draft pergub final ok 1

8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1

1/47

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NO……………….TAHUN……………

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang :a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang yang harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan yang

lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi daerah;

b. bahwa prosedur pemberian persetujuan substansi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah harus dilaksanakan secara

efektif agar mempercepat penyusunan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang;

c. bahwa dalam menjamin kepastian hukum dan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah

Provinsi Sumatera Barat diperlukan pengaturan mengenaiProsedur dalam memberikan persetujuan Substansi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

Rencana Rinci Tata Ruang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Prosedur Persetujuan Substansi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang

Rencana Rinci Tata Ruang;

1


2/47

Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat

I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

112 Tambahan Lembaran Negara 1646);2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5103);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata

Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 25);

8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009

tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;

10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

2


3/47

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;

11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan

Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;

12.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

225/KPTS/M/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan

Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota

kepada Gubernur Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN

PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.

5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang

selanjutnya disingkat BKPRD Provinsi adalah badanad-hoc

yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi

membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi

penataan ruang didaerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi yangselanjutnya disingkat SKPD Dekon adalah organisasi/lembaga

teknis pada pemerintah daerah provinsi yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan

ruang.

7. Tim Evaluasi Teknis adalah tim yang memiliki tugas

memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian

substansi Ranperda Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci

Tata Ruang.

8. Tim Teknis Penyusunan Ranperda Kabupaten/ Kota tentang

Rencana Rinci Tata Ruang adalah tim yang memiliki tugas

melakukan perbaikan terhadap dokumen Ranperda

3


4/47

Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang beserta

kelengkapannya.

9. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota,

yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten/Kota adalah

badan bersifatad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten/Kota.10.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat

Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah mengenai

Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

11.Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan

RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan

yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis

kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkatoprasionalisasi rencana tata ruang.

12.Arahan Sistem Provinsi adalah kewenangan pemanfaatan pola

ruang dan zonasi yang diatur dalam RTRW Provinsi

13.Arahan Sistem Nasional adalah kewenangan pemanfaatan

pola ruang dan zonasi yang diatur dalam RTRW Nasional

14.Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan

oleh Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan teknis

Raperda Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Penetapan Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda

Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang dimaksudkan

untuk memberikan gambaran secara komperehensif mengenai

struktur dan alur kerja proses pemberian persetujuan substansi

Ranperda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam

pelaksanaannya.

Pasal 3

Penetapan Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda

Kabupaten/Kota tentang RRTR bertujuan agar proses pemberian

persetujuan substansi oleh Gubernur dapat terlaksana dengan

lancar, terencana, dan terpadu serta terwujud substansi Ranperda

Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kaidah dan memenuhi

kriteria teknis bidang penataan ruang.

4


5/47

Pasal 4

(1)Langkah awal Prosedur pemberian substansi Persetujuan

berupa dibentuknya Tim Evaluasi Teknis oleh Gubernur.

(2)Tim evaluasi Teknis yang dimaksud dalam pada ayat (1)

meliputi:

a.Ketua Tim Evaluasi Teknis yaitu Kepala Dinas Teknis yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang

tata ruang;

b.Sekretaris Tim Evaluasi Teknis yaitu Kepala Bidang yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang

tata ruang atau kepala SKPD Dekonsentrasi Bidang Tata

Ruang; dan

c. Anggota Tim Evaluasi Teknis terdiri atas unsur: Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam bidang tata ruang, Bappeda, Sekretariat daerah

(Biro Hukum), dan anggota BKPRD Provinsi lintas sektor

lainnya apabila dibutuhkan

Pasal 5

Ruang lingkup Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi

Ranperda Kabupaten/ Kota tentang RRTR meliputi:

a.pemeriksaan kelengkapan permohonan persetujuan

substansi Ranperda Kabupaten /Kota tentang RRTR;

b.evaluasi substansi Ranperda Kabupaten /Kota tentang

RRTR;

c. rapat koordinasi BKPRD Provinsi; dan

d.penerbitan Surat Persetujuan Substansi terhadap

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RRTR Kabupaten

/Kota.

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Persetujuan Substansi

Ranperda Kabupaten/ Kota tentang RRTR

Pasal 6

Bupati/Walikota mengajukan permohonan persetujuan substansi

Ranperda Kabupaten/ Kota tentang RRTR kepada Gubernur yang

terdiri atas:

(1)Kelengkapan dokumen administrasi; dan

(2)Kelengkapan dokumen teknis.Pasal 7

5


6/47

(1)Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a.surat permohonan rekomendasi gubernur dan persetujuan

substansi dari bupati/walikota;

b.berita acara konsultasi publik Ranperda Kabupaten/Kota

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentangRRTR paling sedikit 2 (dua) kali;

c.berita acara kesepakatan dengan daerah yang berbatasan

(jika diperlukan); dan

d.berita acara konsultasi dengan BIG tentang peta RRTR.

(2)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)Format berita acara konsultasi publik yang melibatkan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini.

(4)Format berita acara kesepakatan dengan daerah yang

berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(5)Kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 ayat (2) terdiri atas:

a.buku data dan analisis yang dilengkapi peta sebanyak 2

(dua) eksemplar dan disertaisoftcopy file;

b.buku rencana sebanyak 2 (dua) eksemplar dan disertai

softcopy file;

c.album peta ukuran A1 dengan skala 1:5000 sebanyak 2

(dua) eksemplar, disertaisoftcopy file dalam formatshape

file;

d.ranperda Kabupaten/Kota dengan lampiran Naskah

Akademik tentang RRTR sebanyak 2 (dua) eksemplar dan

disertaisoftcopy file;e.dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebanyak 2

(dua) eksemplar dan disertaisoftcopy file;

f. dokumen Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RTRW

Kabupaten/kota;

g.surat keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Teknis

Penyusun Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR; dan

h.berita acara rapat koordinasi BKPRD Kabupaten/Kota

tentang pembahasan Substansi RRTR.

Pasal 8

6


7/47

(1)Gubernur meneruskan kelengkapan dokumen administrasi

dan kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 kepada Kepala SKPD Dekon.

(2)Kepala SKPD Dekon menindaklanjuti kelengkapan dokumen

administrasi dan kelengkapan dokumen teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan Tim Evaluasi

Teknis untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan

permohonan.

(3)Tim Evaluasi Teknis membuat berita acara pemeriksaan

kelengkapan dokumen administrasi dan kelengkapan

dokumen teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1).

