babiii% program%studi%magister%(s2)%ilmu ... -...
TRANSCRIPT
hlm. 80
BAB III PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN
A. PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
Koordinator Program Studi : Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.
Staf Program Studi
:
:
Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M
Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H, LL.M
A. Visi
Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum disusun dengan mengacu pada visi yang dicanangkan
Universitas Padjadjaran. Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah menjadi Program Studi
Magister Ilmu Hukum yang Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan Ilmu Hukum Kelas Dunia.
B. Misi
Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum disusun dengan mengacu pada visi yang dicanangkan
Universitas Padjadjaran. Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah:
1. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum lanjutan yang berbasis riset;
2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di tingkat magister dan tenaga kependidikan guna
menghasilkan Magister Ilmu Hukum yang berkualitas serta berguna bagi bangsa dan Negara;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat magister, baik di dalam maupun
luar negeri yang bergunan bagi pembangunan nasional.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.
C. Tujuan
1. Mengembangkan kurikulum program magister yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar melalui sistem by course work dengan metoda student
centered learning yang efektif dan efesien.
3. Meningkatkan kualitas pendidik melalui pendidikan lanjutan (doktoral), penelitian dan kegiatan
ilmiah lainnya.
4. Menghasilkan lulusan magister hukum yang mampu:
a. Berdaya guna dan berdaya saing dalam penguasaan, penerapan dan kontribusi ilmu hukum di
tingkat nasional maupun internasional;
b. Memberikan solusi terhadap permasalahan hukum di masyaraat;
c. Mengembankan dan meningkatkan profesionalisme hukum dengan menjunjung tinggi etika
profesi hukum.
hlm. 81
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian hukum di tingkat magister agar berdaya guna dan
berhasil guna dalam pembangunan hukum masyarakat.
6. Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
D. Standard Kompetensi
1. Terwujudnya kurikulum yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mewujudkan tata pamong yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya
tujuan serta berhasilnya strategi yang digunakan dengan baik.
3. Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu hukum ke dalam praktik.
Program Magister Ilmu Hukum bertujuan untuk memberikan pengalaman studi menuju ke arah keahlian
akademik. Untuk tiap Program Studi dan Konsentrasi mahasiswa dapat memilih salah satu di antara
beberapa Konsentrasi yang disediakan sebagai pemusatan studi.
Peraturan Akademik
Pendidikan Program Pascasarjana diselenggarakan atas dasar sistem kredit semester
1. Beban Studi dan Lama Pendidikan
a. Beban studi kumulatif Program Magister ditetapkan oleh Program Studi masing-‐masing dengan
kisaran antara 36 -‐ 50 SKS.
b. Waktu studi Progam Magister dijadwalkan untuk 4 semester namun dapat ditempuh dalam waktu
kurang dari 4 semester dan selama-‐lamanya 8 semester (4 tahun) termasuk penyusunan Tesis.
2. Pendaftaran dan Registrasi Kegiatan Akademik
Mahasiswa Program Magister wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan bagi mahasiswa lama wajib
melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh universitas.
Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang ditetapkan. Penghentian studi untuk
sementara (cuti akademik) atas izin Rektor hanya dapat diberikan terutama untuk alasan medik dan
hanya diperkenankan satu semester. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan cuti akademik.
3. Cuti Akademik
Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Rektor dengan tembusan kepada Koordinator Program
Studi dan Dekan Fakultas Hukum .
2. Mahasiswa tidak diperkenakan Cuti akademik pada 2 semester awal dan 2 semester sebelum masa
akhir studi.
3. Cuti akademik hanya diperkenankan paling banyak satu (1) semester selama masa studi.
4. Cuti akademik dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Rektor berdasarkan SK Rektor.
hlm. 82
5. Selama cuti akademik mahasiswa tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik.
6. Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.
7. Tidak ada tagihan membayar SPP untuk semester yang bersangkutan.
8. Cuti akademik tanpa izin Rektor tidak diakui sebagai cuti dan dapat dikenakan sanksi pemutusan
studi sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukumn Fakultas Hukum Universitas
Padjadjaran.
4. Sanksi Akademik
Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik, skorsing, dan atau pemutusan studi, berpedoman
pada Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.
5. Perkuliahan
a. Berdasarkan prinsip kepedulian partisipatif, perkuliahan lebih terpusat pada partisipasi mahasiswa,
pengembangan belajar mandiri dengan arahan dari dosen. Dengan demikian mahasiswa dilatih agar
mampu mengembangkan ilmu dan bernalar ilmiah secara mandiri.
b. Beban studi untuk Program Magister sebesar 36 -‐50 SKS, termasuk 1 SKS Seminar Usulan Penelitian
dan 6 SKS Tesis.
c. Perkuliahan untuk Program Magister dilaksanakan tiga semester.
d. Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala berupa: ujian
(lisan/tertulis), pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
e. Mahasiswa baru yang memilih bidang studi yang berbeda dari bidang studi Program Sarjananya
dikenai kewajiban mengikuti kegiatan matrikulasi dalam mata kuliah tertentu yang ditetapkan.
f. Kelulusan :
1) Mahasiswa dinyatakan lulus suatu mata kuliah apabila mendapat nilai sekurang-‐kurangnya C,
sedangkan untuk tesis minimal nilai B.
2) Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister apabila telah menempuh sejumlah SKS sesuai
dengan peraturan Program Studi masing-‐masing termasuk tesis, dengan IPK sekurang-‐kurangnya
2.75.
3) Mata kuliah yang telah dicantumkan dalam KRS dan telah ditempuh serta telah memperoleh nilai,
tidak dapat dibatalkan.
6. Penilaian Mata Kuliah
a. Nilai akhir merupakan gabungan dari ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan
semua tugas yang diberikan selama semester yang berlangsung, masing-‐masingdengan bobot
sendiri-‐sendiri.
b. Nilai akhir ini diberikan dalam bentuk huruf mutu berdasarkan skor mentah (raw score) dengan
kisaran antara 0-‐100, denganpedoman berikut:
NA ≥ 80 huruf mutu A angka mutu 4
68 ≤ NA< 80 huruf mutu B angka mutu 3
56 ≤ NA< 68 huruf mutu C angka mutu 2
hlm. 83
45 ≤ NA< 56 huruf mutu D angka mutu 1
NA < 45 huruf mutu E angka mutu 0
c. Nilai akhir dalam bentuk huruf mutu (HM) ini harus diserahkan kepada Sekretariat Akademik pada
waktuyang telah ditetapkan untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif
(IPK) mahasiswa.
d. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah waktu yang telah ditetapkan nilai akhir belum
dikeluarkan oleh dosen yang berangkutan maka Koordinator Program berhak untuk memberikan
penilaian yang objektif
e. Untuk penghitungan indeks prestasi (IP) dan indeks prestasi kumulatif (IPK), huruf mutu (HM) ini
diubah menjadi angka mutu(AM) sebagai berikut:
A = 4 B = 3.00 C = 2.00
Perbaikan Nilai
1. Persyaratan
a. Hanya nilai C yang boleh dimohonkan ujian perbaikan (nilai D dan E diharuskan mengulang tahun
mendatang);
b. Hanya mahasiswa yang mempunyai nilai C maksimal 4 (empat) yang diperbolehkan menempuh
ujian perbaikan dengan ketentuan hanya 2 (dua) mata kuliah yang dapat diperbaiki melalui ujian
perbaikan, sedangkan (2) mata kuliah ditinggalkan (tetap nilai C).
c. Bukti Registrasi Semester berjalan;
d. Tesis yang sudah disetujui / ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Koordinator Program;
e. Apabila ada nilai mata kuliah yang belum keluar dan mahasiswa mengajukan permohonan
percepatan nilai, maka pengajuan perbaikan nilai hanya boleh dilakukan setelah keluar nilai atas
permohonan percepatan nilai;
f. Surat permohonan ditujukan kepada Koordinator Program.
2. Prosedur
a. Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Staf Program Studi S2;
b. Staf Program Studi S2 mendisposisilan berkas tersebut ke bidang Akademik untuk diperiksa dan
disetujui ;
c. Setelah disetujui, berkas diproses di bidang Akademik untuk dibuatkan surat permohonan
perbaikan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan;
d. Sebelum surat permohonan di tandatangani oleh Koordinator Program Studi, surat di paraf oleh Staf
Program Studi S2;
e. Petugas bidang akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa;
f. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang
bersangkutan untuk ditindak lanjuti dan dijadwal pelaksanaannya;
hlm. 84
g. Setelah ujian dilaksanakan Dosen yang bersangkutan memberikan nilai pada Form surat yang
dibawa mahasiswa;
h. Setelah mendapatkan nilai, Dosen yang bersangkutan menyerahkan kepada Sekretaris Bid.
Akademik atau Staf Akademik.
Percepatan Nilai
1. Persyaratan
a. Percepatan Nilai dapat dimohonkan oleh mahasiswa apabila mahasiswa yang bersangkutan akan
melaksanakan Sidang Ujian Tesis yang dibuktikan dengan Tesis yang sudah disetujui /
ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program;
b. Permohonan diajukan setelah lewat masa tenggang waktu pemeriksaan oleh dosen ybs. (14 hari
setelah perkuliahan berakhir) ;
c. Bukti Registrasi Semester berjalan;
d. Surat permohonan ditujukan kepada Koordinator Program;
e. Transkrip nilai.
2. Prosedur
a. Mahasiswa membawa berkas persyaratan ke Staf Bidang Akademik;
b. Staf Bidang Akademik menyerahkan berkas tersebut ke petugas akademik untuk diperiksa;
c. Petugas bidang akademik meminta persetujuan Staf Akademik;
d. Setelah disetujui, berkas diproses di petugas Akademik untuk dibuatkan surat permohonan
percepatan nilai yang ditujukan ke Dosen Mata Kuliah yang bersangkutan;
e. Sebelum surat permohonan di tandatangani oleh Koordinator Program di paraf oleh Staf Akademik;
f. Petugas Akademik menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Mahasiswa yang
bersangkutan;
g. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Dosen mata kuliah yang
bersangkutan untuk ditindak lanjuti;
h. Setelah nilai keluar Dosen yang bersangkutan menyerahkan surat tersebut kepada Staf Akademik
atau petugas bidang akademik.
Tahap Tugas Akhir
1. Usulan Penelitian (UP)
a. Usulan penelitian merupakan suatu kerangka tesis yang setelah diisi dengan data hasil penelitian
yang teruji menjadi sebuah tesis
b. Seminar usulan penelitian dilaksanakan sekurang-‐kurangnya pada awal semester III;
c. Pada dasarnya seminar usulan penelitian dilaksanakan 1 (satu) kali, apabila tidak lulus diulang
paling banyak 1 (satu) kali lagi.
