KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIANREPUBLIK INDONESIA

Building Indonesia DigitalEddy Satriya

Asisten Deputi Telematika dan UtilitasDeputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

Le Meridien HotelJakarta, 13 Desember 2018

“Indonesia Digital for Future Economy and Digital Urban Transformation”

OUTLINE

2

SEKILAS EKONOMI

01URBAN JAMAN NOW

03

INFRASTRUKTUR, BROADBAND DAN APLIKASI

02(draft) NATIONAL DIGITAL

AGENDA

04

SEKILAS EKONOMI

01

PEREKONOMIAN INDONESIA (Updates)Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berlanjut hingga awal 2018 mencapai 5,06% (yoy). Ekonomi Indonesia dibandingkan beberapanegara di dunia relatif baik. Hingga September 2017, Inflasi IHK Oktober 2017 terkendali, tercatat sebesar 0.01% (mtm) dan 3.58% (yoy) yang didorong oleh inflasi inti, masih berada dalam sasaran target ±4 persen. Pada Oktober 2017, kinerja perdagangan Indonesia mengalami surplus 0,89 miliar USD, dengan nilai ekspor mencapai

15,1 miliar USD lebih besar dari nilai impor 14,2 miliar USD.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (YoY)

Defisit Transaksi Berjalan dan Neraca Perdagangan

Perkembangan Inflasi (YoY)

5,0

1,06,71,9

1,68,0

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara 2016 (YoY)

AS

Uni Eropa

India

Indonesia

JepangChina

Sumber: Bloomberg, BPS, Kemenkeu, BI

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

Jan

Mar

Mei Ju

l

Sep

t

No

v

Jan

Mar

Mei Ju

l

Sep

t

No

v

Jan

Mar

Mei Ju

l

2015 2016 2017

Surplus/Defisit Total Perdagangan

-2,17

0

20

40

60

80

100

120

140-5

-4

-3

-2

-1

0Ja

n-1

4

Mar

-14

May

-14

Jul-

14

Sep

-14

No

v-14

Jan

-15

Mar

-15

May

-15

Jul-

15

Sep

-15

No

v-15

Jan

-16

Mar

-16

May

-16

Jul-

16

Sep

-16

No

v-16

Jan

-17

Mar

-17

May

-17

CA (% GDP)Cadangan Devisa - rhs

Economic Growth 1st Q

4

ICT DAN ECONOMI

• Pertumbuhan ekonomi: 5,06% (2017);

• ICT adalah salah satu yang tertinggi untuk pertumbuhan PDB, 10,88%. (Satu-satunya sektor untuk double digit kontribusinya);

• Tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan output melalui perubahan teknologi (technological change), termasuk TIK dan inovasi.

• Y = f (K, L, i) di mana i adalah koefisien perubahan teknologi.

Sources: Central Bureau of Statistics, CMEA

5

ICT dan EKONOMI (2)

6

Sumber: Kemenkominfo, **) Angka Perkiraan

Pertumbuhan Menurut Sektor Tw II - 2017(%yoy)

3,67

6,4

-2,53

8,14

8,63

3,86

5,07

0,9

-0,03

10,88

5,94

8,37

2,24

6,96

3,78

3,33

3,54

0,07

1,05

1,17

1,74

1,75

2,8

2,83

3,23

3,63

3,83

4,21

5,27

7,36

10,11

13,03

13,92

20,26

Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Listrik dan Gas

Jasa Perusahaan

Jasa lainnya

Real Estate

Akomodasi dan Makan Minum

Jasa Pendidikan

Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

Transportasi dan Pergudangan

Pertambangan

Konstruksi

Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda…

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Industri Pengolahan

Distribusi (%)

Pertumbuhan (%yoy)

ICT: Information and Communication Technology/TIK/Telematika

Capaian Nasional• Populasi : 262 juta

Telepon Tetap (fixed lines) : 10 juta

Telepon Seluler (SIM cards): 410 juta → 370 juta telah terdaftar (Prabayar, 2018)

Internet : 143,26 juta ; 58,08% pengguna berada di pulau Jawa;

• Infrastruktur Broadband

Akses tetap : 5.2 juta pelanggan

Akses bergerak :

• Pendapatan Negara: PNBP Rp. 15,7 T (2017) Lelang Frekuensi

2.3 GHz Rp 1.007.483.000.000

2.1 GHz Rp 423.084.000.000/ blok

Sumber:: Telkom (2016), Kominfo (2018) , APJII (2017), IDX (2018)

