analisis pertumbuhan ekonomi kabupaten aceh …
TRANSCRIPT
Jurnal Ilmu Ekonomi ISSN 2302-0172
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 12 Pages pp. 10- 21
Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 10
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN ACEH TENGAH SEBELUM
DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH
Evaida Ulfha Aunies1, Prof. Dr. Abubakar Hamzah
2, Prof. Dr. Mohd Nur Syecalad, MS
3
1) Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala
2,3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Abstract: This study aims to analyze the economic growth of Central Aceh District before and
after the region proliferation by looking at the effect of Government Expenditure (GE),
Population (P), Human Development Index (HDI) and Dummy variable before and after the
region proliferation (D) on The Economic Growth and to determine differences in the economic
growth of Central Aceh before and after the region proliferation. For purposes of analysis, this
study uses time series of annual 20 consisting of 10 years before splitting from 1994 to 2003
and after the region proliferation of 10 years from 2004 until 2013. Multiple regression
analysis and test different Independent sample test are used. The results show that the
economic growth Central Aceh District before and after the region proliferation is more
influenced by government expenditure and HDI. It is seen from the results estimated that
government expenditure and HDI variables provide a positive and significant effect, while
population and dummy variables provide negative impact and no significant on the economic
growth of Central Aceh before and after the region proliferation. The results of different test
independent sample test shows that the economic growth of Central Aceh district after the
proliferation is not higher than that of before the region proliferation
Keywords : Economic Growth, Government Expenditure, Popupation, Human Development Index, Dummy Variable,
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
Tengah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah dengan melihat pengaruh Pengeluaran
Daerah (PD), Jumlah Penduduk (JP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Dummy
variabel (D) sebelum dan sesudah pemekaran (D) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan untuk
mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah
pemekaran. Untuk tujuan analisis, penelitian ini menggunakan data time series sebanyak 20
tahunan yang terdiri dari 10 tahun sebelum pemekaran yaitu tahun 1994 sampai tahun 2003 dan
sesudah pemekaran sebanyak 10 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2013. Pengujian data
dilakukan dengan analisis regresi berganda dan uji beda independent sample test. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan
sesudah pemekaran lebih dipengaruhi oleh pengeluaran daerah dan IPM. Hal ini terlihat dari
hasil estimasi bahwa variabel pengeluaran daerah dan IPM memberikan pengaruh yang positif
dan signifikan, sedangkan variabel jumlah penduduk dan dummy sebelum dan sesudah
pemekaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil uji beda independent sample
test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk, IPM, Variabel Dummy.
PENDAHULUAN
Salah satu kabupaten di Provinsi Aceh
yang melakukan pemekaran adalah Kabupaten
Aceh Tengah. Kabupaten yang beribukota
Takengon ini pada tanggal 8 Desember 2003
mengalami pemekaran. Pemekaran wilayah
tersebut menyebabkan perubahan struktur
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah secara
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
11 - Volume 3, No. 2, Mei 2015
menyeluruh, yang meliputi: pembagian luas
wilayah administrasi, sumber daya,
infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi
wilayah, serta sektor pemerintahan. Dari aspek
ekonomi, pemekaran seyogyanya dapat
mendorong kemandirian daerah dalam
melaksanakan pembangunan di daerahnya
melalui optimalisasi sumber-sumber
pertumbuhan ekonomi daerah untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat serta
pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah
Pertumbuhan ekonomi daerah dapat
dicerminkan dari perubahan PDRB yang
merupakan keseluruhan nilai tambah barang
dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor
ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu.
Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang
ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB
menunjukkan bahwa daerah tersebut
mengalami kemajuan dalam perekonomian.
Berikut dapat kita lihat konstribusi sektor dalam
PDRB Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 s/d
2013
Gambar 1. Konstribusi Sektor dalam PDRB
Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 s/d 2013
(Persen)
Berdasarkan Gambar 1 dapat kita ketahui
bahwa PDRB Kabupaten Aceh Tengah selama
tahun 2009 s/d 2013 didominasi oleh lima
sektor usaha yaitu pertanian yang memberikan
kontribusi rata-rata sebesar 46,02 %, kontruksi
17,01 %, jasa-jasa 15,18 %, perdagangan, hotel,
dan restoran 9,63 %, serta pengangkutan dan
komunikasi 7,31 %, sedangkan keempat sektor
lainnya bila diakumulasikan memberikan
konstribusi yang cukup besar yaitu 4,9 %.
