analisis kinerja keuangan daerah terhadap …

i

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP

KEMISKINAN, PENGGANGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN INDEKS GINI

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Magister Akuntansi

FINCY ANNISA

12.15.00436

FINCY ANNISA

12.15.00436

PASCA SARJANA MAGISTER AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2017

1

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP

KEMISKINAN, PENGGANGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN

MANUSIA DAN INDEKS GINI

Fincy Annisa

E-mail: [email protected]

Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta

Abstract

This study examined the effect of financial performance on economic growth and

the effect of economic growth on unemployment and poverty, human development

index and gini ratio. The sample used in this study amounted to 112 districts

selected from the population of all districts/cities in Java from 2010 to 2014.

Samples are selected based on purposive sampling method, with criteria of

availability of local government financial data, economic growth, unemployment,

poverty, human development index and gini ratio. Data analysis technique used

is Structural Equation Model - Partial Least Square (PLS-SEM) with WARP-PLS.

The results show that independence ratio, activity ratio has a possitive and

significan effect on economic growth. Effectiveness ratio, growth ratio has a

possitive and not significan effect on economic growth. Efficiency ratio has a

negative and significan effect on economic growth. Economic growth has a

negative and significan effect on poverty. Economic growth has a positive and

significan effect on unemployment, Human Development Index dan Gini ratio.

Keywords: financial performance, independence ratio, effectiveness ratio,

efficiency ratio, activity ratio, growth ratio, economic growth, poverty,

unemployment, human development index, gini ratio.

PENDAHULUAN

Berdasarkan dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang kebijakan otonomi

daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dimana dalam era otonomi

daerah sekarang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga mampu

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Era otonomi daerah merubah

paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan.

Pemberlakuan otonomi menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah daerah yaitu

berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara

adil, merata, dan berkesinambungan (Wong, 2004).

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan

daerah. Dengan adanya otonomi memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk

mengelola dan melakukan pembaharuan sistem keuangan pemerintah daerah,

pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang

berorientasi pada publik (Mardiasmo, 2009).

Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

repository.stieykpn.ac.id

2

kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya

untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek positif yaitu mengurangi

pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan indeks

pembangunan manusia dan menurunkan ketimpangan pendapatan atau indeks

gini. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa

perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran

diukur dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data

keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio

efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian (Halim, 2008).

Sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio kemandirian

daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan

efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, dan rasio

pendapatan terhadap utang (Mahmudi, 2007).

Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan, maka ada beberapa

indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Salah

satu indikator keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan adalah keberhasilan

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan

masyarakat dan terciptanya lapangan kerja baru. Dengan adanya pertumbuhan

ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk

mengurangi jumlah pengangguran, menurunkan jumlah masyarakat miskin,

meningkatkan indeks pembangunan manusia serta menurunkan ketimpangan

pendapatan masyarakat atau indeks gini.

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN MASALAH

Teori Keagenan

Berdasarkan teori Keagenan, digambarkan bahwa bahwa masyarakat sebagai

principal memberikan tanggungjawab kepada pemerintah sebagai agen yang

diwakili DPRD sebagai legislatif untuk mengelola sumber daya. Sebagai

pertagungjawaban atas amanat yang diberikan rakyak kepada pemerintah maka

dibuat laporan keuangan secara periodik untuk menilai kinerja keuangan dalam

mengelola sumber daya dan diperlurkan analisis kinerja keuangan untuk melihat

keberhasilan pengelolaan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari salah

satu indikator keberhasilan pengelolaan kinerja keuangan yaitu keberhasilan

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagai indikator pengukur

pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari berkurangnya kemiskinan,

berkurangnya pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan

menurunnya ketimpangan pendapatan atau indeks gini jika hal-hal tersebut dapat

dicapai maka pemerintah sebagai agen dapat mejalankan tanggungjawab yang

diberikan oleh rakyat sebagai principal dengan memberikan pelayanan yang baik

bagi rakyat.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan

menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu

(Ginting dan Rasbin, 2010). Indikator yang digunakan untuk mengukur



3

pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah

dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan

dengan PDRB tahun sebelumnya.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam menggali dan

mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk membiayai jalannya sistem

pemerintahan, pembangunan daerahnya, pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

(Syamsi, 1986). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur

akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio

efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan

(Halim, 2008).

