Modul ke:

Fakultas

Program Studi

Business Ethic & Good GovernanceEthical Decision Making: Employer Responsibilitis and Employee RightsIntroductionEthical Issues in Workplace : The Current EnvironmentDefining the Parameters of the Employment RelationshipGlobal Applications : The Global Workforce and Global ChallengesRights and Responsibilities in Complict: Discrimination, Diversity, and Affirmative Action

Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, MSi

PASCA

MANAGEMENTwww.mercubuana.ac.id

due process

• (hak untuk memperoleh proses pengadilan yang wajar) merupakan hak untuk dilindungi dari penyalahgunaanwewenang. Dalam konteks legal, due process mengacu padaproses yang harus diikuti oleh polisi dan pengadilan dalammenjalankan wewenangnya kepada warga negara. Hanya adasedikit perdebatan bahwa negara, melalui polisis danpengadilan, memmiliki wewenang untuk menghukum warganegaranya. Wewenang ini menciptakan masyarakat yang amandan tertib di mana kita semua dapat hidup, bekerja, danmenjalankan bisnis. Akan tetapi, wewenang itu bukan berartitak terbatas; wewenang ini hanya dapat diberlakukan dengancara dan kondisi tertentu.

• Due Process di tempat kerja mengakui wewenang pemberikerja terhadap karyawannya. Pemberi kerja dapatmemberitahu karyawan apa yang harus mereka lakukan dankapan serta bagaimana melakukannya. Pemberi kerja dapatmelaksanakan kendali seperti itu karena pemberi kerjamemiliki kemampuan untuk medisiplinkan atau memecatseorang karyawan yang tidak patuh terhadap wewenangnnya. Karena besarnya nilai pekerjaan bagi kebanyakan orang, ancaman kehilangan pekerjaan merupakan motivasi yang sangat besar untuk mematuhi pemberi kerja. Namun, keadilandasar – diimplementasikan melalui due process – menuntutagar kekuasaan ini digunakan secara adil. Definisi dari keadilandasarlah yang tetap menjadi tantangan.

employment at will (EAW)

• berpendapat bahwa, jika tidak ada kesepakatan kontraktualtertentu atau kewajiban hukum lainnya yang merinci masakerja atau kondisi pekerjaan, semua karyawan dipekerjakan‘sesuai keinginannya (at will). Ini berarti, kecual ada sebuahperjanjuian merinci sebaliknya, perusahaan bebas untukmenghentikan seorang karyawan kapanpun dan untuk alasanapa pun. Dengan cara yang sama, seorang pekerja dapatmemilih untuk meninggalkan pekerjaannya kapanpun untukalasan apapun, tanpa pemberitahuan, sehingga kebebasan inisecara teoritis berlaku untuk kedua belah pihak.

Pengecualian atas Doktrin EAW:• Itikad yang buruk, pemberhentian yang bersifat pembalasan

dendam yang melanggar kebijakan publik.• Pemberhentian karena melanggar implied covenant of good

faith and fair dealing (asumsi dasar bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian akan melakukan kesepakatan denganitikad baik dan jujur).

• Pemberhentian karena melanggar beberapa persyaratantersirat dalam kontrak, seperti hal-hal yang terdapat dalambuku pedoman karyawan (dalam jurisdiksi tertentu).

• Pemberhentian karena melanggar doktrin promissory estoppel(di mana secara rasional karyawan bergantung pada janjipemeberi kerja, atas kerugian yang dialami karyawan).

• Ppengecualian-pengecualian lainnya seperti yang ditentukandi dalam Undang-Undang (seperti the Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN)).

Perampingan• Merupakan salah satu isu yang paling emosional bagi para

karyawan dan pengambil keputusan, terutama jika hal inimenyangkut keputusan membuat PHK besar-besaran ketikaperusahaan mengambil keputusan untuk ‘merampingkan’ (downsize). Pemberhentian karyawan, tidak serta mertamerupakan suatu keputusan yang tidak etis. Namun keputusanitu sendiri menimbulkan kesulitan etis karena tersedianyaalternatif-alternatif lain bagi perusahaan yang sedang beradakesuliatan finansial.

• faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menjalankanproses perampingan tersebut: perencanaan, penetapan waktu, pemberitahuan, dampak (baik bagi karyawan yang diberhentikan maupun yang tetap bekerja), dan persepsi parastakeholder.

beberapa hal yang perlu diperhatikan1. Keputusan terkait perampingan sebaiknya diambil oleh sebuah

kelompok representatif sehingga kepentingan dari seluruhstakeholder dapat dipertimbangkan dan untuk mendapatkankepercayaan dari mereka yang terkena dampaknya

2. Fakta-fakta harus dikumpulkan dan isu-isu hru ditetapkan.3. Mengenai pemberitahuan, harus diingiat bahwa karyawan

seharusnya tetap diberitahukan mengenai kondisi bisnis, kebutuhanuntuk melakukan perampingan. Dan pemberitahuan mengenai niatuntuk merampingkan diberitahu segera setelah kebutuhan ituditetapkan, dan membiarkan mereka yang terkena dampaknyamengetahui siapa saja yang akan diberhentikan segera setelahdaftar di buat, sehingga hal ini menghindari adanya kejutan, ataupundampak buruk dari ketidakpastian dan gosip mengenai hal tsb.

4. Menyebutkan setiap pilihan yang mungkin ada terkait dengan upayaperampingan dan untuk membuat daftar mengenai dampak darisetiap pilihan terhadap setiap kelompok stakeholder.

Kesehatan dan Keselamatan

• Kesehatan dan keselamatan memiliki nilai instrumental yang sangat tinggi karena sebagian dari nilai ini berasal dari faktabahwa kita menggunakannya untuk meraih hal-hal lain yang berharga. Dengan demikian, asuransi memberikan kompensasibagi karyawan yang mengalami cedera dengan membayarkanupahnya yang hilang sebagai akibat dari keidakmampuannyauntuk bekerja.

• Selain itu, kesehatan dan keselamatan juga memiliki nilaiinstrinsik

Tantangan atas Pendekatan Risiko yang Dapat diterimaterhadap Kesehatan dan Keselamatan:

• Memperlakukan karyawan secara tidak hormat denganmengabaikan masukannya sebagai stakeholdder.

• Mengabikan hak deontologis dasar seorang karyawan untukmendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

• Mengasumsikan bahwa risiko di tempat kerja dan tipe risiko lain ekuivalen meski sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

• Penempatan insentif yang tidak tepat karena risiko yang dihadapidi temapt kerja dapat dikendalikan oleh pihak lain yang mungkinmendapatkan manfaat dengan tidak mengurangi risiko tersebut.

Tantangan dalam Pendekatan Pasar Bebaspada Kesehatan dan Keselamatan:

• Pasar tenaga kerja tidak memiliki persainganyang sempurna dan bebas.

• Karyawan jarang sekali memilki inforrmasilengkap yang disyaratkan pasar.

•

Hak hak karyawan harus dipenuhi oleh perusahaan, karyawan diberikan:

• Pengakuan harkat dan martabat sebagai manusia.• Keadilan sistem imbalan, setara dengan perusahaan

lain sejenis. • Promosi, motivasi pemberian tugas. • Kesempatan partisipasi pengambilan keputusan tugas

pekerjaannya. • Supervisi profesional. • Keamanan, kesehatan lingkungan kerja. • Peningkatan mutu hidup karyawan. • Penyediaan pendidikan dan pelatihan.

Terima Kasih