DEPARTEMEN PERHUBUNGANDEPARTEMEN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TANTANGAN DAN STRATEGI TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

UDARAUDARA

Dipresentasikan oleh :Dipresentasikan oleh :

MUZAFFAR ISMAILMUZAFFAR ISMAILDirektorat Kelaikan dan Pengopersian Pesawat UdaraDirektorat Kelaikan dan Pengopersian Pesawat Udara

UNIVERSITAS INDONESIA UNIVERSITAS INDONESIA 04 Nopember 200904 Nopember 2009

2

TANTANGAN KEDEPAN

Globalization (Open Sky Policy) Human population / GDP Growth High growth of passengers High number of operator High Technology

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN........?

Number of Air Operator Certificate (CASR 121) : 22 Operators

Number of Air Operator Certificate (CASR 135) : 30 Operators

Number of AMO, (CASR 145) : 62 AMOs

Number of Approved Pilot School, (CASR 141) : 5 Schools + 4 In Process

Number of AMTO, (CASR 147) : 8 AMTOs

Number of Approved Training Center , (CASR 142) : 11 Training Centers

Total Aircraft Operations : 710 Unit

Total Aircraft Operates by AOC 121 : 355 Unit

Total Aircraft Operates by AOC 135 : 213 Unit

Total Aircraft Operates by OC 91, Pilot School and FASI : 142 Unit

TANGGUNG JAWAB KITATANGGUNG JAWAB KITA

a) Operator penerbangan dan pemilik pesawatb) Otoritas Penerbanganc) Profesional Penerbangan (awak pesawat, awak kabin,

pemandu lalu lintas penerbangan (ATC) dan teknisi perawatan pesawat udara)

d) Pabrikan pesawat udara (airframe dan engine)e) Asosiasi Industri Penerbangan (IATA, INACA, dsb)f) Penyelenggara pelayanan lalu lintas penerbangang) Serikat (federasi) profesional penerbangan (Federasi Pilot,

ATC, dsb.)h) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)i) Badan Investigasi kecelakaan penerbangan (NTSB, NTSC,

ATSB)j) Masyarakat pengguna jasa

5

Pelaku dalam PenerbanganPelaku dalam Penerbangan

• REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN

• REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR)

• STRUKTUR BARU ORGANISASI DIT. JEND HUBUD.

• PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG

PENEBANGAN

• PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

• PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD

• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN

• PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN

• PEMBERDAYAAN & FLEKSIBILITAS PROSES SERTIFIKASI

• PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPORTASI UDARA

REVISI UNDANG-UNDANG PENERBANGAN

UU Penerbangan Baru

• 24 BAB (terdapat 11 BAB baru)

• 466 Pasal

UU 15 Thn 1992• 15 BAB

• 76 Pasal

REVISI REGULASI PENERBANGAN (CASR)

Mengikuti perkembangan ICAO Annexes

ICAO Annex 1 – Personnel Licensing CASR 65, 61

ICAO Annex 6 – Operation of Aircraft CASR 121, 135

ICAO Annex 8 – Airworthiness of Aircraft CASR 23, 25, 27, 29, 31

ICAO Annex 13 – Aircraft Accident and Incident Investigation

CASR 830

ICAO Annex 16 – Environmental Protection CASR 34, 36

STRUKTUR ORGANISASI BARU DITJEND. HUBUD.

STRUKTUR BARU1.Direktorat Keamanan

Penerbangan2.Direktorat Navigasi

Penerbangan

3.Direktorat Angkutan Udara

4.Direktorat Bandar Udara5.Direktorat Kelaikan

Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

STRUKTUR LAMA1.Direktorat Keselamatan

Penerbangan2.Direktorat Fasilitas

Elektronika dan Listrik Penerbangan

3.Direktorat Angkutan Udara

4.Direktorat Teknik Bandara

5.Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara

ITSAP CASA Australia Mentoring Training for DAAO Inspectors

63 Inspectors (Airworthiness and Flight Operations)

ICAO Enhancement of Safety Oversight Capability of DGCA

5 ICAO Experts (2 Airworthiness and 3 Pilots for Flight Operations)

JICA 1 Technical Expert

DGCA Training for Inspectors (Airworthiness and Flight Operations)

PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DITJEN HUBUDDITJEN HUBUD

PENGUATAN KELEMBAGAAN yang BERTANGGUNG JAWAB di BIDANG PENERBANGAN

penataan struktur kelembagaan,

peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya

manusia,

pengenaan sanksi kepada pejabat dan/atau

pegawai atas pelanggaran dalam pelaksanaan

ketentuan Undang-Undang ini,

peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia.

PROGRAM KESELAMATAN & KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

KESELAMATAN peraturan keselamatan, sasaran keselamatan, sistem pelaporan keselamatan,

analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (safety data analysis and exchange),

kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (accident and incident investigation),

promosi keselamatan (safety promotion),

pengawasan keselamatan (safety oversight), dan

penegakan hukum (law enforcement)

KEAMANAN peraturan keamanan, sasaran keamanan, personel keamanan, pembagian tanggung jawab

keamanan, perlindungan bandar udara, pesawat

udara, dan fasilitas navigasi, pengendalian dan penjaminan

keamanan terhadap orang dan barang di pesawat udara,

penanggulangan tindakan melawan hukum,

penyesuaian sistem keamanan terhadap tingkat ancaman keamanan,

dan pengawasan keamanan penerbangan

PENGAWASAN KESELAMATAN DIT. JEND. HUBUD

• Safety Audits

(2 tahun sekali tiap operator penerbangan)

• Flight Operations and Airworthiness

Surveillance (secara rutin tiap bulan)

• Ramp Inspections

(secara rutin tiap bulan di berbagai bandara di

Indonesia)

• Annual Inspection for Certificate of

Airworthiness (dilakukan untuk individual

pesawat)

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PENERBANGAN

Penyusunan Model Pendidikan dan Pelatihan.Modernisasi dan Peningkatan Teknologi sarana

dan prasarana belajar mengajar pada lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan.

Kerja sama Internasional Pengendalian dan Pengawasan terhadap

pendidikan dan pelatihan.Kontribusi Penyedia Jasa Penerbangan.Pengaturan Waktu Kerja bagi SDM penerbangan

PEMBERDAYAAN INDUSTRI PENERBANGAN

Ketentuan mengenai kepentingan internasional terhadap objek pesawat udara(Cape Town Convention)

Persyaratan kepemilikan pesawat udara dalam pembuatan Airlines (AOC 121/135)

Peran serta dalam kegiatan penerbangan dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi, profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Independensi KNKT.

Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan.

Tata cara pemberian sanksi pidana dan

administratif yang lebih jelas.

3S+1CSAFETY - SECURITY

SERVICE - COMPLIANCE