2G 3G 4G

Perkotaan 95.53% 85.21% 64.40%

Pedesaan 90.73% 72.3% 55.05%

7

SHIFTING POLA KONSUMSITerjadi shifting pola konsumsi dari non-leisure ke konsumsi leisure. Pertumbuhan konsumsi leisure dan non-

leisure cenderung berbanding terbalik. Leisure melonjak ketika ada sedikit perlambatan non-leisure

6,21

4,74

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2014 2015 2016 2017

leissure non leissure

PertumbuhanKonsumsi Leisure dan Non Leisure (%YoY)

Sumber: BPS

Leisure?

Restoran dan hotel

Rekreasi dan kebudayaan

8

SHIFTING POLA BELANJATransaksi ritel konvensional melambat sementara transaksi ritel melalui e-commerce meningkat

pesat

Dalam tiga tahun terakhir, e-commerce via BCA tumbuh pesat. Penjualan

naik sekitar 30 kali lipat dari Januari 2014 sampai Juni 2017

Sumber: BCA, Aprindo

200

220

4030

10.5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Q1-16Q1-17

Sektor ritel melambat. Penjualan ritel di awal 2017 melemah

*target 2017

49

Making Indonesia 4.0

10Sumber: https://news.itu.int/ict-infrastructure-crucial-achieving-sdgs-era-fourth-industrial-revolution/

Disruptive Technologies

11Sumber: Bambang Susantono, 2018

ICT, Digital, dan Disruptive Technology

12

Developing digital land registry - “Blockchain” technology

13Sumber: Bambang Susantono, 2018

Trending Topics: Alibaba Group

14

Sum

ber

: Su

n J

un

gon

g, 2

01

8

Largest Retail Platform in the World—Power of Consumption (1)

15

Sum

ber

: Su

n J

un

gon

g, 2

01

8

Largest Retail Platform in the World—Power of Consumption (2)

16

Sum

ber

: Su

n J

un

gon

g, 2

01

8

“A-72 hour-delivery” platform worldwide

17Sum

ber

: Su

n J

un

gon

g, 2

01

8

ALIBABA vs WALMART..

18

Sumber: Sun Jungong, 2018

INFRASTRUKTUR, BROADBAND DAN APLIKASI

02

19

Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indonesia

Sumber: The Global Competitiveness Report 2017-2018

(World Economic Forums)

8

7

7

6

5

6

6

5

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Peringkat Daya SaingInfrastruktur Indonesia Per Sektor

68 64 30 72 51

Secara keseluruhan, infrastruktur indonesia berada padaperingkat ke-52 sedangkan kualitas infrastruktur Indonesiaberadapada peringkat ke-68 pada tahun tahun 2017-2018.

Peringkat Daya SaingInfrastruktur Indonesia

2

61 2427

13

15

Proyek

Proyek mencakup 15 sektor proyek serta 2 sektor program

7IRIGASIIRIGASI

LISTRIK 1 PROGRAMINDUSTRIPESAWAT 1 PROGRAM

74 12647549333081023

93

10

1

12

2Proyek

Program

Rp638 T Rp563 TRp329 T

Rp448 T

Rp1.334 T

Rp11 T

Rp1.095 T

PENGELOLAAN AIR

1 1TANGGUL LAUT

Pro

yek

Pro

gram

Melalui Perpres No. 3/2016 j.o Perpres No.58/2017, Pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) mencakup 245 Proyek + 2 Program, denganestimasi total nilai investasi Rp 4.418 T

1Nilai investasi berdasarkan data yang dilaporkan per Oktober 2017. Data ini masih akan diverifikasi olehKantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Proyek Strategis Nasional

21

1 Tidak termasuk Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang telah berjalan dan akan dilaporkan secara terpisah

Dalam kurun waktu

2016 – Juni 2018, telah

terselesaikan 33 PSN : 2016 = 20 proyek

2017 = 10 proyek

2018 = 3 proyek

dengan total nilai

investasi

Rp 96,9 Triliun

Pencapaian Proyek Strategis Nasional

22

Peringkat Daya Saing

Daya saing infrastruktur Indonesia berada padaperingkat ke-52 di tahun 2018, membaik dibandingtahun 2010-2013 yang berkisar di peringkat 70-an.

