brevet pajak a& b iai wilayah jawa barat - · pdf fileresume inti permasalahan pajak...

RESUME INTI PERMASALAHAN PAJAK

BREVET PAJAK A& BIAI Wilayah Jawa Barat

Presented by:

Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.

Lecturer n’ Preceptor Accountant

Tax Instructor / Accounting Trainer

Registered Tax Consultant s / Tax Adviser

Accounting Service & Management Advisory

Writer Instructor Lecturer

081 357 822 744

08888 299 629

0819- 13200 364

[email protected]

[email protected]

081 357 822 744

0819- 13200 364

(Home) 022-8888 6851

Flexi : 022-6156 7822

08888299629; 022-31129253

[email protected]

[email protected]

1

SistemSistemSistemSistem PerpajakanPerpajakanPerpajakanPerpajakandidididi IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

Self Assessment System:

Wajib Pajak diberikan kepercayaan

untuk mendaftarkan diri, menghitung,

membayar dan melaporkan pajaknya

sendiri.

PrinsipSelf Assessment

Mendaftar

Menghitung

Membayar

Melapor

Tiap Bulan

NPWP

Kewajiban Pajak

PPh Pasal 25 (1) Domisili

PPh Pasal 25 (7) OPTPPh Final atas Sewa

PPh Pasal 21 (Karyawan)

PPN

KOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENTKOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENTKOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENTKOMPONEN SISTEM SELF ASSESSMENT

Aparat Pajak

Pembinaan

Pelayanan

Pengawasan

Masyarakat

H A K K E W A J I B A N

KEDUDUKANPenanggung

Pajak

FUNGSI NPWP� Sarana dalam administrasi perpajakan

� Identitas Wajib Pajak

� Menjaga ketertiban dalam pembayaranpajak dan pengawasan administrasiperpajakan

� Dicantumkan dalam setiap dokumenperpajakan

PENDAFTARAN NPWP MELALUI INTERNET

Buka Situs www.pajak.go.id

Pilih Menu E-Reg

Pilih Menu “Buat Account Baru”& isi kolom sesuai yg diminta

Setelah itu masuk ke dalam Menu“Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi”Dan isi sesuai dengan KTP

Terbitlah Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS) Dgn NPWP-nya yg juga sementara (berlaku 30 hari)

Cetak SKTS dan “Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi” lalu tandatangani dan kirimkan ke KPP beserta persyaratan lainnya

Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan kartu NPWP dan SKT

10

Karyawan/Pegawai :-PPh Pasal 21

-Gaji/Upah/Honor/Bonus/THR

Rekanan :-PPh Pasal 22

-Belanja Barang

Rekanan :-PPh Pasal 23

-Pemanfaatan Jasa-Sewa selain sewa tanah bangunan

-PPh Pasal 4 (2)-Sewa Tanah/Bangunan

Pemegang Saham :-PPh Pasal 23

-DevidenDeposan :-PPh Psal 4 (2)

-Bunga DepositoPenerima Hadiah Undian :-PPh Pasal 4(2)

-Dari Nilai Bruto Hadiah

Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan-PPh Pasal 4 (2)

Pajak Pertambahan Nilai-Pembelian BKP / Pemanfaatan JKP-Penyerahan BKP / JKP

berkaitkan dengan Pencabutan sebagai Pemungut PPNdan Pemusatan Tempat Terutang PPN

PT. X

ABSTRAKSI PAJAK

PPh Tahunan

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

s/d 2008 Mulai 2009 MULAI JAN 2013

Keterangan

Rp 13.200.000,- Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- untuk WPOP yang bersangkutan.

