aviliani 25 september 2014 -...
TRANSCRIPT
Kerangka Konektivitas Nasional
2
Sumber: MP3EI, 2011
Sumber: Sislognas
Kunci Pendorong Sistem Logistik Nasional
Masalah Logistik Nasional
• Tujuh masalah logistik di Indonesia adalah:
1. Masalah komoditas
• komoditas penggerak utama (key commodity factor) sebagai penggerak aktivitas logistik belum terkoordinasi secara efektif, belum adanya fokus komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen nasional, dan belum optimalnya volume perdagangan ekspor dan impor.
2. Infrastruktur
• Belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
• Penyebabnya: belum adanya pelabuhan penghubung, belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi dan wilayah hinterland,
• Banyaknya pelabuhan yang mengalami pendangkalan seperti Pelabuhan Belawan di Medan (pintu utama pelabuhan Indonesia dari kawasan Indonesia di bagian barat). Akibatnya, antian semakin lama sehingga menambah biaya logistik.
• Infrastruktur menuju pelabuhan juga buruk. Misalnya jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang setiap hari selalu macet.
7
Peringkat Indonesia untuk Infrastruktur
Menurut Komponen Versi WEF, 2012-2013
No Komponen Peringkat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kualitas infrastruktur secara keseluruhan
Kualitas jalan
Kualitas infrastruktur jalan kereta api
Kualitas infrastruktur pelabuhan
Kualitas infrastruktur transportasi udara
Ketersediaan tempat duduk pesawat terbang
Kualitas listrik
Pembelian/pendaftaran telefon seluler/100 penduduk
Jalur telefon tetap/100 penduduk
92
90
51
104
89
20
93
90
78
Sumber: WEF (2012).
Dari 144 negara yang disurvei WEF, kualitas infrastruktur
utama seperti jalan, pelabuhan, dan listrik masih
diperingkat bawah.
3. Pelaku dan penyedia jasa logistik
• masih berdaya saing rendah karena terbatasnya jaringan
bisnis pelaku dan penyedia jasa logistik lokal sehingga
pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya kualitas
dan kemampuan Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Nasional.
• Kapal yang sudah tua (biaya perawatan semakin mahal dan
dibebankan kepada biaya logistik) dan tidak memadai lagi
sehingga tidak efisien. Belum lagi masalah penyusutan
barang selama perjalanan.
4. Sumber Daya Manusia
• Persoalan yang mengemuka pada pelaku dan penyedia jasa
logistik terutama pada kualitas SDM serta kompetensinya,
manajemen, minim pelatihan sehingga daya saing rendah.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
• Belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan jaringan
yang handal, masih terbatasnya jangkauan jaringan
pelayanan non seluler, dan masih terbiasanya menggunakan
sistem manual (paper based system) dalam transaksi logistik
10
6. Regulasi
• Kebijakan logistik nasional masih parsial dan tersebar di beberapa
kementerian sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan yang
efektif, efisien, dan dapat terimplementasi.
7. Kelembagaan
• Buruknya sistem kelembagaan yang ada, misalnya tergambar dari
sulitnya koordinasi lintas sektoral serta alpanya kelembagaan yang
mengawal pelaksanaan pengembangan logistik nasional.
• Masalah lainnya adalah maraknya mark up anggaran, yang
berujung pada korupsi.
• Logistik merupakan intergasi beberapa komponen sehingga harus
ada suatu lembaga khusus yang menanganinya. Beberapa
komponen yang dimaksud adalah: transportasi, warehousing,
distribusi dan usaha perdagangan.
• Pilihan yang muncul adalah membentuk kementerian khusus atau
lembaga khusus.
• Masalah logistik di Thailand langsung ditangani oleh perdana
menteri. Kondisi yang serupa juga terjadi di Korea Selatan dimana
urusan logistik diberikan kepada menteri tersendiri.
11
• Beberapa masalah lainnya yang membebani pengusaha terkait dengan logistik adalah:
– Jembatan timbang yang tidak transparan, biaya sogor, banyak
pungutan liar, biaya premanisme, hingga retribusi liar.
– One way tracking. Angkutan hanya mengangkut barang ketika
proses pengiriman dan saat kembali dalam kondisi kosong. Hal
ini sangat tidak efisien. Inilah yang menyebabkan harga
pengiriman barang ke Medan lebih mahal dibanding ke
Singapura (Mansyrur, 2011).
– Masalah kredit kendaraan yang sangat sulit, sehingga
pengusaha biasanya menggunakan dana pribadi yang relatif
terbatas.
13
• Pemerintah Mengeluarkan Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
– Beberapa hal yang berpengaruh terhadap efektifitas regulasi
tersebut adalah:
• Perlu adanya integrasi antara pemangku kebijakan sebagai
pihak yang berperan dalam merumuskan langkah-langkah strategis sistem logistik nasional. Misalnya Kemenko dan
Perhubungan.
• Perlu melibatkan peran serta pemerintah daerah. Daerah
harus turut dalam menyukseskan sistem logistik karena akan
berpengaruh besar terhadap distribusi barang dan jasa.
• Melibatkan stakeholder lainnya seperti BUMN, pengusaha, dan kepolisian.
14
Belanja Pemerintah Menurut Fungsi
Fungsi ekonomi memeroleh anggaran 8,7 persen dari total anggaran menurut fungsi.
