kerangka tiga pilar bisnis & ham: uji tuntas ham

Kerangka Tiga Pilar

Bisnis & HAM: Uji Tuntas HAM

Iman Prihandono, Ph.D

Ketua Departemen Hukum Internasional

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

email: iprihandono@fh.unair.ac.id

Bagaimanakah bisnis mempengaruhi HAM?

Human rights is not my business!

UN Norms 2003

• The Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights;

• Ditolak tahun 2005;

John Ruggie SRSG – 2006 • Kerangka Tiga Pilar – 2008.

• Guiding Principles – 2011.

• The UN Working Group on Business and Human Rights.

• Pilar 1: Kewajiban negara untuk Melindungi HakAsasi Manusia.

• Pilar 2: Tanggung Jawab Perusahaan untukMenghormati Hak Asasi Manusia.

• Pilar 3: Akses yang lebih luas untuk pemulihankorban yang terkait dengan kegiatan usahaperusahaan.

Tanggungjawab HAM perusahaan

• Menghindari melanggar hak asasi orang lain; dan

• Menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan.

HAM yang mana?

• Hak asasi manusia yang diakui secarainternasional:

• International Bill of Human Rights; dan

• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Bagaimana Perusahaan “menghormati”

Komitmen

• Disetujui pada tingkat yang paling senior diperusahaan;

• Dikonfirmasi oleh tenaga ahli internal dan/ataueksternal yang relevan;

• Mencakup harapan perusahaan terhadappenghormatan hak asasi manusia;

• Tersedia untuk umum dan dikomunikasikansecara internal dan eksternal; dan

• Tercermin dalam kebijakan dan diintegrasikanke seluruh organ perusahaan.

Uji Tuntas HAM

• mengidentifikasi, mencegah, mengurangidampak hak asasi manusia.

• Proses ini mencakup penilaian dampak HAM yang ada saat ini dan berpotensi untuk timbul; mengintegrasikan dan mengambil tindakanterhadap temuan; pelacakan umpan balik, danmengkomunikasikan bagaimana dampak negatiftelah diatasi.

1. Identifikasi

• Memperhatikan pendapat ahli HAM internal dan/atau eksternal independen.

• Melakukan konsultasi dengan kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak.

Matriks skala prioritas

2. Mengintegrasikan temuan

• Tanggung jawab untuk mengatasi dampaktersebut ditugaskan pada tingkat dan fungsiyang tepat di dalam perusahaan;

• Adanya mekanisme pembuatan keputusaninternal, alokasi anggaran dan prosespengawasan memungkinkan tindakanpenanganan yang efektif terhadap dampak yang terjadi.

3. Mengambil tindakan yg sesuai

• Apakah perusahaan menyebabkan atauberkontribusi terhadap dampak yang merugikan, atau apakah perusahaan terlibatsemata-mata karena dampaknya secaralangsung terkait dengan operasi, produk ataujasa dalam hubungan bisnisnya;

• Tingkat leverage (pengaruh) perusahaan dalammengatasi dampak negatif.

4. Melacak efektivitas dari respon

• Didasarkan atas indikator kualitatif dankuantitatif yang tepat.

• Menggunakan umpan balik dari sumber internal dan eksternal, termasuk stakeholder yang terkena dampak.

5. Komunikasi

• Dalam bentuk dan frekuensi yang menunjukkandampak hak asasi manusia suatu perusahaandan dapat diakses oleh publik;

• Memberikan informasi yang cukup untukmenilai kecukupan respon perusahaan terhadapdampak hak asasi manusia;

• Tidak menimbulkan risiko bagi stakeholder, personil atau persyaratan kerahasiaankomersial.

Pilar ke-3: Penanganan dini

• Agar keluhan memungkinkan untuk ditanganisecara dini dan direhabilitasi secara langsung, perusahaan harus menetapkan atauberpartisipasi dalam mekanisme pengaduanpada level-operasional yang efektif bagi individudan masyarakat terdampak.

Mekanisme pemulihan yang efektif

• Diterima/Legitimate: mendapatkan pengakuandan dipercaya oleh kelompok pemangkukepentingan untuk digunakan sebagai mekanismepemulihan, dan akuntabel bagi proses pemulihan;

• Dapat diakses: diketahui oleh semua kelompokpemangku kepentingan untuk digunakan sebagaimekanisme pemulihan, dan memiliki mekanismedalam memberikan bantuan teknis yang memadaibagi mereka yang mungkin menghadapi hambatantertentu untuk mengaksesnya;

• Dapat diprediksi: memiliki prosedur yang jelas dan diketahui, serta memiliki batasanwaktu untuk setiap tahapnya, dan kejelasanpada bentuk prosesnya dan keputusan yang dihasilkan dan monitoring pelaksanaanputusannya;

• Seimbang: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang memadai kesumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam prosespemulihan secara adil, terinformasi danterhormat;

• Transparan: memastikan pihak dalammekanisme pemulihan mendapatkan informasitentang kemajuan proses ini, dan memberikaninformasi yang cukup mengenai kinerjamekanisme pemulihan ini untuk membangunkepercayaan publik;

• Diakuinya hak-hak: memastikan bahwa hasildari mekanisme pemulihan ini selaras denganketentuan hak asasi manusia yang diakui secarainternasional;

• Mekanisme pembelajaran yang berkelanjutan: merujuk pada langkah-langkah yang telah diambil untuk dipakai sebagipelajaran bagi perbaikan mekanisme pemulihan, dan mencegah dampak kerugian yang samamuncul kembali.

• Bertumpu pada partisipasi dan dialog: Berkonsultasi dengan stakeholder penggunamekanisme pemulihan berkaitan dengan desaindan kinerja mekanisme pemulihan ini, sertamelakukan dialog sebagai cara untukmenyelesaikan pengaduan pelanggaran.

Nilai positif UNGP:

1. UNGP memberikan klarifikasi mengenaikewajiban negara dan tanggungjawabkorporasi terhadap HAM.

2. UNGP menyediakan alat bagi manajemenresiko dan sistem peringatan dini bagi kegiatanusaha korporasi.

3. UNGP membuka kesempatan bagi terjadinyakerjasama antara NGOs, korporasi danmasyarakat korban dalam membentukmekanisme pemulihan yang efektif.

Perubahan setelah UNGP:

• OECD Guidelines for Multinational Enterprises direvisi 2011.

• IFC Sustainability Principles and Performance Standards.

• ISA mengeluarkan ISO26000, yang berisibagian tentang HAM.

• RSPO pada tahun 2013 mengeluarkan dokumenmengenai petunjuk penyampaian komplain olehCSOs