dr. ir. hanny j. berchmans, m.t., m.sc. senior clean ... · komponen c ≠0 = biaya tetap...

DR. Ir. Hanny J. Berchmans, M.T., M.Sc.

Senior Clean Energy Project Development Specialist/Component 2 Lead for USAID-ICED

Solar PV Power Plant (PLTS) Feasibility Study Guideline: Pre-dissemination Workshop , Kupang, 30-31 Mei 2018

1. Tarif Listrik On Grid PLN & Subsidi

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid

3. Metode Pembayaran Tariff Listrik

6/5/2018 FOOTER GOES HERE 2

Outline

6/5/2018 FOOTER GOES HERE

Tarif Listrik On Grid PLN (1)

Sumber: http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/


Tarif Listrik On Grid PLN (2)

Sumber: http://listrik.org/pln/tarif-dasar-listrik-pln/

Tarif Dasar Listrik Rumah Tangga R1


Siapakah yang berhak menerima subsidi ?

Tarif Dasar Listrik (TDL) subsidi diberikan HANYA kepada

pelanggan PLN/masyarakat yang mempunyai sambungan

listrik ke PLN dengan daya 450VA s.d 900VA saja.

Masyarakat yang mempunyai sambungan listrik ke PLN dengan daya

450 VA s.d 900 VA hampir tidak semuanya tergolong masyarakat 5T

(Terdepan,Terluar,Tertinggal,Terpencil,Terlupakan dan Termiskin).

Kalau masyarakat yang mempunyai sambungan listrik ke PLN dengan

dengan daya 450 VA s.d 900 VA saja MENDAPATKAN SUBSIDI

LISTRIK MURAH, MENGAPA MASYARAKAT 5T TIDAK JUGA

MENDAPATKAN LISTRIK MURAH?

Jadi SUBSIDI LISTRIK MURAH didaerah 5T ADALAH HARUS

DIBERIKAN


Siapakah Masyarakat 5T itu ?


Pendekatan untuk menentukan tariff listrik

TDL subsidi seharusnya diterapkan juga kepada pemakai listrik nonPLN didaerah/dimasyarakat 5T, karena kalau tidak maka itu tidak adil.

TDL Subsidi listrik 450VA = 415 Rp/kWh,

TDL Subsidi listrik 900VA = 586 Rp/kWh

Apabila Kebutuhan Energi Listrik Rumah rata-rata = 48 kWh/hari,maka: biaya listik yang harus dibayarkan:

TDL Subsidi 450VA = 415 x 48 x 30 = 597,600 Rp/Bulan

TDL Subsidi 900VA = 586 x 48 x 30 = 843,840 Rp/Bulan

Atau rarat-rata adalah: 720,720 Rp/Bulan

NTT: Rasio pendapatan = 7 juta RP/Tahun : 40 juta RP/Tahun = 0.175,maka perkiraan kemampuan membayar: adalah 126,126 Rp/Bulan





Outline


Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid (1)

Struktur Biaya PLTS Terpusat:

Komponen A = Biaya Investasi (CAPEX)

Komponen B = Biaya Bahan Bakar

Komponen C = Biaya Tetap Operasional dan Pemeliharaan

Komponen D = Biaya Distribusi

Komponen E = Biaya Lain (Sewa lahan,Asuransi)

Biaya Real yang harus ditanggung untuk O & M PLTS Terpusat:

Komponen A = 0 (karena berbentuk Hibah/Grant)

Komponen B = 0 (sumber energi matahari gratis)

Komponen C ≠ 0 = Biaya Tetap Operasional dan Pemeliharaan

Komponen D = 0

Komponen E =0


Faktor-faktor yang mempengaruhi tariff listrik off grid (1)

Komponen C = Biaya Tetap Operasional dan Pemeliharaan:

Biaya Tetap Operasional: Gaji Pegawai (teknisi, administrasi/ manajemen), operasional kantor (ATK, komunikasi, transportasi).

Biaya Tidak Tetap Pemeliharaan: Penggantian Perelatan (Inverter,Baterai, Kabel, dll.)

Yang hanya ditanggung oleh masyarakat pengguna PLTS Terpusat padadasarnya hanyalah Komponen C = Biaya Tetap Operasional danBiaya Pemeliharaan.

Apabila masyarakat pengguna PLTS Terpusat dibebankan biayaKomponen A dan Komponen E, maka dapat dipastikan bahwa biayalistrik yang harus dibayarkan dalam Rp/kWh menjadi jauh lebih besar.