(4)Dalam hal kelengkapan dokumen administrasi dan

kelengkapan dokumen teknis sebagaimana tersebut pada ayat

(1) sudah lengkap, Tim Evaluasi Teknis melakukan proses

evaluasi.

(5)Dalam hal kelengkapan dokumen administrasi dan

kelengkapan dokumen teknis sebagaimana tersebut pada

ayat (1) belum lengkap, Tim Evaluasi Teknis menyampaikan

kepada Tim Teknis Penyusunan Ranperda Kabupaten/Kota

tentang Rencana Rinci Tata Ruang dengan tembusan kepada

Bupati/Walikota.

(6)Tenggang waktu untuk melengkapi kelengkapan dokumen

sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat

pemberitahuan.

(7)Format Berita Acara pemeriksaan kelengkapan permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Evaluasi Substansi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR

Pasal 9

(1)Tim Evaluasi melakukan evaluasi terhadap substansi

Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak kelengkapan dokumen diterima

secara lengkap.

(2)Substansi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR yang

dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.materi muatan teknis Ranperda RRTR; dan

b.materi peta.

7


8/47

Pasal 10

Materi muatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) huruf a terdiri atas :

a.penilaian kesesuaian materi RRTR terhadap muatan RTRW

nasional serta rencana rincinya dan RTRW Provinsi serta

rencana rincinya;

b.kesesuaian materi muatan teknis RRTR dengan peraturan

perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Kriteria

bidang penataan ruang;

c.kesesuaian proses dan prosedur dengan peraturanperundang-undangan bidang penataan ruang;

d.kesesuaian naskah Ranperda RRTR dengan format standar

Ranperda; dan

e.kesesuaian dan keserasian antara muatan yang tercantum

dalam Ranperda dan materi teknis, peta, serta indikasi

program pemanfaatan ruang prioritas.

Pasal 11

Materi peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b

terdiri atas :

a.format data yang digunakan pada peta dasar dan peta tematik

dalam membuat peta RRTR dibuat dalam format vector;

b.pengorganisasian data untuk peta RRTR disesuaikan dengan

ketentuan teknis yang ditetapkan BIG;

c.tingkat ketelitian peta yang digunakan dengan skala 1:5000

dan setiap peta yang dibuat mencantumkan sumber peta;

d.peta rencana pola ruang dan peta rencana jaringan prasarana

harus sesuai dengan naskah materi teknis dan ranperda ;

e.sistem koordinat yang digunakan Universal Tranverse

Mercator;

f.layout album peta memenuhi kaidah geografis; dan

g.peta yang disajikan memenuhi ketentuan system informasi

geografis.

Pasal 12

Materi evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

(1)Hasil evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR

direkomendasikan oleh SKPD Dekon untuk dibahas pada rapat

8


9/47

koordinasi BKPRD Provinsi.

(2)Format hasil evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk surat

rekomendasi pembahasan Ranperda Kabupaten/Kota tentang

RRTR tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi

Pasal 14

(1)BKPRD Provinsi melakukan rapat koordinasi untuk membahas

Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR dengan didampingi

oleh Tim Evaluasi Teknis.

(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

memeriksa kesesuaian Ranperda Kabupaten/Kota tentang

RRTR dengan arahan Peraturan Zonasi sistem Provinsi

menghasilkan rekomendasi BKPRD dituangkan dalam Berita

Acara Rapat Koordinasi BKPRD yang tercantum dalam

Lampiran VII.

(3)Berdasarkan Hasil rapat Koordinasi BKPRD kesesuaian

Ranperda RRTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang

telah memenuhi arahan peraturan Zonasi sistem Provinsi,

maka diterbitkan Surat Rekomendasi Gubernur.

(4)Format Surat Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang

ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

Pasal 15

(1)Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR yang telah

mendapatkan Rekomendasi Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 akan dilanjutkan dengan rapat

koordinasi BKPRD mengenai pemeriksaan kesesuaian

Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR dengan arahan

Peraturan Zonasi sistem nasional.

(2)Berdasarkan Hasil rapat Koordinasi BKPRD mengenai

pemeriksaan kesesuaian Ranperda kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah memenuhi

arahan peraturan zonasi sistem nasional, akan dituangkan

dalam Berita Acara Rapat BKPRD dalam rangka Pemberian

Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota.

(3)Format Berita Acara Rapat BKPRD Pemberian Persetujuan

Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

9


10/47

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Penerbitan Persetujuan Substansi

Ranperda Kabupaten /Kota tentang RRTR

Pasal 16

(1)Ketua Tim Evaluasi Teknis menyampaikan Rekomendasi

Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kabupaten/Kota

tentang RRTR kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

Provinsi melampirkan:

a.Surat Rekomendasi Gubernur;

b.kronologis proses persetujuan substansi Ranperda

Kabupaten/Kota tentang RRTR; danc.tabel persandingan Ranperda Kabupaten/Kota tentang

RRTR sebelum dan sesudah rapat koordinasi BKPRD

Provinsi.

(2)Format kronologis proses persetujuan substansi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

(3)Format tabel persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan


Pasal 17

(1)Gubernur menerbitkan surat Persetujuan Substansi

Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR berdasarkan

rekomendasi dari Tim Evaluasi Teknis.

(2)Format surat persetujuan substansi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

10


11/47

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang

pada tanggal …........……. 2015

Pj GUBERNUR SUMATERA BARAT,

REYDONNYZAR MOENEK

Diundangkan di Padang

pada tanggal ………………..

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN…NOMOR…

11


12/47

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NO…….TAHUN…..

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 Undang- Undang nomor 26

tahun 2007 tentang Penataan Ruang , dalam penetapan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten/ Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota

dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten / Kota terlebih dahulu harus

mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.

Adapun Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/

Kota dimaksud , termasuk Rencana Rinci Tata Ruang yang berupa Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Kabupaten/ Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 62 ayat

( 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang , dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Sejalan dengan amanat Undang Undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaran Penataan Ruang dimaksud , pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi

pemberian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang dari Menteri kepada

Gubernur diberikan dalam rangka efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan

12


13/47

penataan ruang, serta mempercepat proses pemberian persetujuan substansi

dalam penetapan Peraturan Daerah (perda).