Rp 1.200.000,- Rp 1.320.000,- Rp 2.025.000,- Tambahan utk WP kawin

Rp 13.200.000,- Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

Rp 1.200.000,- Rp 1.320.000,- Rp 2.025.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

TARIF PASAL 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh

Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5%

> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%

> Rp 250.000.000,- s.d. Rp500.000.000,-

25%

> Rp 500.000.000,- 30%

Th 2009Mulai

Th 2009

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif PPh

Sampai dengan Rp 25.000.000,- 5%

> Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,- 10%

> Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,- 15%

> Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- 25%

> Rp 200.000.000,- 35%

2008s/d Th2008

TARIF BAGI YANG TIDAK BER NPWP

� Tarif pemotongan bagi yang tidak ber-NPWP lebihtinggi 20% daripada yang ber-NPWP

� Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final

Sehingga tarif bagi pegawai yg tidak berNPWPadalah sebagai berikut:

Ph. (setahun) s.d. Rp50.000.000 6%

Ph. Rp50.000.001 s.d. Rp250.000.000 18%

Ph. Rp250.000.001 s.d. Rp500.000.000 30%

Ph. Lebih dari Rp500.000.000 36%

BIAYA JABATAN/PENSIUN� Biaya Yg Sifatnya Fiktif� Cerminan Biaya 3M� Sesuai Dg Masa Kerja dan Melekat Pada

Pemberi Kerja� Untuk Pegawai Tetap/Penerima Pensiun

Tanpa Memandang Mempunyai Jabatan atauTidak

KETERANGANMaksimal Sebesar

Sebelum Th 2009 Mulai Th 2009

Biaya Jabatan Rp 108.000 /bln; atauRp 1.296.000 /tahun

Rp 500.000 /bln; atauRp 6.000.000 /tahun

Biaya Pensiun Rp 36.000 /bln; atauRp 432.000 /tahun

Rp 200.000 /bln; atauRp 2.400.000 /tahun

5% x Penghasilan

Bruto

1. Tenaga Ahli : Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, & Aktuaris

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, kru film, foto model, peragawan /peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.

3. Olahragawan4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah6. Pemberi jasa dlm segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosialserta pemberi ajsa kepada suatu kepanitiaan

7. Agen iklan8. Pengawas atau pengelola proyek9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yg menjadi

perantara10. Petugas penjaja barang dagangan11. Petugas dinas luar asuransi12. Distributor perusahaan MLM atau direct selling dan kegiatan sejenis

lainnya

BUKAN PEGAWAI YG MENERIMA PENGHASILAN SEHUB. DG PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN :

PER-31/PJ/2009 Psl. 3c

PEGAWAI TETAP/PENSIUN

PEG. TIDAK TETAP/ PEG. LEPAS

BUKAN PEGAWAI (12 PROFESI)

LAINNYA

GAJI BULANAN

GAJI HARIAN/MINGGUANBORONGAN

BERKESI-NAMBUNGAN

TIDAK BERKE-SINAMBUNGAN

DEWAN KOMISARISMANTAN PEG.

PESERTA KEGIATAN

Ph.Bruto – b. jabatan –Iuran pensiun/THT -

PTKPPasal 17X

Ph.Bruto –Iuran pensiun/THT -

PTKPPasal 17X

<200.000/hari dan<2.025.000/bln

Tidak dipotong

>200.000/hari dan<2.025.000/bln

>2.025.000/bln

(Ph Bruto per hari -200.000) X 5%

(Ph Bruto per hari -PTKP per hari) X 5%

50% X Ph.Bruto Pasal 17X

50% X komulatif Ph.Bruto Pasal 17X

(50% X komulatif Ph.Bruto) –

PTKP Bulanan (ber-NPWP, 1 pemberi

kerja)

Pasal 17X

komulatif Ph.Bruto Pasal 17X

Ph.Bruto Pasal 17X

Komulatif > 7jt/bln Pasal 17X

PENGHITUNGAN PPh PS 21 – PER-31/PJ./2012

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

KP

2KP

Un

aah

a

17

PPh PASAL 23

SEWA DAN

JASA LAINNYA

TARIF15 %

PENGHASILAN BRUTO

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DANPENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar

PenghitunganSifat Batas waktu

penyetoranBatas waktu pelaporan

1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Imbalan Jasa Lain

1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Jasa Akuntansi,pembukuan danatestasi laporan keuangan


20 bln berikutnya

4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT


20 bln berikutnya

6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas


20 bln berikutnya

7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas


20 blnberikutnya

18*tidak termasuk PPN

�

PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar

PenghitunganSifat Batas waktu

penyetoranBatas waktu pelaporan

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara

19*tidak termasuk PPN

…lanjutan

�

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No Objek Tarif Dasar Penghitungan