2. Karya IlmiahAkhir (TESIS)
hlm. 85
a. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Magister, dibuat berdasarkan hasil penelitian
dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku;
b. Sidang akhir ujian lisan terbuka untuk mempertahankan tesis (ujian tesis) dilaksanakan apabila
mahasiswa:
1) Memperoleh IPK untuk perangkat mata kuliah sekurang-‐kurangnya 3,00 ;
2) Naskah tesis telah dinilai dan disetujui secara bulat oleh Komisi Pembimbing;
3) Harus lulus semua mata kuliah yang diikuti dan tidak mempunyai nilai C lebih dari 2 (dua) mata
kuliah.
4) Ujian dapat berlangsung apabila dihadiri sekurang-‐kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari
Komisi Pembimbing dan Penguji/Penelaah.
PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN DAN TESIS
Bobot SKS
Dalam Kurikulum, bobot SKS Usulan Penelitian dan Tesis adalah sebagai berikut:
1. Seminar Usulan Penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS; dan
2. Penulisan Tesis mempunyai bobot 6 (enam) SKS.
Materi Penulisan Usulan Penelitian dan Tugas Akhir
Materi Seminar Usulan Penelitian Tugas Akhir dan Penulisan Tugas Akhir didasarkan pada minat
mahasiswa dengan memperhatikan konsentrasi yang telah diambilnya.
SISTEMATIKA PENULISAN SEMINAR USULAN PENELITIAN (UP) DAN TESIS
1. Sistematika Penulisan Usulan Penelitian (UP) Mahasiswa
a. Judul Usulan Penelitian.
b. Sistematika Penulisan:
1) Latar Belakang Masalah : Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat
peneliti.
2) Identifikasi Masalah : Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan
permasalahan yang akan diteliti
3) Tujuan Penelitian : Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap
masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
4) Kegunaan Penelitian : Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoretis
maupun praktis.
5) Kerangka Pemikiran : Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk
penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.
6) Metode Penelitian : Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif
dengan spesifikasi bersifat deskriptif
hlm. 86
a) Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian : Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan
dalam upaya mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder,
dan tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan untuk
memperoleh data primer.
b) Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif.
7) Sistematika Penulisan : Berisi uraian tiap-‐tiap Bab secara teratur untuk memudahkan penulisan.
a) Daftar Referensi
b) Lampiran Outline
1. Sistematika Penulisan Tesis
Halaman Judul
Halaman Pernyataan Keaslian
Halaman Pengesahan/Persetujuan
Halaman Abstrak
Halaman Abstract
Halaman Kata Pengantar
Halaman Daftar Isi
Halaman Daftar Lampiran
Halaman Daftar Singkatan
Halaman Daftar Tabel (bila ada)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Kegunaan Penelitian
E. Kerangka Pemikiran
F. Metode Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
(Tulis Judul Yang Relevan)
BAB III OBYEK PENELITIAN
(Tulis Judul Yang Relevan)
BAB IV ANALISA PEMBAHASAN
(Didasarkan Pada Identifikasi Masalah)
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
Daftar Pustaka
Lampiran
Curriculum Vitae
hlm. 87
3. Penjelasan Sistematika
BAB I PENDAHULUAN, berisi uraian:
A. Latar Belakang Masalah
Bagian ini berisi uraian mengenai masalah hukum yang menarik minat peneliti,
B. Identifikasi Masalah
Disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menunjukkan permasalahan
yang akan diteliti
C. Tujuan Penelitian
Dalam bagian ini diuraikan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap
masalah hukum yang dipilih sesuai dengan identifikasi masalah.
D. Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan hendaknya berguna baik secara teoritis maupun
praktis.
E. Kerangka Pemikiran
Berisi uraian tentang teori yang digunakan sebagai landasan untuk penelitian
yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan
spesifikasi bersifat deskriptif
1. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian
Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari
data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan
tertier. Di samping itu, dapat juga dilakukan tahap penelitian lapangan
untuk memperoleh data primer.
2. Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Penggunaan data
dan analisis kuantitatif dapat digunakan hanya sebagai pendukung analisis
kualitatif.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah
hukum yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, maupun
perundang-‐undangan, dan sumber data lainnya.
BAB III OBYEK PENELITIAN
Berisi uraian mengenai gambaran singkat obyek penelitian yang diuraikan secara
deskriptif.
BAB IV ANALISISPEMBAHASAN
Bagian ini memuat analisis atau pembahasan terhadap identifikasi masalah.
BAB V PENUTUP
hlm. 88
Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas
identifikasi masalah. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional,
konkret dan praktis.
hlm. 89
(Contoh Format Halaman Judul / Cover)
(Judul Penulisan Usulan Penelitian/Tesis) (Times New Roman, 16, Tebal, HURUF KAPITAL)
Oleh: (Nama Mahasiswa)
(NPM) (Times New Roman, 12, Bold)
Komisi Pembimbing:
(Nama Pembimbing ) (Nama Pembimbing Pendamping)
(Times New Roman, 12, Bold)
(Usulan Penelitian/Tesis) (Times New Roman, 14, Bold, UPPERCASE)
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum (Times New Roman, 12, Bold)
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG (TAHUN)
(Times New Roman, 16, Bold, UPPERCASE)
hlm. 90
(Contoh Format Lembar Pengesahan) (Times New Roman, 12, Bold, Title case)
(Judul (Usulan Penelitian/Tesis)) (spasi) Oleh
(Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa)
(spasi) (spasi)
USULAN PENELITIAN/TESIS (spasi) (spasi)
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Program Magister Ilmu Hukum (spasi) (spasi)
Bandung, (tgl, bln, thn pengesahan) Menyetujui, (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi) (spasi)
(Nama) (Nama ) Ketua Komisi Pembimbing Anggota Komisi Pembimbing
hlm. 91
Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
(Nama ) NIP
hlm. 92
(Contoh Format Lembar Pernyataan Keaslian) (Times New Roman, 12, Bold, Title case)
PERNYATAAN (Spasi) (Spasi)
Yang bertanda tangan di bawah ini: (Spasi)
Nama :……………………………. Nomor Pokok Mahasiswa :……………………………. Judul Usulan Penelitian /Tesis :……………………………………………………………… …………………………………………………………......... ……………………………………………………………… ………………………………………………………………
(Spasi) menyatakan bahwa (Usulan Penelitian/Tesis) ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa (Usulan Penelitian/Tesis) ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
(Spasi) Demikian pernyataan ini saya buat dengan dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.
(spasi) (spasi)
Yang menyatakan, (Materai Rp. 6.000,-‐)
(Nama Mahasiswa)
NPM. ………………
hlm. 93
(Contoh Format Abstrak dan Abstract) (Times New Roman, 12, Bold, Title case, 1 spasi)
(Judul Usulan Penelitian/Tesis)
(spasi) (Nama Mahasiswa) (NPM Mahasiswa)
(spasi) (spasi)
(Alinea I : Ringkasan latar belakang masalah & tujuan penelitian) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Alinea II : Ringkasan metode penelitian yang digunakan) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Alinea III : Ringkasan Hasil Penelitian) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
hlm. 94
(Contoh Format Daftar Isi) (Times New Roman, 12, Bold, Title case)
DAFTAR ISI (spasi)
Halaman Lembar Pengesahan ..........................……………………………….................................................................................... i Pernyataan ………...…………………………………………………………............................................................................ ii Abstrak…………………………………………………………………………….......................................................................... iii Abstract................................................................................................................................................................................... iv Kata Pengantar……………………………………………………………………..................................................................... v Daftar Isi……………………………………………………………………………...................................................................... vii Daftar Lampiran…………………………………………………………………...................................................................... ... Daftar Singkatan ………………………………………………………………...................................................................... ... Daftar Tabel (bila ada)...................................................................................................................................................... ...
(spasi) BAB I (JUDUL BAB I) A. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................... ... B. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................... ... C. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................... ... dst.
(spasi) BAB II (JUDUL BAB II) A. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... ... B. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... ... C. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... … dst.
(spasi) BAB III (JUDUL BAB III) A. (Judul Sub Bab)……………………………………………….......................................................... ... B. (Judul Sub Bab)…………………………………………........................................................…….. ... C. (Judul Sub Bab)………………………………………….........................................................…….. ... dst.
(spasi) BAB IV (JUDUL BAB IV) A. (Judul Sub Bab)………………………………………......................................................………… ... B. (Judul Sub Bab)………………………………………......................................................………… ... C. (Judul Sub Bab)……………………………………………......................................................…… ... dst.
(spasi) BAB V (JUDUL BAB V) A. (Judul Sub Bab)………………………………………….....................................................……… ... B. (Judul Sub Bab)……………………………………………….....................................................… ... C. (Judul Sub Bab)………………………………………………......................................................… ... dst. Daftar Pustaka…………………………………………………………………….....................................................………… ... Lampiran……………………………………………………………………….....................................................……………… ... Curriculum Vitae……………………………………………………………….....................................................…………… ...
hlm. 95
(Contoh Format Daftar Lampiran)
DAFTAR LAMPIRAN (spasi)
Halaman Lampiran I (Judul Lampiran)…..…………………………..............................................…………………… … Lampiran II (Judul Lampiran)…..……………………................................................………………………... … Lampiran III (Judul Lampiran)…..………………………………….................................................………...... … dst.
hlm. 96
(Contoh Format Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA
(spasi) (spasi)
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun terbit…...…………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………..
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun
terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun
terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun
terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun
terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun
terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
Nama pengarang, judul karangan, penerbit, tahun
terbit…...…………………………….……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………...
hlm. 97
(Contoh Format Lampiran) Lampiran I/II/III/dst.
(JUDUL LAMPIRAN)
(spasi) (spasi)
(Dokumen Lampiran)
hlm. 98
(Contoh Format Curriculum Vitae)
CURRICULUM VITAE (spasi) (spasi) (spasi) (spasi)
Nama : Tempat Tanggal Lahir : Alamat : Alamat Orang Tua : Nomor Telepon : Nomor HP : E-‐Mail : Riwayat Pendidikan : 1. SD……………….. ……………………..Lulus Tahun…….. 2. SMP……………….. …………………..Lulus Tahun…….. 3. SMU…………….. ……………………..Lulus Tahun…….. 4. Strata I ....................................................Lulus Tahun.......... 5. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (tahun masuk-‐hingga saat ini) Pengalaman : 1………………………………………………………………............................................... 2………………………………………………………………............................................... 3………………………………………………………………............................................... 4………………………………………………………………............................................... dst.
(spasi) (spasi)
Bandung, ……………………… (Nama Mahasiswa) NPM.
Pasfoto Berwarna
3 x 4
hlm. 99
Syarat Dan Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian dan Tesis
A. Pengajuan Judul Tesis 1. Persyaratan.
a. Bukti Registrasi Semester Berjalan.
b. Bukti KRS Semster Berjalan.
c. Mengisi Form Pengajuan Judul Tesis.
d. Diajukan sekurang-‐kurangnya padasemester II.