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tersebut, baik secara

substantif, teknis, administratif maupun keuangan , maka berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 PRT/M/ 2013 tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang

Kabupaten/ Kota, Menteri melimpahkan Pemberian Persetujuan Substansi

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata

Ruang kepada Gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan peraturan

gubernur yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan substansi

rancangan peraturan daerah kabupaten kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

13


14/47

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Berita Acara Konsultasi dengan Badan

Informasi Geospasial (BIG) tentang Peta RRTR adalah

merupakan surat persetujuan Peta Rencana Tata Ruang oleh

BIG yang telah sesuai dengan ketentuan verifikasi Pemetaan

Verifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan terhadap:

a)Basisdata Geospasial;

b)Manajemen Data Digital;

c)Peta Dasar yang digunakan;

d)Peta Tematik yang digunakan;

e)Data Geospasial Rencana Tata Ruang;

f)Rancangan Peta Rencana Tata Ruang; dan

g)Kesesuaian antara rancangan peraturan perundang-

undangan dengan peta Rencana Tata Ruang.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas Ayat 5

14


15/47

Huruf a

Yang dimaksud dengan buku data analisis yang dilengkapi

peta adalah merupakan dokumen fakta dan analisa dokumen

perencanaan yang memuat data eksisting dan data dasar

tahun perencanaan begitu pula terhadap peta yang harus

melampirkan peta dasar berikut dasar pembuatan peta

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota ataupun

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

1.Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau

program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu

wilayah;

2.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana,

dan/atau program; dan

15


16/47

3.Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan

kebijakan, rencana, dan/atau program yang

mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain:

1.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup untuk pembangunan;

2.perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

3.kinerja layanan/jasa ekosistem;

4.efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;

5.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap

perubahan iklim; dan

6.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

16


17/47

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan kesesuaian dan keserasian antara muatan

yang tercantum dalam Ranperda dan Muatan Teknis Peta serta

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas adalah adanya

sinkronisasi antara muatan Perda , Materi teknis dan Peta Rencana

Rinci Tata Ruang dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

17


18/47

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

18


19/47

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

19


20/47

(KOP DAERAH)…….., ................ …

Nomor : ...Lm!"r# : 1 ($%&) 'r$

Pr"*+ : Prmo*o## Rom#$" -&r#&r # Pr$%&/&# &$%#$"%$ R#c## Pr%&r# Dr* (R!r) K&!%#Ko%...%#%#R#c# % R&# ...

K! %*.-&r#&r …"

...

*&# ## !ro$$ !#&$# R#c## Pr%&r# Dr* (R!r)K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ..., ## *orm% m" $m!"# *+*+ $" r"&%:1. $&" m#% P$+ 18 % (2) #### Nomor 26 * 2007 %#%#

P#%# R&#, !#%!# R!r &!%#o% %#%# r#c# r"#c" %%r&# %r+"* *&+& *r&$ m#!% !r$%&/&# $&$%#$" r" m#%r" #m#+#r# &r&$# !mr"#%*# +m "# !#%# r&# $%+*m#!%# rom#$" &r#&r.

2. *&# ## %+* "+"m!*## ### !mr"# !r$%&/&#$&$%#$" +m !#%!# R!r %#%# r#c# r"#c" %% r&#&!%#o% r" #%r" Arr" # % R&#K!+ '# Pr%#*#N$"o#+ ! -&r#&r..., m" mo*o# !r## '!& -&r#&r...%&mmr"# rom#$" # !r$%&/&# $&$%#$" %$ R!rK&!%#Ko%... %#%# R#c# % R&# ...

3. " *# !r%"m## '!& -&r#&r..., m" +m!"r# o&m#o&m# # "!r+&# %& !m*$# +m R!% Koor"#$" 'KPRD

Pro;"#$" $" r&%:. 'r"% Acr Ko#$&+%$" P&+"<. 'r"% Acr K$!%# ## Dr* # 'r%$#<c. 'r"% Acr&r% Rom#$". Do&m# KLH< #. Pr%&r# Dr* K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ?"+*

K&!%#Ko%...

Dm""# "$m!"#, %$ !r*%"# # r/$m#, m" &c!#%r"m$"*

BUPATI/WALIKOTA …

20

Lampiran INom

or

Tanggal

Format Surat Permohonan Rekomena!i "u#ernur anPer!etu$uan Su#!tan!i ari Bupati/Walikota


21/47

(…………………………………..…)

m&$# "$m!"# ! %*.:1. #%r" Arr" # % R&#K!+ '# Pr%#*# N$"o#+<2. D"r%&r @#r+ % R&#, Km#%r"# Arr" # % R&#K!+ '#

Pr%#*# N$"o#+<3. r%r"$ Dr* Pro;"#$"...<4. K!+ D"#$... ("#$ %#"$ # m#&r&$" P#%# R&#)<5. K%& DPRD K&!%#Ko%...

(K%r##: == !"+"* $+* $%& #%r 'r"% cr %& &r% Rom#$" r"m#%r"#+m #o#m#%r"# # m#+#r# &r&$# "#>orm$"o$!$"+)

(KOP DAERAH)

B%RITA A&ARA K%"IATAN KONSULTASI PUBLIK 'ALA( P%(BA)ASAN RAN&AN"AN P%R'A KABUPAT%N/KOTA ***T%NTAN" R%N&ANA TATA RUAN" ***

Nomor : …

P *r" "#", … %#+ ... &+# … %* ... r%m!% " … %+*"$+#r# K"%# Ko#$&+%$" P&+" R#c## Pr%&r# Dr*K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&#... $" "# r" !ro$$++"%$ r" R#c# % R&# … K"%# "#" "*"r" o+* !$r% ## /&m+*… or#, # r$+ r" $&r:

1. $r%oo* $r%2. Pmr"#%* Dr*3. DPRD4. m%5. K!+ D$6. L7. $% # D" $*8. Pr&r&# "#"

Dm""# 'r"% Acr K"%# Ko#$&+%$" P&+" R#c## Pr%&r# Dr*K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# … "#" "&% %& "#$"m# m$%"#.

………………..., .................

Pr"+# $r%oo*$r%

Pr"+# r" Pmr"#%* Dr*

21

Lampiran IINom

or

Tanggal

Format Berita A+ara Kon!ulta!i Pu#lik engan (eli#atkan Un!ur


22/47

(……………………………………..)(……………………………………………)

Pr"+# r" DPRD

(…………………………………….)

Pr"+# r" Kcm%#

(………………………………….)

Pr"+# r" D$

(……………………………………)

Pr"+# r" L

(……………………………….)

Pr"+# r" $% # D"$*

(……………………………………)

Pr"+# r" Pr&r&# "#"

(……………………………….)

(KOP DAERAH)

B%RITA A&ARA K%S%PAKATAN '%N"AN 'A%RA) ,AN" B%RBATASAN'ALA( P%(BA)ASAN RAN&AN"AN P%R'A KABUPAT%N/KOTA ***

T%NTAN" R%N&ANA TATA RUAN" ***

Nomor : …

P *r" "#", … %#+ ... &+# … %* ... r%m!% " … %+*"$+#r# $!%# ## r* # r%$# %r"% R#c##Pr%&r# Dr* K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# ... $" "#r" !ro$$ ++"%$ r" R#c# % R&# ... K"%# "#" "*"r" o+* !$r%## /&m+* … or#, # r$+ r" $&r:

1. Pmr"#%* Dr*2. Pmr"#%* Dr* r" r* # r%$#

Dm""# 'r"% Acr K$!%# ## r* # 'r%$# %r"%R#c## Pr%&r# Dr* K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# … "#""&% %& "# $"m# m$%"#.

..................., ................. 20...

Pr"+# !mr"#%* r* #r%$#

(……………………………………..)

Pr"+# r" !mr"#%* r*

(……………………………………………)

Pr"+# !mr"#%* r* #r%$#

Pr"+# !mr"#%* r* #r%$#

22

Lampiran IIINom

or

Tanggal

Format Berita A+ara Ke!epakatan engan 'aerah -ang


23/47

(………………

…………………….)

(………………

………………….)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN

PERSETUJUAN SUBTANSI RANPERDA KABUPATEN/ KOTA …………… TENTANG

RENCANA RINCI TATA RUANG / RENCANA DETAIL TATA RUANG ……………..

Nomor :…………………………………..

Pada hari ini ………. Tanggal …….. bulan ……. Tahun ……… telah dilakukan proses

pemeriksaan kelengkapan Permohonan Persetujuan SubstansiRanperda Kabupaten/

Kota …………….. tentang Rencana Rinci Tata Ruang ………. . dalam rangka penerbitan

persetujuan substansi dan berdasarkan surat Bupati/Walikota

tanggal Nomor perihal permohonan persetujuan substansi Ranperda

Kabupaten/ Kota tentang Rencana rinci Tata Ruang/Rencana Detail Tata Ruang Bagian

Wilayah Perkotaan ,

Adapun kelengkapan dalam rangka pemberian persetujuan subtansi tersebut sebagai

berikut:

23

Lampiran I.Nom

or

Tanggal


24/47

NO DOKUMENBENTUK

KETERANGANHARDCOPY SOFTCOPY

1 Surat Permohonan Persetujuan

Substansi Ranperda Kabupaten /Kota

……………. tentang RRTR

……………………..

2 Materi Teknis

• Dokumen Rencana

• Dokumen Fakta Analisa

3 Album Peta Ukuran A1

•(RRTR & PZ) 1: 5000

•(RTR KSK) 1 : 25.000

•Peta Dasar yang menggunakan Peta

Citra Resolusi tinggi dan telah

memiliki koordinat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang

undangan

•Peta dalam bentuk SHP

•Peta Rencana Pola Ruang kota

•Peta Pembagian SBWP dan BLOK

•Peta Rencana Jaringan Prasarana

•Peta Sub BWP Prioritas

•Peta Zonasi

4 Ranperda Kabupaten /Kota ………..

tentang RRTR ……… beserta

Lampirannya5 Berita Acara Konsultasi dengan BIG

6 Dokumen KLHS

7 SK Bupati/Walikota tentang Tim Teknis

Penyusunan Ranperda Kabupaten/

Kota …… tentang RRTR …..

8 Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD

Kabupaten /Kota tentang Ranperda

Kabupaten/Kota…..tentang RRTR …

9 Berita Acara Konsultasi Publik :

•

Pertama…….•Kedua…….

10 Surat penyampaian Ranperda tentang

RRTR kepada DPRD / tanda Terimanya

Demikian Berita Acara ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses

penerbitan persetujuan subtansi.

Padang,…..Tanggal…. Bulan…. Tahun……

Ketua Tim Evaluasi

24


25/47

NAMA……………..

Jabatan ………

Perwakilan Tim Evaluasi

I. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..

II. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..

III. ……………..

Tabel Pencantuman Materi Muatan Teknis

25

Lampiran .Nom

or

Tanggal


26/47

Ranperda Kabupaten/ Kota …… tentang Rencana Rinci Tata Ruang…… dan

kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Kebijakan

Nasional yang berkaitan Bidang Penataan Ruang, Pedoman Rencana Detail Tata

Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dan Peraturan Perundang-Undangan

terkait Bidang Penataan Ruang Lainnya

Nomor :

Tanggal :

Tabel Materi Teknis

No Bab/ Sub Bab

Muatan Ranperda tentang

RRTR (kerangka ranperda

yang disampaikan di

sesuaikan dengan kerangka

pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Dasar Hukum Penyusunan

RRTR

1.2 Tinjauan terhadap RTRW

Kabupaten / Kota

1.3

Tinjauan terhadap Kebijakan

dan Strategi RTRW

Kabupaten / Kota

1.4 Tujuan RRTR BAB II KETENTUAN UMUM

2.1 Istilah dan Definisi

2.2Kedudukan RRTR dan

Peraturan Zonasi

2.3Fungsi dan Manfaat RRTR dan

Peraturan Zonasi

2.4

Kriteria dan Lingkup Wilayah

Perencanaan RRTR dan

Peraturan Zonasi

2.5 Masa Berlaku RRTR BAB III TUJUAN PENATAAN BWP

3.1 Konsep penataan ruang BWP

3.2 Tujuan penataan ruang BWP

BAB IV RENCANA POLA RUANG

4.1 Pembagian Sub BWP, Blok

serta Penetapan Kode Zona

dan sub zona

4.2 Rencana Pola Ruang

4.2.1 Zona Lindung

1. Zona Hutan Lindung (HL)

26


27/47

No Bab/ Sub Bab



yang disampaikan di


pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

2. Zona yang memberikan

Perlindungan terhadap zona

dibawahnya (PB)

