bimtek lombok 28-08-2013-subandono
TRANSCRIPT
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
1/66
A strong nation faces the sea,While a weak one turns its back on it
Lin Zexu (1785-1850)1
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
2/66
Memiliki 17,480 pulau dan 95.181 km
panjang garis pantai
Produktivitas hayati tinggi dengan
keanekaragaman hayati laut tropis terkaya
di dunia
Pusat kegiatan rekreasi, transportasi,
industri, permukiman, pelabuhan, bisnis,
jasa lingkungan dll.
Kontribusi ekonomi sektor kelautan dan
perikanan pada GDP : sebesar 24,5% dari
total GDP nasional, hanya + 2,5% berasal
dari komoditas perikanan
55% produksi perikanan berasal dari
wilayah pesisir
Wilayah pesisir Indonesia
mengandung sekitar 2.500 spesies
moluska, 2.000 spesies krustase, 6spesie penyu, 30 spesies mamalia
laut, dan lebih dari 2.000 spesies
ikan. Luas terumbu karang mencapai
32.935 km2 (sekitar 16,5% dari luas
terumbu dunia), dan terdiri atas 70
genus dan lebih dari 500 spesies
karang.
Rentan terhadap perubahan lingkungan
dan ancaman bencana
Konflik Pemanfaatan Ruang
Ilegal Fishing dan merusak
Produksi Peikanan menurun sejak 1990
Overfishing, tamgkapan semakin kecil dan
fishing ground semakin jauh
POTENSI SUMBER DAYA DAN ANCAMAN BENCANADI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Wilayah Pesisir ProvinsiWilayah Pesisir Kab/Kotai
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
3/66
Subandono
Untuk menjamin perikanan berkelanjutan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
4/66
(Kelly & Becker, 2000): Suatu cara rasional untuk
mempersiapkan masa depan (Kay & Alder, 1999): Suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa
yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yangdibutuhkan untuk mencapainya
Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arahpencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada,mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainyakemudian memilih arah-arah terbaik serta memilih langkah-langkah untuk mencapainya
Kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu
dalam waktu tertentu
Subandono - KKP
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
5/66
1. Perencanaan Inkremental (science of muddling trough) proses perencanaan yang mengadopsi proses akibat terbatasnya
kapasitas pengambil keputusan dan mereduksi cakupan (scope) danbiaya dari pengumpulan informasi dan analisis. Pendekatan ini hanyamemfokuskan dalam mengelola isu-isu saat ini atau jangka pendek dankurang mempertimbangkan tujuan-tujuan jangka panjang
2. Perencanaan Adaptif suatu pendekatan yang didasarkan atasproses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman
3. Perencanaan Rasional (Rational Planning)pendekatan terbaikdengan berpikir secara sistematis dan komprehensif untuk mencapaitujuan tertentu, sehingga membutuhkan sejumlah pengetahuan untukdalam menelaah semua alternatif dan nilai kesempurnaan pendekatanini terletak pada ketersediaan informasi.
4. Perencanaan Partisipatif/Konsensus pendekatan komprehensif
yang dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruhstakeholders agar diperoleh informasi yang lengkap dan dapatdipahami bersama guna membangun keputusan yang terbaik.
Subandono - KKP
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
6/66
Dapat menutupi berbagai kelemahan pendekatanperencanaan rasional
Menjamin penerimaan (acceptability)
Proses paling kompleks dg biaya transaksi tinggi, Biaya pelaksanaan dan pengendalian rendah, Ada rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
Subandono - KKP
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
7/66
Nasional/makro
PerencanaanRasional
PerencanaanPartisipatif
Lokal/community
Ting
gi
Rendah
TinggiRendah
Tinggi
Rendah
Stakeholder
involvement
Transsaction
cost
Skala
Social trust(legitimasi) Subandono - KKP
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
8/66
PERENCANAAN SPASIAL PERENCANAAN NON SPASIAL
RTRWN
RTRWP
RTRWK
RTR Kota
RDTR
RZWP-3-K
RPJP (20 tahun)
RPJM (5 tahun)
RSWP-3-K
PROVINSI
KAB/KOTA
(20 tahun)
RPWP-3-K
RAPWP-3-K
RKPD
UU 27/2007 PWP-PPK
UU 26/2007
UU 25/2004UU 24/2007
PB
UU32/2004
OTODA
PERIJINAN
UU SEKTORALUU 32/2009
RTRPulau/ Kepulauan
RTR Strategis nasional
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
9/66Subandono
Pasal 6 3)
Pasal 1
Pasal 6 4)
Pasal 6
5)
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, danruang udara, termasuk ruang di dalam bumisebagai satukesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup,melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayahyurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakupruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumisebagai satu kesatuan.
Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputiruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ruang laut dan ruang udarapengelolaannyadiatur dengan undang-undang tersendiri
TENTANG PENATAAN RUANG
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
10/66Subandono
Rehabilitasi
KonservasiReklamasi
Mitigasi Bencana (Bab X Pasal 56-59)
X
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
a b c
Psl. 9 ayat (2)
Psl. 8 ayat (1)
BAB IV BAB V BAB VI
Bentuk Legal :Perda (Psl. 9ayat (5))
(Pasal 36-41)(Pasal 7-15) (Pasal 16-35)
Psl 7 ayat 3,wajib disusun Pemda)
Psl 7 ayat 1,Hiraki Perencanaan )
Bab III
PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
Pasal 5
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau Pulau Kecil meliputi
kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan
pengendalian terhadap interaksi
manusia dalam memanfaatkan
Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah
secara berkelanjutan dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat dan menjaga
keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
11/66
a. Rencana Strategis WP-3-K (RSWP-3K)b. Rencana Zonasi WP-3-K (RZWP-3-K)
c. Rencana Pengelolaan WP-3-K (RPWP-3-K)d. Rencana Aksi Pengelolaan WP-3-K(RAPWP-3-K)
NSP penyusunan diatur dgn Peraturan MenteriPemda wajib menyusun semua perencanaan sesuai
kewenangan masing-masing.
PENGELOL N WP PPK
PERENC N N
Pasal 7 UU 27/2007
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
12/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
13/66
Subandono
RENCANA STRATEGISWILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
(RSWP-3-K)
Pasal 8
(1) RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan darirencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah.
(2) RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan PemerintahDaerah.
(3) Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5(lima) tahun sekali.
Pasal 1Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintassektoruntuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan,
sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikatoryang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
14/66
Rencana Strategis WP3Kadalah rencana yang memuat
arah k ebi jakan l intas s ektor
un tuk kawasan perencanaan
pembangun an melalu i
penetapan tujuan , sasaran, dan
stategi yang luas, serta target
pelaksanaan dengan ind ikator
yang tepat.
Masa berlaku 20 tahun
UU 27/2007Rencana Strategis adalah
rencana pembangun an jangka
menengah (RPJM)baik untuk
kementer ian/lembaga maupun
Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan merupakan dokumen
perencanaan dengan masa
berlaku 5 tahun .
Masa berlaku 5 tahun
UU 25/2004
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
15/66
Subandono
RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K)
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP-3-K)
RENCANA
PENGELOLAAN
(RPWP-3-K)
RENCANA
AKSI (RAPWP-3-K)
Alokasi ruang
Pemilihan &
penempatan kegiatan
Alokasi SDA
Rencana kerja
Pengaturan koordinasi
Paket terpadu kegiatan
Public campaign
Tujuan
Cakupan kegiatan
Tatanan pelaksanaan
Manfaat
dll
Isu pengelolaan
Visi, Misi
Strategi, Kebijakan
Rencana kerja
Koordinasi
Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci
Pasal 7 ayat 1
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
16/66
Dalam ensiklopedi, isudidifinisikan sebagai suatuperistiwa/kejadian/hal yang dapat diperkirakan dapat terjadi dimasa
yang akan datang yang menyangkut ekonomi, moNeter, sosial, politik,hukum, pembangunan, bencana alam atau tentang krisis.