2. Prosedur
a. Berkas persyaratan di ajukan kepada Staf Program Studi S2.
b. Staf Program Studi S2 memeriksa judul yang diajukan baik dari sisi substansi, kebaruan,
kontribusi untuk pengembangan keilmuan (problem solving) adanya kesenjangan antara teori
dan praktik dengan memeriksa orisinalitas pada database judul penelitian:
1) Bila judul sudah ada, maka berkas dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan
untuk mengganti dengan judul yang lain.
2) Bila judul belum ada maka :
i. Judul yang sudah diperiksa oleh Staf Akademik harus didiskusikan ke Ketua
Bagian yang sesuai dengan judul yang diambil
ii. staf akademik akan mengusulkan komisi pembimbing sesuai dengan
keilmuan dan pemetaan dosen setelah judul tersebut di tanda tangan oleh
Ketua Bagian
c. Judul tesis yang belum memenuhi syarat dikembalikan kepada mahasiswa.
d. Judul tesis yang sudah disetujui dan diparaf oleh Staf Akademik diajukan kepada Koordinator
Program Studi untuk mendapat persetujuan.
e. Judul tesis yang sudah disetujui Koordinator Program Studi dan ditunjuk Komisi
Pembimbingnya diproses oleh petugas Akademik untuk didaftar dan dibuatkan Surat
Kesediaan Pembimbing;
f. Mahasiswa menemui dan menyerahkan surat kesediaan pembimbing kepada Dosen yang
ditunjuk untuk disetujui.
g. Apabila Dosen yang ditunjuk tidak bersedia menjadi pembimbing, mahasiswa kembali ke
petugas Akademik.
h. Staf Bidang Akademik dan Kemahasiswaan akan mengajukan surat tersebut
kepadaKoordinator Program Studi untuk ditunjuk penggantinya.
3. Penentuan Ketua dan Anggota Tim Pembimbing
a. Jumlah tim pembimbing adalah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Tim Pembimbing dan Anggota Tim
Pembimbing. Persyaratan untuk Tim Pembimbing adalah sebagai berikut :
1) Ketua Tim Pembimbing.
a) Dosen tetap Unpad yang masih aktif, dan
b) Kualifikasi pendidikan akademik doktor, dan
c) Jabatan fungsional akademik sekurang-‐kurangnya lektor kepala, dan
hlm. 100
d) Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan program studi atau bidang ilmu yang
ditempuh mahasiswa.
2) Anggota Tim Pembimbing.
a) Dosen tetap dengan kualifikasi :
• Pendidikan akademik doktor dengan jabatan fungsional akademik lektor, atau
• Pendidikan akademik magister dengan jabatan fungsional akademik sekurang-‐
kurangnya lektor kepala, atau
b) Dosen tidak tetap dengan kualifikasi:
• Pendidikan akademik doktor atau
• Guru besar emeritus atau Guru Besar Tidak Tetap.
c) Dosen tetap perguruan tinggi lain perguruan tinggi lain yang terakreditasi minimal
setara Unpad dengan jabatan akademik profesor/ lektor kepala dengan kualifikasi
akademik doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi/ kepakaran ilmunya
d) Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik doktor yang dipilih
berdasarkan bidang ilmunya.
e) Ahli yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi/ kepakarannya.
3) Persyaratan Penguji / Pembahas :
Dosen Tetap/ Tidak tetap Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
• Pendidikan minimal Magister.
• Jabatan akademik minimal lektor.
b. Jika salah seorang tim pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas ke luar
negeri dalam waktu lama, atau mengundurkan diri):
1) Jika terjadi sebelum SUP, maka dapat dilakukan penggantian.
2) Jika terjadi sesudah SUP, maka tidak dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-‐duanya
berhalangan tetap.
3) Penggantian tim pembimbing tidak diperkenankan, jika tidak ada pernyataan tertulis dari
tim pembimbing / ketua dan anggota ( kecuali meninggal dunia) .
B. Pengajuan Seminar Usulan Penelitian (SUP) dan Sidang Ujian Tesis (SUT)
1. Umum.
c. Seminar Usulan Penelitian merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka penyusunan
tesis.
d. Seminar Usulan Penelirian dilaksanakan paling lambat akhir semester ke-‐4.
e. Penguji SUP tediri dari 2(dua) orang tim pembimbing, 3 (tiga) orang tim pembahas dan
dipimpin oleh ketua tim pembimbing.
f. SUP dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri oleh 4(empat) orang yang terdiri dari komisi
pembimbing dan penguji.
g. SUP dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
hlm. 101
h. Apabila SUP mahasiswa dinyatakan tidak lulus, mahasiswa yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk mengulang SUP satu kali yang dilaksanakan paling lama tiga bulan sesudah
SUP yang pertama. Sanksi pemutusan studi akan diberikan, apabila SUP yang kedua
dinyatakan tidak lulus.
2. Persyaratan.
a. Diajukan sekurang-‐kurangnya pada semester III;
b. Diajukan sekurang-‐kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan
c. Telah memiliki nilai semua mata kuliah pada semester I dan II;
d. Bukti Registrasi semester berjalan;
e. Naskah UP yang sudah ditandatangani Komisi Pembimbing dan Koordinator Program Studi;
f. Transkrip nilai semester I dan II;
g. Mengisi Blanko Pengajuan Seminar UP.
h. Telah mengikuti kuliah perdana Universitas.
i. Telah menghadiri Seminar usulan penelitian minimal 5 (lima) kali dalam bidang ilmu yang
sesuai dan diketahui oleh pimpinan Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Prosedur
a. Berkas pengajuan diserahkan kepada petugas Akademik untuk diperiksa kelengkapannya;
b. Berkas yang telah memenuhi syarat oleh petugas Akademik diajukan ke Staf Akademik untuk
diperiksa ulang;
c. Berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal seminar dan
ditetapkan tim penguji berdasarkan usulan dari komisi pembimbing sesuai dengan bidang
keahlian dari dosen yang bersangkutan;
d. Usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik untuk
dibuatkan surat tugas.;
e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan;
f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas penguji dan UP kepada dosen yang bersangkutan paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian;
g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan penguji yang sudah ditandatangani kepada Sie.
Akademik sebelum pelaksanaan ujian;
h. Pelaksanaan Seminar U.P. dihadiri sekurang-‐kurangnya oleh 4 (empat) orang pembahas yang
terdiri dari Komisi Pembimbing dan Penguji.
A. Evaluasi Tesis.
1. Umum.
a. Penilaian Tesis dilakukan melalui Ujian Naskah Tesis (UNT) / Seminar Hasil penelitian (SHP)
dan Ujian Tesis.
b. Ujian Naskah Tesis adalah Seminar Hasil Penelitian yang menentukan kelayakan mahasiswa
untuk menempuh Ujian Tesis.
c. UNT dan Ujian Tesis dipimpin oleh Ketua Tim Pembimbing.
d. Penguji Ujian Naskah Tesisdan Ujian Tesis terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing dan 3 (tiga)
orang pembahas.
hlm. 102
e. UNT dan Ujian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-‐kurangnya 4 (empat) orang
yang terdiri dari tim pembimbing dan penguji.
f. Apabila Ketua Tim Pembimbing berhalangan, kewenangannya dapat dilimpahkan secara
tertulis kepada anggotaTim Pembimbing.
2. Persyaratan.
a. Bukti Registrasi semester berjalan;
b. Naskah Tesis yang sudah ditandatangani Tim Pembimbing dan Koordinator Program Studi S2;
c. Transkrip nilai semester I, II dan III yang menunjukkan :
1) IPK sekurang-‐kurangnya 2.75 untuk perangkat mata kuliah
2)Tidak memiliki Nilai D dan E.
d. Telah menghadiri Ujian Naskah Tesis atau Ujian Tesis minimal 3 (tiga) kali yang dibuktikan
dengan formulir kehadiran sidang yang ditandatangani oleh ketua sidang.
3. Prosedur.
a. Berkas pengajuan diserahkan kepada petugas Akademik untuk diperiksa kelengkapannya.
b. Berkas yang telah memenuhi syarat oleh petugas Akademik diajukan kepada Staf Akademik
untuk diperiksa ulang.
c. Berkas dibawa dalam rapat pengelola untuk disetujui, ditentukan jadwal ujian dan ditetapkan
tim penguji berdasarkan usulan dari komisi pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dari
dosen yang bersangkutan.
d. Usulan yang telah disetujui dan ditetapkan jadwalnya diproses oleh petugas Akademik untuk
dibuatkan surat tugas.
e. Petugas menyerahkan surat tugas penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan;
f. Mahasiswa menyerahkan surat tugas kepada dosen yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum pelaksanaan ujian;
g. Mahasiswa mengembalikan surat kesediaan yang sudah ditandatangani penguji kepada
petugasAkademik sebelum pelaksanaan ujian;
h. Pelaksanaan ujian tesis dihadiri sekurang-‐kurangnya oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari
Komisi Pembimbing dan Penguji.
Tata Tertib Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Tesis dan Ujian Tesis dan Penilaian A. Tata Tertib Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Tesis dan Ujian Tesis
1. Sidang Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dibuka oleh Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukum
2. Apabila Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum berhalangan Sidang Ujian Tesis dan/
atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dibuka oleh Pimpinan Fakultas;
3. Mahasiswa diwajibkan hadir dalam pembukaan Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan
Penelitian Tesis ;
4. Mahasiswa yang tidak mengikuti pembukaan, tidak boleh mengikuti Sidang Ujian Tesis dan/ atau
Seminar Usulan Penelitian Tesis;
hlm. 103
5. Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis dipimpin oleh Ketua Tim
Pembimbing atau Anggota Tim Pembimbing.
6. Apabila Ketua Tim Pembimbing atau Anggota Tim Pembimbing belum hadir, maka Sidang Ujian
Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian Tesis ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dari waktu
yang telah ditentukan oleh. Apabila setelah tiga puluh menit Ketua Tim Pembimbing atau
Pembimbing Pembantu belum hadir maka Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan Penelitian
Tesis dipimpin oleh Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum atau Sekretaris Program
Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Apabila penguji sidang tidak mencapai kuorum, maka Sidang Ujian Tesis dan/ atau Seminar Usulan
Penelitian Tesis ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dari jadwal yang telah ditentukan. Apabila
setelah (30) tiga puluh menit tetap tidak mencapai kuorum maka Koordinator Program Studi
Magister Ilmu Hukumdapat menunjuk penguji pengganti.
8. Pembimbing dan Penguji setelah sidang ditutup, melakukan rapat untuk menentukan kelulusan
mahasiswa dan/atau kelayakan Usulan Penelitian Tesis Mahasiswa.
9. Untuk Sidang Ujian Tesis, rapat diselenggarakan untuk memutuskan mahasiswa dinyatakan: lulus
dengan perbaikan, atau lulus tanpa perbaikan, atau ditunda kelulusannya sampai batas waktu yang
ditentukan, atau tidak lulus.
