electronic government in action

5/11/2018 Electronic Government in Action - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/electronic-government-in-action 1/274

1

ELECTRONIC GOVERNMENT IN ACTION

RAGAM KASUS IMPLEMENTASI SUKSES DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

L ISENSI CREATIVE COMMONS

RICHARDUS EKO INDRAJIT

DUDY RUDIANTO DAN AKBAR ZAINUDDIN



2

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

[1 ] INTROSPEKSI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT[2] PENERAPAN KONSEP BUSINESS PROCESS REENGINEERING PADA

PEMERINTAHAN[3] PENGAPLIKASIAN ALAT UKUR BALANCED-SCORECARD PADA

ELECTRONIC GOVERNMENT

AMERIKA SERIKAT DAN KANADA

[4 ] ALAT UKUR KINERJA DAN EFEKTIVITAS WEBSITE PARA WAKILRAKYAT

[5] PENERAPAN KONSEP E-DEMOKRASI DI KONGRES[6] TAHAPAN INISIATIF PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI

MICHIGAN

[7] PEMBANGUNAN JARINGAN TENAGA KERJA NASIONAL[8] PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE DI CALIFORNIA[9] KIAT PEMERINTAH COLORADO BELAJAR DARI SEKTOR SWASTA[10] PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-CITY DI TORONTO

NEGARA-NEGARA BENUA EROPA DAN SEKITARNYA

[11] KERANGKA IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT DIMANCHESTER

[12] SOLUSI PEMERINTAH INGGRIS MEMBANGUN KERANGKAINTEROPERABILITY

[13] PENERAPAN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM DI BADANPERTANAHAN SWEDIA[14] ENAM STRATEGI PADA MASTERPLAN KOMISI E-MALTA[15] PORTAL CANGGIH LAYANAN ONLINE DI KOTA BREMEN[16] PENGEMBANGAN KARTU IDENTITAS ELEKTRONIK NEGARA ITALIA[17] STRATEGI MEMBANGUN MASYARAKAT BERBASIS INFORMASI DI

ESTONIA[18] RENCANA STRATEGIS MODERNISASI MASYARAKAT KOTA WINA



3

NEGARA-NEGARA KAWASAN ASIA DAN TIMUR TENGAH

[19] STUDI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI YORDANIA[20] BRUNEI MENUJU MASYARAKAT BERBASIS ELEKTRONIK[21] KOMITMEN PENGUASA MEMODERNISASIKAN CHINA[22] MENUJU KOMUNITAS DIGITAL BERBASIS E-BUSINESS DI HONGKONG[23] AMBISI INDIA MENJADI NEGARA SUPERPOWER DI BIDANG TEKNOLOGI

INFORMASI[24] STRATEGI KOREA MEMBANGUN INFORMATION SUPERHIGHWAY[25] MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR SEBAGAI MESIN PENGGERAK

PERTUMBUHAN EKONOMI MALAYSIA[26] PENDEKATAN TERINTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI DI SINGAPURA[27] TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI NEGARA TAIWAN[28] KEBIJAKAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI THAILAND

NEGARA-NEGARA BENUA AUSTRALIA DAN AFRIKA

[29] PRIORITAS PENGEMBANGAN ELECTRONIC GOVERNMENT DIAUSTRALIA

[30] PRINSIP DASAR ELECTRONIC GOVERNMENT DI NEW SOUTH WALES[31] MASALAH E-READINESS DI BENUA AFRIKA



4

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN



5

INTROSPEKSI PENERAPAN ELECTRONICGOVERNMENT



6

Pada tahun 2002, Paci f ic Counci l In ternat ional Pol icy (PCIP) menerbi tkan sebuahpubl ikas i menar ik ber judul “Roadmap for E-Government in the Developing Wor ld”(PCIP, 2002) yang bertu juan untuk membantu negara-negara dalam menyusunstrategi penerapan dan pengembangan e-government-nya. Berdasarkan kaj ianterhadap pengalaman kolekt i f dar i se jumlah negara yang dipandang te lah berhasi lmenerapkan beragam in is iat i f apl ikas i e-government – yai tu Braz i l , Chi l i , C ina,

Denmark, Mesi r , India, Israel , Meksiko, Afr ika Selatan, Tanzania, Thai land, UniEmirat Arab, dan Amerika Ser ikat – pada t ingkat pemer intahan set ingkat negara,prov ins i , kabupaten, dan kota, PCIP menemukan 10 (sepuluh) faktor utamapenentu keberhasi lan penerapan e-government. Kesepuluh faktor in i pada saatyang bersamaan dapat d i jadikan bahan int rospeks i bagi para s takeholder dalammeni la i s tatus perkembangan dan pertumbuhan e-government d i dalam sebuahnegara.

1. WHY ARE WE PURSUING E-GOVERNMENT?

Pertanyaan berbau f i losof is in i sek i las terkesan basa basi , padahal kuncikeberhasi lan penerapan e-government berasal dar i s in i . T idak sedik i t in is iat i f e-government yang berakhi r dengan kegagalan karena keputusan untukmelaksanakan proyek tersebut d idasarkan pada latah belaka ( ikut- ikutan dengant rend di masyarakat) . Bahkan t idak jarang d i temui orang-orang yang bersepakatuntuk menerapkan konsep e-government tanpa mengetahui a lasan yang je lasmengapa hal tersebut harus d i lakukan.

Konsep e-government bukanlah sebuah in is iat i f yang mudah dan murah. Sebelummemutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar,harus d imengert i ter lebih dahulu latar belakang apa yang menyebabkan in is iat i f e-government per lu (atau t idak) untuk d i implementas ikan. E-government bukanlahsebuah obat atau ja lan p intas menuju pada perbaikan atau pertumbuhan ekonomi

yang s igni f ikan secara cepat , atau pencapaian ef is iens i k iner ja pemer intahandalam waktu s ingkat , atau pembentukan mekanisem pemerintahan yang bers ih dantransparan; e-government adalah sarana atau a lat untuk menuju kepada obyekt i f -obyekt i f tersebut . E-government t idak lah dapat d ibangun dan d i terapkan hanyadengan sekedar menyusun peraturan atau kebi jakan dar i pemer intah atau p impinannegara semata, namun memerlukan proses ker ja keras yang diawal i denganperubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses (bus iness process) yang ter jadi d i pemer intahan. Dar i sudut in i ter l ihat bagaimana sul i t dan



7

kompleksnya harus melakukan perancangan ulang sejumlah proses d i dalampemerintahan, terutama yang bers i fat l in tas sektora l atau antar departemen.

Menggunakan komputer atau teknologi in formasi semata d i dalam prosespemerintahan belum berar t i bahwa konsep e-government te lah d i terapkan; karenabelum tentu kehadi ran benda tersebut dapat merubah k iner ja pemer intah.

Memfokuskan di r i pada teknologi dalam pengembangan e-government adalahsebuah langkah yang kel i ru. Per lu d ipahami bahwa teknologi hanyalah merupakaninstrumen untuk terc iptanya sebuah t ransformasi peranan pemer intah, dar i yangbers i fat b i rokras i , menjadi sebuah ” lembaga” yang beror ientas i proses untukmelayani ”pelanggannya” – yang dalam hal in i adalah masyarakat , komuni tasbisnis ( industr i ) , dan para stakeholder la innya. Sebuah negara memutuskan untukmengimplementas ikan e-government karena percaya bahwa dengan mel ibatkanteknologi in formasi d i dalam kerangka manajemen pemerintahan, akan member ikansejumlah manfaat sepert i :

• Meningkatkan kual i tas pelayanan pemer intah kepada masyarakat dankomuni tas negara la innya;

• Memperbaik i proses t ransparansi dan akuntabi l i tas d i ka langanpenyelenggara pemer intahan;

• Mereduksi b iaya t ransaks i , komunikas i , dan interaks i yang ter jadi dalamproses pemer intahan;

• Menciptakan masyarakat berbasis komuni tas informasi yang lebihberkual i tas; dan la in sebagainya.

Pada sebuah daerah kec i l yang terdapat d i neger i C ina, menciptakan komuni tasyang berbasis in formasi merupakan dasar pengembangan e-government bagipemer intah setempat. Seluruh komuni tas yang berada di lokas i tersebut – sepert ipendid ikan, industr i /b isnis , adminis t ras i publ ik , dan masyarakat – d ia jarkan agar dapat mempergunakan komputer dan teknologi komunikas i untuk keper luanpenciptaan, perolehan, dan penyebaran informasi yang sangat mereka butuhkanuntuk akt iv i tas sehar i -har i . Karena masyarakat in i d iarahkan untuk memi l ik it ingkatan in format ion l i teracy yang t inggi , maka secara gradual in format iontechnology l i teracy mereka meningkat karena terkondis i dengan l ingkungan yangdic iptakan o leh pemer intah.



8

2. DO WE HAVE A CLEAR VISION AND PRIORITIES FOR E-GOVERNMENT?

Kata “e-government” dapat d iar t ikan secara beragam karena pada dasarnya e-government dapat menampakkan di r inya dalam berbagai bentuk dan ruang l ingkup.Oleh karena i tu, adalah merupakan keharusan untuk mendef in is ikan secara je lasv is i dar i pengembangan e-government tersebut .

J iwa e-government sebenarnya adalah suatu usaha penciptaan suasanapenyelenggaraan pemer intahan yang sesuai dengan obyekt i f bersama (shared goals) dar i se jumlah komuni tas yang berkepent ingan. Oleh karena i tu, v is i yangdicanangkan harus pula mencerminkan v is i bersama dar i para stakeholder yangada – misalnya:

• Memperbaik i produkt iv i tas dan k iner ja operas ional pemer intah dalammelayani pelanggannya;

• Mempromosikan pemer intahan yang bers ih dan t ransparan;

•

Meningkatkan kual i tas kehidupan masyarakat mela lu i k iner ja pelayananpubl ik ;

• Menjamin terc iptanya penyelenggaraan negara yang demokrat is ; dan la insebagainya.

Karena v is i tersebut berasal ”dar i , o leh, dan untuk” masyarakat atau komuni tasdimana e-government tersebut d i implementas ikan, maka nuansanya akan sangatbergantung pada s i tuas i dan kondis i masyarakat setempat. Misalnya d i suatupemerintahan daerah yang sedang mengkampanyekan proses pemer intahan yangbebas KKN (Korupsi , Kolus i , dan Nepot isme), maka v is i e-government yangdicanangkan akan terkai t dengan usaha pembentukan mekanisme penyelenggaraanpemerintah yang bers ih (good governance) dar i KKN.Menurut has i l ka j ian, v is i

yang baik d i dalam e-government memi l ik i se jumlah karakter is t ik sebagai ber ikut :

• Disusun secara kolekt i f o leh para stakeholder e-government karena padadasarnya konsep in i d i tu jukan untuk kepent ingan bersama (shared v is ion). D isamping i tu , pendef in is ian v is i secara bersama-sama tersebutberguna pula untuk menciptakan dukungan dar i berbagai p ihak yangberkepent ingan, agar pelaksanaannya nant i t idak mengalami hambatanyang berar t i . Manfaat la in yang diperoleh adalah semakin banyaknya



9

pihak yang turut mensosia l isasikan konsep e-government in i agar semuaorang merasa semangat untuk mewujudkannya.

