eksistensi dinas sosial dan tenaga kerja kota …

PERSPEKTIF ISSN : 2085 – 0328

PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 1/ APRIL 2014 235

EKSISTENSI DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA

BINJAI DALAM PENANGGULANGAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA

BINJAI

Ely Anista Br Ginting

Email : [email protected] Jl. Kolam No 1 Medan Estate Kampus FISIPOL UMA Program Studi Admiistras Publik

Universitas Medan Area Diterima 7 Februari 2014/ Disetujui 21 Februari 2014

Abstract

One important thing is the handling of Disability Issues Social Welfare, the

Department implemented the social and labor Binjai City, is in order to minimize

the amount Persons with social welfare problems Social welfare programs

implemented in the hope of becoming an alternative solution to the problem of

social welfare. Discussion, the results obtained in this study that the program is

executed quite well, and the lack of significant issues or problems, although with

limited budget priorities being able to anticipate through the program, so the

limitations but showed positive performance. The problems of this study is the

extent of the Department of Social and Manpower reduction task Binjai City social

welfare problem in the city of Binjai, relating to the efficiency and effectiveness

orgsanisasi.

Keywords: Existence, Department of Social Welfare and Labor: Binjai City.

Abstrak

Salah satu hal penting adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahtreaan

Sosial, yang dilaksanakan Dinas sosial Dan Tenaga kerja Kota Binjai, adalah

dalam rangka meminimalisasi jumlah PenyandangMasalah kesejahteraan Sosial

dengan harapan program yang dilaksanakan menjadi alternatif solusi bagi

persoalan kesejahteraan Sosial. Pembahasan, dalam penelitian ini diperoleh hasil

bahwa program yang dijalankan cukup baik, dan minim persoalan atau masalah

yang signifikan, walaupun dengan keterbatasan anggaran mampu diantisipasi

melalui skala prioritas program, sehingga dengan keterbatasan namun

menunjukkan kinerja yang positip. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sejauhmana Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai melaksanakan tugas

penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Binjai,

berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas orgsanisasi

Kata Kunci : Eksistensi, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja : Kota Binjai.

PENDAHULUAN

Selama ini peran dan akses

penyelenggaraan kegiatan birokrasi

masih luput dari perhatian masyarakat.

Dimana kondisi tersebut telah manrik

perhatian penulis untuk menelitinya

sebagai upaya membangun persepsi yang

positip tentang penyelenggaraan

pelayanan publik. Adapun objek yang

penulis pilih adalah Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai, untuk tahun

2012.

Penelitian ini diarahkan untuk

mengevaluasi dan menjelaskan

fenomena birokrasi pemerintah.

Khususnya pendekatan proses (internal

process approach), dalam hal efisiensi

pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan

pimpinan dengan bawahan. Agar seluruh

kegiatan penyelenggaraan pelayanan



publik dapat berjalan dengan baik

berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal ini sangat penting dengan

alasan bahwa output yang diberikan

kepada lingkungan akan sangat

tergantung pada tinggi rendahnya peran

instansi pemerintah. Utamanya dalam

hal tanggungjawab (accountability),

kepercayaan masyarakat terhadap

birokrasi.

Karena tujuan penyelenggaraan

pelayanan publik adalah menciptakan

keadilan, efektivitas dan kepuasan

masyarakat sebagai indikator , dalam hal

ini Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku

Introduction to Social Work Practice

oleh Max Siporin disebutkan

“Kesejahteraan sosial mencakup semua

bentuk intervensi sosial yang secara

pokok dan langsung untuk meningkatkan

keadaan yang baik antara individu dan

masyarakat secara keseluruan.

Kesejahteraan sosial mencakup

semua tindakan dan proses secara

langsung yang mencakup tindakan dan

pencegahan masalah sosial,

pengembangan sumber daya manusia

dan peningkatan kualitas hidup.”

Mengingat Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai sebagai

instansi yang kompeten dalam

penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial, maka penulis

mencoba untuk mengangkat dalam

bentuk penelitian guna mendapatkan

pengetahuan dan informasi yang

mendalam dalam bentuk tulisan ilmiah

dengan judul : ” Eksistensi Dinas Sosial

Dan Tenaga Kerja Kota Binjai Dalam

Penanggulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di Kota Binjai.

KAJIAN TEORI

Pengertian Eksistensi Makna eksistensi pada dasarnya

adalah keberadaan akan sesuatu sehingga

timbul kesan dan gambaran terhadap

sesuatu. Hal yang perlu dicermati tidak

hanya dimensi fisik, tetapi juga dimensi

non fisik.

Istilah Eksistensi atau keberadaan

akan sesuatu, merupakan cerminan dari

berfungsinya sumber daya yang tersedia.

Hasil kerja biasanya sebagai suatu

bentuk progress atau kemajuan suatu

aktifitas organisasi. Seperti organisasi

perusahaan, terutama mengenai

profitabilitas untuk menilai perubahan

potensial sumber daya yang ada. Sebagai

suatu kemajuan yang dapat diperoleh

dimasa depan.

G. Setya Nugraha dan R.

Maulina (2010:177) eksistensi berarti hal

tentang berada atau keberadaan,

sedangkan wujudnya yakni sesuatu yang

dicapai, Prestasi yang diperlihatkan.

Bagi sebuah organisasi pelayanan

publik yang notabenenya melaksanakan

tugas-tugas pemerintahan. Maka untuk

tercapainya sasaran organisasi harus

mematuhi standar perilaku yang telah

ditetapkan. Agar membuahkan tindakan

dan hasil yang diharapkan,.

Berdasarkan uraian tersebut di

atas diperoleh pengertian bahwa

eksistensi merupakan refleksi dari

kemampuan organisasi melaksanakan

aktifitas. Adapun aktifitas atau kegiatan

yang dilakukan menimbulkan dampak.

Umumnya dampak tersebut adalah

Kualitas, kuantitas maupun output

lainnya yang dapat diamati, dievaluasi,

dari berbagai aspek.

Tujuan Penanggulangan Penyandang


Sesuai tujuan pembangunan

bidang kesejahteraan sosial secara

nasional yang menjadi pokok

pembangunan bidang kesejahteraan

sosial 2010-2014 oleh Kementerian

Sosial adalah:

a. Melindungi PMKS dari segala

risiko sosial, perlakukan salah,

tindak kekerasan, dan eksploitasi

sosial

b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS

dalam pemenuhan kebutuhan

sosial dasar.



c. Terwujudnya mekanisme

jaminan sosial berbasis

komunitas dalam pengelolaan

risiko kehilangan atau penurunan

pendapatan berbasis kontribusi

(iuran).

d. Terjaminnya PMKS yang

mengalami masalah ketidak

mampuan sosial ekonomi untuk

mendapatkan jaminan sosial

melalui pembayaran iuran

jaminan sosial oleh pemerintah.

e. Terjaminnya penghargaan bagi

pejuang, perintis kemerdekaan,

dan keluarga pahlawan.

f. Terjaminnya penyandang cacat

berat dan cacat ganda, lanjut usia

nonpotensial, eks - penderita

penyakit kronis, dan penyandang

cacat psikotik dalam pemenuhan

kebutuhan dasar yang layak.

g. Terwujudnya masyarakat yang

berdaya dalam memenuhi

kebutuhan dasarnya.

h. Tersedia, terjangkau, dan

terjaminnya pelayanan dan

rehabilitasi sosial yang

berkualitas bagi PMKS di semua

provinsi, Kabupaten dan kota.