Sifat Batas waktu penyetoran

Batas waktu pelaporan

16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukanoleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyaiizin dan/atau sertifikat sbg pengusahakonstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 blnberikutnya

20

…lanjutan

*tidak termasuk PPN

PPh Pasal 23

�


No Objek Tarif Dasar Penghitungan

Sifat Batas waktu penyetoran

Batas waktu pelaporan

22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 blnberikutnya

21

*tidak termasuk PPN


PPN & PPnBM

PENGERTIAN

PAJAK PERTAMBAHANNILAI (PPN)

PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG DAN JASA

PAJAK PENJUALANATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG YG BERDSRKAN KMK TERGOLONG BRG MEWAH

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

DI DALAM

DAERAH PABEAN

BARANG KENA PAJAK (BKP)

BARANGBERWUJUD

BARANG TIDAK BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

YANG DIKENAKANPPN

BARANG BERGERAK

BARANG TIDAK BERGERAK

JASA KENA PAJAK(JKP)

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

SETIAP KEGIATAN PELAYANANBERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKANBARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI

TERMASUK

DIKENAKAN PPN

(PKP)PENGUSAHA KENA PAJAK

(PKP)

- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;

ORANG PRIBADI/BADAN DALAM BENTUK APAPUN

DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL

PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.

KECUALI

PENGUSAHA KECILKMK No. 571/KMK.03/2003TGL. 29 DESEMBER 2003 Berlaku Mulai 1 Januari 2004

PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN

PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARIRp 600 JUTA SETAHUN

PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP

Catatan :

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun bukuperedaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha inimemenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnyapada akhir bulan berikutnya.

OMZET TERTENTUOMZET TERTENTUOMZET TERTENTUOMZET TERTENTU

BIDANG TERTENTUBIDANG TERTENTUBIDANG TERTENTUBIDANG TERTENTU

PENYERAHAN TERTENTUPENYERAHAN TERTENTUPENYERAHAN TERTENTUPENYERAHAN TERTENTU

PENGENAAN PPN ATAS:

PERATURAN TERKAIT� PMK-74/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP Omzet tertentu

� PMK-79/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP usaha tertentu

� PMK-85/PMK.03/2012 - Penunjukan BUMN sebagai Pemungut

� PMK-563/PMK.03/2003 - Penunjukan Bendahara sebagai Pemungut

� PMK-78/PMK.03/2010 - Pedoman Pengkreditan PM bagi PKP yang

penyerahan terutang dan tidak terutang

� PMK-30PMK.03/2011 – Eksport Jasa

� PMK-75/PMK.03/2010– Nilai Lain sebagai DPP

� PP 38 Tahun 2003 - BKP/JKP tertentu yang dibebaskanPPN

� PP 31 Tahun 2007 - BKP/JKP tertentu bersifat Strategis dibebaskan PPN

� KMK-291/KMK.05/1997 jo PMK-101/PMK.04/2005 – Kawasan Berikat

� PMK-125/PMK.11/2012 – Batasan RS, RSS (PMK-36/2007)

� PER-45/PJ/2010 – SPT PPN -1111DM

� PER-44/PJ/2010 – SPT PPN -1111

� PER-24/2012 – TC PEMBUATAN FP

PPN ATAS OMZET TERTENTUPMK-74/PMK.03/2010

PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP DENGANOMZET KURANG 1,8 M

PENGERTIAN ……………dapat

SYARAT :

� Omzet < RP. 1,8 M (2 thn sebelumnya)

� PKP BARU

OMZET TERTENTU

BESARNYA PM YANG DAPAT DIKREDITKAN

� JKP = 60% x PK = 4% DPP

� BKP = 70% x PK = 3% DPP

OMZET TERTENTU

PPN ATAS KEGIATAN USAHA TERTENTUPMK-79/PMK.03/2010

- KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

- PE EMAS

PERHATIAN:

- WAJIB MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGKREDITAN PM

- TIDAK BOLEH MEMBIAYAKAN PPN

- BERALIH USAHA

USAHA TERTENTU

PERHITUNGAN PPN

� PK = 10% X DPP

� PM:

� PE EMAS = 90% x PK = 1% DPP

� KEND BEKAS = 80% x PK = 2% DPP

USAHA TERTENTU

NILAI LAIN SEBAGAI DPPNILAI LAIN SEBAGAI DPP

PMK-79/PMK.03/2010

- PEMAKAIAN SENDIRI/PEMBERIAN CUMA-CUMA

- AUDIO/VIDEO - PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA

- FILM - PERKIRAAN PENDAPATAN RATA-RATA

- ROKOK

- PASAL 16D

- PUSAT CABANG

- BROKER

- JASA PAKET (DPP=10%; PPN=1%)

- BIRO PERJALANAN (DPP=10%; PPN=1%)

NILAI LAIN


PMK-163/PMK.03/2012

- PENGERTIAN:…………….

- SYARAT:

- LUAS 200 m²

- KONSTRUKSI UTAMA

- TEMPAT TINGGAL ATAU USAHA

- DPP = 20% SHG PPN=10% X 20% = 2%

NILAI LAIN


KEP-103/PJ./2002

- PERHITUNGAN PPN:

- TARIF EFEKTIF

- 8,4% X HJE

- HARGA JUAL ECERAN (HJE):

- - HJE

- - 75% (PEMBERIAN CUMA-CUMA)

- - 50% (PEMAKAIAN SENDIRI)

- PM DAPAT DIKREDITKANN

NILAI LAIN


PMK-39/PMK.03/2010

- PENGERTIAN:…………….

- SYARAT:

- LUAS 300 m²

- KONSTRUKSI UTAMA

- TEMPAT TINGGAL ATAU USAHA

- PERHITUNGAN PPN (DPP=40%)

- PPN=10% X 40% = 4%

- PAJAK MASUKAN TIDAK DAPATDIKREDITKAN

NILAI LAIN

PPN ATAS PENYERHAN TERUTANG DAN DAN TIDAK TERUTANG

PMK-78/PMK.03/2010

-

� PK = 10% X PENYERAHAN TERUTANG

� PM:

� (PM /T ) X Z

� PM x Z¹

Teutang /tidak

PENYERAHAN KEPADA BUMN & BENDAHARA PEMERINTAH

PMK-85/PMK.03/2012 – PENUNJUKAN BUMN SBG PEMUNGUT PPN

BATASAN 10 JUTA TERMASUK PPN/PPnBM

KMK-563/KMK.03/2003 - PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH

SBG PEMUNGUT PPN

BATASAN 1 JUTA TERMASUK PPN/PPnBM

PENYERAHAN PPN NYA TIDAK TERUTANG/ DIBEBASKAN/TERUTANG TIDAK DIPUNGUT

� Pasal 4A UU 42 TAHUN 2009

� PP 38 Tahun 2003

BKP/JKP tertentu yang dibebaskanPPN

� PP 31 Tahun 2007

BKP/JKP tertentu bersifat Strategis yangdibebaskanPPN

JENIS SPT MASA PPN

1. 1111DM - 1111DM; 1111 A DM; 1111 R DM

2. 1111 - 1111 INDUK; AB, A1, A2, B1, B2, B3

3. 1107 PUT

Jenis spt

PELAPORAN – SPT PPN BAGI PKP DGN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PM (P4M)

PER-45/PJ/2010

PMK-74/PMK.03/2010 - OMZET TERTENTU

PMK-79/PMK.03/2010 - PKP TERTENTU (KENDARAAN BEKAS)

SE-99/PJ/2000

FORMULIR:

1111DM; 1111 A DM; 1111 R DM

PK = 10 % X DPP

PM = % TERTENTU (90%, 80%, 70%, 60%) DARI PK

pelaporan

PPh BADAN

Penghasilan Yang Bagaimana terutang

PPh…?

Saya telah membuat laporankeuangan, dapatkah

langsung diterima sebagaidasar menghitung PPh..?

Bagaimana carapengisian SPT PPh

Badan…?

Siapa Sih Yang Mempunyai

Kewajiban PPh…?

Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam

menghitung PPh…?

BAGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH BADAN)

UU PPh Pasal

Pasal 24

WAJIB PAJAKBADAN

Laporan Laba / Rugi

Penghasilan xxx

Biaya (xxx)

Laba xxx

Koreksi Fiskal xxx

Penghasilan Kena Pajak xxx

Pajak Terutang xxx

Pajak dibayar dimuka (xxx)

Pajak yang harus dibayar xxx

Pasal 23

Pasal 6

Pasal 22, 23, 24, 25

Pasal 26

Pasal 23

Pasal 4

Pembayaran dari Luar Negeri Pembayaran ke LuarNegeri

Luar Negeri

Indonesia

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 29

PENDAHULUAN

REKONSILIASI FISKAL

Top

Next

Back

Laporan Keuangan Komersial

- Neraca- Laporan Laba Rugi- Laporan Perubahan Modal- Laporan Arus Kas- dll

Laba/Penghasilan Neto

Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan

Perlakuan2 akuntasi yang berbeda dg ketentuan perpajakan, seperti:

- Ketentuan Perpajakan : tidak semuabiaya dapat dijadikan pengurang

- Terdapat penghasilan yang bukanObjek Pajak,

- dll

Disesuaikan dg Aturan Perpajakan (Fiskal) dengan melakukan

Rekonsiliasi Fiskal

PERHITUNGAN PPH SECARA UMUM

UU PPh Pasal

Komersial FiskalPenghasilan xxx xxxBiaya ( dan bukan biaya) (xxx)(xxx)Laba/Penghasilan netto xxx xxxKompensasi rugi tahun sebelumnya (xxx)Penghasilan kena pajak (PKP) xxxPPh terhutang (PKP x Tarif) xxx

Kredit Pajak :- PPh 22/23/24/25 (xxx)

Kurang (lebih) bayar xxx

Penyesuaian Dilakukan denganRekonsiliasi Fiskal

HAL-HAL YANG PERLU DILAKUKAN KOREKSI FISKAL

P E N G H A S I L A N

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PPH

OBJEK PPH TIDAK BERSIFAT FINAL

OBJEK PPH DIPOTONG FINAL1.

BIAYA

NON DEDUCTIBLE EXPENSE :TIDAK DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

DEDUCTIBLE EXPENSE :DAPAT DIJADIKAN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

2.

BIAYA MENURUT ATURAN PERPAJAKAN (FISKAL)

REKONSILIASI FISKAL

BIAYA

NON DEDUCTIBLE EXPENSE

DEDUCTIBLE EXPENSE

Biaya yg menurut Ket. Perpajakan (Fiskal), dpt dijadikanPengurang Pengh. Bruto dlm menghit. Pengh. Netto danPPh yaitu:

biaya untuk Mendapatkan, Menagih, danMemelihara penghasilan,

Biaya yang menurut aturan perpajakan, tidak dapatdijadikan pengurang penghasilan bruto dalammenghitung Penghasilan Netto dan Pajak Penghasilanwalaupun diakui oleh akuntansi

PENYESUAIAN FISKAL

UU PPh

BEDA

BEDA SEMENTARA (TEMPORARY DIFFERENCE)

BEDA TETAP(PERMANENT DIFFERENCE)

PENYESUAIAN FISKAL

NEGATIF

POSITIF

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK KECUALI BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN SECARA FINAL, TERMASUK :- Biaya bahan baku/pembantu, - Biaya tenaga kerja- Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi - Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta - Kerugian dari selisih kurs - Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

-Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan-Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dgm Kep Dirjen Pajak

BIAYA-BIAYA YANG BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 6 ayat (1)

BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKANOBJEK PAJAK, TERMASUK

.

1. TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL;2. TELAH DISERAHKAN PERKARA PENAGIHANNYA KEPADA PN ATAU BUPLN ATAU

ADANYA PERJANJIAN TERTULIS MENGENAI PENGHAPUSAN PIUTANG/PEMBEBASAN UTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YBS;

3. TELAH DIPUBLIKASIKAN DALAM PENERBITAN UMUM ATAU KHUSUS; DAN4. WP HARUS MENYERAHKAN DAFTAR PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DITAGIH KEPADA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH

SYARAT

PENGELUARAN YANG BOLEHDIBEBANKAN SBG BIAYA

Pasal 6 ayat (1) huruf h

PELAKSANAANNYA DIATUR KEPDIRJEN

PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 9 ayat (1)

PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADIPEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG DITETAPKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI

PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI -PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI -DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU (KMK No. 466/KMK.04/2000)

JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 AYAT (3) HURUF a DAN bKECUALI :ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN OLEH WP ORANG PRIBADI PEMELUK AGAMA ISLAM DAN ATAU WP BADAN D.N YANG DIMILIKI OLEH PEMELUK AGAMA ISLAM, KEPADA BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBAGA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH

PAJAK PENGHASILAN

GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM

SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN

PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEHDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Pasal 9 ayat (1)

55

Penghitungan Penghasilan Kena PajakPENGHASILAN

KOMERSIL

Penghasilan Fiskal

L/R Fiskal

Biaya Fiskal

(-)

DIKECUALIKAN 4 (1) Huruf K

K-

BUKAN OBJEK 4 (3)

K-

OBJEK FINAL 4 (2)

K-

PAJAK TERUTANG(Ph Kena Pajak x Tarif

Pajak Psl 17)

OBJEK PPh 4 (1)

Under

K+ OverK-

56

Konsep Biaya Pajak untuk Pengisian SPT

BIAYA KOMERSIL

Biaya Fiskal

Dapat DibiayakanPsl 6 (1)

Tidak Dapat DibiayakanPsl 9 (1)

K+

L/R Fiskal

57

Konsep Pelunasan Pajak Terutang dalam SPT

PENGHASILAN

OBJEK PPh 4 (1)

DIKECUALIKAN 4 (1) Huruf K

OBJEK FINAL 4 (2)

BUKAN OBJEK 4 (3)

SPT Tahunan

DIPOTONG pada saat diterima

Kredit Pajak

Daftar Dilampirkan

TIDAK DIPOTONGpada saat diterima

58

Format Laporan Keuangan Fiskal

Formulir SPT 1771 - I

2. Penghasilan yang dikenakan PPh Final danyang tidak termasuk objek pajak

3. Penyesuaian fiskal positif

4. Penyesuaian fiskal negatif

JUMLAH

5. Penghasilan neto fiskal (1 – 2 + 3 – 4 – 5)

59

Format SPT Tahunan WP Badan

Kode Nama Formulir Keterangan

1771 SPT Tahunan PPh WP Badan Induk SPT

1771-I Penghitungan Penghasilan neto fiskal Lamiran I

1771-II Perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan

biaya dari luar usaha komersial

Lampiran II

1771-III Kredit pajak dalam negeri Lampiran III

1771-IV PPh Final & Penghasilan yang tidak

termasuk objek pajak

Lampiran IV

1771-V

1771-VI

Daftar pemegang saham/deviden yang

dibagikan/Susunan Pengurus

Daftar penyertaan modal pd perush.

Afiliasi. Daftar pinjaman (utang) dr

pemegang saham. Daftar piutang

pemegang saham/afiliasi,

Lampiran V

Lampiran VI

60

,

Pasal 21 - Pembayaran pajak melalui pemotongan

pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja –

tidak berlaku untuk wajib pajak badan.

Pasal 22 - Pembayaran pajak melalui pemungut pajak,

seperti pada waktu impor.

Pasal 23 - Pembayaran pajak melalui pemotongan

oleh pihak ketiga

Pasal 24 - Kredit Pajak Luar Negeri – pajak yang

dibayar atau terutang di luar negeri

KREDIT PAJAKKREDIT PAJAK

61

� Pasal 25

- Pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak

berjalan untuk setiap bulan.

� Fiskal Luar Negeri

- Pajak yang dibayar pada saat seorang karyawan

pergi ke luar negeri – terbatas hanya untuk

perjalanan dinas

� Pasal 25

- Pembayaran angsuran pajak dalam tahun pajak

berjalan untuk setiap bulan.