• Secara esensia l , e-government memi l ik i tu juan akhi r untuk memenuhiberagam kebutuhan dar i masyarakat dalam rangka meningkatkan kual i taskehidupan manusia. Berdasarkan hal in i , v is i yang d ikembangkan

harus lah berfokus pada kepent ingan masyarakat tersebut . Walaupundalam beberapa kasus e-government ber tu juan untuk memperbaik ik iner ja in ternal pemer intah, namun pada akhi rnya bermuara padapember ian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik , lebih murah,atau lebih cepat .

• Vis i harus secara mudah dikomunikas ikan dan d isos ia l isas ikan. Harapdiperhat ikan bahwa pada kenyataannya, s t ruktur masyarakat sebuahnegara cenderung bers i fat heterogen, dalam art i kata memi l ik i la tar belakang dan karakter is t ik yang sangat beragam. Dalam upayamemasyarakatkan v is i e-government, harus d i temukan cara yang mudahdan kontekstual agar seluruh orang mengert i dan memahami esensi dar ie-government yang ingin d ibangun.

Pengembangan v is i dar i pemer intah negara Mesi r d idasarkan pada keinginan untukmemperbaik i kual i tas hubungan atau re las i antara pemer intah denganmasyarakatnya. Pemerintah memulainya dengan sejumlah in is iat i f untukmempromosikan ter jadinya mekanisme ker ja yang t ransparan. Misalnya prosespermohonan pembuatan akte kelahi ran dan akte kemat ian menjadi semakin cepatdan t ransparan karena saat in i te lah dapat d i lakukan/dipesan mela lu i mediate lepon atau internet . Hal sederhana in i te lah menjadi t i t ik awal pemer intah dalammemberdayakan masyarakatnya untuk dapat memenuhi kebutuhannya secaramandir i . Proses t radis ional yang pada awalnya sangat bergantung pada k iner japemerintah, mendadak menjadi h i lang dan d iambi l a l ih o leh mekanisme re las i

mela lu i teknologi in formasi dan komunikas i .



10

Contoh la in adalah negara Meksiko yang v is inya lahi r dar i permasalah korupsiyang sudah begi tu menggeja la d i se jumlah inst i tus i pemer intahannya. Mela lu iproyek e-government yang diber inama Compranet , maka seluruh proses danprosedur pengadaan barang kebutuhan pemer intah d i lakukan secara onl ine mela lu imekanisme e-bidding ( tender secara otomat is) . Konsep in i t idak saja berdampak

berkurangnya biaya mekanisme tender, tetapi lebih jauh mempromosikanter jadinya proses yang t ransparan kepada masyarakat karena semua tahapanproses tender dapat d imoni tor o leh mereka mela lu i in ternet – termasuk d idalamnya s iapa saja yang ikut berpart is ipas i , bagaimana s is tem peni la iandi lakukan, dan s iapa yang berhasi l memenangkan proses tender tersebut . Saat in ipal ing sedik i t ada 6,000 tender per har i yang d iumumkan di s i tus pemer intah dan

lebih dar i 20,000 peserta akt i f berpart is ipas i sebagai peserta tender.

3. WHAT KIND OF E-GOVERNMENT ARE WE READY FOR?

Set iap komuni tas masyarakat dalam sebuah negara atau daerah past i memi l ik ikondis i dan kebutuhan yang unik . Siap t idaknya mereka untuk mula i menerapkankonsep e-government sangat bergantung pada dua hal utama, yang secaralangsung maupun t idak langsung akan berdampak pada jenis atau model e-government yang akan di terapkan, yai tu:

• Kebutuhan sepert i apa yang saat in i menjadi pr ior i tas utama dar imasyarakat d i negara atau daerah terkai t ; dan

• Ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat danpemerintah tersebut .

Dengan kata la in, problem kesiapan untuk menerapkan pr ins ip-pr ins ip e-

government bukanlah merupakan masalah pemer intah saja, tetapi adalah masalahbersama seluruh komuni tas d i dalam domain pemer intahan yang dimaksud, yai tumasyarakat , para pelaku b isnis , komuni tas organisas i , dan la in sebagainya.Tanda-tanda adanya kes iapan biasanya berasal dar i terdapatnya pemimpin atauleader dar i pemer intahan yang memper l ihatkan pol i t ical wi l l untuk mempromosikanpengimplementas ian e-government. Pemimpin in i t idak saja harus p intar dalam halpenyusunan konsep belaka, tetapi harus pula menjadi mot ivator u lung d i dalamfase implementas i (act ion). Hal kedua yang menunjukkan adanya kes iapan untuk



11

ke arah penerapan e-government adalah adanya suatu ”kebi jakan” atau nuansakeinginan dan kesepakatan dar i ka langan pemer intah dan stakeholder -nya untuksal ing membagi dan tukar-menukar in formasi dalam penyelenggaraan akt iv i taskegiatan sehar i -har i . Nampak sek i las bahwa hal in i sangat sederhana, namun padat ingkatan operas ional t idak semudah yang diduga karena masalah ”menyimpaninformasi untuk d i r i sendi r i dan t idak ingin membaginya dengan pihak la in” te lah

membudaya di dalam di r i b i rokrat .

Dengan adanya pemimpin dan kebi jakan d i atas, maka pal ing t idak ada duaprasyarat awal yang te lah d ipenuhi o leh sebuah komuni tas yang te lah bers iap d i r iuntuk mengimplementas ikan konsep e-government. D isamping kedua hal tersebut ,ada sejumlah faktor penentu yang patut menjadi bahan pert imbangan dalammenentukan t ingkat kes iapan sebuah daerah untuk menerapkan e-government,yai tu:

• In f rastruktur Telekomunikas i – Dalam level pelaksanaannya, perangkatkeras sepert i komputer , jar ingan, dan inf rastruktur akan menjadi faktor teramat sangat pent ing dalam penerapan e-government. Secara idealmemang harus tersedia inf rastruktur yang dapat menunjang target atau

pr ior i tas pengembangan e-government yang te lah d isepakat i . Namunsecara pragmat is , harus pula d iper t imbangkan potens i dan kemampuanatau s tatus pengembangan inf rastruktur te lekomunikas i d i lokas i terkai t .Untuk daerah yang masih memi l ik i in f rastruktur yang teramat sangatminim, adalah baik d ip ik i rkan pola ker jasama dengan sejumlah p ihakswasta guna mengundang mereka ber investas i d i daerah terkai t .

• Tingkat Konekt iv i tas dan Penggunaan TI o leh Pemerintah – Denganmengamat i se jauh mana pemer intah saat in i te lah memanfaatkanberaneka ragam teknologi in formasi dalam membantu kegiatan sehar i -har i akan memper l ihatkan sejauh mana kes iapan mereka untukmenerapkan konsep e-government. Sudah menjadi rahasia umum bahwabanyak sekal i lembaga internas ional yang te lah member ikan bantuan

dana pin jaman atau h ibah untuk membel i se jumlah teknologi perangkatkeras bagi pemer intah, namun instrumen tersebut t idak d ipergunakansecara maksimal dan banyak yang t idak d i rawat sehingga sudah dalamkondis i rusak.

• Kesiapan Sumber Daya Manusia d i Pemer intah – Yang akan menjadi”pemain utama” atau subyek d i dalam in is iat i f e-government padadasarnya adalah manusia yang beker ja d i lembaga pemer intahan,



12

sehingga t ingkat kompetensi dan keahl ian mereka akan sangatmempengaruhi per forma penerapan e-government. Semakin t inggi t ingkatin format ion technology l i teracy SDM di pemer intah, semakin s iap merekadalam menerapkan konsep e-government.

• Ketersediaan Dana dan Anggaran – Sangat je las ter l ihat bahwa sekeci l

apapun in is iat i f e-government yang akan di terapkan, membutuhkansejumlah sumber daya f inansia l untuk membiayainya. Pemerintah daerahter tentu harus memi l ik i jar ingan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memi l ik i o tor i tas untuk menganggarkannya. Harapdiperhat ikan bahwa dana yang dibutuhkan t idak sekedar untuk investas ibelaka, namun per lu pula d ianggarkan untuk b iaya operas ional ,pemel iharaan, dan pengembangan di kemudian har i .

• Perangkat Hukum – Karena konsep e-government sangat terkai t eratdengan usaha penciptaan dan pendis t r ibus ian data/ informasi dar i satupihak ke p ihak la in, masalah keamanan data/ informasi dan hak c iptainte lektual misalnya akan merupakan hal yang per lu d i l indungi o lehundang-undang atau peraturan hukum yang ber laku. Pemerintah harus

memi l ik i perangkat hukum yang dapat menjamin terc iptanya mekanismee-government yang kondusi f .

• Perubahan Paradigma – Pada hakekatnya, penerapan e-governmentadalah merupakan suatu proyek change management yang membutuhkanadanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berf ik i r .Perubahan paradigma in i akan bermuara pada dibutuhkannya kesadarandan keinginan untuk merubah cara ker ja, bers ikap, per i laku, dankebiasaan sehar i -har i . J ika para p impinan dan karyawan di pemer intahant idak mau berubah, maka dapat d ikatakan bahwa yang bersangkutanbelum s iap untuk menerapkan konsep e-government.

4. IS THERE ENOUGH POLITICAL WILL TO LEAD THE E-GOVERNMENTEFFORT?

Telah d ikatakan sebelumnya bahwa pol i t ical wi l l merupakan hal utama yang harusada di dalam kerangka perencanaan dan pengembangan e-governemnt. Tanpaadanya pol i t ical wi l l dar i pemer intah, mustahi l sebuah in is iat i f e-government dapatberhasi l d i laksanakan. Yang dimaksud dengan adanya pol i t ical wi l l di s in i adalahadanya:



13

• Dukungan kepemimpinan pol i t ik memi l ik i komi tmen berkelanjutan;

• Ketersediaan a lokas i dana yang te lah d ianggarkan dan s iap untukdicai rkan;

• Kesepakatan untuk melakukan koordinas i l in tas sektora l ;

• Niat untuk mula i menyusun undang-undang atau peraturan gunamendukung in is iat i f yang ada dan member lakukannya;

• Kesiapan dar i se luruh SDM pemerintah untuk bela jar dan merubah caraker janya sesuai dengan t ransformasi yang d i inginkan; dan

• Usaha untuk mensis temkan atau mengins i tus ional isas ikan konsep e-government agar in is iat i f in i dapat ber langsung terus-menerus (memi l ik isusta inabi l i ty yang t inggi ) .