Jenis – Jenis Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Adapun saat ini Kementerian

Sosial dalam Penanggulangan PMKS

sebanyak 22 jenis, berikut defenisi

mencakup makna Penyandang

Kesejahteraan Sosial :

1) Anak Balita Telantar, adalah

anak yang berusia 0-4 tahun

karena sebab tertentu, orang

tuanya tidak dapat melakukan

kewajibannya (karena beberapa

kemungkinan : miskin/tidak

mampu, salah seorang sakit,

salah seorang/kedua-duanya,

meninggal, anak balita sakit)

sehingga terganggu kelangsungan

hidup, pertumbuhan dan

perkembangannya baik secara

jasmani, rohani dan sosial.

2) Anak Telantar,adalah anak

berusia 5-18 tahun yang karena

sebab tertentu, orang tuanya tidak

dapat melakukan kewajibannya

(karena beberapa kemungkinan

seperti miskin atau tidak mampu,

salah seorang dari orangtuanya

atau kedua-duanya sakit, salah

seorang atau kedua-duanya

meninggal, keluarga tidak

harmonis, tidak ada

pengasuh/pengampu) sehingga

tidak dapat terpenuhi kebutuhan

dasarnya dengan wajar baik

secara jasmani, rohani dan sosial.

3) Anak Nakal, ,adalah anak yang

berusia 5-18 tahun yang

berperilaku menyimpang dari

norma dan kebiasaan yang

berlaku dalam

masyarakat,lingkungannya

sehingga merugikan dirinya,

keluarganya dan orang lain, serta

mengganggu ketertiban umum,

akan tetapi karena usia belum

dapat dituntut secara hukum.

4) Anak Jalanan,adalah anak yang

berusia 5-18 tahun yang

menghabiskan sebagian besar

waktunya untuk mencari nafkah

dan berkeliaran di jalanan

maupun tempat-tempat umum.

5) Wanita Rawan Sosial

Ekonomi, adalah seorang wanita

dewasa berusia 18-59 tahun

belum menikah atau janda dan

tidak mempunyai penghasilan

cukup untuk dapat memenuhi

kebutuhan pokok sehari-hari.

6) Korban Tindak Kekerasan,

adalah seseorang yang

mengalami tindak kekerasan,

diperlakukan salah atau tidak

semestinya dalam lingkungan

keluarga atau lingkungan



terdekatnya, dan terancam baik

secara fisik maupun non fisik.

7) Lanjut Usia Telantar,adalah

seseorang yang berusia 60 tahun

atau lebih, karena faktor-faktor

tertentu tidak dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya baik secara

jasmani, rohani maupun sosial.

8) Penyandang Cacat, adalah

setiap orang yang mempunyai

kelainan fisik atau mental yang

dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan

hambatan bagi dirinya untuk

melakukan fungsi-fungsi

jasmani, rohani maupun

sosialnya secara layak, yang

terdiri dari penyandang cacat

fisik, penyandang cacat mental

dan penyandang cacat fisik dan

penyandang cacat mental.

9) Tuna Susila, adalah seseorang

yang melakukan hubungan

seksual dangan sesama atau

lawan jenis secara berulang-

ulang dan bergantian diluar

perkawinan yang sah dengan

tujuan mendapatkan imbalan

uang,materi atau jasa.

10) Pengemis, adalah orang-orang

yang mendapat penghasilan

meminta-minta di tempat umum

dengan berbagai cara dengan

alasan untuk mengharapkan belas

kasihan orang lain.

11) Gelandangan, adalah orang-

orang yang hidup dalam keadaan

yang tidak sesuai dengan norma

kehidupan yang layak dalam

masyarakat setempat, serta tidak

mempunyai pencaharian dan

tempat tinggal yang tetap serta

mengembara di tempat umum.

12) Bekas Warga Binaan Lembaga

Kemasyarakatan (BWBLK),

adalah seseorang yang telah

selesai atau dalam 3 bulan segera

mengakhiri masa hukuman atau

masa pidananya sesuai dengan

keputusan pengadilan dan

mengalami hambatan untuk

menyesuaikan diri kembali dalam

kehidupan masyarakat, sehingga

mendapat kesulitan untuk

mendapatkan pekerjaan atau

melaksanakan kehidupannya

secara normal.

13) Korban Penyalahgunaan

NAPZA, adalah seseorang yang

menggunakan narkotika,

psikotropika dan zat-zat adiktif

lainnya termasuk minuman keras

diluar tujuan pengobatan atau

tanpa sepengetahuan dokter yang

berwenang.

14) Keluarga Fakir Miskin, adalah

seseorang atau kepala keluarga

yang sama sekali tidak

mempunyai sumber mata

pencaharian dan atau tidak

mempunyai kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan pokok atau

orang yang mempunyai sumber

mata pencaharian akan tetapi

tidak dapat memenuhi kebutuhan

pokok keluarga yang layak bagi

kemanusiaan.

15) Keluarga Berumah Tidak

Layak Huni, adalah keluarga

yang kondisi perumahan dan

lingkungannya tidak memenuhi

persyaratanyang layak untuk

tempat tinggal baik secara fisik,

kesehatan maupun sosial.

16) Keluarga Bermasalah Sosial

Psikologis, adalah keluarga yang

hubungan antar anggota

keluarganya terutama antara

suami -istri kurang serasi,

sehingga tugas-tugas dan fungsi

keluarga tidak dapat berjalan

dengan wajar .

17) Komunitas Adat Terpencil,

adalah kelompok orang atau

masyarakat yang hidup dalam

kesatuan kesatuan sosial kecil

yang bersifat lokal dan terpencil,



dan masih sangat terikat pada

sumber daya alam dan habitatnya

secara sosial budaya terasing dan

terbelakang dibanding dengan

masyarakat Indonesia pada

umumnya,sehingga memerlukan

pemberdayaan dalam

menghadapi perubahan

lingkungan dalam arti luas.

18) Korban Bencana Alam, adalah

perorangan, keluarga atau

kelompok masyarakat yang

menderita baik secara fisik,

mental maupun sosial ekonomi

sebagai akibat dari terjadinya

bencana alam yang menyebabkan

mereka mengalami hambatan

dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya.Termasuk dalam

korban bencana alam adalah

korban bencana gempa bumi

tektonik, letusan gunung berapi,

tanah longsor, banjir, gelombang

pasang atau tsunami,kencang,

kekeringan, dan kebakaran hutan

atau lahan, kebakaran

permukiman, kecelakaan pesawat

terbang, kereta api, perahu dan

musibah industri (kecelakaan

kerja).

19) Korban Bencana Sosial atau

Pengungsi, adalah perorangan,

keluarga atau kelompok

masyarakat yang menderita baik

secara fisik, mental maupun

sosial ekonomi sebagai akibat

dari terjadinya bencana sosial

kerusuhan yang menyebabkan

mereka mengalami hambatan

dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya.

20) Pekerja Migran Telantar, adalah seseorang yang bekerja di

luar tempat asalnya dan menetap

sementara di tempat tersebut dan

mengalami permasalahan sosial

sehingga menjadi telantar.

21) Orang dengan HIV/AIDS

(ODHA), adalah seseorang yang

dengan rekomendasi profesional

(dokter) atau petugas

laboratorium terbukti tertular

virus HIV sehingga mengalami

sindrom penurunan daya tahan

tubuh (AIDS) dan hidup telantar.