� Fiskal Luar Negeri

- Pajak yang dibayar pada saat seorang karyawan

pergi ke luar negeri – terbatas hanya untuk

perjalanan dinas

KREDIT PAJAKKREDIT PAJAK

62

�Sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh (Januari dan

Februari)

= Angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya

�Setelah SPT PPh dilaporkan (Maret s.d. Desember)

= Berdasarkan jumlah PPh terutang sesuai dengan yang tercantum di

SPT (Pajak terutang – pajak yang dipotong pihak ketiga) dibagi 12

bulan

�Sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh (Januari dan

Februari)

= Angsuran masa Desember tahun pajak sebelumnya

�Setelah SPT PPh dilaporkan (Maret s.d. Desember)

= Berdasarkan jumlah PPh terutang sesuai dengan yang tercantum di

SPT (Pajak terutang – pajak yang dipotong pihak ketiga) dibagi 12

bulan

ANGSURAN BULANAN(Asumsi tahun Pajak Januari – Desember)

ANGSURAN BULANAN(Asumsi tahun Pajak Januari – Desember)

63

Angsuran BulananAngsuran Bulanan

�Apabila SPT Rugi atau Nihil

- Angsuran pajaknya adalah Nihil

�Kompensasi Kerugian

- Dalam Perhitungan hutang pajak, Penghasilan Kena Pajak yang

tercantum di SPT harus dikurangi dahulu dengan kompensasi

kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat

dikompensasi.

�Terdapat Penghasilan Tidak Teratur

- Penghasilan Tidak Teratur dikeluarkan dari perhitungan angsuran

pajak, misalnya: keuntungan selisih kurs, keuntungan dari

pengalihan harta

�Apabila SPT Rugi atau Nihil

- Angsuran pajaknya adalah Nihil

�Kompensasi Kerugian

- Dalam Perhitungan hutang pajak, Penghasilan Kena Pajak yang

tercantum di SPT harus dikurangi dahulu dengan kompensasi

kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat

dikompensasi.

�Terdapat Penghasilan Tidak Teratur

- Penghasilan Tidak Teratur dikeluarkan dari perhitungan angsuran

pajak, misalnya: keuntungan selisih kurs, keuntungan dari

pengalihan harta

64

Angsuran Bulanan(Dalam hal-hal Tertentu)


� Apabila dilakukan Pembetulan SPT

� Jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT, dan

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran

pajaknya berdasarkan SPT Pembetulan.

� Apabila diterbitkan Ketetapan Pajak

� Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat Surat Ketetapan Pajak

(SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali

berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam

SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan

penerbitan surat ketetapan pajak.

� Apabila dilakukan Pembetulan SPT

� Jika dilakukan pembetulan SPT setelah dilaporkannya SPT, dan

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, angsuran

pajaknya berdasarkan SPT Pembetulan.

� Apabila diterbitkan Ketetapan Pajak

� Jika pada tahun pajak sebelumnya terdapat Surat Ketetapan Pajak

(SKP), jumlah angsuran pajaknya harus dihitung kembali

berdasarkan Penghasilan Kena Pajak yang telah ditetapkan dalam

SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan

penerbitan surat ketetapan pajak.

65

� Terlambat Lapor SPT :

� Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan

SPT = angsuran masa Desember tahun pajak

sebelumnya.

� Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal

batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT

dikenakan denda sebesar 2% perbulan.

� Terlambat Lapor SPT :

� Angsuran pajak sebelum batas waktu pelaporan

SPT = angsuran masa Desember tahun pajak

sebelumnya.

� Kekurangan pembayaran pajak dari tanggal

batas waktu pelaporan s.d. dilaporkannya SPT

dikenakan denda sebesar 2% perbulan.



66

� Perpanjangan SPT :

� Apabila permohonan perpanjangan disetujui, angsuran untuk masa pajak Maret sampaidilaporkannya SPT adalah berdasarkan perhitungansementara yang tercantum dalam Formulir SPT 1771-Y.

� Pajak yang kurang dibayar dari tanggal batas waktupelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan dendasebesar 2% per bulan.

� Perpanjangan SPT :

� Apabila permohonan perpanjangan disetujui, angsuran untuk masa pajak Maret sampaidilaporkannya SPT adalah berdasarkan perhitungansementara yang tercantum dalam Formulir SPT 1771-Y.

� Pajak yang kurang dibayar dari tanggal batas waktupelaporan s.d. dilaporkannya SPT dikenakan dendasebesar 2% per bulan.



1/24/2014 67

Ada Pertanyaan???

PERTANYAAN :

Semoga Sukses

brevet pajak a& b iai wilayah jawa barat - · pdf fileresume inti permasalahan pajak...

Documents