Subandono - KKP
PP NO 64/2010 MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
17/66
Subandono
Pendalaman Isu Strategis
FGD
Pembahasan tujuan,
sasaran,strategi, arah
kebijakanIndikator, Target,program
Draft Renstra
Konsolidasi
Draft Renstra(Revisi)
Draft Renstra Revisi
Draft Final
Konsep TindakLanjut
INPUT KEGIATAN PROSES OUTPUT/MUATAN HASIL
Sosialisasi dan Apresiasi Sosialisasi
Sosialisasi PenyusunanRenstra
Penyampaian Orientasi
Kelembagaan POKJAPembentukan
Kelompok Kerja
Menjaring masukan mengenai visi
dan misi
Menjaring masukan mengenairumusan isu
Draft Renstra
Draft Renstra
Tujuan dan sasaran
Strategi dan Arah kebijakan
Penetapan indikator dan targetPenyusunan program
masukan dari
berbagai pihak
Draft RenstraVisi dan Misi
Rumusan Isu
Penetapan kegiatan
Konsultasi Publik
Penyusunan Renstra
Awal
Penyusunan
Renstra Antara
PenyusunanRenstra Lanjutan
KonsultasiPublik
PenyempurnaanDraft Final
Surat Penetapan
TAHAPAN
PERMEN 16 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN
DOKUMEN AWAL
KONSULTASI
PUBLIK
PENYUSUNANDOKUMEN ANTARA
KONSULTASI
PUBLIK
PERUMUSAN DOKUMEN
FINAL
PENETAPAN
Subandono -
PELATIHAN
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
18/66
Subandono
RENCANA ZONASI
WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL
RZWP-3-K)
Zonaadalah ruang yangpenggunaan-nya disepakatibersama antara berbagai
pemangku kepen- tingan dantelah ditetapkan statushukumnya
Rencana Zonasi
Rencana Zonasi adalahrencana yang menentu kan arahpenggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertaidengan penetapan struktur danpola ruang pada kawasanperenca-naan yang memuatkegiatan yang boleh dilakukandan tidak boleh dilakukan
serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperolehizin.
Rencana Zonasimerupakan implikasispasial (keruangan)
untuk kebijakan-kebijakan rencanastrategis
Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensisumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagaisatu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
19/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
20/66
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
21/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
22/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
23/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
24/66
Subandono
No UU 26/2007 UU 27/2007
RTRW RZWP-3-K
POLA RUANG POLA RUANG
1 Kawasan Budidaya Kawasan Pemanfaatan Umum
2 Kawasan Lindung Kawasan Konservasi3 Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Nasional Tertentu
STRUKTUR RUANG STRUKTUR RUANG
Alur Pelayaran Alur Laut (Alur Pelayaran, Migrasi Ikan,Kabel laut)
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
25/66
Subandono
No Kawasan Zona
1 Budidaya Kawasan peruntukan hutanproduksi, perikanan, pertanian,pertambangan, pariwisata, industri
2 Lindung Kawasan yg memberikan
perlindungan terhadap kawasanbawahannya, kawasanperlindungan setempat, kawasansuaka alam, pelestarian alam dancagar budaya, kawasan rawanbencana, kawasan lindung geologi
3 StrategisNasional
pertahanan keamanan, situswarisan dunia, perbatasan danpulau-pulau kecil terluar
4 AlurPelayaran
alur pelayaran
No Kawasan Zona
1 Pemanfaatan umum
Pariwisata, pemukiman, pelabuhan,pertanian, hutan, pertambangan,perikanan budidaya, perikanantangkap, industri, infrastrukturumum, dan zona pemanfaatanterbatas sesuai dengan karakteristikbiogeofisik lingkungannya
2 Konservasi Kategori konservasi perairan,
konservasi pesisir dan pulau-pulaukecil, konservasi maritim, dan/atausempadan pantaiZona : Inti, Pemanfaatan Terbatas,Pemanfaatan lainnya
3 StrategisNasionalTertentu
pertahanan keamanan, situs warisandunia, perbatasan dan pulau-pulaukecil terluar
4 Alur Laut alur pelayaran, alur sarana umum,dan alur migrasi ikan, serta pipa dankabel bawah laut
UU 26/2007 UU 27/2007
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
26/66
Subandono
Belum adanya kesamaan pola pikir dan cara pandang yang sama para
eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah dalam
penataan ruang perairan laut wp-3-k/RZWP-3-K
Belum mengerti cara menyusun rencana tata ruang wp-3-k/RZWP-3-K
yang disertai dengan peraturan zonasi.