- Zona bergambut (PB1)

- Zona Resapan Air (PB2)

3.Zona Perlindungan Setempat

(PS)

- Sempadan Pantai (PS1)

- Sempadan Sungai (PS2)

- Zona Sekitar Danau atau

Waduk (PS3)

- Zona Sekitar Mata Air

(PS4)

4. Zona Ruang Terbuka Hijau

(RTH) Kota

- Taman RT (RTH1)

- Taman RW (RTH2)

- Taman Kota (RTH3)

- Pemakaman (RTH4)

5. Zona Suaka Alam dan Cagar

Budaya (SC)

- Zona Suaka Alam (SC1)

- Zona Cagar Budaya (SC2)

6. Zona Rawan Bencana (RB)

- Zona Rawan Tanah

Longsor

- Zona Rawan Gelombang

Pasang

- Zona Rawan Banjir

7. Zona Lindung Lainnya

4.2.2 1. Zona Perumahan (R)

- Kepadatan Sangat Tinggi

(R1)

- Kepadatan Tinggi (R2)

- Kepadatan Sedang (R3)

- Kepadatan Rendah (R4)

- Kepadatan Sangat Rendah

(R5)

2. Zona Perdagangan dan Jasa

(K)

27


28/47

No Bab/ Sub Bab



yang disampaikan di


pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

- Tunggal (K-1)

- Kopel (K-2)

- Deret (K-3)

3. Zona Perkantoran (KT)

- Perkantoran Pemerintah

(KT-1)

- Perkantoran Swasta (KT-2)

3. Zona Sarana PelayananUmum (SPU)

- Pendidikan (SPU-1)

- Transportasi (SPU-2)

- Kesehatan (SPU-3)

- Olahraga (SPU-4)

- Sosial Budaya (SPU-5)

- Peribadatan (SPU-6)

5. Zona Industri (I)

- Industri Kimia Dasar (I-1)

- Industri Mesin dan Logam

Dasar (I-2)

- Industri Kecil (I-3)

- Aneka Industri (I-4)

6. Zona Peruntukan Khusus

(KH)

- Pertahanan dan

Keamanan (hankam) (KH1)

- TPA (KH2)

- IPAL (KH3)

7. Zona Peruntukan Lainnya

(PL)

- Pertanian (PL-1)

- Pertambangan (PL-2)

- Pariwisata (PL-3)

8. Zona Peruntukan Campuran

( C )

- Perumahan dan

Perdagangan/Jasa (C-1)

- Perumahan dan

Perkantoran (C-2)

- Perkantoran dan

Perdagangan/Jasa (C-3)

28


29/47

No Bab/ Sub Bab



yang disampaikan di


pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA

5.1 Rencana Jaringan Pergerakan

5.1.1 Jaringan Transportasi Darat

5.1.1.1 Jaringan Jalan

a. Jaringan jalan arteri primer

dan arteri sekunder

b. Jaringan jalan kolektor

primer dan kolektor

sekunder

c. Jaringan jalan lokal primer

dan lokal sekunder

d. Jaringan jalan lingkungan

primer dan lingkungan

sekunder

e. Jaringan jalan lainnya

- Jalan masuk dan keluar

terminal barang serta

terminal penumpang

- Jaringan jalan modatransportasi umum

- Jalan masuk dan keluar

parkir

5.1.1.2 Jaringan pedesterian

5.1.1.3 Jaringan Perkeretaapian

5.1.1.4 Jaringan Angkutan Sungai,

danau dan penyeberangan

5.1.2 Jaringan Transportasi laut

5.1.3 Jaringan transportasi Udara

5,2Rencana Pengembangan

Jaringan Energi/kelistrikan

5.3Rencana Pengembangan

Jaringan Telekomunikasi


Jaringan Air Minum


Jaringan Drainase


Jaringan Air Limbah

5.7 Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

5.8 Rencana Pengembangan

29


30/47

No Bab/ Sub Bab



yang disampaikan di


pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

Prasarana lainnya

BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

6.1Dasar, kriteria dan Penetapan

sub BWP prioritas

6.2 Tema dan rencana Penanganan

Sub BWP prioritas

BAB

VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

7.1Program Perwujudan Tata

Ruang

1) program perwujudan

rencana pola ruang di BWP

i. perwujudan zona lindung

ii. perwujudan zona budi

daya

(a) perwujudan

penyediaan fasilitas

sosial dan fasilitasumum di BWP;

(b) perwujudan ketentuan

pemanfaatan ruang

untuk setiap jenis pola

ruang;

(c) perwujudan intensitas

pemanfaatan ruang

blok; dan/atau

(d) perwujudan tata

bangunan.

2) program perwujudanrencana jaringan prasarana

i. perwujudan pusat

pelayanan kegiatan

ii. perwujudan sistem

jaringan prasarana

(a) perwujudan sistem

jaringan pergerakan;

(b) perwujudan sistem

jaringan

energi/kelistrikan;

(c) perwujudan sistem jaringan

telekomunikasi;

30


31/47

No Bab/ Sub Bab



yang disampaikan di


pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

(d) perwujudan sistem

jaringan air minum;

(e) perwujudan sistem

jaringan drainase;

(g) perwujudan sistem

jaringan air limbah;

dan/atau

(h) perwujudan sistem

jaringan prasarana

lainnya.


penetapan Sub BWP yang

diprioritaskan

penanganannya

i. perbaikan prasarana,

sarana, dan

blok/kawasan;

ii. pembangunan baru

prasarana, sarana, dan

blok/kawasan;

iii. pengembangan kembali

prasarana, sarana, dan

blok/kawasan; dan/atau

iv. pelestarian/pelindungan

blok/kawasan.


ketahanan terhadap

perubahan iklim (jika Ada)

7.2 Indikasi Program Pemanfaatan

Ruang

BAB VIII

PERATURAN ZONASI

8,1 Materi Wajib

8.1.1Ketentuan Kegiatan dan

Penggunaan Lahan

8.1.2Ketentuan Intensitas

Pemanfaatan Ruang

8.1.3 Ketentuan Tata Bangunan

8.1.4Ketentuan Sarana dan

Prasarana Minimal

8.1.5Ketentuan Pelaksanaan, terdiri

atas :

1) ketentuan variansi

31


32/47

No Bab/ Sub Bab



yang disampaikan di


pedoman)

