public expenditure management
Post on 05-Jan-2016
108 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
RVS
Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan Ekonomi Makro
Pertumbuhan (Growth)
Keadilan (Equity)
Stabilitas (Stability)
Pengertian Public Expenditure Management
Pengertian Public Expenditure Management
Public Expenditure Management (PEM) adalah:
Suatu pendekatan baru dalam alokasi sumber daya publik secara responsif, ekonomis, efisien dan efektif.
Elemen Utama Dalam PEM
Elemen Utama Dalam PEM
1. Aggregate Fiscal Discipline (disiplin fiskal secara
menyeluruh) 2. Allocative Efficiency (Efisiensi Alokasi) 3. Operational Efficiency (Efisiensi operasional)
Aggregate Fiscal DisciplineAggregate Fiscal Discipline
Total anggaran harus hasil dari keputusan yang eksplisit dan harus dilaksanakan, bukan sekedar daftar keinginan/belanja.
Jumlah keseluruhan ditetapkan terlebih dahulu sebelum penetapan rinciannya.
Anggaran harus berkesinambungan pada jangka menengah.
Allocative EfficiencyAllocative Efficiency
Pengeluaran harus didasarkan pada prioritas dan keberhasilan program.
Sistem penganggaran harus mendorong realokasi dana dari program yang kurang mendapat prioritas pada program yang berprioritas tinggi, dan dari program yang kurang berhasil pada program yang lebih berhasil
Evaluation &Reporting
Leadership & Change Management
ResultsCommitments
Resource Planning
Human, Capital, IT
PerformanceManagement
Budgeting &PEM
Program &ServiceDelivery
Policy-ProgramReview
Vision
Strateg
ic Man
agem
ent
Mission Goals Objectives
EnvironmentScanning
Strategy FormulationEvaluation &
Control
EXTERNAL
SocialEnvironment
Task
Environment
Sector
Analysis
INTERNAL
Structure
Culture
Learning
Resources
Knowledge
Corebusiness
Whatresultsto attain
by whenPlan toachievethemissionand goals
Broadguidesfordecis ionmaking
Activitiesneeded toaccomplishplan
Cost ofprograms
Actual results
Strategy Implementation
Mission
Goals
Strategies
Policies
Programs
Resources
Rules
Performance
BASIC STRATEGIC PLANNING FRAMEWORK
Feedback Learning
Operational EfficiencyOperational Efficiency
Unit organisasi haruslah memproduksi barang dan jasa pada tingkat biaya (cost) yang mendorong tercapainya efisiensi dan pada tingkat biaya yang kompetitif dengan pasar.
Perbedaan PEM dan Sistem Tradisional
PEM Tidak hanya
menekankan prosedur yang baik tetapi juga menekankan efisiensi untuk mencapai outcome
Sangat berkaitan dengan reformasi dan pengembangan manajemen dan institusi sektor publik.
Tradisional Sangat menekankan
pada norma dan prosedur (lebih berorientasi pada peraturan)
Berkaitan hanya pada manajemen /administrasi yang berkaitan dengan penganggaran
Pengaturan Kelembagaan bagi AFD
1. Rules (Aturan Main): a. Penetapan (pembatasan) pengeluaran total dan sektoral ditetapkan sebelum rinciannya b. Pengeluaran Total harus konsisten dengan limit yang telah ditentukan. c. Penetapan dibuat untuk jangka menengah (3 tahun dan keputusan-keputusan rencana anggaran dibuat dalam kerangka jangka menengah) (Medium Term Framework/MTF)
Pengaturan Kelembagaan Bagi AFD
2. Roles (Peran) a. Peran Departemen Keuangan
Harus dominan dalam penetapan total anggaran dan dalam negosiasi
dengan departemen teknis dan dalam
rapat kabinet. b. Dalam implementasi anggaran, Dep. Keuangan dapat melakukan
suatu tindakan tegas jika ternyata terjadi pelanggaran batas total.
Pengaturan Kelembagaan Bagi AFD
3. Information (Informasi) a. Medium Term Expenditure
Framework (MTF) memberikan suatu
‘baseline’ untuk mengukur dampak
anggaran dari adanya perubahan kebijakan. b. Pada tahap pelaksanaan
anggaran, pengeluaran dimonitor untuk memastikan bahwa AFD dipenuhi.
Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative Efficiency
Pengaturan kelembagaan Bagi Allocative Efficiency
1. Rules (Aturan Main) a. Penetapan batas pengeluaran bagi sektor/dinas dan kepala dinas didorong untuk merealokasi
dananya pada batas yang telah ditetapkan. b. Proses Realokasi harus didasarkan
pada temuan yang telah dievaluasi
terhadap keberhasilan program.
