1. Departemen Pekerjaan Umum BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TA 2008 PROVINSI SULAWESI UTARA PEMBAHASAN LAPORAN AKHIR JAKARTA, DESEMBER 2008

2. 2 GARIS BESAR MATERI PAPARAN 1. PENDAHULUAN 2. GAMBARAN KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN 3. GAMBARAN KONDISI EKONOMI 4. GAMBARAN POTENSI PARIWISATA 5. ANALISIS FISIK DAN LINGKUNGAN 6. ANALISISKEBUTUHAN PRASARANA, KEBUTUHAN SARANA UTILITAS LINGKUNGAN DAN KEBUTUHAN PERMUKIMAN 7. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN 8. KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN TERKAIT 9. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH 10. RENCANA STRUKTUR RUANG 11. RENCANA POLA RUANG 12. KAWASAN STRATEGIS 13. INDIKASI PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, SERTA KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT 3. Departemen Pekerjaan Umum PENDAHULUAN 4. 4 LATAR BELAKANG PERENCANAAN Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya termasuk dalam hal perencanaan pembangunan Dengan masih terbatasnya sumber daya di daerah, masih diperlukan dukungan dan bantuan teknis (Bantek) pusat kepada daerah untuk melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan rencana tata ruang wilayah di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Agar manfaat dari proses perencanaan dapat tercapai, maka perlu alih pengetahuan dan bimbingan kepada daerah mengenai proses penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang. Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, dipilih berdasarkan permasalahan yang mendesak untuk ditangani dan atas permintaan daerah yang bersangkutan. 5. 5 KEDUDUKAN RTRW MINAHASA TENGGARA TERHADAP HIRARKHI SISTEM RENCANA TATA RUANG (UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG) WILAYAHPERKOTAAN RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG RTR KWS METROPOLITAN RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTR PULAU / KEPULAUAN RTR KWS STRA. NASIONAL RTR KWS STRA KABUPATEN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTRW KOTA RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KABUPATEN RTR KWS STRA. PROVINSI RDTR WIL KOTA RTRW KABUPATEN 6. 6 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN Maksud Pekerjaan Melaksanakan pembinaan penataan ruang Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tujuan Pekerjaan Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu pemerintah provinsi untuk menyusun RTR Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka perwujudan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sasaran Pekerjaan 1. Tersusunnya RTRW Kabupaten Minahasa Tenggara 2. Terlaksananya proses transfer pengetahuan 3. Terwujudnya peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan RTRW Kabupaten. 7. 7 KELUARAN, LINGKUP KEGIATAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Buku Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft dan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Album Peta, ukuran kertas A1, dengan skala 1 : 100.000 untuk, berisikan data, analisis maupun rencana tata ruang yang disebut pada butir 1. Ringkasan Eksekutif dari Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah. Buku Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan merupakan landasan hukum operasionalisasi RTRW kabupaten CD, disket, berisikan naskah rencana dan gambar/ peta LINGKUP KEGIATAN: Bantuan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pekerjaan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan, termasuk kegiatan bimbingan di daerah dan fasilitasi stakeholder. 8. 8 LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KAB. MINAHASA TENGGARA Wilayah Perencanaan RTRW adalah seluruh wilayah administrasi Kab. Minahasa Tenggara, hasil pemekaran Kab. Minahasa Selatan, yang dibentuk melalui UU No. 9 tahun 2007UU No. 9 tahun 2007. Ibukota kabupaten di Kec. Ratahan. Luas wilayah : 710.80 km2, Jumlah penduduk sebanyak (2007) : 110.119 jiwa. NO. KECAMATAN HEKTAR KM2 % 1 Belang 6,213.02 62.13 8.74 2 Pusomaen 7,043.65 70.44 9.91 3 Ratahan 18,178.52 181.79 25.57 4 Ratotok 9,195.60 91.96 12.94 5 Tombatu 13,954.32 139.54 19.63 6 Touluaan 16,494.52 164.95 23.21 7 TOTAL LUAS 71,079.621 710.80 100.00 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Belang Pusomaen Ratahan Ratotok Tombatu Touluaan 9. 