Terkait dengan kewenangan otonomi
daerah terhadap pertumbuhan ekonomi,
kebijakan pemekaran memberikan peluang dan
tantangan pemerintah daerah untuk mengelola
sumber daya yang dimiliki secara efisien dan
efektif namun disisi lain Kewenangan otonomi
yang luas ini memberikan konsekuensi
kewajiban bagi pemerintah daerah untuk
meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat secara demokratis, adil, merata dan
berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi
apabila pemerintah daerah mampu mengelola
potensi daerahnya, yaitu potensi sumber daya
alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan
potensi sumber keuangan secara optimal.
Lepasnya Bener Meriah dari pemerintahan
induknya yang membentuk pemerintahan
sendiri dan membentuk Kabupaten Bener
Meriah tentunya mengakibatkan terjadinya
perubahan sumber-sumber daya dalam
perekonomian wilayah dan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis
tertarik untuk membuat penelitian dengan judul
“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran
20090
1020304050
2009
2010
2011
2012
2013
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 12
Wilayah” dengan menganalisis pengaruh
Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan
Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum dan sesudah pemekaran.
METODELOGI PENELITIAN
Penelitian ini memfokuskan masalah
mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Aspek yang
menjadi fokus dalam penelitian ini ada dua.
Aspek yang pertama adalah kinerja
perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Tengah
yang dilihat dari indikator pertumbuhan
ekonomi yang diinterprestasikan oleh data
PDRB Kabupaten Aceh Tengah dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang
ditentukan dalam penelitian ini adalah data
Pengeluaran Daerah, Jumlah Penduduk dan
Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan
aspek yang kedua melihat apakah ada
perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
wilayah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder dengan jenis data time
series (runtut waktu) yang diperoleh dari
instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan
penelitian. Data sebelum pemekaran digunakan
dari tahun 1994-2003 sementara data setelah
pemekaran digunakan data mulai tahun 2004-
2013. Data sekunder yang dikumpulkan adalah:
data tentang pertumbuhan ekonomi diwakili
oleh PDRB Kabupaten Aceh Tengah dan data
sekunder lainnya.
Model analisis yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh pengeluaran daerah,
jumlah penduduk, indeks pembangunan
manusia dan dummy variabel sebelum dan
sesudah pemekaran terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah adalah
regresi linear berganda:
Y = α + βo X₀ + β₁ X1 + β₂ X2 + β3 X3 + εₒ . (1)
kemudian model tersebut diubah dalam bentuk
logaritme sehingga menjadi (Gujarati,
2006:49):
LnPDRB = α + βo LnPD + β₁ LnJP + β₂ LnIPM +
β3 D + εₒ .... (2)
Dimana :
PDRB : Laju Pertumbuhan Ekonomi yang
diproxy PDRB ADHK (Rupiah)
PD : Pengeluaran Derah (Rupiah)
JP : Jumlah Penduduk (Jiwa)
IPM : Indeks Pembangunan Manusia
(Persen)
D : Dummy variabel (0 = sebelum
pemekaran, 1 = sesudah pemekaran)
α : intercept
βo – β3 : koefisien regresi
εₒ : variabel penganggu
Untuk mengetahui ada atau tidak
perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
wilayah dilakukan melalui metode uji beda
independent sample test.
KAJIAN PUSTAKA
Konsep Pemekaran Wilayah
Menurut Saefulhakim dalam Laim
(2010:14), mengatakan pemekaran wilayah
harus dilandaskan pada landasan logika
pembangunan agar mampu:
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
13 - Volume 3, No. 2, Mei 2015
1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
dan memberikan kewenangan lebih kepada
masyarakat lokal untuk mengolah potensi
sumberdaya wilayah secara arif dan
bijaksana.