Peringkat ease of doing business Indonesia terusmeningkat dari 120-an di 2014 menjadi 72 di tahun2018 karena dukungan dari infrastruktur danreformasi regulasi yang terus dilakukan.

Perbaikan Performa Logistik Semakin Mudahnya Berinvestasi

Indeks performa logistik yang juga memperhitungkanaspek dukungan infrastruktur bagi logistik, jugameningkat dari kisaran 2,7 di 2010 menjadi kisaran 3,1 ditahun 2018.

Peringkat Daya Saing Infrastruktur Indeks Performa Logistik Ease of Doing Business

Dampak Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah

23

Progres Pembangunan Jalan Tol1

5.107

5.196

5.3345.368

5.548

2013 2014 2015 2016 2017

Aku

mu

lasi

Pan

jan

gb

ero

pe

rasi

(km

) 441 km

Pencapaian Pembangunan Infrastruktur di Berbagai Sektor

132176

332

442

2015 2016 2017 2018

Aku

mu

lasi

Pan

jan

gb

ero

pe

rasi

(km

)

Progres Pembangunan Bendungan

167 169173 175 177

2013 2014 2015 2016 2017

Jum

lah

Be

nd

un

gan

10 proyek

Ket: hanya mencakup target program pembangunan 1060 km

sesuai Renstra PUPR 2014-2019 Ket: hanya mencakup Bendungan Kementerian PUPR

Jalan Nasional

1.655 1.655

2.0212.065

2014 2015 2016 2017

Jum

lah

Pe

lab

uh

an

410

Progres Pembangunan Pelabuhan

1286

1845

2621

2015 2016 2017

Aku

mu

lasi

Pan

jan

gJa

lan

Terb

angu

nse

jak

20

14

Ket: hanya mencakup target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650

km

1335 km

1Hanya menunjukkan jumlah jalan tol yang dibangun sejak 2014

210 km

Progres Pembangunan Jalur Kereta Api

Progres Pembangunan Bandara

0

2

4

6

8

2015 2016 2017

Capaian

Jum

lah

Ban

dar

aB

aru

2

4

7

5

24

Progres Peningkatan Kapasitas Air Baku

Progres Peningkatan SPAM (ltr/dtk) Progres Pembangunan Jaringan Irigasi Sanitasi dan Persampahan (KK)

Ket: Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa Air Tanah dan tambak

0

200.000

400.000

600.000

800.000

2015 2016 2017

CapaianP

en

ingk

atan

Jari

nga

nIr

igas

i(h

a)

273.532412.193

639.936

366.404

Progres Rehabilitasi Jaringan Irigasi

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2015 2016 2017

Capaian

Pe

nin

gkat

anR

eh

abili

tasi

Jari

nga

nIr

igas

i(h

a)

1.176.9341.758.734

2.347.504

1.170.570

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2015 2016 2017

Capaian

Pe

nin

gkat

anSP

AM

(l

tr/d

tk) 7.350

11.130

17.003

9.653

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

2015 2016 2017

Capaian

Pe

nin

gkat

anSa

nit

asi

dan

Pe

rsam

pah

an(K

K)

7.521.271

3.866.7004.851.150

3.654.571

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017

Capaian

Pe

nin

gkat

anK

apas

itas

Air

Bak

u (

m3

/de

t)

133,4658,41122,97

191,87

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2015 2016 2017

Capaian

Progres Pembangunan Perumahan (unit)

Pe

nin

gkat

anP

em

ban

gun

anP

eru

mah

an(u

nit

)

Ket: Capaian pembangunan perumahan (termasuk pembiayaan

FLPP, SBUM, Non-APBN/swasta & masyarakat)

2.670.719

1.567.719

699.7691.970.950

Pencapaian Pembangunan Infrastruktur di Berbagai Sektor

25

Pencapaian Kawasan Ekonomi Khusus

26

Capaian / Progress Palapa Ring

27

Sumber : BAKTI, 2018

Palapa Ring

• Pembangunan Palapa Ring menggunakan Skema KPBU dan Non-KPBU.

• Progress terakhir untuk pembangunan Palapa Ring: Skema KBPU :

Palapa Ring Barat: Beroperasi sejak 2 Maret 2018.

