analisis program penurunan status gizi buruk …

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP

Analisis Program Penurunan Status Gizi Buruk Balita Oleh Dinas Kesehatan Kota

Banda Aceh (Maulya Ulfah, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., Alfi Rahman,

M.Si.,Ph.D) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Volume 4. No. 4 November

2019

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah

Volume 4, Nomor 4, November 2019

www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP

1

ANALISIS PROGRAM PENURUNAN STATUS GIZI BURUK BALITA

OLEH DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH

Analysis The Implementation Of Program For Reducing Malnutrition

Status Of Toddlers By Health Department Of Banda Aceh City

Maulya Ulfah, Dr.Mahdi Syahbandir, S.H.,M.Hum.

Alfi Rahman, M.Si., Ph.D

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Pasal 2 ayat 1 yaitu upaya

bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui partisipasi dan

kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi

untuk percepatan perbaikam gizi fokus pada 1000 HPK (Seribu Hari

Pertama Kehidupan). Berdasarkan peraturan tersebut status gizi buruk di

Kota Banda Aceh tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya. Tahun 2018 kasus gizi buruk berjumlah 7 kasus, 99 kasus gizi

kurang, 197 kasus stunting dan bayi BGM (Bawah Garis Merah) 575 kasus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi

program, hambatan implementasi program serta upaya terhadap

hambatan implementasi program penurunan status gizi buruk balita oleh

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini adalah

diskriptif kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan teori

implementasi kebijakan George C. Edward III, meliputi komunikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini adalah

pertama, implementasi program telah dilaksanakan namun dalam

pelaksanaan masih belum efektif dikarenakan rendahnya partisipasi

masyarakat ke Posyandu, keadaan ekonomi keluarga kurang mencukupi

memberikan makanan yang bergizi, serta penyakit bawaan sejak lahir

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




2

yang memperparah kondisi balita gizi buruk. Kedua, hambatan

pelaksanaan program meliputi komunikasi dan sumber daya manusia,

sarana prasarana masihkurang memadai. Ketiga, upaya mengatasi

hambatan dalam implementasi program 1000 HPK yaitu terus

dilakuknnya penguatan posyandu, , serta memperkuat kerja sama lintas

program dan lintas sektor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda

Aceh dan pihak terkait untuk meningkatkan kerjasama stakeholders

untuk keberhasilan implementasi program penurunan status gizi buruk

balita.

Kata Kunci : Implementasi Program, Penurunan Status Gizi Buruk

Balita, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

ABSTRACT, The National acceleration nutrition programe that has been

regulated by the goverment on govermental law number 42/2013, article Number

2 Clause 1. Is an attempt beetwen goverment and the community through

participant and attention of the stake holders, planned and coordinated to

accelerate the refinement of nutrition, focus on 1000 days of first life.Severe

Malnutrition status in the city of Banda Aceh in 2018 has increased compared to

the previous year. In 2008, there were 7 cases of severe malnutrition, 99 cases of

nutritional deficiencies, 194 stunting cases, and 575 cases of the baby BRL (below

red line) . This research is aimed to understand the implementation of program,

the obstacles in the implementation of program as well as the effort made to deal

with the obstacles of the implementation of program on the reduction of

malnutrition in toddlers by the health office of the city of Banda Aceh The method

used in this research is descriptive qualitative with data analysis techniques using

the theory of policy implementation of George C. Edward III, including

communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of

this study are first, the implementation has been implemented however the

implementation is still not effective due to the lack of community’s participation

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




3

in the Posyandu (integrated health post). Second, in the implementation process of

program of the Health office and Health Center, there are still communication

constraints and human resources as well as inadequate facilities and

infrastructure. Third, the efforts to overcome obstacles in the implementation of

the 1000 HPK program includes strengthening the posyandu (integrated health

post), and strengthening the cooperation across programs and across sectors. The

conclusion of this study is that the regional government of the city of Banda Aceh,

Health Office of the city of Banda Aceh and related parties are expected to increase

cooperation with stakeholder for the successful implementation of the program on

the reduction of malnutrition in toddlers.