Ilustrasi Penghitungan Biaya Operasional danPerawatan dan Penentuan Tarif (1)



Biaya perbulan yang harus ditanggung per KK pada table diatas adalah

atas dasar asumsi. Biaya riil harus dihitung berdasarkan data riil yang

ada di lokasi proyek PLTS Terpusat.

Biaya yang paling besar pada Pengoperasian dan Pemeliharaan ini

adalah biaya penggantian yaitu mencapai 72% dari biaya

kesuluruhan.

Apabila biaya tidak tetap pemeliharaan PLTS dimasukkan sebagai biaya

investasi di awal proyek (Komponen A=CAPEX), maka PLTS akan

dapat menurunkan biaya komponen C menjadi sangat signifikan.





Outline


Metode Pembayaran Tariff Listrik (1)



Metode pembayaran tariff listrik harus dimusyawarahkan dengan Pemda

dan masyarakat pengguna PLTS. Skema yang diusulkan diatas adalah salah

satu cara dimana koperasi dan/atau operator berperan dalam menerima

pembayaran dari masyarakat dan menerima subsidi dari Pemda.

Metode dan mekanisme pembayaran yang diusulkan dikembangkan sehingga

keberlanjutan/sustainabilitas proyek dapat terjaga.

Keberlanjutan/Sustainabilitas proyek PLTS Terpusat membutuhkan peran dan

tanggung jawab beberapa-pemangku kepentingan untuk memastikan sistem

PLTS berfungi dan beroperasi sesuai/mencapai target. Masing-masing

pemangku kepentingan mempunyai peran yang spesifik didalam

keberlangsungan proyek.



PemKab di NTT

ESDM

Koperasi

Pemprov NTT/ESDM

(Builder-Operator)O & M Operator

“Aset”

PV System, Batteries,Inverters,

Distribution, etc.

Pengalihan Aset

Pengalihan Aset

Pengalihan Aset

Pemilik & Pngembang

Perjanjian(O&M)

Membayar listrik melalui tarif yang disetujuioleh Pemprov NTT dan DPRD

Memberikan Perizinan& Lisensi

Menentukan LokasiProyek

Memberikan Hibah/Grant/Pendanaan kepadaKontraktor dan/atau Operator

Membangun“Aset”

O&M “Aset”

1

2

4

5

7

8

6

3

Pengalihan aset yang diusulkan, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan strukturoperasional proyek


Stakeholder Peran dan Tanggung Jawab

1. ESDM Melaksanakan Seleksi Proposal & menyampaikan hasilnya;

Melaksanakan Seleksi Kontraktor;

Memberikan Pendanaan untuk Persiapan Proyek dan Biaya

Proyek Sistem PLTS Terpusat;

Melakukan koordinasi dengan ESDM dan Pemda setempat;

Supervisidan inspeksi pelaksanaan proyek;

Pegalihan Aset ke Koperasi/Pemda.

Memfasilitasi “Ijin Usaha Wilayah Kelistrikan” dari Pemprov &

Koperasi. Merujuk ke PP 12/2012

2.Pemprov NTT Membantu Kabupaten Sumba Timur untuk menyiapkan peraturan

tambahan untuk mendukung keberlanjutan proyek, khususnya:

(Pergub, Perda, dll.)

Menentukan tarif pembayaran Listrik mengacu pada UU 23/2014

dan PP 14/2012

Memfasilitasi proses dokumen hukum untuk Bisnis Listrik Daerah

atau “Izin Usaha Wilayah Kelistrikan” yang diusulkan oleh

Koperasi dan Pengembang Pembangun untuk menjalankan

model bisnis Catu Daya Listrik Berbasis Komunitas di lokasi

sasaran. mengacu pada UU 23/2014 dan PP 14/2012



3. PemKab/Pemda

di NTT

Mempersiapkan peraturan tambahan untuk mendukung

keberlanjutan proyek, khususnya: Perbup, Perkab, dll.

Memfasilitasi proses dokumen hukum untuk Bisnis Listrik

Daerah atau "Izin Usaha Wilayah Kelistrikan" yang

diusulkan oleh Koperasi dan Pengembang Proyek

kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Mengawasi dan memantau keberlanjutan proyek,

khususnya: keuangan / administrasi / pembayaran pada

masyarakat melalui Koperasi, juga sistem pemeliharaan

dan operasi.

Memfasilitasi pendirian, pelatihan dan pengembangan

kapasitas untuk Koperasi dan masyarakat di lokasi target

bekerjasama dengan Pengembang Pembangun untuk

keberlanjutan proyek.

4. Pemerintah Desa

pada Lokasi PLTS

Memfasilitasi pembebasan lahan untuk implementasi

proyek

Memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk

penerimaan dan kemauan membayar tarif listrik.

Mengawasi langsung dan memantau operasi, sistem

tenaga pemeliharaan, dan pembayaran masyarakat.



5. Kotraktor-

operator

Implementasi Proyek dan mengembangkan

sustainabilitynya dengan bermitraa dengan pemerintah

daerah Provinsi NTT, Kabupaten Sumba Timur dan

Koperasi;

Mendukung pelatihan teknis dan pengembangan

kapasitas untuk Koperasi untuk pembayaran dan sistem

penagihan.

Mendukung Pemerintah Daerah / “Pemerintah Desa”

pada pengembangan kapasitas untuk masyarakat

khususnya: sistem grid mini PV Solar, mekanisme

pembayaran, dan keberlanjutan proyek.

Melakukan operasi dan pemeliharaan sistem minigrid

solar pv berdasarkan perjanjian layanan kontrak dengan

Koperasi.

Bertanggung jawab untuk pengukuran, pengumpulan

pembayaran dan mentransfer pembayaran ke Koperasi



6. Koperasi Mempersiapkan kemitraan pada perjanjian layanan dengan

Builder Developer dalam operasi dan pemeliharaan solar pv

sistem grid mini yang disepakati oleh Pemerintah Provinsi NTT

dan Kabupaten Sumba Timur.

Menyediakan sumber daya untuk keuangan / administrasi untuk

mendukung pengumpulan pembayaran.

Mendukung Pemerintah Desa dalam pengembangan kapasitas

bagi masyarakat khususnya: sistem grid mini PV Solar,

kepemilikan aset, mekanisme pembayaran, dan keberlanjutan

proyek.

Mendukung pembayaran manajemen hubungan pelanggan

koleksi

Pemilik Aset Final

9. Kommunitas /

Pelanggan

Kontribusi lahan untuk konstruksi proyek

Anggota Koperasi

Menerima akses listrik dan membayar tarif reguler (pra-bayar)

Pertahankan aset dan dukung Solar PV Cooperatives dalam

keberlanjutan proyek

Hak untuk meminta pendanaan kepada Koperasi Tenaga Surya

PV untuk mengembangkan bisnis industri lokal menggunakan

tenaga listrik / penggunaan produktif, khususnya: penggilingan

padi, gergaji, penyimpanan ikan dingin, tenun ikat, dll.


Kebijakan dan Peraturan yang mendukungmekanisme diatas

No. Kebijakan dan

Peraturan

Stake holder Catatan Undang-

undang/Peratur

an Pendukung

1. Peraturan Desa Pemerintah Desa di

lokasi PLTS

Perdes untuk keberlanjutan proyek,

khususnya: kepemilikan aset dan

kemitraan Koperasi sebagai SPV

UU 6/2014

2. SK Bupati Bupati, Dinas

Koperasi

Kabupaten Sumba

Timur

Desa di Lokasi PLTS UU 17/2012

3. Peraturan Bupati Bupati, Dinas

Koperasi

Kabupaten Sumba

Timur

Kemitraan SPV Koperasi dengan

AE dan Pemerintah Desa di lokasi

target

UU 17/2012

PP 50/2007

4. Peraturan

Gubernur

Gubernur NTT and

DPRD NTT

Tentukan tarif listrik di lokasi target UU 23/2014

PP 14/2012

5. Izin Usaha

Penyediaan

Kelistrikan (Lisensi

IUPTL) dan

Wilayah Usaha

penyediaan listrik

Gubernur, Dinas

ESDM Provinsi

NTT, and

Kementerian ESDM

Approval of Business UU 23/2014

PP 14/2012

Permen ESDM

28/2012

6/5/2018 24FOOTER GOES HERE

DR. Ir. Hanny J. Berchmans., M.T., M.Sc.

[email protected], [email protected]

Senior Clean Energy Project Development Specialist / Component 2 Lead

USAID ICED – Indonesia Clean Energy Development II

Implemented by

Tetra Tech | Complex World, Clear Solutions™

Menara Jamsostek, North Tower 14th Floor | Jl. Gatot Subroto No. 38 | Jakarta12710 INDONESIA

Main: +62 21 5296 2325 | Fax: +62 21 5296 2326

www.iced.or.id

http://www.iced.or.id/

dr. ir. hanny j. berchmans, m.t., m.sc. senior clean ... · komponen c ≠0 = biaya tetap...

Documents