Mel ihat s t ruktur kekuasaan dan manajemen di dalam lembaga pemer intahan, maka je las ter l ihat bahwa unsur adanya pimpinan atau leader yang mampu menjadi

in is iator utama di dalam mensosia l isas ikan dan memacu ter implementas ikannyakonsep e-government adalah merupakan salah satu kunci keberhasi lan yang ada.Hasi l r iset memper l ihatkan bahwa di bal ik kesuksesan beragam proyek e-govermnet , terdapat seorang leader di belakangnya. Seorang leader yang baikt idak saja harus merupakan seorang v is ioner dengan kar isma dan otor i tas yangcukup, tapi yang bersangkutan harus lah merupakan sosok yang re la berkorban,berani mengambi l res iko, sanggup mencar i sumber dana, pandai melakukan lobby ,bersedia meluangkan waktu dan tenaganya, sanggup beker ja ekstra keras, dandi ter ima kehadi rannya atau keberadaannya oleh masyarakat .

Ada sebuah negara d i benua Afr ika, para pakar dar i dunia akademis i dan industr ite lah berhasi l menyusun sebuah rekomendasi terkai t dengan konsep penyusunan

kebi jakan e-government yang baik . Namun karena menter i negara terkai t t idakter tar ik dengan pelaksanaan e-government, maka rekomendasi tersebut samasekal i t idak d i l ihat , apalagi d i implementas ikan. Saat in i mungkin has i l ka j iantersebut sama sekal i t idak b isa d ipergunakan karena s i tuas i te lah berubah dan

teknologi te lah bergant i .

T idak ada proyek e-government yang ber ja lan dengan mulus. Pada tahap awalnyasaja, b iasanya akan di temukan sejumlah tantangan dar i berbagai p ihak. Sementarapada tahap konstruks inya dan implementas inya, akan d i temui berbagai kendala



14

sepert i perubahan teknologi , kurangnya dana, dan la in sebagainya. Dalam kondis iyang serba kompleks in i , seorang leader harus mampu secara konsis tenmenghadapi permasalahan yang ada dan berusaha mencar i potens i solus inya.Daya tahan atau endurance dar i seorang pemimpin akan d iu j i d i dalam per iode in i .Bahkan ser ingkal i isu permasalahan e-government lebih berbau pol i t isd ibandingkan dengan isu teknis atau yang bers i fat content .

Seorang pemimpin harus pula memi l ik i kemampuan untuk dapat ”menjual ” ataumengkampanyekan ide e-government in i ke berbagai p ihak secara terus-menerus.Caranya tentu saja harus d isesuaikan dengan audience yang ingin d ia jak untukmendukung konsep terkai t . Tentu saja untuk dapat melakukannya dengan carayang benar, efekt i f , dan menar ik , seorang pemimpin harus memi l ik i se jumlah sof t sk i l l yang baik dan sedik i t hard sk i l l yang mendukung – atau dengan kata la in yangbersangkutan harus memi l ik i t ingkat e- l i teracy yang cukup.

Si fat leadership yang diper l ihatkan harus lah benar-benar d i j iwai o leh pelakunya,bukan sekedar suatu per i laku yang oportunis dalam art i kata hanya d i lakukankarena kebetulan sedang memperoleh tugas terkai t dengan e-government atauteknologi in formasi d i pemer intahan. Seorang e-government champion harus sela lu

mempromosikan dan mendukung pengembangan e-government ter lepas dar id imana saja yang bersangkutan d i tugaskan. Konsep susta inable leadership in ise la in berguna untuk meningkatkan awareness leb ih banyak orang akan per lunyae-government, juga secara t idak langsung akan menciptakan atau melahi rkansejumlah leader- leader baru d i masa mendatang.

Seorang Chief Min is ter prov ins i Andhra Pradesh di India bernama Chandrababu Naidu te lah menjadi seorang leader e-government selama kurang lebih 6 (enam)tahun. Dia secara konsis ten meluangkan waktunya minimal satu jam sehar i untukbicara masalah teknologi in formasi dan e-government dalam pemerintahannya.Perhat ian dan kesungguhan yang diper l ihatkannya te lah berhasi l melahi rkansebuah dokumen cetak b i ru (b luepr int ) pengembangan e-government bagiprov ins inya. Dengan adanya cetak b i ru yang je las tersebut , banyak p ihak yangter tar ik untuk ber investas i d i prov ins inya. Sela in akt i f mempromosikan masalah e-government, yang bersangkutan juga turut ser ta akt i f ”memaksa” segenap ja jarannya untuk bela jar menggunakan komputer dan apl ikas i untuk membantuakt iv i tas ker ja mereka sehar i -har i .



15

5. ARE WE SELECTING E-GOVERNMENT PROJECTS IN THE BEST WAY?

Setelah pertanyaan pertama sampai keempat te lah d i jawab sebagai bahanintrospeks i , t iba lah masanya untuk mencurahkan perhat ian pada pelaksanaanproyek e-government. Bagaimana caranya menentukan atau memi l ih proyek e-government yang terbaik? Atau apakah proyek e-government yang sedang

di lakukan saat in i merupakan pi l ihan terbaik?

Untuk sebuah lembaga atau daerah atau komuni tas yang belum pernahmenerapkan in is iat i f e-government, pemi l ihan proyek pertama merupakan hal yangkrus ia l . Karena j ika proyek in i gagal , akan sul i t untuk menelurkan sejumlah in is iat i f la innya d i kemudian har i (sepert i pepatah mengatakan “sekal i lancung ke u j ian,seumur h idup orang tak percaya” ) . Untuk i tu , per lu d i lakukan beberapa langkahkrus ia l terkai t dengan pemi l ihan proyek e-government yang tepat dan sesuaidengan kebutuhan maupun kapasi tas kemampuan yang ada.

Langkah pertama yang harus d i lakukan adalah melakukan usaha semacamdiagnosa atau kaj ian terhadap status pemanfaatan teknologi in formasi d i ka langanpemerintahan setempat. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang per lu d icar i jawabannya sepert i :

• Seberapa besar pemer intah saat in i te lah memanfaatkan teknologiin formasi untuk membantu akt iv i tas sehar i -har i? Dalam hal atau b idangapa saja pemanfaatan teknologi in formasi tersebut d i lakukan?

• Proyek-proyek e-government apa saja yang selama in i te lah d iker jakandan mana saja yang sukses dalam tahap pengimplementas iannya?Faktor- faktor apa yang menyebabkan keberhasi lan tersebut ter jadi?

• Seberapa besar pemer intah menganggarkan sumber daya f inansia lnyauntuk belanja teknologi in formasi? Dar i sumber mana saja pembiayaan

tersebut d iperoleh?

• Hal-hal apa yang kerap menghambat proses penerapan/ implementas iteknologi in formasi d i l ingkungan pemer intahan? Bagaimana usaha-usaha selama in i d i lakukan untuk mengatas i permasalahan tersebut?

• dan la in sebagainya.



16

Tujuan dar i d iagnosa in i adalah untuk mengetahui potret dar i penggunaanteknologi in formasi d i ka langan pemer intah guna mendapatkan gambaransehubungan dengan t ingkat kematangan atau matur i ty level dar i pengembangan e-government. Status in i sangat per lu untuk d iketahui agar dapat d ip i l ih jenis proyekdan st rategi yang cocok dengan t ingkat kematangan pemer intah setempat. J ika e-l i teracy rata-rata pegawai pemer intahan sudah cukup t inggi misalnya, maka akan

dip i l ih penerapan apl ikas i e-government yang bers i fat l in tas sektora l dengan ruangl ingkup yang cukup luas dan kompleks, namun j ika d i pemer intah terkai tpenggunaan komputer masih sangat terbatas, maka akan dip i l ihkan ter lebih dahulu jenis apl ikas i penerapan e-government yang tepat guna atau ”murah mer iah” .Biasanya mereka yang menerapkan e-government berangkat dar i dua s is ipenyebab yang berbeda:

• Pemerintah menghadapi permasalahan ter tentu d imana apl ikas i e-government d ipandang dapat menyelesaikan masalah tersebut ; atau

• Pemerintah berniat untuk memperbaik i k iner ja dar i serangkaian prosesyang selama in i sudah ter jadi .

Dar i sa lah satu penyebab in i lah kemudian lahi r apa yang dinamakan sebagaikebutuhan atau requi rements dar i pemer intah untuk mel ibatkan teknologi in formasidalam proses kegiatannya sehar i -har i .

Langkah kedua yang per lu d i lakukan adalah melakukan shop around atau mel ihat-l ihat bagaimana pemer intah d i berbagai tempat atau negara yang berbedamenghadapi permasalahan atau kebutuhan yang sama, dan bagaimana merekamencoba memenuhi needs tersebut mela lu i implementas i e-government. Bela jar dar i pemer intah la in yang sukses menerapkan apl ikas i e-government serupamerupakan obyekt i f yang ingin d icapai dalam menja lani langkah in i . J ika d ih i tung-hi tung, b iaya bela jar dengan cara demik ian jauh lebih murah d ibandingkan denganbiaya yang harus keluar mela lu i suatu usaha t r ia l and error . Sela in berbincang-bincang atau berdiskus i dengan mereka yang te lah berhasi l menerapkan e-

government, melakukan studi pustaka mela lu i se jumlah l i teratur sangat pulabermanfaat bagi mereka yang ter l ibat dalam proyek perencanaan danpengembangan e-government. Salah satu metodologi yang cukup banyak d i lakukanadalah mencoba mencar i the best pract ice atau peker jaan unggulan ( terbaik) yangpernah di lakukan oleh sejumlah komuni tas pemer intahan dalam usahanya untukmengapl ikas ikan modul e-government ter tentu.



17

Setelah langkah diagnosa dan shop around di lakukan, langkah ket iga yang per ludiker jakan adalah meyakinkan para stakeholders bahwa apa yang hendakdiker jakan atau d iapl ikas ikan benar-benar sesuai dan/atau seja lan dengan v is i e-government yang te lah d icanangkan. Pemerintah dalam hal in i harus cukup pekaterhadap kebutuhan masyarakat atau mereka yang berkepent ingan dengankeberhasi lan proyek e-government. Biasanya pemer intah yang baik akan memi l ih

jenis proyek yang di lakukan berdasarkan asas pr ior i tas dan manfaat .

Di negara Chi l i , ketersediaan tempat t inggal ( rumah) merupakan hal yang sangatkrus ia l bagi masyarakat . Mel ihat hal in i , pemer intah memutuskan untukmengembangkan apl ikas i e-government d imana orang misk in dapat mengajukanpermohonan untuk mendapatkan ker inganan pembayaran atau subsid i kepadapemerintah mela lu i in ternet secara onl ine. Mela lu i cara in i masyarakat dapatmenghemat cukup banyak b iaya dan waktu yang diper lukan untuk berhubungandengan kantor perwaki lan Menter i Perumahan yang hanya terdapat d i kota-kotabesar saja. Hasi lnya cukup mengagetkan. Dalam kurun w aktu hanya 5 ( l ima) bulansemenjak d ioperas ikannya apl ikas i e-government in i , kurang lebih 40,000 orang

dar i segala penjuru negara te lah mengajukan permohonannya.

Langkah keempat yang baik untuk d i lakukan adalah mencoba mel ihat bagaimanapelaksanaan e-government dar i kacamata pengguna atau masyarakat . Sikapempat i in i per lu untuk d i lakukan untuk mencoba mel ihat isu- isu yang secaralangsung dihadapi o leh pengguna, sehingga diharapkan pemer intah dapatmengant is ipas inya agar penerapan e-government dapat ber langsung dengansukses. Contohnya adalah mel ihat kenyataan bahwa banyak sekal i masyarakatyang belum pernah menggunakan komputer sebelumnya, atau belum tersentuhnyasuatu daerah dengan inf rastruktur teknologi yang d ibutuhkan, dan la in sebagainya.

Sebuah prov ins i d i Negara Braz i l ya i tu Bahia State adalah sebuah contohbagaimana sebuah apl ikas i e-government dapat d i terapkan dengan baik tanpamembutuhkan inf rastruktur teknologi in formasi . Pemer intah Bahia menyediakan

sejumlah mobi le serv ice center dalam bentuk t ruk yang diper lengkapi denganperalatan komputer untuk berkel i l ing ke 400 daerah pedesaan dan pedalaman yangbelum ter jangkau inf rastruktur te lekomunikas i . Tugas utama mereka adalah untukmelayani masyarakat d i se jumlah daerah tersebut dalam hal pembuatan aktekelahi ran, kar tu keluarga, kar tu ident i tas buruh, kar tu kesehatan, dan la insebagainya. Hal in i d imungkinkan untuk d i lakukan karena t ruk tersebutdiper lengkapi dengan jar ingan komputer yang terhubung dengan s is tem basis data(database) pemerintah daerah dan pemer intah pusat . H ingga saat in i , te lah kurang

lebih 5 ( l ima) ju ta orang d i layani dengan menggunakan metode sederhana in i .



18

Langkah kel ima adalah mencar i atau menentukan pihak-pihak mana yang ter lebihdahulu akan d i l ibatkan dalam proyek pengembangan e-government. Adalahbi jaksana untuk mula i menerapkan e-government d imana mereka yang ter l ibatterd i r i dar i ind iv idu yang sangat antus ias dan memi l ik i komi tmen penuh untukmensukseskan proyek terkai t . Hal in i d isebabkan t idak saja untuk memperbesar probabi l i tas keberhasi lan proyek tersebut , te tapi lebih jauh lagi mereka yang

ter l ibat in i berpotens i menjadi marketer yang baik bagi pengembangan e-government lebih lanjut d i masa mendatang. Biasanya para prakt is i terkai t denganhal in i leb ih senang memulai pembangunan apl ikas i e-government mela lu i pi lot project yai tu mengimplementas ikan modul apl ikas i pada ruang l ingkup terbatasdahulu agar lebih manageable disamping untuk menekan res iko kegagalan sekeci lmungkin dan pengalokasian sumber daya seopt imal mungkin. Ada pepatahmengatakan ” th ink ambi t ious ly , but implement d iscrete ly” yang kurang lebih berar t icobalah untuk berf ik i r secara ambis ius dalam menargetkan hasi l akhi r penerapane-government, namun dalam pengimplementas iannya d i lakukan secara bertahap.Di dalam penerapan e-government ser ing d ipergunakan st rategi ” th ink b ig, s tar t smal l , scale fast” yang kurang lebih memi l ik i ar t i yang sama.

Langkah keenam yang harus d i lakukan sete lah proyek e-government selesai

d i laksanakan adalah mencoba mensosia l isasikan keberadaan apl ikas i e-government dengan cara member i tahukan prosedur baru tersebut kepadamasyarakat . Berbagai cara dapat d i lakukan, misalnya mela lu i penyuluhan, te lev is i ,radio, sekolah, koran, dan la in sebagainya. Yang per lu d isos ia l isas ikan d is in i t idaksekedar cara ker ja s is tem yang baru, namun ter lebih- lebih per lu d iper l ihatkanalasan mengapa pemer intah menggant i s is tem yang ada – dengan kata la in per ludiper l ihatkan kepada masyarakat kelebihan-kelebihan dar i s is tem yang baru danmanfaatnya bagi mereka. J ika pemer intah gagal mempromosikan ”produk baru” in idan melakukan persuasi kepada masyarakatnya, maka yang ter jadi adalahpenolakan dar i d i r i mereka untuk menggunakan s is tem yang baru.

Pemerintah Tanzania menyewa konsul tan khusus untuk menyusun sebuah bukupanduan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan Sis tem Informasi Sumber Daya Manusia terpadu yang menggant ikan proses terkai t dengan manajemen SDMyang konvensional . Buku panduan tersebut sela in berfungsi sebagai user manual ,ber is i pula penje lasan mengenai keuntungan yang diperoleh o leh para s taf dankaryawan pemer intah j ika menggunakan s is tem yang baru. Secara t idak langsungbuku manual tersebut sekal igus memi l ik i fungsi sebagai market ing k i t bagi

segenap staf dan karyawan pemer intahan.



19

Langkah terakhi r ya i tu hal ketu juh yang per lu d i lakukan adalah melakukan evaluas iterhadap pelaksanaan sebuah proyek e-government. Cara melakukan evaluas iyang efekt i f adalah dengan menanyakan langsung pendapat para pengguna ataucustomers dar i apl ikas i e-government yang ada. Masukan dar i mereka harusbenar-benar d iperhat ikan dan d i jadikan bahan pert imbangan untuk melakukanperbaikan-perbaikan d i sana s in i untuk menyempurnakan s is tem yang ada.

6. HOW SHOULD WE PLAN AND MANAGE E-GOVERNMENT PROJECTS?

Merencakan, mengeksekusi , dan mengelo la proyek e-government bukanlah sebuahpeker jaan yang mudah. Cukup banyak proyek e-government yang harus berakhi r dengan kegagalan karena para pengelo lanya t idak mengindahkan baku s tandar pengelo laan proyek. Int i dar i manajemen proyek sebenarnya cukup sederhana,yai tu bagaimana dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang l ingkup dankual i tas yang di inginkan (efekt i f ) sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran b iayayang te lah d i tentukan ( tersedia) .

Proyek adalah sebuah peker jaan yang memi l ik i jangka waktu, dalam art i kata adat i t ik mula i dan t i t ik selesai . Sebuah t im yang diketuai o leh seorang project manager harus d ibentuk dan bertanggung jawab terhadap perencanaan danekseskusi proyek terkai t . Dalam mengimplementas ikan e-government, b iasanyaseorang bi rokrat dengan posis i yang cukup t inggi d i tunjuk sebagai seorang project manager dan bertugas mengelo la proyek ter tentu. Yang bersangkutan d ibantupelaksanaannya oleh t im terd i r i dar i berbagai indiv idu yang te lah d ip i l ih secarakhusus sesuai dengan ruang l ingkup apl ikas i e-government yang ingin d iker jakan.Terhadap t im in i kemudian d ia lokas ikan sejumlah sumber daya yang dibutuhkansepert i uang, peralatan, in formasi , dan la in- la in agar mereka dapat menja lankantugasnya dengan baik . Pembentukan t im in i harus lah d i lakukan secarater inst i tus ional isas i ( formal) agar mereka dapat melakukan peker jaan secaraefekt i f dan ef is ien.

Per lu d iperhat ikan d i s in i bahwa terhadap t im tersebut per lu d iber ikan otor i tasyang cukup agar project manager dan anggotanya dapat melaksanakan semuastrategi dan skenar io yang dimi l ik i . Ter lebih- lebih karena mel ihat bahwakebanyakan proyek e-government bers i fat l in tas sektora atau antar departemen,sementara d i pemer intahan s is tem organisas i yang d i terapkan adalah b i rokras idengan st ruktur command and contro l yang je las. J ika project manager dan t imnyat idak d iber ikan wewenang yang cukup untuk mengakses berbagai data daninformasi yang ada d i se lu luruh departemen yang ter l ibat , maka akan semakin



20

memperkeci l t ingkat kesuksesan proyek tersebut . Pal ing t idak d ikeluarkan SuratKeputusan resmi yang mengikat secara hukum terhadap penunjukkan project manager dan pembentukan t im terkai t , dan d isos ia l isas ikan secara l in tas lembagaagar t idak ter jadi penolakan-penolakan d i sana s in i .

Pemer intah d i negara Thai land membentuk Nat ional IT Commit tee (NITC) – sebuah

komite koordinas i set ingkat kementr ian – dan menugaskan Nat ional Electronicsand Computer Technology Center (NECTEC) untuk menjadi lembaga yangmemimpin berbagai in is iat i f pengembangan ICT dan e-government d i negaratersebut . NECTEC mendapatkan mandat dan dukungan penuh dar i se luruh anggotakabinet sebagai lembaga yang akan menjadi dr iv ing force (kekuatan pemicu)agenda pengembangan ICT dan e-government d i Thai land, termasuk d i dalamnyamasalah pengelo laan proyek, penyiapan sumber daya manusia, dan penyusunan

perangkat regulas i . NECTEC sekal igus berfungsi sebagai sekretar iat dar i NITC.

Setelah t im terbentuk dan project manager terp i l ih , langkah selanjutnya yangdi lakukan adalah menyusun st ruktur rencana ker ja proyek (work breakdownstructure). Mendef in is ikan v is i , mis i , dan obyekt i f sa ja t idak cukup di s in i , karenapal ing t idak 6 (enam) komponen pent ing harus d iperhat ikan pengelo laannya,

masing-masing adalah:

1. Content Development – menyangkut pengembangan apl ikas i (perangkatlunak), pemi l ihan s tandar teknis , penggunaan bahasa pemrograman,spesi f ikas i s is tem basis data, kesepakatan user in ter face , dan la insebagainya.

2. Competency Bui ld ing – menyangkut pelat ihan dan pengembangankompetensi maupun keahl ian seluruh ja jaran sumber daya manusia d iberbagai l in i pemer intahan.

3. Connect iv i ty – menyangkut ketersediaan inf rastruktur komunikas i dan

teknologi in formasi d i lokas i d imana e-government akan d i terapkan.

4. Cyber Laws – menyangkut keberadaan kerangka dan perangkat hukumyang te lah d iber lakukan terkai t dengan seluk beluk akt iv i tas e-government.

5. Cit izen Inter faces – menyangkut pengembangan berbagai kanal akses(mul t i access channels) yang dapat d ipergunakan oleh seluruh



21

masyarakat dan stakehoder e-government d imana saja dan kapan sajamereka inginkan.

6. Capi ta l – menyangkut pola permodalah proyek e-government yangdi lakukan terutama berkai tan dengan biaya sete lah proyek selesaid i lakukan sepert i untuk keper luan pemel iharaan dan perkembangan – d i

s in i t im harus memik i rkan jenis- jenis model pendapatan ( revenue model)yang mungkin untuk d i terapkan di pemer intahan.

Hal terakhi r yang per lu pula d iperhat ikan o leh t im pelaksana e-government adalahmembangun suatu mekanisme efekt i f agar komunikas i antara t im dengan parastakeholder dar i proyek e-government dapat ter ja l in dengan baik . Keter l ibatansejumlah stakeholder terutama pengguna langsung s is tem e-government denganpors i yang tepat akan sangat berguna terutama dalam usaha untuk melakukanevaluas i demi penyempurnaan s is tem.

7. HOW WILL WE OVERCOME RESISTANCE FROM WITHIN THE GOVERNMENT?

Sul i t d i temui pelaksanaan proyek e-government yang bebas dar i tantangan ataures is tans i dar i satu atau sejumlah p ihak ter tentu – terutama di negara berkembangdimana t ingkat pengembangan sumber daya manusianya (human development index) masih re lat i f rendah dan terbatasnya ketersediaan sejumlah sumber dayapenunjang la innya. Ada beberapa hal yang patut d ipela jar i , d ipahami, dandi laksanakan sehubungan dengan ter jadinya res is tans i tersebut dan bagaimanamengatas inya.

Pertama adalah mencoba memahami mengapa res is tens i tersebut muncul . Anal isain i teramat sangat pent ing untuk mencar i penyebab dan akar permasalahannya.Ada beberapa permasalahan k las ik yang kerap muncul dalam set iap in is iat i f implementas i e-government, misalnya:

1. Ketakutan bahwa mereka akan kehi langan peker jaan karena tergant ikanoleh teknologi ;

2. Kekhawat i ran bahwa otor i tas atau kekuasaan (author i ty power) yangselama in i mereka mi l ik i akan menjadi berkurang j ika e-governmentdi implementas ikan;



22

3. Ket idakmampuan mereka dalam menggunakan teknologi sepert ikomputer atau perangkat la innya;

4. Kesadaran bahwa dengan adanya teknologi , maka mereka akankehi langan “pendapatan” t idak resmi yang kerap d iperoleh sehar i -har isebagai balas jasa dar i orang-orang yang di layani ; dan la in sebagainya.

Kedua adalah mengajak para stakeholder proyek e-government – terutama paracalon pengguna langsung atau user – untuk bersama-sama duduk dalammerencanakan proyek terkai t . Hal in i baik untuk d i lakukan mengingat bahwamerekalah yang kelak akan merasakan manfaat dar i penerapan e-governmenttersebut . Adalah baik mencoba berdiskus i dengan mereka mengenai cara-caramensosia l isas ikan proyek tersebut agar mendapatkan dukungan dar i beragamkhalayak yang berkepent ingan. Agar efekt i f , b iasanya d ip i l ih tokoh-tokoh yangberpengaruh d i komuni tasnya masing-masing. Akan lebih baik j ika dapat d i temukansejumlah tokoh yang te lah memi l ik i pengalaman sukses menerapkan e-governmentdi komuni tasnya sehingga dapat menjadi panutan bagi yang la in.

Ket iga adalah dengan secara konsis ten, kont inyu, dan intens melakukan

penje lasan kepada masyarakat mengenai “b inatang apa” sebenarnya e-government, karena adalah merupakan kenyataan bahwa konsep in i sangat as ingdi kalangan awam yang notabene merupakan mayor i tas dar i stakeholder proyek e-government. Hal yang per lu d iperhat ikan d i s in i adalah bahwa diper lukan k iat -k iatkhusus agar penje lasan yang di lakukan berhasi l , bukan malah membingungkanmasyarakat . Memahami ps ikologi massa merupakan salah satu kunci sukses dalamproses member ikan penje lasan yang efekt i f .

Keempat adalah dengan menyelenggarakan pelat ihan-pelat ihan bagi mereka yangingin atau berkepent ingan untuk tahu lebih jauh mengenai konsep maupun apl ikas ie-government. Tujuan pelat ihan sela in untuk meningkatkan wawasan pengetahuanadalah guna member ikan kompetensi dan keahl ian baru, sehingga usaha in i t idaksaja d i tu jukan pada mereka yang berada di level karyawan atau s taf belaka, namun

juga d i tu jukan bagi para p impinan dan manajer senior d i dalam pemerintahan.Pengalaman memper l ihatkan bahwa agar pelat ihan atau t ra in ing in i ber langsungdengan baik , ker jasama dengan pihak-pihak sepert i perguruan t inggi , lembagar iset , atau t ra in ing prov ider sangat d ibutuhkan.

Kel ima adalah mel ibatkan p ihak luar sepert i konsul tan ahl i a tau para pakar d ib idang e-government – yang te lah memi l ik i pengalaman dan jam terbang t inggi d ib idang perencanaan dan pengembangan e-government – untuk menjadi nara



23

sumber dalam usahanya mengevaluas i dan memperbaik i k iner ja proyek yangber langsung. Para tenaga ahl i in i dapat d iambi l dar i ka langan pemer intahan i tusendi r i , swasta atau industr i , maupun dar i perguruan t inggi .

Pemerintah sebuah negara d i T imur Tengah, menugaskan sebuah perusahaanuntuk melakukan evaluas i terhadap seluruh proyek e-government yang

di laksanakan di negara tersebut . Mel ihat kenyataan in i , maka sela in seluruh t imberbagai proyek beker ja bersungguh-sungguh agar t idak mendapatkan ”n i la i buruk”ket ika d ievaluas i , antar t im proyek e-government sal ing ”berkompet is i ” untuk

mendapatkan rank ing yang baik dalam evaluas i .

Keenam adalah dengan membuat suatu suasana atau l ingkungan sehingga yangbersangkutan ” terpaksa” untuk menggunakan e-government walaupun merekasebenarnya memi l ik i res is tans i terhadap hal tersebut . Misalnya adalah dengancara d ikeluarkannya keputusan bahwa s is tem yang lama t idak boleh d i lakukan lagi .Satu-satunya cara untuk beker ja mula i saat ter tentu adalah dengan caramenggunakan s is tem baru.

Di sebuah negara d i As ia, seorang pimpinan pemer intahan mengumumkan bahwamulai saat in i se luruh bentuk surat menyurat untuk undangan rapat maupunpertemuan akan di lakukan mela lu i electronic mai l . Demik ian pula yangbersangkutan akan ser ing melakukan diskus i dengan anak buah di ja jarannyamelalu i fas i l i tas discuss ion atau chat t ing yang tersedia. Keadaan in i membuatseluruh anak buah yang bersangkutan ” terpaksa” bela jar menggunakan komputer

beserta f i tur- f i tur yang terkai t dengan kebutuhan tersebut .

Ketu juh adalah dengan melakukan kampanye secara terus menerus, baik dengancara t radis ional sepert i membagikan atau memasang brosur maupun banner ,sampai dengan cara-cara moderen sepert i menggunakan media massa maupuninternet .

Kedelapan adalah mela lu i cara pember ian penghargaan terhadap mereka yangdipandang berhasi l menerapkan e-government. Penghargaan yang diber ikan dapatberaneka ragam bentuknya, sepert i :

• Menganugerahkan award yang di l iput pember iannya o leh pers dan mediamassa;



24

• Menaikkan pangkat yang bersangkutan sesuai dengan jenjang kar i r yangada;

• Member ikan sejumlah bonus atas prestas i yang te lah d i lakukan;

• Menjadikan mereka sebagai contoh atau te ladan bagi orang-orang la in;

dan la in sebagainya.

8. HOW WILL WE MEASURE AND COMMUNICATE PROGRESS? HOW WILL WE

KNOW IF WE ARE FAILING?

Prakt is i manajemen yang bi jak mengatakan demik ian:

• “Something that cannot be measured, cannot be contro l led” dan

• “Something that cannot be contro l led, cannot be managed”

yang mengandung ar t i bahwa berbagai kegiatan yang memi l ik i unsur-unsur manajemen (pengelo laan sumber daya) – sepert i proyek e-government misalnya –harus memi l ik i ukuran k iner ja yang je las agar dapat d iketahui s tatussukses/berhasi l a tau gagalnya akt iv i tas tersebut . Ada dua jenis ukuran atauindikator k iner ja yang dapat d ipergunakan dalam proyek e-government.

Yang pertama adalah berkai tan dengan manajemen proyek i tu sendi r i . Sesuaidengan def in is inya d imana proyek merupakan suatu rangkaian akt iv i tas yangmemi l ik i t i t ik mula i dan t i t ik selesai untuk menghasi lkan output ter tentu dalamduras i waktu dan batasan anggaran yang tersedia. Dengan menggunakan standar manajemen proyek umum sepert i misalnya PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) pada suatu t i t ik ter tentu dapat d i l ihat k in jer ja dar i sebuah proyek e-government, sepert i :

• Apakah akt iv i tas yang di lakukan sesuai tenggat waktu yangdi rencanakan atau t idak;

• Apakah akt iv i tas terkai t te lah mengkonsumsi anggaran yang lebih besar dar i seharusnya atau t idak;



25

• Apakah indiv idu yang diserahkan untuk melakukan akt iv i tas ter tentute lah menger jakan peker jaan sesuai target atau t idak;

• Apakah pemakaian sumber daya penunjang (sepert i : bahan baku, a lat -a lat adminis t ras i , perangkat keras, dan la in- la in) d i lakukan secaraopt imal atau t idak; dan la in sebagainya.

Yang kedua adalah melakukan pengukuran terhadap sukses t idaknya proyek e-government tersebut dengan cara menurunkan sejumlah indikator dar i obyekt i f yang ingin d icapai . Ada dua jenis indikator yang dapat d ipergunakan, yai tu:

Standar Ukuran Kiner ja Pemerintah

• Volume t ransaks i yang d i lakukan secara e lektronik atau d ig i ta l ;

• Response Time yang diper lukan untuk menyelesaikan suatu rangkaianproses pelayanan kepada pelanggan;

• Jumlah keluhan dar i masyarakat atas kual i tas pelayanan pemer intah;

• Tambahan fas i l i tas pelayanan dar i pemer intah terutama yang di lakukansecara e lektronik ;

• Lebar jangkauan pelayana pemer intah kepada masyarakatnya yangtersebar d i berbagai area geograf is ; dan la in sebagainya.

Standar Ukuran Dampak Apl ikas i e-Government

• Persentas i jumlah pelanggan yang menggunakan e-governmentdibandingkan dengan akt iv i tas manual terdahulu;

•

Jumlah “kunjungan” atau akses terhadap apl ikas i e-government mela lu iin ternet sehar i -har inya;

• Besarnya pengurangan biaya yang ter jadi baik d i ka langan inst i tus ipemer intahan maupun yang harus d i tanggung oleh masyarakat ataupenikmat/pengguna/pemakai pelayanan yang diber ikan pemer intah;

• Peningkatan ragam produk-produk atau jasa- jasa baru dar i pemer intahyang disediakan bagi komuni tas masyarakatnya;



26

• Kemudahan dalam “mengkonsumsi” pelayanan pemer intahan sesuaidengan kebutuhan masyarakatnya; dan la in sebagainya.

Sebelum proyek d i laksanakan – yai tu dalam proses perencanaan – p impinanproyek maupun manajemen atau stakeholder proyek e-government harus

bersepakat menentukan indikator k iner ja kuant i tat i f maupun kual i ta t i f yang hendakdipergunakan sebagai acuan (benchmark). Cara menentukan baku ukuranbenchmark dapat berdasarkan pada hal -hal semacam:

• Mel ihat bagaimana pemer intah daerah atau negara la in memi l ih danmenentukan suatu ukuran untuk jenis proyek sejenis ;

• Melakukan pol l ing atau ja jak pendapat d i masyarakat dan menyimpulkanhasi lnya;

• Melalu i survei yang d i lakukan oleh para penel i t i a tau lembagaindependen la innya; dan la in sebagainya.

9. WHAT SHOULD OUR RELATIONSHIP BE WITH THE PRIVATE SECTOR?

Pertanyaan mengenai sejauh mana peranan sektor swasta ( industr i ) d i dalamkerangka pengembangan e-government kerap menjadi per tanyaan luas d i ka langanpara prakt is i . Dalam melaksanakan proyek e-government, pemer intah t idak dapatbeker ja sendi r i – mereka harus d idukung dengan part is ipas i swasta yang notabenememi l ik i domain pengetahuan di b idang teknologi in formasi yang d ipergunakandalam e-government dan akses lebih baik ke sektor keuangan dan pembiayaan.

Pemerintah dalam kai tan in i harus menganggap dan memper lakukan perusahaan-

perusahaan pada sektor swasta sebagai mi t ra ker ja (par tner) khususnya dalammembangun konsep e-government. Keberadaan sektor swasta t idak lagi sekedar sumber d imana pemer intah dapat memperoleh pemasukan dar i pajak yang merekabayar, tetapi te lah menjadi sebuah tempat d imana dapat d i temukan para pakar,tenaga ahl i , profes ional , dan sumber daya pent ing la innya. Pengalaman luasmereka dalam menciptakan produk dan member ikan pelayanan yang terbaik bagipelanggannya merupakan harta yang sangat berharga bagi pemer intah untukdipela jar i . Dengan kata la in, jangan hanya memandang sektor swasta hanya



27

sebagai tempat pengal ihdayaan semata (outsourc ing), tapi jadikanlah mereka mi t raker ja sehar i -har i .

Memang disadar i bahwa untuk dapat menja l in kemi t raan yang efekt i f antarapemerintah dan sektor swasta per lu d icar i format berdasarkan shared value yangcocok bagi kedua belah p ihak. Apapun bentuk kerangka ker jasama yang di lakukan,

semua past i berangkat dar i anggapan atau pemahaman bahwa baik pemer intahmaupun sektor swasta membutuhkan “ return on investment” -nya masing-masingdalam pengert ian yang luas (atau kerap d i is t i lahkan sebagai win-win solut ion ) . J ikav is i dan mis i dar i pemer intah terkai t langsung dengan usaha untuk meningkatkanperan pelayanannya kepada masyarakat (publ ic serv ices) , sementara sektor swasta adalah untuk mencar i keuntungan komers ia l , maka kerangka kemi t raanyang per lu d ibangun harus dapat memenuhi kedua obyekt i f tersebut . Misalnyaadalah dengan cara penger jaan proyek e-government d ipercayakan kepada sebuahperusahaan ter tentu d imana yang bersangkutan selama proyek ber langsung harusmelakukan t ransfer of knowledge kepada pihak pemer intahan yang kelak akanmenja lankan apl ikas i e-government yang dibangun, sehingga pemer intah dapatmeningkatkan kual i tas pelayanannya kepada masyarakat .

Dalam set iap kesempatan, hampir past i skenar io ber ikut akan ter jadi . Perusahaanberusaha menjual produk dan jasa komers ia lnya kepada pemer intah terkai t denganpengembangan teknologi in formasi untuk keper luan e-government. Sementaradi la in p ihak pemer intah per lu mencar i cara untuk dapat “menjual ” pelayananmelalu i e-government tersebut ke masyarakat agar mereka senangmenggunakannya. J ika masing-masing p ihak yang bermi t ra – beserta stakeholder yang terkai t – memahami benar masing-masing pos is i tersebut , maka untukmencar i bentuk ker jasama yang tepat akan menjadi lebih mudah. Sektor swastaharus member ikan semacam “ jaminan” atau “k iat -k iat ” atau “s t rategi ” atau“metodologi ” agar produk dan jasanya nant i akan dengan mudah berhasi ld ipergunakan oleh masyarakat , sementara pemer intah harus member ikan pula jaminan bahwa kewaj iban komers ia l yang harus menjadi hak sektor swasta (sepert ike je lasan sumber dana, ketepatan termin pembayaran, dan la in- la in) sesuai

dengan kontrak yang ada dapat d i laksanakan dengan baik .

Cara la in yang dapat d ipergunakan pula sebagai pemula dalam usaha menja l inkemi t raan s t rategis adalah dengan memahami kekuatan yang dimi l ik i o leh masing-masing p ihak. Hal in i per lu untuk d i lakukan karena dalam berbagai konteks atauin is iat i f , kekuatan yang dimi l ik i o leh masing-masing p ihak dapat berbeda-beda.Dengan mengetahui kekuatan (dan tentu saja kelemahan) dar i set iap p ihak makadengan je las dapat d i temukan kerangka ker ja sama yang tepat karena b iasanya



28

kekuatan yang dimi l ik i satu p ihak akan menutupi kelemahan di p ihak la in.Pemerintah pun harus bers i fat profes ional dalam hal in i karena pada kenyataannyabanyak sekal i p ihak swasta yang berkepent ingan sementara d i antara merekasendi r i sa l ing berkompet is i untuk menawarkan produk, jasa, dan bentukker jasamanya masing-masing. Dalam kondis i sepert i in i , je las asas kebi jaksanaan,kear i fan, dan keadi lan akan sangat berpengaruh. Dar i s is i pemer intah cukup

mudah, dalam art i kata yang bersangkutan per lu mengadakan beauty contest terhadap masing-masing calon mi t ranya sebelum yang bersangkutan melakukanpemi l ihan. Proses tender atau bidding yang t ransparan merupakan salah satu carayang kerap d ipergunakan terkai t dengan kondis i in i . Pr ins ipnya, s iapa yang dapatmember ikan sesuatu yang terbaik lah yang berpotens i menjadi mi t ra s t rategispemerintah.

10. HOW CAN E-GOVERNMENT IMPROVE CITIZEN PARTICIPATION IN PUBLIC

AFFAIRS?

Target terakhi r atau ul t imate goal dar i sebuah evolus i e-government adalahperbaikan dan peningkatan terhadap part is ipas i publ ik dalam proses pemer intahan.Ket ika berbicara mengenai target in i , hampir semua negara d i dunia dalam statusyang sama, yai tu dalam proses menuju pada terc iptanya suasana tersebut . Publ ik – yang merupakan kumpulan dar i indiv idu, komuni tas, dan sektor swasta d i dalamsuatu negara – dapat berpart is ipas i d i dalam e-government dalam bentuk hal -halsemacam:

• Member ikan peni la ian terhadap kebi jakan pemer intah yang akandieber lakukan atau yang te lah d i inst i tus ional isas i secara bebas dan akt i f mela lu i fas i l i tas emai l atau mai l ing l is t ;

• Mencar i data atau informasi yang d ibutuhkan untuk proses penunjang

akt iv i tas sehar i -har i dar i se jumlah websi te yang dimi l ik i o leh pemer intah;

• Mengikut i beragam dia log atau publ ic hearing yang di lakukan secaraonl ine melalu i in ternet ; dan la in sebagainya.

Part is ipas i publ ik merupakan hal yang pent ing karena adalah tugas utamapemerintah untuk melayani publ iknya. Jenis dan ragam pelayanan besertak iner janya akan secara efekt i f dapat d icapai o leh pemer intah apabi la publ iksebagai pelanggannya secara akt i f d i l ibatkan dalam proses pengambi lan



29

keputusan. L ihat lah bagaimana ser ing ter jadi adanya demonstras i melawankeputusan pemer intah karena apa yang di lakukan t idak sesuai dengan harapan dansuara hat i rakyat atau masyarakatnya. Mela lu i implementas i e-government,kolaboras i antara pemer intah dengan publ iknya dapat d i lakukan dengan mudah,murah, dan cepat .

Ada pendapat yang mengatakan bahwa c i t izens are the e-government experts yangmengandung ar t i kurang lebih bahwa masyarakat lah yang pal ing tahu betu lkebutuhan mereka sehar i -har i dan dalam kerangka bagaimana pemer intah harusmembantu mereka dalam hal member ikan sejumlah produk dan pelayanan ter tentu.Tanpa berkonsul tas i dengan mereka, ser ing kal i aspek demand dar i publ ik t idaksesuai dengan aspek supply atau bahkan bertentangan dar i yang d iber ikanpemerintah.

Pemerintah sebuah kota d i Eropa tanpa berkonsul tas i ter lebih dahulu denganrakyatnya mengembangkan sebuah s is tem onl ine untuk proses pendaf taransekolah anak-anak. Sis tem yang kompleks dan memakan biaya besar in i padaakhi rnya t idak ada yang menggunakan karena ternyata sebagian besar orang tualangsung mendaf tarkan sekolah anaknya ket ika yang bersangkutan melakukan

kunjungan ke sekolah yang di inginkan – karena sekal igus ingin mel ihat fas i l i tas,sarana prasaran, dan bertemu dengan para guru dan pendid ik d i sekolah tersebut .

Pada akhi rnya, sebuah proses evolus i dan pengembangan e-government dapatdikatakan berhasi l apabi la par t is ipas i publ ik dalam menggunakan teknologi in isemakin bertambah dar i har i ke har inya. Spektrum bentuk part is ipas i dalam e-government sangat lebar var ias inya, mula i dar i berperan sebagai user akt i f dar iapl ikas i yang ada, sampai dengan turut merancang dan mengevaluas i proyek e-government yang dikembangkan.

Di Afr ika Selatan – mela lu i s i tus www.gov.za – mengembangkan apl ikas i e-government yang memungkinkan masyarakat mendapatkan draf t lengkap

rancangan undang-undang atau peraturan yang sedang disusun dan akan dia jukanoleh lembaga legis lat i fnya. Seluruh masyarakat dapat melakukan kaj ian danmenganal isa kebi jakan tersebut untuk selanjutnya mengi r imkan pendapatanyadalam bentuk kr i t ikan, anjuran, saran, anal isa, dan la in sebagainya kepada dewan.Dengan cara demik ian, sela in masyarakat merasa d i l ibatkan dalam prosespenyusunan peraturan yang akan diber lakukan bagi mereka, has i l ker ja dewanbenar-benar sesuai dengan kebutuhan dar i masyarakat ( t idak bertentangan dengan

suara hat i rakyat) .