9 TEMA PEMBANGUNAN dan TUJUAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TEMA PEMBANGUNAN Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menunjukkan titik berat pelaksanaan agenda pembangunan daerah. TUJUAN PENATAAN RUANG Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 10. 10Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang MEKANISME BANTUAN TEKNIS 1. Pembentukan Tim Teknis 2. Forum Diskusi 3. Forum Seminar 4. Pendistribusian daftar pertanyaan 5. Kunjungan instansional 11. Departemen Pekerjaan Umum GAMBARAN KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN 12. 12 KEDUDUKAN DALAM LINGKUP REGIONAL 13. 13 KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KETINGGIAN WILAYAH LERENG WILAYAH 14. 14 KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA JENIS BATUAN FORMASI BATUAN N O JENIS BATUAN HEKTAR Km2 % 1 Alluvium 7421.16 74,21 10,44 2 Basalt 41092.45 410,92 57,81 3 Tefra 2480.07 24,80 3,49 4 Andesit 20086.75 200,87 28,26 JUMLAH 71080,43 710,80 100,00 15. 15 KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA JENIS TANAH KEDALAMAN LAUT 16. 16 KONDISI FISIK DAN LINGKUNGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TUTUPAN LAHAN LOKASI BENCANA 17. 17 KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN TAMBANG DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA KAWASAN HUTAN KAWASAN TAMBANG 18. Departemen Pekerjaan Umum GAMBARAN KONDISI EKONOMI 19. 19 KONDISI SEKTOR EKONOMI (PDRB REGIONAL) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Persentase (%) Distribusi PDRB Kab Minahasa 2006 Persentase (%) Distribusi PDRB Kab Bolaang Mongondow 2005 Persentase (%) Distribusi PDRB Kab Minahasa Selatan 2004 Persentase (%) Distribusi PDRB Prov. Sulaw esi Utara 2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan Pertam bangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persew aan, dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Lapangan Usaha Persentase (%) Distribusi PDRB Kab Minahasa 2006 Persentase (%) Distribusi PDRB Kab Bolaang Mongondow 2005 Persentase (%) Distribusi PDRB Kab Minahasa Selatan 2004 Persentase (%) Distribusi PDRB Prov. Sulawesi Utara 2006 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan 24,04 37,49 33,10 21,49 Pertambangan dan Penggalian 6,72 10,39 15,03 5,26 Industri Pengolahan 7,29 2,70 8,81 7,71 Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,93 0,35 0,53 0,75 Bangunan 19,23 11,83 17,13 15,68 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 14,63 9,34 7,22 14,80 Pengangkutan dan Komunikasi 7,49 4,55 6,10 11,66 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 5,74 4,42 2,75 6,60 Jasa-jasa 13,93 18,92 9,33 16,04 Total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 100,00 100,00 100,00 100,00 20. 20 KONDISI SEKTOR EKONOMI (SEKTOR UNGGULAN) 0 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 2,100,000 2,400,000 2,700,000 Tons 2008 Jagung/ Corn Kedelai/ Soybean Kacang tanah/ Peanut Ubi Kayu/ Cassava Kacang Hijau / Mungbean Kentang / Potato Wortel / Carrot Macam-macam Sayuran 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Tons 2008 Ikan Tuna Cakalang Tongkol Paruh Panjang Ikan Tenggiri Cumi-Cum i Ikan Karang Ikan Dasar Laut Rumput Laut Ikan Air Taw ar Udang Barong Teripang Laut KONDISI SEKTOR PERIKANAN KONDISI SEKTOR PERTANIAN 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 Tons 2008 Kelapa/ Coconut Cengkih/ Clove Pala/ Nutmeg Cokelat/ Cocoa Vanili/ Pisang/ Banana Mangga/Mangos Salak/ Salak KONDISI SEKTOR PERKEBUNAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 Tons 2008 Sapi Kuda Kambing Babi Ayam Pedaging Ayam Petelur Ayam Buras Itik KONDISI SEKTOR PETERNAKAN 21. 21 L A U T M A L U K U T O N D A N O K E C. R A T O T O K #Y KABUPATEN MINAHASA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KABUPATEN MINAHASA SELATAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN L A U T M A L U K U KEC. PUSOMAEN KEC. BELANG KEC. RATATOTOK KEC. TOMBATU KEC. RATAHAN KEC. TOULUAAN 17079 20539 116 1 13547 30666 137 2 2127 3059218191 5720 621 95 2 8386 18745 113 2 8156 16221 108 2 R A T A H A N KEPADATAN KEPENDUDUKAN DAN SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN KECAMATAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 12 24 5 1 - tombatu 6 18 5 - - taulaan 11 20 5 2 1 belang dan pusomaen 13 20 6 3 - ratahan 7 8 3 2 - ratatotok - KEPADATAN PENDUDUK EKSISTING SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN 22. Departemen Pekerjaan Umum GAMBARAN POTENSI PARIWISATA 23. 