1. EDUCATION FOR ALL (PENDIDIKAN UNTUK SEMUA) Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Terstruktur dan Syarat Mengikuti UAS Matakuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB Dosen Pengampu: Drs. Rubimanto, M.Pd Oleh: 2. Iwan Burhanudin NIM. 092331012 Tarbiyah/ V/ PAI -1 PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2012 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan Maha Penyayang tak pandang orang. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutinya yang benar-benar beriman. Amin. Seperti dalam pendidikan pembelajaran pada umumnya, murid, siswa, peserta didik, apapun istilahnya tidak lepas dari penugasan guru atau sekolah yang tidak lain bertujuan supaya muridnya lebih giat dalam belajar. Baik itu tugas individu ataupun kelompok. Maka, ringkasan ini tidak lain merupakan penugasan dalam bentuk Makalah yang ditugaskan oleh Dosen atas Mahasiswa yang bersangkutan sebagai 3. tugas akhir dan salah satu syarat mengikuti Ujian Akhir Semester matakuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SLB (Sekolah Luar Biasa). Didalam makalah ini terdapat kutipan dari beberapa sumber dan pendapat penulis namun (mungkin) belum bisa sepenuhnya dijadikan rujukan atau referentiv yang benar dalam dunia pengetahuan atau keilmuan khususnya pendidikan pembelajaran PAI di SLB. Maka, saran dan kritik yang membangun dari dari para pembaca sangat penulis harapkan serta akan diterima dengan tulus hati demi keyakinan penulis bahwa ringkasan ini masih banyak mengandung sesuatu yang layak disempurnakan. Akhirnya, semoga ringkasan yang sangat sederhana ini akan dapat bermanfaat. Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin. I4 PENDAHULUAN 14 Latar Belakang Ditegaskan bahwa Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu, merata, setara/ seimbang dengan basis mutu lokal, regional, dan internasional. Tujuannya tidak lain guna meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, mengejar 1 Pembukaan UUD 1945 4. ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.2 Namun sayangnya sistem pendidikan di Indonesia belum mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya segmentasi lembaga pendidikan yang berdasar pada perbedaan agama, etnis, dan bahkan perbedaan kemampuan baik fisik maupun mental yang dimiliki oleh siswa. Jelas segmentasi lembaga pendidikan ini telah menghambat para siswa untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat. 24 Tujuan Untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan, dalam hal ini para guru. 34 Dasar-dasar Education For All a4 Kemdikbud Pendidikan nasional mendengungkan filosofi "education for all" alias pendidikan untuk semua. Ruh dari filosofi ini adalah pendidikan mampu menjangkau segala lapisan masyarakat. Pada tahun 2012 mendatang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. Pengantar Penertbitv 5. menjanjikan pendidikan akan menjangkau anak usia sekolah yang selama ini tak terjangkau.3 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengakui, saat ini di banyak wilayah masih sering dijumpai beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa menikmati dunia pendidikan. Alasannya beragam. Ada yang karena latar belakang sosial, geografis, atau pun latar belakang budaya. "Prinsipnya pendidikan itu untuk semua, terutama pendidikan dasar yang sangat jelas diamanatkan oleh undang- undang," kata Nuh, dalam jumpa pers akhir tahun, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (30/12/2011). Oleh karena itu, kata dia, kelompok-kelompok yang belum terjangkau harus diberikan perhatian khusus, seiring dengan terus didorongnya kualitas pendidikan yang sudah ada. "Intinya, semangat 2012 itu sekolah, sekolah, sekolah," ujarnya. Ia menjelaskan, dalam bahasa sederhana, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kemdikbud adalah menyediakan sarana, dan prasarana sehingga seluruh anak bisa sekolah dengan biaya murah, terjangkau, atau pun gratis. Kemdikbud berjanji akan aktif mencari populasi yang belum menikmati dunia pendidikan. Termasuk kebijakan untuk membangun infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). 3 http://Menunggu.Janji.Pendidikan.untuk.Semua.com. Diakses pada 22 Desember 2012. 