Pengaturan Kelembagaan Bagi Allocative EfficiencyPengaturan Kelembagaan Bagi Allocative Efficiency
2. Roles (Peran) a. Pemerintah (Daerah) harus mempunyai kapasitas untuk mendefinisikan tujuan dan
prioritasnya (daerah) , dan melakukan alokasi
antar sektor (bidang) konsisten dengan
‘medium- term expenditure framework’.
Roles (Peran)Roles (Peran)
b. Menteri (Kepala Dinas) dengan otoritas yang memadai untuk merealokasi dana pada ‘area of responsibility’-nya melalui
review dalam rapat anggaran dan/atau dalam rapat dengan DPR/D
MenteriMenteri
3. Informasi a. Menteri dan manajer menyiapkan informasi atau menerima informasi mengenai keberhasilan program yang direncanakan dan yang sesungguhnya dicapai. b. Menerima informasi tentang dampak dari pembiayaan yang dilakukan
dalam perspektif jangka menengah.
Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyPengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency
1. Rules (Aturan Main) a. Biaya operasional sangat
terbatas, karena itu para manajer diberi diskresi untuk
menggunakannya. b. Biaya operasional secara
progresif harus dikurangi untuk
meningkat- kan efisiensi.
Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency 2. Roles (Peran) Manajer tingkat menengah
berperan menetapkan bagaimana berbagai sumberdaya yang terbatas
diguna- kan. Untuk itu kepada mereka
harus diberikan diskresi untuk hal di
atas.
Pengaturan Kelembagaan Bagi Operational EfficiencyPengaturan Kelembagaan Bagi Operational Efficiency
3. Informasi a. Output yang dianggarkan
harus dirinci dari awal, dan output
yang dicapai harus dibandingkan dengan yang ditargetkan. b. Informasi tentang kinerja keuangan dan organisasi dipublikasikan pada berbagai dokumen yang relevan.
4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM
4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM
Accountability Suatu mekanisme untuk
mendorong pemerintah/pegawai pemerintah bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukannya.
Transparency Free atau low cost access kepada
informasi yang dibutuhkan
4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM 4 Pilar Good Governance Bagi Keberhasilan PEM
Predictability Peraturan perundangan yang jelas
dan diterapkan sama untuk semua pihak.
Participation Menyediakan informasi yang
diperlukan untuk ikut mencek kegiatan-kegiatan pemerintah.
Pola Pengeluaran PemerintahPola Pengeluaran Pemerintah
Di Negara Maju Pengeluaran Pemerintah
semakin besar terhadap GDP/GNP
Pengeluaran Pemerintah membesar untuk membiayai pelayanan sosial dan income transfer/social transfer
Pengeluaran BUMN tidak menonjol
Pengeluaran Pemerintah Daerah jumlahnya cukup significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusat
Di Negara Berkembang
Pengeluaran Pemerintah semakin besar terhadap GDP, tetapi belum sebesar di negara maju
Pengeluaran Pemerintah pada tahap awal pembangunan diarahkan pada pembangunan infrastruktur
Pengeluaran BUMN sangat menonjol
Pengeluaran Pemerintah Daerah tidak significant dibandingkan dengan Pemerintah Pusat
Public Expenditure GrowthPublic Expenditure Growth
Paling tidak ada 4 teori yang dapat menjelaskan mengapa pengeluaran pemerintah cendrung meningkat:
1. Development Hypothesys View2. Peacock & Wiseman Model3. Wagner’s Law4. Public Choice Theory
Development Hypothesys ViewDevelopment Hypothesys View
Pada awal pembangunan pemerintah mencurahkan dananya untuk pembangunan infrastruktur agar terbangun dasar yang kuat untuk lepas landas
Pada tahap berikutnya pemerintah memfokuskan pengeluarannya untuk membangun layanan sosial seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan dan perumahan
Pada tahap selanjutnya pemerintah memperluas dan memperkuat bidang layanan sosialnya
Pada tahap akhir pemerintah banyak melakukan income transfer dan social benefit
Peacock & Wiseman ModelPeacock & Wiseman Model Pada awalnya peningkatan
pengeluaran pemerintah muncul akibat adanya biaya perang
Setelah perang usai pengeluaran pemerintah tetap tinggi untuk rehabilitasi ekonomi dan infrastruktur akibat perang
selanjutnya pengeluaran tetap tinggi untuk pengembangan layanan sosialnya
Wagner’s LawWagner’s Law Pengeluaran Pemerintah akan meningkat
terus sejalan dengan peningkatan income per capita masyarakat
Peningkatan income per capita diikuti oleh semakin kompleksnya tatanan ekonomi, sosial dan politik yang ada, yang menimbulkan konflik antar individu dan institusi. Untuk itu keterlibatan pemerintah dalamberbagai aspek masyarakatnyapun semakin tinggi
Karena itu pengeluaran pemerintahpun semakin lama semakin besar
Public Choice TheoryPublic Choice Theory
S IG
G PBudget Maximizer Vote Maximizer
Profit MaximizerUtility Maximizer
top related