Verifikasi

kesesuaian

RTRW

Kabupaten/Kota

, Pedoman

Rencana Detail

Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi

Catatan

Penyempurnaan

pemanfaatan ruang

2) insentif dan disinsentif

8,2 Materi Pilihan

8.2.1 Ketentuan Tambahan

8.2.2 Ketentuan Khusus

8.2.3 Ketentuan Standar Teknis

8.2.4 Ketentuan Pengaturan Zonasi

No Bab/ Sub Bab Muatan Materi Peta RRTR

Peraturan

perundang-

undangan

Catatan

Penyempurnaan

Data peta dasar

Pengorganisasian Peta (Peta

dalam bentuk SHP)

Tingkat ketelitian peta

• Peta Rencana Pola Ruang

kota

• Peta Pembagian SBWP dan

BLOK

• Peta Rencana Jaringan

Prasarana

• Peta Sub BWP Prioritas

• Peta Zonasi

Sistim Koordinat yang dipakai

Layout peta sesuai kaidah

geografis

Tabel Materi Ranperda

MUATAN KERANGKA RANPERDA

RINCIAN TEKNIS KERANGKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DAERAH

Catatan

Penyempurnaan

A. JUDUL . judul Memuat Keterangan : JenisNomor Tahun pengundangan dan

Nama Peraturan yang bersangkutan

. judul dibuat dengan huruf Kapital

diletakan ditengah margin dan tidak boleh ditambah dengan singkatan

atau akronnim

32


33/47

B. PEMBUKAAN TERDIRI

DARI:

1.Frase Dengan Rahmat

Tuhan Yang Maha Esa

2.Jabatan Pembentukan

Peraturan Perundangan-

undangan

3. Konsiderans : Menimbang a. Diawali dengan kata :Menimbang

. Mengingat memuat pokok pikiranlatarbel akang dan alasan

pembuatan peraturan berdasarkan

asas filosofis, sosiologi dan yuridis

4. Dasar Hukum diawali

dengan kata

Mengingat

a. Dasar kewenangan Pembuatan

Peraturan Perundang-undangan

b. Peraturan Perundang-undangan

yang memerintahkan pembentukan

peraturan perundangan tersebut

c. undang-undangan yang menjadi

dasar Pembentukan daerah yangg

bersangkutan

d. Peraturan perundang-undangan

sebagai dasar hukum hanya

peraturan yang hierarkinya sama

atau yang lebih tinggi dari peraturan

yang ditetapkan dan tidak boleh

memasukan peraturan yang sudah

dicabut

e. Dasar hukum yang lebih dari satu

harus sesuai dengan urutan

pencantuman tata urutan peraturan

perundang-undangan dan jika

utingkatan sama disusun secarakronologis berdasarkan

pengundangan dan penetapan

f. Dasar hukum yang lebih dari satu

penulisan dasar hukum diawali

dengan angka arab 1,2,3 dan

seterusnya dan diakhiri dengan titik

koma

5. diktum terdiri dari atas : a. Kata MEMUTUSKAN dibuat dengan

huruf kapital dan tidak

menggunakan spasia. Memutuskan

b. Menetapkan c. Sebelum kata MEMUTUSKAN

dicantumkan frasa denganpersetujuan DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH (nama daerah)

danBUPATI/WALIKOTA (nama

daerah)ditulis dengan huruf kapital

diletakan ditengah margin

c.Jenis dan nama Peraturanperundang-undangan

f. Kata menetapkan dicantumkan

sesudah kata memutuskan dan

sejajar kebawah dengan kata

menimbang dan mengingat dan

diankhir dengan titik dua

g. Nama Peraturan Daerah

C. BATANG TUBUH1. Ketentuan Umum a. Batasan dan pengertian

33


34/47

. Singkatan atau akronim yangdituangkan dalam batasan

pengertian atau definisi

c. Hal-hal yang bersifat umum antara

lain asas, maksud dan tujuan tanpa

dirumuskan tersendiri dalam pasal

2. Materi Pokok yang diatur Berdasarkan Buku RDTR atau Permen

PU No 11 Tahun 2011

3.ketentuan Pidana (jika

diperlukan)

a. Ketentuan pidana memuat rumusan

yang menyatakan penjatuhan

pidana atas pelanggaran terhadap

ketentuan yang berisi norma

larangan atau norma perintah

b. Rumusan ketentuan pidana harus

menyebutkan secara tegas norma

larangan atau perintah yang

dilanggar dan menyebutka pasal

atau beberapa pasal yang memuat

norma tersebut.

4.ketentuan Peraliahan (jikadiperlukan)

ketentuan peralihan memuatpenyesuaian pengaturan tindakan

hukum atau hub. Hukum yang

sudah ada berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang lama

terhadap peraturan yang baru

5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP a. Rumusan perintah pengundangan

dan penempatan Peraturan daerah

dan Lembaran Daerah

b. Penandatangan penetapan

peraturan antara lain : tempat dan

tanggal, nama jabatan, tandatangan,nama lengkap pejabat yang

menandatangani tanpa gelar dan

pangkat

c. penulisan frase lembaran daerah

dan berita daerah ditulis dengan

huruf kapital

E. PENJELASAN a. Penjelasan Peraturan daerah

memuat penjelasan umum dan

penjelasan pasal perpasal dan di

awali dengan huruf Romawi

b. penjelasan umum memuat uraian

secara sistematis mengenaipmikiran, maksud, tujuan

penyusunan peraturan daerah

c. Rumusan yang harus diperhatikan

di dalam penjelasan:

• tidak bertentang dengan materi

pokok, serta tidak memperluas

dan menambah norma yang

diatur didalam batang tubuh

• tidak melakukan pengulangan

materi pokok yang ada dalam

batang tubuh

• tidak mengulang uraian kata

istilah atau pengertian yang telah

dimuat di dalam ketentuan umum

34


35/47

Padang, Tanggal….. Bulan…. Tahun …..

Tim Evaluasi

Nama …………….

Jabatan………………….

Perwakilan Tim Evaluasi

I. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..

II. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..

III. ………….

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN/KOTA

…………..TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG……… PADA RAKOR BKPRD PROVINSI

35

Lampiran .INom

or

Tanggal


36/47

KOP SKPD DEKONSENTRASI

Padang, tanggal….. Bulan ….. tahun…..