22) Keluarga Rentan, adalah

keluarga muda yang baru

menikah (sampai dengan lima

tahun usia pernikahan) yang

mengalami masalah sosial dan

ekonomi (berpenghasilan sekitar

10% di atas garis kemiskinan)

sehingga kurang mampu

memenuhi kebutuhan dasar

keluarga.

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Di Kota Binjai

Dari berbagai jenis penyandang

masalah kesejahteraan sebagaimana

disebut diatas, untuk Kota Binjai Dinas

Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai

menangani sejumlah 22 PMKS, dengan

prioritas utama penanggulangannya pada

8 (delapan ) item antara lain :

a) Anak jalanan

b) Penyandang cacat

c) Tuna Susila

d) Pengemis

e) Gelandangan

f) Keluarga Fakir Miskin

g) Keluarga berumah Tidak Layak

Huni.

h) Korban bencana Alam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah penelitian

deskriptif dengan pendekatan kualitatif,

penelitian deskriptif dimaksudkan untuk

melakukan pengukuran terhadap

fenomena sosial tertentu, selanjutnya dikemukakan lebih lanjut bahwa

penelitian deskriptif menghimpun data,

tetapi tidak melakukan pengujian

hipotesa.

Menurut Kurt dan Miller seperti

yang dikutip Moleong (2000: 3) adalah

sebagai berikut: “Penelitian kualitatif



adalah tradisi tertentu dalam ilmu

pengetahuan sosial yang secara

fundamental bergantung pada

pengamatan manusia dalam kawasannya

sendiri dan berhubungan dengan ruang

dalam bahasannya dan dalam

peristilahannya.”

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dalam melaksanakan tugas

pelayanan yang diemban Dinas Sosial

Dan Tenaga Kerja Kota Binjai, tentunya

tetap dihadapkan pada berbagai masalah

dan tantangan pembangunan yang harus

diupayakan pemecahannya, oleh sebab

itu diperlukan analisi yang komprehensif

untuk mengetahui peran apa saja yang

telah dilakukan oleh Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai berikut

berbagai komponen penduklungnya.

Analisis adalah kegiatan berfikir

untuk menguraikan suatu keseluruhan

menjadi komponen sehingga dapat

mengenal tanda-tanda komponen,

hubungannya satu sama lain dan fungsi

masing-masing dalam satu keseluruhan

terpadu.

Menurut Pusat Bahasa Depdiknas

makna analisis :

“Penyelidikan terhadap suatu

peristiwa (karangan, perbuatan, dsb)

untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (sebab-musabab, duduk

perkaranya, dan sebagainya :

a. Penguraian suatu pokok atas

berbagai bagiannya dan penelaahan

bagian itu sendiri serta hubungan

antar bagian untuk memperoleh

pengertian yg tepat dan pemahaman

arti keseluruhan;

b. Penyelidikan kimia dengan

menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya;

penjabaran sesudah dikaji sebaik-

baiknya;

c. Pemecahan persoalan yg dimulai

dengan dugaan akan kebenarannya;

dengan perkataan lain bahwa

evaluasi merupakan proses menilai

sesuatu yang berhubungan dengan

kemajuan, pertumbuhan,

perkembangan dalam rangka

mencapai tujuan, serta dapat berupa

pengumpulan bukti-bukti dan

penilaian apakah suatu kompetensi

telah dicapai.

Dalam Proses penyusunan visi,

misi dan strategi untuk menentukan

ukuran kinerja, yang dijabarkan dalam

tujuan dan sasaran yang menggambarkan

kondisi yang akan diwujudkan oleh

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota

Binjai. Tujuan juga menjadi salah satu

landasan bagi perumusan strategi untuk

mewujudkannya yang kemudian

dijabarkan dalam sasaran strategik

dengan ukuran pencapaiannya.

Melakukan komunikasi dan

mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran

strategis dilakukan dengan cara

memperlihatkan kepada staf apa yang

dilakukan untuk mencapai sasaran dalam

penanganan bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial di Kota Binjai, hal

ini bertujuan untuk mencapai kinerja

maksimal melalui penetapan sasaran

serta menyelaraskan berbagai inisiatif

yang memungkinkan Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai

mengintegrasikan rencana program dan

rencana anggaran.

Hal ini dapat dilihat melalui

pemilihan prioritas dengan mengatur

mana yang lebih penting untuk

diprioritaskan, yang kemungkinan dapat

menggerakkan kearah tujuan yang lebih

tepat sasaran dan memiliki manfaat bagi

penyandang masalah kesejahteraan

sosial.

Dari beberapa catatan diatas

berkaitan dengan pelaksanaan program

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Binjai sesuai tugas dan fungsinya penulis

memperoleh gambaran bahwa Dinas

Sosial Dan tenaga Kerja Kota Binjai

dalam menjalankan misi programnya

memiliki :

a. Rencana Stratejik dan Rencana

Kinerja Tahunan 33



b. Seleksi sasaran yang merupakan

prioritas capaian

c. Koordinasi Dalam Pelaksanaan

Program

d. Evaluasi Kinerja Tahunan.

Disamping itu Dinas Sosial Dan

tenaga Kerja Kota Binjai dalam

menjalankan misinya dapat bersinergi

dengan memberdayakan Potensi Sumber

Kedejahteraan Sosial (PSKS) seperti :

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2. Organisasi Sosial

3. Karang Taruna

4. Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat (WKSBM)

5. Keperintisan dan Kepahlawanan

6. Dunia Usaha yang melaksanakan

Usaha Kesejahteraan Sosial

Dengan demikian berbagai

kegiatan program Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai dapat

seutuhnya terlaksana, tepat waktu

sehingga mendorong kreatifitas untuk

melakukan yang lebih baik pada tahun –

tahun berikutnya.

Dukungan Staf Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja

Adapun kondisi pelayanan yang

ingin dicapai guna meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat di bidang

sosial dan tenaga kerja adalah :

a. Kondisi pegawai sebagian besar

memiliki kompetensi dan kemauan

serta mampu menyelesaikan tugas

yang dibebankan secara

proporsional, mengenali

permasalahan yang dihadapi dan

dapat memecahkan permasalahan

dengan baik dan tuntas. Hal ini

dimaksudkan agar setiap aparat

harus dapat meningkatkan potensi

dan kapasitas kerja dengan

ketekunan melaksanakan tugas,

mendalami pelaksanaan tugas serta

menambah pengetahuan.

b. Penataan kelembagaan dan

ketatalaksanaan dalam merumuskan

tugas-tugas dan kewenangan dari

suatu organisasi dan tidak terjadi

tumpang tindih, pelaksanaan tugas

serta adanya prosedur dan tata kerja

yang jelas;

c. Adanya dukungan sarana dan

prasarana dan dukungan

pendanaan/Anggaran (walau

terbatas) untuk pelaksanaan program

oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Binjai dalam upaya

meningkatkan kinerja pelayanan

kepada masyarakat.

d. Terbangunnya kemitraan dengan

PSKS sebagai pendukung program

sehingga efektifitas dan efisiensi

dapat dicapai.

Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga

Kerja Kota Binjai Hal ini diatur dalam Peraturan

Walikota No. 24 Tahun 2012 Bab II

Pasal 2 tentang Tata Kerja Dinas Sosial

Dan Tenaga Kerja Kota Binjai :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

3. Sub. Bagian Umum

4. Sub Bagian Keuangan

5. Sub Bagian Program.

a Bidang Rehabilitasi Sosial.

- Seksi Rehabilitasi Sosial

- Seksi Pemulihan Dan Advokasi

Sosial

- Seksi Pengembangan dan

Kepahlawanan.

b Pemberdayaan Dan Jaminan

Sosial

- Seksi Pemberdayaan Sosial

- Seksi Sumbangan Sosial Dan

Kebutuhan Dasar

- Seksi Perlindungan Dan Jaminan

Sosial

c Bidang Sumber Dan Potensi

Lembaga Sosial

- Seksi Organisasi Dan Karang

Taruna - Seksi PSM Dan WKSBM

- Seksi Penyuluhan Sosial.

d Bidang Pelatihan Produktifitas

Kerja Dan Penempatan Tenaga

Kerja

- Seksi Penempatan Dan Informasi

Pasar Kerja



- Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

Dan Pemagangan

- Seksi pelatihan Tenaga Kerja Dan

Perizinan Dan Sertifikasi Lembaga

Latihan Kerja

Bidang Hubungan Industrial Dan

pengawasan

- Seksi Perselisihan Hubungan

Indusrial Dan pembinaan

Organisasi Pekerja Dan

pengusaha.

- Seksi Pengawasan Norma Kerja

Dan Keselamatan Dan Kesehatan

Kerja.

- Seksi Persyaratan Kerja Dan

Jamsostek

Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi yang diemban maka

keberadaan Sumber Daya Manusia

adalah hal pokok dan menentukan

keberhasilan kinerja sebuah instansi,

Dalam hal ini Dinas Sosial Dan Tenaga

Kerja memiliki jumlah personil sebanyak

43 Orang personil yang terdiri dari :

a. Pejabat Eselon II : 1 Orang

b. Pejabat Eselon III : 6 Orang

c. Pejabat Eselon IV : 18 Orang

d. Staff : 11 Orang

e. Tenaga Honorer : 13 Orang

Berdasarkan Strata pendidikan

komposisi SDM yang tersedia pada


Binjai terdiri :

a. S-2 : 4 Orang

b. S-1 / D - IV : 20 Orang

c. D – 3 : 3 Orang

d. SLTA : 21 Orang

e. SLTP : 1 Orang

f. SD : - Orang

Sarana Dan Prasarana

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja

Kota Binjai saat ini memiliki sarana :

1. Tanah Dan Bangunan Kantor

- Gedung seluas 25 X 15 M²

-. Aula/Ruang Serba Guna Seluas :

15 X 10 M²

Berlokasi di Jalan Perintis

Kemerdekaan No. 113 Kota Binjai.

Pembiayaan

Untuk tahun 2012 Dinas Sosial

Dan Tenaga Kerja Kota Binjai telah

mengalokasikan dan merealisasikan

pembiayaan dalam bentuk anggaran,

karena pembiayaan adalah faktor yang

sangat penting dan paling mempengaruhi

dalam menyelenggarakan suatu program

Tabel 3. Anggaran untuk tahun 2012

dialokasikan sebagai berikut :

N

o KEGIATAN

PEMBIAYAAN

K

ET

Alokasi

APBD

( Rp. )

Realis

asi

1

.

Pelayanan

Administrasi Kantor

Dan Pemeliharaan

Sarana Dan

Prasarana

650.648.

000,-

650.64

8.000,-

2

.

Pembiayaan

Program

610.282.

530,-

610.28

2.530,-

3 Beban Kerja 44.760.0

00,-

41.412

.000,-

Jumlah 1.305.69

0.530,-

1.302.

342.53

0,-

Strategi Pemecahan Masalah

Keberhasilan pencapaian sasaran

Tahun 2012 telah memberi kontribusi

dalam pencapaian tujuan dan misi yang

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas


Tahun 2012-2017.

Upaya-upaya yang telah

dilakukan untuk mengatasinya serta

menjaga kesinambungan program maka

kedepan perlu dirumuskan srategi antara

lain:

1. Peningkatan Kualitas Personalia

2. Pengembangan kelompok PMKS

dan pendampingan 3. Peningkatan Fungsi Karang Taruna

dan PSM sebagai Motivator dan

Pendamping Program.

4. Peningkatan akses program ketenaga

kerjaan yang mengacu pada

peningkatan SDM.



5. Pengembangan informasi terkait

program Sosial dan tenaga kerja.

6. Peningkatan Anggaran program

Rencana Strategis Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai 2012 - 2017

1. Visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Binjai, sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang

diberi mandat oleh Undang-undang

sebagai penyelenggara kewenangan

otonomi daerah di bidang Sosial dan

Tenaga Kerja selalu dituntut untuk

meningkatkan kinerja organisasi

agar tujuan pembangunan dapat

dirumuskan dan dicapai berdasarkan

prinsip ketentuan yang berlaku demi

tercapainya kesejahteraan

masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan tata

kelola yang efisien dan efektif

diharapkan Dinas Sosial dan


berperan maksimal, oleh karena itu

diperlukan keseriusan dan

tanggungjawab dalam

merencanakan, melaksanakan dan

mengevaluasi program – program

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

sebagai bagian dari dari keseluruhan

proses pembangunan daerah. Salah

satu hal penting adalah melalui

perencanaan yang rasional sehingga

bukan hanya rencana tertulis yang

terangkum dalam program kerja

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Binjai, sebab pembangunan adalah

bagian dari perubahan untuk

mencapai kondisi yang lebih baik.

Untuk itu perlu disusun arah dan

rumusan pelaksanaan program yang

tertuang pada visi dan Misi organisasi, agar setiap anggota di

dalamnya memahami arah dan

tujuan-tujuan yang akan dicapai

bersama.

Melalui Visi yang didesain

sedemikian rupa diharapkan Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota

Binjai akan dapat membantu setiap

pejabat dan apratur untuk apat

menilai kinerja masa lalu, dan

mengindentifikasi berbagai langkah

penting untuk dilakukan di masa

depan. Selanjutnya Visi diharapkan

akan membangkitkan motivasi kerja

secara kolektif, karena setiap orang

dalam organisasi akan memahami

tujuan-tujuan untuk lima tahun yang

akan datang.

Dengan berpedoman pada Visi

yang dibuat diharapkan Dinas Sosial

dan Tenaga Kerja Kota Binjai

mampu menciptakan konsensus dari

setiap stakeholders sehingga mereka

memiliki komitmen yang tinggi

untuk melakukan yang terbaik demi

tercapainya cita-cita organisasi

khususnya, dan pembangunan

masyarakat Kota Binjai pada

umumnya. Disamping itu,

pernyataan visi dapat menciptakan

iklim kondusif dan kesadaran

kolektif diantara seluruh pejabat dan

pegawai tentang pentingnya

pencapaian kondisi ideal yang

diinginkan dan dirumuskan secara

bersama.

Berdasarkan uraian di atas,

berikut ini dirumuskan visi Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Binjai

untuk lima tahun kedepan sebagai

berikut:

“ Terwujudnya Pengentasan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Dan

Ketenaga Kerjaan melalui

Penataan dan peningkatan

Kualitas Aparat dan Kualitas

Pelayanan untuk tercapainya

Kesejahteraan Masyarakat

tahun 2017 ”

Dengan visi tersebut diatas

mengandung makna bahwa Dinas


Binjai sebagai lembaga pelayan

publik yang dipercaya untuk

melaksanakan program– program

Sosial dan Tenaga Kerja di Kota



Binjai, sebagai suatu

tanggungjawab untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan juga

sebagai tolok ukur peran maksimal

aparat dalam menjalankan tugas

pengabdiannya.

2. Misi Untuk mewujudkan visi yang

telah ditetapkan, maka setiap

organisasi harus mempunyai misi

yang jelas. Misi adalah langkah

yang dilakukan berupa produk

kegiatan yang nyata. Berdasarkan

tugas pokok dan fungsi Dinas


Binjai, maka dirumuskan misi

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kota Binjai sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas aparat

melalui pemahaman yang

aktual tentang PMKS dengan

berbagai implikasinya

terhadap kelangsungan

kehidupan sosial masyarakat.

b. Meningkatkan harkat dan

martabat serta kualitas hidup

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

c. Mengembangkan Prakarsa dan

peran aktif masyarakat untuk

memahami dan membantu

pembangunan Kesejahteraan

sosial sebagai modal sosial.

d. Berupaya meminimalisasi

kesenjangan sosial, dengan

memberikan perhatian kepada

warga masyarakat rentan dan

tidak beruntung, dalam rangka

pembinaan semangat

kesetiakawanan sosial dan

semangat kepahlawanan serta

wawasan kebangsaan. e. Mengembangkan kerukunan

serta meningkatkan kualitas

kehidupan umat beragama.

f. Peningkatan aktifitas dan

kegiatan dalam bentuk

kerjasama sinergis dengan

PSM sebagai PSKS.

g. Meningkatkan kualitas

manajemen pelayanan bagi

kebutuhan masyarakat di

bidang Sosial dan

ketenagakerjaan,.

h. Perluasan kesempatan kerja

dan peningkatan pelayanan

penempatan Tenaga Kerja

serta penguatan informasi

pasar kerja dan bursa kerja.

i. Peningkatan kompetensi

keterampilan dan produktifitas

angkatan kerja maupun tenaga

kerja.

j. Peningkatan pembinaan

hubungan industrial serta

perlindungan sosial tenaga

kerja

k. Peningkatan pengawasan

ketenagakerjaan.

l. Pengembangan pola

koordinasi dengan dinas/

badan/ kantor/ isntansi terkait

dengan pembangunan sosial,

ketenagakerjaan untuk

kepentingan masyarakat.

3. Nilai Untuk menjaga konsestensi

antara pembangunan masa lalu

dengan pembangunan mendatang

sebagaimana yang tertera pada Visi

dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja yang dijabarkan dalam

kebijakan pembangunan pemerintah

pada periode lalu, maka

penyelengaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah harus lebih

dinamis, oleh karena itu dalam

penyelenggaraan pemerintahan

khususnya Dinas sosial Dan Tenaga

Kerja tetap menjadikan nilai-nilai yg

telah berkembang dan menjadi

budaya masyarakat senantiasa yang menjadi pedoman dan inspirasi/

kekuatan berdasarkan pada norma

agama, norma kesusilaan, norma adat,

norma hukum dan tata pergaulan

yang harmonis.

Adapun nilai-nilai strategis yang

menjadi bingkai dalam



penyelenggaraan pemerintah Kota

Binjai didasarkan pada tradisi

masyarakat dan dalam

pelaksanaannya berpedoman pada

idealisasi yang berpedoman pada

prinsip penyelenggaraan

pemerintahan yang baik ( Good

Govermance ).

Nilai adalah modal untuk

melaksanakan misi dan

merealisasikan visi. Adapun nilai

yang dapat berfungsi sebagai

landasan dan norma perilaku dari

semua komponen yang bertugas

melaksanakan misi sesuai Visi Dinas


adalah :

a Penataan Administrasi dan data

PMKS adalah kegiatan

pengelolaan dan penerbitan

dokumen PMKS melalui sebagai

bentuk informasi serta

pendayagunaan hasilnya untuk

kepentingan publik.

b Perluasan Kesempatan Kerja

Dan Peningkatan Ketrampilan

adalah upaya yang dilakukan

untuk menciptakan lapangan

kerja termasuk sektor informal

yang berbasis ketrampilan

sehingga mengurangi

pengangguran dan dapat mengisi

lowongan pasar kerja luar negeri.

c Kesejahteran Masyarakat adalah

suatu keadaan yang

mencerminkan kehidupan yang

berkecukupan, damai, tentram

lahir bathin.

Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan didasarkan

kepada faktor-faktor lingkugan strategis

sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Binjai, Tujuan adalah

hasil akhir yang akan dicapai dalam

jangka waktu tertentu dan

menggambarkan arah strategis dan

perbaikan-perbaikan yang ingin

diciptakan.

Berdasarkan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai (2012 : 14.),

penjabaran visi Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Binjai disusun spesifik dan

terukur sebagai upaya mewujudkan visi

dan misi pembangunan jangka menengah

Kota Binjai :

a Penyelenggaraan pelayanan

umum di bidang sosial dan

tenaga kerja.

b Merumuskan kebijaksanan teknis

penyusunan program

Pengembangan, pemberdayaan,

rehabilitasi, penanggulangan dan

pembinaan usaha kesejahteraan

sosial.

c Mengindetifikasi sasaran

penanggulangan masalah sosial.

d Mengembangankan jaringan

sistem informasi kesejahteraan

sosial.

e Menyelenggarakan pelayanan

sosial dalam sistem administrasi

terpadu.

f Menyelenggarakan program

perluasan kerja melalui

bimbingan usaha mandiri dan

sektor informal dan serta

program padat karya yang

berdampak positip bagi

masyarakat.

g Menyelenggarakan kebijakan

pusat dan propinsi, dan

perumusan kebijakan daerah

dalam pelaksanaan strategi

penyelenggaraan urusan

pemerintahan dibidang sosial,

dan tenaga kerja yang meliputi

pembinaan SDM aparatur, dan

penyelenggaraan iklim yang

kondusif dalam hal pelayanan

publik.

h Membina dan mengembangkan

karir personalia serta pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang

tugasnya.

Dalam hal sasaran organisasi

diupayakan setiap unit organisasi dalam

peranannya terhadap pencapaian visi dan

misi organisasi dapat melaksanakan dan



memaksimalkan capaian target yang

telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut,

maka sasaran dalam Rencana Strategis


Binjai adalah sebagai berikut:

a Terwujudnya pelayana umum di

bidang sosial dan tenaga kerja.

b Adanya rumusan kebijaksanan

teknis penyusunan program




sosial.

c Terselenggaranya program




program padat karya.

Strategi dan Kebijakan Strategi dan Kebijakan pada

hakekatnya menjelaskan pemikiran-

pemikiran secara konseptual, rasional,

realistis dan komprehensif tentang

langkah-langkah yang diperlukan untuk

pencapaian visi, misi dan tujuan yang

telah ditetapkan.

Strategi merupakan rencana

menyeluruh dan terpadu mengenai

upaya-upaya organisasi Dinas Sosial dan


berikut;

a Terwujudnya pelayanan umum di

bidang sosial dan tenaga kerja.

b Adanya rumusan kebijaksanan

teknis penyusunan program




sosial.

c Terselenggaranya program




program padat karya..

Untuk mencapai strategi dan

sasaran maka diperlukan suatu

aksentuasi dalam bentuk kebijakan

organisasi yang merupakan dasar atau

pedoman bagi pelaksanaan suatu

program dan kegiatan. Salah satu unsur

penting dalam menetapkan unsur

kebijakan bukan hanya baik secara

konsep melainkan dapat dilaksanakan

secara konsisten, sistematis dan

berkesinambungan.

Penetapan kebijakan sebagai

suatu cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran dalam Renstra Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Binjai disusun

dengan memperhatikan Program

Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kota Binjai yang relevan

dengan kelembagaan Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Binjai.

Dalam kaitannya dengan Renstra


Binjai maka kebijakan yang ditetapkan

adalah sebagai berikut :

a. Membangun komitmen untuk

peningkatan kualitas pelayanan

umum di bidang sosial, dan

Ketenagakerjaan.

b. Menetapkan kebijakan teknis

penyusunan program




sosial.

c. Menciptakan perluasan kerja

melalui bimbingan usaha mandiri

dan sektor informal dan serta

program padat karya.

Program Kerja Tahun 2012 -2017 Berdasarkan pada UU No.11

Tahun 2009, Untuk Ketahanan

pembangunan bidang sosial maka Dinas


telah menyusun agenda kegiatan jangka

menengah yaitu.

a. Pelaksanaan KIE, Konseling Dan

Kampanye Sosial bagi

Penyandang Cacat (PACA). Dan

PSKS Dan Sosialisasi Rencana

Aksi nasional (RAN)

Penyandang Cacat (PACA).

a. Pembinaan Sosial dan

Pemberian Bantuan alat bantu



dengar dan kursi roda bagi

para penyandang cacat.

b. Pembinaan Sosial dan

Pemberdayaan PACA,

Pemberian Bantuan Stimulan

Pengembangan Usaha

Ekonomis Produktif (UEP)

bagi Penyandang Cacat.

c. Pembinaan Sosial dan

Pemberdayaan PACA,

Pemberian Bantuan Stimulan.

Pengembangan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

Penyandang Cacat.

d. Pelatihan Keterampilan Usaha

bagi Penyandang Cacat

(PACA).

e. Operasi Sayang terhadap anak

sekolah, Razia Penertiban

Tuna Sosial (PSK dan

Gepeng), Video Game, Kaset

Porno, Undian dan Permainan

Ketangkasan.

f. Penyediaan Rumah singgah

bagi anak jalanan.

g. Pelatihan keterampilan kerja

bagi anak jalanan.

h. Pembinaan Sosial dan

Resosialisasi Anak Jalanan.

i. Sosialisasi Nilai – nilai

Kepahlawanan.

j. Sosialisasi Nilai – nilai Juang

45 Kepeloporan dan

Keperintisan.

k. Sosialisasi Kesetiakawanan

Sosial Nasional, dan Kearifan

Lokal.

l. Peyuluhan Sosial tentang

Bahaya Penyuluh Guna

Narkoba.

m. Rehabilitasi sedang Batu

Tatengger.

n. Rehabilitasi sedang Taman

Makam Pahlawan (TMP)

Syuhada Kota Binjai.

o. Penyaluran / Pemberian tali

kasih kepada para veteran dan

keluarga veteran.

p. Penyuluhan dan Sosial tentang

bahaya Penyalahgunaan

Narkoba.

q. Pelatihan Mediator

Resosialisasi korban

Penyalahgunaan Narkoba.

r. Pendataan tentang

penyalahgunaan narkoba.

s. Pendataan permasalahan

tentang waria

t. Pembinaan dan Bimbingan

Sosial serta Bantuan Stimulan

Usaha Ekonomi Produktif

(UEP) bagi Waria.

2. Rencana Kerja Program

Kesejahteraan Sosial Terkait

Dengan Perlindungan Dan

Jaminan Sosial.

a. Pendataan bagi Jompo

(LANSIA) yang tidak

mampu,.

b. Pendataan bagi PACA, Bisu,

Cacat Ganda.

c. Pendataan bagi keluarga

miskin.

d. Pemberian bantuan

kebutuhan dasar bagi

LANSIA, PACA, dan

Keluarga Miskin yang tidak

tertanggung jawabkan oleh

Pelayanan Kessos.

e. Pelatihan penguasaan

lembaga berbasis masyarakat

dalam program perlindungan

dan jaminan sosial.



Dengan Pemberdayaan Sosial

Dan Penanggulangan

Kemiskinan

a. Penanganan masalah –

masalah menyangkut tanggap

capat darurat dan kejadian luar

biasa / penanganan dan

penanggulangan bencana.

b. Penanganan masalah –


capat darurat dan kejadian luar



biasa/penanggulangan

pelayanan orang terlantar.

c. Penanganan masalah –


cepat darurat dan kejadian luar

biasa pelatihan pemantapan

kordinasi penanganan dan

penanggulangan bencana

berbasis masyarakat.

d. Pelatihan pemantapan Taruna

Siaga Bencana (TAGANA)

dalam penanganan dalam

penanggulangan bencana.

e. Pembinaan dan Bimbingan

Sosial tentang sumbangan

sosial bagi orsos dan lembaga

– lembaga sosial lainnya.

f. Pembinaan dan Bimbingan

Sosial tentang sumbangan

sosial bagi pekerja sosial,

tokoh masyarakat, tokoh

agama. tokoh pemuda, dll.

g. Pembinaan kesiapsiagaan

penanggulangan bencana bagi

masyarakat di daerah rawan

bencana.

h. Pembinaan dan Bimbingan

Sosial tentang CSR bagi dunia

usaha.

i. Latihan keterampilan

pengurus, tenaga – tenaga

orsos dalam usaha penggalian,

pengumpulan, penggunaan

dan pertanggung jawaban,

sumbangan sosial.

j. Sosialisasi tentang

penggunaan undian

k. Pendataan tentang fakir

miskin.

l. Latihan Life Skill bagi fakir

miskin berpotensial.

m. Bantuan Stimulan Usaha

Ekonomis Produktif (UEP) bagi :

Keluarga miskin bidang

Usaha Home Industri (rumah

industri).


Usaha Jualan Makanan

Ringan.


Jasa Pertukangan.


Aneka Industri.


peternakan.


Pertanian.


Konveksi.

n. Pembentukan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE).

Pemberdayaan social dan bantuan bagi Stimulan

Pertumbuhan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

Keluarga Miskin.

Pelatihan Pendampingan Pengembangan dan

Pertumbuhan KUBE

Keluarga Miskin.

Pendataan Wanita Rawan

Sosial Ekonomi.

Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Wanita.

Rawan sosial ekonomi dan Bantuan Stimulan

Usaha Ekonomi Produksi

(UEP).

Pendataan bagi Keluarga Muda Mandiri (KMM).

Pembinaan dan

Bimbinngan Sosial bagi

Keluarga Muda Mandiri

(KMN).

Pemberdayaan Sosial Pengembangan dan

Bantuan Stimulan Usaha

Ekonomis Produktif

(UEP) bagi Keluarga

Muda Mandiri.

Penyantunan Anak – anak terlantar dan Bantuan

Pemakanan bagi Anak

terlantar dalam panti.

Penyantunan Anak

terlantar non panti, dan

batuan alat perlengkapan

sekolah.



Penyuluhan sosial dan Bimbingan sosial bagi

Keluarga anak terlantar.