2. Partisipasi dan rasa memiliki masyarakat
meningkat
3. Efisiensi, produktivitas serta pemeliharaan
kelestariannya
4. Akumulasi nilai tambah secara lokal dan
kesejahteraan yang berkeadilan lebih
tercipta, sehingga ketahanan nasional
semakin kuat
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi adalah proses
kenaikan output perkapita dalam jangka
panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga
aspek, yaitu: proses, output perkapita dan
jangka panjang yang mencerminkan aspek
dinamis dari suatu perekonomian berkembang
atau berubah dari waktu ke waktu. Menurut
Sukirno (2006:423) pertumbuhan ekonomi
merupakan suatu alat pengukur prestasi dari
suatu perkembangan perekonomian. Indikator
yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan
ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk
Domestik Bruto (PDB) yang mengukur
pendapatan total setiap orang dalam
perekonomian (Mankiw, 2000:174).
Faktor- faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi
Beberapa faktor yang dipandang sebagai
sumber penting yang dapat mewujudkan
pertumbuhan ekonomi adalah : tanah dan
kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari
penduduk dan tenaga kerja, barang-barang
modal dan tingkat tekhnologi, sistem sosial dan
sikap masyarakat dan luas pasar (Sukirno,
2006:429)
Todaro dan Smith (2006:92),
menyampaikan ada tiga faktor atau komponen
utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap
negara. Ketiga faktor tersebut adalah:
1. Akumulasi Modal.
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
3. Kemajuan Teknologi
Pengeluaran Daerah
Menurut UU No. 33 tahun 2004 Belanja
daerah/Pengeluaran Pemerintah dimaksudkan
sebagai semua kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun yang bersangkutan. Berdasarkan
sifat ekonominya belanja daerah terdiri atas
belanja pegawai dan belanja barang, subsidi,
hibah dan bantuan sosial. Sedangkan
berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri
dari belanja untuk pembangunan perumahan
dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan,
pariwisata, budaya, agama, pendidikan serta
perlindungan sosial.
Jumlah Penduduk
Penduduk termasuk bagian penting
dalam perekonomian karena penduduk sebagai
pelaku kegiatan ekonomi dan menyediakan
tenaga kerja. Todaro dan Smith (2006:93),
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 14
angkatan kerja dianggap sebagai faktor positif
yang memacu pertumbuhan ekonomi karena
jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti
akan menambah jumlah tenaga produktif dan
pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan
meningkatkan luasnya pasar domestik.
Indeks Pembangunan Manusia
Ramirez dalam Sasana (2009:17)
berpendapat bahwa terdapat hubungan positif
antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
yang diukur dengan pembangunan manusia
(human development). Pembangunan manusia
merupakan paradigma pembangunan yang
menempatkan manusia (penduduk) sebagai
fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan
pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan
atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai
hidup layak), peningkatan derajat kesehatan
(usia hidup panjang dan sehat) dan
meningkatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan
pentingnya pembangunan human capital
(sumber daya manusia) dalam rangka untuk
menstimulasi pertumbuhan ekonomi hingga
pada titik yang optimal.
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan
Pengeluaran Daerah (PD), Jumlah
Penduduk (JP) dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan
pengeluaran daerah dapat dilihat dari
pernyataan Mankiw yang dikutip dalam Riyad
(2012:38) menyatakan bahwa Hubungan
pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran
pemerintah dapat dilihat dari nilai PDB
merupakan nilai total pengeluaran setiap unit
ekonomi dimana salah satunya adalah
pengeluaran pemerintah. Semakin besar
pengeluaran pemerintah yang dilakukan akan
menimbulkan multiplier effect terhadap
perekonomian yang akan memberi manfaat
yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan
jumlah penduduk dan IPM dapat dilihat dari
pernyataan Todaro dan Smith (2004:49) bahwa
besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi
suatu negara juga dipengaruhi oleh sumber
daya manusia yang tidak hanya berkaitan
dengan jumlah penduduk dan tingkat
keahliannya saja, namun juga meliputi
pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan,
sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap
pekerjaan, akses mereka untuk mendapatkan
informasi, dan besar kecilnya keinginan untuk
memperbaiki diri secara otonom.
