bahan kuliah - hukum keuangan negara 2
Post on 06-Jul-2015
616 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
HUKUM KEUANGAN NEGARA
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN
UndangUndang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23) UndangUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 11 s.d 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga
2
PENGERTIAN ANGGARANAnggaran adalah suatu daftar/rekening (statement) tentang posisi keuangan suatu badan berdaulat untuk jangka waktu tertentu berdasarkan atas perkiraanperkiraanperkiraan pengeluaran selama jangka waktu tersebut dan usul-usul untuk membiayai pengeluaranusulpengeluaranpengeluaran tersebut. Ia merupakan suatu rencana tersebut. untuk mengkoordinasikan sumber-sumber sumber(pendapatan) dan pengeluaran-pengeluaran. Ia pengeluaran-pengeluaran. memuat sejumlah uang yang tersedia/diperlukan untuk atau ditentukan bagi suatu maksud khusus. khusus.JOHN PALSROK dalam A Program Budget Procedure For Government (1968)
3
Pengertian Anggaran
Anggaran belanja dapat dirumuskan sebagai rencana keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaranpengeluaran serta pengawasan lebih lanjut.JOHN F. DUE dalam Government Finance : Economic of Public Sector
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.Undang-Undang Nomor 17 Rahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4
Siklus Anggaran Siklus anggaran (budget cyclus) adalah suatu masa peredaran atau perputaran dari suatu anggaran, yaitu mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaan dan perhitungannya. Menurut Harjono Sumosudirdjo : Budget cyclus tidak lain ialah masa atau jangka waktu mulai saat anggaran disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undangundang. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :1. 2. 3. 4. 5. Penyusunan anggaran oleh Pemerintah Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Pengawasan atas pelaksanaan anggaran Pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang.
5
SIKLUS APBNTahap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/Perhitungan Anggaran Negara
US$ RP ?
Tahap Penyusunan APBN (Perencanaan Anggaran)
Tahap Pengawasan Pelaksanaan APBN
Tahap pembahasan dan Penetapan APBN
Tahap Pelaksanaan APBN
6
KETENTUAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBNAPBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang APBN terdiri atas : anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan Pendapatan negara terdiri atas : penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.Pasal 11 UU 17 Th. 20037
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006Anggaran Pendapan Negara dan Hibah Anggaran Belanja Negara Defisit Anggaran tahun 2006 Rp 625.237.026.162.000,00 Rp 647.667.816.140.000,00 Rp 22.430.789.978.000,00
Pembiayaan Defisit AnggaranPembiayaan Dalam Negeri Rp 50.912.989.978.000,00 Pembiayaan Luar Negeri bersih Rp 28.482.200.000.000,00 (negatif) UU APBN 2006
8
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2006
Anggaran Pendapan Negara dan Hibah Anggaran Belanja Negara Defisit Anggaran tahun 2006 Pembiayaan Defisit Anggaran
Rp 651.912,6 miliar Rp 689.541,4 miliar Rp 37.628,8 miliar
Pembiayaan Dalam Negeri Rp 52.405,6 miliar Pembiayaan Luar Negeri bersih Rp 14.779,8 miliar (negatif)
9
PERANAN PERPAJAKAN DALAM APBN 2006Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2006 diperoleh dari sumber-sumber :a. b. c.
Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 416.313.160.000.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak direncanakan Rp 205.292.276.162.000,00 Penerimaan Hibah direncanakan sebesar Rp 3.631.590.000.000,00 Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2006 Rp 625.237.026.162.000,00
66,6 % APBN10
PERANAN PERPAJAKAN DALAM APBN P TAHUN 2006Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2006 diperoleh dari sumber-sumber : sumbera. b. c.
Penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Penerimaan Negara Bukan Pajak direncanakan Penerimaan Hibah direncanakan sebesar Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun 2006
Rp 423.455,3 miliar Rp 224.515,7 miliar Rp 3.941,6 miliar Rp 651.912,6 miliar
65,4 %
APBN11
PENERIMAAN PERPAJAKANUU No. 13 Th. 2005 Ttg. APBN
Pajak dalam negeri Pajak perdagangan Internasional Jumlah penerimaan perpajakan
Rp 399.321.660.000.000,00 Rp 16.991.500.000.000,00
Rp 416.313.160.000.000,00
Catatan dalam RAPBNP 2006 :-
Pajak DN Pajak Perdag.Int.
