
akuntabel dan transaparan, dimana pelaksanaan transaksi non tunai merupakan salah satu
program demi mensukseskan implementasi akrual basis secara keseluruhan menuju
terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi terwujudnya jakarta baru yang
sejahtera. Akuntabilitas yang ingin dicapai dari pelaksanan non tunai adalah penggunaan
APBD yang tepat sasaran dan akuntabel dalam artian hasil akir saldo yang ada dalam
pencatatan sama dengan saldo yang ada dalam rekening koran atau secara real time tersaji
serta didukung bukti pertanggungjawaban yang jelas.
Bendahara Pengeluaran di Pemprov DKI Jakarta menjelaskan sejak berlakunya
penerapan non tunai, dampak pada transaksi non tunai dalam peningkatan akuntabilitas
dimana seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara real time
didukung dengan bukti pertanggungjawaban secara lengkap dan hal tersebut mewujudkan
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
tertib administrasi pengelolaan kas yang mengakibatkan di akhir tahun yaitu pada tanggal 31
Desember 2016 tepat pukul 19.05WIB Pemerintah Provinsi DKI telah dapat menyelesaikan
tutup buku atas seluruh transaski yang ada di tahun 2016 dari hal tersebut disimpulkan
penerapan non tunai dapat mempercepat proses tutup buku pada akhir tahun. Dampak lain
dari penerapan non tunai yaitu berupa efisiensi belanja. Dari data yang peneliti peroleh,
berdasarkan hasil evaluasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi
DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan Laporan Keuangannya ke DPRD
pada tanggal 31 Mei 2016 lalu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang masih memperoleh
penilaian Wajar Dengan Pengecualian tetapi dalam hal penggunaan pengelolaan keuangan
atas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan UP/GU/TU di bendahara pengeluaran
sudah tidak menjadi temuan utama lagi.
b. Transparasi
Transparasi lebih mengarah kepada kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi
kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang
baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat
maupun di tingkat daerah. Pengelolaan keuangan atas pelaksanaan non tunai di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, saat ini secara tidak langsung sudah diketahui oleh publik, dikarenakan
setiap transaski keluar masuk uang yang melalui APBD sudah berupa non cash, seperti pada
penerapan berbagai bentuk pembayaran retribusi ataupun pajak daerah, pemberian hibah
maupun bantuan sosial yang kesemuanya sudah menggunakan online sistem berbasis
perbankan.
Bentuk transaksi yang dapat dilakukan masyarakat ke Pemprov DKI dalam hal
pembayaran/transaski atas retribusi ataupun pajak daerah saat ini menggunakan sistem auto
debit, masyarakat yang ingin melakukan pembayaran dapat melakukan transaksi langsung
melalui layanan perbankan berupa transaksi melalui teller ataupun melalui transfer atau via
ATM ke rekening pemerintah yang ditunjuk, sehingga pengelolaan keuangan tersebut dapat
secara transparan diketahui aliran dananya. Dalam kegiatan belanja peran stakeholder ataupun
pihak ketiga yang menyediakan berbagai kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat
diketahui dari kebijakan yang dibuat dalam hal ini adalah pembayaran secara non tunai
dimana stakeholder harus mempersiapkan ketersediaan barang yang diminta serta melengkapi
segala adminitrasi pertanggungjawaban. Biasanya para stakeholder sudah terinformasikan
langsung dari aparat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SKPD/UKPD ataupun dari Badan
Pengadaan Barang Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
Bentuk transparasi yang didapat bagi masyarakat belum sepenuhnya didapat tetapi
bentuk transparasi yang juga telah diupayakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini
diantaranya adanya layanan akses data keuangan yang diberikan secara terbuka melalui
website-website resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakses melalui
http://www.jakarta.go.id/. Keterbukaan informasi keuangan yang berupa data melalui akses
open data dapat diakses melalui www.data.jakarta.go.id serta dapat mengakses layanan
jakarta smart city di http://smartcity.jakarta.go.id/ dimana konsep dari smart city di jakarta
dibuat berdasarkan 6 pilar: Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility,
Smart Economy, dan Smart Environment. Smart city harus bermanfaat untuk seluruh
masyarakat sehingga warga jakarta bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dimana data
disajikan dengan lebih transparan dan masyarakat dapat terlibat dalam pembenahan
Pemerintah DKI Jakarta.