HASIL PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah
Kabupaten Aceh Tengah memiliki luas
wilayah 4.318,39 Km² atau 431.839 ha, yang
terdiri dari 14 kecamatan, 2 kelurahan dan 295
desa dengan jumlah penduduk sebanyak
185.733 jiwa pada tahun 2013. Membentang
pada ketinggian 200 – 2.600 m diatas
permukaan laut. Secara geografis berada pada
4°10´ - 4°58´ Lintang utara dan 96°18´ - 96°22´
Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai
berikut: sebelah Utara dengan Kabupaten Bener
Meriah, sebelah Selatan dengan Kabupaten
Gayo Lues, sebelah Timur dengan Kabupaten
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
15 - Volume 3, No. 2, Mei 2015
Aceh Timur dan sebelah Barat dengan
Kabupaten Nagan Raya dan Pidie.
Kabupaten Aceh Tengah merupakan
salah satu penghasil pertanian yang sangat
penting di Provinsi Aceh, hal ini tidak terlepas
dari tofografi Aceh Tengah yang sangat
mendukung sebagai daerah pertanian.
Topografi yang bergunung-gunung dan tanah
yang subur memberikan keuntungan bagi usaha
pertanian, Kabupaten ini memang masih
menggantungkan ekonominya dari pertanian.
Kopi menjadi andalan utama, penanaman kopi
memang sudah dikenal penduduk sejak zaman
Belanda, bahkan sebagian besar kebun kopi
yang ada merupakan peninggalan perkebunan
Belanda dengan jenis kopi arabica yang
ditanam disini, selain karena cocok tumbuh di
daerah yang berhawa sejuk harganya pun relatif
lebih tinggi dibanding kopi jenis lain.
Perkembangan Pengeluaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan
Sesudah Pemekaran
Dalam neraca APBD, pengeluaran
pemerintah secara garis besar dikelompokkan
menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan. Rata-rata pertumbuhan
pengeluaran daerah Kabupaten Aceh Tengah
sebelum pemekaran yaitu dari tahun 1994 s/d
2003 adalah sebesar 39,44 persen. Sedangkan
setelah dimekarkan yaitu dari tahun 2004 s/d
2013 pengeluaran daerah tumbuh rata-rata
sebesar 11,71 persen. Untuk lebih jelas laju
perkembangan pengeluaran daerah sebelum dan
sesudah pemekaran dapat dilihat pada gambar
berikut:
****
Gambar 2. Pertumbuhan Pengeluaran Daerah (PD)
Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah
Pemekaran
Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa
pertumbuhan pengeluaran daerah Kabupaten
Aceh Tengah pada periode penelitian bergerak
fluktuatif turun naik. Pertumbuhan pengeluaran
daerah tertinggi terjadi pada tahun 1999 yaitu
153,79 persen dan terendah pada tahun 2005
yaitu minus 23,17 persen.
Perkembangan Jumlah Penduduk (JP)
Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan
Sesudah Pemekaran
Penduduk merupakan suatu hal yang
penting karena merupakan modal dasar dalam
pembangunan dan perekonomian suatu wilayah.