Penyantunan dan Bantuan Stimulan Usaha

Ekonomis Produktif

(UEP) bagi keluarga anak

terlantar.

Pendampingan,

Pembinaan sosial bagi

anak terlantar non panti

dan keluarganya.

Pendataan tentang LANSIA yang kurang

mampu.

Penyantunan bagi LANSIA tidak mampu

non panti.

Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi LANSIA

kurang mampu non panti.

Pendampingan pelayanan

sosial bagi LANSIA

kurang mampu non panti.

Pelatihan pelayanan sosial bagi LANSIA kurang

mampu berbasis

masyarakat.

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Rehabilitasi Sosial

Lingkungan Kumuh.

Home Care bagi LANSIA kuranng mampu.

Bantuan Stimulan Usaha Ekonomis Produktif bagi

LANSIA.



Dengan Pengembangan SDM

Kesejahteraan Sosial.

a. Pelatihan Manajemen

Organisasi (M.O) dan

Bantuan Stimulan alat

kelengkapan organisasi

karang taruna.

b. Pelatihan Usaha

Kesejahteraan Sosial (UK)

dan Bantuan Stimulan

Pengembangan UEP

Karang Taruna.

c. Pelaksanaan Bulan Bhakti

Karang Taruna (BBKT).

d. Pelatihan Dasar Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM).

e. Pelatihan Lanjutan Pekerja

Sosial Masyarakat (PSM).

f. Pelatihan Tenaga Penyuluh

sosial masyarakat.

g. Pelatihan Relawan Sosial

Masyarakat.

h. Pembentukan Wahana

kesejahteran Sosial

Berbasis Masyarakat

(WKBSM) dan Bantuan

Stimulan Pengembangan

Pembentukan Wahana

kesejahteran Sosial

Berbasis Masyarakat.

i. Pembentukan Kelompok

Satuan Sosial Masyarakat

Lingkungan.

j. Pelatihan Pemantapan

Pekerja Sosial dalam panti.

k. Pembinaan dan Bimbingan

Sosial Orsos berbadan

Hukum.

l. Pembinaan dan Bimbingan

Sosial Orsos Non berbadan

Hukum berbasiskan

masyarakat.

m. Pelatihan Pemantapan

Pelaku – pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial.

n. Sosialisasi Organisasi

Sosial dan Lembaga –

lembaga sosial.

o. Sosialisasi Koordinasi

Pelaku – pelaku usaha Kesejahteraan Sosial dan

Dunia Usaha.

p. Bantuan Fasilisasi

kelengkapan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM).

q. Pembinaan, Pengembangan

Potensi Sumber



Kesejahteraan Sosial (

Tokoh – tokoh Masyarakat

) yang mendukung KESOS.

r. Pendataan Potensi Sumber

Kesejahteraan Masyarakat.

Implementasi Program Penyandang


(PMKS) di Kota Binjai Tahun 2012.

a. Kegiatan bagi Penyandang


(PMKS)

1. Anak Jalanan.

Dalam upaya membantu Anak

Jalanan Dinas Sosial Dan

Tenaga kerja Kota Binjai telah

memberikan bantuan peralatan /

bahan seperti Kotak Semir

berikut kelengkapan isinya yaitu

Semir sepatu, sikat, kain lap, dan

transport saat pertemuan dengan

jumlah sebanyak 40 orang.

2. Penyandang Cacat.

Dalam upaya pembinaan para

penyandang cacat dan eks

trautama diberikan bantuan

berupa kursi roda bagi

penyandang cacat untuk 10

orang. Kemudian bantuan Usaha

Ekonomi produktif sesuai

keahlian masing-masing yakni

mesin jahit, Sembako, Sound

system utk seni musik.

3. Tuna Susila.

Untuk Tuna Susila dibina dan

diarahkan untuk kegiatan

pelatihan salon dan menjahit

serta pembuatan kue, melalui

Dinas Sosial Propinsi Sumatera

Utara di Panti Parawarsa

Brastagi.

4. Pengemis.

Untuk kelompok pengemis

dilakukan pendataan dan razia

untuk ditempatkan di Panti

Pungai sejahtera untuk

direhabilitasi.

5. Gelandangan.

Golongan Gelandangan

dilakukan pendataan dan razia

untuk ditempatkan di Panti

Pungai sejahtera untuk

direhabilitasi.

6. Keluarga Fakir Miskin

Untuk Keluarga Fakir Miskin

diberikan bantuan berupa bahan

dan peralatan Usaha Ekonomi

Produktif seperti Stelling,

baskom, kuali kompor dll. Untuk

(Usaha lontong dan goreng

pisang) dan usaha makanan

ringan dibantu Blender, Mixer

dan amphia, oven dll.

7. Keluarga Berumah Tidak

Layak Huni.

Keluarga berumah Tidak Layak

Huni dibantu untuk Rehabilitasi

sosial Rumah Tidak Layak Huni

(RS-RTLH) yang tersebar

disetiap Kecamatan di Kota

Binjai dengan total 50 Rumah.

8. Korban Bencana Alam.

Korban Bencana Alam diberikan

bantuan untuk jatah hidup berupa

Beras, sarden, telur, mie instant,

gula, Minyak Goreng dll.

b. Kegiatan Bagi Kategori Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS)

1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

2. Organisasi Sosial

3. Karang Taruna

4. Wahana Kesejahteraan Sosial

Berbasis Masyarakat (WKSBM)

5. Keperintisan dan Kepahlawanan

6. Dunia Usaha yang melaksanakan

Usaha Kesejahteraan Sosial

Rangkuman jawaban Responden dan

Informan

Dari uraian Tanya jawab diatas

beberapa catatan saat wawancara penulis

kemukakan rangkuman pendapat antara lain :

”Bahwa pelaksanaan Program

dinas social dan tenaga Kerja kota

Binjai, setidaknya merupakan

program yang dilaksanakan dengan

konsep bertindak langsung dengan

melihat kondisi umum masalah yang



ada di masyarakat yang termasuk

dalam criteria Penyandang masalah

kesejahteraan Sosial (PMKS).

( Wawancara dengan Ibu Ratna

Agustini, S.Sos selaku Kabid

Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota

Binjai, 4 Oktober 2013)

Hal lain yang dikemukakan oleh

responden antara laian :

“ Pelaksanaan Program PMKS

merupakan program yang dilaksanakan

mengacu kepada kebutuhan PMKS

berdasarkan pendataan sehingga

program lebih tepat sasaran.

Artinya program yang

dilaksanakan lebih berdampak pada

peningkatan kehidupan masyarakat

karena sesuai dengan harapan

masyarakat. (Wawancara, dengan

Ardiansyah selaku Staf Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kota Binjai, 4 Oktober

2013)

selanjutnya apa yang

dikemukakan dari unsur Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM Kota Binjai ):

“Program yang dilaksanakan

memang seharusnya tumbuh dari

masyarakat, namun untuk kegiatan

pemberdayaan PMKS memiiliki

karakter tersendiri, dimana

penyandang masalah kesejahteraan

sosial didata berdasarkan masalah

dan potensi yang mungkin

dikembangkan, lalu dibina dan

dibantu, artinya adanya kesesuaian

antara kebutuhan PMKS dan

mengacu pada konsep grass root.

yakni masyarakat itu sendiri. (

Wawancara, dengan Bpk Wahyu

Widodo 8 Oktober 2013)

Hasil yang ditemukan dari

wawancara penulis antara lain dari

unsur Taruna Siaga Bencana

(TAGANA) :

“ Bahwa kegiatan dalam

membangun PMKS sangat komleks,

dalam hal tanggap darurat dimana

jika terjadi bencana mendadak, maka

tindakan awal yang harus dilakukan

adalah mempertahankan kehidupan

korban yakni dengan membantu

sarana untuk memasak yang

dilakukan TAGANA, serta jatah

hidup ( makanan) bagi korban

selama masa tanggap darurat selama

5 hari. Oleh sebab itu dalam konteks

kesejahteraan Sosial sangat banyak

yang harus di antisipasi bahkan

direhabilitasi serta di pertahankan

kelanjutan hidupnya. Oleh sebab itu

apa yang dilakukan oleh Dinas sosial

dan Tenaga Kerja bukan kegiatan

yang mudah akan tetapi nyata.