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan

suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berarti semakin tinggi rasio

kemandirian suatu daerah dapat diartikan bahwa daerah itu mampu membiayai

kebutuhan daerahnya sendiri. Sehingga rasio kemandirian yang besar

menggambarkan kinerja keuangan daerah yang bagus, sedangkan kinerja

keuangan yang bagus diharapkan memberikan dampak positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kinerja keuangan

berupa rasio kemandirian memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan

ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian

sebagai berikut:

Hipotesis 1: Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. PAD efektif apabila rasio yang dicapai

minimal sebesar 100. Semakin besar rasio efektifitas menggambarkan kinerja

keuangan yang baik (Halim, 2004:285). Sedangkan kinerja keuangan yang baik

memiliki dampak posittif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat

diartikan bahwa kinerja keuangan berupa rasio efektifitas memiliki dampak

positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat

disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 2: Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas berpengaruh positif


Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara

realisasi pengeluaran/ belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Semakin



4

kecil rasio belanja maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya anggaran

pemerintah efisiensi jika rasionya kurang dari 100, dan sebaliknya. Jadi semakin

kecil rasio efisiensi atau semakin efisien belanja daerah menggambarkan kinerja

keuangan daerah yang baik (mahmudi, 2007). Sedangkan kinerja keuangan yang

baik memiliki dampak posittif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan demikian

dapat di artikan bahwa kinerja keuangan berupa rasio efisiensi memiliki dampak



Hipotesis 3: Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh positif


Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan

alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti

persentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil. (Halim, 2008). Semakin tinggi rasio aktivitas berarti

semakin besar porsi beban yang dialokasikan sebagai belanja pembangunan.

Dengan demikian, kinerja keuangan dalam kondisi yang baik karena pemerintah

mampu membangun fasilitas bagi masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan

ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian

sebagai berikut:

Hipotesis 4: Kinerja keuangan berupa rasio aktivitas berpengaruh positif


Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan (growth ratio) digunakan untuk mengukur seberapa besar

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim,

2008). Dengan demikian semakin besar ratio pertumbuhan berarti kinerja

keuangan dalam kondisi yang baik karena pemerintah dianggap mampu

mempertahankan dan mampu meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai

dari periode ke periode, sehingga diharapkan dengan kinerja keuangan yang baik

dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat

diartikan bahwa kinerja keuangan berupa rasio pertumbuhanan memiliki dampak



Hipotesis 5: Kinerja keuangan berupa rasio pertumbuhan berpengaruh positif


Kemiskinan.



(Ginting dan Rasbin, 2010). Sedangkan Menurut BPS, kemiskinan dipandang

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

makanan (basic needs) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Dengan demikian jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka



5

kemampuan ekonomi masyarakat akan semakin meningkat, sehingga masyarakat

mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut maka

dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 6: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Pengangguran.



(Ginting dan Rasbin, 2010). Sedangkan Menurut BPS, pengangguran adalah

penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan

dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dengan demikian jika pertumbuhan

ekonomi mengalami peningkatan maka dapat menciptakan lapangankerja baru

sehingga banyak tenagakerja yang teserap sehingga pengangguran akan

berkurang. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis penelitian

sebagai berikut:

Hipotesis 7: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap

pengangguran.

Indeks Pembangunan Manusia.



(Ginting dan Rasbin, 2010). Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM)

merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di

suatu daerah. Dengan demikian jika pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan maka kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan yang dapat

dilihat dari indikator kesejahteraan masyarakat yaitu indeks pembangunan

manusianya tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis

penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 8: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia.

Indeks Gini.



(Ginting dan Rasbin 2010). Sedangkan Indeks Gini atau Koefisien Gini

merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara

menyeluruh (BPS). Dengan demikian jika pertumbuhan ekonomi mengalami

peningkatan maka pendapatan masyarakatnya juga semakin meningkat sehingga

tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi dan indeks gini

seharusnya menurun atau rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun

hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 9: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Indeks Gini.



6

Gambar 1

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di

Pulau Jawa selama 5 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yang

berjumlah 112 kabupaten/kota. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan

metode purposive sampling, artinya sampel dipilih dengan kriteria tertentu

terlebih dahulu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari http://www.djpk.depkeu.go.id/

dan http://www.bps.go.id/, Penelitian ini menggunakan metode Structural

Equation Model – Partial Least Square (SEM-PLS) dengan WARP-PLS.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum

Data dalam penelitian dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data

mengenai jumlah realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah, total

Pendapatan Daerah, realisasi dan anggaran Belanja Modal. Data pertumbuhan

ekonomi dan kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia dan

indeks gini diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik.



http://www.djpk.depkeu.go.id/

http://www.bps.go.id/

7

Tabel 1

Hasil Sampel Penelitian

No. Keterangan Jumlah

1. Pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa tahun 2013

sebanyak 112 dikali 5 tahun ( tahun 2010 sampai 2014).

560

2. Pemerintah daerah kabupaten/ kota di Pulau Jawa yang tidak

menyajikan data kemiskinan

2


menyajikan data pengangguran.

38


menyajikan data indeks pembangunan manusia.

1


menyajikan data indek gini.

90


menyajikan data belanja modal.