6. "Ini keberpihakan kita, bukan anak yang aktif mencari sekolah. Tapi kita yang akan menjemputnya. Meski jumlahnya tidak besar, tapi ini mengenai justice, bukan soal besar atau kecil," ungkapnya. b0 Forum Pendidikan Dunia Pertemuan Forum Pendidikan Dunia Tahun 2002 di Dakar Snegal menetapkan 6 komitmen kerangka aksi Pendidikan Untuk Semua (/the Dakar Frame Work For Action), salah satu target yang hendak dicapai pada tahun 2015 mendatang adalah Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan Anak Usia Dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung II0 Landasan Teoritis Education For All 10 UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I Pasal I Ayat 4 Dinyatakan bahwa jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum pendidikan kejuruan dan pendidikan lainnya. 10 Pendidikan umum 20 Pendidikan kejuruan 30 Pendidikan luar biasa Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan 7. fisik dan/ atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) untuk jenjang pendidikan menengah masing-masing program khusus yaitu program untuk anak tuna netra, tuna rungu, dan tuna daksa serta tuna grahita. Untuk pengadaan gurunya disediakan SGPLB (Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa) setara dengan Diploma II.4 40 Pendidikan kedinasan 50 Pendidikan keagamaan 20 UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dengan demikian berarti bahwa setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan bersifat mengikat. Artinya pihak manapun tidak dapat merintangi atau menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. III0 Pelaksanaan Education For All Bagi ABK 10 Pengertian Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri 4 Turtarahardja, 2000: 268. 8. tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting. 20 Lingkungan Pendidikan Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. a0 Lingkungan Keluarga Seorang anak yang disayangi akan menyayangi keluarganya, sehingga anak akan merasakan bahwa anak dibutuhkan dalam keluarga. Sebab merasa keluarga sebagai sumber kekuatan yang membangunnya.Dengan demikian akan timbul suatu situasi yang saling membantu, saling menghargai, yang sangat mendukung perkembangan anak. Di dalam keluarga yang memberi kesempatan maksimum pertumbuhan dan perkembangan adalah orang tua. Dalam lingkungan keluarga harga diri berkembang karena dihargai, diterima, dicintai, dan dihormati sebagai manusia. Itulah pentingnya mengapa kita menjadi orang yang terdidik di lingkungan keluarga. Orang tua mengajarkan kepada kita mulai sejak kecil untuk menghargai orang lain. b0 Lingkungan Sekolah Sedangkan di lingkungan sekolah yang menjadi pendidikan yang kedua dan apabila orang tua mempunyai cukup uang maka dapat melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi dan akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi kemudian menjadi seorang yang 9. terdidik . Alangkah pentingnya pendidikan itu. Guru sebagai media pendidik memberikan ilmunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Peranan guru sebagai pendidik merupakan peran memberi bantuan dan dorongan, serta tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak dapat mempunyai rasa tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Guru juga harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup untuk menarik minat anak . c Lingkungan Masyarakat Selain tersebut di atas, peranan lingkungan masyarakat juga penting bagi anak didik. Hal ini berarti memberikan gambaran tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat. Dengan demikian bila kita berinteraksi dengan masyarakat maka mereka akan menilai kita, bahwa tahu mana orang yang terdidik dan tidak terdidik. Di zaman Era Globalisasi diharapkan generasi muda bisa mengembangkan ilmu yang didapat sehingga tidak ketinggalan dalam perkembangan zaman. Itulah pentingnya menjadi seorang yang terdidik baik di lingkungan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. 3 Guru Pendamping Sekolah Inklusi a Pengertian Sekolah Inklusi Sekolah Inklusi adalah : Model terapi dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus (ABK) kedalam kelas-kelas umum 10. [anak non ABK] dengan model pendampingan satu terapis, satu anak (one on one) disepanjang jam belajar atau jam-jam khusus anak belajar diruang tertentu (resource room).5 Sekolah Inklusi ini berdiri tidak secara langsung berdiri dan sudah ada, namun perlu diketahui bahwa ada beberapa tahapan untuk menjadikan sekolah Inklusi tersebut yaitu Sekolah Inklusi berdiri dengan acuan education for all. Kita semua sadar bahwa Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun disemangati oleh seruan Internasional Education For All (EFA) yang dikumandangkan UNESCO. Sebagai kesepakatan global hasil World Education Forum di Dakar, Sinegal tahun 2000, penuntasan EFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pasal 32 UUSPN no. 20 tahun 2003 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus (Mudjito, 2004). b Akses Pendidikan Pemerintah bagi ABK6 Salah satunya dengan memperbanyak sekolah inklusi di daerah masing-masing. Dengan demikian, dapat terwujud 5 http://inclusiveedu.wordpress.com/tag/education-for-all-2/. Diakses pada 27 Desember 2012. 