basis wilayah pengelolaan sumber daya air - … download/river... · basis wilayah pengelolaan...
TRANSCRIPT
Basis Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air
Water does not stop at administrative or political boundaries, so the best way to protect and manage water is by close
international co-operation between all the countries within the natural geographical and hydrological unit of the river basin district – bringing together all interests upstream
and downstream.
Source: ICPDR (International Commission for the Protection of Danube River)
Disajikan oleh: Imam Anshori
What are River Basin Districts? •Areas of land and sea identified as the main management unit are known as River Basin Districts.•These regions can include one or more neighbouring river basins together with their associated groundwater bodies and coastal waters. • All European waters are
managed using a River Basin District approach since 2000 when the EU Water Framework Directive was adopted by the EU – creating a new tool for the effective management of water resources.
• The Water Framework Directive sets out how water should be managed in the European Community within RBD integrative approach.
The North West River Basin District:•is home to over 6.6 million people, and covers an area of 13,140 km2 from Cheshire in the South to the Lake District in the North.•The landscape is varied: from the mountains and lakes in Cumbria to the seaside at Blackpool, and the industrial heritage of Manchester•Agricultural land use covers 80 % of the district, •There are important habitat and wildlife areas, including: 25 Special Areas of Conservation, and 7 Special Protection Areas with water dependent features
The other RBD’s in EU:•Scotland RBD, terdiri atas 8 DAS dg total luas 113.920 km2.
•Danube RBD, terdiri atas 3 DAS besar (DAS Tisza, DAS Safa, DAS Prutt ), meliputi wil. 18 Negara (antara lain: Jerman , Austria, Slovakia, S;lovenia, Kroasia, Hongaria, Bosnia, Serbia, Chech, Ukraina, Romania, Moldova, Bulgaria)•Northern Ireland, there are 3 RBDs, 2 of which are cross-border
• The National Liaison Panel for England has been set up to complement the River Basin District Liaison
Panels, which have been established to:
- set the strategic overview for river basin planning, and - agree the measures for improvement in each RBD
• The panel works on a representational system. This means the panel members are expected to represent the views of the whole of their sector and act as a two-way channel between the panel and their sector.
• Members of the public are welcome to attend meetings as observers, by appointment with the Chair.
Basis Wilayah dalam Masterplan Pengembangan SDA di Jabodetabek 1997
12
4 5
6
7
8
3
Keterangan2. Sub WS Cidurian3. Sub WS Cimanceuri4. Sub WS Cirarab5. Sub WS Cisadane6. Cengkareng Floodway7. Banjir Kanal Barat8. Banjir Kanal Timur9. DAS Cikarang Bekasi
-Laut Floodway
08.11.2001
Balaraja
TANGERANG
Cirara
b
Cile
uleu
s
K. Tahang
Cim
ance
uri
Cid
uria
n
Sukarno -
Hatta
Airport
Ciledug
Curug
RancaSumur
CiputatCimanceuri
K. A
ngke
Serpong
Cis
adan
e
Parung
Cid
uria
n
Cim
atu
kCib
eure
um
ke Rangkasbitung
ke Serang
tolke Merak
ke Serang
K. P
esan
ggra
han
K. G
rogo
l
K. K
ruku
t
K. M
ampa
ng
Cil
iwu
ng
K. C
ipin
ang
K. B
uara
n
K. C
aku
ng
K. A
bang
K. B
ekas
i
BEKASI
Cileungsi
Cis
adan
g
DEPOK
Cimanggis
Gunung Putri
Pondok Gede
Cib
eet
Cibeet
KARAWANG
Cikarang
C.B.L.
Cikarang
Jonggol
Cibarusa
Citaru
m
Curug
Cile
mah
aban
g
ke Cikampek
Tol ke Cikampek
WadukJatiluhur
Katulampa
BOGOR
Empang
ke Cianjur
Gn. Pangrango
LAUT JAWAU
Cak
ung
Dra
in
0 12 km2 4 6 8 10
K. S
ekre
tari
s
+ 6.01
+ 16.46
+ 240.97+ 243.33
K. S
epak
Sal
. Mer
uya
K. Kam
al
K. B
len
cong
K. M
aru
nda
K. J
atik
ram
atK. C
iden
g
Cipas
eum
Cile
ungs
i
Cik
eas
K. W
etan
Ban
jir K
anal
Bar
at
JAKARTA
Kal
i Bar
u T
imur
Cen
gkar
eng
Dra
in
32 K
m +
3 J
am35
,5 K
m +
6 J
am
K. S
unte
r
CISADANE HILIR
TEROWONGAN
PROYEK PENGELOLAAN SUMBER AIR DAN
PENGENDALIAN BANJIR CILIWUNG-CISADANE
WILAYAH SUNGAICILIWUNG-CISADANE
KETERANGAN :
Garis Batas Wil. SungaiCiliwung - Cisadane
Jalan raya
Sungai
Jalan Kereta Api
Batas Daerah Aliran Sungai
Saluran Drainasi
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya
WADUK S. CISADANE
WADUK CIAWI
I.5
I.4
I.2
I.3
I.1
Program Pengendalian Banjir Hulu
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air
• Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. (ps 1 angka 10).