23 SEBARAN POTENSI PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA DAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA SEBARAN PARIWISATA SULAWESI UTARA SEBARAN PARIWISATA MINAHASA TENGGARA 24. 24 SEBARAN PARIWISATA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 25. Departemen Pekerjaan Umum ANALISIS FISIK DAN LINGKUNGAN 26. 26 SATUAN KESESUAIAN LAHAN (SKL) SKL MORFOLOGI SKL KESTABILAN LERENG SKL DRAINASE 27. 27 SATUAN KESESUAIAN LAHAN (SKL) SKL BENCANA GUNUNG API SKL LIMBAH SKL KESESUAIAN FONDASI 28. 28 SATUAN KESESUAIAN LAHAN (SKL) SKL KETERSEDIAAN AIR SKL KEMUDAHAN PEKERJAAN SKL EROSI 29. 29 PETA ARAHAN KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN DAN ARAHAN ARAHAN RASIO TUTUPAN LAHAN ARAHAN LAHAN PERTANIAN ARAHAN RASIO TUTUPAN LAHAN 30. 30 PETA ARAHAN PEMANFAATAN AIR BAKU ARAHAN PEMANFAATANAIR BAKU ARAHAN KETINGGIAN BANGUNAN 31. Departemen Pekerjaan Umum ANALISIS KEBUTUHAN PRASARANA, KEBUTUHAN SARANA UTILITAS LINGKUNGAN DAN KEBUTUHAN PERMUKIMAN 32. 32 JENIS FASILITAS SOSIAL - UMUM Sarana Pendidikan TK SD SLTP SLTA Taman Bacaan Sarana Kesehatan Posyandu Balai Pengobatan Warga BKIA/ Klinik Bersalin Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan Puskesmas dan Balai Pengobatan Tempat Praktek Dokter Apotik/RumahObat Sarana Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olah Raga Taman/TempatMain Bagi 250 Jiwa Warga Taman/TempatMain Bagi 2.500 Jiwa Warga Taman dan Lapangan Olah Raga Bagi 30.000 Jiwa Warga Taman dan Lapangan Olah Raga Bagi 120.000 Jiwa Warga Jalur Hijau Kuburan/ Pemakaman Umum Sarana Perdagangan dan Niaga Toko/Warung Pertokoan Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Niaga (Toko, Pasar, Bank, dan Kantor) Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Unit RW Unit Kelurahan Unit Kecamatan Sarana Peribadatan Untuk Daerah Dengan Dominasi Penduduk Beragama Katolik dan Protestan Gereja Katolik Warga Gereja Protestan Warga Gereja Katolik Lingkungan (Kelurahan) Gereja Protestan Lingkungan (Kelurahan) MesjidLingkungan(Kelurahan) MesjidKecamatan Gereja Katolik Kecamatan Gereja Protestan Kecamatan MesjidKabupaten Gereja Katolik Kabupaten Gereja Protestan Kabupaten Vihara Kelenteng Sarana Kebudayaan dan Rekreasi Balai Warga/ Pertemuan Balai Seraba Guna/ Karang Taruna Gedung Serba Guna Gedung Bioskop 33. 33 JENIS PRASARANA LINGKUNGAN Listrik Air Bersih Telepon Sampah Volume Sampah Total Gerobak Sampah 1 m3 TPS kontainer besi 10 m3 Truk terbuka 7 m3 (50%) Dump-truck 6 m3 (40%) Arm-roll truck 10 m3 (10%) 34. 34 REKAPITULASI KEBUTUHAN FASILITAS SOSIAL UMUM Variabel dan Kebutuhan Fasilitas Satuan 2008 2009 2014 2019 2024 2029 1 Fasilitas Pendidikan Unit 251 252 262 268 276 282 2 Luas Lahan (m2) 706,750 706,900 736,900 742,550 748,850 756,000 3 Fasilitas Kesehatan Unit 167 154 161 167 174 176 4 Luas Lahan (m2) 32,980 31,600 31,900 35,870 36,710 36,830 5 Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Unit 493 495 512 531 549 568 6 dan Lapangan Olah Raga Luas Lahan (m2) 203,250 204,750 209,000 223,500 230,000 235,750 7 Fasilitas Perdagangan dan Niaga Unit 466 467 486 505 521 539 8 Luas Lahan (m2) 138,400 138,500 146,200 160,900 162,500 164,300 9 Fasilitas Sarana Pemerintahan dan Unit 49 50 50 52 54 55 10 Pelayanan Umum Luas Lahan (m2) 29,848 30,320 30,320 32,944 33,888 34,360 11 Fasilitas Peribadatan Unit 5 5 5 5 5 5 12 Luas Lahan (m2) 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 13 Fasilitas Kebudayaan dan Unit 49 50 50 51 53 54 14 Rekreasi Luas Lahan (m2) 15,350 15,650 15,700 16,150 16,800 17,100 15 Jumlah Unit 1,480 1,473 1,526 1,579 1,632 1,679 16 Luas Lahan (m2) 1,143,978 1,145,120 1,187,420 1,229,314 1,246,148 1,261,740 17 Luas Lahan (km2) 1.14 1.15 1.19 1.23 1.25 1.26 No. Uraian 35. 35 REKAPITULASI KEBUTUHAN PRASARANA LINGKUNGAN Variabel dan Kebutuhan Tenaga Listrik Satuan 2008 2009 2014 2019 2024 2029 1 Listrik KW 91,068 91,706 94,961 98,331 101,821 105,435 2 Air Bersih liter/det 476 551 1,068 1,822 2,882 4,026 3 Telepon SST 5,755 5,795 6,001 6,214 6,435 6,663 Rumah Kabel 8 8 8 8 8 8 4 Sampah a. Volume Sampah Total lt/hari 59,881 68,914 115,960 166,259 223,170 277,309 b. Gerobak Sampah 1 m3 Unit 9 11 19 27 35 43 c. TPS kontainer besi 10 m3 Unit 6 7 9 14 20 25 d. Truk terbuka 7 m3 (50%) Unit 1 2 5 7 8 9 e. Dump-truck 6 m3 (40%) Unit 1 1 2 5 7 8 f. Arm-roll truck 10 m3 (10%) Unit - - - - - 1 No. Uraian 36. 