c. Rule of Law
Prinsip rule of law mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik dan peraturan publik yang dibuat dan
dilaksanakan.Pemerintah yang baik berarti pemerintah yang mampu
mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara politik
hukum maupun ekonomi dan diinformasikan terbuka ke publik. Sebagai langkah awal,
Pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan segala regulasi dan berbagai kebijakan yang
mendukung terlaksananya pelaksanaan non tunai sehingga dirumuskanlah instruksi yang
mendasari implementasi non tunai secara penuh di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yaitu
Instruksi Gubernur No. 04 tahun 2014, pada tahun yang sama dikeluarkan kembali pengganti
instruksi tersebut dengan Instruksi Gubernur No.151 tahun 2014 sebagai wujud proses
percepatan pelaksanaan transaksi non tunai. Dan pada tahun berikutnya dikeluarkan instruksi
pengganti yaitu Instruksi Gubernur No. 256 tahun 2016 dimana per hari dibatasi transaksi
maksimum Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dikarenakan untuk lebih meminimalisir
penggunaan uang tunai Pemerintah Provinsi DKI juga menghimbau kepada para bendahara
pengeluaran untuk dapat dimaksimalkan mekanisme pembayaran Langsung (LS) serta
menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank DKI selaku bank yang
memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan menghimbau
bendahara-bendahar di SKPD/UKPD untuk mempergunakan CMS.
Berdasarkan data yang peneliti peroleh, atas dasar rapat tentang pembahasan
Penyusunan Draft Peraturan Gubernur tentang Pembayaran Non Tunai, sejak tahun 2015
dilakukan pengembangan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) oleh Bank Indonesia
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
dan Kementerian Keuangan RI sehingga Instruksi Gubernur No. 33 Tahun 2016 pada tanggal
1 Maret 2016 tersebut jajaran birokrasi di pemerintah DKI Jakarta diamanatkan untuk tidak
lagi melakukan transaksi tunai yaitu Rp 0,- (Nol Rupiah) selain dengan cara transaksi non
tunai atau melalui online sistem menggunakan layanan Cash Management System (CMS).
Atas hasil instruksi gubernur tersebut Pemerintah DKI Jakarta juga mengeluarkan kebijakan
berupa berbagai peraturan gubernur ataupun instruksi instruksi yang mendukung pelaksanaan
non tunai dapat terpadu dijalankan seperti aturan mengenai Revolving Fund. Revolving fund
yang dimaksud terkait konsep uang persediaan yang dikelola di SKPD/UKPD. Revolving
Fund/Uang Persediaan (UP) diapat diajukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya belum
pasti dan jumlahnya tidak material. Konsep revolving diantaranya yaitu
a. Setiap SKPD mempertanggungjawabkan terlebih dahulu pengunaan dana, sebelum
meminta pengisian kembali dana,
b. Pemerintah Provinsi DKI memberlakukan ketat kebijakan Uang Persedian di
SKPD/UKPD dengan cara mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang mekanisme Uang
Persedian yang ditiap tahunnya besaran Pagu Uang Persedian (UP) dievaluasi
c. Berbagai pembayaran yang dilakukan SKPD yang melalui Uang Persediaan (UP) harus
dilakukan melalui mekanisme transfer perbankan sehingga alur transaksi penggunaan UP
tersebut dan SPJ yang berkaitan atas pembayaran tersebut harus segera diinput kedalam
sistem SIPKD sehingga pada akhirnya proses pembayaran tersebut dapat ditelesuri
realisasi belanjanya secara realtime dan update.