Palapa Ring Tengah: Konstruksi 99,49% (diharapkan beroperasi tgl 23 Desember 2018)

Palapa Ring Timur: Konstruksi 78,46% (diharapkan beroperasi tgl 31 Desember 2018)

Skema Non-KPBU: Target 457 IKK:

448 lokasi IKK sudah selesai

Target 12 IKK 2018 telah terealisasi 6 IKK pada W1 Oktober 2018

28

CAPAIAN UTILITASI RPI

8363 kantor instansipemerintah potensi

online

SiMaya, e-Office

58% Rumkit, 37%Puskesmas online

SIMRS, Telemedicine

81,3% sekolahonline

Bank Soal danBuku, UNBK

671 LPSE + sistempengadaan online

terintegrasi

Sirup, e-Tendering, e-Purchasing, SiKAP

22 Pelabuhan/ Bandara sistem

perizinan INSW danbea cukai terintegrasi

Item Terakses Belum Total

Sekolah 39,495 172,213 211,708

Rumah Sakit 1,599 1,159 2,758

Puskesmas 3,636 6,118 9,754

E-Government

E-Procurement

E-Education

E-Health

E-Logistik

Sumber: KemKominfo, 201829

30

PETA JALAN

E-COMMERCE

2016-2019

PENDANAAN

PERPAJAKAN

PERLINDUNGANKONSUMEN

PENDIDIKAN

DAN SDM

LOGISTIK

INFRASTRUKTURKOMUNIKASI

KEAMANANSIBER

(CYBER SECURITY)

PEMBENTUKANMANAJEMEN

PELAKSANAPenyederhanaan kewajiban perpajakan

Perlindungan konsumen dan pelaku industri dengan regulasi

Edukasi masyarakat dan pengambil kebijakan mengenai e-commerce

Peningkatan infrastruktur komunikasi sebagai fondasi

e-commerce

Peningkatan efisiensi logistik e-commerce dengan Sistem Logistik Nasional

Penguatan sistem keamanan siber untuk meningkatkan keamanan transaksi online

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Optimalisasi pendanaan untuk UMKM digital dan start-up e-commerce

Pengaturan dalam Perpres No. 74 Tahun 2017

31

Progress Implementasi E-Commerce

32Sumber: Deputi IV Kemenko Perekonomian, 2018

Kendala Implementasi E-Commerce

33Sumber: Deputi iV Kemenko Perekonomian, 2018

Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

• Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para pelaku industri Alat dan Perangkat Telekomunikasi asing untuk memasukan unsur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) kedalam produk - produk ponsel 4G yang mereka pasarkan di Indonesia. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 65 Tahun 2016 tentang Ketentuandan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, KomputerGenggam (Handheld), dan Komputer Tablet.

• Terdapat 2 (dua) buah pembobotan dalam pemenuhan TKDN yaitu (a). pembobotan besar pada aspekmanufaktur/hardware dengan rincian aspek manufaktur sebesar 70%, aspek riset dan pengembangansebesar 20% dan aspek aplikasi sebesar 10%; (b). pembobotan besar pada aspek aplikasi/software denganrincian aspek manufaktur sebesar 10%, aspek riset dan pengembangan sebesar 20% dan aspek aplikasisebesar 70%.

• Selain itu terdapat alternatif lainnya dalam penghitungan TKDN yaitu melalui jalur investasi yang harusdipenuhi dalam total jangka waktu 3 (tiga) tahun yang besaran penghitungannya tertuang dalam Pasal 25.

• Aturan TKDN tersebut diterapkan untuk perangkat 4G berteknologi LTE TDD sedangkan teknologi LTE TDD belum diberlakukan mengingat masih kecilnya industri perangkat berbasis TDD.

34

NILAI Impor Ponsel 5 tahun terakhir

Sumber : Kementerian Perindustrian, 2018 diolah oleh asdep telematika utilitas

35

2013 2014 2015 2016 2017

Impor Ponsel per Unit 62.000.000 60.000.000 37.000.000 18.500.000 11.400.000

Impor ponsel (USD) 3.000.000.000 2.690.000.000 2.300.000.000 775.000.000 503.000.000

0

1

1

2

2

3

3

4

MIL

YAR

$U

SDNilai Import Ponsel (dalam milyar $USD)

3,02,69

2,30

0,7750,503

IMPLEMENTASI TKDN

MENURUNKAN IMPOR PONSEL

KOMODITAS IMPOR PERANGKAT 4G/LTE

• Berdasarkan Data Impor dari Kementerian Perdagangan, sejak kebijakan penerapan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perangkat telekomunikasi berbasis teknologi 4G/LTE yangt termasuk dalam kategori telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet diberlakukan tahun 2015 sampai akhir 2017, terjadi penurunan impor ketiga komoditas diatas sebesar 25.671.739 unit dan penghematan impor sebesar 1.830.0 juta USD.