36 KEBUTUHAN LAHAN UNTUK PERMUKIMAN TAHUN 2028 JUMLAH PENDUDUK : 127.491 JIWA JUMLAH RT : 25.499 UNIT (DIBULATKAN 25.500 UNIT) STANDAR KEPADATAN BANGUNAN : 50 UNIT/HA TOTAL KEBUTUHAN LAHAN : 510 HA 37. Departemen Pekerjaan Umum ANALISIS SEKTOR UNGGULAN 38. 38 ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN KEBUTUHAN LAHAN 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Ha 2009 2019 2029 Padi Jagung Kelapa Aren 0 5,000 10,000 15,000 20,000 Ha 2009 2019 2029 Padi Jagung Kelapa Aren 39. 39 MASALAH PENGEMBANGAN Dari aspek topografi atau kelerengannya, sebagian besar merupakan daerah yang relatif curam (lihat kembali pembahasan dan peta tentang topografi atau kelerengan daerah pada bagian sebelumnya). Pada beberapa bagian daerahnya terdapat daerah sesar yang dapat merupakan daerah yang berpotensi sebagai daerah bencana alam. Dari sisi transportasi, kabupaten ini tidak dilewati oleh Jalan Raya Nasional Trans Sulawesi, tidak memiliki akses transportasi udara domestik dan internasional, dan tidak memiliki akses transportasi laut domestik dan internasional. Masih sangat minimnya akses ke kecamatan-kecamatan baik eksternal maupun internal. Dari sisi penguasaan lahannya, fakta yang ada menunjukkan masih sangat dominannya penguasaan lahan yang bersifat ulayat di kabupaten ini. Sampai saat ini, kabupaten ini belum menjadi tempat pilihan untuk investasi di Indonesia. 40. Departemen Pekerjaan Umum KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN TERKAIT 41. 41 PENINJAUAN KEMBALI RTRW PROVINSI SULAWESI UTARA TERKAIT DENGAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 42. 42 ARAHAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MINAHASA DALAM DOKUMEN CETAK BIRU PEMASARAN PARIWISATA INDONESIA 43. 43 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL LOKASIPENGEMBANGANINDUSTRIPENGOLAHANKELAPA LOKASIPENGEMBANGANINDUSTRIPENGOLAHANHASILLAUT LOKASIPENGEMBANGANIKMKERAJINANDANBARANGSENILOKASIPENGEMBANGANIKMMAKANANRAKYAT 44. 44 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL LOKASI PERSEBARAN INDUSTRI PRIORITAS 45. 45 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI NASIONAL ARAH PENGEMBANGAN TRANSPORTASI NASIONAL PADA PROVINSI SULAWESI UTARA Arah kebijakan umum sebaiknya dengan mengurangi seoptimal mungkin peran pemerintah sebagai operator transportasi, terutama untuk wilayah yang sudah berkembang, Hanya pada wilayah tertentu yang masih membutuhkan angkutan perintis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah lebih banyak berperan termasuk sebagai operator. Jalan Arah kebijakan sebaiknya difokuskan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas infratruktur jaringan dan peningkatan layanan jasa transportasi. SDP Masih perlu adanya peran pemerintah, terutama untuk melayani rute daerah tertinggal yang tidak menarik bagi swasta dan mengembangkan kuantitas dan kualitas infrastruktur. Tetapi pada daerah lainnya, mekanisme pasar perlu didorong untuk berkembang. Laut Arah kebijakan sebaiknya difokuskan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pendukungnya, serta peningkatan layanan. Udara Pemerintah perlu memberlakukan skema pengembangan infrastruktur penerbangan dengan pemberian insentif berdampak memperingan biaya. 46. Departemen Pekerjaan Umum KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 47. 47 ARAH PENGEMBANGAN RENCANA TATA RUANG 1. Mempersiapkan dukungan ruang bagi pertambahan penduduk dan kegiatannya selama 20 (duapuluh) tahun ke depan. 2. Mempersiapkan dukungan ruang bagi infrastruktur (termasuk utilitas) kawasan kabupaten untuk 20 (duapuluh) tahun ke depan. 3. Merencanakan struktur ruang dan pola ruang untuk mengurangi disparitas perkembangan dan pertumbuhan antar bagian wilayah. 4. Merencanakan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kemampuan atau daya dukung setiap bagian wilayah. 5. Merencanakan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan 48. 48 TUJUAN PENATAAN RUANG 1. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 4. Kabupaten dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatiF terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 5. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten ; 6. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah kecamatan; 7. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor 49. 