Adapun laju pertumbuhan penduduk Kabupaten
Aceh Tengah tahun 1994 s/d 2013 dapat dilihat
pada gambar berikut ini:
7,7
7
5,7
1
4,3
8
45
,18
-1
4,5
5
15
3,7
9
31
,25
9
3,3
3
24
,61
3
2,9
1
-6,3
9
-23
,17
5
4,5
1
41
,43
-1
,95
-0
,75
7
,65
2
8,3
7
6,6
5
10
,79
-50
0
50
100
150
200
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
Pengeluaran Daerah
Pertumbuhan (%)
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 16
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Penduduk (JP)
Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan Sesudah
Pemekaran
Berdasarkan Gambar 3 dapat kita lihat
pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh
Tengah selama periode penelitian menunjukkan
pergerakan yang fluktuatif. Pertumbuhan
tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar
12,96 persen dan terendah pada tahun 2005
yaitu minus 42,44 persen. Jumlah penduduk
Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran
cenderung meningkat dan rata-rata tumbuh
sebesar 2,89 persen. Begitu pula setelah
dimekarkan yaitu dari tahun 2004 – 2013,
jumlah penduduk juga cenderung meningkat
dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2005
dan 2010. Pada Tahun 2005 jumlah penduduk
menurun drastis dari tahun 2004. Hal ini
tentunya dipengaruhi oleh pemekaran
Kabupaten Bener Meriah yang memisahkan diri
dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003,
sehingga menyebabkan jumlah penduduk
Kabupaten Aceh Tengah ikut menurun. Rata-
rata pertumbuhan jumlah penduduk setelah
pemekaran adalah minus 2,48 persen.
Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia Kabupaten Aceh Tengah Sebelum
dan Sesudah Pemekaran
Hakikat pembangunan adalah
membentuk manusia-manusia atau individu-
individu otonom yang memungkinkan mereka
bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik
yang dimilikinya secara optimal (Basri,
2002:112). Sehingga disadari bahwa manusia
merupakan modal utama terbentuknya daya
saing nasional dalam menghadapi persaingan
internasional. Perkembangan IPM Kabupaten
Aceh Tengah selama kurun waktu penelitian
dapat dilihat pada Gambar 4:
Gambar 8. Pertumbuhan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Tengah Sebelum dan
Sesudah Pemekaran
Dari Gambar 4 dapat kita ketahui pencapaian
IPM pada kurun waktu penelitian yaitu tahun
1994 s/d 2013 tumbuh rata-rata sebesar 0,68
persen. IPM Kabupaten Aceh Tengah sebelum
pemekaran cenderung berfluktuasi turun naik
dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 0,59
persen. Sedangkan setelah dimekarkan IPM
cederung meningkat dan tumbuh rata-rata
sebesar 0,77 persen. Pertumbuhan IPM yang
tertinggi pada periode 1994 – 2013 adalah
sebesar 4,75 persen yaitu pada tahun 2003.
Sedangkan yang terendah pada tahun 1999
2,4
3
2,2
8
2,9
9
2,6
4
1,1
1
0,9
3 1
2,9
6
1,3
6
0,9
1
1,2
3
4,8
3
-42
,44
3
,87
5
,58
2
,83
2
,1
-7,2
7 2,2
9
2,6
4
0,7
8
-60
-40
-20
0
20
199
41
995
199
61
997
199
81
999
200
02
001
200
22
003
200
42
005
200
62
007
200
82
009
201
02
011
201
22
013
Jumlah Penduduk
Pertumbuhan (%)
1,3
6
0,1
6 1,9
9
-0,5
1
-0,1
-2,8
6
2,2
9
0,2
4
-1,3
7
4,7
5
0,0
1
1,3
1
0,4
4
1,3
4
0,9
7
0,5
6
0,6
4
0,6
6
0,3
2
1,3
8
-5
0
5
10Indeks Pembangunan Manusia
Pertumbuhan (%)
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
17 - Volume 3, No. 2, Mei 2015
yaitu sebesar minus 2,86 persen. UNDP
membedakan tingkat IPM berdasarkan empat
klasifikasi yakni:low (IPM kurang dari 50),
lower-medium (IPM antara 50 dan 65,99),
upper-medium (IPM antara 66 dan 79,99) dan
high (IPM ke atas). Rata-rata pertumbuhan IPM
pada periode penelitian adalah sebesar 70,19
dan berada pada kategori upper-medium
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh
Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran
PDRB merupakan salah satu indikator
penting untuk mengetahui peranan dan potensi
ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya
PDRB sangat menentukan maju mundurnya
suatu perekonomian. Laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan
sesudah pemekaran dapat dilihat pada gambar
di bawah ini:
Gambar 5. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa laju
pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Aceh
Tengah selama periode penelitian berfluktuasi
naik turun. Tahun 1994 laju pertumbuhan
PDRB ADHK adalah 9,37 persen kemudian
terus menurun pada tahun-tahun berikutnya
menjadi 0,34 persen pada tahun 1999. Seperti
yang kita ketahui krisis moneter dan konflik
berkepanjangan yang terjadi pada masa tersebut
menyebabkan produktivitas masyarakat
menjadi rendah yang akhirnya ikut
mempengaruhi perekonomian di Provinsi Aceh
dan juga Kabupaten Aceh Tengah tentunya.