Selain Revolving fund, berbagai bentuk kerjasama yang berlandaskan hukum dilakukan
oleh Pemprov DKI bersama dengan stakeholder-stakeholder yang mampu menyediakan
prasarana kebutuhan atas pelaksanaan transaksi non tunai bentuk kerjasama tersebut
dituantgkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang nantinya SKPD menuangkan kembali
dalam bentuk kontrak anak dari cara tersebut diketahui bahwa pembuatan regulasi
memerankan peranan penting dalam proses pelaksanan transaksi non tunai dimana regulasi
dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada publik agar publik dapat terinformasi
secara baik akan berbagai pelaksanaan transaksi non tunai.
3. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
Terwujudnya akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan, hanya dapat dicapai
apabila berbagai faktor pendukung sudah terpenuhi seperti penyiapan regulasi dan kebijakan,
penyiapan SDM yang kompeten serta sistem informasi yang terintegrasi sudah memadai.
Melalui McKinsey 7S Framework efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang
diinginkannya dapat terlihat dimana perubahan rencana strategis perusahaan seharusnya
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
mempunyai implikasi terhadap perubahan organisasi. Faktor yang mendukung pelaksanaan
transaksi non tunai juga perlu dikaji untuk mengevaluasi suksesinya strategi program tersebut,
faktor dari berbagai segi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi non tunai di
Pemerintah Provinsi DKI akan dibahas selanjutnya.
a. Segi Strategi
Strategi merupakan suatu proses untuk menentukan arah yang perlu dituju oleh
organisasi dalam rangka memenuhi misinya. BPKD sebagai unsur pelaksana fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan memiliki keinginan “Terwujudnya Tata
Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan Menuju Jakarta yang Sejahtera”
atas hal tersebut BPKD memiliki visi dan misi yang menunjang untuk mewujudakannya
dengan merancang suatu bentuk grand desain. Grand desain yang dimaksud merupakan
implementasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam “Program Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Daerah” dimana program peningkatan akuntabilitas tersebut
merupakan rencana strategis DKI Jakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
transaparan.
Pemerintah DKI Jakarta mengakui adanya kelemahan dalam organisasinya maka
untuk mensukseskan implementasi non tunai dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak,
berbagai strategi diantaranya yaitu melalukan strategi kerjasama yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi DKI diataranya kerjasama melalui PT Bank DKI bentuk kerjasama yang
dilakukan diantaranya Bank DKI memberi kemudahan dalam pembukaan rekening Bank DKI
bagi masyarakat, bagi UMKM maupun bagi stakeholder/vendor (pihak ketiga). Selain itu
Pemerintah DKI juga melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak ataupun perjanjian
kerjasama (PKS) guna mensupply kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI dan strategi BPKD
yaitu mengeluarkan berbagai Instruksi Gubernur maupun mengeluarkan berbagai keputusan
gubernur sesuai dengan permasalahan maupun kendala yang dihadapi serta melakukan
berbagai kerjasama denga berbagai pihak tanpa mengesampingkan dasar hukum yang ada
demi kelancaran suksesi pelaksanaan non tunai.
b. Segi Struktur
Struktur organisasi merupakan ciri organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan
atau membedakan semua bagiannya. Dalam mewujudkan implementasi transaksi non tunai,
BPKD merupakan perumus kebijakan karena BPKD merupakan Badan Pengelola Keuangan
yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembenahan tata kelola keuangan khususnya dalam
pengelolaan APBD. Dari hasil wawancara yang didapat dapat diketahui bahwa sinergi
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
struktur dalam organisasi di BPKD ataupun organisasi di seluruh Organisasi Pemerintah
Daerah (OPD) Provinsi DKI mempengaruhi suksesnya implementasi non tunai di DKI.
c. Segi Sistem
Dengan keterkaitannya dengan tata pengelolaan keuangan di DKI Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sudah melakukan upaya pengembangan sistem baik itu sistem yang mendukung
penatausahan keuangan bagi bendahara maupun prasarana implentasi non cash. Menurut data
yang diperoleh Melalui implementasi transaksi non tunai yang didukung dengan implelentasi
sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU), pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara
secara real time yaitu saat terjadinya transfer dana ke pihak ketiga melalui mekanisme CMS.