49 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG KEBIJAKAN : 1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang merata dan berhierarki; dan 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten . STRATEGI : Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi: Menjaga keterkaitan antar kawasan kecamatan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; Mengendalikan perkembangan kecamatan-kecamatan pantai; dan Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah kecamatan di sekitarnya Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi: Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara; Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energy terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air 50. 50 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung sehingga ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan dapat terjamin. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Pada daerah-daerah resapan air yang telah berkembang menjadi kawasan budidaya, upaya perlindungan dapat dilakukan dengan menyesuaikan kawasan sempadan waduk pada daerah yang belum terbangun. Pada daerah yang sudah terbangun dan memiliki ijin tetap diijinkan berdiri hingga habis masa ijinnya dan diberi kewajiban untuk ikut menjaga sempadan waduk yang ada di sekitarnya, atau dengan mengembalikan fungsi kawasan sempadan waduk pada daerah terbangun yang tidak memiliki ijin untuk difungsikan kembali sebagai hutan lindung 51. 51 KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN LINDUNG 1. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam; 2. Penetapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Setelah mendapatkan kawasan lindung berdasarkan fungsi hasil super impose rencana tata ruang daerah, maka kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh dilakukan kegiatan budidaya (produksi, pembangunan fisik); 3. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya kegiatan budidaya yang terdapat dalam kawasan lindung, dapat dilanjutkan sejauh hal ini tidak mengganggu fungsi lindung yang ditetapkan bagi kawasan tersebut. Apabila kegiatan ini dianggap dapat mengganggu fungsi lindung, maka perlu dilakukan pembatasan terhadap pengembangannya atau dihentikan sama sekali. Strategi ini diambil mengingat pertimbangan kebutuhan pembangunan dengan tetap mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan. 52. 52 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA 1. Memanfaatkan kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove sebagai kawasan wisata ekologi / ekowisata. 2. Mengembangkan Kabupaten Minahasa Tenggara hanya pada lahan yang berfungsi sebagai kawasan budidaya. 3. Membatasi perkembangan pemanfaatan lahan yang sudah berlangsung di kawasan lindung, untuk secara bertahap dikembalikan menjadi kawasan lindung. 53. 53 KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA 1. Mengoptimalkan peran dari setiap pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya, sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungannya. Secara umum pengembangan kawasan budidaya harus didasarkan pada kesesuaian lahan. Pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk mengakomodasikan kegiatan produksi, seperti perkebunan, pertanian tanaman pangan lahan kering, lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, kegiatan pertambangan, pariwisata serta permukiman. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menghindari konflik antar berbagai kepentingan karena hal ini sering terjadi, dan akan banyak menimbulkan permasalahan, yang berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan lahan karena terjadinya perebutan lahan dari berbagai pihak. 54. 54 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Kawasan strategis di wilayah kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Ratahan Kawasan Strategis Pusat Industri Belang Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Tombatu Kawasan Strategis Pariwisata Minahasa Tenggara. Kawasan Strategis Rawan Letusan Gunung Berapi Soputan (dengan radius +/- 5 km dari pusat letusan/kepundan) Kawasan Strategis Pelestarian Lingkungan (sebagai kawasan penyanggah di Sekitar pusat letusan/kepundan Gunung Soputan) Kawasan Strategis Aliran Lava/Lahar Gunung Berapi Soputan. Kawasan Strategis Rawan Longsor Kawasan Strategis Rawan Banjir dan Tsunami (di sepanjang Pantai Minahasa Tenggara). Kawasan Strategis Sesar/Patahan Minahasa Tenggara 55. 