• Data sertifikasi perangat dari ketiga komoditas tersebut telah memenuhi TKDN sebesar 30% per 1 Januari 2017 sampai Oktober 2018, total sebesar 294 sertifikat dimana 255 diantaranya produk buatan Indonesia sedangkan sisanya masih impor karena menggunakan jalur skema pemenuhan TKDN investasi.

36

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2017

37

38

DONE 1. Perubahan UU ITE (UU 19/2016)2. Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008)3. Rencana Pitalebar Indonesia (Perpres 96/2014)4. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres 82/2016)5. Percepatan Kebijakan Satu Peta (Perpres 9 /2016)6. Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (Perpres 53/2017)7. Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Perpres 74/2017)8. Gerbang Pembayaran Nasional (Peraturan BI 19/8/PBI/2017)9. Pelaksanaan Izin Berusaha Secara Elektronik (PP 24/2018)10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018)

ON GOING 1. Peraturan Transaksi Perdagangan Berbasis Elektronik (RPP-TPMSE oleh Menteri Perdagangan) 2. Belum selesainya Jaringan Tulang Punggung Pitalebar secara Nasional (PALAPA RING)3. Rev Peraturan Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik (RPP-PSTE)4. Peraturan Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (OTT), etc5. Program Pendukung UMKM, Pengembangan berbasis Desa, 1000 startups enterpreneur, etc.6. Rancangan PP Sistem Informasi Perdagangan (SIP)

PEMERINTAH TELAH MELAKUKAN...

39

URBAN JAMAN NOW

03

40

Permasalahan Urban Jaman Now

41

jumlah pendudukmelebihi dayadukung Kota

Jakarta

www.metro.tempo.co, 29/1/2011

drainaseburuk

www. bbc.com, 27/10/2010

Perumahanmahal

www.bisnis.liputan6.com, 11/7/2017

air bersih,

sanitasi, sampah

www.bisnis.liputan6.com, 11/7/2017

Ketimpangansosial

www.bisnis.liputan6.com, 11/7/2017

Tidak aman

www. metro.sindonews.co

m, 29/1/2015Pemukiman Liar

PKL

Polusi Udara

Kemacetan

40,9

67,5

0

20

40

60

80

2009 2017

Trili

un

Tahun

Kerugian Jakarta Akibat Kemacetan

Kerugian Jakarta

Referensi : Diovio Alfath, Smart Mobility Dan Kemacetan Jakarta

(FNF Indonesia, Juni 2017) dan BPTJ

Berikut adalah data 10 besar kota dengan

tingkat kemacetan tertinggi di dunia.

Referensi : Tom Tom Traffic Index, 2017

Contoh Kerugian (Kemacetan)

42

…….mencapai sekitar 2,3 % dari PDB

Contoh Kerugian (Sanitasi Buruk)

Anak-anak di Tapin

Diserang Penyakit

Diare(Sumber: Banjarmasin Post

- Tribunnews.com, 2015)

http://krjogja.com/web/news, 201628 Juta Orang Indonesia

masih BAB Sembarangan(Bappenas, 2017)

Sumber: WSP, Bank Dunia, Oktober 2013

43

Dilaksanakan Tahun 1987 hingga 1994, dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Dikoordinasikan di Bappenas dengan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan (TKPP)

air bersih

P3

KT

persampahan

drainase

perbaikan kampung

jalan kotaair limbah

pengendalian banjirprogram sister-city

perbaikan lingkungan perumahan kota (P2LPK)

KILAS BALIK: Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)

44

Tidak berlanjut

karena

perubahan

pemerintahan

TANTANGAN PEMBANGUNAN KOTA

45

Sumber: Yayat S, 2018, diolah

Agenda Global : NUA dan SDGs

46

Mewujudkan perkotaan dan permukiman yang memenuhi fungsi ekologis

merupakan salah satu arahan dalam dokumen New Urban Agenda.