(wawancara bapak Zulkhairi,

ketua TAGANA Kota Binjai ).

Hal lainnya sebagaimana

dikemukakan oleh para penerima

program :

“kami memang dibina dahulu

sebelum diberikan bantuan, kami

bersyukur walau bagaimanapun

usaha jualan saya Nampak lebih

bersih dan baik, karena kami dibantu

sarana steling untuk jualan, ya

mudah mudahan kegiatan seperti ini

berlangsung terus, karena memang

banyak masyarakat yang butuh

bantuan, dan kami berterimakasih

pada pihak Dinas sosial dan tenaga

kerja.

(wawancara dengan Ibu Dani, dari

unsur masyarakat)

Berbagai hal umumnya senada

dari hasil wawancara kami baik dari

penyemir sepatu yang mendapat bantuan

stimulant, maupun dari masyarakat

lainnya khususnya yang mendapat

bantuan rehabilitasi Rumah karena

rumahnya tidak layak huni dan kini telah layak dan lebih baik sebagai sarana

tempat tinggal.

Menurut Pengurus Penyandang

Cacat yang telah menerima bantuan :

“Saya merasakan Program Dinas

Sosial Dan Tenaga Kerja yang

dilaksanakan cukup bagus dan



tentunya karena pelaksanaannya

langsung diterima PMKS dan hal ini

cukup baik, karena mengurangi

fitnah antar masyarakat”.

(Wawancara, Sri Rahayu, 9

Oktober 2014 )

Dari paparan hasil wawancara

sebagaimana dikemukakan merupakan

cermin pelaksanaan seperti ini dapat

ditindaklanjuti dengan mengembangkan

program yang up to date dimasa

mendatang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang

telah diuraikan pada bagian sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa kinerja bagi


Binjai adalah manjadi bagian pokok

dalam melaksanakan programnya,

karena kompleksitas permasalahan


Sosial memerlukan penanganan yang

ready for help.

1. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada

sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan

visi dan misi yang tertuang dalam

rencana strategis Dinas Sosial Dan


panduan dalam melaksanakan

program.

2. Dari hasil perbandingan antara

observasi dan interview yang

dilaksanakan maupun dengan

mengamati dokumen yang ada bahwa


Binjai dalam penanggulangan


Sosial di Kota Binjai. telah

melaksanakan kegiatan Penanganan

PMKS sesuai acuan ketentuan yang ditetapkan untuk terwujudnya

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS di

kota Binjai.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial

Dan Tenaga Kerja Kota Binjai dalam

Penanggulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai

solusi yakni Pembinaan dan

bimbingan, Pemberian bantuan,

Peningkatan Ketrampilan maupun

rehabilitasi agar beban Penyandang

Masalah kesejahteraan sosial dapat

dikurangi dan untuk kemandirian

PMKS dikemudian hari.

Saran

Saran – saran penulis yang dapat

berikan yang bersifat membantu Dinas


adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Sosial dan Tenaga

Kerja Kota Binjai melengkapi data

data yang up to date tentang PMKS

dan selanjutnya disusun suatu

program khusus dengan anggaran

yang khusus dalam bentuk program

terpadu sehingga proses Penyuluhan,

pembinaan dan pendampingan serta

pengembangan program PMKS lebih

spesifik dan dapat menjadi ikon

program dimasa mendatang.

2. Diharapkan instansi pemerintah

dalam hal ini Dinas Sosial dan


memenuhi perangkat kebutuhan bagi

Potensi Sumber kesejahteraan Sosial

(PSKS) seperti Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM) sebagai mitra

dalam melaksanakan program

sehingga semakin memperlancar

penanganan PMKS di Kota Binjai.

3. Hubungan yang selama ini

berlangsung di Dinas Sosial dan

tenaga Kerja Kota Binjai diharapkan

dapat ditingkatkan dan dikembangkan

sebagai budaya birokrasi dimana dari

pengamatan penulis berlangsung

terbuka, familiar dan penuh

persaudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

AA.Anwar Prabu Mangkunegara,

Manajemen Sumber Daya

Manusia, PT. Rosdakarya,

Bandung, 2000.



Adi Fahrudin, Pengantar kesejahteraan

Sosial, Refika Adtama,Bandung

2012

Bustami Rahman dan Purwowibowo,.

Pengantar Ilmu Kesejahteraan

Sosial. Diktat Kuliah. Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember, 2006.

Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif:

Dasar-Dasar dan Aplikasinya.

Malang: YA3, 1990

Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan

Publik. Bandung: CV. Alfabeta,

2006.

Hariwijaya, M, Metodologi dan teknik

penulisan skripsi, tesis, dan

disertasi, elMatera Publishing,

Yogyakarta, 2007

Indriatoro, Nur; Supomo, Bambang.,

Metode Penelitian Bisnis,

BPFE. Yogyakarta, 2002.

Muhidin, Syarif. Pengantar

Kesejahteraan Sosial. Sekolah

Tinggi Kesejahteraan Sosial,

Bandung., 2002.

Suharsimi Arikunto, Prosedur

Penelitian Suatu Pendekatan

Praktek, Edisi VI,

PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi

(eds.) Metode Penelitian Survai.

Jakarta: LP3ES. 1989.

Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan

Nasional RI, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Edisi III,

Jakarta, 2008.

Santoso, Gempur. Metodologi

Penelitian (Kuantitatif dan

Kualitatif). Jakarta: Prestasi

Pustaka, 2005.

Silalahi, Ulber.Metode Penelitian

Sosial. Bandung: UNPAR Press.

2006.

Soehartono, Irawan, Metode Penelitian

Sosial (Suatu Teknik Penelitian

Bidang Kesejahteraan Sosial

Lainnya). Bandung, 2002.

Suyanto, Bagong & Sutinah (ed),

Metode penelitian sosial:

berbagai alternatif pendekatan, Kencana, Jakarta, 2005

Pemerintah Republik Indonesia, Undang

Undang No..11 Tahun 2009,

Jakarta, 2009

Kementerian Sosial RI, Peraturan

Pemerintah RI No. 39 Tahun

2012, Jakarta, 2012.


Binjai, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah 2012, Tahun

2012.

Pemerintah Kota Binjai, Peraturan

Daerah Kota Binjai No. 17

Tahun 2011.

http://www.belbuk.com/penulis_cari.php?c=Adi%20Fahrudin&osCsid=5dfadda73b744c56b8b206aaa141e36b

eksistensi dinas sosial dan tenaga kerja kota …

Documents