1


menyajikan data realisasi pengeluaran

1

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 427

Sumber data: data sekunder yang di olah, 2017

Terdapat sebanyak 113 kabupaten/ kota di Pulau Jawa pada tahun 2013. Dengan

teknik Purposive Sampling, maka populasi sebanyak 560 dengan 112 kabupaten/

kota di Pulau Jawa dengan periode penelitian tahun 2010 sampai tahun 2014

yang memenuhi kriteria sampel adalah 427

Tabel 2

Statistik Deskriptif

No. Variabel Rata- rata Minimum Maksimum Standar

Deviasi

1. RKM 13,14% 3,10% 54,64% 8,04%

2. REA 126,25% 12,22% 252,27% 23,42%

3. REI 96,40% 48,32% 203,72% 7,52%

4. RAA 8,75% 1,95% 23,41% 3,35%

5. RPB 31,99% -51,18% 168,88% 24,66%

6. PBE 5,77% -1,42% 14,44% 1,24%

7. KMK 12,59% 1,33% 32,47% 5,34%

8. PGG 6,97% 0,99% 19,84% 3,31%

9. IPM 69,22 54,49 83,78 5,61

10 IDG 0,32 0,19 0,48 0,05



8

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

variabel eksogen: RKM, REA, REI, RAA, RPB variabel endogen intervening:

PBE . Variabel endogen: KMK, PGG, IPM, IDG.

RKM (rasio kemandirian) diukur dengan membandingkan PAD dengan total

PAD di kali 100%, REA (rasio efektifitas) diukur dengan membandingkan

realisasi penerimaan PAD dengan target PAD di kali 100% , REI (rasio efesiensi)

diukur dengan membandingkan total realisasi belanja daerah dengan total

realisasi pendapatan daerah di kali 100%, RAA (rasio aktivitas) diukur dengan

membandingkan total belanja pembangunan dengan total APBD di kali 100%,

RPB (rasio pertumbuhan) diukur dengan presentasa laju pertumbuhan PAD, PBE

(pertumbuhan ekonomi) diukur dengan presentase laju pertumbuhan ekonomi,

KMK (kemiskinan) diukur dengan besarnya presentase pendukduk miskin suatu

daerah, PGG (pengangguran) diukur dengan jumlah tingkat pengangguran

terbuka suatu daerah , IPM (indeks pembangunan manusia) diukur dengan data

IPM, IDG (indeks gini) diukur dengan koefisien gini bernilai 0 hingga 1.

Variabel kinerja keuangan pemerintatah daerah berupa rasio kemandirian

yang diperoleh dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan

total pendapatan daerah pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Ngawi

memiliki rasio kemandirian terendah yaitu sebesar 3,10%, kemandirian keuangan

terendah kedua yaitu Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai kemandirian keuangan

sebesar 3,18% dan urutan nilai kemandirian keuangan terendah ke tiga yaitu

Kabupaten Padeglang dengan nilai kemandirian keuangan sebesar 3,40%

sedangkan kabupaten/kota yang memiliki kemandirian terbesar dimiliki kota

Surabaya dengan nilai rasio kemandiria sebesar 54,64%, kemudian diikuti

Kabupaten Bekasi dengan nilai kemandirian keuangan sebesar 39% dan Kota

Semarang sebesar 35%. Sementara itu nilai rata-rata untuk rasio kemandirian

adalah 13,14% dengan nilai standar deviasi sebesar 8,04%. Nilai standar deviasi

yang lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa variabel kinerja

keuangan berupa rasio aktivitas memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efektivitas yang

diperoleh dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli

daerah dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Tabel 2 menunjukkan

bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki nilai rasio efektivitas terendah yaitu

sebesar 12,22% sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rasio efektivitas

terbesar dimiliki Kabupaten Banyumas dengan nilai rasio efektivitas sebesar

252,27%, kemudian diikuti Kabupaten Karawangan dengan nilai rasio efektivitas

sebesar 241,06% dan Kabupaten Pamekasan sebesar 204,63%. Sementara itu nilai

rata-rata untuk rasio efektivitas adalah 126,25% dan nilai standar deviasi sebesar

23,42%. Dalam penelitian ini nilai standar deviasi lebih rendah dibandingkan rata-

rata, menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan berupa rasio aktivitas

memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio efisiensi yang

diperoleh dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total

pendapatan daerah. Tabel 2 menunjukkan bahwa menunjukkan Kota Pekalongan

memiliki nilai rasio efisiensi terendah yaitu sebesar 48,32%, sedangkan

kabupaten/kota yang memiliki rasio efisiensi terbesar dimiliki Kabupaten Tegal

dengan nilai rasio efisiensi sebesar 203,72%, kemudian diikuti Kabupaten Jepara



9

dengan nilai rasio efisiensi sebesar 119,48% dan Kota Surabaya sebesar 119,48%.