Keywords: Implementation of Program, The Reduction of Malnutrition in

Toddlers, Health Office of the City of Banda Aceh.

PENDAHULUAN

Pembangunan Kesehatan periode 2015-2019 adalah Program

Indonesia Sehat dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan 2015-2019 salah

satunyayaitu meningkatkan status kesehatan gizi, ibu dan anak

(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015: 6).

Untuk memantau prevalensi status gizi balita setiap tahunnya,

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalukan Pemantauan

Status Gizi (PSG), hal yang sama juga dilakukan oleh setiap Provinsi,

termasuk Provinsi Aceh. Masalah status gizi untuk(BB/U) Gizi buruk dan

kurang di Kota Banda Aceh terjadi peningkatan kasus yang cukup

signifikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 20,3% dan pada tahun 2017

sebesar 23,3% peningkatan kasus ini terjadi di semua kabupaten/kota

yang ada di Provinsi Aceh (Poltekes Kemenkes Aceh dan Dinas Kesehatan

Aceh, 2017: 22).

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




4

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai instansi pemerintah

Kota Banda Aceh yang bertugas pada bidang kesehatan dalam melakukan

penanggungalangan balita gizi buruk yaitu melalui Program 1000 HPK

(Hari Pertama Kehidupan), meliputi peningkatan pemberian ASI Ekslusif,

penimbangan balita di Posyandu, penanganan BBLR, peningkatan

pemberian imunisasi dan pemberian PMT (Pemberian Makanan

Tambahan) bagi balita gizi kurang dan gizi buruk. Program 1000 HPK

menjadi penting karena pada masa itu, kondisi pertumbuhan dan

perkembangan anak sangat cepat dan pesat sehingga akan berdampak

pada dimasa kehidupan selanjutnya. Apabila masa penting tersebut tidak

diperhatikan secara benar, peluang mendapatkan gangguan pertumbuhan

dan perkembangan akan lebih besar dibandingkan dengan yang

mendapatkan perhatian yang serius pada masa 1000 HPK (Toto Sudargo,

2018: 1).

Persentase pemberian ASI Ekslusif di Kota Banda Aceh tahun 2013

mencapai 70,11% kemudian terjadi penurunan yang sangat signifikan

pada tahun 2014-2018 yaitu sebesar 57,43%. Jumlah bayi 0-6 bulan tahun

2017 berjumlah 3.340 bayi dan yang mendapatkan ASI ekslusif hanya

1.818 bayi (54,43%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa target

pemberian ASI sebesar 80% masih jauh dari target nasional.Bayi

mendapatkan ASI Ekslusif yaitu tanpa diberikan makanan dan minuman

lain. ASI dalam jumlah yang cukup merupakan makanan terbaik dan

memenuhi syarat kebutuhan gizi selama 6 bulan pertama (Merryana

Andriani, 2016: 12).

Indikator yang dapat menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi

adalah dengan UCI (Universal Child Immunization) yaitu gambaran suatu

desa sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Persentase pemberian

imunisasi lengkap tahun 2017 Kota Banda Aceh sebesar 74,88% dan

Gampong yang telah mencapai UCI 59 Gampong dari seluruh Gampong

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




5

yang ada di Kota Banda Aceh yaitu 90 Gampong atau sebesar 65,56%

(Profil Kesehatan Kota Banda Aceh, 2017: 25). Selain pembangunan

pendidikan sebagai pencapaian pembangunan nasional, pembangunan

dalam bidang kesehatan juga tidak kalah penting terlebih dalam hal

permasalahan status kesehatan gizi pada balita, sehingga adanya program

penurunan status gizi buruk yang diimplementasikan oleh Dinas

Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menurunkan status gizi buruk balita

khusunya di Kota Banda Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan seperti yang telah kita lihat adalah tahap

pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti pengesahan

undang-undang, mengeluarkan perintah eksekutif, menjatuhkan

keputusan pengadilan, atau mengumumkan peraturan perundang-

undangan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang terkena

dampaknya” (Edward III, 1980: 1). Implementasi kebijakan pada

prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunkan konsep implementasi

kebijakan George C. Edward III yangmengemukakan beberapa hal yang

dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, (Herabudin, 2016:

112) meliputi :

1. Comunication/ Komunikasi. Komunikasi sangat menentukan

keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan

yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah

mengetahui apa yang akan dikerjakan sehingga setiap

keputusan dan peraturan pelaksanaan harus dikomunikasikan

kepada bagian personalia yang tepat. Dalam keberhasilan

komunikasi juga dilihat 3 faktor penting yaitu :

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




6

a) Transmisi/Penyularan Komunikasi,

b) Kejelasan Komunikasi,

c) Konsistensi .

