anatomi kejahatan di pasar modal
DESCRIPTION
punya manafTRANSCRIPT
ANATOMI KEJAHATAN DI PASAR MODAL
“Imagine that the exchange of commodity between two persons is modeled as a
game, the exchange game, and the rules of the game do not prohibit theft. Each
player has three options: trade, no trade, theft. There are four possible solutions
to the exchange game. In one both players keep what they have. This occurs
when both players take no trade option. In another exchange of commodities take
place. This occurs when both players adopt the trade option. In another one
player has all the goodies; in other solution, the other player has all goodies.
These outcomes occurs when one of the players take the trade option, which
amounts to turning over his commodity, whereas the other player pursues the no
trade option, which amounts to taking the other’s offer without reciprocating,
that is, theft. ”
Jules Coleman. Risk and Wrong. Cambridge Study in Philosophy of Law.
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992), pp. 87-88.
1. I. Tindak Pidana di Pasar Modal
Kasus Howey
U.S. SUPREME COURT
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
v.
W. J. HOWEY CO.
328 U.S. 293 (1946)
328 U.S. 293
Diajukan 2 Mei 1946. Diputuskan 27 Mei 1946.
Opini Justice MURPHY
Kasus ini adalah mengenai penerapan Pasal 2(1) Securities Act of 1933 tentang
penawaran unit pengembangan tanaman citrus yang berhubungan dengan
kontrak untuk penanaman, pemasaran dan pembagian laba bersih untuk para
investor.
The Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan untuk
melarang tergugat menggunakan surat dan sarana perdagangan antar negara
bagian dalam penawaran efek yang tidak terdaftar dan tidak dikecualikan dari
pendaftaran yang melanggar Pasal 5(a) Securities Act of 1933.
Pengadilan District menolak pelarangan tersebut, dan Pengadilan Banding
Sirkuit Kelima (Fifth Circuit Court of Appeals) menguatkan putusan Pengadilan
1. I. Tindak Pidana di Pasar Modal
distrik tersebut. Supreme Court memberikan keputusan atas pernyataan yang
menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Banding Sirkuit Kelima bertentangan
dengan keputusan pengadilan district dan pengadilan federal lainnya dan bahwa
putusan itu memperkenalkan suatu test fiktif dan tidak berdasarkan undang-
undang yang oleh SEC telah dinyatakan tidak dapat dilaksanakan secara
administratif.
Sebagian besar fakta [dalam kasus ini] telah disampaikan. Tergugat, W. J.
Howey Company dan Howey-in-the-Hills Service Inc., adalah perusahaan yang
didirikan di Florida yang berada di bawah control langsung dan manajemen yang
sama. Howey Company memiliki areal tanaman citrus yang luas di Lake County,
Florida. Selama beberapa tahun terakhir perusahaan tersebut telah menanam
sekitar 500 hektar per-tahun, perusahaan itu memegang separuh dari tanaman itu
untuk perusahaan dan menawarkan separuh lainnya kepada masyarakat umum
‘untuk membantu mereka mendanai pengembangan tambahan.
Howey-in-the-Hills Service, Inc., adalah perusahaan jasa yang melakukan
penanaman dan mengembangkan sebagian besar tanaman tersebut, termasuk
pemanenan dan pemasaran hasil tanaman itu.
Setiap calon pembeli ditawarkan kontrak penjualan tanah dan juga kontrak jasa,
setelah diberitahu bahwa adalah tidak feasible untuk melakukan investasi di
bidang tanaman kecuali apabila disertai suatu rancangan pemberian jasa
sebagaimana tersebut di atas. Meskipun calon pembeli bebas untuk membuat
kontrak jasa dengan perusahaan jasa lainnya, namun dalam penawaran selalu
ditekankan kelebihan dari Howey-in-the-Hills Service, Inc.