Sementara itu nilai rata-rata untuk rasio kemandirian adalah 96,40% dan nilai

standar deviasi sebesar 7,52%. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi

dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan berupa

rasio pertumbuhan memiliki ukuran yang bervariasi. Nilai standar deviasi yang

lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa variabel kinerja

keuangan berupa rasio efisiensi memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio aktivitas. Tabel

2 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki nilai rasio ativitas terendah

yaitu sebesar 1,95% sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rasio aktivitas

terbesar dimiliki Kota Tanggerang Selatan dengan nilai rasio aktivitas sebesar

23,41%, kemudian diikuti Kabupaten Bekasi dengan nilai rasio efektivitas sebesar

21,71% dan Kota Banjar sebesar 20,35%. Sementara itu nilai rata-rata untuk rasio

aktivitas adalah 8,75% dan nilai standar deviasi sebesar 3,35%. Pada penelitian ini

rasio aktivitas memiliki nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan rata-

rata hal ini menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan berupa rasio aktivitas

memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berupa rasio pertumbuhan. Tabel 2

menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki nilai rasio pertumbuhan

terendah yaitu sebesar -51,18% sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rasio

pertumbuhan terbesar dimiliki Kabupaten Tanggerang dengan nilai rasio

pertumbuhan sebesar 168,88%, kemudian diikuti Kabupaten Bekasi dengan nilai

rasio pertumbuhan sebesar 131,60% dan Kabupaten Ngawi sebesar 123,86%.

Sementara itu nilai rata-rata untuk rasio pertumbuhan adalah 31,99% dan nilai

standar deviasi rasio pertumbuhan sebesar 24,66%. Nilai standar deviasi yang

lebih tinggi dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan

berupa rasio pertumbuhan memiliki ukuran yang bervariasi. Nilai standar deviasi

yang lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa variabel kinerja

keuangan berupa rasio pertumbuhan memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang

merupakan variabel endogen intervening dalam penelitian ini, memperoleh rata-

rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,77% dengan nilai pertumbuhan

ekonomi terendah yaitu Kabupaten Bangkalan sebesar -1,42% sedangkan

kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar dimiliki Kabupaten

Sumenep dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 14,14%, kemudian diikuti

Kabupaten Karawangan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 11,87% dan

Kabupaten Banjarnegara 11,84%. sedangkan nilai standar deviasi pertumbuhan

ekonomi sebesar 1,24%. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan

rata-rata menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki ukuran

yang kurang bervariasi

Variabel kemiskinan pada penelitian ini menggunakan presentase

penduduk miskin pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Kota Tanggerang Selatan

memiliki nilai presentase penduduk miskin terendah yaitu sebesar 1,33%

sedangkan kabupaten/kota yang memiliki presentase penduduk miskin terbesar

dimiliki Kabupaten Sampang dengan presentase penduduk miskin sebesar

32,47%, kemudian diikuti kabupaten probolinggo dengan presentase penduduk

miskin sebesar 25,22% dan Kabupaten Bangkalan sebesar 28,12%. Sementara itu



10

nilai rata-rata untuk presentase penduduk miskin adalah 12,59% dan nilai standar

deviasi sebesar 5,34%. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-

rata menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki ukuran yang bervariasi.

Nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan

bahwa variabel kemiskinan memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Pengangguran dalam penelitian ini diukur dengan tingkat pengangguran

terbuka pada kabupaten/kota. Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan

memiliki nilai presentase tingkat pengangguran terbuka terendah yaitu sebesar

0,99% sedangkan kabupaten/kota yang memiliki presentase tingkat pengangguran

terbuka terbesar dimiliki Kota Cilegon dengan presentase tingkat pengangguran

terbuka sebesar 19,84%, kemudian diikuti Kota Bogor dengan presentase tingkat

pengangguran terbuka sebesar 19,04% dan Kota Serang dengan presentase tingkat

pengangguran terbuka sebesar 17,11%. Nilai rata-rata untuk tingkat pengangguran

terbuka sebesar 6,97%. Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki standar deviasi sebesar 3,31%.

Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata menunjukkan

bahwa variabel pengangguran memiliki ukuran yang bervariasi. Nilai standar

deviasi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan bahwa variabel

pengangguran memiliki ukuran yang kurang bervariasi.

Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian pada Tabel 2

menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang memiliki nilai indeks pembangunan

manusia terendah yaitu sebesar 54,49 sedangkan kabupaten/kota yang memiliki

indeks pembangunan manusia terbesar dimiliki Kota Yogyakarta dengan nilai

indeks pembangunan manusia sebesar 83,78, kemudian diikuti kabupaten Sleman

dengan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 80,26 dan Kota Surakarta

dengan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 79,34 Nilai rata-rata untuk

indeks pembangunan manusia sebesar 69,22. Indeks pembangunan manusia

kabupaten/kota yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki standar

deviasi sebesar 5,61. Dalam penelitian ini indeks pembangunan manusia memiliki

nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan rata-rata menunjukkan

bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki ukuran yang kurang

bervariasi.