2. Resources/ Sumber Daya. Tanpa adanya sumber daya yaitu

personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

kebijakan akan bekerja tidak efektif, meskipun perintah telah

diberikan secara jelas dan konsisten, sumber daya yang penting

antara lain :

a) Staf (SDM),

b) Informasi,

c) Kewenangan,

d) Fasilitas (sarana dan prasarana).

3. Disposition/ Disposisi. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari

disposisi (Karakteristik aktor pelaksana). Disposisi atau sikap

pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena

menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka

akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan

yang diharapakannya.

4. Bureaucratic Structure/ Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi

adalah sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan

tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya

dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan

suatu kebijakan. Dengan adanya SOP (Standar Operasional

Prosedur) dalam rutinitas sehari-hari menjalankan

impelementasi kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana harus

dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan

jalan melakukan koordinasi dengan baik dan penyebaran

tanggung jawab (Fragmentasi) atas kebijakan yang ditetapkan.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




7

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 April 2019 sampai tanggal

02 Mei 2019 yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan

6 Puskesmas yaitu Puskesmas Jaya Baru, Lampaseh, Baiturrahman, Banda

Raya, Batoh dan Jeulingke sebagai unit pelaksana teknis dinas. Penelitian

ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik

pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik

Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan

data, yaitu dokumentasi dan wawancara semi terstruktur yaitu penulis

mempunyai daftar pertanyaan secara tertulis dan memungkinkan

pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang terkait dengan permasalahan

(Rachmad Kriyantono, 2006: 233). Petanyaan yang diajukan mengenai

implementasi kebijakan program 1000 HPK dalam menurunkan status

gizi buruk, hambatan yang dialami dan upaya terhadap hambatan dalam

implementasi program 1000 HPK serta pertanyaan yang diajukan kepada

orang tua balita yang mengalami gizi buruk mengenai program yang

telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh serta Puskesmas.

Teknik analisis data yaitu Menurut Miles dan Huberman (Andi Prastowo,

2011: 256)aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai dengan cara reduksi

data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sejauh

mana efektifitas program tersebut diimplementasikan melalui program

preventif/pencegahan maka melalui penelitian ini akan mengkaji Analisis

Program Penurunan Satatus Gizi Buruk Balita Oleh Dinas Kesehatan Kota

Banda Aceh menggunakan teori model implementasi kebijakan yang

dikembangkan oleh George C. Edward III meliputi : a) Komunikasi, b)

Sumber Daya, c) Disposisi, dan d) Struktur Organisasi.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




8

1. Implementasi Program Penurunan Status Gizi Buruk Balita Oleh

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tabel 1.1 Kasus Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan BGM di Kota

Banda Aceh menurut Kecamatan Tahun 2018

No. Kecamatan GiziBuruk GiziKurang Stunting BGM

1. Jaya Baru 3 18 20 40

2. Baiturrahman 1 3 26 57

3. Kuta Raja 1 31 17 23

4. Syiah Kuala 0 0 18 59

5. Banda Raya 0 3 17 88

6. Lueng Bata 0 4 17 39

Banda Aceh 7 99 194 572

(Sumber data Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2018)

Jumlah bayi BGM (Bawah Garis Merah) menjadi kasus tertinggi

dari tahun 2017 yaitu 475 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun

2018 yaitu mencapai 575 kasus. BGM merupakan awal mula terjaringnnya

balita dengan kasus gizi kurang, gizi buruk dan stunting. Apabila balita

BGM tidak tertangani dengan cepat maka kemungkinan besar balita

terindikasikan gizi buruk dan stunting(Profil Kesehatan Kota Banda Aceh,

2017: 26).Program 1000 HPK yang telah diimplementasikan yaitu :

1) Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) kurang dari 2.500

gram berat ketika dilahirkan dengan pencegahan diberikannya

TTD bagi ibu hamil.Pemberian TTD sebanyak 90 butir selama masa

kehamilan, menunjukkan 5 Puskesmas mencapai lebih dari 90%

kecuali Puskesmas Lampaseh yang mencapai 79%, dikarenakan ibu

hamil beranggapan bahwa mengkonsumsi setengah dari 90 butir

sudah cukup sehingga TTD tidak dikonsumsi secara rutin.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




9

2) Pemberian Imunisasi yaitu program khusus Gampong UCI, bahwa

setiap Gampong di Kota Banda Aceh mencapai pemberian

imunisasi lengkap pada bayi 0-1 Tahun. Namun capaian hingga

tahun 2018 menurun pada semua Kecamatan dikarenakan

rendahnya kemauan orang tua dalam memebrikan imunisasi yang

disebabkan karena berita di berbagai media mengenai vaksin palsu

dan haram .

3) Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif paling sedikit 50%. Adapun

target yang diterapkan pada semua Puskesmas Kota Banda Aceh

yaitu sebesar 47%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3

Puskesmas yang tidak mengalami gizi buruk mencapai persentase

tertinggi dalam pemberian ASI. Terdapat 1 Puskesmas yang tidak

mencapai target yaitu Puskesmas Lampaseh dengan capaian 45%

yang dikarenakan orang tua balita menilai ASI nya tidak cukup

sehingga perlu diberikannya susu formula serta makanan

tambahan lainnya.

4) Penimbangan Balita di Posyandu capaian di Kota Banda Aceh

Tahun 2018 sebesar 67,45% dengan target 85%. Partisipasi orang

tua balita ke Posyandu pada 6 Puskesmas hanya 2 Puskesmas yaitu

Puskesmas Banda Raya sebesar 86,62% dan Puskesmas Jeulingke

sebesar 92,97% yang mencapai target. Sedangkan 4 Puskesmas

lainnya berada di bawah dari target 85%. Hal ini disebabkan karena

masih rendahnya partisipasi masyarakat, kurang pemahaman

tentang Posyandu sehingga dinilai tidak perlu, jauhnya lokasi

Posyandu dari rumah, serta beberapa orang tua balita yang

mempercayai mitos yaitu apabila anaknya selesai ditimbang, ketika

pulang kerumah anaknya menjadi sakit.

5) Pemberian PMT bagi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang berupa roti

biskuit dari Kementerian Kesehatan telah disalurkan dengan tepat

sasaran sebesar 100%.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




10

Dari seluruh rangkaian hasil wawancara yang dikemukakan

informan berkaitan dengan struktur birokrasi dalam menurunkan status

gizi buruk dan stunting pada anak balita, mekanisme kerja Dinas

Kesehatan dalam pelaksanaan program sudah memfungsikan dengan

baik Puskesmas yang ada sebagai ujung tombak penanggulangan dan

pencegahan dalam menurunkan angka gizi buruk namun masih belum

optimal karena dari teori impelementasi kebijakan dari Edward III, empat

indikator berupa sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur

organisasi belum berjalan sempurna yaitu dari faktor komunikasi masih

rendahnya pelatihan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda

Aceh mengenai peningkatan kapasitas tenaga gizi untuk edukasi

masyarakat dalam pencegahan gizi buruk, serta jumlah sumber daya

berupa SDM dan fasilitas yang belum terpenuhi.