Paragraf 69. Melestarikan dan mendorong fungsi ekologis dan sosial lahan, termasukwilayah pesisir, yang mendukung perkotaan dan permukiman, dan mendorong solusiberbasis ekosistem untuk menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, …

Terdapat 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang secaralangsung membahas perwujudan perkotaan yang berbasis lingkungan.

Tujuan 6.4 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor

Tujuan 11.6 mengurangi dampak lingkungan perkotaan yang merugikan

Tujuan 12.2 pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan SDA secara efisien

Tujuan 15.9 mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem ke dalam perencanaan nasionaldan daerah

Isu terkait Smart City

Urbanisasi

Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2.75% per tahun.

Pada tahun 2020 mayoritas penduduk Indonesia sebesar 56,7%

berada di perkotaan, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 66,6% pada tahun 2035(sumber: BPS,

2017).

Fungsi Pelayanan Kota

Infrastruktur yang dimiliki pemerintah dan kota tidak lagi mencukupi untuk melakukan pelayanan

kepada warganya (inefisiensi).

Penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan, membengkaknya tingkat konsumsi

energi, penumpukan sampah, peningkatan kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya

Smart City

Meningkatkan kecerdasan kota yang pada ujungnya

mampu memberikan pelayanan lebih baik, lebih efektif dan lebih

efisien kepada masyarakat.

47

Temuan Asdep Telematika-Utilitas terkait Pengembangan Smart City• Kementerian PAN-RB telah menyusun Perpres Sistem Pelayanan Berbasis

Elektronik (SPBE) posisi saat ini sedang menunggu tandatangan presiden. Selain itu, Bappenas telah menyusun RPP Perkotaan namun dikembalikan lagi oleh Kementerian HUM-Kam. Hal ini dikarenakan RPP Perkotaan dapat memasukan unsur SPBE, Satu Data dan Smart City.

• Saat ini banyak kota yang membuat aplikasi-aplikasi untuk mendukung Smart City. Aplikasi tersebut dibuat berdasarkan pada kebutuhan user di tiap kota. Sehingga pemerintah pusat dirasa perlu memberikan guide book atau pedoman agar pengembangan Smart City di tiap kota lebih terarah, serta perlu adanya standar teknologi karena teknologi tiap daerah berbeda-beda.

• Pengembangan Smart City di tiap kota hendaknya tetap memperhatikan letak geografis serta kearifan lokal daerah tersebut. Seperti Kota Padang melakukan pengembangan Smart City dengan tema mitigasi bencana atau Kota Banjarbaru dengan tema aerocity.

48

Peran Kemenko Ekon dalam Pengembangan Smart City• Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Smart City

antar Kementerian/Lembaga.

• Smart City yang berkembang di daerah masih bersifat sporadicsehingga diperlukan suatu Pedoman atau Road map Pengembangan Smart City Nasional.

• Memaksimalkan teknologi yang berkembang saat ini secara efektif dan efisien sehingga dapat menyiapkan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk pembangunan dan tata kota yang berkelanjutan.

49

Peran Kementerian/Lembaga.. (SMART CITY) ..

No. Kementerian/Lembaga Program/Kebijakan Terkait Smart City

a. Kementerian Dalam Negeri Menyusun landasan hukum yang dibutuhkan untuk menerapkanSmart City di tingkat Pemerintah Daerah

b. Kementerian PUPR Penerapan program Kota Cerdas Berkelanjutan yang menggunakanteknologi untuk memaksimalkan sumber daya kota

c. Kementerian Kominfo Gerakan 100 Kota Cerdas berbasis teknologi

d. Kementerian PAN-RB Pembangunan sistem pemerintah berbasis elektronik yang transparan (e-government)

e. Bappenas Penerapan Program Kota Berkelanjutan dan berdaya saing

f. Kementerian Perhubungan Penerapan Intelligent Transport System untuk menciptakan sistempengaturan transportasi yang efisien

g. Akademisi dan Swasta Indeks/Rating Kota Cerdas Indonesia – 2015, 2017 (ITB, dan Mitra) ; Studi Pengembangan SC (Konsorsium SC UGM)

h. Pemkot Padang Pengembangan Smart City Kota Padang Tangguh Menghadapi Bencana

50

INSTITUTION GOVERNMENT APPLICATION

Kemendagri (MoHA) Sikomdagri → Media Interaction for Local Autonomy /Media Interaksi Otonomi Daerah (Medsosa) → Medsosa Chatting (M-Chat)

Kemen PUPR (MoPSPH)