Indeks Gini dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai koefisien gini

berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya

pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan

yang sama. Sedangkan, koefisien gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang

sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya

tidak memiliki apa-apa. Tabel 2 menunjukkan bahwa Kota Rembang memiliki

nilai indeks gini terendah yaitu sebesar 0,19 sedangkan kabupaten/kota yang

memiliki nilai indeks gini terbesar dimiliki Kota Bandung dengan nilai indeks gini

sebesar 0,48, kemudian dikuti Kota Bogor dengan nilai indeks gini sebesar 0,45

dan Kabupaten Seleman sebesar 0,44. Nilai rata-rata untuk indeks gini adalah 0,32

dan standar deviasinya sebesar 0,05. Pada penelitian ini nilai standar deviasi lebih

rendah dibandingkan rata-rata hal ini menunjukkan bahwa variabel indeks gini

memiliki ukuran yang kurang bervariasi.Analisis Partial Least Square (PLS)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan WarpPLS 5.0 untuk

melihat model fit dan hasil pengujian hipotesis.



11

Perhitungan Nilai Goodness of Fit Model (Inner Model)

Evaluasi nilai goodness of fit model berfungsi untuk mengetahui kecocokan suatu

model yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel

eksogen yaitu Kineja Keuangan Daerah (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio

efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan), variabel endogen intervening yaitu

pertumbuhan ekonomi dan variabel endogen tergantung yaitu kemiskinan,

pengangguran, indeks pembangunan manusi dan indeks gini.

Tabel 3

Nilai Goodness of Fit Model

Hasil P-Value Kriteria Keterangan

APC=0.133 P<0.001 Good if P<0.05 Signifikan

ARS=0.052 P=0.043 Good if P<0.05 Signifikan

AVIF=1.244 Diterima jika ≤5,

ideal jika ≤3.3

Diterima dan ideal

Sumber: out put data yang diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Average R-squared (ARS) diperoleh

hasil 0.052 dengan nilai p=0.043, hal ini menunjukkan bahwa variabel pada

penelitian ini hanya mampu mempengaruhi variabel eksogen sebesar 5,2 persen

dan 94,8 persen dimiliki oleh variabel lain diluar model. Nilai Average path

coefficient (APC) sebesar 0.133 dengan p<0.001, hal ini berarti variabel endogen

dan eksogen memiliki hubungan sebab dan akibat baik secara langsung maupun

tidak langsung. Tidak terjadinya multikolinearitas pada penelitian ini terbukti dari

nilai Average Variance Inflation Factor (AVIF) sebesar 1.244. Interprestasi

indikator model fit tergantung dari tujuan analisis SEM, jika tujuannya hanya

pengujian hipotesis hubungan antara variabel lain maka indikator model fit

menjadi kurang penting. Interprestasi indikator model fit dalam penelitian ini

memenuhi kriteria nilai Goodness of Fit Model sehingga model penelitian ini

dapat digunakan untuk membandingkan beberapa model dan menguji hipotesis

Pembahasan

Gambar 2



12

Tabel 4

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Prediksi Hubungan

Variabel

Koefisien

Jalur

p-Value Hasil

H1 + RKM →PBE 0.185 <0.001 Diterima

H2 + REA →PBE 0.025 0.250 Ditolak

H3 + REI →PBE -0.071 0.030 Ditolak

H4 + RAA →PBE 0.105 0.003 Diterima

H5 + RPB →PBE 0.032 0.196 Ditolak

H6 - PBE →KMK -0.353 <0.001 Diterima

H7 - PBE →PGG 0.114 0.001 Ditolak

H8 + PBE →IPM 0.157 <0.001 Diterima

H9 - PBE →IDG 0.157 <0.001 Ditolak

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017

Signifikan pada p-value ≤5%

Tabel diatas berisi hasil pengujian pengaruh kinerja keuangan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhap kemiskinan, pengangguran, indeks

pembangunan manusia dan indeks gini , pengukuran berbagai variabel pada

pengujian tersebut adalah RKM (rasio kemandirian) diukur dengan

membandingkan PAD dengan total PAD di kali 100%, REA (rasio efektifitas)

diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD di

kali 100% , REI (rasio efesiensi) diukur dengan membandingkan total realisasi

belanja daerah dengan total realisasi pendapatan daerah di kali 100%, RAA (rasio

aktivitas) diukur dengan membandingkan total belanja pembangunan dengan total

APBD di kali 100%, RPB (rasio pertumbuhan) diukur dengan presentasa laju

pertumbuhan PAD, PBE (pertumbuhan ekonomi) diukur dengan presentase laju

pertumbuhan ekonomi, KMK (kemiskinan) diukur dengan besarnya presentase

pendukduk miskin suatu daerah, PGG (pengangguran) diukur dengan jumlah

tingkat pengangguran terbuka suatu daerah , IPM (indeks pembangunan manusia)

diukur dengan data IPM, IDG (indeks gini) diukur dengan koefisien gini bernilai

0 hingga 1.