10. Untuk Seminar Usulan Penelitian rapat diselenggarakan untuk memutuskan: usulan penelitian
tesis layak untuk dilanjutkan dengan perbaikan, atau layak untuk dilanjutkan tanpa perbaikan,
atau tidak layak untuk dilanjutkan dengan mengganti judul.
11. Yudisium kelulusan tesis dan/ atau kelayakan usulan penelitian tesis disampaikan
olehKoordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum. Apabila Koordinator Program Studi
berhalangan maka yudisium kelulusan tesis dan/atau kelayakan usulan penelitian tesis
disampaikan oleh Pimpinan Fakultas.
12. Mahasiswa wajib mengikuti yudisium. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti yudisium maka
yang bersangkutan ditunda kelulusannya.
13. Mahasiswa wajib memakai jas, dasi dan celana katun untuk pria sedangkan untuk mahasiswi wajib
memakai busana formal.
B. Yudicium.
Mahasiswa yang telah menyelesaikan tesis dan lulus seluruh mata kuliah yang harus ditempuh, dapat
dinyatakan telah menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan berhak mendapat Judicium.
Judicium kelulusan didasarkan pada pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) berikut:
2,75 – 3,40 : Memuaskan.
3,41 – 3,70 : Sangat Memuaskan.
3,71 – 4,00 : Dengan Pujian.
Predikat Kelulusan Dengan Pujian, memiliki syarat tambahan lain, yaitu:
1. waktu kelulusan program magister(tanggal ujian tesis) memperhatikanmasa studi terjadwal
ditambah satusemester (0.5 tahun).
hlm. 104
2. memiliki minimal satu publikasi ilmiahdi jurnal nasional paling tidak memiliki ISSN dan
mencantumkan tim pembimbing.
3. Tidak pernah mengulang mata kuliah serta tidak memiliki nilai C.
4. Bukan mahasiswa yang mengulang studi
5. Bagi mahasiswa yang lulus dengan IPK ≥ 3,71 namun tidak memenuhi syarat diatas maka yudicium
nya turun satu tingkat menjadi sangat memuaskan.
Evaluasi Hasil Belajar
A. Nilai Akhir
Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu huruf
mutu dan angka mutu, yang dibagi ke dalam peringkat berikut:
Huruf Mutu (HM) Angka Mutu (AM)
A 4
B 3
C 2
D 1
E 0
B. Huruf Mutu T (Komponen penilaian Tidak lengkap)
1. Umum.
a. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu komponen evaluasi yang
ditetapkan, seperti UTS atau UAS, atau belum melengkapi tugas-‐tugas yang diberikan.
Mahasiswa yang tidak memenuhi komponen evaluasi lebih dari satu, diberikan nilai E;
b. Setelah sebagian evaluasi pada butir (1) dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 minggu terhitung
sejak nilai ujian akhir semester matakuliah bersangkutan diumumkan, huruf T harus diganti
menjadi huruf mutu yang sesuai dengan hasilnya;
c. Apabila sebagian evaluasi pada butir (1) tidak dipenuhi dalam waktu 2 minggu sejak nilai
matakuliah diumumkan, maka huruf T secara otomatis menjadi E atau dosen dapat mengolah
sesuai dengan bobot masing-‐masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan
huruf mutu lain.
d. Huruf mutu T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat
menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit,
mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
2. Perbaikan Nilai T.
a. Persyaratan.
1) Perbaikan nilai T diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai T.
2) Nilai T berlaku selama 2 minggu setelah nilai T keluar.
b. Prosedur.
1) Mahasiswa mengajukan permohonan perbaikan nilai T kepada Koordinator Program Studi
hlm. 105
2) Mahasiswa mengikuti ujian perbaikan nilai T
3) Dosen yang bersangkutan memberikan nilai pada surat pengantar dari Program Studi.
C. Huruf Mutu K (Tidak ada Komponen Penilaian).
Huruf mutu suatu matakuliah dapat dinyatakan sebagai huruf K, jika memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu PKRS (3
minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang dapat dibenarkan dan dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari Koordinator Program Studi;
2. Dikenakan pada satu atau beberapa matakuliah pada semester bersangkutan dalam hal
mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sebagai berikut :
a. Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang
dinyatakan dengan surat dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya;
b. Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam
waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.
3. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K adalah kondisi melahirkan yang tidak
normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan pada butir (3) di
atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester
atas izin Rektor;
4. Matakuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan IP atau IPK;
5. Mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi dalam semester yang
bersangkutan, tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap sebagai
penghentian studi untuk sementara;
6. Mahasiswa yang telah memasukan KRS, namun tidak mengikuti perkuliahan/ PKRS sampai dengan
UTS, maka mahasiswa yang bersangkutan akan memperoleh huruf mutu K;
7. Apabila matakuliah yang memperoleh huruf K itu telah ditempuh kembali pada kesempatan lain,
maka huruf mutunya dapat berubah menjadi A, B, C, D atau E.
D. Penilaian Seminar Usulan penelitian (SUP).
1. Penilaian Seminar Usulan Penelitian nilai pada SUP diberikan dalam bentuk skor mentah (raw
score) dengan kisaran 0 -‐ 100.
2. Dalam SUP ini, pembahas mengevaluasi isi Usulan Penelitian (UP), mengajukan pertanyaan dan
mengevaluasi jawaban yang diberikan mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan UP.
a. Dalam SUP ini Tim Penguji mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan
yang bersifat mengkritisi maupun mencari klarifikasi terhadap materi/substansi usulan
penelitian itu dengan bobot penilaian :
1) Signifikansi Latar Belakang Penelitian, bobot 15 persen.
2) Relevansi dan Kemutkahiran Kajian Pustaka/ Kajian Literatur/ Tinjauan Pustaka, bobot
15 persen.
3) Ketepatan Formulasi Kerangka Pemikiran, Premis/ Proposisi dan Hipotesis/ Fokus
Penelitian/ Pernyataan masalah, bobot 15 persen.
hlm. 106
4) Kesuaian Metode Penelitian, bobot 10 persen.
5) Tingkat originalitas penelitian bobot 15 persen.
6) Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan,
bobot 10 persen.
7) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10 persen.
8) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10 persen.
b. Pada akhir SUP, Tim Penguji memberikan penilaian sebagai berikut:
1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-‐rata ≥ 68
2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-‐rata <68.
3) Rata-‐rata nilai SUP diubah menjadi huruf mutu dengan pedoman sebagai berikut :
Huruf Mutu (HM) Angka Mutu (AM) Nilai Akhir (NA)
A 4 80 ≤ NA ≤ 100
B 3 68 ≤ NA < 80
C 2 56 ≤ NA<68
D 1 45 ≤ NA <56
E 0 < 45
E. Penilaian Tesis.
Penilaian tesis dilakukan melalui Ujian Naskah Tesis (UNT) dan Ujian Tesis (UT).
1. Penilaian Ujian Naskah Tesis.
a. Dalam UNT ini Tim Penguji mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian :
1) Signifikansi Latar Belakang Penelitian, bobot 10 persen.
2) Relevansi dan Kemutakhiran Kajian Pustaka/ Kajian Literatur/ Tinjauan Pustaka, bobot
10 persen.
3) Ketepatan Formulasi Kerangka Pemikiran, Premis/Proposisi dan Hipotesis/ Fokus
Penelitian/ Pernyataan masalah, bobot 5 persen.
4) Kesesuaian Metode Penelitian, bobot 10 persen.
5) Tingkat originalitas penelitian, bobot 15 persen.
6) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 15 persen.
7) Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan,
bobot 10 persen. Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran-‐saran yang diajukan,
bobot 5 persen.
8) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10 persen.
9) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10 persen.
10) Nilai pada UNT diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran 0-‐100.
b. Mahasiswa dinyatakan lulus UNT apabila memperoleh sekurang-‐kurangnya skor 75.
c. Skor dari tim penguji dijumlahkan dengan persentase tim pembimbing 60% dan tim
penelaah 40%, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam huruf mutu.
d. Hasil UNT dapat berupa :
hlm. 107
1) Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh Ujian Tesis dalam waktu paling cepat dua
minggu setelah pelaksanaan UNT (Nilai Akhir 90 – 100).
2) Lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh Ujian Tesis paling cepat satu
bulan setelah pelaksanaan UNT(nilai Akhir 76 -‐ 89).
3) Lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh Ujian Tesis paling cepat tiga
bulan setelah pelaksanaan UNT(Nilai Akhir 66 -‐ 75).
4) Tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang UNT paling cepat enam bulan
kemudian (Nilai Akhir dibawah 65). Apabila hasil UNT ulangan tetap dinyatakan tidak
lulus, yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus (drop out) .
e. Perbaikan UNT harus mendapat persetujuan tertulis dari Tim Pembimbing yang dibuktikan
dengan tanda tangan anggota Tim Pembimbing pada lembar persetujuan.
2. Penilaian Ujian Tesis.
a. Dalam Ujian Tesis ini Tim Penguji mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian :
1) Signifikansi Latar Belakang Penelitian, bobot 10 persen.
2) Relevansi dan Kemutakhiran Kajian Pustaka/ Kajian Literatur/ Tinjauan Pustaka, bobot
10 persen.
3) Ketepatan Formulasi Kerangka Pemikiran, Premis/Proposisi dan Hipotesis/ Fokus
Penelitian/ Pernyataan masalah, bobot 5 persen.
4) Kesesuaian Metode Penelitian, bobot 10 persen.
5) Tingkat originalitas penelitian, bobot 15 persen.
6) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 15 persen.
7) Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan,
bobot 10 persen. Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran-‐saran yang diajukan,
bobot 5 persen.
8) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10 persen.
9) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10 persen.
10) Nilai pada Ujian Tesis diberikan dalam bentuk skor dengan kisaran 0-‐100.
b. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tesis apabila memperoleh sekurang-‐kurangnya skor 75.
c. Skor dari tim penguji dijumlahkan dengan persentase tim pembimbing 60% dan tim
penelaah 40%, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam huruf mutu.
3. Nilai Akhir Tesis.
a. Nilai Akhir Tesis adalah nilai rata-‐rata dari Ujian Naskah Tesis (UNT) dan Ujian tesis (UT).