Dengan pembayaran penuh harga pembelian, tanah diserahkan kepada pembeli
dengan akta jaminan. Pembagian tanah biasanya dilakukan dengan membuat
galian tanah yang dangkal, dan satu hektar terdiri dari deretan 48 pohon. Dalam
jangka waktu antara 1 Februari 1941, dan 31 Mei 1943, 31 dari 42 orang
membeli kurang dari 5 hektar masing-masing. Rata-rata kepemilikan dari 31
orang ini adalah 1,33 hektar dan penjualan hanya 0,65, 0,7 dan 0,73 setiap
hektar. Areal ini tidak dipagar secara terpisah dan satu-satunya tanda hanya
melalui catatan pembukuan. Kontrak jasa, umumnya untuk jangka 10 tahun
tanpa opsi untuk pemutusan, memberi Howey-in-the-Hills Service, Inc., hasil
sewa dan kepemilikan yang penuh dan lengkap (‘full and complete ’) atas areal
tersebut. Dengan mengutip pembayaran dan biaya buruh yang ditetapkan,
perusahaan itu diberi kewenangan penuh untuk menanam, memanen dan
memasarkan hasilnya.
Tanpa izin dari perusahaan, pemilik tanah atau pembeli tidak berhak untuk
masuk dan memasarkan hasil panen, jadi umumnya tidak ada hak untuk buah
tertentu. Perusahaan bertanggungjawab hanya untuk mengalokasikan laba bersih
berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada waktu pemetikan.
Pembeli sebagian besar bukan penduduk Florida. Mereka kebanyakan orang
bisnis dan profesional yang tidak mempunyai pengetahuan, keahlian dan
peralatan yang diperlukan untuk mengurus dan menanam pohon citrus. Mereka
tertarik dengan harapan akan laba yang cukup besar.
Sebagai contoh, laba pada musim tahun 1943-1944 tercatat sebesar 20% dan juga
laba yang lebih besar dapat diharapkan pada musim tahun 1944-1945, meskipun
hanya 10% laba tahunan yang diharapkan dalam periode 10 tahun.
Banyak diantara pembeli ini adalah pelanggan dari hotel resort yang dimiliki dan
dioperasikan oleh Howey Company di daerah yang berpemandangan bagus
berdekatan dengan areal tanaman. Iklan hotel menyebutkan ada areal tanaman
yang bagus di sekitar daerah itu dan perhatian para tamu diarahkan kepada
tanaman itu ketika mereka dibawa berjalan-jalan kesekitar daerah itu, mereka
mengatakan bahwa areal tanaman itu akan dijual, jika mereka merasa tertarik
maka mereka akan diajak untuk membicarakan penjualannya.
Tidak ada pernyataan pendaftaran atau surat pemberitahuan yang telah diajukan
kepada SEC sesuai dengan Securities Act of 1933 dan rules serta regulation
yang mengikutinya.
Pasal 2(1) Securities Act memberi definisi ‘efek’ dengan memasukkan dokumen
perdagangan yang biasa digunakan untuk melakukan spekulasi atau investasi.
Definisi ini juga mencakup ‘efek’ dengan berbagai karakter lainnya, sebagai
‘sertifikat penyertaan atau partisipasi dalam perjanjian pembagian laba’, ‘kontrak
investasi’ dan secara umum, setiap penyertaan atau instrumen yang biasa dikenal
sebagai ‘efek’.
Masalah hukum yang timbul adalah apakah kontrak penjualan tanah, akta
jaminan dan kontrak jasa merupakan suatu ‘kontrak investasi’ dalam pengertian
Pasal 2(1)?. Apabila jawabannya ’ya’ maka berlakulah ketentuan tentang
pendaftaran berdasarkan Pasal 5(a), kecuali bila efek tersebut diberi
pengecualian berdasarkan Pasal 3(b), 15 U.S.C.A.77c(b).
Pengadilan District, memutuskan jawaban ’tidak’ atas kasus ini, dengan
memperlakukan kontrak dan akta tersebut sebagai transaksi yang terpisah yang
melibatkan tidak lebih dari penjualan real estate biasa dan perjanjian dengan
penjual untuk mengelola harta milik pembeli.