• Istilah ‘” WS” tertulis sebanyak 80 kali dalam UU SDA.• Pola pengelolaan SDA disusun berdasarkan WS dengan prinsip
keterpaduan antara air permukaan dan air tanah (ps 11 ayat 2)
• Presiden menetapkan WS dan CAT dengan memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional (ps 13 ayat 2)
• Penetapan WS meliputi: WS dalam satu kabupaten/kota, WS lintas kabupaten/kota, WS lintas provinsi, WS lintas negara, dan WS strategis nasional (ps 13 ayat 3)
• Penetapan CAT meliputi CAT dalam satu kabupaten/kota, CAT lintas kabupaten/kota, CAT lintas provinsi, dan CAT lintas negara (ps 13 ayat 4)
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air
• Kriteria dan tata cara penetapan WS dan CAT diatur lebih lanjut dengan PP. (ps 13 ayat 5)
• Urutan prioritas penyediaan SDA (selain untuk kebutuhan pokok dan untuk irigasi pertanian rakyat) ditetapkan pada setiap WS oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (ps 29 ayat 4)
• Penyediaan SDA dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan SDA yang ditetapkan pada setiap WS (ps 30 ayat 1).
• Penggunaan SDA dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan SDA yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan. (ps 32 ayat 2)
• Pengembangan air tanah pada CAT dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA pada WS dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah (ps 37 ayat 2)
• Alokasi air untuk pengusahaan SDA harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan (ps 46 ayat 2)
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air
• Pengusahaan SDA dalam suatu WS yang dilakukan dengan membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk WS lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk pada WS ybs.(ps 48 ayat 1)
• Pengusahaan SDA didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA WS bersangkutan. (ps 48 ayat 2)
• Pengusahaan air untuk negara lain harus didasarkan pada Rencana Pengelolaan SDA WS ybs, serta memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya (ps 49 ayat 2)
• Pengendalian daya rusak air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, serta pengelola sumber daya air WS dan masyarakat (ps 51 ayat 4)
• Penyusunan Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS dilaksanakan secara terkoordinasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya dengan mengikutsertakan para pemilik kepentingan dalam bidang SDA (ps 62 ayat 1)
Bandingkan dg UU No.7/ 2004 ttg Sumber Daya Air
• Rencana Pengelolaan SDA pada setiap WS dirinci ke dalam program yang terkait dengan pengelolaan SDA oleh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat (ps 62 ayat 6)
• Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan SDA pada WS lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan strategis nasional, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama (ps 78 ayat 4)
• Dana yang dipungut dari para pengguna SDA dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya kelangsungan pengelolaan SDA pada WS ybs (ps 80 ayat 7)
• Wadah koordinasi pada WS dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SDA pada WS ybs (ps 87 ayat 3)
ACUAN Pengelolaan SDA menurut UU SDA
KEBIJAKAN berbasis Wil Administrasi:
NASIONAL
PROPINSI
KABUPATEN/ KOTA
POLA
RENCANA
PROGRAM
KEGIATAN
Berbasis Wilayah Hidrografis (Wilayah Sungai)
Sektoral atau Daerah
Psl 14, 15, 16 huruf a, b, dan c.Psl 62 ayat 6
Subdit Perencanaan Wilayah Sungai
15
Tinjauan DAS / Gab. DAS
WS dalam Kabupaten
Kriteria :2. Efektivitas pengelolaan SDA3. Efisiensi pengelolaan SDA4. Tercukupinya hak setiap org utk
mendapatkan airSumber: PP 42/2008 Psl 10
Kriteria & Parameter WS Strategis Nasional :
• Potensi SDA pada WS dibanding prov. > 20%,
• Banyaknya sektor yg terkait SDA • Besarnya dampak thd pembangunan
nasional, dan• Dampak daya rusak air
Sumber: Penjelasan Ps 13 ay 3 UU SDA
WS Lintas Kab/Kota; Lintas Propinsi; Lintas Neg.
WS StrategisNasional
Batas Hidrologis
WSLintasKab
WSLintasProp
WSDalam
Kab
WSLintasNeg
Proses dan Output Kajian WS
SISTEM PENGELOLAAN SDA bertujuan mewujudkan HARMONI, antara:
• Pendayagunaan dan konservasi• Kewenangan dan tanggung jawab • Kepentingan antar wilayah administrasi• Kepentingan antar pengguna• Kepentingan antar sektor• Manfaat dan biaya
• Kecukupan air untuk mendukung berbagai kebutuhan,
• Mutu air yang memenuhi persyaratan penggunaan,
• Keamanan aliran dan daya air
Takaran Outcome
Pelaksanaan Kajian mengenai Pembagian
Wilayah Sungai
Kajian tentang Potensi dan Kondisi SDA pada
setiap DAS di Indonesia (2004)
Rapat konsultasi dg semua provinsi di Jkt dan Bali (Des 2004)
Hasil KajianAwal
Draft 1: KajianPembagian WSUsulan
dari tiap Prov
Rapat konsultasi di Jogja (Sept 2005)
Rapat konfirmasi dg semua provinsi di
Cisarua (Des 2005)
Pertemuan antara Pem Prov dg Pem Kab/Kota (sejak
2004)
Draft 2: KajianPembagian WS
Ranc Per PresPembagian WSMasukan susulan
dr beberapa Prov
Evaluasi oleh Tim Ditjen SDA (Sept
2005)
Basis Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 (mengacu amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004)
1 WS Lintas Negara 5
2 WS Lintas Provinsi 27
3 WS Strategis Nasional 37
4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 51
5 WS Dalam Kabupaten / Kota 13
Jumlah 133
Sebelumnya wilayah daratan Indonesia terbagi kedalam 90 WS yang ditetapkan melalui Permen PU No. 39 Tahun 1989 (merupakan pelaksanaan amanat UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan)
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran