buku peraturan if tapol 65-66

5/13/2018 Buku Peraturan if Tapol 65-66

1/30


2/30

SERI: KASUS 1965-1966

"DIBEBASKANTANPA

KEBEBASAN"Beragam peraturan diskriminatif yang melilit

Tahanan politik tragedi 1965-1966

Penulis: MUDJAYIN


3/30


4/30

Diterbitkan oleh :Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban

Tindak Kekerasan (KontraS)2008


5/30

ii


6/30

Kata PengantarTulisan ini merupakan bahan pemantauan atas sejumlah peraturan resmi negara yangmendiskriminasi hak-hak sipil politik, sosial, ekonomi para korban tahanan politik (tapol).Tulisan ini disusun oleh Mudjayin, seorang tua renta, yang khas dengan kaca mata hitam tebalbaik ukuran kacanya maupun gagangnya yang juga tapol peristiwa 1965-1966.Dan, sudah pastiMudjayin juga menjadi korban diskriminasi sistematisyang dilakukan oleh negara.Dengan kondisi sulit yang dihadapinya sebagai korban, namun tetap sabar dan teguhmenawarkan perubahan hukum, Mudjayin tua mengumpulkan dan menulis aturan-aturan yangdiskriminatif. Namun, Mudjaym tetap jujur, dengan menghadirkan kemajuan-kemajuanperubahan peraturan perundang-undangan yang telah menghapus aturan diskriminatifterhadap para tapol.Tulisan ini merupakan gambaran kesabaran seorang tua yang didiskriminasi oleh hukumnya,hukum bangsanya sendiri. Namun dalam kesabarannya Mudjayin tua tetap berjalan untukmelawan diskriminasi terhadap dirinya, terhadap korban tapol yang lain, dan tentunyamemberikan semacam pendidikan advokasi yang penting buat kita yang pro pada kebebasandan anti-diskriminasi atas dasar apapun.Namun tulisan ringkas ini mampu menggambarkan secara singkat bagaimana hukum menjadialat legitimasi bagi penguasa yang lalim, sebagai di masa Orde Barn, hingga merusak sejumlahsendi daya tahan para korban yang terus digerus waktu. Dari mulai hak politiknya yang dicerabutkarena mereka "PKI" , hingga aturan-aturan yang menyatakan bahwa mereka tak layakdipersamakan dengan warga negara lain, dengan cara diberi kode "ET" (Eks Tapol). Lagi-lagikarena mereka "PKI".KontraS menerbitkan bacaan ini sebagai konsekwensi pilihan KontraS untuk menjadi organisasidi dalam masyarakat Indonesia yang mempromosikan nilai kemanusiaan. Kemanusiaan tidakpemah mengenal "batas dan latar belakang". Para Tapo11965-1966adalah sejarah dan gambaranbagaimana sebuah dehumanisasi massal dimulai dalam praktek kenegaraan oleh rezim OrdeBarn. Oleh karenanya hukum-hukum yang dijadikan dasar dehumanisasi tersebur penting untukterus diingat agar bisa dihindari dimasa depan.

Selamat membaca !Jakarta, 10Maret 2008.

iii


7/30

iv


8/30

I. LatarBelakang: Peristiwa 1965-1966Dalam Tragedi 65/66 (peristiwa September '65), terjadi kejahatan terhadapkemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Orde Barn (atau paling tidak oleh merekayang akan menjadi penguasa Orde Barn) terhadap warga negara Indonesia yangdituduh terlibat G30S. Sebagian warga negara tersebut dikejar-kejar lantas ditangkap.Tanpa proses pengadilan, kemudian mereka dibunuh, dimasukkan ke dalampenjara, diisolasi dan ditempatkan dalam Camp konsentrasi di temp at terpencil,dibuang dipulau nun jauh dari temp at tinggal mereka. Sampai tahun 1979.Tekanan datang dari dunia intemasional terutama dari organisasi non-pemerintahintemasional seperti Amnes ty Int ernasiona l dan beberapa negara-negara donor.Mereka mendesak Indonesia untuk mengeluarkan tahanan politik (tapol) dari Camp-Camp tahanan sebagai prasyarat untuk caimya bantuan intemasional bagipemerintah Indonesia.

1


9/30

II. Tahun 1979:Pembebasan tanpaKebebasan

Pada tahun 1979, terjadilah pembebasan besar-besaran. Dalam suratpembebasanfpelepasan dinyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam peristiwaG30SjPKI. Namun, dalam kenyataanya pembebasan bukan berarti kebebasan.Sampai dengan saat ini "wajib lapor" yang dikenakan terhadap para tapol masihbelum dicabut secara resmi, meski sejak sekitar tahun 1997 (pemilu terahir di masaOrde Barn) para mantan tapol memilih untuk tidak lagi menjalankan kegiatan "wajiblapor". Sejak 1966, tidak kurang dari tiga puluh tiga (33) peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap para tapoL Lebih jauh dari itu, bahkan jugadiskriminatif terhadap anak cucu mereka.Perlakukan demikian telah memporak-porandakan harapan masa depan jutaanwarga negara Indonensia termasuk ratusan warga negara Indonesia di luar negeri,seperti Mahid (Mahasiswa Ikatan Dinas) dan OTP (Orang Terhalang Pulang).Mereka yang di luar negeri tidak bisa kembali ke Indonesia, tanah airmereka, karenapaspomya dicabut secara paksa oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dinegari di mana mereka berada.Dampak peristiwa ini dirasakan oleh korban Tragedi 1965 berupa stigmatisasisebagai orang yang tidak "bersih lingkungan", diperlakukan diskriminatif untukmemperoleh hak politik, sosial, dan ekonomi.Secara umum proses diskriminasi terhadap korban Tragedi 1965 dimulai ketikasecara sepihak keputusan politik dikeluarkan oleh J endral Soeharto yang ditunjuksebagai Panglima Kopkamtib oleh Presiden Soekamo. Keputusan politikdikeluarkan Jendral Soeharto tanggal 12 Maret 1966 untuk membubarkan danmelarang PKI dan semua organisasi yang dicurigai berasasjberlindunglbemaung dibawahnya dari pusat sampai di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini merupakanbentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto terhadap SP (Surat Perintah) 11Maret 1966.

2


10/30

Peraturan pemerintah melalui Peraturan Daerah (perda) membatasi hak politikmantan tapol dan keluarganya terutama untuk partisipasi politik di tingkat lokal.Jabatan Kepala Desa hingga anggota legislatif tingkat daerah mengharnskancalonnya "bebas G30SjPKI". Ironisnya, kondisi inimasih terjadi di masa pasca OrdeBarnTindakan di atas bertentangan dengan cita-cita untuk menuju suatu negara yangdemokratis yang bercirikan supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasimanusia. Tindakan tersebut tidak berbeda dengan sikap otoriter dan represif yangdianutrezim Orde Barn yang bertentangan dengan UUD RI 1945:

Pasal27 Ayat (1) berbunyi "Segala warga negara bersarnaan kedudukannyadalarn hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum danpemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Pasal 28D Ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak memperolehkesempatan yang sarna dalarn pemerintahan'" Pasal28I Ayat (2) berbunyt "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkanperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

3


11/30

Berikut sebagian dari peraturan yang diskriminatifyang diterbitkan oleh Rezim Orde Baru.

Tahun Peraturan dan Isinya

1981

1984

1985

4

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.32j1981 Tentang Pembinaan danPengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30SjPKI. Larangan menjadi pegawai negeri sipil, anggota TNIjPolri, Guru,Pendeta, dsb. bagi mereka yang tidak bersih lingkungan. Ada dosa keturunan. Pencantuman kode ET (Eks Tapol) pada KTP Bekas Tahanan danbekas narapidana G30SjPKI.

Surat Edaran BAKN N0.17jSEj1984 Tentang: Tindak Lanjut PenyelesaianKepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat G30SjPKI Golongan C.2.dan C.3. Tanggal17 Desember 1984.

UU No.5j1985 Tentang Referendum.Pasal11 ayat (2)huruf (a) :Untuk dapat dari daftar dalam pemberi pendapat rakyat, hams dipenuhisyarat-syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasukorganisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung'tidaklangsung.UU No. 14j1985 Tentang Mahkamah AgungPasal7 ayat (1)huruf (d) :Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung seseorang calon hamsmemenuhi syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI termasukanggota massanya.UUNo.2j1986TentangPeradilan Umum


12/30

T a h U D Peraturan dan Isinya1986 Pasal14 ayat (1) huruf (d) :

Untuk diangkat menjadi hakim pengadilan Negeri, seorang calon bukanbekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasimassanyajbukan seseorang yang terlibat langsungltidak langsung dalamG30SjPKI.UU No 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraPasal14 ayat (1) huruf (d) :Untuk diangkat menjadi hakim Pada pengadilan TUN, seorang hakimbukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasimassanyajbukan seseorang yang terlibat langsungltidak langsung dalamG30SjPKI.

UUNo.7/1989TentangPeradilanAgama1989 Pasal13 ayat (1) huruf (d) :

Untuk diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang hakimbukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasimassanyajbukan seseorang yang terlibat langsungltidak langsung dalamG30SjPKI.

1990 Keppres No. 16/1990Tentang Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri RI Penelitian yang dimaksud ialah penelitian mengenai keterlibatan

pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan penelitian untukpengangkatan pegawai negeri dari jabatan tertentu.

Penelitian khusus bukan hanya ditujukan kepada korban langsung,tetapi berlaku juga bagi anak danjatau cucu korban yang dituduhterlibat G30SjPKI.Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24/1991 Tentang:Jangka WaktuBerlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk Berusia 60tahun ke Atas

5


13/30

T a h U D Peraturan dan Isinya

Pasall ayat (1) :Bagi penduduk yang berusia 60 Tahun ke atas diberikan KTP yangjangkawaktunya seumur hidup.

1991 Pasal2:Jangka waktu KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud pasal 1 tidakdiberlakukan bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau puntidaklangsung dengan Organisasi Terlarang (01).UUNo.5/1991 Tentang Kejaksaan Negeri.Pasal9 huruf (d) :Syarat untuk diangkat menjadi jaksa tidak boleh bekas organisasi terlarangPKI, termasuk organisasi massanyajbukan seseorang yang terlibatlangsungltidaklangsung dalam G30SfPKI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1./1995 Tentang: PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk dalam Rangka Sistem Informasi ManajemenKependudukan.Pasal23 ayat (2) :Bagi penduduk yang telah berusia 60 tahun ke atas di berikan KTP yangberlaku seumur hidup.

1995 Pasal23 ayat (3) :Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi WNI yangbertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau pun tidaklangsungdengan organisasi terlarang (01).

6

UUN0.17/1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.Pasal8 huruf (d) :Untuk dapat menjadi anggota setiap calon bukan bekas anggota organisasiterlarang PKI termasuk organisasi massanyajbukan seseorang yang terlibatlangsungltidaklangsung dalam G30SfPKI.


14/30

TahuD Peraturan dan Isinya

1997 Instruksi Menteri Dalam Negeri No.1O/1997 Tentan: Pembinaan danpengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G30SjPKI. PenggantiInstruksi Menteri Dalam Negeri N0.32/1981. Tanggal24 Maret 1997.KodeET1) Pada KTP tidak dicantumkan lagi kode ET.2) Kode ET hanya dicantumkan pada data dasar dan KK (k.artu keluarga)yang bersangkutan yang disimpan di kecamatan, DesajKelurahan dan

RT, sedang pada KK yang disimpan oleh yang bersangkutan tidakperlu dicantumkan.

Melakukan pembatasan bagi bekas tahanan dan bekas narapidanaG30SjPKI sbb :1) Sifat pekerjaan yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi oranglain baik langsung maupun tidak langsung bagi pengembangan

komunisme seperti pekerjaan sebagai guru/dosen, pendeta, dalang,Lembaga Bantuan Hukum, wartawan, dsb.

2) Pelaksanaan pekerjaan yang merupakan pemusatan kekuatan sepertisuatu perusahaan yang mempergunakan hampir semua tenagakerjanya terdiri dari bekas tahanan dan bekas narapidana G30SjPKI.

3) Mencegah kegiatan kemasyarakatan dari bekas tahanan dan bekasnarapidana G30SjPKI yang menimbulkan kerawanan di bidang sosial,politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kamtibnas.

UUNo.3/1999Tentang Pemilihan Umum.Pasal43 ayat (1) huruf (f).Seorang calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II, adalah bukan bekasanggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanyajbukanseseorangyang terlibat langsungltidak langsung dalam G30SjPKI.

7


15/30

T a h U D Peraturan dan Isinya

UU No.4/1999 Tentang: Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, danDPRD.

1999 Pasal3 ayat (1)huruf(d) :Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasimasanya/bukan seseorang yang terlibat langsungltidak langsung dalamG30SjPKI.

8

UUN0.22/1999 Tentang :Pemerintahan Daerah.Pasal33huruf(c) :Syarat Kepala Daerah tidak pemah terlibat dalam kegiatan yangmengkhianati NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yangdinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri.UU No.27/1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan denganKejahatan terhadap Keamanan Negara (Tanggall9 Mei 1999)Pasal107 (d) :Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,tulisan dan atau melalui media massa apapun, menyebarkan ataumengembangkan ajaran kumunisjMarxisme-Leninisme dengan maksudmengubah atau mengganti pancasila sebagai dasar negara, dipidanadengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun.UU No.43/1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (perubahan atas UUNo.8/1974).Pasal23 ayat (5 ) huruf (b) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karenamelakukan penyelewengan terhadap Ideologi negara, pancasila, UUD1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.


16/30

Tahun Peraturan dan Isinya

2002 UU No.31f2002 Tentang: Partai Politik.Pasal 9 ayat (5 ) :Partai politik dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkanajaran paham komunisjl\'1arxisme-Leninisme.UU No.12f2003 Tentang: Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRDProvinsijKabupatenjKota.Pasal 60 huruf (g) :Syarat anggota DPR, DPD, DPRD ProvinsijKabupatenjKota bukanbekas anggota organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanyaatau bukan orang yang terlibat langsung maupun tidak langsungG30SjPKI atau organisasi terlarang lainnya.

2003 UU No.23f2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden.Pasal6 huruf (s):Syarat calon Presiden dan wakil Presiden bukan bekas anggotaorganisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau bukan orangyang terlibat langsung dalam G30SjPKI.

9


17/30

III.Perjuangan Korban: TakKenai LelahMelawan Diskriminasi

Petjuangan korban peristiwa Tragedi 1965 sebagai akibat tindak kejahatan terhadapkemanusiaan oleh Rezim Orde Bam adalah menuntut pengungkapan kebenaran dankeadilan agar bisa diwujudkan: rehabilitasi, kompensasi, restitusi; penghapusan diskriminasi;pelurusan sejarah dan ada jaminan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sarna di masadepan.Perjuangan ini lebih terbuka lebar sejak gerakan mahasiswa yang didukung massa rakyatberhasil menurunkan Soeharto dari kursi presiden RI tahun 1998 dan Indonesia memasukiera reformasi. Meksipun demikian, tidak serta merta kasus pelanggaran berat HAM masalalu diselesaikan secara tuntas. Oleh karena itu, perjuangan korban pelanggaran HAMtermasukkorban Tragedi 1965masih tetap berlangsung hinggakini.Berkat perjuangan dan tuntutan para korban, khususnya penghapusan diskriminasiterhadap korban Tragedi 1965 maka pada 10Maret 2000 diterbitkan:

Keppres RI No.38/l000 Tentang: Pembubaran Badan Koordinasi Pemantapan StabilitasNasional (Bakorstanas); danKeppres No.39/l000 Tentang: Pencabutan Keppres RI No.16j1990 Tentang PenelitianKhusus bagi Pegawai Negeri RI.

Selain itu dilakukan Permohonan uji materi Oudicial review) tentang pasal 60 huruf (g) UUNo.12/l003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD ProvinsifKabupatenjKotaterhadap DUD 1945 kepada Mahkarnah Konstitusi RI pada 2003. Uji materil ini diajukanDeliar Noer dkk. dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Bam. Dalarnkeputusannya MK menyatakan bahwa Pasal 60 huruf (g) UU No.12/l003 bertentangandengan DUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalarnpertimbangannya MK menyatakan "...terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRSNomor XXVfMPRSj1966 juncto Ketetapan MPR Nomor IjMPRj2003 tentang PeninjauanTerhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960sarnpai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesiadan organisasi massa yang bemaung dibawahnya, hams diperlakukan sarna dengan warganegara yang lain tanpa diskriminasi" (putusan perkara No.Oll-017fPUU-I(2003 tanggal 24Februari 2004, hal 37).

10


18/30

Dampak dari putusan MK RI tentang penghapusan diskriminasi inicukup signifikan untukmembawa perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.Peraturan-peraturan tersebut tidak mendiskriminasi para tapol. Perubahan TerhadapSejumlah Paraturan Perundang-undangan2004 UU NoA/2004 Tentang Kekuasaan Tidak ada syarat tentang bersih

Kehakiman lingkungan.UU No.5j2oo4. Tentang : Perubahan atas Tidak ada syarat tentang bersih lingkunganUU RI No.l4/ 1985 tentang MahkamahAgung

2005 Permendagri No.28/2005 Tentang : Pasal 16 ayat (5) KTP untuk pendudukPedoman penyelenggaraan pendaftaran WNI yang berusia 60 tahun ke atas berlakupenduduk dan pencatatan sipil di daerah seumur hidup.(dikeluarkan pada 5Jul l 2005)