Melalui mekanisme ini seluruh transaksi direkam dan dicatat saat terjadinya transaksi dan
untuk menjamin validitas pencatatan belanja dan saldo kas di bendahara, dilakukan
rekonsiliasi secara periodik untuk memastikan keakuratan pencatatan transaksi dalam e-BKU
dibandingkan dengan rekening Koran Bank. Peranan sistem secara finansial dengan
keterkaitannya dengan tata pengelolaan keuangan di DKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sudah melakukan upaya pengembangan sistem diantaranya pengembangan sistem SIPKD dan
pengembangan sistem CMS dari PT Bank DKI.
d. Segi Skill dan SDM (Staffing)
Berdasarkan data yang didapat, SDM yang memainkan peranan penting dalam
pelaksanaan transaksi non tunai yakni bendahara. Bendahara yang dimaksud merupakan
bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran yang ada di SKPD/UKPD. Skill dalam
penggunaan SIPKD dan CMS juga sangat penting bagi bendahara pengeluaran karena skill
tersebut dibutuhkan dalam mengotorisasi perpindahan uang. Dari hal tersebut segi skill dan
SDM saling terkait, melaui transaksi non tunai, dimana seluruh dana baik itu di Bendahara
Umun Daerah (BUD) maupun dana yang ada di Bendahara (746 bendahara) seluruhnya
tersimpan di rekening bank. Dengan demikian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini
BPKD dapat dengan mudah melakukan monitoring posisi saldo kas seluruh rekening di bank
secara real time, sebagai dasar pengembilan keputusan manajemen, terutama untuk kebutuhan
penganggaran kas. Untuk mendukung berhasilnya pelaksanaan non tunai, bendahara di
SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI juga diberikan reward baik oleh Gubernur maupun
reward yang diberikan oleh PT Bank DKI sebagai stimulus dalam keberhasilan penerapan non
tunai serta dapat diketahui keberhasilan pelaksanaan non tunai dapat tercapai apabila
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan prasarana sarana maupun kebutuhan yang
dibutuhkan oleh SDM yang ada untuk mengimplementasikan transaksi non tunai.
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
e. Segi Shared Values and Style
Aparat Pemerintah Provinsi dahulunya dikenal lamban dalam hal pekerjaan, serta
dikenal sebagai aparat yang suka korup namun saat pergantian kepemimpinan dari era Bapak
Fauzi Bowo kemudian Bapak Joko Widodo serta kepemimpinan Bapak Basuki Tjahaja
Purnama era perubahan telah dimulai. Gaya kepimpinan dari Kepala Daerah atau Gubernur
provinsi DKI Jakarta juga menentukan berhasil atau tidaknya sebuah instruksi itu terlaksana
atau tidak. Pentingnya komitmen dari seorang pemimpin berpengaruh besar dalam kesuksesan
implementasi non tunai. Pentingnya perubahan capaian share value dan style (gaya
kepemimpinan) yang dimiliki oleh suatu organisasi mendorong suatu program untuk berhasil.
Dalam pelaksaan transaski non tunai di DKI Jakarta style dari pemimpin yaitu Bapak
Gubernur Provinsi DKI Jakarta atau yang dikenal dengan sebutan “Pak Ahok” memang
mendorong aparat di bawahnya untuk ikut tunduk dalam peraturan yang dibuat dan
dampaknya yakni perubahan pola kerja yang terjadi di DKI. Atas arahan dan berbagai
kebijakan yang dikeluarkan selama jabatan Pak Gubernur maka tingkat capaian pelaksanaan
transaski non tunai di DKI dapat dikatakan berhasil.
Atas hasil pembahasan rapat koordinasi terkait persiapan Pemerintah Daerah atas
implementasi transaksi non tunai di Kementrian Dalam Negeri pada hari Rabu tanggal 14
Maret 2017 yang dihadiri oleh Sekertaris Dirjen Kementrian Keuangan, Asosiasi Perbankan
Daerah, BPKP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai perwakilan Pemerintah Daerah yang
sudah memulai pelaksanaan non tunai dan beberapa unsur pemerintah daerah yang belum
memulai pelaksanaan non tunai, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijadikan sebagai
contoh/pilot project dalam setiap persiapan pelaksanaan transaksi non tunai bagi seluruh
Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Atas pelaksanaan
transasksi non tunai yang sudah diterapkan di Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta, maka para
kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota sangat tertarik untuk dapat belajar dan melihat
secara langsung implementasi transaski non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal
tersebut dapat dilihat dari banyaknya jajaran staff perwakilan kepala daerah datang
berkunjung melalukan studi banding (benchmarking) ataupun mengundang Kepala BPKD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi narasumber atas pengalaman yang telah
dilakukan. Pelaksanaan kegiatan studi banding tersebut berdasarkan atas SE Mendagri No.