55 KEBIJAKAN DAN STRATEGI STRATEGI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 1. Mengembangan wilayah-wilayah yang distrategiskan untuk mengakomodasikan perkembangan sektor-sektor strategis dengan melakukan studi yang lebih mendalam mengenai kawasan tersebut serta upaya penyiapan penataan ruang. Pengembangan kawasan-kawasan strategis ini tidak terlepas dari permasalahan dan potensi yang ada di wilayah tersebut, sehingga pemahaman secara lebih mendalam terhadap kawasan strategis perlu dilakukan. Untuk itu upaya penataan ruang secara khusus juga diperlukan bagi kawasan-kawasan strategis yang membutuhkannya dengan segera; 2. Menanggulangi dengan segera, kawasan-kawasan strategis yang memiliki permasalahan yang cukup mendesak untuk ditangani, seperti penanganan terhadap kawasan kritis dan daerah terbelakang. Daerah-daerah kritis di Kawasan Minahasa Tenggara yang perlu mendapatkan penanganan segera adalah kawasan yang telah mengalami kerusakan lingkungan sehingga perlu ditangani agar kerusakan tersebut tidak semakin meluas dan tidak mengganggu kegiatan budidaya; serta 3. Memberi dukungan penataan ruang pada setiap kawasan strategis. 56. 56 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG KEBIJAKAN : 1. Mengembangkan sistem kota-kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta fungsi kegiatan dominannya. 2. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur. 3. Menyediakan infrastruktur yang berfungsi sebagai penyedia dan penampung air baku untuk 4. Mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau; 5. Mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi yang ada dalam rangka ketahanan pangan; 6. Meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; 7. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman. 8. Meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga proses pembangunan berkelanjutan. STRATEGI : Strategi pengembangan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang mengatur tentang : penyusunan program utama pembangunan, penetapan perkiraan biaya pembangunan beserta sumbernya, serta pemilihan instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan prgram pembangunan. 57. 57 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KEBIJAKAN : Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu melalui upaya- upaya pencegahan dan penanganan masalah antara lain melalui proses perizinan pemanfaatan ruang, pengawasan dan penertiban. STRATEGI : Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui : Peraturan Zonasi, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, dan Sanksi . 58. Departemen Pekerjaan Umum RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 59. 59 SISTEM HIRARKHI KOTA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Ratahan Tombatu Belang Ratatotok PosumaenTouluaan PKL PKL 1 PKL 2 PKN PKW PKL PKL 1 PKL 2 Kawasan Perkotaan Manado Bitung (Arahan RTRWN PP 26/2008) Tondano (Arahan RTRWN PP 26/2008) Kecamatan Ratahan 1.Kec. Tombatu 2.Kec. Belang 1.Kec. Toulaan 2.Kec. Ratatotok 3.Kec. Pusomaen 60. 60 MODEL STRUKTUR RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PKL PKL 1 Tombatu Touluaan Ratatotok Belang Ratahan Posumaen Batas Kabupaten Batas Wilayah Pengembangan Batas Sub-Wilayah PengembanganPKL 2 61. 61 HIRARKI SISTEM PUSATPUSAT PERKOTAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 62. 62 Fungsi Kota Kota Penduduk Maksimum Sampai Tahun 2029 (Jiwa) PKN Kawasan Perkotaan Manado - Bitung - PKW Tondano - PKL (dengan fungsi Pusat Pelayanan primer dan Pusat pemerintahan) Kecamatan Ratahan 30,592 PKL 1 (dengan fungsi Pusat Pelayanan sekunder dan Pusat Perdagangan dan Jasa) 1.Kecamatan Tombatu 30,666 PKL 1 (dengan fungsi Pusat Pelayanan sekunder dan Pusat Industri) 1.Kecamatan Belang 18,745 PKL 2 dengan fung-si Pusat Pelayanan tersier 1.Kecamatan Ratatotok 16,221 1.Kecamatan Pusomaen 11,621 1.Kecamatan Toulaan 20,539 JUMLAH PENDUDUK MAKSIMUM MASING-MASING HIRARKI PUSAT PERMUKIMAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA SAMPAI TAHUN 2029 Belang Tombatu Touluaan Ratotok Pusomaen Ratahan 63. 63 RENCANA DISTRIBUSI PENDUDUK KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2028 64. 64 MODEL KERUANGAN SISTEM TRANSPORTASI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PKL PKL 1 PKL 2 Tombatu Touluaan Ratatotok Belang Ratahan Posumaen Terminal Tipe B Terminal Tipe C Pelabuhan Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer AMURANG KOTABUNAN KAKAS LANGOWAN 65. 65 RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 66. 