30



31

PENERAPAN KONSEP BUSINESSPROCESS REENGINEERING PADAPEMERINTAHAN



32

PENDAHULUAN

Ket ika untuk pertama kal inya konsep Business Process Reengineer ing (BPR)diperkenalkan o leh Michael Hammer dan James Champy pada awal tahun 1990-an,ber ibu-r ibu perusahaan ber lomba- lomba untuk menerapkan paradigma baru dalammemandang bisnis tersebut .Hasi lnya cukup mengejutkan, dalam art i kata cukup

banyak perusahaan yang pada akhi rnya berhasi l meningkatkan k iner janya secaras igni f ikan dan mentransformasikan d i r inya menjadi sebuah korporas i kelas dunia.Mel ihat hal tersebut , se jumlah b i rokrat d i negara maju mencoba untuk menerapkankonsep in i pada organisas i pemer intahan dengan tu juan akhi r untuk meningkatkankual i tas k iner ja inst i tus i , terutama di dalam menghadapi berbagai tantangan padaera g lobal isas i .Dar i has i l yang d idapatkan ter l ihat bahwa paradigma yangdipergunakan di dalam BPR merupakan sebuah batu loncatan efekt i f dalammembantu pemer intah dalam mengimplementas ikan konsep “e lectronicgovernment” (e-Government) , yang merupakan sebuah perwujudan dar i modelpemer intahan di masa mendatang. Ar t ike l in i memper l ihatkan bagaimanapenerapan pola pola p ik i r dalam teor i BPR dapat membantu pemer intah dalammemahami dan menjawab berbagai tuntutan perubahan jaman dewasa in i , terutamayang berkai tan dengan bagaimana penerapan teknologi in formasi dapat membantupemerintah Indonesia dalam usahanya untuk meredi f in is ikan kembal i d i r inya danmencoba untuk menjadi salah satu agen perubahan dalam menuju sebuah negaramoderen.

TANTANGAN PEMERINTAH DI MASA DEPAN

Global isas i merupakan sebuah fenomena dimana negara-negara d i dunia secaralangsung maupun t idak langsung mengharapkan ter jadinya sebuah interaks i antar masyarakat yang jauh lebih efekt i f dan ef is ien d ibandingkan dengan saat-saatsebelumnya (Douglas, 2001). D i dalam format in i , proses interaks i dan komunikas iantar negara-negara d i dunia akan jauh lebih in tens d ibandingkan dengan apa

yang selama in i pernah ter jadi . Adalah merupakan suatu kenyataan bahwaglobal isas i te lah membuka isolas i batasan antar negara yang selama in i ber laku -terutama untuk hal -hal yang berhubungan dengan pol i t ik , ekonomi, sos ia l , budaya,dan hukum.

Sepert i layaknya dua s is i pada mata uang, fenomena global isas i menjanj ikansebuah l ingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih baik ;sementara d i s is i la in, terdapat pula potens i ter jadinya chaos j ika perubahan in i



33

t idak d ikelo la dan d i ja lani secara baik . Karena pada suatu t i t ik ekstrem seorangindiv idu d i sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya(misalnya berdagang, bermi t ra, berkolaboras i , berbuat kejahatan, berkolus i , danla in- la in) dengan indiv idu yang berada di negara la in, maka je las bahwa kehidupanmasyarakat harus dapat ter lebih dahulu d i tata dengan baik d i dalam sebuah s is temyang menjamin bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang

besar d i dalam lingkungan global , bukan sebal iknya ( Indraj i t , 2001).

Vis i pemer intah sebuah negara sela in memi l ik i d imensi in ternal (c i ta-c i ta bangsayang bersangkutan) t idak dapat pula d i lepaskan dar i se jumlah aspek eksternal ,terutama yang berkai tan dengan tuntutan pemenuhan berbagai aspek re las i antar negara dan antar anggota masyarakatnya. Adalah merupakan suatu fakta bahwaterdapat desakan dar i negara-negara besar yang mengharuskan set iap negara d idunia untuk menjamin terselenggaranya berbagai isu pent ing semacamdemokrat isas i , hak asasi manusia, kepast ian hukum, pencegahan korupsi ,t ransparansi b isnis , dan la in sebagainya agar negara yang bersangkutan t idakingin d ikuc i lkan dar i pergaulan dunia (Leer, 1999).

Dalam format in i pemer intah d i sebuah negara d iminta untuk lebih responsi f

terhadap berbagai permintaan masyarakatnya, terutama mereka yang akt iv i tassehar i -har inya memi l ik i ketergantungan yang t inggi dengan bi rokras ipemer intahan. J ika dahulu sebuah pemer intah terkenal dengan bi rokras inya yangsangat lambat , boros, dan sangat fungsional , maka masyarakat saat in imembutuhkan sebuah k iner ja pemer intah yang cepat , murah, dan beror ientas i padaproses agar dapat member ikan dukungan yang s igni f ikan dan kompet i t i f bagi paramereka yang di layaninya ( indiv idu, komuni tas b isnis , masyarakat , dan s takeholder yang la in) . Tentu saja merubah paradigma tersebut bukanlah merupakan suatu halyang mudah. Namun di s is i la in perubahan merupakan suatu keharusan, bukanpi l ihan ( ICGFM, 20010). Dan bagi s iapa yang dapat melakukan perubahan secaracepat , akan semakin d iuntungkan karena sela in dapat beradaptas i denganl ingkungan yang baru, yang bersangkutan dapat menjadi pemain kunci dalammekanisme global tersebut .

MEMAHAMI KONSEP BPR

Ada dua hal utama yang kerap mengawal i berbagai usaha perubahan. Pertanyaanpertama berkai tan dengan derajat perubahan yang di inginkan, sementarapertanyaan kedua berk isar pada dar i s is i mana in is iat i f perubahan harus d imula i(Champy, 1995). Untuk menjawab pertanyaan pertama, ada baiknya d i l ihat



34

sejumlah teor i perubahan pada organisas i yang te lah d ikenal luas. Secara teor i ,spektrum jenis perubahan dapat d ik las i f ikas ikan menjadi t iga kelompok besar,yang dik las i f ikas ikan berdasarkan parameter , ya i tu f rekuensi apl ikas i perubahandan dampak yang diharapkan dar i in is iat i f perubahan (Tenner, 1996):

Sumber: Ar thur Tenner et .a l . , 1997

• Cont inuous Improvement – perubahan yang di lakukan secara per lahan-lahan dan kont inyu, d imana hasi lnya berupa perbaikan k iner ja secarainkremental ;

• Leapfrogging – perubahan yang di lakukan secara bertahap dengan

mengikut i per iode ter tentu, d imana menghasi lkan perbaikan k iner ja yangcukup s igni f ikan pada sektor ter tentu; dan

• Reengineer ing – perubahan yang di lakukan sesekal i namun sanggupmenghasi lkan sebuah perbaikan k iner ja yang sangat s igni f ikan.

Bagi negara berkembang sepert i Indonesia, yang secara re lat i f semakin terpurukposis inya karena kr is is yang berkepanjangan, memi l ih pendekatan perubahan yang



35

pertama dan kedua tentu saja t idak akan member ikan pengaruh yang berar t i . Olehkarena i tu t idak ada ja lan la in, j ika pemer intah dan segenap masyarakat secaraser ius ingin meningkatkan keunggulan kompet i t i f Indonesia secara cepat , makaada baiknya metode pendekatan ”Reengineer ing” d ipela jar i dan d icoba dicar i ja lanpenerapannya.

BPR merupakan salah satu metodologi yang d i dalam k las i f ikas i terkai t . Secaradef in is i , BPR memi l ik i empat buah karakter is t ik utama, yai tu (Hammer, 1993):

• Hasi l perubahan yang diharapkan bers i fat dramat is (sangat s igni f ikan);

• Paradigma perubahan dihas i lkan dar i pemik i ran yang bers i fatfundamental (sangat mendasar) ;

• Perancangan l ingkungan yang baru d ihas i lkan mela lu i ide- ide radikal ;dan

• Fokus perubahan yang diarahkan pada perbaikan proses.

Keempat aspek utama in i secara logika memi l ik i keterkai tan sebagai ber ikut .Sebuah hasi l perubahan yang dramat is hanya akan lahi r dar i adanya pemik i ran-pemik i ran yang bers i fat sangat mendasar, d imana didalamnya akan mengandungsejumlah ide- ide perubahan yang bers i fat radikal . Karena sebuah organisas i padadasarnya merupakan kumpulan dar i orang-orang dalam sebuah st ruktur untukmenja lankan akt iv i tas ter tentu, maka subyek utama perubahan yang tepat adalahpada dasarnya memperbaik i k iner ja proses terkai t yang ada.

TEKNIK MEMULAI PERUBAHAN

Pertanyaan kedua menyangkut dar i s is i mana sebuah in is iat i f perubahan harus

dimula i , d i jawab secara je las mela lu i metodologi baku BPR. Menurut metodologi ,langkah pertama dan utama yang harus d i lakukan adalah menentukan s iapa sajasebenarnya ”customer” (baca: kustomer) dar i pemer intah (Dor ine, 1994). Hal in iper lu d iperhat ikan secara sungguh-sungguh karena pada dasarnya keberadaanorganisas i pemer intahan adalah menja lankan sejumlah rangkaian proses untukmelayani berbagai kustomer yang berbeda-beda. Secara umum, kustomer besar dar i sebuah organisas i pemer intahan dapat d ikelompokkan menjadi beberapakategor i sebagai ber ikut :



36

• Masyarakat – yang merupakan kumpulan dar i indiv idu, kelompok, ataukomuni tas ter tentu yang sehar i -har inya membutuhkan sejumlahpelayanan ter tentu dar i pemer intahnya untuk kebutuhan akt iv i tas sehar i -har i ;

• Pelaku Bisnis ( Industr i ) – yang merupakan sekelompok perusahaan

dan/atau organisas i komers ia l yang sehar i -har inya melakukan kegiatanpertukaran barang dan jasa untuk menggerakkan roda perekonomiannasional ;

• Organisas i – yang merupakan kumpulan dar i orang-orang yang memi l ik imis i ter tentu dalam sebuah kerangka bernegara, sepert i misalnya: LSM,parta i pol i t ik , yayasan, perhimpunan, perguruan t inggi , dan la insebagainya; dan

• Inst i tus i Pemer intah Lain – yang merupakan mi t ra ker ja dar i sebuahorganisas i pemer intahan karena adanya unsur keterkai tan dalam proses.

