HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA INVESTASI
PEMERINTAH PADAMODAL FISIK, INVESTASI
PEMERINTAH PADA SUMBER DAYA MANUSIA,
DANINVESTASI SEKTOR SWASTA DI INDONESIA
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Magister Akuntansi
Disusun oleh:
Prima Rosita Arini Setyaningsih
12.13.00392
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
STIE YKPNYOGYAKARTA
2015
1
HUBUNGAN KAUSALITAS INVESTASI PEMERINTAH
DALAM MODAL FISIK DAN INVESTASI PEMERINTAH
DALAM SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP INVESTASI
SEKTOR SWASTA DI INDONESIA
Prima Rosita Arini S.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Yogyakarta
ABSTRACT
The aim of this study is to provide empirical evidence about the causality that
occurred between public investment and private sector investment in Indonesia
across 33 provinces, over the study period of 2010-2013. Public Investment is
annually budgeted as capital expenditures. However, public investment is not only
in the form of physical capital but also in the non-physical form; namely human
resources that reflected on education and health expenditure. The statistical tool
used in this study is the Three-stage Least Squares. This research indicates that:
there are causalities between public investment in infrastructure and private
investment, and also between the public investment in infrastructure and public
investment in human resources. However, no causality occurs between the public
investment in human resources and private investment.
Keywords: public capital, human capital, private investment, GDP
PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator berhasilnya proses pembangunan
ekonomi. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran
pemerintah, swasta, dan tenaga kerja. Sesuai dengan konsep Trilogi Pembangunan
peran pemerintah sebagai salah satu dari pelaku ekonomi selain sektor swasta dan
koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena mencakup dalam hal
penyediaan kebutuhan publik dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
2
disediakan oleh pihak swasta. Peran ini tertuang dalam pengeluaran pemerintah
yaitu anggaran belanja pemerintah yang setiap tahun dilaporkan sebagai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk peran pemerintah dalam
meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui kualitas pendidikan dan
kesehatan.
Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal bagi
bergeraknya roda pembangunan. Pertumbuhan dan kualitas tenaga kerja
merupakan faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Kualitas faktor
produksi sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan
kesehatan. Investasi pada bidang sumber daya manusia adalah sejumlah dana
yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses
investasi. Investasi ini berperan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.
Investasi swasta merupakan faktor penting untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal
ini diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurut konsep
Trilogi Pembangunan, sektor swasta memiliki fungsi dalam hal pertumbuhan
ekonomi, sehingga semakin banyak penanam modal yang tertarik untuk
berinvestasi di Indonesia maka hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan
ekonomi yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya pembangunan
nasional.
Setiap pelaku ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling
terkait satu sama lain. Pemerintah melalui belanja yang dikeluarkan akan menjaga
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
3
stabilitas suatu negara dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung
kegiatan masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya agar kegiatan perekonomian
dapat terus berjalan dengan baik, sektor swasta melalui aktivitasnya yang
berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara
meningkatkan produktivitasnya agar investor tertarik untuk melakukan investasi
pada sektor swasta yang tentu saja harus didukung oleh peran koperasi sebagai
fungsi pemerataan hasil ekonomi yang dimiliki suatu negara dan belanja yang
dikeluarkan oleh pemerintah.
Berbeda dari penelitian yang sudah ada, penelitian ini berfokus pada
pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi di Indonesia, dalam hal ini
investasi tidak hanya digambarkan dalam bentuk fisik atau infrastruktur
melainkan juga investasi sumber daya manusia yang juga memiliki pengaruh
terhadap sektor swasta yang digambarkan melalui pengeluaran pemerintah dalam
belanja pendidikan dan belanja kesehatan, dan invesasi sektor swasta. Selain itu
penelitian ini juga tidak hanya melihat bagaimana investasi pemerintah dapat
mempengaruhi investasi sektor swasta, melainkan peneliti ingin melihat lebih
dalam mengenai hubungan kausalitas yang terjadi antara investasi pemerintah dan
investasi sektor swasta yang diamati melalui metode statistika yang berbeda yaitu
dengan alat statistik Three-Stage Least Squares.
Kontribusi lain yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian ini peneliti
juga melakukan pengujian untuk melihat hubungan yang terjadi antara investasi
pemerintah yang dilakukan pada modal fisik (infrastruktur) dan investasi
pemerintah yang dilakukan pada sumber daya manusia. Selain itu dalam
penelitian ini untuk mengukur kualitas sumber daya manusia tidak hanya
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
4
digambarkan melalui belanja pendidikan dan belanja kesehatan yang dilakukan
pemerintah saja, melainkan peneliti menambahkan beberapa proxy lain yang
dapat membantu menjelaskan mengenai kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki suatu daerah. Proxy lain yang digunakan untuk menjelaskan kualitas
sumber daya manusia adalah angka melek huruf dan angka harapan hidup. Proxy
tersebut akan dijelaskan melalui statistik deskriptif yang akan membantu
menjelaskan mengenai kondisi wilayah yang akan diteliti.
KAJIAN TEORITIS
Trilogi pembangunan muncul ketika Indonesia berada pada masa kepemimpinan
Soeharto yaitu pada PELITA III. Isi Trilogi pembangunan yaitu (a) Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, (c)
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Teori mengenai peran sektor swasta perekonomian telah ada sejak tahun
1732 yang diawali dengan adanya teori ekonomi klasik dari tahun 1973-1790
yang dipelopori oleh Adam Smith yang menjelaskan mengenai prinsip dalam
kepentingan pribadi (self interest) dan semangat individualisme (laissez faire).
Penganut mashab ini percaya bahwa sistem ekonomi liberal secara otomatis dapat
mencapai kesejahteraan masyarakat dan campur tangan pemerintah sangat kecil
atau bahkan dapat dikatakan tidak ada. Namun aliran tersebut tidak mampu
menyelesaikan fenomena krisis yang terjadi pada tahun 1930an sehingga muncul
aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes yang bertujuan
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam teori ini pemerintah memiliki
peran aktif dalam mengendalikan perekonomian masyarakat.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
5
Investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola
pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal
daerah (Zaris, 1987). Untuk meningkatkan investasi persediaan modal dalam
modal baru harus lebih dari cukup untuk mengkover depresiasi yang biasanya
timbul ketika modal yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif.