Tetapi pada tahun 2000, laju pertumbuhan
PDRB ADHK Kabupaten Aceh Tengah
meningkat jauh sebesar 56,65 persen dan
merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang
tertinggi selama periode penelitian ini. Hal ini
dipengaruhi oleh produksi pertanian seperti
tanaman kopi. Meningkatnya harga jual kopi
tentunya berpengaruh pada meningkatnya
aktivitas pertanian dan perekonomian
masyarakat, karena kopi yang dihasilkan selain
untuk dipasarkan ke tingkat lokal juga sebagian
besar ada yang diekspor keluar negeri dengan
nilai ekspor yang tinggi. Begitu juga dengan
tanaman sayur-sayuran, palawija dan
holtikultura seperti kentang, tomat, cabai dan
lain-lain. (www. kemendagri.go.id). Hal ini
tentu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu. Namun
seperti yang dapat kita lihat pada gambar 5
pertumbuhan ekonomi kembali menurun pada
tahun tahun berikutnya bahkan mencapai minus
8,71 persen pada tahun 2002. Selanjutnya
pertumbuhan PDRB ADHK kembali meningkat
3,03 persen pada tahun 2003 dan terus
meningkat menjadi 15,38 persen pada tahun
2006. Kemudian PDRB ADHK mulai turun di
9,3
7
6,5
1
6,3
9
4,1
5
0,2
7
0,3
4
56
,65
1
4,5
3
-8,7
1 3
,03
3
,24
9,5
3
15
,38
5
,82
4
,55
4
,27
4
,32
4
,93
4
,38
5
,2
-20
-10
0
10
20
30
40
50
601
99
41
99
51
99
61
99
71
99
81
99
92
00
02
00
12
00
22
00
32
00
42
00
52
00
62
00
72
00
82
00
92
01
02
01
12
01
22
01
3
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan (%)
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 18
tahun 2007 dan kembali berfluktuasi sampai
tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran
adalah sebesar 9,46 persen. Sedangkan setelah
dimekarkan tumbuh rata-rata sebesar 4,84
persen.
Hasil Analisis Data
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Hasil analisis data yang dilakukan dengan
perhitungan Regresi Linear diperoleh hasil
estimasi sebagai berikut:
Ln Y = 23,184 + 0,268 LnPD – 0,147 LnJP +
2,572 LnIPM – 0,050 D
Nilai konstanta sebesar 23,184 berarti
tanpa adanya pengeluaran daerah, jumlah
penduduk dan IPM maka pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan
sesudah pemekaran adalah sebesar 5140,043
Rupiah. (anti ln dari nilai konstanta 23,184).
Variabel pengeluaran daerah
memperlihatkan tanda koefisien regresi yang
positif sebesar 0,268. Hal ini berarti apabila
pengeluaran daerah meningkat 1 persen maka
akan berdampak pada meningkatnya
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,268
persen dengan asumsi variabel lain diluar model
penelitian dianggap konstan
Variabel jumlah penduduk memperlihatkan
tanda koefisien regresi negatif sebesar 0,147. Hal
ini berarti apabila jumlah penduduk bertambah
sebesar 1 persen maka akan berdampak pada
menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
sebesar 0,147 persen dengan asumsi variabel
lain diluar model penelitian dianggap konstan
Variabel Indeks Pembangunan Manusia
menunjukkan tanda koefisien regresi positif
sebesar 2,572. Hal ini berarti apabila IPM
meningkat sebesar 1 persen maka akan
berdampak pada meningkatnya pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan
sesudah pemekaran sebesar 2,572 persen dengan
asumsi variabel lain diluar model penelitian
dianggap konstan.