Hasil perencanaan tata ruang laut/RZWP-3-K kurang baik karena data yang
digunakan adalah data yang tersedia bukan data yang dibutuhkan
Kurangnya komitmen pimpinan penyusunan tata ruang/RZWP-3-K kurang
mempunyai nilai politis karena berupa dokumen.
Terbatasnya fasilitator yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan RZWP-3-K
Terbatasnya anggaran untuk pengumpulan data dan informasi dan untuk
menyusun RZWP-3-K yang sifatnya partisipatif.
Daerah belum memahami RZWP-3-K sebagai instrumen penataan ruang di
perairan laut. Terbatasnya sumber Daya Manusia
2
3
4
5
6
7
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
8
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
27/66
No Proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah Darat Proses Perencanaan RZWP3K di Perairan Laut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Penetapan Batas Wilayah (administrasi/fungsional)
Inventarisasi data dasar
Inventarisasi peta dasar (topografi, geologi, dll)
Analisis Kebijakan
Analisis Fisik (overlay)
Analisis Ekonomi
Analisis Sosial (an. penduduk)
Konsep Rencana
Strategi Pemanfaatan Ruang
Rencana Struktur Ruang (Pusat-Pusat Pertumbuhan)
Rencana Pola Ruang (Land Use)
-
Indikasi Program/Kegiatan
Penetapan Batas Wilayah Perairan (4 mil, 12 mil, dst,fungsional);
Inventarisasi data dasar (ekosistem, biota laut, dll)
Inventarisasi peta dasar (batimetri, geologi,oseanografi, dll)
Analisis Kebijakan
Analisis Fisik (overlay)Analisis Ekonomi (MSY)
Analisis Sosial (mediasi konflik)
Konsep Rencana (Identifikasi fungsi kegiatan)
Strategi Pemanfaatan Ruang
Rencana Struktur Ruang (Pusat-Pusat Pertumbuhan)
Rencana Pola Ruang (Identifikasi fungsi kegiatan)
Resolusi Konflik
Indikasi Program/Kegiatan
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
28/66
Perkotaandan Industri
Pertanian
WisataBahari
AreaPublik
Kaw.Konservasi
Budidaya Laut
Mineral-Energi
Pelayaran
PenangkapanIkan
BMKT
Pipa/Kabel
TempatPembuanganBendaBerbah
aya
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
Diskripkan Visualisasikan Realisasikan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
29/66
MITIG SI BENC N
Dalam menyusun rencana pengelolaan& pemanfaatan WP-3K terpadu,
Pemerintah dan/atau Pemda wajibmemasukkan dan melaksanakan bagianyang memuat mitigasi bencana di WP-
3K sesuai dengan jenis, tingkat &
wilayahnya
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
30/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
31/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
32/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
33/66
Subandono
KRITERIA
KESESUAIAN
Kriteria Kesesuaian Lahan PerairanKriteria Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Rumput Laut (Sea weed)
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
34/66
Parameter Kesesuaian Lahan
Baik Sedang Kurang
1. Terlindung dari pengaruh
angin musim
Baik Sedang Kurang
2. Kondisi gelombang (cm) < 10 1030 >30
3. Arus (cm/detik) 2030 1020 dan
3040
< 10 dan > 40
4. Kedalaman air (m) 2,55 12,5 < 0,5
5. Dasar perairan Berkarang Pasir Pasir/lumpur
6. Salinitas () 3234 3032 < 30 dan > 347. Suhu (oC) 2430 2024 < 20 dan > 30