Subfungsi telekomunikasi mengambil porsi nyaris 0 persen pada 2014, dengan anggara
Rp2,4 triliun.
Belanja Pemerintah
Sumber: Kemenkeu, 2014, diolah
Logistik dalam RAPBN 2015
• Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan efisiensi
sistem logistik dan distribusi antara lain:
– Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB menjadi
sebesar 23,6 persen pada tahun 2015.
– Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari;
– Terjaganya stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok,
antarwilayah dan antarwaktu,.
– Beberapa hal yang akan dilakukan adalah: (i) peningkatan
efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis; dan (ii)
penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan.
18
8 Fokus Pembenahan Logistik Nasional
• Pada Indonesian Summit Logistic (ISL) disimpulkan delapan fokus pembenahan logistik nasional:
1. 25 pelabuhan laut yang merupakan pintu gerbang utama perdagangan harus dibenahi, termasuk pengembangan pelabuhan udara di setiap provinsi Indonesia dan terminal kargo di stasiun-stasiun kereta api.
2. Perlu penyelarasan atau harmonisasi yang berhubungan dengan operasional angkatan laut, darat, dan udara.
3. Perlu dicegah terjadinya stagnasi terhadap pergerakan arus barang.
4. Perlu dilaksanakan penerapan pelaksanaan 24 jam/hari di seluruh pelabuhan nasional.
5. Perlu penerapan secara penuh National Single Window (NSW) terutama untuk Cargo Release System.
6. Harus ada percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok, North Kalibaru dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
7. Perlu percepatan penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari daerah industri ke Tanjung Priok.
8. Perlu segera dibentuk Dewan Logistik Nasional sebagai instrumen yang memantau dan mengawasi pergerakan arus barang baik angkutan laut, darat, dan udara.
19
Sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1795669/inilah-8-permasalahan-logistik-nasional#.VB--
whY4rkc
Indikator Penyusun Logistic Performance Index
20
(1) kepabeanan (custom),
(2) infrastruktur (infrastructure),
(3) kemudahan mengatur pengapalan internasional (international shipment),
(4) kompetensi (competence) logistik dari pelaku dan penyedia jasa lokal,
(5) pelacakan (tracking dan tracing),
(6) biaya logistik dalam negeri (domestic logistics cost),
(7) waktu antar (delivery timelines).
Biaya Logistik di Indonesia
• Biaya logistik sekitar Rp 1.820 Triliun yang terdiri dari biaya penyimpanan sebesar Rp 546 Triliun, biaya transportasi sebesar Rp 1.092 Triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp 182 Triliun (Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, LP3EI) Kadin).
• Tingkat Pertumbuhan sektor jasa logistik diperkirakan mencapai sekitar 14%/tahun. Biaya Logistik nasional mencapai 23,6% dari PDB (2013) dan 14% terhadap biaya produksi. Biaya Logistik menghabiskan 14,08% dari total biaya produksi (2012) [Sumber: http://www.ilfa.or.id/images/Laporan_Pelaksanaan_MUNAS_V_ALFI.pdf]
21
Indonesia 26,4% (2013) pada
2015 baru 15,65%
Malaysia 15%
Korsel 16,3% Jepang
10,6% USA 9,9% Rata2
Eropa 8-11%
Terhadap PDB
Perbandingan Waktu Bongkar Muat (Dwilling Time)
22
Tanjung Priok 8-8,7 hari Sing
1,5 hari
Hongkong 2 hari
Perancis 3 hari
Los Angeles
(USA) 4 hari
Australia 3 hari
Port Klang (Malaysia)
4 hari
Leam Chabang (Thailand
5 hari
Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang paling lama waktu bongkar muatnya,
mencapai 8-8,7 hari. Pemerintah menargetkan pada 2015 menjadi 4 hingga 6
hari.
http://economy.okezone.com/read/2013/07/08/320/833751/posisi-dwelling-time-tanjung-priok-paling-buncit
Perbandingan Biaya Logistik Beberapa Pelabuhan
15.32
13.67
15.61
11.70
14.08
4.88
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Jabotabek
Surabaya
Medan
Makassar
Indonesia (Avg)
Japan
Logistics Costs 15.32 13.67 15.61 11.70 14.08 4.88
Jabotabek Surabaya Medan MakassarIndonesia
(Avg)Japan
Indonesia 14,08% dari total nilai penjualan secara rata-rata,
Jepang hanya 4,88%.
Rincian Peringkat Logistic Performance Index, 2012
Sumber: World Bank, 2012
Dengan peringkat LPI yang membaik dari tahun sebelumnya di,
menunjukkan perbaikan, hanya perbaikan masih pada domain swasta,
tidak pada domain pemerintah (a dan b).
Domain pemerintah (customs & infrastructure quality) seyogyanya
ditempatkan sebagai prioritas utama perbaikan sistem logistik di
Indonesia.
Sebagian Besar Distribusi Barang Melalui Darat
26
Angkutan Jalan 2,514,150
Angkutan Kereta Api 17,415
Angkutan Penyeberangan 27,400
Angkutan Laut 194,810
Angkutan Udara 1,370
Angkutan Sungai
280
91,25%
0,63%
7,07%
0,01%
0,05%
0,99%
Penggunaan angkutan
laut, sungai dan udara
masih di bahwa 8 persen.