Berdasarkan teori keagenan, digambarkan bahwa bahwa masyarakat sebagai

principal memberikan tanggungjawab kepada pemerintah sebagai agen yang

diwakili DPRD sebagai legislatif untuk mengelola sumber daya. Sebagai

pertagungjawaban atas amanat yang diberikan rakyak kepada pemerintah maka

dibuat laporan keuangan secara periodik untuk menilai kinerja keuangan dalam

mengelola sumber daya dan diperlurkan analisis kinerja keuangan untuk melihat

keberhasilan pengelolaan kinerja keuangan daerah yang dapat dilihat dari salah

satu indikator keberhasilan pengelolaan kinerja keuangan yaitu keberhasilan

dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sebagai indikator pengukur

pertumbuhan ekonomi yang baik dapat dilihat dari berkurangnya kemiskinan,



13

berkurangnya pengangguran, meningkatnya indeks pembangunan manusia dan

menurunnya ketimpangan pendapatan atau indeks gini jika hal-hal tersebut dapat

dicapai maka pmerintah sebagai agen dapat mejalankan tanggungjawab yang

diberikan oleh rakyat sebagai principal dengan memberikan pelayanan yang baik

bagi rakyat.

Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Kemandirian terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio

kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil bahwa nilai

koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif sebesar 0,185 dan p-value sebesar

<0,001 atau lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan (≤5%). Hasil uji

hipotesis pertama pada penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kinerja

keungan daerah yang dilihat dari rasio kemandirian pemerintah daerah tersebut,

maka suatu pemerintah daerah mampu memandirikan daerahnya.

Hasil uji hipotesis pertama, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan

daerah bebentuk rasio kemandirian memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian

Wuku Astuti (2015), Syamsudin dkk (2015), Greydi Normala Sari dkk (2015) dan

Ni Luh Nana Putri Ani dkk (2014) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan

daerah dalam bentuk rasio kemandirian berpengaruh positif dan signifikan


Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan

retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin mandiri

suatu daerah maka kinerja keuangan daerah tersebut semakin baik memberikan

dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kedua yang berbunyi “kinerja keuangan berupa rasio efektivitas

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi” dalam penelitian ini ditolak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai

bertanda positif sebesar 0,025 dan p-value sebesar 0,250 atau lebih besar dari

standar p-value yang ditetapkan (≤5%) yang berarti rasio efektivitas berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pemerintah daerah dalam

merealisasikan PAD belum mampu mencapai dari PAD yang direncanakan atau

target yang ditetapkan, sehingga tidak mampu medorong pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ni Luh Nana Putri Ani dan

A.A.N.B. Dwirandra (2014) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah

dalam bentuk rasio kemandirian berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap




14

Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah

dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2008). PAD efektif apabila

rasio yang dicapai minimal sebesar 100. Namun demikian, semakin besar rasio

efektifitas menggambarkan kinerja pemerintah yang semakin baik (Mahmudi,

2011). Ketika pemerintah daerah tidak mampu mencapai target PAD yang

ditetapkan seperti pada penelitian ini dilihat pada data statistika bahwa nilai

minimun rasio efektivitas sebesar 12,22 persen jauh dari minimal rasio efektifitas

yang seharusnya di capai yaitu sebesar 100 persen itu berarti masih ada

pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai target PAD yang ditetapkan

sehingga rasio efektifitas kurang mampu mendorong terjadinya pertumbuhan

ekonomi.

Kinerja Keuangan berupa Rasio Efisiensi berpengaruh positif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai

bertanda negatif sebesar -0.071 dan p-value sebesar 0.030 atau lebih kecil dari

standar p-value yang ditetapkan (≤5%) yang berarti rasio efektivitas berpengaruh

negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis ketiga yang berbunyi

“kinerja keuangan berupa rasio efesiensi berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi” dalam penelitian ini ditolak.

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat

penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Untuk memperoleh rasio

efisiensi, perlu diperbandingkan antara realisasi pengeluaran dengan realisasi

penerimaan. Rasio efektivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukan bahwa dengan meningkatnya

pertumbuhan ekonomi kinerja keuangan dalam bentuk rasio efisiensi cenderung

menurun atau dalam arti lain, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi

pemerintah dalam merealisasi pengeluaran atau belanja daerah dibanding

penerimaan lebih besar realisasi belanja daerah sehingga tidak efektif.

