Download - Eco Camp - negosiasi dan Paris.pdf
INC-
1991KTT BUMI-
1992COP1-1995 COP2-1996 COP3-1997 COP4-1998
COP5-1999COP6-2000COP6bis-
2001COP7-2001COP8-2002COP9-2003
COP10-2004COP11/CMP1-
2005
COP12/CMP2-
2006
COP13/CMP3-
2007
COP14/CMP4-
2008
COP15/CMP5-
2009
COP16/CMP6-
2010COP17/CMP7-
2011
COP18/CMP8-
2012COP19/CMP9-
2013
COP20/CMP10-
2014
COP21/CMP11-
2015
COP22/CMP12-
2016
COP23/CMP13-
2017
MOMENTUM PENTING
KTT Bumi, Rio de Janeiro – adopsi dan open for signature UNFCCC (bersama UNCBD & UNCCD)
COP1, Berlin, 1995 – Berlin Mandate untuk menghasilkanProtokol sebagai aturan main implementasi UNFCCC –AWGBM
COP3, Kyoto, 1997 – adopsi Protokol Kyoto
COP11/CMP1, Montreal, 2005 – mulai berlakunya ProtokolKyoto – AWG-KP
COP13/CMP3, Bali, 2007 – dihasilkannya Bali Action Plan sebagai bagian dari Bali Road Map – AWG-LCA
MOMENTUM PENTING COP15/CMP5, Kopenhagen, 2009 – gagal dan hanya mencatat
Copenhagen Accord hasil negosiasi beberapa Kepala Negara
COP16/CMP6, Cancun, 2010 – dihasilkannya Cancun Agreement
COP17/CMP7, Durban, 2011 – dihasilkannya the Durban Outcomes termasuk Durban Platform for Enhanced Action – ADP
COP18/CMP8, Doha, 2012 – dihasilkannya the Doha Climate Gateway termasuk the Doha Amendment to the Kyoto Protocol
COP19/CMP9, Warsawa, 2013 – dihasilkannya the Warsaw Outcomes
PERIODE PRE-1995
1990 1991 1992 1993 1994
IPCC First Assessment Report
Pembentukan INC
Masa kerja INC hingga adopsi UNFCCC
UNFCCC diadopsi
Entry into force UNFCCC
Masa kerja INC pasca adopsi UNFCCC
PERIODE 1995-2012 ... (1)
1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pelaksanaan COP
IPCC Second Assessment Report
Pembentukan AWGBM
Masa kerja AWGBM
Adopsi Protokol Kyoto
IPCC Third Assessment Report
Entry into force Protokol Kyoto
Pelaksanaan CMP paralel dengan COP
Pembentukan AWG-KP
Masa kerja AWG-KP
IPCC Fourth Assessment Report
Pembentukan AWG-LCA
Masa kerja AWG-LCA
Periode Komitmen I - KP
Pembentukan ADP
Masa kerja ADP
PERIODE 1995-2012 ... (2)
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pelaksanaan COP
IPCC Second Assessment Report
Pembentukan AWGBM
Masa kerja AWGBM
Adopsi Protokol Kyoto
IPCC Third Assessment Report
Entry into force Protokol Kyoto
Pelaksanaan CMP paralel dengan COP
Pembentukan AWG-KP
Masa kerja AWG-KP
IPCC Fourth Assessment Report
Pembentukan AWG-LCA
Masa kerja AWG-LCA
Periode Komitmen I - KP
Pembentukan ADP
Masa kerja ADP
PERIODE 1995-2012 ... (3)
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pelaksanaan COP
IPCC Second Assessment Report
Pembentukan AWGBM
Masa kerja AWGBM
Adopsi Protokol Kyoto
IPCC Third Assessment Report
Entry into force Protokol Kyoto
Pelaksanaan CMP paralel dengan COP
Pembentukan AWG-KP
Masa kerja AWG-KP
IPCC Fourth Assessment Report
Pembentukan AWG-LCA
Masa kerja AWG-LCA
Periode Komitmen I - KP
Pembentukan ADP
Masa kerja ADP
PERIODE 2013-2020
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pelaksanaan COP
Pelaksanaan CMP paralel dengan COP
Masa kerja ADP
Periode Komitmen II – KP
Target Adopsi Hasil ADP
Target entry into force hasil ADP
PETA PERUNDINGAN
Negara Pihak UNFCCC:
Annex I Parties
Annex II Parties
Non-Annex I Parties
Negara Pihak Protokol Kyoto
Annex B Parties
Non-Annex B Parties
PETA PERUNDINGAN Group of 77 and China (G77+China) – 133 negara berkembang
Least Developed Countries (LDCs) – 48 negara dengan ekonomi terendah
Alliance of Small Island States (AOSIS) – 43 negara kepulauan kecil yang sangatrentan dampak perubahan iklim
African Group – negara-negara Afrika
Arab League – negara-negara Arab
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) – terdiri atas Bolivia, Cuba, Ecuador, Venezuela dan Nicaragua
Independent Alliance of Latin America and the Caribbean (AILAC)
Coalition for Rainforest Nations (CfRN) – terdiri atas negara berhutan kecualiIndonesia dan Brazil