Ujian Naskah Tesis (UNT) + Ujian Tesis (UT) 2
b. Rata-‐rata nilai SUP diubah menjadi huruf mutu dengan pedoman sebagai berikut :
Huruf Mutu (HM) Angka Mutu (AM) Nilai Akhir (NA)
A 4 80 ≤ NA ≤ 100
B 3 68 ≤ NA < 80
C 2 56 ≤ NA<68
D 1 45 ≤ NA <56
E 0 < 45
hlm. 108
F. Prestasi Akademik.
1. IP (Indeks Prestasi)
a. Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasiatau kemajuan belajar mahasiswa
dalam satu semester.
b. IP dihitung pada tiap akhir semester.
c. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan kebawah apabila kurang dari 0,05,
pembulatan ke atas apabilasama/lebih dari 0,05) :
IP = JUMLAH (Angka Mutu X SKS) SKS
2. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).
a. Indeks prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasiatau kemajuan belajar
mahasiswa kumulatif dari semster pertama sampai dengan semster akhir.
b. IPK dihitung pada tiap akhir semester.
c. Rumus perhitungannya sebagai berikut (pembulatan kebawah apabila kurang dari 0,05,
pembulatan ke atas apabilasama/lebih dari 0,05) :
IPK = JUMLAH (Angka Mutu X SKS) Seluruh Semster Yang telah Ditempuh Jumlah SKS Seluruh Semster Yang telah Ditempuh.
G. Evaluasi Akhir Hasil Belajar.
1. Lulus semua mata kuliah dalam beban studi kumulatif yang ditetapkan.
2. Memiliki IPK sekurang-‐kurangnya 2,75.
3. Tidak terdapat huruf mutu D dan E. Mahasiswa yang memiliki nilai D dan E harus mengulang mata
kuliah yang bersangkutan dan mencantumkannya dalam KRS.
4. Mengikuti Seminar Usulan Penelitian, Ujian Naskah Tesis dan ujian Tesis.
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis atau sejenisnya serta dipertahankan dalam
ujian Tesis.
hlm. 109
Wisuda Wisuda Program Magister diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas. Syarat untuk dapat wisuda yaitu sebagai berikut :
1. Telah mendapat Judicium; 2. Telah terdaftar di Universitas 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda atau sesuai dengan
penetapan dari pimpinan Universitas; 3. Memenuhi persyaratan administrasi (biaya wisuda, revisi Tesis dll)
Proses pengajuan wisuda dilaksanakan di Program.
hlm. 110
A. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM REGULER I
1. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum KonsentrasiHukum Bisnis Semester Pertama (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu (2) 2. A20O.133 Hukum Pembiayaan Perusahaan (2) 3. A20O.116 Teori Hukum (2) 4. A20O.134 Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (2) 5. A20O.163 Hukum Organisasi Perusahaan (2) 6. A20O.111 Hukum Perdata Internasional (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.165 Hukum Kepailitan (2) 2. A20O.135 Hukum Alternatif Penyelesaian Perselisihan (ADR) (2) 3. A20O.136 Hukum Kawasan Pembangunan (2)
Semester Kedua (16 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.210 Politik Hukum (2) 2. UNX20.203 Metode Penelitian Ilmu Hukum (2) 3. A20O.213 Hukum Transaksi Bisnis Inti (UNCITRAL) (2) 4. A20O.125 Penemuan Hukum (2) 5. A20O.232 Hukum Benda dan Hak-‐hak Kebendaan (2) 6. A20O.208 Hukum Pajak Lanjut (2)
Dua mata kuliah (2 + 2) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.214 Hukum Agro Bisnis (2) 2. A20O.215 Hukum Pembatasan Praktek Bisnis (2) 3. A20O.202 Hukum Penanaman Modal (2)
Semester Alih Tahun (1) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian (1)
Semester Ketiga (10 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.137 Hukum Industri (2) 2. A20O.138 Hukum Perdagangan Internasional (2) 3. A20O.139 Kapita Selekta Hukum Perjanjian (2)
Dua mata kuliah (2 + 2) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.140 Kapita Selekta Hukum Pengangkutan (2) 2. A20O.141 Hukum Pasar Modal (2) 3. A20O.142 Hukum Kejahatan Bisnis (2)
hlm. 111
Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.010 Tesis (6)
2. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 46 SKS,beban studi tersebut terdiri atas : 1. Mata kuliah wajib : 31 SKS 2. Mata kuliah pilihan : 8 SKS 3. Seminar usulan penelitian : 1 SKS 4. Tesis : 6 SKS Semester Pertama (12 SKS) No Sandi Mata kuliah SKS 1 UNX20.111 Filsafat Ilmu 2 2 A200.167 Hukum dan Viktimologi 2 3 A200.116 Teori Hukum 2 4 A200.123 Penemuan Hukum 2 5 A200.103 Hukum Internasional Publik 2 Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri diantara dua mata kuliah berikut : No Sandi Mata kuliah SKS 1 A200.168 Hukum Keuangan dan Perbankan 2 2 A200.152 Penafsiran Hukum 2 Semester Kedua (15 SKS) No Sandi Mata kuliah SKS 1 A200.210 Konvensi Kejahatan Transnasional/Internasional 2 2 UNX20.203 Peradilan Pidana Internasional 2 3 A200.213 Politik Hukum 2 4 A200.125 Kapita Selekta Hukum Pidana 2 5 A200.232 Metodologi Penelitian Ilmu Hukum 2 Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri diantara dua mata kuliah berikut : No Sandi Mata kuliah SKS 1 A200.225 Perbandingan hukum pidana 2 2 A200.203 Filsafat Hukum 2 Semester Alih Tahun (1 SKS) No Sandi Mata kuliah SKS 1 UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian 1 Semester ketiga (12 SKS) No Sandi Mata kuliah SKS 1 A200.155 Sistem Peradilan Pidana 2 2 A200.153 Kejahatan Bisnis 3 3 A200.154 Hukum Pidana Internasional 3 Dua Mata Kuliah (2+2 SKS) dipilih sendiri diantara tiga mata kuliah berikut : No Sandi Mata kuliah SKS 1 A200.157 Manajemen pengawasan 2
hlm. 112
2 A200.158 Masalah Ekstradisi 3 3 A200.159 Yurisprudensi MARI 3 Semester Keempat (6 SKS) No Sandi Mata kuliah SKS 1 UNX20.010 Tesis 6
3. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 43 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 36 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Semester Pertama (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu (2) 2. A20O.131 Teori dan Hukum Konstitusi (2) 3. A20O.104 Hukum Internasional Publik Lanjut (2) 4. A20O.116 Teori Hukum (2) 5. A20O.143 HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara dua mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.149 Negara Hukum dan Demokrasi (2) 2. A20O.121 Hukum Ketenagakerjaan (2)
Semester Kedua (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.203 Metode Penelitian Ilmu Hukum (2) 2. A20O.210 Politik Hukum (2) 3. A20O.217 Sejarah dan Teori HAM (2) 4. A20O.218 HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana (2) 5. A20O.219 Hukum HAM Internasional (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara dua mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.228 Hukum Administrasi Negara (Lanjut) (2) 2. A20O.220 Hukum Tanggung Jawab Negara (2)
Semester Alih Tahun (1 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian (1)
Semester Ketiga (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.144 HAM Sipil dan Politik (2) 2. A20O.147 Hukum Humaniter (2) 3. A20O.101 HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya (2) 4. A20O.145 HAM Wanita dan Anak (2) 5. A20O.148 Studi Kasus (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara dua mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.150 Hak Atas Lingkungan dan Hak Atas Pembangunan (2) 2. A20O.151 HAM dan Agama (2)
hlm. 113
Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.010 Tesis (6)
4. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Internasional Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Semester Pertama (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu (2) 2. A20O.116 Teori Hukum (2) 3. A20O.122 Penemuan Hukum (2) 4. A20O.101 Hukum Internasional Publik (Lanjut) (2) 5. A20O.106 Hukum Laut Internasional (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.113 Statistika Nonparametrik (2) 2. A20O.115 Bahasa Inggris Hukum (2) 3. A20O.109 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (2) 4. A20O.110 Hukum Diplomatik (2)
Semester Kedua (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.203 Metode Penelitian Ilmu Hukum (2) 2. A20O.203 Filsafat Hukum (2) 3. A20O.207 Hukum Udara dan Ruang Angkasa (2) 4. A20O.217 Hukum Lingkungan (2) 5. A20O.201 Hukum Organisasi Internasional (2) 6. A20O.210 Politik Hukum (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.204 Sosiologi Hukum (2) 2. A20O.205 Perbandingan Hukum (2) 3. A20O.202 Hukum Penanaman Modal Asing (2) 4. A20O.219 Hukum HAM Internasional (2)
Semester Alih Tahun (1 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNC20.008 Seminar Usulan Penelitian (1)
Semester Ketiga (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.106 Hukum Pencemaran Internasional (2) 2. A20O.105 Hukum Perjanjian Internasional (2) 3. A20O.111 Hukum Perdata Internasional (2) 4. A20O.112 Hukum Ekonomi Internasional (2) 5. A20O.154 Hukum Pidana Internasional (2) 6. A20O.138 Hukum Perdagangan Internasional (2)
hlm. 114
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara empat mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.107 Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) 2. A20O.114 Masalah Hukum Alih Teknologi (2) 3. A20O.160 Hukum Informasi Teknologi (2) 4. A20O.161 Hukum Multi Media (2)
Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.010 Tesis (6)
5.Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ketatanegaraan
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas: 1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 40SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Semester Pertama (12 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu (2) 2. A20O.116 Teori Hukum (2) 3. A20O.164 Hukum Tentang Lembaga-‐Lembaga Negara (2) 4. A20O.129 Hukum Pemerintahan Daerah (2) 5. A20O.131 Teori dan Hukum Konstitusi (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.107 Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup (2) 2. A20O.115 Bahasa Inggris Hukum (2) 3. A20O.102 Hukum Internasional Publik Lanjut (2)
Semester Kedua (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.203 Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (2) 2. A20O.203 Filsafat Hukum (2) 3 A20O.217 Hukum Lingkungan (2) 4. A20O.124 Penemuan Hukum (2) 5. A20O.210 Politik Hukum (2) 6. A20O.228 Hukum Administrasi Negara (Lanjut) (2)
Satu mata kuliah (2) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.204 Sosiologi Hukum (2) 2. A20O.220 Hukum Agraria (Lanjut) (2) 3. A20O.226 Hukum Perbendaharaan Negara (2)
Semester Alih Tahun (1 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian (1)
Semester Ketiga (14 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.116 Hukum Ekonomi Pembangunan (2) 2. A20O.108 Hukum Pajak (Lanjut) (2) 3. A20O.127 Perbandingan Hukum Tatanegara (2) 4. A20O.130 Hukum Acara Peradilan Administrasi Negara (2)
hlm. 115
5. A20O.111 Sistem Politik di Indonesia (2) 6. A20O.162 Hukum Hak Asasi Manusia (2)
Satu mata kuliah (2 SKS) dipilih sendiri di antara tiga mata kuliah berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. A20O.118 Hukum Pajak Internasional (2) 2. A20O.119 Hukum Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung (2) 3. A20O.121 Hukum Ketenagakerjaan (2)
Semester Keempat (6 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.010 Tesis (6)
6. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsetrasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 45 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 38 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
§ Mahasiswa wajib mengambil 12 Mata Kuliah Wajib dan 7 Mata Kuliah Pilihan § Mahasiswa berlatar belakang non hukum wajib mengambil 6 Mata Kuliah Matrikulasi Non
SKSsebelum mengambil Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan. Semester Pertama (18/20 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.111 Filsafat Ilmu (2) 2. A20O.203 Filsafat Hukum (2) 3. UNX20.203 Metode Penelitian Hukum (2) 4. -‐ HKI dalam Hukum Perdagangan Internasional (2) 5. -‐ Kedudukan HKI dalam Konstitusi (2) 6 -‐ Hukum Hak Cipta (2)
3 (tiga) atau 4 (empat) mata kuliah dipilih sendiri di antara 5 (lima) mata kuliah pilihan sebagai berikut : No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. -‐ Hukum Perdata Internasional (2) 2. -‐ Hukum Perjanjian Internasional (2) 3. -‐ Hukum Kontrak Nasional (2) 4 -‐ Hukum Adat dan Tanah Ulayat (2) 5 -‐ Hak Asasi Manusia dan HKI (2)
Semester Kedua (19/21 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. -‐ Hukum Paten dan Rahasia Dagang (2) 2. -‐ Hukum Merek dan Indikasi Geografis (2) 3 -‐ Hukum Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (2) 4. -‐ Hukum Perlindungan Varietas Tanaman (2) 5. -‐ Perlindungan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional (2)
6. -‐ HKI dalam Hukum Sibernetika (2) 7 UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian (1)
3 (tiga) atau 4 (empat) mata kuliah dipilih sendiri di antara 5 (lima) mata kuliah pilihan sebagai berikut :
hlm. 116
No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. -‐ Peran Pemerintah dan Perlindungan Kebudayaan Nasional (2) 2. -‐ Manajemen HKI (2) 3. -‐ Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa HKI (2) 4 -‐ Pelanggaran HKI sebagai Kejahatan Bisnis (2) 5 -‐ Hukum Pidana HKI (2)
Semester Ketiga (6 SKS) No. Sandi Mata Kuliah SKS 1. UNX20.010 Tesis (6)
B. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM REGULER II (d/h Program Non Reguler)
1. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 47 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib : 40 SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Bisnis Triwulan I (12 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
A20O.131 A20O.132 UNX20.203 A20O.133 A20O.134 A20O.135
Teori Hukum Hukum Kebendaan Metodologi Penelitian Hukum Hukum Organisasi Perusahaan Politik Hukum Penemuan Hukum
(2) (2) (2) (2) (2) (2)
Triwulan II (12 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. 2. 3. 4. 5. 6.