6 Suara Merdeka, Edukasia, Sabtu, 22 Desember 2012, hlm. 18. 11. pemenuhan hak pendidikan yang merata dalam rangka education for all di Indonesia7 . Sampai saat ini sudah ada sembilan daerah yang telah menaytakan sebagai daerah inklusi. Ke depan, diharapkan semakin banyak kepala daerah yang emmiliki inisiatif untuk mengembangkan sekolah inklusi. Sudah ada sembilan daerah yang mendeklarasikan. Ada 11 daerah lain yang sudah mengajukan dan siap menjadi daerah inklusi. Jumlah penyelenggaraan pendidikan inklusi di seluruh Indonesia sebanyak 2.040 sekolah, dengan jumlah siswa yang dialayani sebanyak 38.084 anak. Untuk mendorong program tersebut, pihaknya tengah menyiapkan guru-guru pendamping dengan memberikan pelatihan secara khusus. Dengan demikian, para guru pendamping dapat memberikan pelayanan di sekolah-sekolah inklusi dengan sebaik- baiknya. Pelatihan itu akan diberikan oleh kelompok kerja (pokja), yang meliputi unsur lintas institusi. Dalam satu sekolah inklusi, cukup diisi satu guru pendamping.8 IV Kesimpulan dan Saran 7 Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdas, Kemdikbud, Mujito, saat Deklarasi Kota Depok sebagai kota inklusi, di Balairung Universitas Indonesia, Depok. 8 Ibid 12. Untuk mewujudkan terrealisasinya pendidikan untuk semua, minimal terdapat tiga kriteria yang harus terpenuhi. Pertama; Persepsi bahwa ABK menular harus diluruskan, kenyataan masih banyak orang tua khawatir jika di waktu sekolah anaknya dicampur dengan ABK anak mereka akan tertular disorder yang dialami ABK. Kedua : Adanya UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 4 Th. 1997 Tentang Penyandang Cacat, PP No. 72 Th. 1991 tentang PLB dan SE Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 dan terakhir Permendiknas No. 70 Th. 2009 tentang Pendidikan Inklusi yang didalamnya dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan & setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan mengakomodsi anak-anak cacat bersekolah sesuai tingkatannya belum dapat diimplementasikan secara efektif. kenyataannya instrumen legal ini terbukti tidak dipatuhi, baik oleh masyarakat, kalangan swasta maupun pemerintah sendiri. Harus ada langkah-langkah riil dalam bentuk program pelaksanaan dan mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak? Ketiga : Minimnya tenaga pendidik untuk ABK. Beberapa sekolah reguler yang ingin menyelenggarakan pendidikan inklusi merasa kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pemerintah perlu melakukan pendampingan penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam hal mempersipakan tenaga 13. pendidik khusus yang benar-benar memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menangani ABK. V Penutup Pemangku kebijakan di Indonesia; Kementerian Pendidikan dan pihak terkait lainnya harus dengan sigap duduk bersama merumuskan solusi masalah tersebut, karena gangguan yang dialami ABK adalah spectrum yang paling cepat pertumbuhannya di dunia dan dalam jangka panjang berakibat sangat fatal bagi penderitanya. Mengabaikan masalah tersebut adalah bentuk ketertinggalan pemerintah yang tidak bisaa dimaklumi. DAFTAR PUSTAKA Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdas, Kemdikbud, Mujito, saat Deklarasi Kota Depok sebagai kota inklusi, di Balairung Universitas Indonesia, Depok. Fathurrohman, Muhammad., Sulistyorini. 2012. Meretas Pendidikan Berkualitas Dalam Pendidikan Islam: Menggagas Pendidik atau Guru yang Ideal dan Berkualitas dalam Pendidikan Islam. Yogyakarta: Teras. http://inclusiveedu.wordpress.com/tag/education-for-all-2/. Diakses pada 27 Desember 2012. http://Menunggu.Janji.Pendidikan.untuk.Semua.com. Diakses pada 22 Desember 2012. Maunah, Binti. 2009. Ilmi Pendidikan. Yogyakarta: Teras. Nasir, Ridlwan. 2005. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pembukaan UUD 1945. 14. Roqib, Mohammad. 2009. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: PT. LkiS. Suara Merdeka, Edukasia, Sabtu, 22 Desember 2012, hlm. 18. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. III. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.