8. Kecerahan (cm) 11060 3040 < 30
9. Kesuburan perairan Subur Cukup Kurang
10. Sumber benih dan induk Banyak Sedang Kurang
11. Sarana penunjang Baik Cukup Kurang
12. Pencemaran Tidak ada Sedang Kurang
13. Keamanan Aman Cukup Kurang
Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Rumput Laut(Sea weed)
Sumber : Winanto dkk (1991)
Kriteria Kesesuaian Lahan Perairan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
35/66
Parameter Kesesuaian Lahan
Baik Sedang Kurang
1. Terlindung dari pengaruhangin musim
Baik Sedang Kurang
2. Kondisi gelombang Tenang Sedang Besar
3. Arus (cm/detik) 1525 1015 dan 2530 < 10 dan> 30
4. Kedalaman air (m) 1525 > 25 < 15
5. Dasar perairan Berkarang Pasir Pasir/lumpur
6. Salinitas (o/oo) 323 2831 dan 3640 < 27 dan > 40
7. Suhu (
o
C) 2535 2831 dan 3032 < 22 dan > 328. Kecerahan (m) 4,56,5 3,54,4 dan 6,67,7 < 3,5 dan > 7,7
9. Kesuburan perairan Subur Cukup Kurang
10. Sumber benih dan induk Banyak Sedang Kurang
11. Sarana penunjan Baik Cukup Kurang
12. Pencemaran Tidak ada Sedang Kurang
13. Keamanan Aman Cukup Kurang
Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Budidaya Mutiara
Sumber : Winanto dkk (1991)
Kriteria Kesesuaian Lahan Perairan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
36/66
Parameter Kesesuaian Lahan
Baik Sedang Kurang1. Kenyamanan Baik Sedang Kurang
2. Tinggi air pasang > 1,0 0,51,0 < 0,5
3. Arus (m/detik) 0,20,4 0,050,2 0,40,5
4. Kedalaman air dari dasar jaring > 10 410 < 4
5. Oksigen terlarut (ppm) 5 35 < 3
6. Salinitas () > 30 2030 < 20
7. Perubahan cuaca Jarang Sedang Sering
8. Sumber listrik Baik Cukup Kurang
9. Sumber pakan Baik Cukup Kurang
10. Tenaga kerja Baik Cukup Kurang
11. Ketersediaan Benih Baik Cukup Kurang
12. Pencemaran Tidak ada Sedang Kurang
Kriteria Kesesuaian Lahan Perairan
Kriteria Kesesuaian Lahan untuk KJA
Sumber : Tiensongrusmee dkk (1986)
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
37/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
38/66
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Keci lDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
Perikanan Tangkap
TAMBANG
Darat
Laut
Mengikuti RTRW
KPUKPU
PerikananTangkap
PerikananTangkap
KPU
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
39/66
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
Darat
Laut
Mengikuti RTRW
PerikananBudidaya
Wisata
Bahari
Tambang
Pemukiman/I
ndustri
Perikanan
Tangkap
KNST
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
40/66
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
Darat MengikutiRTRW
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
41/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
42/66
Subandono
(Permen 16/2008)
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
43/66
(1)Dalam penyusunan dokumen RZWP-3K gubernur,
Bupati/walikota sesuai kewenangannya membentuk
kelompok kerja.
(2)Susunan dan keanggotaan kelompok kerja terdiri dari
kepala Bappeda sebagai ketua, Kepala Dinas yang
membidangi kelautan dan perikanan sebagai sekretaris,
dan anggota terdiri dari SKPD/instansi terkait sesuaidengankewenangan dominan dan karakteristik daerah
yang bersangkutan.