Nomor

Lampiran 1. Tabel Pencatuman Materi Muatan Teknis Ranperda Tentang Rencana

Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota……..…

2. Dokumen Pendukung

3. …………………

Kepada Yth,

Ketua BKPRD Provinsi Sumatera Barat

Cq Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Perihal : Rekomendasi Pembahasan Ranperda Kabupaten/Kota………….tentang

Rencana Rinci Tata Ruang…..pada Rakor BKPRD Provinsi

Berdasarkan Hasil Evaluasi Substansi Ranperda Kabupaten/Kota ……….tentang

RRTR/RDTR …………. yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi, dapat disampaikan

hal-hal sebagai berikut :

1.Ranperda Kabupaten/Kota …….. Tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail

Tata Ruang ……..…telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan

Peraturan Zonasi;

2.Ranperda Kabupaten/Kota ……… Tentang Rencana Rinci Tata Ruang/ Rencana Detail

Tata Ruang ……..…telah sesuai dengan Peraturan daerah nomor 13 tahun 2012

tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sumatera Barat 2012-2032 ;

3.Ranperda Kabupaten/Kota ……… Tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail

Tata Ruang ……..…telah sesuai dengan Peraturan daerah nomor …. tahun …..

tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota …………tahun …… ;

4.…………

5.…………

Bersama ini kami merekomendasikan Ranperda Kabupaten/Kota …………… tentang

Rencana Rinci Tata Ruang/ Rencana Detail Tata Ruang ……………. untuk dapat

dilakukan pembahasan di BKPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai tindak lanjut proses

pemberian Persetujuan Substansi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua TIM EVALUASI

NAMA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI

2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat

3. Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

4. Kasatker Dekonsentrasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat5. Arsip

36


37/47

BERITA AC AR A

RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARATDALAM PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN/KOTA…..

TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG………….

Nomor: ……………………………………….

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan

dibawah ini, telah mengadakan rapat koordinasi Pembahasan Raperda

Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail TataRuang………. dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perdadimaksud secara

substantif telah mengacu pada Arahan Peraturan Zonasi Sistim Provinsiserta

ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, Peraturan

Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sumatera Barat 2012-2032,dan Perda Nomor …. Tahun ………… tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ……., serta dapat diproses lebih lanjut untuk

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap

memperhatikan catatan sebagai berikut:

1………………

2………………

3. ; dancatatan penyempurnaan sebagaiman tercantum dalam tabel …………..

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang ,………………………

Pimpinan Rapat,

N a m a : … … ……… … .

Jabatan :………………

C a t a t a n:Ditandatangani oleh :

Perwakilan Tim BKPRD provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan

37

Lampiran .IINom

or

Tanggal


38/47

gubernur tentang penunjukan BKPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor ……….

Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD

Provinsi Sumatera Barat)

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

Perwakilan Pemerintah Daerah………….

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

38


39/47

(KOP DAERAH)

..., ....................……

Nomor :Lm!"r# : 1 ($%&) r$Pr"*+ : !mr"# Rom#$" Pr$%&/&# &$%#$" #"$ R#c##

Pr%&r# Dr* (R!r) K&!%#Ko% … %#%# R#c# %R&# ...

K! %*.'&!%"?+"o%"

...#/& &r% '&!%"?+"o% ... Nomor: … %#+ … !r"*+ BPrmo*o##

Rom#$" -&r#&r # Pr$%&/&# &$%#$" %$ R#c## Pr%&r# Dr*(R!r) K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ...C, ## *orm% m"$m!"# *+*+ r"&%:

1. $&" m#% P$+ 18 % (2) #### Nomor 26 * 2007 %#%#P#%# R&#, !#%!# R!r &!%#o% %#%# r#c# r"#c" %%r&# %r+"* *&+& *r&$ m#!% !r$%&/&# $&$%#$" r" m#%r" #m#+#r# &r&$# !mr"#%*# +m "# !#%# r&# $%+*

m#!%# rom#$" &r#&r.2. R#c## Pr K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# ... %+*

"o#$&+%$"# # "*$ r$m 'KPRD Pro;"#$" &m%r 'r% !*r" ... %#+ ... r%m!% " ....... $$&" ## %&r#, m$&# # $$r# 'KPRD Pro;"#$" &m%r 'r% (%r+m!"r).

3. 'r$r# *+ %r$&% "%$, m" mmr"# rom#$" *R#c## Pr%&r# Dr* &!%#Ko%............ #%# R#c# R"#c" %R&# &!%#Ko%................!% "!ro$$ +"* +#/&% %& m#!%#!r$%&/&# &$%#$" $$&" %#%&# Pr%&r# Pr###.

.

Dm""# "$m!"#, %$ !r*%"# "&c!# %r"m$"*

a*n "u#enurSekretari! aerah

Proin!i******

39

Lampiran .IIINom

or

Tanggal

&ontoh Format Surat Rekomena!i "u#ernur


40/47

0*********************************1NIP*****************************

m&$#"$m!"# ! %*.:

1. #%r" Koor"#%or '"# Pro#om"#%# R&#

Dr*, Km#%r"# Arr" # % R&#'# Pr%#*# N$"o#+<7. K!+ D"#$... ("#$ %#"$ # m#&r&$" P#%# R&#)<8. '&!%"?+"o%...

BERITA AC AR A

RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT

DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN/KOTA…..

TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG………….

Nomor: ……………………………………….

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan

dibawah ini, telah mengadakan rapat koordinasi Pembahasan Raperda

Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail Tata

Ruang………. dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perdadimaksud secara

substantif telah mengacu pada Arahan Peraturan Zonasi Sistim Nasionalserta

ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, Peraturan

Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sumatera Barat 2012-2032,dan Perda Nomor …. Tahun ………… tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ……., serta dapat diproses lebih lanjut untuk

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap

memperhatikan catatan sebagai berikut:

1………………

2………………

3. ; dancatatan penyempurnaan sebagaiman tercantum dalam tabel …………..

40

Lampiran I2Nom

or

Tanggal


41/47

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang ,………………………

Pimpinan Rapat,

N a m a : … … ……… … .

Jabatan :………………

C a t a t a n:

Ditandatangani oleh :

Perwakilan Tim BKPRD provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan

gubernur tentang penunjukan BKPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor ……….

Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD

Provinsi Sumatera Barat)

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

Perwakilan Pemerintah Daerah………….

