e - government
DESCRIPTION
E - Government. Elviera Fella 1501185875 Anggun Dwi Fitria 1501201701 Muhammad Rayhan 1501192344 Sherly Mareta 1501201475 Ryan Darmasaputra 1501185194 Didik Putra Oetomo 15011 Raymond Bintang 15011 www.binus.ac.id. www.binus.ac.id. INTRODUCTION. E- Government. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
E - GovernmentElviera Fella 1501185875Anggun Dwi Fitria 1501201701Muhammad Rayhan 1501192344Sherly Mareta 1501201475Ryan Darmasaputra 1501185194Didik Putra Oetomo 15011Raymond Bintang 15011
www.binus.ac.id
www.binus.ac.id
INTRODUCTION
E- Government
E-Government merupakan interaksi digital antara government dan
rakyatnya (G2C) , government dan bisnis (G2B), government dan
karyawan (G2E), government dan government (G2G)
Essentially, e-government delivery models can be briefly
summed up as (Jeong, 2007):G2C (government to citizens)G2B (government to businesses)G2E (government to employees)G2G (government to governments)C2G (citizens to governments)
www.binus.ac.id
Konsep e-Government Indonesia
Pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis
elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik
secara efektif dan efisien.
Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)
aktivitas yang berkaitan yaitu :
1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan
proses kerja secara elektronis;
2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat
di seluruh wilayah negara.
www.binus.ac.id
REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi : Organisasi pemerintah yang dikaitkan atau disebut
dengan pemerintahan (government); Birokrasi sering dikaitkan
dengan pemerintahan dan digunakan menggambarkan organisasi
pemerintah mencapai tujuan negara dan pelayanan masyarakat.
Reformasi : Perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi atau hukum
dalam suatu masyarakat atau negara untuk perbaikan secara drastis;
Reformasi Birokrasi : Proses menata ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih efektif,
efisien, dan produktif.
www.binus.ac.id
www.binus.ac.id
CONTENT
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
• Visi dan strategi : Para pemimpin pemerintahan dan masyarakat
harus mempunyai wawasan yang luas dan kedepan dan bentuk visi
dan strategi yang jelas, dalam melaksanakan pembangunan serta
mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
• Penegakan Hukum : harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat dan kerangka hukum yang adil. Hukum
harus dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama keputusan dan
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, organisasi, badan
usaha yang menyangkut masyarakat dan pihak ketiga.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
Responsif : Lembaga-lembaga negara ataupun badan usaha milik
negara tanpa kecuali harus berusaha harus peka dan responsif
terhadap aspirasi masyarakat (stakeholders) serta dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat
Keterbukaan : Pemerintah harus terbuka dalam proses
penyelenggaraan negara dan perumusan kebijakan harus dapat
diketahui oleh pihak yang berkepentingan, dengan menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai
bagi masyarakat yang membutuhkan
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
Kesetaraan : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, termasuk
kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah
kepada masyarakat atau rakyat
Kesepakatan : Menjadi perantara bagi masyarakat luas yang
mempunyai kepentingan berbeda untuk mendapatkan pilihan yang
terbaik maupun untuk kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal
kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
Partisipasi : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak
dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan
keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara
secara langsung maupun tak langsung.
Efektif dan efisien : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggungjawab serta menghasilkan keluaran sesuai
dengan apa yang telah digariskan.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE
Professionalisme : Para pengambil keputusan dan penyedia layanan
di pemerintahan harus memiliki dan selalu meningkatkan
kemampuan, ketrampilan dan moral agar mampu memberikan
pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau
kepada masyarakat
Akuntabilitas : Pemerintah harus bertanggung jawab kepada
rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat dalam pengambilan
pengambil keputusan disegala bidang, terutama menyangkut
kepentingan masyarakat luas.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan Katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh (Catalytic
Government: Steering rather than rowing). Pemerintahan katalis
memisahkan fungsi “mengarahkan” (kebijakan dan regulasi) dari
“mengayuh” (penyediaan/ pemenuhan).