910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah dimana
dalam SE tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah
harus segera dilaksanakan paling lambat tanggal 1 januari 2018.
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Instruksi Gubernur
mengenai pelaksanaan transaksi non tunai dilatar belakangi beberapa hal. Proses
implementasi non tunai di DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016, meliputi
penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai (non cash) pada tata
kelola keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berdasarkan good
governance tetapi belum sempurna karena tujuan dan sasaran dari implementasi pembayaran
secara non tunai adalah untuk menciptakan akuntabilitas, transparasi serta berlandaskan
hukum namun yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap
pengembangan sehingga masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov
DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta
masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi ini non tunai ini.
Teori 7S Mc Kinsey yang dipergunakan juga membuktikan bahwa berbagai aspek seperti
strategi, struktur, sistem, skill & staffing serta style & shared value kesemuanya berperan
penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini. Atas suksesi
keberhasilannya oleh Kementrian Dalam Negeri di tahun 2017 ini Pemerintah provinsi DKI
Jakarta dijadikan sebagai contoh atas keberhasilannya dalam implementasi non tunai bagi
Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten di seluruh Indonesia hal tersebut berdasarkan
atas SE Mendagri No. 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi non Tunai pada
Pemerintah Daerah Provinsi yang harus diberlakukan paling lambat 1 Januari 2018, sehingga
untuk mewujudkan aparatur pemerintahan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi dapat
terwujud sebagai suatu keberhasilan dalam mewujudkan Reformasi Keuangan Negara.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran dari penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sebaiknya tetap mengevaluasi atas penerapan pelaksanaan pembayaran non tunai
khususnya dalam kegiatan Belanja yang dilakukan di unit SKPD/UKPD di seluruh wilayah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa perbaikan memang diperlukan agar program
penerapan cash less ini terus berjalan dengan baik, perbaikan kualitas sumber daya manusia
yang dimiliki serta perlunya pembenahan atas integrasi dan keakuratan sistem yang telah ada
juga perlu menjadi prioitas yang utama, karena di setiap aspek pengelolaan keuangan
pemerintahan perlu adanya keserentakan dalam pembenahan tata kelola keuangan daerah
sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparasi dan berlandaskan
hukum untuk menuju pemerintah yang good governance dapat tercapai.
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
Daftar Referensi
Elmi, Bachrul.2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI-Press Farazmand, Ali.2004. Policy and administration Innovations. USA: Praeger Hafidh, Aula Ahmad dan Maimun Sholeh. Analisa transaksi non tunai dalam mempengaruhi permintaan uang guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien. Prosiding Seminar Nasional.Universitas Negeri Yogyakarta LAN, TIM. 2004. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (edisi kedua). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Peters, Thomas J., Waterman, Robert H Jr. 1997. In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies, Ga.K. Hall & Co., Maine, USA Robbins, Stephen P.1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi terjemahan Jusuf Udaya, Lic.,Ec.. Jakarta : Arcan Syakrani, Dr. dan Dr. Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tim Peniliti FH UNDIP. 2015. Persyaratan dan implikasi pengaturan pmbatasan transaksi tunai di indonesia. Buletin Hukum Kebanksentralan, Vol. 12 Tjokroamidjojo, Bintoro.2004. Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani. Jakarta Yuwono,Sony dkk.2007.Memahami APBD dan Permasalahannya (panduan pengelolaan keuangan daerah).Malang: Bayumedia Publishing
Analisa pelaksanaan ..., Nikesari Puji Utari, FISIP UI, 2017
top related