Pasal 77 ayat (3) :Permendagri No.1.A./1995 dinyatakantidak berlaku.Tentang Kepmendagri No.24/1991 sesuaidengan surat jawaban mendagri kepadaDPD LPR-KROB dinyatakan sudah digantidengan Permendagri No.28j2oo5 (SuratMendagriNo.474.4j874jMD;27j3(2006)

2006 UU No.12/2006 Tentang : Tidak berlaku dan tidak ada lagi wargaKewarganegaraan Republik Indonesia. negara keturunan karena semua adalah(dikeluarkan pada 1Agustus 2006). WNI.

Tidak mensyaratkan SBKRI (Surat BuktiKewarganegaraan RI) dan sejenisnya,cukup aktalahir.

UU No.23f2006 Tentang : Administrasi Pasal64 ayat (5) :kependudukan (dikeluarkan 29 Desember Penduduk yang telah berusia 60 tahun ke2006) atas diberi KTP yang berlaku seumur

hidup

11


19/30

Sayangnya perubahan-perubahan peraturan paska putusan MK belum banyak membawaperubahan perilaku ditingkat penerapan di sejumlah daerah. Terdapat sejumlah kasusdiskriminatif yang didokumentasikan oleh DPP LPRKROB:

Tahun Peristhva2005 Pilkades Desa Subur, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara)

masih mensyaratkan "tidak pemah terlibat langsung maupun tidak langsung dalamkegiatan yang mengkhianati pancasila, UUD 45, G30SjPKI dan atau organisasiterlarang lainnya" bagi calon kades.

2006 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.3j2006 tentang Perwalian Anak Nagari(BPAN). Pasal 5 huruf (d) berbunyi " yang dapat dipilihfditunjuk menjadi anggotaBPAN adalah tidak pemah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatanyang mengkhianati pancasila, dan UUD 1945, G30SjPKI danfatau kegiatan organisasiterlarang lainnya".

2006 Pemerintah Kota Madiun mengemukakan bahwa pelayanan KTP berpedoman padaPerda No.5j2002 berdasarkan Kepmendagri No.24/1991. karena PermendagriNo.28j2005 tidak menyebut membatalkan Kepmendagri No.24/1991 PemerintahKota Madiun minta penjelasan Mendagri.

2007 Manoch Makatipu, anak korban peristiwa September 65 dilarang ikut pilihan HukumTua (Kepala Desa-Mud.) di Desa Bargo, Kecamtan Tombariri, Kabupaten Minahasa(Sulawesi Utara). Dengan dasar nama orang tuanya tercatat di Kodim. Dengandemikian dicekal, tidak diperkenankan atau dilarang menjadi Kepala Desa, karenadinyatakan tidak sesuai dengan syarat "setia kepada pancasila dan UUD 1945". DiPemkab Minahasa, apabila orang tuanya tercatat di Kodim sebagai korban PeristiwaSeptember 65/G30S maka anaknya serta merta sebagai sebagai anak orang PKI dandinyatakan tidak setia kepada pancasila dan UUD 1945.

2008 KTP seumur hidup belum berlaku bagi mantan tapol korban G30SjPeristiwaSeptember 65 diJakarta Raya. Oleh karenanya DPD LPR-KROB DKIJakarta Rayamenemui sub Dinas Kependudukan Pemerintah DKI Jakarta Raya, menanyakantentang implementasi KTP seumur hidup bagi mantan tapol korban G30SjPeristiwaSeptember 65. Kepala sub Dinas Kependudukan menerangkan, sampai saat ituPemerintah Daerah belum menerima petunjuk pelaksanaan dari mendagri, dengandemikian pelayanan KTP masih berdasarkan peraturan yang lama. Ditambahkan,sebagai seorang prajurit beliau tunduk pada perintah atasan.