Definisi ‘kontrak investasi’ tidak ditentukan oleh Securities Act atau oleh
laporan legislatif terkait. Akan tetapi terminologi itu umum terdapat dalam
berbagai ‘blue sky ’ law di banyak negara bagian yang ada sebelum penerapan
undang-undang federal, dan meskipun terminologi itu juga tidak didefinisikan
oleh undang-undang negara bagian, tetapi terminologi tersebut telah digunakan
secara luas oleh pengadilan negara bagian untuk memberikan perlindungan yang
cukup kepada masyarakat investor. Bentuknya tidak diutamakan, tetapi isi dan
penekanan diberikan pada kenyataan secara ekonomi.
Suatu kontrak investasi dapat berarti suatu kontrak atau skim untuk
‘menempatkan modal atau menyerahkan uang pada suatu cara yang ditujukan
untuk menjamin pendapatan atau keuntungan dari pengusahaannya’. (Kasus
State v. Gopher Tire & Rubber Co., 146 Minn. 52, 56, 177 N.W. 937, 938).
Definisi ini telah digunakan oleh pengadilan negara bagian dalam berbagai
situasi dimana para individu menginvestasikan uangnya dalam perusahaan
dengan harapan akan mendapatkan keuntungan semata-mata melalui usaha dari
pendiri perusahaan atau orang lain. Dengan memasukkan kontrak investasi
dalam lingkup Pasal 2(1) Securities Act, Kongres menggunakan terminologi
yang pengertiannya telah disarikan dengan penafsiran yuridis ini.
Dengan perkataan lain, suatu kontrak investasi yang oleh Securities Act diartikan
sebagai kontrak, transaksi atau skim dimana seseorang yang menginvestasikan
uangnya di perusahaan dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan
semata-mata dari usaha pendiri perusahaan atau pihak ketiga, adalah tidak
penting apakah saham dalam perusahaan itu dibuktikan dengan sertifikat resmi
atau dengan jumlah nominal penyertaan dalam bentuk aset fisik yang digunakan
oleh perusahaan.
Definisi ini mendasari keputusan Pengadilan dalam kasus Securities Exchange
Commission v. C. M. Joiner Leasing Corp dan telah sering sekali diterapkan oleh
pengadilan federal tingkat pertama. Hal itu memberi kesempatan untuk
memenuhi tujuan undang-undang untuk memaksakan full dan fair disclosure
yang berkaitan dengan penerbitan ‘berbagai jenis instrumen yang dalam dunia
perdagangan masuk dalam konsep umum tentang efek’. Hal itu adalah untuk
menciptakan prinsip yang fleksibel, tidak statis, dan mampu menyesuaikan untuk
memenuhi skim yang tidak terhitung dan sangat bervariasi yang diciptakan oleh
seseorang yang ingin menggunakan uang orang lain dengan menjanjikan
keuntungan.
Transaksi dalam kasus ini jelas melibatkan kontrak investasi sebagaimana yang
didefinisikan. Perusahaan yang menjadi tergugat menawarkan sesuatu yang lebih
dari sekadar hasil dari tanah, sesuatu yang berbeda dari pertanian atau
perkebunan yang dirangkaikan dengan jasa manajemen. Mereka menawarkan
kesempatan untuk menyertakan uang dan untuk berbagai keuntungan dari
perusahaan citrus yang besar yang dikelola dan sebagian dimiliki oleh Tergugat.
Mereka menawarkan kesempatan ini kepada orang-orang yang tinggal di lokasi
yang jauh dan yang tidak punya peralatan dan pengalaman tentang penanaman,
pemanenan dan pemasaran produk citrus. Orang-orang ini tidak mempunyai
keinginan untuk menempati tanah atau mengembangkannya sendiri, mereka
tertarik semata-mata hanya akan prospek keuntungan dari investasinya.
Penyertaan dalam perusahaan ini dibuktikan dengan kontak penjualan tanah dan
akta jaminan, yang digunakan sebagai metode yang aman untuk menentukan
bagian masing-masing investor dalam pembagian laba.