Variabel dummy sebelum dan sesudah
pemekaran menunjukkan tanda koefisien regresi
negatif sebesar 0,050 bermakna bahwa
pertumbuhan ekonomi setelah pemekaran lebih
kecil 0,050 persen dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi sebelum terjadinya
pemekaran wilayah
Variabel bebas pada penelitian ini
terbebas dari gejala multikolinearitas yang
ditunjukkan bahwa semua nilai VIF tidak
melebihi 10.00 (VIF < 10) dan semua nilai
Tolerence lebih besar dari 10 persen (Tolerence
> 0,1)
Uji Autokorelasi diperoleh nilai Durbin-
Watson sebesar 2,053 sedangkan DWtab pada α
sebesar 5%, untuk n = 20 dan K = 4 adalah dL
= 0,8943; dU = 1,8283; 4 – dL = 3,1057; 4 –
dU = 2,1717 jadi dapat dilihat bahwa nilai
DWhit lebih besar daripada nilai dU dan lebih
kecil dari nilai 4-dU, serta lebih besar daripada
nilai dL dan lebih kecil dari nilai 4-dL.
Sehingga dapat disimpulkan tidak ada
autokorelasi dalam model regresi yang
diprediksi.
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
19 - Volume 3, No. 2, Mei 2015
Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar
0,972 artinya variabel pertumbuhan ekonomi
(PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel
pengeluaran daerah, jumlah penduduk, IPM dan
dummy sebelum dan sesudah pemekaran
sebesar 97,2 persen dan sisanya sebesar 2,8
persen dijelaskan oleh variabel lain di luar
model penelitian. Sementara nilai koefisien
korelasi (R) sebesar 0,986 menggambarkan
bahwa variabel pengeluaran daerah, jumlah
penduduk, IPM dan dummy sebelum dan
sesudah pemekaran mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan variabel pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah yaitu sebesar
98,6 persen sedangkan sisanya sebesar 1,4
persen berhubungan dengan faktor lain di luar
cakupan penelitian ini.
Pengujian hipotesis dengan uji t
diperoleh bahwa:
Variabel pengeluaran daerah, thit > ttab
yaitu 8,434 > 1,753 dan nilai Sig < ɑ yaitu
0,000 < 0,05 ; maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial
variabel pengeluaran daerah berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah
pemekaran.
Variabel jumlah penduduk, thit < ttab yaitu
– 0,792 < 1,753 dan nilai Sig > ɑ yaitu 0,441 >
0,05 ; maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini
berarti bahwa secara parsial variabel jumlah
penduduk tidak berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
Variabel IPM, thit > ttab yaitu 2,231 >
1,753 dan nilai Sig < ɑ yaitu 0,041 < 0,05 ;
maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini
berarti bahwa secara parsial variabel IPM
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan
sesudah pemekaran
Variabel dummy sebelum dan sesudah
pemekaran, thit < ttab yaitu -0,058 < 1,753 dan
nilai Sig > ɑ yaitu 0,605 > 0,05 ; maka Ho
diterima dan Ha ditolak. Hal ini berarti bahwa
secara parsial variabel dummy sebelum dan
sesudah pemekaran tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak ada perbedaan antara sebelum dan
sesudah pemekaran dalam mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
Pengujian hipotesis dengan uji F
diperoleh nilai Fhit sebesar 128,639 sedangkan
Ftab pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05
adalah 3,06. Hal ini menunjukkan bahwa Fhit >
Ftab dan Sig.F = 0,000 maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Hal ini berarti bahwa pengeluaran
daerah, jumlah penduduk, IPM dan dummy
sebelum dan sesudah pemekaran secara
bersama-sama berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah.
2. Analisis Uji Beda Independent Sample
Test
Untuk mengetahui perbedaan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum dan sesudah pemekaran wilayah
digunakan uji beda independent sampel test dan
diperoleh hasil output nilai rata-rata (mean)
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
Volume 3, No. 2, Mei 2015 - 20
untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh
Tengah sebelum pemekaran adalah 9,2543 dan
sesudah pemekaran adalah 6,1622. Dari hasil
tersebut menunjukkan rata-rata nilai
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum pemekaran lebih tinggi dibandingkan
setelah adanya pemekaran.
