DETERMINAN PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH MELALUI INTERNET

Mya Dewi Trisnawati

Komarudin Achmad

Universitas Brawijaya

Abstract

This research aims to examine and provide empirical evidence about the

effects of political competition, local government size, leverage, local government

wealth, local government type, and audit opinion on publication of local

government financial statements through the internet. The population of this

research are local governments in Indonesia in 2012. This research used 210

local governments in Indonesia chosen by using purposive sampling method.

The result of this research shows that political competition, local

government size, leverage, and local government wealth have significant

influence toward publication of local government financial statements through the

internet. This research failed to prove the influence of local government type and

audit opinion on publication of local government financial statements through the

internet. Internet programs into the village make increased use of the internet in

the district. This caused local government of the city and district not different to

publish financial statements through the internet. Unqualified opinion does not

necessarily indicate the good signal of local government financial management.

Meanwhile, other audit opinion does not directly indicate that the signal of local

government financial management is bad.

Keywords: publication of financial statements through the internet, local

government, political competition, size, leverage, wealth, type, audit opinion.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung

sangat pesat membuat penggunaan internet dalam kehidupan masyarakat semakin

meningkat. Internet sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan

masyarakat. Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai negara pengguna internet

terbanyak di Asia (www.internetworldstats.com). Asosiasi Penyelenggara Jasa

Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan jumlah pengguna internet di

Indonesia sebesar 63 juta pengguna pada tahun 2012 dan diprediksi akan

meningkat pada tahun 2014 mencapai 107 juta pengguna. Perkembangan internet

membawa perubahan dalam penyebaran berbagai informasi, termasuk informasi

keuangan. Internet dapat digunakan sebagai salah satu sarana bagi pemerintah

dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi informasi pemerintah mulai menjadi perhatian sejak

dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat

terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan,

dan cara yang sederhana. Suatu pemerintah daerah (pemda) yang transparan harus

mampu menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu bentuk transparansi yang dapat

dilakukan oleh pemda adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui

internet. Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk

pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure).

Styles dan Tennyson (dalam Medina, 2012) menyatakan bahwa internet

adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi

pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara online.

Penggunaan internet membuat publikasi laporan keuangan menjadi lebih cepat

dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dan di mana pun.

Saat ini hampir semua pemda di Indonesia telah memiliki website dengan

kualitas dan peranan yang berbeda. Dalam beberapa tahun terakhir, website

pemda memang mengalami peningkatan, namun baru dari segi kuantitas,

sedangkan kualitas website masih belum mengalami peningkatan signifikan.

Sebagian besar website digunakan untuk memberikan informasi umum tentang

daerah, informasi kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan, dan sarana

berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat (Puspita dan Martani, 2012).

Penelitian Muhammad (dalam Rahman dkk., 2013) menunjukkan bahwa

website pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan

pelaporan keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan

pemda terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi

non keuangan (Muhammad, dalam Rahman dkk., 2013). Dengan kata lain, setiap

pemda memiliki alasan dan pertimbangan tersendiri untuk melakukan publikasi

atau tidak melakukan publikasi laporan keuangan melalui website yang dimiliki.

Penelitian Laswad dkk., (2005) menunjukkan bahwa pelaporan keuangan

pemda secara sukarela melalui internet dipengaruhi oleh faktor leverage,

municipal wealth, press visibility, dan council type. Sementara political

competition dan local authority size tidak berpengaruh terhadap pelaporan

keuangan pemda melalui internet. Di Indonesia, Rahman dkk., (2013) meneliti

determinan Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR) pada

pemerintah kabupaten/kota tahun 2010 dan menunjukkan bahwa political

competition, leverage, dan local government wealth berpengaruh terhadap

pelaporan keuangan pemda melalui internet. Sedangkan, local government size

dan local government type tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemda

melalui internet.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait pelaporan keuangan pemda sering

menunjukkan hasil yang berbeda. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Rahman dkk., (2013) dan dengan menambahkan variabel opini

audit sebagai variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan

keuangan pemda melalui internet, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-

faktor apa yang menjadi pertimbangan pemda dalam melakukan publikasi laporan

keuangan melalui internet.

Penelitian ini memberikan gambaran kepada pengguna laporan keuangan

pemda, khususnya masyarakat, sehingga dapat menilai akuntabilitas, transparansi,

dan kinerja keuangan pemda. Selain itu, hasil penelitian ini bermanfaat bagi

investor, kreditor, dan donatur terkait pertimbangan untuk melakukan kerjasama

di bidang keuangan dengan suatu pemda. Penelitian ini juga memberikan

masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan mekanisme Good Public

Governance yang salah satunya terkait publikasi laporan keuangan melalui

internet, agar pemda dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan website yang

dimiliki dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Telaah Literatur

2.1.1 Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah pusat bertugas

untuk mengurusi urusan pemerintahan yang meliputi urusan politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat dapat

menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan

kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah, atau dapat

menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah daerah (pemda) terdiri atas

kepala daerah dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Kepala daerah berperan sebagai badan eksekutif yang

berkewajiban menyusun dan menyampaikan anggaran untuk mendapatkan

persetujuan DPRD, kemudian melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-

undangan. Kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, memberikan

laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan

laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pemda dalam

menjalankan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat

dan pemda lainnya sesuai dengan UU. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan

keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya

lainnya.

2.1.2 Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah terdiri dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dari sistem pengelolaan keuangan

pemda. Perencanaan melibatkan aspirasi dari semua pihak, baik masyarakat,

pemerintah pemda, serta pemerintah pusat yang dilakukan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Perencanaan pembangunan diatur

dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN). SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (UU No. 25 Tahun 2004).

Rencana pembangunan dalam lingkup pemda meliputi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJM Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

2. Penganggaran

Penganggaran dalam pemerintah berkaitan dengan proses penentuan jumlah

alokasi dana untuk setiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 dan Permedagri No. 13 Tahun 2006,

penyusunan anggaran dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

1) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

2) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

3) Penyusunan RKA-SKPD

4) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD (Raperda APBD)

5) Penetapan APBD

3. Pelaksanaan Anggaran

Penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, seluruhnya diatur dan dikelola dalam APBD. Pelaksanaan

APBD diawali dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

(DPA-SKPD), yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku

pengguna anggaran.