Jadi semua unsur bisnis pencarian keuntungan terdapat disini. Para investor
menyediakan modal dan dapat bagian dalam pendapatan dan laba sedangkan
pendiri mengelola, mengontrol dan mengoperasikan perusahaan. Hal tersebut
sesuai dengan suatu rancangan penyertaan para investor di dalam kontrak
investasi. Kontrak investasi dalam kasus ini mengambil bentuk kontrak
penjualan tanah, akte penjaminan dan kontrak jasa yang ditawarkan tergugat
kepada calon investor. Dan tergugat gagal untuk mematuhi undang-undang dan
peraturan administratif dalam melakukan penawaran tersebut.
Kami menolak pandangan Pengadilan Banding, bahwa suatu kontrak investasi
sesungguhnya tidak terjadi apabila perusahaan tersebut tidak bersifat spekulatif
atau promosional dan apabila penyertaan yang berwujud yang dijual mempunyai
nilai intrinsik yang terlepas dari keberhasilan perusahaan secara keseluruhan.
Test yang dilakukan adalah mengenai apakah skim itu melibatkan investasi
dalam bentuk uang di suatu perusahaan dengan keuntungan yang didapat semata-
mata dari usaha pihak lain. Jika test ini dipenuhi, maka tidak material lagi apakah
perusahaan itu merupakan perusahaan yang melakukan spekulasi atau bukan atau
apakah disitu terjadi penjualan properti dengan atau tanpa nilai yang nyata.
Kebijakan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan yang luas
kepada para investor tidak dapat dikesampingkan dengan formula yang tidak
realitis dan tidak relevan.
PUTUSAN PENGADILAN BANDING DITOLAK (REVERSED).
Mr. Justice JACKSON tidak ikut serta dalam pertimbangan atau pengambilan
keputusan dalam kasus ini.
Mr. Justice FRANKFURTER memberi opini dissenting.
“Kontrak investasi” bukan terminologi seni; tetapi merupakan konsep yang
tergantung pada keadaan dari situasi tertentu. Jika kasus ini diajukan kepada kita
dengan kewenangan yang diberikan oleh Kongres bahwa fakta menunjukkan
suatu “kontrak investasi” dalam lingkup umum Pasal 2(1) Securities Act, temuan
Securities and Exchange Commission akan dipakai sebagai acuan, apabila hal itu
sama sekali tidak didukung. Akan tetapi, bukan hal itu yang menjadi masalah
bagi kita. Di sini penentuan suatu “kontrak investasi” haras dilakukan secara
independen oleh District Court dan pengadilan ini tidak menemukan
keberadaannya. Pengadilan Banding Sirkuit mempertahankan temuan itu. Jika
perhatian haras ditujukan pada kebijakan peraturan administrasi peradilan yang
mengatur, Pengadilan ini tidak menolak temuan yang berkaitan dari kedua
pengadilan tingkat yang lebih rendah dalam penerapan fakta-fakta dan pengaruh
yang relevan untuk ditarik dari fakta itu, kasus ini dengan jelas meminta agar
fakta itu diterapkan. Lihat Allen v. Trust Co. of Georgia, 326 U.S. 630, 66 S.Ct.
389.
Karena isu yang krusial dalam kasus ini berubah menjadi apakah kontrak atas
tanah untuk pengelolaan properti adalah nyata-nyata merupakan perjanjian
terpisah atau hanya bagian dari satu transaksi. Adalah jelas dari opininya bahwa
Pengadilan District menyatakan dalam putusannya bahwa catatan tersebut tidak
menciptakan eksistensi kontrak investasi:
. catatan dalam kasus ini menunjukkan bahwa tidak satupun penjualan areal
citrus dilakukan oleh Howey Company dalam periode yang dinyatakan dalam
peradilan ini, kecuali kepada pembeli yang benar-benar telah memeriksa properti
itu sebelum membeli. Catatan menyatakan bahwa disclosure lebih lanjut
diperlukan untuk menunjuk Service Company untuk mengelola propertinya dan
bahwa dari lima puluh satu pembeli yang membeli properti pada periode itu,
hanya empat puluh dua yang mengikat kontrak dengan Service Company untuk
pengelolaan propertinya’.