Pada tingkat kepercayaan (Convidence
Interval) 95 persen, pengujian hipotesis
diperoleh hasil bahwa nilai thit adalah 0,539 dan
ttab 1,734, hal ini menunjukkan thit < ttab yaitu
0,539 < 1,734 dan nilai Sig > ɑ yaitu 0,596 >
0,05 ; Hasil ini menunjukkan bahwa Ho
diterima dan Ha ditolak, artinya bahwa tidak
terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan setelah
pemekaran. Seperti yang dapat kita ketahui
bahwa setelah pelaksanaan pemekaran
pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik
dibanding pada masa sebelum pemekaran,
dimana dapat kita lihat bahwa rata-rata
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum pelaksanaan pemekaran lebih tinggi
dibanding dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sesudah
mengalami pemekaran. Dengan demikian dapat
kita simpulkan bahwa pemekaran wilayah yang
dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tengah belum
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Variabel pengeluaran daerah dan IPM
mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
sedangkan variabel jumlah penduduk dan
dummy sebelum dan sesudah pemekaran
berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Laju
pertumbuhan penduduk dianggap sebagai salah
satu faktor positif yang memicu pertumbuhan
ekonomi. Namun di sisi lain jumlah penduduk
dapat menjadi beban bagi pertumbuhan
ekonomi bukan sebagai pemacu karena banyak
faktor penyebab antara lain ketersediaan
lapangan kerja yang tidak mendukung sehingga
laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
menimbulkan dampak pengangguran dimana
pengangguran dapat menyebabkan daya beli
masyarakat berkurang sehingga aktivitas
ekonomi tidak berjalan lancar yang akhirnya
ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis
dengan uji beda Independent sample test
diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Hal
ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah
belum mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah.
Saran
Pengeluaran daerah terbukti dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah
pemekaran wilayah, untuk itu pemerintah
daerah dengan kewenangan yang dimilikinya
harus mampu mengalokasikan belanja daerah
secara efisien untuk kebutuhan publik baik
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
21 - Volume 3, No. 2, Mei 2015
penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan
potensi daerah
Untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan
kemampuan, kecermatan serta kerjasama antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan
masyarakatnya sehingga dapat menciptakan
keadaan ekonomi, politik, dan hukum yang
kondusif sehingga dapat memberikan pengaruh
yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Anonymous. 2004. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Basri, F., 2002. Perekonomian Indonesia :
Tantangan Dan Harapan Bagi
Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Badan Pusat Statistik. 1994-2014. Aceh Dalam
Angka. Banda Aceh. BPS Provinsi Aceh
Badan Pusat Statistik. 1994-2014. Aceh Tengah
Dalam Angka. Banda Aceh. BPS Provinsi
Aceh
Gujarati, D.N. 2006. Dasar-dasar
Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
Laim, D.J. 2010. Analisis Dampak Pemekaran
Wilayah Terhadap Perkembangan
Perekonomian Wilayah Kabupaten
Kepulauan Aru Provinsi Maluku.
Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian
Bogor.
Mankiw, N G. 2000. Teori Makro Ekonomi.
Jakarta: Penerbit Erlangga..
Riyad, M. 2012. Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Di Enam Negara ASEAN Tahun 1990-
2009. Fakultas Ekonomi Program
Magister Perencanaan Dan Kebijakan
Publik Ekonomi Globalisasi. Tesis.
Universitas Indonesia.
Sukirno, S. 2006. Makro Ekonomi Teori
Pengantar. Jakarta: PT.
RajaGrafindoPersada,
Todaro, M.P., dan Smith, S.C. 2006.
Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.
Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga
Jurnal
Sasana, H. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal
Terhadap Kinerja Ekonomi Di
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 10.
Fakultas Ekonomi Universitas
Dipenogoro, Semarang.
Web
www. kemendagri.go.id