Pemerintahan yang dimiliki masyarakat: Memberdayakan ketimbang
melayani (“Community-owned government: Empowering rather than
serving”) Pemerintahan yang dimiliki masyarakat mendorong agar
kontrol atas penyediaan layanan, lepas dari birokrasi dan diserahkan
kepada masyarakat.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan yang kompetitif : Pemerintahan yang kompetitif
mengharuskan penyediaan layanan yang bersaing berdasarkan
kinerja dan harga. Persaingan adalah kekuatan fundamental yang
tidak memberikan pilihan lain bagi sistem/organisasi publik selain
melakukan perbaikan
Pemerintahan yang digerakkan misi : Dalam hal ini perlu ditinjau
kembali visi tentang apa yang seharusnya diinginkan oleh
pemerintah. Di samping itu, misi pemerintah harus jelas, dan segala
peraturan perundangan yang tidak boleh bertentangan dengan misi
tersebut.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan yang berorientasi hasil : Penilaian terhadap kinerja
instansi pemerintah harus didasarkan pada hasil (outcomes) yang
dicapai, bukan pada sumber daya (inputs) yang diperoleh, atau
(bahkan) pada kepatuhan terhadap prosedur yang harus dijalankan.
Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan : Layanan
umum harus diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan riil, dalam
arti apa yang diminta oleh masyarakat. Memperlakukan orang-orang
yang dilayani sebagai pelanggan. Instansi pemerintah harus responsif
terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan wirausaha : Pemerintahan wirausaha memfokuskan
energinya bukan hanya pada bagaimana cara membelanjakan uang
(pengeluaran anggaran) melainkan juga pada bagaimana
memperolehnya
Pemerintahan yang antisipatif : Pemerintahan yang antisipatif
berusaha mencegah masalah ketimbang menyediakan layanan untuk
memperbaiki.
www.binus.ac.id
KARAKTERISTIK REINVENTING GOVERNMENT
Pemerintahan yang desentralis : Pemerintahan desentralistis
menurunkan wewenang melalui organisasi, dengan mendorong
mereka lebih banyak membuat keputusan pada saat berurusan
langsung dengan pelanggan atau rakyat untuk memudahkan
partisipasi masyarakat, serta terciptanya suatu kerja tim
Pemerintahan yang berorientasi pasar : Pemerintahan yang
berorientasi kepada pasar dan sekaligus merestrukturisasi pasar guna
memecahkan masalah. Tidak lagi menggunakan mekanisme
administrasi seperti pemberian layanan atau pengaturan melalui
komando dan kontrol.
www.binus.ac.id
CONTOH APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAHAN
OTOMASI PERKANTORAN
SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN
LAYANAN MASYARAKAT
LAYANANINFORMASI
PUBLIK
-e-mail-word processing-spread sheet-database-grafik presentasi-e-documment-mail-tracking-dll
-SIM-keuangan-SIM-personel-SIM-perlengkapan-dll
-e-KTP-e-SIM/STNK-e-Pajak-e-Pabean-e-paspor/visa-e-voting-e-procurement-e-pegawai-dll
-Hukum-Tanda jasa-Pariwisata-website-dll
www.binus.ac.id
KETATALAKSANAAN/TATA KELOLA PEMERINTAHAN(GOVERNMENT BUSINESS PROCESS)
Ketatalaksanaan atau tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaian suatu tugas
atau tujuan unit organisasi pemerintahan
TIK diarahkan untuk mendukung setiap kegiatan menjadi efektif,
efisien dan produktif
TIK berpeluang meningkatkan kecepatan proses dan juga “merubah”
prosedur kerja agar menjadi efektif dan efisien.
www.binus.ac.id
EFEKTIF, EFISIENSI DAN PRODUKTIF DALAMPELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN?
• Streamline atau Reengineer prosedur kerja dan aturan dalam
pelaksanaan kegiatan maupun layanan publik
• Embed aplikasi TIK dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan
tugas
• Provide informasi yang relevan serta infrastrukur untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
pelaksanaan tugas.
www.binus.ac.id
www.binus.ac.id
www.binus.ac.id
KESIMPULAN
KESIMPULANDengan adanya E-government dapat membantu masyarakat dalam
mengeluarkan aspirasinya.Kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah kepada
masyarakat atau rakyat.Kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai bagi
masyarakat yang membutuhkan.
www.binus.ac.id
www.binus.ac.id
REFERENSI
http://www.fseg.org/index.php?r=Events/views&id=91
www.binus.ac.id
www.binus.ac.id