Hanya karena rancangan lain dapat timbul dari transaksi ini yang digunakan
sebagai suatu penghindaran dari Securities Act tidak berarti bahwa kontrak yang
ada sekarang juga penghindaran. Saya tidak menemukan dalam Securities Act
yang mengindikasikan bahwa Kongres bermaksud untuk membawa setiap
transaksi yang tidak benar ke dalam lingkup Securities Act hanya karena suatu
penghindaran daripadanya dicakup oleh Undang-undang ini.II. Analisis Kasus
Dari uraian kasus di atas kita dapat melihat beberapa unsur yang dapat diambil
untuk menentukan apakah suatu kontrak [jual beli] merupakan suatu kontrak
investasi yang termasuk di dalam terminologi “efek” yang ada di dalam undang-
undang tentang sekuritas di Amerika Serikat, yaitu:
- adanya investasi dalam bentuk uang
- ditanamkan di dalam suatu perusahaan
- diharapkan akan mendapatkan keuntungan
- diusahakan oleh pendiri perusahaan atau pihak lain selain pemilik
uang.
Pengadilan Distrik memutuskan bahwa transaksi jual beli tanah dan kontrak
manajemen tersebut sebagai transaksi yang terpisah yang merupakan penjualan
real estate biasa dan perjanjian dengan penjual untuk mengelola harta milik
pembeli, jadi tidak termasuk dalam pengertian kontrak investasi yang ada dalam
undang-undang sekuritas.
Pengadilan Banding sependapat dengan pengadilan distrik.
Supreme Court menyatakan bahwa apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka
instrumen tersebut termasuk ke dalam kontrak investasi yang ada di dalam
undang-undang tentang sekuritas.
Putusan Supreme Court tersebut selanjutnya dipakai oleh pengadilan lainnya di
Amerika Serikat untuk menentukan apakah suatu kasus akan dikenakan
ketentuan/ aturan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang sekuritas atau
bukan, dengan perkataan lain ’’apakah suatu kasus merupakan kasus pasar modal
atau bukan’.
Hal ini erat kaitannya dengan tugas dan wewenang SEC dalam melakukan
pengawasan berdasarkan undang-undang tentang sekuritas, karena apabila suatu
kasus memenuhi unsur-unsur di atas maka SEC akan mengambil tindakan sesuai
dengan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.
Dalam menangani kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di pasar modal ada
beberapa jenis tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai
kewenangan, yaitu tindakan administratif, cease and desist order dan penjatuhan
hukuman pidana.
Secara proporsional dapat dikatakan bahwa pelanggaran administrasi dapat
dikenakan sanksi berupa tindakan administratif, terhadap pelanggaran atau
kejahatan yang dapat berkelanjutan dapat diberikan cease and desist order,
sedangkan terhadap tindak pidana dapat dikenakan sanksi berupa hukuman
pidana.
Hal tersebut secara harfiah sangat sederhana namun tidak demikian dengan
pelaksanaannya di dalam kasus yang nyata. Diperlukan berbagai aparat, petugas,
penyidik, hakim, pengadilan, hukum acara dan lain-lain.
III. Praktek di Indonesia
Sekarang ini banyak sekali penipuan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan
dengan kedok investasi, dan telah banyak korban yang mengalami kerugian.
Namun, tidak ada tindakan dari otoritas yang mengawasi penerbitan dan
penawaran efek di Indonesia. Untuk itu, kita lihat ketentuan perundang-
undangan di Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu
kasus merupakan kasus yang menyangkut pasar modal atau efek.
UU Pasar Modal 1995Pasal 70
(1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan
atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut
telah efektif
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak
yang m elakukan:
a. penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari
satu tahun;
b. penerbitan sertifikat deposito;
c. penerbitan polis asuransi;
d. penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau
e. penawaran Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.