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
44/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
45/66
TUJUAN :
MEMPEROLEH GAMBARAN AWAL TENTANG POTENSI , ISU-ISU
PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN SUMBERDAYA
- DATA YANG DIKUMPULKAN ADALAH DATA SEKUNDER
DARI INSTITUSI TERKAIT
- PENGOLAHAN CITRA SATELIT MENGHASILKAN PETADASAR DAN TEMATIK UNTUK KEBUTUHAN SURVEI
LAPANGAN
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
46/66
KRITERIAKESESUAIAN
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
47/66
TUJUAN :
MEMPEROLEH GAMBARAN KOMPREHENSIF MENGENAI KONDISI ,
POTENSI , ISU-ISU PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN
SUMBERDAYA YANG BELUM TERSEDIA
KEGIATAN :
PENGUKURAN LAPANGAN
PENGAMBILAN SAMPELGROUNDCHECK DI LAPANGAN
VERIFIKASI DATA SEKUNDER DIM LAPANGAN
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
48/66
KEGIATAN :
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA UNTUK
MENGHASILKAN :
PETA-PETA TEMATIK
PEMANFAATAN SUMBERDAYA
POTENSI PERKEMBANGAN WILAYAH
DAMPAK KEGIATAN WILAYAH SEKITAR
ISU-ISU PERENCANAAN
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
49/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
50/66
KEGIATAN :
1. ANALISIS KESESUAIAN ALOKASI RUANG UNTUK
MENGHASILKAN :
-KESESUAIAN RUANG UNTUK KAWASAN KONSERVASI
-KESESUAIAN RUANG UNTUK KAWASAN
PEMANFAATAN UMUM
-KESESUAIAN RUANG UNTUK KAWASAN STRATEGIS
NASIONAL TERTENTU-KESESUAIAN RUANG UNTUK ALUR LAUT2. PENENTUAN USULAN ALOKASI RUANG
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
51/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
52/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
53/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
54/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
55/66
KEGIATAN :
MENYUSUN DRAFT RENCANA ZONASI BERDASARKANDOKUMEN AWAL DAN HASIL KONSULTASI PUBLIK
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
56/66
Subandono
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
57/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
58/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
59/66
Direktorat Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDirektorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau KecilKementerian Kelautan dan Perikanan
Darat Mengikuti
RTRW
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
60/66
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
61/66
PENYAMPAIAN DRAFT RZWP3K KEPADA PUBLIK
UNTUK MENDAPATKAN TANGGAPAN, SARAN,
DAN MASUKAN
DIPASTIKAN BAHWA SEMUA PIHAK YANG
BERKEPENTINGAN DILIBATKAN
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
62/66
PERBAIKAN DOKUMEN ANTARA RZWP3K
BERDASARKAN HASIL KONSULTASI PUBLIK 2
MENJADI DOKUMEN FINAL (SIAP PROSES
PENETAPAN)
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
63/66
Penetapan Rencana Zonasi WP-3-K dilakukan
setelah memperoleh persetujuan substansi dari
provinsi dan pemerintah pusat. Pengajuan
dokumen final rencana zonasi tersebut kepada
lembaga/instansi pemerintah yang berwenang
baik tingkat lokal, provinsi maupun nasional untuk
direview, diarahkan, dan selanjutnya mendapat
persetujuan dan disahkan.
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
64/66
Subandono
Dokumen final RZWP-3-K oleh ketua kelompok kerjadilaporkan kepada gubernur/walikota sesuai kewenangannya,guna pemroresan lebih lanjut.
(1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final RZWP-3-Kkab/kota kepada gubernur dan Menteri, untuk mendapattanggapan dan/atau saran.
(2) ..
(3) Menteri, Gubernur memberikan tanggapan dan/atau saran
thd dok final dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya dok tsbscr lengkap.
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
65/66
Subandono
1. Dok final RZWP-3-K stlh dimintakan tanggapan dan/atausaran oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan keDPRD Prov. Kab./Kota dalam bentuk
2. Rancangan Peraturan Daerah tsb oleh DPRD kab/kota
dibahas bersama dengan bupati/walikota sesuaikewenangannya
3. Hasil pembahasan Raperda ditetapkan dalam PeraturanDaerah kab/kota
4. 5. Bupati/walikota menyebarluaskan Perda ttg RZWP-3-K
kepada instansi terkait dan pemangku kepentingan
-
8/10/2019 Bimtek Lombok 28-08-2013-Subandono
66/66