4. Pertanggungjawaban Keuangan

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas

transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana dalam tanggung jawabnya, serta

menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan

barang yang dikelolanya. Laporan keuangan tersebut kemudian disampaikan

kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Selanjutnya, PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi

keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan

perhitungannya, serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan

atas laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran berkenaan. LKPD disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka

memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala daerah kemudian menyampaikan LKPD kepada BPK selambat-

lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan

keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima

laporan keuangan.. Setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK, kepala

daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap LKPD serta

menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada

DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat

enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Persetujuan bersama terhadap

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama

satu bulan terhitung sejak Raperda diterima.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan

suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Komponen-komponen

yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemda yang menunjukkan ketaatan

terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemda, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang harus disajikan dalam LRA sekurang-kurangnya terdiri

dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos dalam neraca

sekurang-kurangnya meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,

piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset

tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,

perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas

dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,

pembiayaan, dan non anggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam

LRA, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK adalah

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi

Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya

2.1.4 Teori Keagenan

Teori agency (keagenan) adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak

(principal) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain

(agent) untuk melakukan pengambilan keputusan. Dalam sektor pemerintahan,

pemda bertindak sebagai agent yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

sesuai kepentingan masyarakat selaku principal. Masyarakat selaku principal

memberikan amanat kepada pemda untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.

Pemda selaku agent mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan

pemerintahan kepada masyarakat.

Hubungan keagenan dapat memunculkan agency problem berupa asimetri

informasi yang mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan.

Pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tentu

memiliki informasi yang lebih banyak. Terkadang masyarakat menerima

informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Masyarakat tentu

tidak dapat mengawasi seluruh tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemda,

sehingga pemda sebagai pihak yang menyelenggarakan kepentingan publik

memiliki kesempatan untuk bertindak sesuai kepentingannya tanpa menghiraukan

kepentingan publik (Syafitri, 2012; Medina, 2012).

Dalam upaya mengurangi agency problem ini muncul biaya keagenan

(agency cost) yang ditanggung oleh principal maupun agent. Jensen dan

Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu:

1) Monitoring Cost, yaitu biaya yang timbul untuk mengawasi perilaku

agent.

2) Bonding Cost, yaitu biaya yang ditanggung oleh agent untuk menetapkan

dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa ia akan bertindak untuk

kepentingan principal.

3) Residual Loss, yaitu nilai kerugian yang dialami principal akibat

keputusan yang diambil oleh agent yang menyimpang dari keputusan yang

dibuat oleh principal.

Transparansi informasi dari pemda sangat diperlukan untuk meningkatkan

hubungan antara pemda dan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan

yang terjadi. Menurut Bertot dkk., (dalam Sinaga dan Prabowo, 2011) dengan

kemudahan mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya publikasi

laporan keuangan melalui internet, maka dapat meningkatkan pengawasan yang

dilakukan oleh masyarakat. Publikasi laporan keuangan pemda melalui internet

juga dapat mengurangi monitoring cost yang harus dikeluarkan oleh principal dan

agent. Melalui internet pemda dapat melaporkan informasi keuangannya secara

mudah dan cepat, dengan biaya yang ringan. Melalui internet pihak-pihak yang

berkepentingan juga dapat mengawasi kinerja pemda dengan mudah, kapan saja,

dan di mana saja.

2.1.5 Teori Signalling

Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi

amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada

masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terus mendukung kinerja

pemerintah saat ini, sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem internal kontrol,

pengungkapan yang lebih lengkap, penjelasan lebih detail dalam website dapat

dijadikan sarana untuk memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat.

Dalam kerangka teori sinyal disebutkan bahwa dorongan untuk memberikan

informasi adalah karena adanya asimetri informasi antara pemda dengan pihak

luar, khususnya masyarakat. Pemda dapat meningkatkan kepercayaan dari

masyarakat dengan cara mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Salah satu

cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal yang

baik kepada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat

dipercaya. Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemda untuk

menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Pemda akan berusaha melakukan

pelaporan keuangan melalui website secara lebih optimal untuk menunjukkan

bahwa pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat (Puspita

dan Martani, 2012). Masyarakat juga dapat dengan mudah dan cepat mengakses

informasi keuangan terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga

dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Hipotesis Kompetisi Politik

Kompetisi politik yang tinggi dalam suatu pemda akan menimbulkan

pengawasan yang lebih besar dari para saingan politik dan masyarakat. Saingan

politik akan berusaha untuk mengawasi kinerja pemda dan mencari

kelemahannya. Pemda yang berkompetisi politik tinggi menanggung biaya

pengawasan (monitoring cost) yang lebih tinggi dengan memberikan informasi

lebih lanjut yang menunjukkan pemenuhan janji mereka sebelum pemilu (Baber

dalam Laswad dkk., 2005). Hal ini mendorong pemda untuk memilih media

pelaporan keuangan yang paling efektif dan efisien. Melalui publikasi laporan

keuangan di internet pemda dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan

dalam memenuhi kebutuhan pengawasan oleh saingan politik.

Internet juga merupakan sarana yang paling murah bagi pemda untuk

mempublikasikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja

pemda kepada masyarakat. Informasi keuangan yang baik akan membawa

penilaian yang baik oleh masyarakat dan diharapkan pejabat daerah terpilih dapat

memiliki peluang untuk dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya.

Penelitian Rahman dkk., (2013) menunjukkan bahwa semakin tinggi persaingan

politik dalam pemda, maka akan mendorong pemda tersebut untuk melaporkan

informasi keuangannya di internet. Namun, penelitian Sinaga dan Prabowo (2011)

serta Afryansyah dan Haryanto (2013) menunjukkan bahwa kompetisi politik

dalam suatu daerah berpengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat

pengungkapan informasi akuntansi di internet secara sukarela oleh pemda.

Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan

pemerintah daerah melalui internet.