2. Hambatan Implementasi Program Penurunan Status Gizi Buruk

Balita Oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

a) Faktor Komunikasi

Sesuai dengan teori yang ditawarkan oleh George C. Edward III

bahwa faktor komunikasi mempengaruhi dalam implementasi. Hal

ini dibuktikan dengan kendala yang dihadapi dalam komunikasi

yaitu penyampaian transmisi/penyaluran informasi agar tidak

membingungkan. Pernyataan dari seluruh Puskesmas yang penulis

simpulkan bahwa pelatihan peningkatan pengetahuan tenaga gizi

mengenai gizi buruk sangat minim sekali karena dari pelatihan gizi

banyak hal yang harus diketahui oleh petugas gizi

b) Faktor Sumber Daya

Ketersediaan SDM yang tidak memadai juga menjadi hambatan

dalam pengimplementasian program, menurut Edwards III, sebaik

apapun program dikomunikasikan tapi tanpa adanya kuantitas dan

kualitas sumber daya yang memadai menjadi kendala jalannya

suatu program.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




11

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah tenaga gizi disetiap Puskesmas yang hanya satu orang

dinilai tidak maksila dalam menjalankan program. Guna mengurangi

masalah gizi buruk, gizi kurang dan stunting idealnya di setiap Puskesmas

minimal terdapat dua tenaga gizi yang bertugas mendampingi dan

mengedukasi masyarakat dalam pemenuhan gizi yang benar dan akses

informasi yang memadai, karena kurangnya tenaga gizi juga penyebab

masalah gizi buruk dan stunting secara tidak langsung.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung SDM menjalankan program, sumber lainnya

juga harus tersedia yaitu fasilitas (sarana dan prasarana), walaupun

posyandu sudah tersedia dalam setiap desa, namun yang

diharapkanditambahkan lagi jumlah Posyandu perlorong. Karena

ketersediaan posyandu pada setiap desa juga masih rendahnya partisipasi

masyarakat dengan alasan jauh dan sibuk bekerja. Masih kurannya alat

ukur dan timbangan untuk mengetahui dan memantau berat badan balita

yang mengalami gizi buruk walaupun sedang diamprahkan namun

prosesnya yang lama.

c) Rendahnya Partisipasi Masyarakat Khususnya Orangtua Balita

yang Datang ke Posyandu

Rendahnya partisipasi masyarakat khususnya orangtua balita yang

datang ke Posyandu meliputi penimbangan yang tidak rutin dilakukan,

tidak melakukan imunisasi lengkap serta perbedaan pemahaman

informasi yang disampaikan saat Posyandu berlangsung. Rendahnya

partisipasi masyarakat dalam mendukung program yang dijalankan oleh

pemerintah sesuai pernyataan Edward III kebijakan tersebut dapat

memberikan dampak yang baik atau tidak bagi masyarakat.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




12

3. Upaya Terhadap Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi

Program Penurunan Status Gizi Buruk.

a) Upaya preventif yaitu pencegahan, meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan SDM di setiap Puskesmas dan pihak

yang terkait seperti bidan, kader, dokter dalam pencegahan gizi

buruk, gizi kurang, BGM, dan stunting berupa konseling

gizi/edukasi kepada keluarga balita dan masyarakat,

2. Memperkuat kerjasama lintas program, lintas sektor dan swasta

untuk penyediaan pangan ditingkat rumah tangga yang menengah

kebawah, serta perbaikan pola asuhan gizi keluarga,

3. Dalam mensosialisasikan imunisasi inovasi yang akan dilakukan

tahun 2020 yaitu adanya talkshow dan iklan di koran,

4. Mengoptimalkan aplikasi e-PPBGM yaitu pelaporan secara online

oleh petugas gizi mengenai perkembangan anak dari segi berat

badan dan tinggi badan anak yang baru diperkenalkan awal tahun

2019,

5. Mewujudkan keluarga sadar gizi dengan sosialisasi dan

komunikasi, informasi dan edukasi pedoman gizi seimbang,

6. Penguatan posyandu dalam meningkatkan kembali partisipasi

masyarakat dan keluarga dalam memantau, mengenali serta

menanggulangi secara cepat gangguan pertumbuhan pada anak,

7. Diharapkan setiap keluarga memanfaatkan lahan perkarangan

rumah untuk memenuhi ketersediaan pangan sehari-hari

disamping makanan pokok/nasi dengan sayur-sayuran, buah-

buahan, dan obat-obatan yang bergizi, beragam dan aman.

b) Upaya promotif yaitu promosi kesehatan, meliputi :

1. Pemberian informasi kepada individu dan keluarga pasien secara

berkesinambungan dan terus menerus memantau perkembangan

dan pertumbuhan balita. Membantu keluarga balita menjadi tahu,

mau, dan menjadi mampu mempraktekkan perilaku dalam

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




13

mencegah gizi buruk intinya terletak pada keberhasilan membuat

pasien/keluarga balita memahami secara benar.