12


20/30

Tahun Peristiwa2008 sehubungan akan berahimya masa bakti anggota Dewan KotajKabupaten Propinsiperiode 2003-2008 dan akan diadakannya pemilihan kembali, pemerintah Pemerintah

Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DK!) Jakarta, mengeluarkan surat edarantertanggal 13 Agustus 2008 NoAOJSEf2008 kepada seluruh Walikota BupatiKabupaten Kepulauan Seribu, Camat, Lurah Propinsis DKI Jakarta untukmelaksanakan proses pemilihan anggota Dewan KotajKabupaten sesuai denganmekanisme tatacara pemilihan dalam pasal6 Peraturan Daerah (perda) No 7 Tahun2001. dan Paragrap I perda tersebut mengenai persyaratan dalam Pasal6 Angka (1)huruf (g) menyetakan "Bukan bekas anggota organisasi terlarang, Partai KomunisIndonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang telibat langsungatau tidak langsung dalam Gerakan 30SjPKI atau organisasi terlarang lainnya"

Menghadapi prektek-prektek diskrimnatif sebagaimana digambarkan diatas, LPR-KROB di daerah-daerah melakukan tindakan advokatif. Tindakan ini dilakukan baiksendiri maupun bersama sama lembaga korban Tragedi 1965 dan didukung organisasi-organisasi lain, mendesak pemerintah daerah agar menyesuaikan pelaksanaankineIjanyayang tidak diskriminatif sesuai dengan putusan MK RI (2004).Salah satu tindakan yang dilakukan DPP LPR-KROB adalah dengan mengirim suratkepada Menteri Dalam Negeri, H. Moh. Ma'ruf, SE, pada tanggall Februari 2006 danKepala Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal5 Juli 2006 kepastianmendapatkan KTP seumur hidup bagi mantan tapol yang telah berumur enam puluhtahun ke atas. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa agar langkah pemerintah di daerahdiselaraskan dengan putusan MK RI tentang penghapusan diskriminasi.

13


21/30

IV. KTP SeumurHidup.Secara kronologts KTP seumur hidup bagi mantan tapol G30S (korban Tragedi 1965) yangdiperoleh melalui perjuangan yang tak kenallelah adalah sbb :

1979 Pembebasan besar-besaran tapolG30S

1981 Terbit : Inmendagri No.32/1981 Pada KTP Mantan tapol G30S (korbanTentang Pembinaan dan Pengawasan peristiwa September 65) dicantumkam kode ETBekas Tahanan Bekas Narapidana

1991 Terbit : Kepmendagri No.24/1991 Mantan Tapol G30S (korban Tragedi 1965)Tentang Jangka Waktu Berlakunya tidak memperoleh KTP seumur hidupKartu Tanda Penduduk (KTP) bagiPenduduk Berusia 60 tahun ke atas

1995 Terbit : Permendagri No.1.A./1995 Mantan tapol G30S (korban Tragedi 1965)tidakTentang Penyelenggaraan memperoleh KTP seumur hidupPendaftaran Penduduk dalamRangka Sistem Informasi ManajemenKependudukan

1997 Terbit : Inmendagri No. 10/1997 Pencantuman kode ET pada KTP mantan tapolTentang Pembinaan dan Pengawasan G30S (korban Tragedi 1965) dihapusBekas Tahanan dan BekasNarapidana G30SfPKI

2005 Terbit : Permendagri No.28j2005 Menurut pasal16 ayat (5) : Mantan tapol G30STentang Pedoman Penyelenggaraan (korban Tragedi 1965) memperoleh KTPPendaftaran Penduduk dan seumur hidupPencatatan Sipil diDaerah

2006 Terbit : UU No.23j2006 Tentang Menurut pasal64 ayat (5) :Administrasi Kependudukan Mantan tapol G30S (korban Tragedi 1965)memperoleh KTP seumur hidup

14


22/30

V. Mereka yang diluar Negeri: MAHID(Mahasiswa Ikatan Dinas) danOTP (Orang Terhalang Pulang).

Korban Tragedi 1965 tidak hanya berada di dalam negari, namun banyak juga yang beradadi luar negeri. Mereka terdiri dari Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) dan Orang di luarnegeri terdiri (OTP). Latar belakang keberadaan MAHID dan OTP inibennula pada ahirtahun 1950-an sampai dengan awal 1960-an, di mana Kementrian Pendidikan danKebudayaan di masa pemerintahan Presiden Soekamo mengeluarkan kebijakanmengirimkan sekitar 700 mahasiswa untuk belajar di negeri-negeri RRT (Republik RakyatTiongkok) atau RRC (Republik Rakyat Cina), Uni Soviet (sekarang Federasi Rusia), Kuba,dan negeri-negeri Eropa Tirnur. Orang-orang yang dikirim ini kemudian dikenal sebagaiMAHID (Mahasiswa Ikatan Dinas).Dan pada tahun 1965 banyak delegasi dari instansi pemerintah dan perwakilan organisasimassa Indonesia yang melakukakan kunjungan ke RRC, Uni Soviet dan negara-negaraEropa Timur atas undangan negara-negara tersebut. Kedatangan delegasi di antaranyauntuk menghadiri ulang tahun hari kemerdekaan, menghadiri pertemuan-pertemuanintemasional, atau hanya untuk berobat, orang-orang ini kemudian dikenal sebagai OTP(Orang Terlarang Pulang).Pada tahun 1965 ketika terjadi peristiwa G30S, paspor orang-orang yang masuk dalamkategori MAHID dan OTP dicabut oleh pemerintah cikal bakal Rezim Orde Barn secarasewenang-wenang dengan alasan "dituduh" terlibat dalam peristiwa G30SjPKI.Berhubung dengan diterbitkannya UU No.12;2006 tentang Kewarganegaraan RepublikIndonesia, menirnbulkan pennasalahan tersendiri dalam kaitannya dengan diterbitkannyaUU tersebut,UU No. 12;2006menyebutkan pada: Pasal23

warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:(i) bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 (lima) tahun terus menerusbukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidakmenyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelumjangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (ltma) tahun berikutnya yangbersangkutan tidak mengajukan pemyataan ingin tetap menjadi warga negaraIndonesia kepada perwakilan yang wilayah kerjanya meliputi temp at tinggal yang

15


23/30

bersangkutan padahal perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertuliskepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpakewarganegaraan.

Pasal32(1) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana

dimaksud dalam pasal 23 huruf i dan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapatmemperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonantertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalampasal9 sampai dengan pasall7.

Menurut pasal-pasal UU No.12/2006 tersebut, belum bisa dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan itu adalah penyelesaian masalah korban Tragedi 1965. Penyelesaian masalahkorban Tragedi 1965 adalah menyeluruh. Penyelesaian masalah korban Tragedi 1965yangada di luar negeri sama dengan penyelesaian masalah korban Tragedi 1965yang ada di dalamnegeri. Penyelesaian masalah hams dituntaskan oleh negara secara politis, pemulihan namabaik dan martabat dan sesuai dengan kovenan intemasional yang telah diratifikasi olehpemerintah RI. Terbitnya UU No. 12/2006bukan penyelesaian, tetapi hanya akibatlogis daripenuntasan penyelesaian permasalahan korban Tragedi 1965secara menyeluruh.

16


24/30

VI. Perjuangan untuk Menghapus Peraturan yang Diskriminatif.

Dari perjuangan yang ta k kenal jemu, sebagian peraturan yang diskriminatif yangdiberlakukan terhadap korban Tragedi 1965berhasil dihapus.Namun dari puluhan peraturan yang diskriminatif masih ada yang menjadi momok, kerapdigunakan dan dijadikan alasan dalam praktek diskriminasi. Usaha keras agar semuaperaturan yang diskriminatif dihapus masih merupakan tantangan.

Peraturan Diskriminatif yang Masih Menjadi MomokKeppres No.28j1975 Tentang : Perlakuan terhadap mereka yang terlibat

G30SJPKI Golongan CSEBAKN No.02;SEJI975 Tentang : Surat keterangan tidak terlibat dalam G30SJPKI

bagi pelamar calon pegawai negeri sipil

SKNo.32/ABRJfI997 Tentang: Pemecatan sebagai Anggota THI karena dituduhterlibatPKIInmendagriNo.10/1997 Tentang: Pembinaan dan pengawasan bekas tahanan dan

narapidana G30SJPKIKeppres No.53j1988 Tentang: Pemecatan AnggotaABRI termasuk POLRI

UUNo.43/1999 Tentang : Pokok-pokok kepegawaian. (perubahan atasUUNo.8/1974)KeppresfPanglima Tertinggi/ Tentang; Penyempumaan lampiran nama-nama organisasiKomando Operasi Tertinggi/ Politik, buruhfpegawai, tani, wanita, pemuda, pelajar,No.233jKOTIf1966 sarjana, seni budaya, pamong desa, veteran dll (SK

PresidenfPanglima Tinggi ABRIfPanglima BesarKomando Ganyang Malaysia No.85jKOGAMfI966)

17


25/30

Perjuangan untuk menghapus peraturan yang diskriminatif bisa mengajukan ujimateril ( Jud ic ia l rev iew) melalui MK RI atau MA RI.(1 ) MKRI.Uji materi peraturan perundang-undangan melalui MK RI adalah peraturan

yang berbentuk UU. Uji materi yang diajukan dibatasi hanya 1 (satu) UU.(2 ) MARI

Uji materi peraturan perundang-undangan melalui MA RI adalah peraturanyang berbentuk di bawah UU. Menurut peraturan MA RI No. 1/1999, pasal2ayat (4) berbunyi "gugatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejakberlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan".