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang
berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi
pembangunan. Menurut UU No.25 tahun 2007 pasal 1 tentang Penanaman Modal,
Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal
Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
Teori Investasi Neo-Klasik menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan
PDB riil berpengaruh positif terhadap investasi swasta atau disebut dengan efek
akselerator (Greene, et al., 1991). PDRB merupakan nilai dari akhir keseluruhan
barang/jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara,
termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di
negara tersebut. Tingkat pendapatan nasional atau regional yang tinggi akan
memperbesar pendapatan masyarakat, dan selanjutnya pendapatan masyarakat
yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan akan barang-barang dan jasa-
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
6
jasa, maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan ini akan mendorong
dilakukannya investasi.
Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh
pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk
menyediakan faslitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan
polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran
untuk mengembangkan infrastuktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.
Berdasarkan World Bank Pengeluaran pemerintah juga terdiri dari berbagai
kegiatan untuk kesejaheraan masyarakat dan juga untuk pengembangan ekonomi,
khusunya di negara berkembang.
Salah satu teori mengenai pengeluaran pemerintah adalah teori makro
yang terdiri dari beberapa teori, yaitu (a) Model Pembangunan Tentang
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, model tersebut diperkenalkan dan
dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan
pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang
dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut, (b) Teori Adolf
Wagner yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan
per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan
meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan
yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan
sebagainya, (c) Teori Peacock dan Wiseman yang didasarkan pada suatu analisis
penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar
pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak
karene meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah
juga semakin meningkat., (d) Teori batas kritis Colin Clark yang mengemukakan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
7
hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran
pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran
belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor
pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi
25 persen dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi.
Menurut BPS, belanja pemerintah pusat atau daerah berdasarkan fungsi
terdiri dari belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan,
ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata
dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Sedangkan menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD terdiri dari
belanja rutin (belanja aparatur) dan belanja pembangunan (belanja publik.
Terkait pengeluaran pemerintah dalam hal belanja pendidikan, terdapat
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan minimum 20
persen dari anggaran mereka untuk sektor pendidikan, di luar belanja gaji dari
tolok ukur ini. Menurut Bank Dunia tahun 2008, sejak diterapkannya
desentralisasi pada tahun 2001, tanggung jawab pemerintah daerah dalam
menyediakan layanan pendidikan kepada penduduknya semakin meningkat.
Kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah telah sepenuhnya
dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.
Belanja daerah untuk sektor pendidikan meningkat baik dalam hal jumlah maupun
dalam bagian dari belanja pendidikan nasional.
Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
8
provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa besar
anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji.
Konsekuensi pemerintah akan Hal ini menunjukkan akumulasi pengeluaran
pemerintah pada belanja kesehatan, merupakan investasi sekaligus campur tangan
pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks pembangunan masusia di
Indonesia.
Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap
tahunnya. Apabila peningkatan penerimaan APBD kabupaten kota di suatu
provinsi ternyata tidak dikuti dengan peningkatan dana yang dialokasikan untuk
investasi, hal tersebut akan berdampak terhadap penyediaan sarana fisik dan
prasarana yang memadai bagi daerah kabupaten dan kota yang mengalami
pemekaran. Keterbatasan infrastruktur secara langsung akan menyebabkan potensi
ekonomi suatu daerah tidak dapat didayagunakan secara optimal (Wahyuningsih,
2012).
Investasi dapat dilakukan bukan saja pada fisik, tetapi juga pada bidang
non fisik. Investasi non fisik meliputi pendidikan, pelatihan, migrasi,
pemeliharaan kesehatan dan lapangan kerja. Investasi non fisik lebih atau lebih
dikenal dengan investasi sumber daya manusia adalah sejumlah dana yang
dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi.
Investasi sumber daya manusia akan membentuk modal manusia (human capital)
yang akan memberikan imbalan berupa penghasilan yang lebih besar di masa
mendatang. Modal manusia (human capital) adalah salah satu faktor penting yang
mendukung perubahan dan pengembangan teknologi, sedangkan teknologi beserta
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
9
investasi modal fisik dan jumlah penduduk merupakan fungsi dari pertumbuhan
output. Dalam teori pertumbuhan ekonomi baru atau yang disebut sebagai teori
pertumbuhan endogen (endogenous growth theory), faktor eksternal dilibatkan
sebagai penentu pertumbuhan ekonomi dan modal manusia sebagai salah satu
faktor tersebut (Hjerppe, et al., 2007)
Berdasarkan Neoclassical arguments terdapat hubungan substitusi atau
komplementer antara belanja pemerintah dan investasi swasta. Substituability
hypothesis berasal dari pandangan bahwa tingginya belanja pemerintah pada
barang modal maka akan meningkatkan tingkatan dari akumulasi modal di atas
level optimal, hal ini akan membuat agen swasta memotong investasi mereka
dengan tujuan untuk memunculkan kembali optimal rate dari akumulasi modal
dalam perekonomian. Sebagai substitute atau pengganti, belanja pemerintah pada
barang modal akan menyebabkan crowd-out atau berkurangnya investasi swasta.
Sebaliknya, pada complementary hypothesis belanja pemerintah pada infrasruktur
dan sumber daya manusia kemungkinan akan meningkatkan produktivitas
marjinal dari modal swasta dan kemudian akan mendorong investasi swasta yang
lebih yang kemungkinan akan mengarah pada crowd-in effect atau meningkatnya
investasi swasta (Wang, 2005).
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur Terhadap Investasi
Swasta
Menurut penelitian yang dilakukan Aschauer (1989b) menunjukkan bahwa pada
tingkat agregat, dampak dari penyediaan publik pada modal infrastruktur terhadap
aktivitas investasi swasta secara langsung ditemukan korelasi yang positif dan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
10
dinyatakan bahwa pada area seperti utilitas publik, jalan, pendidikan, pengeluaran
pada investasi pemerintah mungkin akan mengurangi pengeluaran pada sektor
swasta, yang berakibat pada meningkatnya produktivitas sektor swasta yang akan
menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.
Berdasarkan complementary hypothesis pada Neoclassical arguments,
belanja pemerintah pada infrasruktur akan meningkatkan produktivitas marjinal
dari modal swasta dan kemudian akan mendorong investasi swasta yang lebih
yang kemungkinan akan mengarah pada crowd-in effect atau meningkatnya
investasi swasta meskipun beberapa kasus pada suatu negara mengarah pada
crowd-out effect. Berdasarkan teori di atas, maka dapat dibentuk hipotesis:
H1a: Investasi dalam infrastruktur berpengaruh pada investasi swasta.
Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam
Infrastruktur
Ide mengenai modal fisik (infrastruktur) memiliki dampak pada aktivitas investasi
swasta telah didiskusikan pada literatur yang ditulis oleh Buiter (1997). Selain itu
dalam Neoclassical arguments juga terdapat dua hipotesis yaitu substiability dan
complementary hypothesis yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara
investasi pemerintah dan sektor swasta. Investasi swasta akan lebih besar sebesar
nilai dari infrastruktur yang disediakan (Erenburg, et al., 1995).
Sedangkan menurut konsep Trilogi Pembangunan perekonomian di suatu
negara akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerjasama dalam pelaku
ekonomi, khususnya dalam penelitian ini adalah sektor swasta dan pemerintah.
Untuk menunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka sektor swasta
memiliki peran untuk meningkatkan produktivitasnya dengan meningkatkan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
11
output agar biaya per unit yang dikeluarkan semakin kecil dan laba yang diperoleh
juga semakin besar sehingga melihat hal tersebut investor tertarik untuk
menanamkan modalnya sehingga Negara tidak mengalami kekurangan dana
dalam melakukan kegiatan ekonomi dan perekonomian pun dapat bertumbuh.
Meningkatknya laba perusahaan akan membuat perusahaan membayar
pajak yang lebih besar dan hal tersebut berarti bahwa Negara memiliki pendapatan
dari pajak yang lebih besar pula. Untuk menunjang aktivitas sektor swasta
pemerintah memiliki peranan penting dalam hal penyediaan infrastruktur yang
salah satu sumber pendapatan untuk mendanai penyediaan infrastruktur adalah
bersumber dari pajak agar distribusi atau kegiatan produksi yang dilakukan sektor
swasta berjalan dengan lancar. Melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi tingkat investasi swasta maka peran pemerintah yang diperlukan
dalam penyediaan infrastruktur juga semakin besar.
Berdasarkan pendapat Erenburg (1995) yang menyatakan bahwa besarnya
investasi swasta akan sebesar nilai infrastruktur yang disedikan dan berdasarkan
konsep Trilogi Pembangunan, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis:
H1b: Investasi swasta berpengaruh pada investasi pemerintah dalam
infrastruktur.
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia Terhadap
Investasi Sektor Swasta
Pada complementary hypothesis dalam Neoclassical arguments, tidak hanya
belanja pemerintah pada infrasruktur melainkan investasi pemerintah pada sumber
daya manusia juga akan meningkatkan produktivitas marjinal dari modal swasta
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
12
dan kemudian akan mendorong investasi swasta yang lebih yang kemungkinan
akan mengarah pada crowd-in effect atau meningkatnya investasi swasta.
Penekanan pada investasi sumber daya manusia diyakini merupakan basis
dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Investasi dalam
sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dapat dilakukan
oleh pemerintah dari segi pendidikan dan kesehatan. Dengan pendidikan dan
kondisi tubuh yang sehat maka produktivitas tenaga kerja akan meningkat dan
berdampak pada produktivitas sektor swasta.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wang (2005) terlihat bahwa
alokasi pengeluaran pemerintah dalam belanja pendidikan dan kesehatan memiliki
dampak yang positif terhadap investasi swasta. Dalam artikel tersebut dijelaskan
bahwa pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan mampu
meningkatkan human capital dan produktivitas tenaga kerja yang diharapkan
mampu mendorong meningkatnya output swasta yang akan mengakibatkan
investor semakin berminat untuk meningkatkan investasinya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hjerppe et.al (2007) diperoleh
hasil bahwa investasi pada sumber daya manusia mampu meningkatkan
produktivitas sektor swasta. Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa biasanya
studi terkait pertumbuhan ekonomi salah satunya ditentukan oleh tenaga kerja.
Kemungkinan pertumbuhan dan efek produktivitas dari pengeluaran publik secara
tidak langsung diukur melalui pendidikan dan kesehatan (yang berdampak pada
sumber daya manusia) dan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur. Pada
penelitian tersebut pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan
diperlakukan sama seperti investasi pemerintah dalam infrastruktur yang mampu
mempengaruhi produktivitas sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Dengan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
13
kata lain, sumber daya manusia adalah sarana lain pemerintah untuk berinvestasi
pada sektor swasta. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka peneliti
menetapkan hipotesis:
H2a: Investasi pemerintah pada sumber daya manusia berpengaruh pada
investasi sektor swasta.
Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam Sumber
Daya Manusia
Hubungan antara investasi sumber daya manusia yang juga disebut modal
manusia dan produktivitas sektor swasta telah dijelaskan dalam teori pertumbuhan
ekonomi baru atau yang disebut sebagai teori pertumbuhan endogen (endogenous
growth theory), dalam teori tersebut faktor eksternal dilibatkan sebagai penentu
pertumbuhan ekonomi dan modal manusia sebagai salah satu faktor tersebut
(Hjerppe, et al., 2007). Modal manusia yang produktif akan meningkatkan
produktivitas sektor swasta yang akan mengarah pada meningkatnya investasi
swasta. Oleh karena itu pengeluaran pemerintah dalam belanja pendidikan dan
kesehatan dapat dikatakan sebagai investasi non-fisik pemerintah dalam
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.
Manusia yang berkualitas akhir-akhir ini merupakan daya tarik investasi
yang cukup penting. Sebabnya adalah teknologi yang dipakai oleh para pengusaha
semakin lama semakin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan
lebih dari tenaga kerja. Modal manusia (human capital) adalah salah satu faktor
penting yang mendukung perubahan dan pengembangan teknologi, sedangkan
teknologi beserta investasi modal fisik dan jumlah penduduk merupakan fungsi
dari pertumbuhan output. Perubahan teknologi yang semakin canggih akan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
14
berdampak pada meningkatknya produktivitas sektor swasta. Karena dengan
teknologi yang lebih canggih maka sektor swasta khususnya industri akan
semakin mudah untuk menghasilkan produknya, dan untuk mengoperasikan alat
dengan teknologi yang canggih tentunya diperlukan sumber daya manusia yang
berpendidikan, berkualitas, agar pengoperasian alat tersebut optimal dan dapat
menunjang produktivitas sektor swasta.
Apabila dipandang dari konsep Trilogi Pembangunan, meningkatnya
investasi sektor swasta tidak lepas dari peran pemerintah yang tidak hanya dalam
bentuk penyediaan modal fisik, melainkan juga dari sisi investasi sumber daya
manusia. Pemerintah melakukan investasi sumber daya manusia dapat dilihat
melalui belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Semakin tinggi tingkat
produktivitas sektor swasta maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia
yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilakukan sektor
swasta.
Berdasarkan teori dan konsep Trilogi Pembangunan tersebut maka dapat
dikatakan bahwa pertumbuhan teknologi yang semakin canggih akan membuat
investor semakin tertarik untuk berinvestasi karena dianggap sektor swasta
memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan untuk dapat mengoperasikan
teknologi yang semakin canggih tersebut diperlukan sumber daya manusia yang
berkualitas tinggi, karena pertumbuhan teknologi tetapi tidak diimbangi dengan
meningkatnya kualitas sumber daya manusia maka tingkat produksi yang
dihasilkan tidak akan optimal dan akan membuat minat investor untuk
berinvestasi turun. Sehingga untuk mengimbangi peningkatan investasi swasta,
juga harus diimbangi peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibentuk hipotesis:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
15
H2b: Investasi swasta berpengaruh pada investasi pemerintah dalam sumber
daya manusia.
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia Terhadap
Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur
Pemerintah melakukan investasi sumber daya manusia dapat dilihat melalui
belanja pendidikan dan belanja kesehatan. Semakin tinggi tingkat produktivitas
sektor swasta maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang
dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilakukan sektor
swasta. Apabila sumber daya manusia tersebut memiliki kualitas yang baik maka
tentunya akan memiliki pendapatan yang baik dan terhindar dari kemiskinan
(Suryawati, 2005).
Pentingnya peranan modal manusia dalam pembangunan tampak pada
perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang
mengalokasikan investasi maupun belanja daerahnya guna meningkatkan kualitas
modal manusia tersebut. Memang, investasi yang dialokasikan untuk kepentingan
modal manusia ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu
singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa dalam anggaran pemerintah sering kali
terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan
investasi untuk sektor pembangunan modal manusia.
Perbaikan di bidang pendidikan dan kesehatan akan menguatkan
pembangunan manusia yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan
ekonomi. Ketika perekonomian suatu negara tumbuh maka hal tersebut akan
menarik investor khususnya investor asing untuk berinvestasi. Dengan adanya hal
tersebut maka perlu adanya pembangunan infrastruktur agar kegiatan ekspor-
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
16
impor lancar. Pelabuhan adalah pintu gerbang suatu negara. Selain pembangunan
infrastruktur lain, infrastruktur pelabuhan merupakan kunci daya saing, terlebih
bagi arus ekspor-impor barang. Bila pelabuhan tidak efisien, maka logisitik akan
terganggu, yang pada gilirannya akan memperlemah perekonomian bangsa.
Sebagai negara kepulauan, prioritas pembangunan infrastruktur di Indonesia
adalah infrastruktur antarpulau guna mengintegrasikan kepulauan seolah-olah
menjadi satu daratan, seperti memperbanyak dan memperbesar kapasitas
pelabuhan laut. Berdasarkan paparan diatas maka dapat dibentuk hipotesis, yaitu:
H3a: Investasi pemerintah dalam sumber daya manusia berpengaruh pada
investasi pemerintah dalam infrastruktur.
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur Terhadap Investasi
Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk
mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang
peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini
mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat
dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi,
sanitasi, dan energi.
World Bank (1994), mendefinisikan infrastruktur dalam konteks ekonomi
sebagai sebuah terminology yang memayungi banyak aktivitas terkait "social
overhead capital". Lebih jauh "social overhead capital" ini dipandang sebagai
fondasi bagi peningkatan standar kehidupan, penggunaan lahan nasional secara
lebih baik dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
17
Dalam dokumen “Renstra Departemen PU 2005–2009” sebagai RPJMN 1
terdapat visi Departemen PU yaitu “Menyediakan infrastruktur PU yang handal,
bermanfaat dan bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan
wilayah dan permukiman, agar terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil
& demokratis serta lebih sejahtera”. Adapun salah satu misi yang diemban adalah
membentuk SDM yang profesional. Meskipun sudah ada Renstra 2010-2014
sebagai RPJNM 2 namun aspek dorongan masyarakat untuk pembangunan
infrastruktur tetap ada walaupun visi misinya berbeda.
Untuk Renstra 2015-2019 sebagai RPJNM 3 masih berupa draft yang
memiliki arah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
salah satunya dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan SDA & SDM berkualitas serta
kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.
Melihat pemikiran dalam RPJNM 1 hingga RPJNM 3 tersebut, dapat
dikatakan bahwa untuk membangun infrastruktur yang berkualitas yang memiliki
usia ekonomis panjang dan menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya
SDM yang berkualitas pula. Karena tanpa adanya SDM yang berpendidikan dan
memiliki kesehatan yang baik SDM tersebut tidak akan mampu menunjang
pembangunan infrastruktur yang berkualitas karena SDM tersebut tidak akan
mampu bekerja dengan optimal. Oleh karena itu pemerintah juga perlu
berinvestasi pada SDM agar SDM yang dimiliki agar memiliki kualitas yang
bagus yang mampu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
pula. Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dibentuk hipotesis sebagai
berikut:
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
18
H3b: Investasi pemerintah dalam infrastruktur berpengaruh pada investasi
pemerintah dalam sumber daya manusia.
Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, penelitian terdahulu dan
pengembangan hipotesis, maka dibentuklah kerangka berfikir sebagai berikut:
H1a
H1b
H2a
H2b
Gambar 1. KERANGKA PEMIKIRAN
METODE PENELITIAN
Sumber dan Data Penelitian
Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat
data panel. Data tersebut diperoleh melalui data yang dimiliki BPS, Bank
Indonesia, BKKBN dan BKPM. Data tersebut diperoleh melalui laporan yang
berupa hardcopy dan melalui website resmi. Karena keterbatasan atas tersedianya
data, maka periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2010-2013. Data yang
digunakan adalah dengan menggunakan sampel data 33 provinsi di Indonesia dari
34 provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan Utara yang baru disahkan pada
tanggal 25 Oktober 2012
Investasi Modal
Fisik (Infrastruktur)
Investasi
Swasta
Investasi Sumber
Daya Manusia
PDRB
H3a H3b
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
19
Variabel Penelitian
Pengujian yang peneliti lakukan adalah dengan uji kausalitas, sehingga peneliti
tidak mengidentifikasi kategori variabel dependen dan variabel independen karena
suatu variabel penelitian akan diperlakukan sebagai variabel dependen pada suatu
persamaan kausalitas, namun akan menjadi variabel independen pada persamaan
kausalitas lainnya. Variabel yang digunakan adalah variabel investasi pemerintah
dalam modal fisik, investasi pemerintah dalam sumber daya manusia, dan
investasi swasta. Untuk persamaan dengan variabel dependen investasi swasta
akan dikontrol dengan variabel kontrol PDRB.
TABEL 1
VARIABEL PENELITIAN
VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL PENGUKURAN
Investasi Swasta Dalam penelitian investasi
swasta yang diteliti adalah
investasi dalam bentuk
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) ataupun
Penanaman Modal Asing
(PMA) berdasarkan lokasi.
Investasi sektor swasta adalah
besarnya realisasi
investasi/penanaman modal
oleh masyarakat, baik berupa
PMA maupun PMDN.
Logaritma natural dari total
PMA dan PMDN berdasarkan
lokasi
PMA dirupiahkan
berdasarkan kurs akhir tahun
Bank Indonesia
Investasi
Pemerintah
Dalam
Infrastruktur
Salah satu bentuk investasi
publik adalah dalam bentuk
infrastruktur publik yang
tercermin melalui belanja
modal yang dianggarkan setiap
tahunnya dalam APBD.
Belanja modal adalah
pengeluaran anggaran yang
digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah
asset tetap dan asset lainnya
yang memberi manfaat lebih
dari satu periode akuntansi
serta melebihi batasan minimal
Logaritma natural dari
realisasi belanja modal per
provinsi
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
20
kapitalisasi asset tetap atau
asset lainnya yang ditetapkan
pemerintah.
Investasi
Pemerintah
Dalam Sumber
Daya Manusia
Investasi non fisik lebih atau
lebih dikenal dengan investasi
sumber daya manusia adalah
sejumlah dana yang
dikeluarkan dan kesempatan
memperoleh penghasilan
selama proses investasi.
Investasi pemerintah pada
sumber daya manusia dapat
digambarkan melalui alokasi
pengeluarannya pada belanja
pendidikan dan belanja
kesehatan yang merupakan
pengeluaran provinsi tahunan
berdasarkan fungsi.
Logaritma natural dari total
realisasi belanja kesehatan
dan belanja pendidikan per
provinsi
PDRB PDRB merupakan nilai dari
akhir keseluruhan barang/jasa
yang dihasilkan oleh semua
unit ekonomi dalam suatu
negara, termasuk barang dan
jasa yang dihasilkan warga
negara lain yang tinggal di
negara tersebut.
Logaritma natural dari total
PDRB per provinsi
TEKNIK ANALISIS
Statistik Deskriptif
Menurut Sugiyono (2012:148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan
untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
Data Panel
Menurut Winarno (2015:10.2), berdasarkan strukturnya, data terdiri atas dua jenis,
yaitu data seksi silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Data
seksi silang terdiri atas beberapa atau banyak objek, atau disebut observasi. Dalam
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
21
hal ini adalah 33 provinsi dengan beberapa jenis data yaitu belanja pendidikan,
belanja kesehatan dan meliputi beberapa periode yaitu dari tahun 2010-2013.
Three- Stage Least Squares
Banyak teori ekonomi penting diekspresikan kedalam bentuk persamaan simultan.
Persamaan simultan lebih baik daripada persamaan tunggal, sebab dalam bidang
ekonomi banyak terdapat hubungan timbal balik.
Asumsi implisit dari model persamaan simultan adalah bahwa variabel
eksplanatoris adalah sebab dan variabel dependen adalah akibat. Situasi ini
menunjukkan dua pengaruh antar variabel ekonomi: satu variabel mempengaruhi
variabel lain dan kemudian variabel tersebut kembali dipengaruhi oleh variabel
lain tersebut. Salah satu teknik yang mampu mengestimasi model secara baik
adalah metode Three-Stage Least Squares Estimator (3-SLSE). 3-SLSE dari
persamaan simultan merupakan pengembangan dari Two-Stage Least Squares
Estimator (2-SLSE). Ukuran kebaikan dari metode estimasi dapat terlihat dari
metode tersebut telah mampu menghasilkan estimator parameter yang konsisten.
Model Empiris
Pengujian yang akan dilakukan untuk menguji keenam hipotesis tersebut
dapat dilakukan dengan menerapkan 3 persamaan berikut:
(3.1)
(3.2)
(3.3)
INV = Investasi sektor swasta melalui PMA dan PMDN
INF = Investasi pemerintah pada infrastruktur
SDM = Investasi pemerintah pada sumber daya manusia yang digambarkan
melalui belanja kesehatan dan belanja pendidikan
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
22
ANALISIS DATA
Gambaran Umum Obyek Penelitian dan Statistik Deskriptif
Republik Indonesia adalah sebuah republik kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi
Provinsi adalah pembagian administratif paling umum di Indonesia, dan
mempunyai sejumlah kekuasaan otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar
1945 hasil amandemen. Setiap provinsi memiliki perangkat pemerintahan masing-
masing, dipimpin seorang gubernur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
bertindak sebagai lembaga legislatif di tingkat ini. Di tingkat nasional, setiap
provinsi mempunyai empat orang perwakilan di Dewan Perwakilan Daerah, yang
dipilih melalui pemilihan umum.
Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif
INVESTASI SDM INFRASTRUKTUR PDRB
Mean 9.58E+12 9.30E+11 8.96E+11 1.94E+14
Maximum 9.59E+13 1.74E+13 1.07E+13 1.26E+15
Minimum 2.34E+10 7.05E+10 1.09E+11 5.39E+12
Std. Dev. 1.59E+13 2.20E+12 1.43E+12 2.82E+14
Observations 132 132 132 132
Sumber: Output (Data Diolah)
Berdasarkan tabel 2 untuk variabel investasi diperoleh nilai mean atau nilai rata-
rata untuk investasi di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar
Rp9.580.000.000.000. Sedangkan nilai maksimal investasi yang didapatkan
adalah sebesar Rp95.851.268.047.020, angka tersebut mewakili jumlah investasi
yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2013.
Pada variabel SDM yang diukur melalui belanja pemerintah pada
pendidikan dan kesehatan menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata investasi
pemerintah pada SDM di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar
Rp930.000.000.000. Sedangkan untuk nilai maksimal diperoleh hasil sebesar
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
23
Rp17.449.401.064.775 yang mewakili nilai investasi pemerintah pada SDM di
provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013. Sedangkan untuk nilai minimum diperoleh
hasil sebesar Rp70.537.791.291 yang mewakili nilai investasi pemerintah pada
SDM di Sulawesi Barat pada tahun 2011.
Untuk variabel Infrastruktur diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata investasi
pada infrastruktur di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar
Rp896.000.000.000. Pada tabel 2 juga terlihat bahwa nilai maksimum investasi
pemerintah pada bidang infrastruktur adalah sebesar Rp10.696.012.194.000 yang
mewakili investasi pemerintah pada bidang infrastruktur di provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2013 sedangkan untuk nilai minimum terlihat bahwa nilai minimum
pada investasi di bidang infrastruktur adalah sebesar Rp108.997.026.000 yang
mewakili investasi pemerintah pada bidang infrastruktur di provinsi Gorontalo
pada tahun 2010.
Pada variabel PDRB yang diukur melalui PDRB atas harga berlaku per
provinsi menunjukkan hasil bahwa nilai rata-rata investasi pemerintah pada SDM
di Indonesia dari tahun 2010-2013 adalah sebesar Rp 194.000.000.000.000.
Sedangkan untuk nilai maksimal diperoleh hasil sebesar Rp
1.255.925.781.819.820 yang mewakili nilai PDRB di provinsi DKI Jakarta pada
tahun 2013. Sedangkan untuk nilai minimum diperoleh hasil sebesar Rp
5.389.831.565.710 yang mewakili nilai PDRB di Maluku Utara pada tahun 2010.
Untuk semakin memahami bagaimana kualitas sumber daya manusia di
Indonesia maka dilakukan pengujian statisik deskriptif pada Angka Harapan
Hidup (AHH) yang mewakili dari sisi kesehatan dan Angka Melek Huruf (AMH)
yang mewakili dari sisi pendidikan. Karena keterbatasan data maka periode yang
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
24
digunakan adalah dari tahun 2009-2012 dan diperoleh hasil seperti yang
ditunjukkan pada tabel 3 berikut:
Tabel 3
Statistika Deskriptif AHH dan AMH
Keterangan AHH AMH
Mean 69,1 tahun 93,2%
Maximum 76,0 tahun 99,3%
Minimum 62,5 tahun 64,1%
Observations 132 132
Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa untuk variabel AHH menunjukkan nilai rata-
rata AHH selama tahun 2009-2012 di Indonesia adalah sebesar 69,1 tahun. Selain
itu hasil juga menunjukkan bahwa nilai maksimal pada AHH adalah sebesar 76
tahun yang mewakili nilai AHH yang dimiliki provinsi D.I.Yogyakarta pada tahun
2009. Hasil lain yang dapat dilihat adalah nilai minimum AHH yang dihasilkan
adalah sebesar 62,5 tahun yang mewakili provinsi Sulawesi Barat pada tahun
2010.
Untuk variabel AMH terlihat bahwa variabel tersebut selama tahun 2009-
2012 memiliki nilai rata-rata AMH di Indonesia adalah sebesar 93,2%. Pada tabel
4.3 juga terlihat bahwa nilai maksimal AMH adalah sebesar 99,3% yang mewakili
nilai AMH yang dimiliki provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010. Hasil lain
yang dapat dilihat adalah nilai minimum AMH yang dihasilkan adalah sebesar
64,1% yang mewakili provinsi Papua pada tahun 2011.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
25
Uji Three-State Least Squares
Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4
Hasil Pengujian Three-Stage Least Squares
Model 1:
Model 2:
Model 3:
Coefficient Prob.
C(1) -12.30900 0.0002
C(2) 0.948310 0.0000*
C(3) -0.312093 0.1683
C(4) 0.737243 0.0000*
C(5) 3.667277 0.0001
C(6) 0.761760 0.0000*
C(7) 0.101957 0.0000*
C(8) -1.655422 0.1723
C(9) 1.017080 0.0000*
C(10) 0.035161 0.2201 INV menjelaskan investasi yang dilakukan sektor swasta, INF menjelaskan
investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang infrastruktur, SDM
menjelaskan investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang sumber daya
manusia, PDRB sebagai variabel kontrol menjelaskan angka PDRB di Indonesia.
Keterangan: *) signifikan karena prob. <5%
Sumber: Output E-Views (Data Diolah)
Tabel 5
Hasil Model 1
Model 1:
R-squared 0.550301
Adjusted R-squared 0.539762
Durbin-Watson stat 0.794279
INV sebagai variabel dependen menjelaskan investasi yang dilakukan sektor
swasta, INFsebagai variabek independen menjelaskan investasi yang dilakukan
pemerintah dalam bidang infrastruktur dan SDM menjelaskan investasi yang
dilakukan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia, PDRB sebagai
variabel kontrol menjelaskan angka PDRB di Indonesia.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
26
Tabel 6
Hasil Model 2
Model 2:
R-squared 0.715549
Adjusted R-squared 0.711139
Durbin-Watson stat 0.783599
INFsebagai variabel dependen menjelaskan investasi yang dilakukan pemerintah
dalam bidang infrastruktur, SDM sebagai variabel independen menjelaskan
investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang sumber daya manusia dan
INV menjelaskan investasi yang dilakukan sektor swasta.
Tabel 7
Hasil Model 3
Model 3:
R-squared 0.700955
Adjusted R-squared 0.696319
Durbin-Watson stat 0.736323
SDM sebagai variabel dependen menjelaskan investasi yang dilakukan
pemerintah dalam bidang sumber daya manusia. INFsebagai variabel
independen menjelaskan investasi yang dilakukan pemerintah dalam bidang
infrastruktur danINV menjelaskan investasi yang dilakukan sektor swasta.
Berdasarkan pengujian tersebut, maka hasil pengujian hipotesis dapat diringkas
menjadi tabel 8 berikut:
Tabel 8
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis Koefisien Sign Signifikansi Hasil
H1a:Investasi pemerintah
dalaminfrastruktur
berpengaruh pada
investasi swasta
C2
+ 0,0000 Diterima
H1b:Investasi swasta
berpengaruh pada
investasi pemerintah
dalam infrastruktur
C7 + 0,0000 Diterima
H2a:
Investasi pemerintah
C3 - 0,1683 Ditolak
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
27
padasumber daya manusia
berpengaruh pada
investasi sektor swasta.
H2b:Investasi swasta
berpengaruh pada
investasi pemerintah
dalam sumber daya
manusia.
C10 + 0,2201 Ditolak
H3a:Investasi pemerintah
dalam sumber daya
manusia berpengaruh pada
investasi pemerintah
dalam infrastruktur.
C6 + 0,0000 Diterima
H3b:Investasi pemerintah
dalam infrastruktur
berpengaruh pada
investasi pemerintah
dalam sumber daya
manusia.
C9 + 0,00000 Diterima
Pembahasan Hasil Pengujian
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur Terhadap Investasi
Swasta
Hasil pengujian hipotesis 1 sesuai dengan konsep Complementary Hypothesis
pada Neoclassical Arguments yang menyatakan bahwa belanja pemerintah pada
infrastruktur akan meningkatkan produktivitas marjinal dari modal swasta dan
kemudian akan mendorong investasi swasta yang lebih yang memungkinkan akan
mengarah pada crowd-in effects. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian
yang dilakukan oleh Aschauer (1988b) yang menyatakan bahwa meningkatkanya
modal publik akan meningkatkan return dari modal swasta, sehingga terdapat
crowd-in pada akumulasi modal swasta. Pada penelitian yang dilakukan
Holocombe (2005) juga sesuai dengan penelitian ini yang memiliki hasil bahwa
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
28
pada negara berkembang, investasi dari sektor publik merupakan pelengkap
investasi swasta. Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hatayo (2010) yang memiliki hasil bahwa terdapat crowding-in
effects jangka panjang antara investasi publik dan investasi swasta. Penelitian ini
juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hassan (2011) yang menyatakan
bahwa belanja modal publik memiliki pengaruh yang positif pada investasi
swasta. Oleh karena itu hipotesis1a yang berbunyi “Investasi pada
infrastrukturberpengaruh padainvestasi swasta” dapat diterima.
Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam
Infrastruktur
Hasil pengujian hipotesis 2 ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh
Erenburg and Wohar (1995) yang memiliki hasil bahwa investasi swasta
berpengaruh positif dan signifikan pada investasi publik. Selain itu hasil
penelitian ini juga mendukung pemikiran bahwa meningkatknya laba perusahaan
akan membuat perusahaan membayar pajak yang lebih besar dan hal tersebut
berarti bahwa Negara memiliki pendapatan dari pajak yang lebih besar pula.
Melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat investasi
swasta maka peran pemerintah yang diperlukan dalam penyediaan infrastruktur
juga semakin besar. Berdasarkan pendapat Erenburg and Wohar (1995)
dinyatakan bahwa besarnya investasi swasta akan sebesar nilai infrastruktur yang
disediakan.
Selain hal tersebut, hasil penelitian juga sesuai dengan konsep Trilogi
Pembangunan terkait fungsi sektor pemerintah dan swasta. Dari penelitian ini
terlihat bahwa peran pemerintah dalam bidang infrastruktur memberikan dampak
yang positif bagi sektor swasta, begitu pula sebaliknya, peran sektor swasta pada
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
29
peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menarik investor agar mau
berinvestasi juga memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi pemerintah
dalam bidang infrastruktur.
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia Terhadap
Investasi Swasta
Berdasarkan hasil pengujian yang ketiga diperoleh hasil pengaruh yang negatif
dan tidak signifikan yang tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wang
(2005) yang menyatakan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah dalam belanja
pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang positif terhadap investasi
swasta. Hasil penelitian ini justru mengarah pada substituability hypoyhesis dalam
Neoclassical arguments. Sebagai substitute atau pengganti, belanja pemerintah
pada barang modal ini akan menyebabkan crowd-out atau berkurangnya investasi
swasta.
Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Investasi Pemerintah Dalam Sumber
Daya Manusia
Hasil pengujian hipotesis yang keempat walaupun memiliki arah koefisien yang
positif namun nilai probabilitas yang muncul tidak menunjukkan angka yang
signifikan. Hal tersebut dikarenakan alokasi belanja pemerintah pada dasarnya
tidak hanya dalam aspek pendidikan dan kesehatan saja. Karena selain investasi
pada sumber daya manusia meningkatnya investasi swasta juga dapat
memepengaruhi alokasi belanja lainnya. Karena alokasi belanja pemerintah tidak
hanya sebatas pada bidang pendidikan dan kesehatan saja. Oleh karena itu jumlah
sampel yang tidak terlalu banyak pada penelitian ini menyebabkan munculnya
pengaruh yang tidak signifikan.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
30
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia Terhadap
Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mendukung fakta yang ada bahwa
pentingnya peranan modal manusia dalam pembangunan tampak pada perhatian
dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang mengalokasikan
investasi maupun belanja daerahnya guna meningkatkan kualitas modal manusia
tersebut. Memang, investasi yang dialokasikan untuk kepentingan modal manusia
ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu singkat. Sehingga
tidaklah heran bahwa dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik
antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor
pembangunan modal manusia.