Rp 408.828,6 miliar Rp 14.626,7 miliar Rp 423.455,3 miliar
12
ANGGARAN BELANJA TAHUN 2006
Anggaran belanja pemerintah pusat Anggaran belanja daerah meliputi :
Rp 427.598.300.000.000,00 Rp 220.069.516.140.000,00
Dana perimbangan Rp 216.592.396.140.000,00 Dana Otonomi Rp 3.477.120.000.000,00
Jumlah anggaran belanja
Rp 647.667.816.140.000,00
UU No. 13 Th. 2005 Ttg. APBN 2006
13
ANGGARAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN 2006
Anggaran belanja pemerintah pusat Anggaran belanja daerah meliputi :Dana perimbangan Rp 215.328,2 miliar Dana Otonomi Rp 4.052,1 miliar
Rp 470.161,0 miliar Rp 219.380,4 miliar
Jumlah anggaran belanja
Rp 689.541,4 miliar
UU No. 13 Th. 2005 Ttg. APBN 2006
14
PERANAN PAJAK DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARAURAIANPendapatan Pajak PNBP Hibah Belanja Bel. Pusat Bel. Daerah Defisit Anggaran Pembiayaan DN Pembiayaan LN
APBN 2006625,2 416,3 205,2 3,7 647,6 427,5 220,1
APBN 2006 P659,1 425,0 229,8 4,3 699,0 478,2 220,8
APBN 2007 APBN 2007 P723,0 509,4 210,9 2,7 763,5 504,7 258,8 694,0 492,0 198,2 3,8 752,3 489,1 254,2
APBN 2008761,3 583,7 175,6 2,8 836,4 564,6 271,8
22,4 50,9 28,4
39,9 55,2 15,3
40,5 55,0 14,5
58,3 70,8 12,5
75,0 91,7 16,7
15
Landasan Proses Penyusunan dan Penetapan APBN APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud di atas berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan negara Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam UU APBN Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Ousat dapat rencana penggunaan 16 surplus anggaran kepada DPR
HUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
FLATFORM PRESIDEN
5 Tahun
REPENAS/RPJM
Renstra KL
1 Tahun
RKP
Renja KL
1 Tahun
APBN
RKA-KL
KEPPRES RINCIAN APBN
Dok. Pelaks. Anggaran (DIPA) 17
Pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal, pokokkerangka ekonomi makro dan RKA-KL RKA
Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan pokokfiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan selambatbulan Mei tahun berjalan, kemudian Pemerintah Pusat dan DPR melakukan pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok pokokkebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam rangka penyusunan RAPBN menteri/pimpinan lembaga selaku PA/PB menyusun RKA-KL dan RKAdisampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Hasil pembahasan disampaikan kepada Menkeu sebagai bahan penyusunan RUU APBN18
Pasal 13 dan 14 UU No. 17 Th. 2003
Pembahasan RUU APBN & Nota KeuanganPemerintah Pusat mengajukan RUU APBN dan Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya pada bulan dokumenAgustus tahun sebelumnya. Pembahasan RUU APBN sesuai UU Susduk DPR. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran ybs. Apabila DPR Tidak menyetujui RUU tsb., Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar setinggiangka APBN tahun anggaran sebelumnya.Pasal 15, UU 1/2003 19
DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGAJANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS(4) (8) Pembahasan RKA - KL Pembahasan RAPBN
SEPTEMBER - DESEMBER(9) UU APBN
DPR
Pembahasan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal & RKP
Kabinet/ Presiden
( 7) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran
( 11 ) Keppres tentang Rincian APBN
Kementrian Perencanaan
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu (2) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Penelaahan Konsistensi dengan RKP (6) Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran (5) Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran (10) Keppres tentang Rincian APBN (13) Penelaahan Konsistensi dengan RKP
Kementrian Keuangan
Kementrian Negara/ Lembaga Daerah
(1) Renstra KL Rancangan Renja KL
(3) RKA - KL
(12) Konsep dok. Pelaksanaan Anggaran
(14) Dokumen Pelaksanaan Anggaran
20
Penelaahan oleh Kementrian Keuangan
Kementrian Keuangan menelaah kesesuaian antara RKA-KL hasil pembahasan bersama DPR dengan SE Menkeu tentang pagu sementara, prakiraan maju yang telah disetujui sebelumnya, dan standar biaya yang telah ditetapkan. Menkeu menghimpun RKA-KL yang telah ditelaah kemudian bersama dengan NK dan RAPBN dibahas dalam Sidang Kabinet RKA-KL yang telah disepakati DPR ditetapkan dalam Keppres tentang Rincian APBN dan menjadi dasar penyusunan konsep dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA)
PP 21 Th. 2004
21
top related