2.2.2 Hipotesis Ukuran Pemerintah Daerah

Suatu pemda yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan

yang besar pula, sehingga pemda akan mendapatkan pengawasan yang lebih

besar. Pemda yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya,

sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk

mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pengawasan dan kebutuhan pelaporan

yang lebih besar oleh pemda yang berukuran besar, menyebabkan pemda harus

menanggung biaya pengawasan dan biaya pelaporan yang lebih tinggi. Internet

merupakan media yang paling efektif bagi pemda dalam mempublikasikan

laporan keuangan dalam rangka pelaksanaan transparansi dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Melalui internet, pemda dapat

memberikan informasi keuangan secara cepat dengan biaya yang ringan, sehingga

kebutuhan pelaporan terpenuhi dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi.

Penelitian yang dilakukan Medina (2012) menunjukkan bahwa ukuran

pemda berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada

situs resmi pemda. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Laswad dkk.,

(2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah dan Haryanto (2013), serta

Rahman dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa keputusan pelaporan keuangan

pemda melalui internet tidak dipengaruhi oleh ukuran pemda tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H2 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan

keuangan pemerintah daerah melalui internet.

2.2.3 Hipotesis Rasio Pembiayaan Utang (Leverage)

Leverage mengindikasikan sejauh mana pemda menggunakan dana yang

dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki (Sinaga dan Prabowo, 2011).

Kreditor akan selalu mengawasi kinerja pemda dalam menggunakan dana yang

dipinjam dan menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya.

Leverage yang tinggi membuat pengawasan dan informasi yang dibutuhkan oleh

kreditor semakin besar, sehingga pemda menanggung biaya yang tinggi dalam

memenuhi kebutuhan pengawasan oleh kreditor. Internet merupakan media yang

paling cost effective bagi pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya.

Melalui publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat memberikan

informasi pemerintahan secara lebih rinci guna memfasilitasi kreditor dalam

mengawasi kinerja pemda. Selain itu, pemda juga dapat meminimalkan biaya

yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan informasi oleh kreditor.

Penelitian Laswad dkk., (2005) dan Rahman dkk., (2013) menunjukkan

bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemda

secara sukarela melalui internet. Namun, penelitian Medina (2012) serta Sinaga

dan Prabowo (2011) menunjukkan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh

terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemda. Berdasarkan

uraian di atas peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H3 : Rasio pembiayaan utang (leverage) berpengaruh positif terhadap publikasi

laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

2.2.4 Hipotesis Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan pemda menunjukkan tingkat kemakmuran dalam suatu daerah.

Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tertarik

untuk menilai dan ikut mengawasi bagaimana kekayaan tersebut dikelola

(Afryansyah dan Haryanto, 2013). Kekayaan yang besar cenderung rentan

terhadap penyalahgunaan. Hal inilah yang mendorong masyarakat selaku

principal, menjadi lebih tertarik dalam mengawasi kinerja pemda dan menuntut

transparansi atas pengelolaan keuangan pemda. Pemda dengan kekayaan yang

besar menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan

transparansi dari masyarakat. Melalui publikasi laporan keuangan di internet,

pemda dapat menyampaikan informasi keuangan secara lebih lengkap dengan

biaya yang lebih murah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang

terjadi antara pemda dan masyarakat.

Penelitian Laswad dkk., (2005), Handayani (2010), dan Rahman dkk.,

(2013) menunjukkan bahwa semakin besar kekayaam pemda, maka

kecenderungan pemda untuk melaporkan informasi keuangannya melalui internet

juga semakin tinggi. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Sinaga dan

Prabowo (2011) serta Afryansyah dan Haryanto (2013) yang menunjukkan bahwa

kekayaan pemda berpengaruh secara tidak signifikan terhadap pelaporan

keuangan secara sukarela di internet oleh pemda. Berdasarkan uraian di atas

peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H4 : Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan

keuangan pemerintah daerah melalui internet.

2.2.5 Hipotesis Tipe Pemerintah Daerah

Laswad dkk., (2005) menyebutkan bahwa tingkat pengungkapan secara

sukarela di internet pada daerah kabupaten masih kurang jika dibandingkan

dengan daerah kota. Wilayah kota merupakan daerah tujuan urbanisasi yang

memiliki penduduk lebih heterogen, baik dari sisi pendidikan, sosial, dan

ekonomi. Tingkat pendidikan di daerah kota cenderung lebih baik dibandingkan

daerah kabupaten, sehingga pengawasan dan tuntutan transparansi terhadap

pemerintah kota cenderung lebih tinggi. Publikasi laporan keuangan melalui

internet merupakan salah satu cara yang efektif bagi pemerintah kota untuk

memenuhi tuntutan transparansi dari masyarakat secara cepat dengan biaya

ringan. Ditambah lagi, akses dan penggunaan internet di daerah kota cenderung

lebih tinggi, sehingga mendorong pemerintah kota untuk lebih mengoptimalkan

pemanfaatan website yang dimiliki.

Penelitian Laswad dkk., (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), serta Medina

(2012) menunjukkan bahwa tipe pemerintahan memiliki pengaruh signifikan

terhadap pelaporan informasi keuangan pemda melalui internet. Namun,

penelitian Handayani (2010) dan Rahman dkk., (2013) tidak dapat membuktikan

adanya hubungan antara tipe pemda dengan pelaporan keuangan pemda di

internet. Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H5 : Tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan

keuangan pemerintah daerah melalui internet.

2.2.6 Hipotesis Opini Audit

Opini audit merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan

dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit

secara bertingkat terdiri dari : Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat

(TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP). Pemda yang mendapat opini WTP akan cenderung

melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal

kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, opini audit selain WTP dapat menimbulkan konotasi atau persepsi

publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga

pemerintah cenderung menutupi informasi keuangannya.

Penelitian Handayani (2010) menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan

mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Semakin

tinggi tingkat penyimpangan, maka pemda cenderung untuk menutupi informasi

yang dimiliki, sehingga tingkat pengungkapan menjadi lebih rendah. Namun, hasil

berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hilmi dan Martani (2012) yang menyatakan

bahwa tingkat penyimpangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat

pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas peneliti membuat

hipotesis sebagai berikut :

H6 : Opini audit berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah

daerah melalui internet.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemda di Indonesia pada tahun 2012.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.