• e-Human Resource Management (e-HRM) • Electronic Service Manuscript / Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)• Geographic Information System Portal (SIGI)• Building Construction License/ Surat Izin Mendirikan Bangunan (SimBG) → Integrated with OSS

Kemenkeu (MoF) • e-Prime for Echelon I• Treasury and Budget System Application/ Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) • Financial System Application for Institution / Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) • Financial System Application for Regional / Sistem Aplikasi Keuangan Daerah (SIKD)

Bappenas • Planning and Information Performance Budget / Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Application• Planning Coordinator SPBE ( Integrating planning, budgeting, procurement, accountability, and monitoring and evaluation)

KemenpanRB(MoABR)

• Roadmap e-Government• Governance Coordinator• Integrated apparatus data management, public services compliance, and archives (electronic manuscript)

Kemenkominfo (MCIT)

• Government Coordinator for Infrastucture• National Data Center• Intra-Government National Network• Government Service Bus

CMEA Online Single Submission (OSS)

BSSN Cyber Security Infrastructure

BPPT R&D

51

SOME e-GOVERNMENT IMPLEMENTATIONS

KEY ROLE OF GOVERNMENT

52

1. Leadership (strong and smart);2. Mantaining Reform Process ( eGov is an

important step of reforms);3. Making Collaboration and Sync happened (among

government institutions) ;4. Having Strategic Investment;5. Encouraging (local government and People

participation);

FOUNDATIONAL INFRASTRUCTURE

53

1. Connecting country with fiber optic + satellite;2. A better mobile services;3. Provision of Wifi, especially in government office areas

and business districts;4. Best policies on OTT, cloud services, Internet and

Service Providers, RFID, and Blockchain ;5. Reliable electricity sources;6. Secured Infrastructure and Networks.

KEY CHALLENGES (nothings really new)

54

1. Maintaining a good quality of web services, updated;

2. Putting killer applications to work;3. Broadband penetration (fixed and mobile);4. Digital divide, still. For remote and unserved areas;5. Organizational barriers;6. Funding;7. Privacy;8. Security;9. Integration into Smart City;

(DRAFT) INDONESIA DIGITAL AGENDA

04

55

National Digital Agenda(draft)

Vision 20XX:

National Development Priorities : 1. Community & Socio Development2. Sustainable Economic Development3. National Resilience and Governance4. Encouraging Business Investment5. ++

Focus Sectors :• Agriculture• Tourism• Transport & Logistics• Health• Education• Finance• e-Government• Smart Cities ++

Key Enablers:1. National ICT Strategy, Policies

& Regulations2. National ICT Infrastructure3. ICT Industry Ecosystem4. Security5. Human Resources6. Digital Governance ++

1

2

3

4

Sustainable Economic

Development

e-Government, Smart Nation / Cities, Disaster Mgmt

Sector Growth & ICT Industry Development

Encourage Business

InvestmentEase of doing Business (OSS), Smart & Open Urban Development

DigitalVision2025

Community & Socio

Development

National Resilience and

Governance

Health, Education,

Digital Literacy, Internet Access

57

REALLY SMART….. “Manage the Urban, Preserve the Rural!”

Foto: Web Paddy Field, NTT, by Iguh

Terima Kasih

Where is the life we have lost in living?Where is the wisdom we have lost in knowledge?Where is the knowledge we have lost in information?T.S. Eliot, Choruses from “The Rock,” I(Collected Poems 1909-1919)

Recent publications are available on:

Eddy Satriya

• 1988 :Graduated from Bandung Institute of Technology (Telecommunication Engineering)

• 1997 :Graduated from University of Connecticut (MA in Economics)

• 1989-90: Program Management Consultancy (PMC-IV) for Telecommunication Development

• 1990-2005: Working in Bappenas (The National Development Planning Agency).

• 1995 : Secretary to Board of Commissioners of PT.Telkomsel

• 1997- present: Visiting Lecturer in University of Indonesia, University of PelitaHarapan, and ITB

• 2002-present : Actively writes various article and column in national papers and magazines.

• 2005 (Dec)-present: Working in Coordinating Ministry for Economics Affairs

• 2011 - 2014: Head of International Cooperation Division, Secretariat of KP3EI

Contact:satriyaeddy@gmail.comeddysatriya@ekon.go.id

62.21.3511466 – T62.21.3511464 – F

eddysatriya.wordpress.com

59