2. Upaya yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan

dukungan dengan pihak-pihak terkait (stakeholders) dengan

tahapan mengetahui dan meyadari adanya masalah,

komitmen/tertarik untuk ikut mengatasi masalah, memilih

alternatif untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan analisis implementasi program pembahasan hasil

penelitian mengenai Analisis Program Penurunan Status Gizi Buruk Balita

Oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan secara

keseluruhan pelaksanaan program dilapangan dilihat dengan teori

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III

yang meliputi, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur

Birokrasi belum berjalan sempurna. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan

faktor, masih ada faktor Komunikasi dan Sumber Daya yang belum

optimal sebagaimana yang diharapkan, sedangkan faktor Disposisi dan

Struktur Birokrasi sudah terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pembahasan hasil penelitian tentang Analisis

Program Penurunan Status Gizi Buruk Balita Oleh Dinas Kesehatan Kota

Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan

program dilapangan dilihat dengan teori implementasi kebijakan yang

dikemukakan oleh George C. Edward III yang meliputi, Komunikasi,

Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi belum secara keseluruhan

berjalan sempurna. Hal ini dikarenakan dari keseluruhan faktor, masih

ada faktor Komunikasi dan Sumber Daya yang belum optimal

sebagaimana yang diharapkan, sedangkan faktor Disposisi dan Struktur

Birokrasi sudah terlaksana dengan baik

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




14

SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diharapkan

Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

dan pihak terkait untuk meningkatkan kerjasama stakeholders

yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan

menjalankan program penurunan status gizi buruk balita agar

dapat terimplementasi sesuai dengan yang diharapkan.

2. Adanya perencanaan pengadaan sumber daya manusia yaitu

tenaga kesehatan khususnya tenaga gizi sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

sehingga dapat teroptimalisasinya pekerjaan secara efektif dan

efesien, penambahan fasilitas sarana dan prasarana berupa

Posyandu disetiap lorong agar terjangkau oleh masyarakat dan

kendaraan roda empat dalam pemberian imunisasi. Selain itu,

perlunya memberikan pelatihan khusus kepada tenaga gizi,

pegawai puskesmas, aparat Desa dan Kecamatan dalam kaitannya

dengan penanggulangan gizi buruk mengenai penanggulangan

balita gizi buruk.

3. Diharapakan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas

Kesehatan Kota Banda Aceh untuk menciptakan inovasi seperti

program yang dilaksanakan di Kota Bandung yaitu Omaba (Ojek

Makanan Balita) yang diberikan kepada keluarga balita gizi buruk

dengan menyediakan kendaraan roda dua bagisetiap kader-kader

desa agar teroptimalnya suatu program.

Jurn

alIlm

iah Mahasiswa

FISIP




2019




15

DAFTAR PUSTAKA

Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan

Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. 2017. Profil Kesehatan Kota Banda Aceh

2017. Kota Banda Aceh.

Herabudin. 2016. Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi.

Bandung : Pustaka Setia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan Tahun 2015-2019. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Merryana Adriani dkk. 2016. Pengantar Gizi Masyarakat. Jakarta: PT. Kencana

Perdana.

Poltekes Kemenkes Aceh dan Dinas Kesehatan Aceh. 2017. Laporan Survey

Pemantauan Status Gizi Provinsi Aceh. Diakses dari

http://dinkes.acehprov.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan

Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. 2013. Indonesia.

Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Upaya Perbaikan Gizi. 2014. Indonesia.

Rachmat Kriyantono. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT.

Kencana Perdana.

Toto Sudargo. 2018. 1000 Hari Pertama Kehidupan. Yogyakarta: Gadjah

MadaUniversity Press.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga. 2016.

analisis program penurunan status gizi buruk …

Documents