A20O.136 A20O.137 A20O.138 A20O.139 A20O.140 A20O.141
Hukum Pasar Modal Hukum Perdata Int Hukum Kepailitan Kapita Selekta Hk Perjan Hukum Pajak Hukum Kontrak Int
(2) (2) (2) (2) (2) (2)
Triwulan III (13 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
A20O.142 A20O.143 A20O.144 A20O.145 A20O.146 A20O.147 UNX20.008
Hk Pembiayaan Perusa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Hukum Industri Hukum Pertanahan Hk Penanaman Modal Hk.Perdagangan Int Usulan Penelitian Tesis
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)
Triwulan IV (10 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. 2. 3.
A20O.148 A20O.149 UNX20.010
Hukum Kejahatan Bisnis Arbitrase Tesis
(2) (2) (6)
hlm. 117
Deskripsi Mata Kuliah TEORI HUKUM
Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin hukum,
obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum, aplikasi teori hukum pada
masalah aktual, pembahasan buku dan diskusi kelompok.
HUKUM KEBENDAAN
Benda pada umumnya, benda berwujud dan benda tidak berwujud, bezit, hak milik, piutang
yang diistimewakan, hak-‐hak kebendaan yang memberikan jaminan, hukum jaminan kebendaan
dan perorangan, jaminan perusahaan.
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasar-‐dasar metode penelitian,
cara melakukan penelitian kepustakaan dan memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara
penulisan karya ilmiah. Substansi matakuliah ini meliputi:
a. Dasar-‐dasar metode penelitian;
b. Langkah-‐langkah penelitian;
c. Penyusunan Usulan Penelitian dan Rencana Penelitian;
d. Tata cara penelitian kepustakaan (hukum) dan
e. Penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah. Praktikum hukum berupa
workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah kerja lapangan.
HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
Dibahas bagaimana pengorganisasian suatu perusahaan, baik pada perusahaan swasta
maupun pada perusahaan negara (BUMS dan BUMN), baik pada perusahaan perseorangan
maupun pada perusahaan persekutuan, baik pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) maupun pada
lembaga pembiayaan. Peran, kedudukan dan tanggung jawab organ perusahaan dalam
mengemudikan perusahaan termasuk organ LKB dan pembiayaan. Undang-‐undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas. Penggabungan dan peleburan perusahaan.
POLITIK HUKUM
Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan sistem
hukum nasional. Masalah-‐masalah dalam politik hukum seperti faktor-‐faktor yang
mempengaruhi politik hukum di Indonesia, berbagai asas yang melandasi politik hukum, politik
hukum dalam perspektif konstitusi dalam Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950 dan UUD
1945, serta politik hukum Indonesia dan kemungkinan-‐kemungkinannya.
hlm. 118
PENEMUAN HUKUM
Latar belakang (dalam menjawab kekosongan hukum dan kelengkapan peraturan
perundang-‐undangan), pengertian, (penegakan hukum, pembentukan hukum dan penemuan
hukum), aliran-‐aliran hukum dalam penemuan hukum (legisme, mazhab historis, freirechtslehre,
begriffjuris-‐prundence, aliran sosiologis, open system van het recht) metode penafsiran
(gramatikal, sistematis, teologis, sejarah hukum dan sejarah perundang-‐undangan,
perbandingan, futurologis, dsb) dan teknik penemuan hukum (analogi, penafsiran ekstensif dan
restriktif, penghalusan hukum, argumentum a contrario), motif dan pertimbangan hukum (demi
kepastian hukum, manfaat pihak yang berkepentingan atau keadilan).
HUKUM PASAR MODAL
Fungsi pasar modal dalam menunjang pembangunan ekonomi sebagai pranata ekonomi
yang menjadi alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan investasi bagi masyarakat; pelaku-‐
pelaku pasar modal; Persiapan perusahaan dalam proses go public melalui penawaran umum,
khususnya yang terkait dengan aspek hukum ekonomi baik sebelum emisi, pada saat emisi dan
sesudah emisi; khususnya perjanjian-‐perjanjian yang harus dipersiapkan, dokumen-‐dokumen
yang harus dipelajari; memahami aspek-‐aspek yuridis dalam sistem dan mekanisme
perdagangan di bursa efek; mengetahui fungsi dan kewenangan regulator; self regulatory
organization yang terlibat dalam mekanisme perdagangan (Bursa LKP dan LPP); lembaga-‐
lembaga penunjang yang diperlukan dalam transaksi di pasar modal (wali amanat, kustodian,
profesi penunjang pasar modal == konsultan hukum, notaris, akuntan publik, penilai ==;
perkembangan instrumen-‐instrumen yang diperdagangkan di bursa beserta keuntungan dan
kerugian, jenis-‐jenis pelanggaran di pasar modal dan mekanisme penyelesaiannya,
perkembangan hukum pasar modal, khususnya perkembangan perjanjian di pasar modal (trust,
penitipan kolektif, nominee), dan perkembangan obyek transaksi dikaji menurut hukum
kebendaan, disharmoni sistem hukum (common law dan civil law), penerapan good corporate
govermance di pasar modal, keterkaitan dengan UU lain (UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE, UU
TPPU, UU Anti Monopoli, dll.)
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Mata kuliah ini menguraikan karakteristik peristiwa/perkara yang termasuk Hukum
Perdata Internasional (HPI), prinsip-‐prinsip HPI yang berlaku dalam setiap bentuk
peristiwa/perkara HPI sebagai pengantar (status personil, benda, kontrak, perbuatan melawan
hukum), pembahasan prinsip-‐prinsip sovereign immunity, act of state doctrine, choice of law,
choice of juridiction, dan choice of forum. Analisis perkara-‐perkara HPI yang juga menyangkut
pihak Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan transaksi-‐transaksi dagang internasional,
seperti kasus OPEC, pencabutan Hak Pengusahaan Hutan di Indonesia, Pencabutan Lisernsi
Penanaman Modal Asing di Indonesia, kasus Hotel Kartrika Plaza berikut proses annulment,
Aspek HPI dalam e-‐commerce, dll.
hlm. 119
HUKUM KEPAILITAN
Menjelaskan antara lain tentang sistematika, proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU), pengertian-‐pengertian dalam ketentuan kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sejarah peraturan kepailitan, lembaga-‐lembaga yang
berkaitan dengan kepailitan, fase-‐fase kepailitan, perdamaian dalam kepailitan dan PKPU, syarat-‐
syarat perdamaian kepailitan dan PKPU, proses pemeriksaan kepailitan dan PKPU, upaya hukum
dalam kepailitan dan PKPU, tujuan kepailitan dan PKPU, asas-‐asas dalam kepailitan dan PKPU,
kasus-‐kasus kepailitan dan PKPU dalam praktek serta hukum internasional dan rehabilitasi.
KAPITA SELEKTA HUKUM PERJANJIAN
Hukum kontrak berupa perjanjian-‐perjanjian baru yang muncul dalam lalu lintas
perdagangan seperti perjanjian leasing, perjanjian franchise, perjanjian factoring, modal ventura,
Build Operate Transfer (BOT), perjanjian imbal beli, perjanjian kerja dsb.
HUKUM PAJAK
Pajak sebagai sumber penerimaan negara dan pembangunan, subyek, obyek dan tarif pajak-‐
pajak positif yang meliputi pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak
pertambahan nilai. Tindak pidana perpajakan, prosedur penyelesaian sengketa di bidang pajak.
Pengertian dan timbulnya pajak berganda dan cara penghindaran pajak berganda (tax treaty).
HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL
Kriteria kontrak internasional, dasar-‐dasar perancangan dan pembuatan kontrak
internasional, prinsip-‐prinsip dalam kontrak internasional, teknik melakukan kontrak, pilihan
forum, pilihan domisili, prosedur legalisasi kontrak yang dibuat di luar negeri, praktek
penyusunan dan analisis kontrak internasional.
HUKUM PEMBIAYAAN PERUSAHAAN
Peranan dana/modal dalam suatu perusahaan, sumber dana suatu perusahaan, lembaga
pembiayaan, penanaman dana suatu perusahaan, penanaman dalam bentuk pinjaman/kredit,
penanaman dalam bentuk surat-‐surat berharga, modal penyertaan, permasalahan dalam
hubungan dengan pembiayaan dan penanaman dana perusahaan.
HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Mata kuliah ini mengkaji sejarah perlindungan HKI (sejak Paris Convention 1883 sampai
TRIPs-‐WTO 1994), prinsip-‐prinsip perlindungan HKI dalam TRIPs-‐WTO 1994, implementasi HKI
dalam regulasi nasional berdasarkan prinsip full compliance, perlindungan bentuk-‐bentuk HKI
(Hak cipta, paten, merek, disain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas
tanaman, dan rahasia dagang) sebagai obyek kontrak bisnis (termasuk perjanjian lisensi),
keterkaitan HKI, termasuk bentuk-‐bentuk perlindungan HKI di era globalisasi.
hlm. 120
HUKUM INDUSTRI
Pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri; Izin usaha industri;
Industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hak atas
kekayaan industri (industrial property) sebagai bagian dari Hak atas Kekayaan Inteletual (HAKI);
paten, merek, desain produk industri; penanggulangan praktek persaingan curang; konvensi
mengenai hak desain industri.
HUKUM PERTANAHAN
Politik, filosofi dan hukum agraria nasional, dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945, termasuk
prinsip-‐prinsip landreform nasional, pendaftaran tanah, penguasaan dan pemilikan tanah,
perkembangan pembangunan keagrariaan seperti yang diharapkan oleh RPJMN dan RPJP, serta
kaitan pengertian agraria dengan bumi, air dan ruang angkasa.
HUKUM PENANAMAN MODAL
Memberikan gambaran tentang kerjasama yang dapat dilakukan baik dalam penanaman
modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, diharapkan para lulusan dapat membuat
berbagai perjanjian kerjasama dalam rangka PMDN maupun PMA.
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Menjelaskan contemporary trade webs, perdagangan bebas, GATT/WTO, prinsip-‐prinsip
perdagangan dan perkembangannya, konsekuensi juridis dan kedudukan Indonesia dalam WTO,
unifikasi dan kodifikasi Hukum Perdagangan Internasional, perdagangan jasa, TRIMs,
standarisasi dalam perdagangan internasional.
HUKUM KEJAHATAN BISNIS
Perkembangan kejahatan nasional/internasional dalam kaitannya dengan perkembangan
bisnis; meliputi pembahasan “white collar crime” dalam segala aspek kegiatan bisnis.
ARBITRASE
Meliputi the nature of arbitration, the advantages and disadvantages arbitration, legal
framework of arbitration, arbitration agreements, procedure, the role and standards of conduct of
the arbitrator, awards and remedies, the enforceability of arbitral awards, challenge and
modification of awards.
TESIS
Karya tulis berdasarkan penelitian mahasiswa sendiri dalam bentuk tesis yang harus
dipertanggung-‐jawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai dan
disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas komisi pembimbing dan para penelaah yang
ditetapkan.
hlm. 121
2. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 50 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib : 43SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Pidana : Triwulan Pertama (11 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. A200.116 Teori Hukum 2 2. -‐ Hukum Pidana Dalam Perkembangan 2 3. A200.210 Politik Hukum 2 4. UNX20.203 Metode Penelitian Hukum 2 5. A200.152 Penemuan dan Penafsiran Hukum Pidana 3
Triwulan Kedua (11 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. UNX20.111 FIlfafat Hukum 2 2. A200.222 Peradilan Pidana Internasional 3 3. A200.262 Hukum Pidana Internasional 3 4. A200.103 Hukum Internasional 3
Triwulan Ketiga (13 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. A200.159 Yurisprudensi MARI 3 2. A200.167 Hukum dan Viktimologi 2 3. A200.221 Konvensi Kejahatan Transnasional/Internasional 3 4. A200.226 Cyber Law 2 5. A200.170 Seminar Kasus-‐Kasus Pidana 2 6. UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian Tesis 1
Triwulan Keempat (15 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1. A200.168 Hukum Keuangan dan Perbankan 2 2. A200.153 Kejahatan Bisnis 3 3. A200.227 Money Laundering 2 4. A.200.229 Diplomasi Penegakan Hukum 2 5. UNX20.010 Tesis 6
Deskripsi Mata Kuliah TESIS
Karya tulis berdasarkan penelitian sendiri dalam bentuk tesis yang harus
dipertanggungjawabkan dalam sidang ujian akhir program secara lisan setelah dinilai
dan disetujui bulat oleh tim penilai yang terdiri atas Komisi Pembimbing dan para
Penelaah yang ditetapkan
hlm. 122
TEORI HUKUM
Peristilahan dan batasan teori hukum, letak tempat teori hukum di dalam disiplin
hukum, obyek penyelidikan teori hukum, perkembangan teori hukum pada masalah
aktual ; pembahasan buku dan diskusi kelompok.
METODOLOGI PENELITIAN HUKUM
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dasa-‐dasar
metode penclitian, cara ilmiah. Substansi mata kuliah meliputi :
1) Dasar -‐ dasar Metode Penelitian; 2) Langkah-‐langkah Penelitian; 3) Penyusunan
Usulan Penelitian dan R.encana Penelitian dan rencana penelitian; 4) Tata cara
penelitian kepustakaan (hukum) dan 5) Penyusunan Laporan Penelitian Karya Tulis
IImiah Praktikum hukum berupa workshop, pembahasan dokumen hukum dan kuliah
kerja lapangan.
POLITIK HUKUM
Pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan
sistem hukum nasional. Masalah-‐masalah dalam politik hukum:
a. Faktor-‐faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia,
b. berbagai asas yang melandasi poltik hukum.
c. Politik hukum dalam perspektif konstitusi dalam :
1 Konstitusi RIS 1949;
2 UUD Sementara 1950;
3 UUD 1945.
d. Politik hukum Indonesia dan kemungkinan-‐kemungkinannya.
KEJAHATAN BISNIS
Mata kuliah ini menguraikan perspektif nasional dan internasional mengenai pengaruh
globalisasi terhadap perkembangan kejahatan di dalam aktivitas bisnis
(nasional,transnasional dan internasional). Uraian membahas mengenai perkembangan
kejahatan bisnis di Indonesia sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Drt Tahun 1955
tentang Tindak Pidana Ekonomi, dilanjutkan dengan perkembangan dalam kurun waktu
setelah tahun 1966 sampai era reformasi. Uraian dari perspektif Internasional dimulai
dari Negara anggota Uni Eropa yang telah menetapkan Konvensi Uni Eropa
Pemberantasan Tindak Pidana Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis
Internasional (EU Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transaction,1997); dilanjutkan terakhir dengan Konvensi PBB
Anti Korupsi Tahun 2003 (UN Convention Againt Corruption) yang telah diratifikasi
Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.
hlm. 123
PENEMUAN HUKUM
Pembahasan mendalam tentang arti, fungsi dan tujuan hukum, asas, kaidah dan sistem
hukum. Peristilahan, batasan dan sistem penemuan hukum. pandangan-‐pandangan
tentang kapan hakim melakukan penemuan hukum (doktrin Sens-‐Clair). Penafsiran,
argumentasi dan fiksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Penafsiran hukum
dalam pengantisipasi era perdagangan bebas. prosedur penemuan hukum. Aliran-‐
aliran penemuan hukum.
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
Hukum Pidana Internasional sebagai cabang baru di dalam disiplin ilmu hukum pada
dewasa ini sudah dirasakan mendesak untuk segera dapat memenuhi kebutuhan baik
di bidang pendidikan hukum maupun di bidang peraturan tentang penanggulangan
tindak pidana internasional. Hal ini mengingat perkembangan tindak pidana
internasional yang semakin pesat pada saat ini. Dalam hukum pidana internasional ini
akan membahas dan mempelajari : a) Sejarah perkembangan hukum pidana
internasional; b) Peristilahan, definisi dan lingkup hukum pidana internasional c)
aspek hukum nasional dan hukum internasional di dalam hukum pidana
internasiona1.
Hukum Pidana Internasional membahas jangkauan yurisdiksi Indonesia terhadap
kejahatan lintas batas teritorial (transnasional) dan Kejahatan internasional dalam
uraian mengenai kasus-‐kasus perluasan yurisdiksi perluasan yurisdiksi nasional ke
luar batas teritorial
PERADILAN PIDANA INTERNASIONAL
Peradilan Pidana Internasional adalah suatu langkah penting bagi perjuangan dan
penegakan Hak Asasi Manusia. Peradilan Pidana Internasional ini semakin penting
kebenarannya setclah dibentuk Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta
Roma pada tahun 1998. Dalam peradilan pidana internasional ini akan membahas dan
mempelajari : a) Sejarah dan Perkembangan Peradilan Pidana !nternasional; b) Bentuk-‐
bentuk Peradilan Pidana Internasional ; c) Yurisdiksi, fungsi dan wewenang peradilan
pidana internasional
KONVENSI KEJAHATAN TRANSNASIONAL/LNTERNASIONAL
Konvcnsi atau perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasiona1.
Dalalam perkembangan kejahatan internasional, konvensi merupakan kesempatan dari
negara-‐negara dalam upayanya mcmberantas kejahatan internasiona1. Konvensi
kejahatan internasiona\ akan membahas dan mempelajari : (a) Sejarah perkembangan
konvensi tentang kejahatan transnasional internasional; (b) Konvensi-‐konvensi
yang mengatur mengenal kejahatan-‐kejahatan internasiona1. (c) Penerapan/aplikasi
ketentuan-‐ketentuan konvensi kejahatan internasional dalam, hukum nasional
hlm. 124
(Indonesia).
Pembahasan akan difokuskan pada kejahatan perdagangan orang dan masalah
penyelundupan orang yang tercatum dalam Protokol I dan II dari Konvensi Anti
Kejahatan Transnasional Tahun 2000 (Konvensi Palermo) yang tellah diratifikasi
Indonesia dengan UU Nomor 5 Tahun 2009.
Romli Atmasasmita
FILSAFAT HUKUM
Pendalaman ilmu yang mempelajari lingkup inti dan hakikat hukum serta segala
aspek perkembangannya.
CYBER LAW
Perkembangan teknologi yang kian pesat menimbulkan berbagai kemudahan yang
kemudian menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-‐pihak yang tidak
bertanggungjawab. Kejahatan didunia cyber sudah demikian meresahkan sehingga
Indonesia pun sudah menganggap kejahatan siber (cyber crime) ini sebagai salah satu
tindak pidana yang harus diberantas dengan dibentuknya UU No 11 tahun 2008 tentang
Informasi Transaksi Elektronik. Dalam perkuliahan cyber law ini, mahasiswa dituntut
untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan cyber crime, bagaimana
pencegahannya dan bagaimana cara penegakan hukumnya. Mahasiswa dalam
perkuliahan ini akan dipermudah dengan pemberian contoh kasus yang telah terjadi
baik di Indonesia maupun di luar negeri
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
1. Memahami arti yurisprudensi, dan yurisprudensi sebagai sumber hukum, 2.
Memahami peranan hakim dalam memutuskan perkara pidana, sebagaimana termuat
dalam pasal 17 UU No. 14 tahun 1971 tentang kekuasaan Kehakiman. 3. Memahami
konsep "luge Made Law" dalam sistem hukum Anglo Saxon. 4. Mempelajari peranan
yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam pembentukan hukum nasional 5. Membahas
yurisprudensi Mahkamah Agung yang menarik.