Sampel dalam penelitian ini adalah pemda yang memenuhi kriteria : (1)

Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, (2) Mempunyai website resmi dan

dapat diakses pada saat penelitian dilakukan, (3) Laporan keuangan tahun

anggaran 2012 tersedia di BPK, (4) Memiliki jumlah kewajiban, (5) Tidak

termasuk dalam kategori daerah tertinggal, (6) Menyediakan data penelitian

secara lengkap untuk seluruh variabel independen.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel

dependen penelitian ini adalah publikasi laporan keuangan pemda yang diakses

dari website masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Alamat website

pemerintah kabupaten/kota diperoleh dari situs resmi Kemendagri, yaitu

www.kemendagri.go.id. Data penelitian ini meliputi komposisi anggota DPRD

berdasarkan partai politik, total aset pemda, total kewajiban pemda, total PAD,

jumlah penduduk, dan serta opini audit atas LKPD pada tahun 2012. Data

komposisi anggota DPRD berdasarkan partai politik diperoleh dari website

pemerintah kabupaten/kota, website Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan buku

Daerah Dalam Angka masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Data total aset

pemda, total kewajiban pemda, dan total PAD bersumber dari LKPD yang

diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI. Data jumlah penduduk

diperoleh dari website Kemendagri, yaitu www.kemendagri.go.id. Data opini audit

atas LKPD diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2013

oleh BPK yang dipublikasikan melalui www.bpk.go.id.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah publikasi laporan

keuangan pemda, kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang

(leverage), kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit. Publikasi laporan

keuangan pemda melalui internet diukur dengan menggunakan angka dummy.

Angka 1 diberikan untuk pemda yang menyajikan salah satu komponen laporan

keuangan melalui website resminya dan angka 0 diberikan untuk pemda yang

tidak menyajikan salah satu komponen laporan keuangan.

Kompetisi politik diukur berdasarkan rasio jumlah anggota dewan partai

non pendukung kepala daerah dengan jumlah seluruh anggota dewan dalam suatu

pemda. Ukuran pemda diukur dengan menggunakan logaritma natural atas total

aset pemda. Leverage diukur menggunakan logaritma natural atas rasio total

kewajiban dengan total aset yang dimiliki oleh pemda. Kekayaan pemda diukur

dengan logaritma natural total PAD dibagi dengan jumlah penduduk. Tipe pemda

diukur dengan menggunakan angka dummy, pemerintah kota diberi angka 1,

sementara pemerintah kabupaten diberi angka 0. Opini audit diukur dengan angka

dummy. Pemda yang mendapat opini audit WTP diberi angka 1, sedangkan pemda

yang mendapat opini audit non WTP diberi angka 0.

3.4 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaaan di mana variabel-variabel independen

dalam model regresi mempunyai hubungan (korelasi) yang erat satu sama lain.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat di antara

variabel independennya. Uji multikolinieritas pada suatu model dapat dilihat

dengan menggunakan matriks korelasi. Stevens (dalam Syafitri, 2012)

merekomendasikan untuk mengeliminasi variabel independen jika mempunyai

interkorelasi sebesar 0,80.

3.5 Pengujian Hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian

ini adalah regresi logistik (logistic regression). Metode ini dipilih karena variabel

dependen dalam penelitian bersifat kategorikal atau dikotomi (nominal), dan

variabel independen berupa kombinasi data rasio dan nominal. Model regresi

logistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

DWEB = α + β1POLCOM + β2LnSIZE + β3LnLEV + β4LnWEALTH +

β5DTYPE + β6DOPI + e

𝐷𝑊𝐸𝐵 = Dummy Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

melalui Internet

α = Konstanta

β = Slope atau Koefisien Regresi

Ln = Logaritma Natural

POLCOM= Kompetisi Politik

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

LEV = Rasio Pembiayaan Utang (Leverage)

WEALTH = Kekayaan Pemerintah Daerah

DTYPE = Dummy Tipe Pemerintah Daerah

DOPI = Dummy Opini Audit

e = error

Selanjutnya pengujian model regresi logistik perlu memperhatikan hal-hal

berikut :

1. Uji Nilai -2 Log Likelihood

Uji nilai -2 log likelihood digunakan untuk menilai keseluruhan model regresi

logistik (overall model fit). Apabila nilai -2 log likelihood pada saat block number

= 0 > nilai -2 log likelihood saat block number = 1, maka menunjukkan model

regresi yang baik.

2. Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test menguji apakah data empiris telah sesuai dengan

model regresi dalam penelitian, sehingga model penelitian dapat dikatakan fit.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

H0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai

observasinya (model fit).

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya.

Jika nilai statistik (sig.) chi square < 0,05 maka H1 diterima, sedangkan jika

nilainya > dari 0,05 maka H1 ditolak (Ghozali, 2005).

3. Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Nagelkerke R Square digunakan untuk mengukur seberapa besar variabilitas

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan

variabilitas variabel dependennya (Ghozali, 2005).

4. Omnibus Test of Model Coefficients

Omnibus test of Model Coefficients dilakukan untuk menguji apakah variabel-

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel

dependennya. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi >

0,05 maka variabel independen secara besama-sama tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.

5. Uji Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji pengaruh masing-

masing variabel independen dalam model penelitian terhadap variabel dependen.

Pengujian ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan diterima

atau tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Jika nilai probabilitas

(sig.) > tingkat signifikansi (α), maka hipotesis ditolak. Jika nilai probabilitas

(sig.) < tingkat signifikansi (α), maka hipotesis diterima.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 210 Pemerintah

Kabupaten/Kota di Indonesia. Ringkasan perhitungan sampel penelitian dapat

dilihat pada Tabel 2. Dari keseluruhan sampel penelitian, terdapat 28 (13%)

pemda yang melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet. Sedangkan

sisanya sebanyak 182 (87%) pemda tidak mempublikasikan laporan keuangan

melalui internet. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat publikasi laporan keuangan

pemda di Indonesia masih sangat rendah.

Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif variabel independen yang merupakan

data rasio. Variabel kompetisi politik (POLCOM) memiliki nilai minimum sebesar

0,09 (Kabupaten Serdang Bedagai) dan nilai maksimum sebesar 0,91 (Kabupaten

Luwu Utara). Rata-rata kompetisi politik pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

yang diteliti adalah sebesar 0,61. Variabel ukuran pemerintah daerah (SIZE)

mempunyai nilai tertinggi Rp 35.358.824.156.594,80 (Kota Surabaya) dan nilai

terendah Rp 495.223.811.542,63 (Kabupaten Tulang Bawang Barat). Rata-rata

total aset pemerintah kabupaten/kota di Indonesia adalah sebesar Rp

2.733.953.829.539,73.

Variabel rasio pembiayaan utang (LEV) mempunyai nilai minimum sebesar

0,0000028 (Kabupaten Boyolali) dan nilai maksimum sebesar 0,0472799

(Kabupaten Kapuas). Rata-rata leverage pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

adalah sebesar 0,0055592 yang menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pemda

yang berasal dari pinjaman pihak luar hanya sebesar 0,56%. Variabel kekayaan

pemda memiliki nilai minimum Rp 21.756,69 (Kabupaten Tulang Bawang Barat)

dan nilai maksimum Rp 938.975,85 (Kabupaten Bintan). Nilai rata-rata kekayaan

pemerintah kabupaten/kota di Indonesia adalah sebesar Rp 200.477,03. Sampel

penelitian terdiri dari 59 (28%) pemerintah kota dan 151 (72%) pemerintah

kabupaten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 (25%) pemda mendapatkan opini

audit WTP dan sebanyak 157 (75%) pemda mendapat opini audit Non WTP.

4.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel independen

tidak ada yang melebihi 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada gejala

multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian, sehingga model

regresi dapat dikatakan baik.

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5 menunjukkan penurunan nilai -2 Log Likelihood sebesar 18,142.

Penurunan nilai -2 Log Likelihood tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan

model regresi logistik dalam penelitian ini adalah baik. Tabel 6 menunjukkan

hasil uji Hosmer and Lemeshow dengan nilai sig. sebesar 0,080 lebih besar dari

0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan

nilai observasi, sehingga model dapat diterima atau dikatakan layak (fit). Nilai

Nagelkerke R Square penelitian ini adalah sebesar 0,152 yang menunjukkan

bahwa variabel independen dalam penelitian mampu menjelaskan 15,2% variabel

dependennya. Sedangkan sisanya sebesar 84,8% dijelaskan oleh variabel-variabel

lain di luar model penelitian. Hasil Omnibus Test of Model Coefficients pada

Tabel 8 menunjukkan nilai chi-square sebesar 18,142 dengan signifikansi 0,006.

Nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan

utang (leverage), kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit secara bersama-

sama berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.

Hasil pengujian regresi logistik dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan

tabel tersebut dapat diketahui bahwa variabel kompetisi politik (POLCOM) dan

ukuran pemda (SIZE) terbukti berpengaruh positif pada tingkat keyakinan 5%.

Variabel rasio pembiayaan utang (LEV) dan kekayaan pemda (WEALTH) terbukti

berpengaruh positif pada tingkat keyakinan 10%. Hal ini berarti bahwa hipotesis

pertama, kedua, ketiga, dan keempat diterima. Semakin tinggi kompetisi politik,

ukuran pemda, rasio pembiayaan utang, dan kekayaan pemda, maka akan

mendorong pemda untuk melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet.

Sedangkan, variabel tipe pemda (DTYPE) dan opini audit (DOPI) memiliki nilai

probabilitas (sig.) lebih besar dari α = 5%, 10%. Penelitian ini gagal membuktikan

adanya pengaruh tipe pemda dan opini audit terhadap publikasi laporan keuangan

pemda melalui internet. Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, maka

persamaan regresi yang terbentuk adalah :

DWEB = -31,673 + 3,502(POLCOM) + 0,711(LnSIZE) + 0,267(LnLEV) +

0,754(LnWEALTH) - 0,995(DTYPE) + 0,254(DOPI) + e

4.2 Pembahasan

4.2.1 Hipotesis Kompetisi Politik

Kompetisi politik yang tinggi akan mendorong pemda untuk

mempublikasikan laporan keuangan pada website yang dimiliki. Kepala daerah

dari suatu pemerintahan yang berkompetisi politik tinggi memiliki insentif untuk

menanggung biaya pengawasan (monitoring cost) yang lebih besar, dikarenakan

lebih banyak pihak yang mengawasinya (Baber, Evans dan Patton, dalam Laswad

dkk., 2005). Pemda akan berusaha memilih media penyebaran informasi yang

paling efektif, salah satunya melalui media internet. Melalui publikasi laporan

keuangan di internet, pemda dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk

memfasilitasi pengawasan oleh para saingan politik.

Berdasarkan teori keagenan, pemda memiliki kecenderungan untuk

bertindak sesuai kepentingan mereka dan mengabaikan janji-janji yang diberikan

pada saat pemilu. Namun, perilaku oportunistik ini dapat berkurang dengan

adanya pengawasan langsung terhadap kinerja pemda, salah satunya pengawasan

oleh saingan politik. Saingan politik akan selalu berusaha untuk mengawasi

kinerja pemda terpilih dan mencari-cari kelemahannya. Hal tersebut membuat

kepala daerah terpilih menanggung biaya jangka panjang yang tinggi dalam

memberikan informasi lebih lanjut yang menunjukkan pemenuhan janji mereka

sebelum pemilu. Melalui publikasi laporan keuangan pemda di internet, pemda

dapat menunjukkan hasil kinerja mereka kepada para pengguna, khususnya

masyarakat, dengan cepat, mudah, dan berbiaya murah. Pemda juga dapat

menunjukkan sinyal yang positif kepada masyarakat bahwa mereka telah

melaksanakan kinerja pemerintahan secara jujur dan transparan, sehingga kepala

daerah memiliki peluang yang besar untuk dipilih kembali pada pemilu periode

berikutnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Rahman dkk., (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persaingan politik

dalam pemda, maka akan mendorong pemda untuk melaporkan informasi

keuangannya di internet. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian

Laswad (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), serta Afryansyah dan Haryanto

(2013) yang menyatakan bahwa kompetisi politik berpengaruh tidak signifikan

terhadap pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemda.

4.2.2 Hipotesis Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemda yang besar akan mendorong pemda tersebut untuk

mempublikasikan laporan keuangannya melalui internet. Pemda yang besar

cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga pemda

akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Hal ini membuat pemda yang

besar harus menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi.