66 MODEL KERUANGAN PENGELOLAAN PRASARANA TRANSPORTASI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 67. 67 RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Jenis Fungsi Jalan Definisi Fungsi Ruas 1. Jalan Arteri Primer jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan, atau jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua. Belang Ratatotok - Kotabunan Ratahan - Belang Posumaen - Kakas 2. Jalan Kolektor Primer Jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. Ratahan - Tombatu. Touluaan Ratahan - Langowan 3. Jalan Lokal Primer Jalan menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan jenjang dibawahnya. Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan Ratahan. Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan Touluaan. Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan Ratatotok. Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan Belang Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan Pusomaen Pusat-pusat desa - wilayah perdesaan di Kecamatan Tombatu 68. 68 RENCANA TIPE TERMINAL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Jenis Menurut Fungsi Lokasi Tipe Terminal 1. Terminal Luar Kota Ratahan Tipe B 1. Terminal Dalam Kota Ibu Kota Kecamatan Toulaan dan Belang Tipe C Ketentuan TIPE B TIPE C Fungsi terminal (KM 31 Tahun 1995) Pasal 2 Melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutanpedesaan Melayani angkutan pedesaan Fasilitas Terminal (KM 31 Thn 1995) Pasal 3 Jalur pemberangkatan dan kedatangan Tempat parkir Kantor terminal Tempat tunggu Menara pengawas Loket penjualan karcis Rambu-rambu dan papan informasi Pelataran parkir pengantar atau taksi Jalur Pemberangkatan dan kedatangan Kantor terminal Tempat tunggu Rambu-rambu dan papan informasi Lokasi Terminal (KM 31 tahun 1995) Pasal 11,12,13 Terletak di Kotamadya atau Kabupaten, dalam jaringan trayek antar kota dalam propinsi Terletak dijalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya III B. Jarak antar dua terminal penumpang type A dengan type B sekurang-kurangnya 15 km di Pulau Jawa Luas lahan tersedia sekurang-kurangnya 3 ha Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal de-ngan jarak sekurang-kurangnya 50 m Terletak di dalam wilayah kabupaten dan dalam jaringan trayek perdesaan Terletak di jalan arteri de-ngan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III C Luas lahan yang tersedia sesuai dengan permintaanangkutan. Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai dengan kebutuhan. Instansi Penetap Lokasi Terminal (KM 31 Tahun 1995) Pasal 14 Gubernur setelah mendengar pendapat Kepala Kanwil Dephub dan mendapat persetujuandari Dirjen. Bupati setelah mendengar dan pendapat Kanwil Dephub dan mendapat persetujuan Gubernur PenyelenggaraanTerminal (KM 31 Tahun 1995) Pasal 17 Gubernur Bupati 69. 69 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 70. Departemen Pekerjaan Umum RENCANA POLA RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 71. 71 NERACA LAHAN KAWASAN LUAS (Ha) % A. BUDIDAYA 41.099,6 57,8 a.1. Permukiman 827.6 1.16 a.2. Industri dan Pergudangan 220.5 0.31 a.3. Pariwisata 46.2 0.06 a.4. Perkebunan 31486.8 44.30 a.5. Pertanian 8445.4 11.88 a.6. Pemakaman Umum 6.2 0.01 a.7. Sungai/Danau/Rawa 66.9 0.09 B. NON BUDIDAYA (KAWASAN LINDUNG) 29.980,4 42,18 b.1. Hutan Lindung 4.522,2 6,36 b.2. Lindung lain-lain 25.458,2 35,82 TOTAL 71,080.36 100.00 72. 72 PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 73. Departemen Pekerjaan Umum KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 74. 74 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN MINAHASA TENGGARA Jenis Kawasan Strategis Peran 1. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan Ratahan Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Kawasan Strategis Pusat Industri Belang Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi. 3. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Tombatu Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi 4. Kawasan Strategis Rawan Letusan Gunung Berapi Soputan Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap lingkungan. 5. Kawasan Strategis Pelestarian Lingkungan (di Sekitar Gunung Berapi Soputan). Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap lingkungan. 6. Kawasan Strategis Rawan Longsor Gunung Berapi Soputan. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap lingkungan. 