Contohnya, dengan belanja modal yang tinggi untuk pembangunan

infrakstruktur maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi .Hal ini didukung

hipotesis keempat dimana hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa rasio aktivitas

berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Rasio aktivitas

adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar belanja yang digunakan sebagai

belanja pembangunan. Hal tersebut membuktikan bahwa utuk mendorong

pertumbuhan ekonomi dibutuhkan belanja pembangunan yang besar yang

mengakibatkan pemerintah daerah dalam merealisasi belanja daerah tidak efisien

dibanding realisasi penerimaan daerah .

Kinerja Keuangan berupa Rasio Aktivitas berpengaruh positif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio aktivitas

terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur

memiliki nilai bertanda positif sebesar 0.105 dan p-value sebesar 0.003 atau lebih

kecil dari standar p-value yang ditetapkan (≤5%). Hasil uji hipotesis keempat pada

penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kinerja keuangan daerah yang dilihat

dari rasio aktivitas pemerintah daerah tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan



15

ekonomi, maka suatu pemerintah daerah dengan rasio aktivitas yang bagus

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil uji hipotesis keempat, dapat disimpulkan bahwa kinerja

keuangan daerah bebentuk rasio aktivitas memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hipotesis keempat

yang berbunyi “kinerja keuangan berupa rasio aktivitas berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi” dapat diterima. Semakin tinggi rasio aktivitas

maka semakin banyak belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja

pembangunan infrastruktur dengan pembangunan infrastruktur yang memadai

bagi kebutuhan masyarakat maka mampu medorong pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Pertumbuhan terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kelima, kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio pertumbuhan

berpengaruh positif dan siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis

kelima yang berbunyi “kinerja keuangan berupa rasio pertumbuhan berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi” dalam penelitian ini ditolak. Hasil uji

hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif

sebesar 0.032 dan p-value sebesar 0,196 atau lebih besar dari standar p-value yang

ditetapkan (≤5%) yang berarti rasio pertumbuhan berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan pertumbuhan PAD pada pemerintah daerah kurang

bagus karena ada pemerintah daearah yang PAD mengalami penurunan dapat

dilihat pada data statistik bahwa rasio pertumbuhan daerah memiliki nilai

minimum sebesar -51,18 persen itu berarti ada pemerintah daerah yang PAD-nya

mengalami penurunan sebesar 51,18 persen dari PAD tahun sebelumnya yang

artinya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut kurang baik jika dilihat dari

rasio pertumbuhan sehingga rasio pertumbuhan kurang mampu medorong

pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian ynag dilakukan oleh Ni

Luh Nana Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra (2014) yang menunjukan bahwa

rasio pertumbuhan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hasil pengujian hipotesis pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda negatif

sebesar -0.353 dan p-value sebesar <0,001 atau lebih kecil dari standar p-value

yang ditetapkan (≤5%). Hasil uji hipotesis keenam pada penelitian ini berhasil

membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan,

maka pertumbuhan ekonomi yang bagus mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Berkaitan dengan hasil uji hipotesis keenam, dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap

kemiskinan. Oleh karena itu, hipotesis keenam yang berbunyi “pertumbuhan

ekonomi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi” dapat diterima.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pendi Dewanto dkk

(2014) dan Syamsudin dkk (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif dan signifikan terhdap kemiskinan. Setiap kenaikan



16

pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah kemiskinan.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka pendapatan masyarakat

semakin meningkat sehingga masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhannya

yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

Hipotesis ketujuh yang berbunyi “pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif

terhadap pengangguran” dalam penelitian ini ditolak. Hasil uji hipotesis

menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda positif sebesar

0.114 dan p-value sebesar 0.001 atau lebih kecil dari standar p-value yang

ditetapkan (≤5%) yang berarti rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan


Hasil ini menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin

tinggi juga tingkat pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi

tidak disertai dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan yang baru sehingga

pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi tingkat pengangguran. Hasil ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Darman (2013) menunjukkan

bahwa tingkat pengangguran cenderung meningkat seiring dengan dicapainya

pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang terjadi diikuti dengan

menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam sektor tersier karena penggunaan

tehnologi informasi sebagai pengganti tenaga kerja manusia, sehingga

perekonomian mengalami pertumbuhan namum penyerapan tenagakerja dalam

sektor tersier mengalami penurunan yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi

yang terjadi tidak mampu mengurangi jumlah pengangguran.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian hipotesis pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan

manusia menunjukkan hasil bahwa nilai koefisien jalur memiliki nilai bertanda

positif sebesar 0.157 dan p-value sebesar <0,001 atau lebih kecil dari standar p-

value yang ditetapkan (≤5%). Hasil uji hipotesis kedelapan pada penelitian ini

berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks

pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi yang bagus mampu

meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Dari hasil uji hipotesis kedelapan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan

ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan

manusia. Oleh karena itu, hipotesis kedelapan yang berbunyi “pertumbuhan

ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia” dapat

diterima. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggatia Ariza

(2013) yang menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari indeks

pembangunan manusia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Gini

Hasil uji hipotesis kesembilan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan

siginifikan terhadap indeks gini. Hipotesis kesembilan yang berbunyi

“pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap indeks gini” dalam



17

penelitian ini ditolak. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur

memiliki nilai bertanda positif sebesar 0.157 dan p-value Sebesar <0.001 atau

lebih kecil dari standar p-value yang ditetapkan (≤5%) yang berarti rasio

efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi

juga tingkat indeks gini atau ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata sehingga meningkatnya

pertumbuhan ekonomi berakibat meningkatnya indeks gini atau dalam kata lain

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak merata mengakibatkan terjadinya

ketimpangan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata

memunculkan gap pendapatan antara penduduk kalangan atas dengan pendapatan

yang tinggi dengan masyrakat kalangan bahwa yang hanya memiliki penghasilan

pas-pasan atau dalam kata lain pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat eklusif

hanya kalangan tertentu saja yang menikmatinya. Sehingga pertumbuhan ekonomi

yang terjadi tidak mampu menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat,

karena yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio

kemadirian dan rasio aktivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Kinerja keuangan dalam bentuk rasio efektivitas dan rasio

pertumbuhan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan

terhadaap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pertumbuhan ekonomi

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap pengangguran, indeks pembangunan manusia dan aindeks

gini.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis terhadap pemerintah daerah.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan tolak ukur untuk

memaksimalkan potensi karakteristik yang dimiliki oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota di Pulau Jawa. Salah satu cara untuk memaksimalkan potensi

tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah

kemiskinan, tingkat pengangguran dan meningkatnya indeks pembangunan

manusia juga pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga bisa mengurangi

ketimpangan pendapatan atau indeks gini.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil

penelitian. Pengukuran pengangguran yang digunakan menggunakan data

presentase tingkat pengangguran terbuka tidak memberikan informasi tentang

penyerapan tenaga kerja per sektor, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi yang



18

terjadi tidak mampu mengurangi jumlah pengangguran tidak bisa diketahui

mengapa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu mengurangi jumlah

pengangguran. Dengan data tingkat pengangguran terbuka per sektor, kita bisa

mengetahui sektor mana yang memiliki penyerapan kerja paling banyak dan

sedikit. Misalnya dengan tingkat pengangguran terbuka per sektor kita bisa

mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam sektor tersier mengalami pertumbuhan,

namun penyerapan tenaga kerjanya sedikit karena dalam sektor tersier

menggunakan teknologi sebagai pengganti tenaga kerja manusia, sehingga

pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak mampu mengurangi jumlah

pengangguran.

Saran

Dari uraian keterbatasan penelitian di atas, maka saran yang bisa diberikan untuk

penelitian selanjutnya adalah untuk menggunakan data penyerapan tenaga kerja

terbuka per sektor untuk mengukur pengangguran, sehingga kita lebih bisa

melihat seberapa besar penyerapan tenaga kerja setiap sektornya dan kita bisa

menganalisis dampak penyerapan tenaga kerja setiap sektornya terhadap


Daftar Pustaka

Ariza, Anggatia, 2013, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal

Terhadap Indeks Pembanguan Manusia Dalam perspektif Islam”, Fakultas

Syariah dan Ekonomi Baroroh, Utami, 2012, “Analisis Sekotor Keuangan

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Wilayah Jawa: Pendekatan

Model Levine”, Jurnal Etikonomi, Vol. 11, No. 2 Oktober 2012.Islam

IAIN Pontianak.

Astuti, Wuku, 2015, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pertumbuhan

Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan”,

Jurnal EBBANK, Vol.6 , No. 1, Juli 2015:1-18.

Darman, 2013, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat

Pengangguran: Analisis Hukum Okun”, Journal The Winners, Vol. 14, No.

1 Maret 2013: 1-12.

Dewanto, Pendi., Rujiman dan Agus Suriadi, 2014, “Analisis Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap

Pengentasan Kemiskinan di Kawasan Mebidangro”. Jurnal Ekonom, Vol.

17, No. 3 Juli 2014.

Nana, Ni Luh Putri Ani dan A.A.N.B. Dwirandra, 2014, “Pengaruh Kinerja

Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan

Kemiskinan Kabupaten Dan Kota”, E-Jurnal Akuntansi Universitas

Udayana,Vol.6, No.3 2014: 481-497.



19

Normala, Greydi Sari., Paulus Kindangen dan Tri Oldy Rotinsulu, 2015,

“Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan

Di Sulawesi Utara”, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Syamsudin., Bayu Tri Cahya dan Syahrina Nurmala Dewi, 2015, “Pengaruh

Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan

Kemiskinan”, Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, Vol. 17, No. 1

Juni 2015.

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Website resmi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.



analisis kinerja keuangan daerah terhadap …

Documents