HUKUM & VIKTIMOLOGI
Ilmu tentang korban atau Victimology saat ini kian mendapat tempat dalam
penegakan hukum di Indoensia, terbukti dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam perkuliahan ini,
mahasiswa akan mempelajari apa yang dimaksud dengan victimology, bagaimana
pengaturannya di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap korbannya di
Indonesia
hlm. 125
HUKUM INTERNASIONAL
Perkembangan dan penerapan hukum internasional terhadap aspek-‐aspek kejahatan
intas batas negara, mengingat batas-‐batas wilayah suatu negara makin tipis, sehingga
dengan mudah suatu tindakan yang dilakukan dalam suatu negara mempunyai dampak
negatif bagi negara lain atau lalu lintas internasional tindak kejahatan makin mudah di
era globalisasi ini. Hukum internasional dalam aspek ini akan menjadi fokus
pembahasan, seperti jurisdiksi, tanggung jawab negara, perkembangan subjek hukum
internasional antara dari negara sampai individu, aspek high-‐tech kejahatan antarnegara,
serta perkembangan Internasional Criminal Court (ICC), peran pengadilan nasional
sebagai exhaustion of local remedies dan konvensi-‐konvensi yang berhubungan dengan
kejahatan internaional juga akan dibahas case law-‐nya yang mencerminkan prinsip-‐
prinsip hukum internasional diterapkan dalam praktik baik oleh pengadilan
internasional (ICJ atau ICC) maupun pengadilan nasional.
HUKUM KEUANGAN & PERBANKAN
Hukum Keuangan Negara dan Perbankan telah menjadi bagian yang penting
dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam perkuliahan Hukum
Keuangan dan Perbankan mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami
apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan apa yang dimaksud dengan
tindak pidana perbankan serta mahasiswa diharapkan mengentahui bagaimana
penegakan hukumnya terhadap kejahatan terhadap keuangan negara dan
kejahatan perbankan
PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM PIDANA
Dalam mata kuliah Penafsiran Hukum Pidana, mahasiswa diharapkan mengetahui
bentuk-‐bentuk penafsiran yang akan dipakai oleh seorang hakim dalam perkara pidana
serta bagaimana memakainya dalam suatu kasus pidana
SEMINAR KASUS-‐KASUS PIDANA
Perkembangan kasus-‐kasus pidana baik dari segi alat yang dipakai maupun
kejahatannya, mengakibatkan pentingnya mempelajari kasus-‐kasus untuk
memprakteknya apa yang telah dipelajari sebelumnya dalam teori sehingga nantinya
diharapkan mahasiwa mengetahui dan memahami dengan mendalam bagaimana cara
penyelesaian kasus-‐kasus pidana baik yang biasa maupun yang luar biasa (unik)
DIPLOMASI PENEGAKAN HUKUM
Pengertian Diplomasi, perkembangan kemajuan prinsip-‐prinsip dalam Diplomasi
beserta kodifikasinya yang dilakukan oleh PBB; sumber-‐sumber Hukum Diplomatik
termasuk hukum kebiasaan internasional mengenai hubungan antar negara. peraturan
perundangan di Indonesia dalam rangka pelaksanaan UU No. 1 tahun 1982 mengenai
konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 (hubungan Diplomatik dan Konsuler). Pembahasan
hlm. 126
difokuskan pada masalah diplomasi penegakan hukum khususnya hukum pidana di
dunia internasional baik dalam teori maupun prakteknya terkait dengan perjanjian-‐
perjanjian ekstradisi, mutual legal asistance dll.
MONEY LAUNDERING
Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang
komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem
perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat
dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai
dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan
semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional,
dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk
menyembunyikan atau mengaburkan asal-‐usul dana hasil tindak pidana (money
laundering).. Dengan dibentuknya PPATK dan disahkannnya UU 15 tahun 2002 jo 25
tahun 2003 mengenai Money Laundering, maka tindak pidana pencucian uang (money
laundering) telah dianggap salah satu perbuatan yang dapat menyebabkan
terganggunya keamanan negara dan stabilitas perekonomian Negara terganggu.
3. Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 37 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata Kuliah Wajib dan Pilihan : 30SKS 2. Seminar Usulan Penelitian : 1 SKS 3. Tesis : 6 SKS
Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Konsentrasi/ Peminatan Hukum Kesehatan Triwulan Pertama (12 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 -‐ Filsafat Hukum dan Teori Hukum 2 2 -‐ Politik Hukum 2 3 -‐ Hukum dan Kebijakan Publik di Bidang Kesehatan. 2 4 -‐ Metode Penelitian Hukum. 2 5 -‐ Aspek Sosial Budaya Hukum Kesehatan 2 6 -‐ Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik 2
Triwulan Kedua (12 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 -‐ Case Study Hukum Kesehatan 2 2 -‐-‐ Hukum Perlindungan Hak Anak dan Hak Reproduksi
Wanita 2
3 -‐ Hukum Asuransi dan Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
2
4 -‐ Aspek Hukum Hygiene dan Kesehatan Kerja 2 5 -‐ Hukum Kontrak dan Hukum Persaingan Usaha 2 6 -‐ Hukum Badan Usaha dan Organisasi Rumah Sakit 2
hlm. 127
Triwulan Ketiga (7 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 -‐ Hukum Kesehatan Lingkungan dan Epidemiologi 2 2 -‐ Hukum dan Etik Dalam Penelitian Bioteknologi Kesehatan 2 3 -‐ Hukum Pengelolaan dan Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual di Bidang Kesehatan 2
4 UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian Tesis 1 Triwulan Keempat (6 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX20.010 Tesis 6 C. PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM KELAS KERJASAMA – BPSDM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 39 SKS, terdiri dari:
Mata Kuliah Wajib = 32 sks Seminar usulan Penelitian = 1 sks Tesis = 6 sks Mata Kuliah Magister Ilmu Hukum Kelas Kerjasama Semester I (16 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 A200.203 Filsafat Hukum dan Teori Hukum 2 2 UNX20.203 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum 2 3 -‐ Hukum Internasional 2 4 A200.105 Hukum Perjanjian Internasional 2 5 A200.201 Hukum Organisasi Internasional 2 6 A200.109 Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional 2 7 A200.160 Hukum Informasi Teknologi 2 8 A200.111 Hukum Perdata Internasional 2
Semester II (17 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 A200.138 Hukum Perdagangan Internasional 2 2 A200.219 Hukum Hak Asasi Manusia 2 3 A200.154 Hukum Pidana Internasional 2 4 -‐ Kapita Selekta Hukum Internasional 2 5 -‐ Hukum Kontrak Internasional 2 6 -‐ Hukum Perjanjian Internasional dalam Praktek 2 7 -‐ Hukum Kewarganegaraan dan keimigrasian 2 8 -‐ Hukum Lingkungan Internasional 2 9 UNX20.008 Seminar Usulan Penelitian Tesis 1
Semester III (7 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS
1 UNX20.010 Tesis 6
hlm. 128
D . Kurikulum Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Administrasi Negara
Jumlah beban studi ditetapkan sebanyak 39 SKS, Beban studi tersebut terdiri atas:
1. Mata KuliahWajibdanPilihan :32 SKS
2. Seminar UsulanPenelitian : 1 SKS
3. Tesis : 6 SKS
Mata Kuliah Wajib Umum (17 SKS) No Mata Kuliah SKS 1 Filsafat Ilmu 2 2 Teori Hukum 2 3 Penemuan Hukum 2 4 Politik Hukum 2 5 Metode Penelitian Ilmu Hukum 2 6 Usulan Penelitian 1 7 Tesis 6 Mata Kuliah Wajib HAN (6 SKS) No Mata Kuliah SKS 1 Tindakan Pemerintahan 2 2 Hukum Organisasi Pemerintahan 2 3 Hukum Penyelesaian Sengketa Administrasi 2 Mata Kuliah Wajib Konsentrasi (10 SKS) No Mata Kuliah SKS 1 Hukum Keuangan Negara 2 2 Hukum Perizinan 2 3 Hukum Fiskal 2 4 Hukum Kebijakan Agraria 2 5 Hukum Lingkungan 2 Mata Kuliah Pilihan (diambil 3 Mata Kuliah sesuai materi Tesis) (6 SKS) No Mata Kuliah SKS 1 Hukum Otonomi Daerah 2 2 Hukum Pelayanan Publik 2 3 Hukum Pengawasan 2 4 Hukum Penataan Ruang 2 5 Hukum Ketenagakerjaan 2 6 Hukum Aparatur Negara 2 7 Hukum Jaminan Sosial 2 8 Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara 2 9 Hukum Kawasan Permukiman 2 10 Hukum dan Regulasi Telekomunikasi 2 11 Hukum dan Regulasi Media 2
hlm. 129
Sebaran Mata Kuliah pada tiap semester Semester Pertama (14 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS 1 UNX20.111 Filsafat Ilmu (2) 2 A200.116 Teori Hukum (2) 3 A200.120 Penemuan Hukum (2) 4 Tindakan Pemerintahan (2) 5 Metode Penelitian Ilmu Hukum (2) 6 Hukum Fiskal (2)
Satu Mata Kuliah (2 SKS) dipilih sendiri dari tiga (3) Mata Kuliah berikut : No Sandi Mata Kuliah SKS 1 Hukum Otonomi Daerah (2) 2 Hukum Pengawasan (2) 3 Hukum Pelayanan Publik (2)
Semester Kedua (12 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS 1 A200.210 Politik Hukum (2) 2 UNX20.203 Hukum Keuangan Negara (2) 3 Hukum Perizinan (2) 4 Hukum Kebijakan Agraria (2) 5 Hukum Lingkungan (2)
Satu Mata Kuliah (2 SKS) dipilih sendiri dari empat (4) Mata Kuliah berikut : No Sandi Mata Kuliah SKS 1 Hukum Penataan Ruang (2) 2 Hukum Ketenagakerjaan (2) 3 4
Hukum Pengelolaan Barang Milik Negara Hukum dan Regulasi Telekomunikasi
(2) (2)
Semester Ketiga (7 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS 1 UNX20.008 Usulan Penelitian (1) 2 Hukum Organisasi Pemerintahan (2) 3 Hukum Penyelesaian Sengketa Administrasi (2)
Satu mata kuliah dipilih sendiri diantara 4 mata kuliah berikut : No Sandi Mata Kuliah SKS 1 Hukum Jaminan Sosial (2) 2 Hukum Aparatur Negara (2) 3 4
Hukum Kawasan Permukiman Hukum dan Regulasi Media
(2) (2)
Semester Keempat (6 SKS) No Sandi Mata Kuliah SKS 1 UNX20.010 Tesis (6)