Selain pembangunan infrastruktur lain, infrastruktur pelabuhan merupakan
kunci daya saing, terlebih bagi arus ekspor-impor barang. Bila pelabuhan tidak
efisien, maka logisitik akan terganggu, yang pada gilirannya akan memperlemah
perekonomian bangsa. Sebagai negara kepulauan, prioritas pembangunan
infrastruktur di Indonesia adalah infrastruktur antarpulau guna mengintegrasikan
kepulauan seolah-olah menjadi satu daratan, seperti memperbanyak dan
memperbesar kapasitas pelabuhan laut. Dan untuk membangun pelabuhan yang
berkualitas maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar
pelabuhan yang berkualitas dapat terbangun.
Pengaruh Investasi Pemerintah Dalam Infrastruktur Terhadap Investasi
Pemerintah Dalam Sumber Daya Manusia
Hasil pada pengujian hipotesis keenam ini sesuai dengan dokumen Renstra
Departemen PU RPJNM 1 (2005-2009) hingga RPJNM 3 (2015-2019). Secara
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
31
garis besar dari RPJNM 1 hingga RPJNM 3 memiliki maksud untuk membangun
infrastruktur yang berkualitas yang memiliki usia ekonomis panjang dan
menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan adanya SDM yang berkualitas pula.
Tanpa adanya SDM yang berpendidikan dan memiliki kesehatan yang baik SDM
tersebut tidak akan mampu menunjang pembangunan infrastruktur yang
berkualitas karena SDM tersebut tidak akan mampu bekerja dengan optimal. Oleh
karena itu pemerintah juga perlu berinvestasi pada SDM agar SDM yang dimiliki
agar memiliki kualitas yang bagus yang mampu mewujudkan pembangunan
infrastruktur yang berkualitas pula.
PENUTUP
Kesimpulan
Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris
tentang hubungan kausalitas yang terjadi antara pengeluaran pemerintah dan
investasi sektor swasta. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan hipotesis,
maka dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengaruh yang positif dan signifikan terjadi pada investasi pemerintah
pada infrastruktur terhadap investasi swasta, begitu pula sebaliknya dan
pada investasi pemerintah dalam sumber daya manusia terhadap investasi
pemerintah dalam infrastruktur dan begitu pula sebaliknya.
b. Investasi pemerintah pada sumber daya manusia memiliki pengaruh yang
negatif dan tidak signifikan terhadap investasi swasta, namun investasi
swasta memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap
investasi pemerintah dalam sumber daya manusia.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
32
Implikasi Penelitian
Penelitian ini memiliki implikasi bahwa hubungan kausalitas hanya terjadi antara
sektor pemerintah dan sektor swasta terkait investasi pemerintah dalam
infrastruktur dan investasi swasta. Hal ini berarti bahwa konsep Trilogi
Pembangunan antara sektor pemerintah dan sektor swasta terkait investasi
pemerintah dalam infrastruktur dan investasi swasta sudah dijalankan dengan baik
karena satu pihak dengan pihak lain saling mendukung. Hubungan kausalitas juga
terjadi antara investasi dalam infrastruktur dan dalam sumber daya manusia.
Namun hubungan kausalitas tidak terjadi antara investasi pemerintah
dalam sumber daya manusia dan investasi swasta. Hal ini memiliki makna bahwa
konsep Trilogi Pembangunan antara sektor pemerintah dan sektor swasta terkait
investasi pemerintah dalam sumber daya manusia dan investasi swasta belum
dijalankan dengan baik karena satu pihak dengan pihak lain tidak saling
mendukung.
Keterbatasan Penelitian dan Saran
Pada penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan mengenai periode waktu.
Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini terlalu singkat yaitu 4 tahun
dari tahun 2010 hingga 2013. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ketersediaan
data yang dipublikasi terkait variabel investasi dan belanja modal. Data investasi
swasta yaitu PMA dan PMDN hanya tersedia mulai tahun 2010 dan setelahnya,
sedangkan data belanja modal hanya tersedia hingga tahun 2013. Penelitian
selanjutnya diharapkan mampu menambahkan periode waktu yang lebih panjang
dengan menggunakan variabel lain yang relevan yang datanya memiliki akses
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
33
lebih mudah. Sehingga hasil penelitian selanjutnya yang diperoleh lebih akurat
dan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah jenis belanja yang digunakan
dalam penelitian hanya tiga yaitu belanja modal, belanja pendidikan dan belanja
kesehatan yang menggambarkan pengeluaran pemerintah untuk investasi.
Sedangkan pemerintah memiliki jenis belanja yang beranekaragam. Namun jenis
belanja yang lain tidak sesuai dengan konsep penelitian yang meneliti hubungan
kausalitas antara investasi pemerintah dan investasi swasta. Pada penelitian
selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti dari segi investasi pemerintah saja,
akan tetapi juga meneliti dari segi konsumsi sehingga jenis belanja yang lain
seperti belanja rutin dan belanja pembangunan dapat digunakan dan lebih
menggambarkan kualitas pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
DAFTAR PUSTAKA
Greene, Joshua and Delano Villanueva. 1991. “Private Investment in Developing
Countries”. International Monetary Fund Staff Papers Vol. 38.
Hadi, Sri. 2006. Mengenang Prestasi Ekonomi Indonesia 1966-1990-an.Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia.
Hjerppe, Reino, Pellervo Hamalainen, Jaakko Kiander, and Matti Viren. 2007.
“Do government expenditures increase private sector productivity? Cross-
country evidence”. International Journal of Social Economics.
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA
Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta : Rajawali
Press.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id
34
Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional
Vol. 8.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Wahyuningsih, Tri. 2012. Dampak Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta
Twerhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di
Provinsi Maluku.
Wang, Baotai. 2005. Effects of Government Expenditure on Private Investment:
Canadian Empirical Evidence. Canada.
Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika danm Statistik Dengan
Eviews. Yogyakarta: UPM STIM YKPN.
Zaris, Roeslan. 1987. Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta :
LPFE UI.
[www.bi.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.
[http://bps.go.id]. Diakses 1 Juli 2015.
[http://bkkbn.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.
[http://bkpm.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.
[http://depkeu.go.id]. Diakses 12 Juli 2015.
PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
repository.stieykpn.ac.id