Like Minded Developing Countries on Climate Change (LMDC) – sekitar 40 negaraberkembang dengan garis keras dan konservatif
PETA PERUNDINGAN
Uni Eropa – Komisi UE dan 28 negara anggota
Umbrella Group – Jepang, Amerika Serikat, Australia, Kanada,
Rusia, Selandia Baru, Norwegia, Kazakhstan, Ukraina
Environmental Integrity Group – Swiss, Meksiko, Republik
Korea, Liechtenstein, Monako
The Cartagena Dialogue for Progressive Actions – sekitar 40
negara yang terdiri dari negara maju dan negara
berkembang, termasuk LDCs, Afrika, AOSIS yang progresif
TUJUAN UTAMA & PRINSIP DASAR
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Art.2 – …, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
Art.3 – equity, common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR/RC), precautionary measures promote sustainable development, cooperation among Parties
ISU UTAMA & PERBEDAAN MENDASAR
MITIGASI – menekan, menurunkan atau mengurangi emisi gas rumah kaca
ADAPTASI – menyesuaikan dengan dampak yang telah terjadi ataudiperkirakan akan terjadi
DUKUNGAN AKSI – berbagai hal yang akan mendukung mitigasi danadaptasi yang efektif:
MEKANISME PENDANAAN
PENGEMBANGAN DAN ALIH TEKNOLOGI
PENINGKATAN KAPASITAS
TRANSPARANSI – untuk memastikan akuntabilitas aksi dandukungan aksi
PROSES PERUNDINGAN Perundingan dilakukan dalam bentuk:
Pleno – terbuka bagi semua termasuk media dan pengamat
Contact Group – terbuka bagi pengamat
Informal Consultation – tetutup tapi dalam beberapa hal jika Negara Pihakmenyetujui dapat bersifat terbuka bagi pengamat
Informal-informal – tertutup dan biasanya kapasitas ruang sangat terbatas
Bentuk penyampaian pandangan/posisi:
Statement – per Negara Pihak tetapi dengan agenda yang sangat padatsering hanya diberikan kepada kelompok perundingan
Intervensi – sejalan dengan posisi dan pandangan … dapat salingmendukung atau mematahkan posisi dan pandangan Negara Pihak lain
Submisi – penyampaian posisi dan pandangan secara tertulis yang akandidokumentasikan
PARIS
COP21 – 22 agenda pembahasan di berbagai isu untuk keputusanCOP, termasuk adopsi Kesepakatan Paris
CMP11 – 17 agenda pembahasan di berbagai isu untuk keputusanCMP
SBI43 – 18 agenda pembahasan untuk disampaikan ke COP21 atauCMP11
SBSTA43 – 15 agenda pembahasan untuk disampaikan ke COP21 atau CMP11
ADP2.12 – memfinalkan Kesepakatan Paris dan workstream-2 untuk disampaikan ke COP21
MANDAT COP17 KEPADA ADP
Adopsi kesepakatan pada COP21, 2015
Kesepakatan:
Di bawah UNFCCC
Bersifat legally binding,
Applicable to all Parties,
Berdasarkan common but differentiated responsibilities & respective capability
ENAM ELEMEN UTAMA KESEPAKATAN PARIS
MITIGASI AKSI NYATA
ADAPTASI
PENDANAAN DUKUNGAN ATAS AKSITEKNOLOGI
PENINGKATAN KAPASITAS
TRANSPARANSI TRANSPARANSI AKSI &
DUKUNGAN AKSI
TANTANGAN MENDASAR
196 Negara Pihak dengan berbagai kondisinya
Perubahan paradigma pasca 2020 menjadi universal participation – applicable to all Parties based on CBDR/RC in light of national circumstances
Dinamika global sejak adopsi UNFCCC 1992
Musyawarah untuk mufakat
KESEPAKATAN PARIS
Perundingan draft dokumen kesepakatan
Dokumen resmi: Geneva Negotiating Text
Rangkaian pembahasan berdasarkan pasal dalam draft
Masih terdapat banyak perbedaan, terutama dalam hal mitigasi, adaptasi, dukungan aksi dan transparansi
Konsultasi Informal Tingkat Menteri oleh Presidensi COP20/CMP10 (Peru) dan Presidensi COP21/CMP11 (Perancis)
POSISI DASAR INDONESIA
Mendukung Kesepakatan Paris yang mengikat secara legal
Mendukung pemberlakuan bagi semua Negara Pihak namun tidakmeninggalkan prinsip CBDR/RC dan menekankan pentingnyanational circumstances
Mendukung Kesepakatan yang bersifat jangka panjang dankarenanya harus memiliki fleksibilitas dan dinamika dalamimplementasinya
Telah menyampaikan INDC dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (CO2, CH4 dan N2O) sebesar 29% dan hingga 41% terhadap business as usual di 2030