Pemda juga harus mampu melaporkan informasi keuangannya secara lebih

lengkap dan rinci untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi, sehingga

pemda menanggung biaya yang tinggi dalam melaporkan informasi keuangannya.

Mengingat kebutuhan pengawasan dan pelaporan yang lebih besar oleh pemda

yang berukuran besar, maka diharapkan pemda dapat mengadopsi metode

pelaporan yang paling efektif. Internet dianggap sebagai media yang paling efektif

dan efisien bagi pemda dalam pelaksanaan transparansi laporan keuangan.

Melalui internet pemda dapat melaporkan informasi keuangannya secara mudah,

cepat, dan berbiaya ringan, sehingga dapat mengurangi biaya yang harus

dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan pengawasan dan pelaporan.

Hasil penelitian ini sesuai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh

Medina (2012). Penelitian Medina (2012) menunjukkan bahwa semakin besar aset

yang dimiliki oleh pemda, maka mendorong pemda tersebut untuk menyediakan

informasi keuangan daerah pada situs resminya. Namun, hasil ini berbeda dengan

hasil penelitian Laswad dkk., (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), Afryansyah

dan Haryanto (2013), serta Rahman dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa

keputusan pelaporan informasi keuangan pemda melalui internet tidak

dipengaruhi oleh ukuran pemda tersebut.

4.2.3 Hipotesis Rasio Pembiayaan Utang (Leverage)

Leverage yang tinggi akan mendorong pemda untuk melakukan publikasi

laporan keuangan pada website resmi mereka. Kreditor cenderung akan

memonitor pemda untuk mengawasi penggunaan dana yang dipinjamkan dan

menilai kemampuan pemda dalam melunasi kewajibannya. Kreditor selaku

principal, menghendaki pemda selaku agent untuk dapat menyusun laporan

keuangan secara transparan dan akuntabel. Internet merupakan media yang efektif

dan efisien bagi pemda untuk memenuhi kebutuhan kreditor, dengan biaya yang

ringan. Publikasi laporan keuangan melalui internet dapat memfasilitasi kreditor

untuk memperoleh informasi mengenai pemda dan mengawasi kinerja pemda

dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dipinjam.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Laswad dkk., (2005) yang

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan

pemda secara sukarela melalui internet. Namun, hasil ini berbeda dengan

penelitian Rahman dkk., (2013) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh

secara negatif terhadap pelaporan keuangan pemda melalui internet. Semakin

tinggi leverage membuat pemda bersikap tidak transparan dalam melaporkan

informasi keuangannya. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian

Sinaga dan Prabowo (2011) serta penelitian Medina (2012) yang menunjukkan

bahwa pelaporan informasi keuangan pemda melalui internet tidak dipengaruhi

oleh tingkat leverage pemda tersebut.

4.2.4 Hipotesis Kekayaan Pemerintah Daerah

Besarnya kekayaan yang dimiliki pemda akan mendorong pemda tersebut

untuk melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet. Kekayaan pemda

menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu daerah. Semakin

besar kekayaan suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk

menilai dan ikut mengawasi bagaimana kekayaan tersebut dikelola (Afryansyah

dan Haryanto, 2013). Styles dan Tennyson (dalam Medina, 2012) mengatakan

bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan pemda, maka semakin tinggi pemantauan

oleh masyarakat, dan semakin tinggi pula permintaan informasi yang disediakan

pada website untuk mengukur kinerja pemda.

Kekayaan yang besar cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan,

sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemda selaku agent dan

masyarakat selaku principal. Pemda dapat bertindak sesuai kepentingan mereka,

tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang mendorong

masyarakat untuk mengawasi kinerja pemda dan menuntut transparansi

pengelolaan keuangan. Pemda yang memiliki kekayaan besar menanggung biaya

pengawasan yang lebih tinggi dalam memenuhi tuntutan transparansi dari

masyarakat. Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan cara yang

efektif bagi pemda dalam memenuhi kewajiban akan transparansi. Melalui

publikasi laporan keuangan di internet, pemda dapat menyampaikan informasi

keuangan secara lebih lengkap dengan biaya yang lebih murah, sehingga dapat

mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara pemda dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Laswad dkk., (2005) dan

Rahman dkk., (2013) yang menunjukkan bahwa semakin besar kekayaan pemda

maka kecenderungan untuk melakukan pelaporan keuangan di internet juga

semakin besar. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sinaga

dan Prabowo (2011) serta penelitian Afryansyah dan Haryanto (2013) yang

menunjukkan bahwa kekayaan pemda tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pelaporan keuangan secara sukarela di internet oleh pemda.

4.2.5 Hipotesis Tipe Pemerintah Daerah

Keputusan pemda untuk melakukan publikasi laporan keuangan melalui

internet tidak dipengaruhi oleh tipe pemda tersebut. Pemerintah kabupaten

maupun kota memiliki kecenderungan yang tidak berbeda dalam

mempublikasikan laporan keuangan pada website resmi mereka. Pada dasarnya

pemerintah kabupaten dan kota memiliki kedudukan yang sama/sejajar.

Pemerintah kabupaten dan kota keduanya merupakan daerah otonom yang sama-

sama memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya

sendiri. Pemberian otonomi daerah ini diikuti dengan semakin terbukanya akses

partisipasi masyarakat yang luas. Masyarakat kota dan kabupaten memiliki hak

yang sama untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja pemda. Hal inilah yang

menyebabkan tidak adanya perbedaan kewajiban pemerintah kabupaten dan kota

untuk bersikap lebih transparan kepada masyarakat.

Saat ini penggunaan internet sudah hampir menjangkau seluruh wilayah di

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga saat ini

terus mengupayakan akses internet hingga menjangkau masyarakat di pedesaan

dengan membuat program Internet Masuk Desa, sehingga masyarakat kota dan

kabupaten memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses informasi melalui

internet. Penggunaan internet yang semakin berkembang di daerah kabupaten,

membuat internet juga menjadi media yang efektif bagi pemerintah kabupaten

dalam melaporkan informasi keuangannya. Hal ini menyebabkan pemerintah kota

dan kabupaten tidak berbeda dalam melakukan publikasi laporan keuangan

melalui internet.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahman dkk., (2013) yang

menunjukkan bahwa tipe pemda tidak terbukti berpengaruh terhadap pelaporan

informasi keuangan di internet. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Handayani

(2010) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh tipe pemda terhadap

pengungkapan laporan keuangan. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan penelitian

Laswad dkk., (2005), Sinaga dan Prabowo (2011), serta Medina (2012) yang

menunjukkan bahwa pemerintah kota cenderung lebih transparan dalam

melaporkan informasi keuangan melalui internet.