Sedangkan pada Penjelasan UU Pasar Modal 1995 dinyatakan bahwa: Pasal 1
Angka 15
Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efek oleh emiten yang
dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara
Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari
100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak,
dalam batas waktu tertentu.
Penawaran Efek di wilayah Indonesia meliputi penawaran Efek yang
dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia
maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui
pemenuhan Prinsip Keterbukaan.
Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi Emiten dalam negeri yang
melakukan Penawaran Umum di luar negeri kepada warga negara Indonesia.
Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang
melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh Pihak tersebut di luar
wilayah Republik Indonesia.
Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak
dikaitkan dengan apakah penawaran tersebut diikuti dengan pembelian Efek
atau tidak. Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak
tersebut lebih ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa
memperhatikan apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau
tidak.
Yang dimaksud dengan “media massa” dalam penjelasan angka ini adalah surat
kabar, majalah, film, televisi, radio, dan media elektronik lainnya, serta surat,
brosur, dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus)
Pihak.
Jumlah 100 (seratus) Pihak dalam penawaran Efek dan 50 (lima puluh)
Pihak dalam penjualan Efek ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan
Pasar Modal. Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam.
Dari uraian pasal-pasal dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa efek adalah
semua surat berharga, yaitu:Surat Pengakuan Utang
- Surat Berharga Komersial
- Saham
- Obligasi
- Tanda Bukti Utang
- Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif
- Kontrak Berjangka Atas Efek
- Setiap Derivatif Dari Efek
Sedangkan yang dimaksud dengan penawaran umum adalah penawaran Efek
oleh emiten yang dilakukan:
- Dalam wilayah Republik Indonesia; atau
- Kepada warga negara Indonesia;
- Menggunakan media massa; atau
- Ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak; atau
- Telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak;
- Dilakukan dalam batas waktu tertentu.
Untuk dapat melakukan penawaran umum maka suatu perusahaan haras
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Perusahaan emiten telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada
Bapepam untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat; dan
- Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.
Bapepam dalam Peraturan Nomor IX A.5 menyatakan:
1. Definisi:
a. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung,
tersurat atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
b. Penawaran Efek adalah semua penawaran untuk menjual atau memberi
kesempatan untuk membeli Efek yang terjadi dalam jangka waktu yang terpisah
dari Penawaran Efek sebelumnya atau selanjutnya, dalam jangka waktu
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
c. Nilai Penawaran Secara Keseluruhan adalah jumlah uang dan nilai jasa,
kekayaan, surat hutang, kompensasi hutang, atau imbalan lain yang akan
diterima oleh Pihakyang menawarkan sehubungan dengan penawaran Efek.
d. Media massa adalah surat kabar, majalah, televisi, radio, film, dan media
elektronik lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang dibagikan kepada
lebih dari 100 (seratus) Pihak.
2. Setiap Penawaran Efek yang menggunakan media massa dianggap
sebagai suatu penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.
3. Suatu Penawaran Efek bukan merupakan suatu Penawaran Umum
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, jika nilai seluruh penawaran dari Penawaran Efek tersebut
kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Apabila telah jelas bahwa suatu tindakan, pelanggaran atau kejahatan melanggar
ketentuan tentang pasar modal atau berkaitan dengan efek, selanjutnya
diperlukan pula kejelasan mengenai lembaga mana yang berkewajiban dan
berwenang untuk menanganinya, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun
saling tolak dalam penanganan suatu kasus, dan hendaknya lembaga yang diberi
kewenangan untuk mengawasi pasar modal mengambil tindakan atas
pelanggaran tersebut.
Asril Sitompul, S.H., LL.M
PUSAT INFORMASI HUKUM INDONESIA (PIHI)
* Disampaikan pada Seminar dan Diskusi Nasional Sehari Pasar Modal dengan
Tema: Pengawasan dan Penegakan Hukum di Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan. Aston Atrium Hotel Jakarta 31 Mei 2007. Penyelenggara: Lembaga
Pengembangan Profesi dan Manajemen.