7. Kawasan Strategis Rawan Banjir dan Tsunami Pantai Minahasa Tenggara. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap lingkungan. 8. Kawasan Strategis Pariwisata Minahasa Tenggara. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi. 9. Kawasan Strategis Aliran Lava/Lahar Gunung Berapi Soputan. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap lingkungan. 10. Kawasan Strategis Sesar/Patahan Minahasa Tenggara. Mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap lingkungan 75. 75 LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAW. STRATEGIS PUSAT PEMERINTAHAN RATAHAN KAW. STRATEGIS PUSAT PERDAGNGAN BELANG 76. 76 LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAW. STRATEGIS PERDAGNGAN DAN JASA TOMBOTU KAW. STRATEGIS ALIRAN LAHAR GUNUNG SOPUTAN 77. 77 LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAW. STRATEGIS LETUSAN GUNUNG BERAPI SOPUTAN KAW. STRATEGIS RAWAN LONGSOR GUNUNG SOPUTAN 78. 78 LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAW. STRATEGIS RAWAN BANJIR DAN TSUNAMI KAW. STRATEGIS PUSAT PARIWISATA 79. 79 LOKASI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KAW. STRATEGIS KAWASAN PELESTARIAN LINGKUNGAN SEKITAR GUNUNG SOPUTAN KAW. STRATEGIS SESAR / PATAHAN 80. Departemen Pekerjaan Umum INDIKASI PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, SERTA KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 81. 81 INDIKASI PROGRAM PRASARANA DAN SARANA SEKTOR KE-PU-AN, PENATAAN RUANG DAN EKONOMI 82. 82 INDIKASI PROGRAM PRASARANA DAN SARANA SEKTOR KE-PU-AN, PENATAAN RUANG DAN EKONOMI 83. 83 INDIKASI PROGRAM PRASARANA DAN SARANA SEKTOR KE-PU-AN, PENATAAN RUANG DAN EKONOMI 84. 84 INDIKASI PROGRAM PRASARANA DAN SARANA SEKTOR KE-PU-AN, PENATAAN RUANG DAN EKONOMI 85. 85 INDIKASI PROGRAM PRASARANA DAN SARANA SEKTOR KE-PU-AN, PENATAAN RUANG DAN EKONOMI 86. 86 INDIKASI PROGRAM PRASARANA DAN SARANA SEKTOR KE-PU-AN, PENATAAN RUANG DAN EKONOMI 87. 87 KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1. KETENTUAN UMUM ARAHAN PERATURAN ZONASI 1. Kedudukan Arahan Peraturan Zonasi Dalam Kerangka Perangkat Pengendalian Ruang 2. Cakupan Arahan Peraturan Zonasi 3. Definisi dan peristilahan 4. Deskripsi kawasan dan penggunaan lahan 5. Intensitas pemanfaatan ruang 6. Tata massa bangunan 2. KETENTUAN UMUM PERIZINAN 3. KETENTUAN UMUM INSENTIF DAN DISINSENTIF 4. ARAHAN SANKSI 88. 88 LANDASAN HUKUM KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG No. Produk Hukum Nomor/Tahun Mengatur Tentang 1 Undang Undang 26 Tahun 2007 Penataan Ruang 2 Undang Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah 3 Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 R T R W N 4 Peraturan Pemerintah 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat (PSM) dalam Penataan Ruang 5 Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah 6 Peraturan Pemerintah 84 Tahun 2000 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 7 Keputusan Presiden 62 Tahun 2000 B K T R N 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 1998 Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 9 Tahun 1998 Tata Cara PSM dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di daerah 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri 134 Tahun 1998 Pedoman Penyusunan Peraturan daerah Tentang RTRW Prop/Kab. 11 Kepurusan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 1998 Pedoman Penyusunan dan Perhitungan Biaya Rencana Tata Ruang di daerah 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri 50 Tahun 2000 Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (turunan dari PP 84 Tahun 2000) 13 Instruksi Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 1996 Pembentukan BKTRD Penataan Ruang TK I dan TK II 89. 89 DAFTAR ISI RANPERDA BAB 1 KETENTUAN UMUM BAB 2 RUANG LINGKUP BAB 3 AZAZ, ARAH PENGEMBANGAN, TUJUAN DAN KEDUDUKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB 4 RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB 5 RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB 6 PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BAB 7 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB 8 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB 9 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB 10 PENYELESAIAN SENGKETA BAB 11 PENYIDIKAN BAB 12 KETENTUAN PIDANA BAB 13 PENYIDIKAN BAB 14 JANGKA WAKTU PERENCANAAN BAB 15 KETENTUAN PERALIHAN BAB 16 KETENTUAN PENUTUP 90. Departemen Pekerjaan Umum