4.2.6 Hipotesis Opini Audit

Penelitian ini gagal membuktikan pengaruh opini audit terhadap publikasi

laporan keuangan pemda melalui internet. Opini audit Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang diperoleh pemda tidak mendorong pemda tersebut untuk

mempublikasikan laporan keuangan pada website mereka. Opini audit selain WTP

tidak berarti bahwa kredibilitas dan akuntabilitas pemda buruk. Sebagai suatu

organisasi publik, kinerja pemda tidak hanya tersaji dalam laporan keuangan saja.

Ada hal-hal lain yang lebih menjadi perhatian masyarakat dalam menilai kinerja

pemda dibandingkan opini audit atas LKPD.

Uchok (dikutip dari www.hukumonline.com) melihat adanya salah persepsi

di masyarakat dan lembaga negara tentang opini WTP. Opini WTP seolah hanya

menjadi ajang pameran bagi pimpinan lembaga pusat dan daerah. Opini WTP

seringkali dijadikan sebagai tameng oleh pihak tertentu untuk menunjukkan

bahwa kinerja mereka telah bebas dari korupsi. Bahkan, ada kasus pemda yang

dengan sengaja melakukan suap demi mendapat opini WTP. Padahal tujuan

pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah memberikan opini

apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP), tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi

adanya korupsi.

Saat ini banyak bermunculan kasus korupsi pada lembaga negara, meskipun

lembaga tersebut memperoleh opini WTP, seperti pada Kementerian Agama dan

Kementerian Pemuda dan Olahraga. Banyaknya kasus tersebut semakin

menunjukkan kepada masyarakat bahwa opini WTP bukan merupakan jaminan

pemda bebas dari korupsi. Sumitro (dikutip dari www.bpkp.go.id) menyatakan

bahwa opini audit disclaimer dan WDP tidak selalu menunjukkan telah terjadi

tindak pidana korupsi, demikian juga opini audit WTP juga tidak menjamin

pemerintah bebas dari tindak pidana korupsi.

Semakin banyaknya pemda yang mendapat opini WTP dan semakin

banyaknya kasus korupsi yang terungkap, membuat perubahan persepsi dalam

masyarakat dalam menilai kinerja pemda. Opini WTP tidak lagi menunjukkan

sinyal kualitas pengelolaan keuangan pemda yang baik dan dapat

dipertanggungjawabkan. Persepsi masyarakat yang mulai berubah membuat opini

audit tidak secara langsung mempengaruhi pemda dalam mempublikasikan

laporan keuangan melalui internet.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetisi politik, ukuran

pemda, rasio pembiayaan utang (leverage), kekayaan pemda, tipe pemda, dan

opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.

Penelitian ini dilakukan terhadap 210 sampel pemerintah kabupaten/kota di

Indonesia yang terdiri dari 59 pemerintah kota dan 151 pemerintah kabupaten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi LKPD masih sangat

rendah. Hanya 13% pemda yang mempublikasikan laporan keuangan pada

website resmi mereka.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel

kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan utang (leverage), dan

kekayaan pemda terbukti berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan

pemda melalui internet. Kompetisi politik yang tinggi akan mendorong pemda

untuk mempublikasikan laporan keuangan pada website yang dimiliki untuk

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan

pengawasan oleh saingan politik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

masyarakat. Ukuran pemda memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan

keuangan pemda melalui internet. Pemda yang besar akan cenderung melakukan

publikasi laporan keuangan melalui internet dalam memenuhi kebutuhan

pengawasan dan pelaporan yang lebih rinci, sehingga pemda dapat menghemat

biaya yang dikeluarkan.

Leverage mempunyai pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda

melalui internet. Semakin tinggi leverage membuat pemda cenderung bersikap

lebih transparan dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui internet guna

memfasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh kreditor. Kekayaan pemda juga

berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.

Semakin tinggi kekayaan yang dimiliki pemda, maka semakin tinggi pengawasan

dan tuntutan transparansi dari masyarakat, sehingga pemda akan berusaha lebih

transparan dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui internet.

Penelitian ini gagal membuktikan adanya pengaruh tipe pemda dan opini

audit terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Program

Internet Masuk Desa oleh Kominfo mendorong perkembangan internet di daerah

kabupaten. Hal ini membuat tidak adanya perbedaan antara pemerintah kota dan

kabupaten dalam melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet. Opini

audit juga tidak berpengaruh secara langsung terhadap publikasi laporan keuangan

pemda melalui internet, dikarenakan adanya perubahan persepsi dalam

masyarakat terkait opini WTP. Opini WTP tidak menjamin pengelolaan keuangan

pemda yang baik dan bersih dari korupsi, sementara opini non WTP belum tentu

menunjukkan pengelolaan keuangan pemda yang buruk.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yang pertama adalah pengukuran variabel

publikasi laporan keuangan pemda dengan menggunakan variabel dummy tanpa

memperhatikan jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan dan tingkat

kemudahan dalam mengakses laporan keuangan tersebut. Keterbatasan yang

kedua, kemampuan menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda melalui

internet dalam penelitian ini masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada

faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda

melalui internet.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti

memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Penelitian selanjutnya

dapat menggunakan skala poin untuk mengukur variabel publikasi laporan

keuangan pemda melalui internet dengan memperhatikan penilaian terhadap

jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan dan tingkat kemudahan dalam

mengakses laporan keuangan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel

lain yang diduga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui

internet, seperti jumlah pengguna internet pada masing-masing daerah, tingkat

pendidikan masyarakat, keberadaan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE), dan tingkat popularitas website pemda.

Daftar Pustaka

Afryansyah, Rahmad D dan Haryanto. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah.

Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013 (Online).

(http://ejournal-s1.undip.ac.id/, diakses 7 November 2013).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). 2012. Indonesia Internet

Users (Online). (http://www.apjii.or.id, diakses 15 Desember 2013).

Darmastuti, Dewi & Dyah Setyaningrum. 2012. Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2009. Simposium Nasional

Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi

3). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Handayani, Sri. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. Jurnal Ilmu Administrasi Vol.

VII, No. 2, Tahun 2010. STIA LAN Jakarta.

Hilmi, Amiruddin Z dan Dwi Martani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September

2012.

Internet World Stats. 2012. Asia Top Internet Countries (Online).

(http://www.internetworldstats.com, diakses 15 Desember 2013).

Jogiyanto. 2010. Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-

pengalaman. Yogyakarta : BPFE.

Kusumawardani, Arum. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) dalam

Website Perusahaan. Skripsi Sarjana (Online). (http://eprints.undip.ac.id,

diakses 19 Desember 2013).

Laswad, Fawzi dkk. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial

Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and

Public Policy, 24; 101–121.

Limpo, Morina dkk. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap

Accountability Disclosure pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28

September 2013.

Medina, Febri. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi

Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. Skripsi Sarjana

(Online). (http://lontar.ui.ac.id, diakses 7 November 2013).

Puspita, Rora & Dwi Martani. 2012. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik

Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam

Website Pemda. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23

September 2012.

Rahman, Aditya dkk. 2013. Determinan Internet Financial Local Government

Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28

September 2013.

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Buku 1, Edisi 4).

Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.

Sinaga, Yurisca F dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor-faktor

yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh

Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Diponegoro (Online).

(http://eprints.undip.ac.id/, diakses 7 November 2013)

Suhardjanto, Djoko & Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik

Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi & Auditing Vol. 8,

No. 1, Tahun 2011 (Online). (http://ejournal.undip.ac.id/, diakses 7

November 2013).

Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah

terhadap Tingkat Pelaporan Keuangan. Skripsi Sarjana (Online).

(http://lontar.ui.ac.id, diakses 7 November 2013).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

. 2012. Awas, Sesat Pikir tentang Wajar Tanpa Pengecualian

(Online). (http://www.hukumonline.com, diakses 2 Maret 2014).

. 2013. Guna Peningkatan Kesadaran Transparansi dan Advokasi

Anggaran Publik, JPIP-AIPD Undang BPKP (Online).

(http://www.bpkp.go.id, diakses 2 Maret 2014).

Lampiran

Tabel 1

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Penelitian Pengukuran Skala

Publikasi Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah melalui

Internet (DWEB)

Jika pemerintah daerah melakukan

publikasi laporan keuangan melalui

internet maka diberi angka 1, dan jika

pemerintah daerah tidak melakukan

publikasi laporan keuangan melalui

internet akan diberi angka 0.

Nominal

Kompetisi Politik

(POLCOM)

Jumlah anggota dewan partai

non pendukung kepala daerah Rasio

Jumlah total anggota dewan

Ukuran Pemerintah

Daerah (SIZE) Ln Total Aset Rasio

Rasio Pembiayaan

Utang (LEV) Ln

Total Kewajiban

Rasio

Total Aset

Kekayaan Pemerintah

Daerah (WEALTH) Ln

Total PAD Rasio

Jumlah Penduduk

Tipe Pemerintah

daerah (DTYPE)

Angka 1 untuk pemerintah kota dan

angka 0 untuk pemerintah kabupaten. Nominal

Opini Audit BPK

(DOPI)

Angka 1 untuk pemerintah daerah

yang mendapat opini audit WTP dan

angka 0 untuk pemerintah daerah

yang mendapat opini audit non WTP.

Nominal

Tabel 2

Ringkasan Perhitungan Sampel

Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2012 529

Dikurangi :

Pemerintah Daerah Provinsi -34

Tidak memiliki website atau website tidak dapat diakses -66

LKPD tahun 2012 tidak tersedia -75

Tidak memiliki jumlah kewajiban -15

Merupakan daerah tertinggal -103

Data anggota DPRD berdasarkan partai politik tidak tersedia -26

Jumlah Sampel Penelitian 210

Tabel 3

Statistik Deskriptif Variabel Independen

N =210 Minimum Maximum Mean Std. Deviation

POLCOM ,09 ,91 ,6126 ,15912

SIZE 495.223.811.542,63 35.358.824.156.594,80 2.733.953.829.539,73 3.065.452.697.592,93

LEV ,0000028 ,0472799 ,0055592 0,0075372

WEALTH 21.756,69 938.975,85 200.477,03 160.620,82

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 4

Korelasi Antar Variabel Independen

POLCOM LnSIZE LnLEV LnWEALTH DTYPE DOPI

POLCOM 1,000 -,029 ,000 ,200 -,204 ,061

LnSIZE -,029 1,000 ,097 -,243 ,054 -,042

LnLEV ,000 ,097 1,000 ,103 -,195 ,037

LnWEALTH ,200 -,243 ,103 1,000 -,592 -,189

DTYPE -,204 ,054 -,195 -,592 1,000 -,044

DOPI ,061 -,042 ,037 -,189 -,044 1,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 5

Hasil Uji Nilai -2 Log Likelihood

Nilai -2 Log Likelihood

Block 0 164,923

Block 1 146,781 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 6

Hosmer and Lemeshow Test

Step Chi-square df Sig.

1 14,070 8 ,080 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 7

Koefisien Determinasi

Step

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke R

Square

1 146,781 ,083 ,152 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 8

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Step 1 Step 18,142 6 ,006

Block 18,142 6 ,006

Model 18,142 6 ,006 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 9

Hasil Uji Regresi Logistik

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 1a POLCOM 3,502 1,615 4,703 1 ,030 33,183

LnSIZE ,711 ,358 3,939 1 ,047 2,036

LnLEV ,267 ,154 3,001 1 ,083 1,307

LnWEALTH ,754 ,432 3,043 1 ,081 2,126

DTYPE -,995 ,625 2,537 1 ,111 ,370

DOPI ,254 ,492 ,267 1 ,606 1,289

Constant -31,673 10,285 9,483 1 ,002 ,000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014