Mempertimbangkan butir (1) dan (2) di atas pilihan lain yang mungkin bisaditempuh adalah memberdayakan Komnas HAM. Untuk mengajukan uji materiatau menempuh jalan terobosan lain guna menghapus semua peraturan yangdiskriminatif yang diberlakukan terhadap korban Tragedi 1965.Sedangkan Upaya lain yang terlah ditempuh korban, diantaranya mengajukanpermohonan rehabilitasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (surat nomor147JSrkfDPP.PfXII!2004). Atas permohonan ini, Mahkamah Agung, DPR danKomnas HAM telah memberi pendapat hukum dan rekomendasi kepada Presiden.1. Mahkamah Agung RI melalui surat No. KMAj403fVI!2003 tertanggal 12Juni

2003 tentang Permohonan Rehabilitasi, memberikan pendapat danmengharapkan kesediaan Presiden untuk mempertimbangkan dan mengambillangkah-Iangkah konkret ke arah penyelesaian tuntutan perorangan maupun dariberbagai kelompok masyarakat yang menyatakan diri sebagai korban OrdeBam, yang pada pokoknya mengharapkan agar memperoleh rehabilitasi.

2. Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui surat No. KS.02f3947fDPR-RI(2003tertanggal 25 Jull 2003 perihal Tindak Lanjut Surat MA menyatakan bahwa"berdasarkan pertimbangan bahwa rehabilitasi adalah hak prerogratif Presiden,maka DPR meneruskan permohonan dan aspirasi LPR-KROB kepada Presidenguna memperoleh perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku."

18


26/30

3. Komnas HAM melalui surat No. 33/fUAjII/2005, 8 Februari 2005,merekomendasikan agar Pemerintah :a. Mencabut atau menghentikan kebijakan, peraturan atau praktek

diskriminatif dan yang merupakan pelanggaran, pengingkaran ataupembatasan hak asasi dan kebebasan dasar manusia orang-orang yangdikenai penahanan tanpa proses hukum oleh rezim Orde Baru yangmenggunakan dalih keterkaitan mereka dengan peristiwa G30S.

b. Memulihkan hak asasi dan kebebasan dasar manusia orang-orangsebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sehingga mereka memperolehperlindungan dan mendapat kesempatan bagi pemenuhan hak asasi dankebebasan dasar manusia secarasamadenganwarganegaraRepublik Indonesia.

Menanggapi harapan korban untuk mendapatkan keadilan, dalam surat kabar pemahdituliskan"Presiden inginRehabilitasidan BeriKompensasiTapol" (Kampas 1713(2006) dan"SBYFokusKesejahteraan EksTapol" (lawa Pas 1/10(2006)namun sampai dengan saat initidak ada implementasiataspemyataan tersebut.Sebagai Negara merdeka berdaulat yang beradab dan telah meratifikasi KovenanIntemasional tentang Hak SipilPolitik (UU . No 12(2005)dan tentang Hak Ekonomi, SosialBudaya (U U No.ll(2005) maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersama-samamemulihkan harkat dan martabat dari warganegara kita yang secara faktual mengalamiperlakuan yang tidak berperikeadilan dan berperikemanusiaan. FalsafahNegara kita jugamenegaskan pentingnya pemuliaan harkat dan martabat manusia sebagaimana tertuangdalam Konstitusi UUD 1945 dan secara lebih spesifik ditegaskan oleh Undang-undangRepublik Indonesia yang mengatur tentang Hak AsasiManusia dan Peraturan PemerintahtentangKompensasi,Restitusidan Rehabilitasi.

19


27/30

Profil Penulis

NamaTempat Tanggal LahirPendidikanLatar Belakang

20

Mudjayin03Januari 1930Sekolah Menegah Atas (SMA)Ditahan selama empat belas tahun; 1965-1969 diTahanan Tangerang dan SalembaJakarta Pusat,1969 - 1979 ditahan di Pulau Buru


28/30


29/30


30/30

buku peraturan if tapol 65-66

Documents

mereka yang

terhadap korban tapol

iii5132018 buku peraturan

mudjayin5132018 buku

530ii5132018 buku peraturan

730iv5132018 buku peraturan

diterbitkan oleh

dan ekonomi