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

Nama : ………………………………

Jabatan :……………………………..

41


42/47

FORMAT KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI RANPERDA

KABUPATEN/KOTA …….. TENTANG RENCANA RINCI/ DETAIL TATA RUANG ……….

KOP SKPD DEKONSENTRASI

Padang, tanggal….. Bulan ….. tahun…..Nomor

Lampiran 1.………………….

2.………………….

KETERANGAN

KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/

KOTA …….

TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG/ RENCANA DETAIL TATA RUANG ……….

Sehubungan dengan proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah

kabupaten/ kota ……tentang RRTR/ RDTR …….. , dengan ini kami sampaikan Kronologi

42

Lampiran 2Nom

or

Tanggal


43/47

proses persetujuan

substansi dimaksud

sebagai berikut :

1.Pada Tanggal

…..

2.Pada Tanggal …..

3.Pada Tanggal…

4.Dst…..

Demikian keterangan ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses persetujuan

substansi

Kepala Satuan Kerja

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Nama ………………

NIP…….

TABEL PERSANDINGAN

RANPERDA KABUPATEN/ KOTA ……….TENTANG RENCANA RINCI TATA

RUANG…………………..

RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA TEKNIS BKPRD PROVINSI SUMATERA

BARAT

TANGGAL ………………….

MUATAN RANPERDA

TENTANG RRTR SAATPEMBAHASAN BKPRD

PROVINSI

MUATAN RANPERDA

TENTANG RRTR SETELAHPEMBAHASAN BKPRD

PROVINSI

INSTANSI PEMBERIMASUKAN

43

Lampiran 2INom

or

Tanggal


44/47

(1) (2) (3)

JUDUL JUDUL

RANCANGAN PERDA……..

NOMOR………..

TENTANG………

RANCANGAN PERDA……..

NOMOR………..

TENTANG………

Menimbang :a.…………………

b.…………………

c.………………….

d.dst

Menimbang :a.…………………

b.…………………

c.………………….

d.dst

Instansi :………………...

……

Masukan :

…………………....

Tanggapan :………..

………….

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini

yang dimaksud dengan :1…………………

2…………………

3…………………

4.dst

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini

yang dimaksud dengan :1…………………

2…………………

3…………………

4.dst


……Masukan :

…………………....


………….

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP

BAB II

TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 2

…………………..

Pasal 2

…………………..


……

Masukan :…………………....


………….

BAB III

…………………..

BAB III

…………………..

Pasal …

…………………..

Pasal ….

…………………..


……

Masukan :

………………….... Tanggapan :………..

………….

BAB …..

…………………..

BAB …..

…………………..

Pasal …

…………………..

Pasal ….

…………………..


……

Masukan :

…………………....

Tanggapan :………..………….

BAB …. BAB ….

44


45/47

KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP


……

Masukan :

…………………....

Tanggapan :………..………….

45


46/47

(KOP DAERAH)

..., ....................……

Nomor :Lm!"r# : 1 ($%&) r$Pr"*+ : Pmr"# Pr$%&/&# &$%#$" #"$ R#c## Pr%&r# Dr*

(R!r) K&!%#Ko% … %#%# R#c# % R&# ...

K! %*.'&!%"?+"o%"

...#/& &r% '&!%"?+"o% ... Nomor: … %#+ … !r"*+ BPrmo*o##

Rom#$" -&r#&r # Pr$%&/&# &$%#$" %$ R#c## Pr%&r# Dr*(R!r) K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ...C, ## *orm% m"$m!"# *+*+ r"&%:

1. $&" ## m#% P$+ 18 #### Nomor 26 * 2007 %#%#

P#%# R&# $r% !#/+$##, %+* "+&# !#+*# $$&"#

m%r" m&%# %#"$ R#c## Pr K&!%# Ko% ………………… %#%#

R#c# R"#c" % R&# ………………….. ## m&%# ## ## Nomor

26 * 2007 %#%# P#%# R&#, R#c# % R&# ?"+*

K&!%#Ko% ………….., # Pom# P#&$# R#c# R"#c" D%"+ %

R&# # Pr%&r# o#$" # "%&## +m Lm!"r# .2. R#c## Pr K&!%# Ko% ……………… %#%# R#c# R"#c" % R&#

…………%+* "*$ +m >or&m oor"#$" +om!o r/ %#"$ '#

Koor"#$" P#%# R&# Dr* Pro;"#$" &m%r 'r% ## *$"+ #

"%&## +m 'r"% Acr R!% Koor"#$" 'KPRD # Rom#$"

Pmr"# Pr$%&/&# &$%#$" $"m# %r%&# +m Lm!"r# #

Lm!"r# .3. 'r$r# !r%"m## %r$&% "%$, ! !r"#$"!# $&$%#$" R#c##

Pr "m$& "$%&/&" %& $r "!ro$$ +"* +#/&%, ## %%!

mm!r*%"# $r#, or$", # !r"# $"m# %r%&# +m

+m!"r# , +m!"r# , # +m!"r# .4. " !om# m%r $!$"+ !#m## "+*, $%+* "!ro+*#

!r$%&/&# $&$%#$" "#" "m"#% ! !mr"#%* r* %& !% $r

m#%!## $" !r%&r# r* $$&" ## %#%&# !r%&r#

!r###.

Dm""# !r*%"## m" m#m!"# %r"m $"*.

GUBERNUR

.............................

m&$# "$m!"# ! %*.:1. #%r" Koor"#%or '"# Pro#om"#<2. #%r" Arr" # % R&#K!+ '# Pr%#*# N$"o#+<3. #%r" Pr#c## Pm## N$"o#+K!+ '!!#$<

4. #%r" D+m Nr"<5. D"r%&r @#r+ % R&#, Km#%r"# Arr" # % R&#'#

Pr%#*# N$"o#+<

46

Lampiran 2IINom

or

Tanggal

&ontoh Format Surat Pem#erian Su#!tan!i "u#ernur


47/47

6. D"r%&r Pm"## Pr#c## % R&# Dr* # Pm#>%# R&#Dr*, Km#%r"# Arr" # % R&#'# Pr%#*# N$"o#+<

7. K!+ D"#$... ("#$ %#"$ # m#&r&$" P#%# R&#)<8. '&!%"?+"o%...

draft pergub final ok 1

Documents