cb archipelago
DESCRIPTION
Kepulauan Indonesia dan kasusnyaTRANSCRIPT
The Archipelago of
IndonesiaBY :
Aglyna RizkyAjeng Iniccha DewiChitra AyuningtyasKevin Christoper
Prianka Chandra AdityaSarah Amalia Halim
Tri Ananda BR TariganZhafira Ramadhani
Kepulauan Indonesia
• The Archipelago Of Indonesia” adalah Negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan adalah satu kesatuan Nusantara sebagai wawasan ideologi “Negara Persatuan Kepulauan Republik Indonesia” dan juga “NKRI” yang merupakan kehendak sejarah yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional.• Dunia mencatat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan
total luas mencapai 1.904.556 kilometer persegi dan 17.504 pulau di dalamnya.• Jika diperhitungkan dengan “Zona Economy Exclusive” maka tanggung
jawab pengelolaan kelautan kita masih ditambah 200 mil laut (± 325 km) diperhitungkan dari posisi pulau-pulau di garis lingkaran terluar wilayah Indonesia.
Prinsip – Prinsip Kepulauan Indonesia
•Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa indonesia menganut prinsip-prinsip kepulauan atau archipelago state.•Deklarasi Djuanda di cetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh perdana menteri Djuanda Kartawidjaja•Deklarasi tersebut di tentang Dunia internasional tapi pemerintah Indonesia meresmikan deklarasi itu menjadi UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia.•Deklarasi tersebut dapat di terima dunia internasional pada tahun 1982 dan di tetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III tahun 1982.
Unsur-Unsur Kepulauan Indonesia
WADAH( Contour )
TATA LAKU( Conduct )
ISI( Content )
Tujuan Kepulauan Indonesia
TUJUAN KELUAR
TUJUANKEDALAM
KASUS TENTANG KEPULAUAN INDONESIA
KASUS PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
Latar Belakang Kasus Sipadan dan Ligitan
• Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia muncul pada tahun 1967
• Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda.
Kronologi Permasalahan Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan
1969
Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan muncul pertama kali pada perundingan mengenai batas
landas kontinen antara RI dan Malaysia di Kuala Lumpur (9-12 September 1969). Hasil
Kesepakatan: kedua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang
menyangkut kedua pulau itu sampai penyelesaian sengketa.
1970
Malaysia melakukan tindakan sepihak dengan menerbitkan peta yang memasukkan kedua pulau
tersebut ke dalam wilayah nasionalnya, dan beberapa tahun kemudian melakukan
pembangunan dan pengelolaan fasilitas-fasilitas wisata di kedua pulau itu.
1989
Pembahasan sengketa oleh Presiden RI Soeharto dan PM Malaysia Mahathir Muhammad di Yogyakarta, tahun 1989. Hasil kesimpulan:
sengketa mengenai kedua pulau tersebut sulit untuk diselesaikan dalam kerangka perundingan
bilateral.
1997
Kedua pihak sepakat untuk mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional
dengan menandatangani dokumen “Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice on the Dispute between Indonesian
and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan” di Kuala Lumpur pada
tanggal 31 Mei 1997.
1998
Pada tanggal 2 November 1998, kesepakatan khusus yang telah ditandatangani itu kemudian secara
resmi disampaikan kepada Mahkamah Internasional, melalui suatu “joint letter” atau
notifikasi bersama
2000
Proses argumentasi tertulis (“written pleadings“) dari kedua belah pihak dianggap rampung pada akhir Maret 2000 di Mahkamah Internasional.
Argumentasi tertulis itu terdiri atas penyampaian “memorial”, “counter memorial“, dan “reply” ke
Mahkamah Internasional.
2002Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di
Mahkamah Internasional memasuki tahap akhir, yaitu proses argumentasi lisan (“oral hearing“), yang berlangsung dari
tanggal 3-12 Juni 2002. Pada kesempatan itu, Menlu Hassan Wirajuda selaku pemegang kuasa hukum RI, menyampaikan
argumentasi lisannya (“agent’s speech“), yang kemudian diikuti oleh presentasi argumentasi yuridis yang disampaikan
Tim Pengacara RI. Mahkamah Internasional kemudian menyatakan bahwa keputusan akhir atas sengketa tersebut
akan ditetapkan pada Desember 2002.
Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional di Den Haag menetapkan Pulau
Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Kerajaan Malaysia atas dasar
“efektivitas” karena Malaysia telah melakukan upaya administrasi dan pengelolaan konservasi
alam di kedua pulau tersebut.
LETAK KESALAHAN INDONESIA PADA SENGKETA PULAU SIPADAN DAN LIGITAN
• Indonesia tidak bisa membuktikan bahwa Belanda ( Penjajah Indonesia) telah memiliki kedua pulau itu.• Indonesia kalah di Faktor Occupation (pendudukan). • Sejak terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia pada 1945,
Indonesia tidak pernah melakukan aktivitas ekonomi di pulau Sipadan dan Ligitan, jadi Indonesia tidak ada upaya dalam pengelolaan sumberdaya yang terdapat pada pulau Sipadan dan Ligitan.• Sistem pengarsipan Indonesia terhadap dokumen-dokumen sejarah,
khususnya menyangkut dokumen wilayah perbatasan yang ada sejak tahun 1900-an sangat lemah.
SOLUSI
• Indonesia harus tegas.• Pemetaan Kembali Titik-Titik Perbatasan Indonesia.• Bangun Jalan (Prioritaskan Pembangunan) di Sepanjang Perbatasan
Darat.• Pembangunan Pangkalan Militer di Dekat Perbatasan.• Galakkan Kembali Transmigrasi.• Perkuat Diplomasi Internasional.• Pembangunan Sistem Pendidikan yang Nasionalis.
KESIMPULAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, tidak salah
jika banyak negara yang ingin mengambil pulau di Indonesia.
Oleh karena itu pemerintah tidak boleh meremehkan dan harus
memperhatikan lagi pulau kecil di wilayah perbatasan, agar Indonesia
tidak kehilangan pulaunya lagi, seperti kasus pulau sipadan dan
ligitan.
TERIMA KASIH