Pada dasarnya keempat kustomer in i memi l ik i obyekt i f yang berbeda dalam

hubungannya ber interaks i dengan pemer intahan. Kelompok masyarakatmembutuhkan berbagai pelayanan pemer intah yang berkai tan dengankeberadaannya sebagai seorang penduduk atau warganegara, sepert i misalnyamenyangkut proses-proses berhubungan dengan: pembuatan KTP, perpanjanganSTNK, kepemi l ikan harta benda, permasahalan hukum, dan la in sebagainya.Kelompok pelaku b isnis membutuhkan keter l ibatan pemer intah sehubungan denganproses-proses sepert i : t ransaks i jual bel i , pembayaran pajak, adminis t ras i ekspor-impor, pengurusan imigras i , dan la in sebagainya. Kelompok organisas i d i la inpihak membutuhkan keter l ibatan pemer intah dalam sejumlah proses berkai tandengan: pendi r ian organisas i , eksekusi kegiatan komuni tas, penjaminanpencapaian mis i , penggunaan sumber daya, dan la in sebagainya. Sementarainst i tus i pemer intahan la in per lu melakukan sejumlah koordinas i dan komunikas idengan berbagai lembaga pemer intahan yang ada untuk menja lankan berbagai

proses yang bers i fat l in tas sektora l .

PEMETAAN DAN PENGKAJIAN PROSES

Setelah mendef in is ikan kustomer, langkah selanjutnya yang per lu d i lakukan adalahmelakukan pemetaan terhadap seluruh proses yang di lakukan oleh inst i tus ipemer intah terkai t , terutama yang berkai tan dengan berbagai pelayanan yang



37

dibutuhkan oleh sejumlah s takeholder terkai t . Tujuan d i lakukannya pemetaan in iadalah sebagai ber ikut (Hunt , 1996):

• Mendapatkan gambaran secara keseluruhan bagaimana beragam prosesdi dalam organisas i pemer intahan sal ing terkai t dan ber ja lan selama in i ;

• Memudahkan penemuan dan pengkaj ian terhadap sejumlah sub-prosesyang dianggap k iner janya rendah untuk kemudian d icar i akar penyebabnya; dan

• Membantu mencar i ja lan keluar dalam proses perubahan desain prosesagar menghasi lkan suatu k iner ja perubahan yang s igni f ikan.

Agar proses pemetaan dan pengkaj ian dapat d i lakukan secara mudah dan cepat ,banyak sekal i perangkat lunak (sof tware) yang dapat d ipergunakan, sepert imisalnya: Extend ( Imagine That Inc. ) , WITNESS Simulat ion (AT&T), SIMPROCESS(CACI Products Coy), ITHINK (Performance Systems Inc.) , dan la in- la in( ImagineThat , 1995).

PERANCANGAN PROSES BARU

Di mata kustomer, k iner ja pemer intah dalam hal melayani publ ik akan d ianggapmembaik j ika dar i waktu ke waktu sejumlah proses pelayanan ter l ihat semakinbertambah baik , ber tambah murah, dan bertambah cepat . Untuk menghasi lkanproses yang di inginkan tersebut , ada 4 (empat) hal yang harus d i lakukan olehpemerintah sehubungan dengan proses yang ter jadi d i se jumlah organisas inya,masing-masing adalah (Hammer, 1996):



38

Sumber: Extend Sof tware Inc. , 1998

• El iminas i - berupa penghi langan atau pemangkasan proses-proses yangsebenarnya t idak per lu untuk d i lakukan;

• Simpl i f ikas i – berupa penyederhanaan rangkaian proses yangsebenarnya dapat d iper ingkas atau d iperpendek;

• In tegras i – berupa penggabungan beberapa proses yang sebenarnyadapat d i lakukan sekal igus secara bersamaan (s imul tan) ; dan

• Otomat isas i – berupa pengal ihan proses dar i yang b iasa d iker jakan o lehmanusia menjadi kegiatan yang dapat d i ja lankan oleh teknologi .

Berdasarkan pengalaman dar i negara-negara maju, dan juga sejumlah negaratetangga Indonesia – sepert i Malays ia, Singapura, Taiwan, Hongkong, dan Korea –teknologi in formasi (perpaduan antara teknologi komputer dan te lekomunikas i )ternyata mampu untuk melakukan keempat s t rategi peningkatan k iner ja prosestersebut (Ho, 2000).



39

Ada dua jenis pendekatan perancangan proses baru yang dapat d i lakukan.Pendekatan pertama adalah dengan cara mengkaj i peta proses yang diker jakanpada saat in i , kemudian masing-masing sub-proses tersebut d i l ihatkemungkinannya untuk d i lakukan el iminas i , s impl i f ikas i , in tegras i , dan otomat isas imela lu i pemanfaatan teknologi in formasi yang ada.

Sementara pendekatan kedua adalah dengan melakukan perbandingan(benchmark ing) terhadap apa yang te lah d i lakukan oleh pemer intah negara la insehubungan dengan proses serupa, dan mencoba untuk menerapkannya diIndonesia (b iasanya akan dip i l ih proses yang terbaik dar i has i l perbandingan, atauyang kerap d ikenal dengan is t i lah ”best pract ices”) .

J ika kedua pendekatan in i d i lakukan – baik secara terp isah maupun bersama-sama – makan akan di jamin ter jadinya sebuah perbaikan k iner ja proses yang cukupsigni f ikan. Bahkan secara pr ins ip, perancangan proses baru dengan memanfaatkanteknologi in formasi in i akan merupakan sebuah c ikal bakal atau embr io dar ilahi rnya sebuah konsep ”Electronic Government” (e-Government) d i Indonesia,yang oleh Bank Dunia d idef in is ikan sebagai (Bel t , 2001):

“E-Government refers to the use by government agencies of in format iontechnologies that have the abi l i ty to t ransform re lat ions wi th c i t izens,bus inesses, and other arms of government. ”

Pemahaman yang utuh dan lengkap mengenai konsep e-Government danpenerapan st rategi perampingan proses mela lu i metodologi BPR secara t idaklangsung akan membawa pemerintah kepada tantangan perubahan paradigmasecara mendasar dan radikal yang per lu untuk d iper t imbangkan.

PERUBAHAN PARADIGMA

Dalam kerangka perubahan tersebut , paradigma bi rokrat yang selama in i efekt i f

d ipergunakan harus mula i d igant ikan dengan paradigma e-Government. Set idak-t idaknya ada 8 (delapan) aspek yang membedakan antara kedua buah paradigmatersebut , ya i tu (Haedler 2001 dan Pel l ic i 2001):

1. Orientat ion;

2. Process Organizat ion;



40

3. Management Pr inc ip le;

4. Leadership Sty le;

5. In ternal Communicat ion;

6. External Communicat ion;

7. Mode of Serv ice Del ivery ; dan

8. Princ ip les of Serv ice Del ivery .

ORIENTATION

Orientas i dar i paradigma bi rokrat adalah menghasi lkan produk atau pelayananyang hemat b iaya (cost-ef f ic ient) kepada masyarakat dan mereka yangberkepent ingan (s takeholders) . Or ientas inya pada ef is iens i karena bukan

merupakan rahasia umum bahwa biaya pemer intahan diambi l langsung dar ianggaran belanja negara/daerah yang terkadang sangat kec i l d ibandingkan denganvolume dan f rekuensi produk/pelayanan yang harus d iber ikan kepada masyarakat .Karena sela lu menggunakan ukuran b iaya sebagai fokus, maka dapat d imaklumi j ika banyak sekal i produk atau pelayanan yang diber ikan kalangan bi rokratterkadang memi l ik i kual i tas yang rendah dan cenderung terkesan asal -asalan.

Di dalam e-Government, pember ian produk dan pelayanan harus beror ientas i padakepuasan kustomer (customer sat is fact ion or iented). Ukuran keberhasi lanpember ian produk dan pelayanan dar i p ihak pemer intah kepada masyarakat adalah jumlah keluhan dar i pelanggan yang bersangkutan terhadap kual i tas produk danpelayanan yang diber ikan.

Hal yang la in yang harus d iperhat ikan, karena beror ientas i kepada kebutuhan dankepuasan pelanggan, maka produk maupun pelayanan yang diber ikan pun harusdapat f leks ibel (d i s is i ekstr im, set iap produk atau pelayanan harus dapatdisesuaikan/ ta i lor-made dengan kebutuhan unik masing-masing indiv idu) . Contohla in aspek f leks ib i l i tas adalah sehubungan dengan cara akses kepadapemerintahan. Kalau d i dalam pendekatan konvensional masyarakat yang harusdatang ke b i rokrat , d i dalam e-Government pemer intah harus dapat menjawab



41

kebutuhan masyarakat 24 jam sehar i dan 7 har i seminggu, dar i mana saja dankapan saja.

PROCESS ORGANIZATION

Sebagaimana layaknya organisas i b i rokrat kebanyakan, s t ruktur organisas i yangr ig id dan kaku merupakan c i r i khas mesin manajemen pemerintahan. Dalamkerangka in i , pemer intah membagi d i r inya menjadi departemen-departemen ataudiv is i -d iv is i berdasarkan spesia l isas inya masing-masing ( fungsional ) d imana diset iap departemen atau d iv is i terkai t , akan d iber lakukan lagi s t ruktur organisas iyang disusun dengan paradigma yang sama. Tujuan d ibangunnya mesin b i rokras isemacam in i adalah agar kontro l in ternal secara efekt i f dapat ber ja lan denganbaik . Dampak dar i pendekatan organisas i sepert i in i adalah pembentukan ter i tor ipada masing-masing bagian sehingga terkadang membuat penyelesaianserangkaian peker jaan menjadi lambat dan mahal . L ihat lah bagaimana masyarakatkerap d i - “p ing-pong” dar i satu bagian ke bagian yang la in j ika yang bersangkutaningin mendapatkan pelayanan ter tentu. D i dalam e-Government, fenomena “p ing-pong” semacam i tu t idak boleh ter jadi lagi karena akan sangat merugikanmasyarakat dan mereka yang berkepent ingan dengan pemer intah. Masyarakatmenuntut agar berbagai proses pelayanan yang diber ikan dar i har i harus semakinbaik , cepat , dan murah. Untuk keper luan tersebut , pemer intah harus merombakulang st ruktur organisas i r ig id-nya agar dar i yang bers i fat fungsional dapatmendukung akt iv i tas yang berbasis proses. Jelas ter l ihat d i s in i bahwa ker ja samaantara departemen ( l in tas sektora l ) harus ter jadi . D i dalam e-Government, tuntutanin i dapat menjadi kenyataan b i la pemer intah mengimplementas ikan s is tem jar inganantar departemennya yang berfungsi sal ing tukar-menukar in formasi mela lu i s is teminformasi (apl ikas i ) yang ter integras i .

MANAGEMENT PRINCIPLE

Sistem manajemen yang di terapkan di s in i adalah “management by mandate andrule” , ar t inya seseorang baru akan bergerak j ika mendapatkan mandat dar iatasannya yang biasanya secara sah d inyatakan dalam surat keputusan. Buruknyagaya manajemen in i adalah t idak beraninya atau t idak maunya seseorangkaryawan untuk beker ja atau mengambi l in is iat i f j ika belum diber ikan per intah ataumandat dar i atasannya. Hal in i menyebabkan lambatnya ker ja atau response dar imanajemen di segala l in i yang bermuara pada buruknya pelayanan yang diber ikan



42

pada pelanggan internal maupun eksternal . D i dalam paradigma e-Government,gaya manajemen pemerintahan harus lebih f leks ibel dalam art i kata harus dapatsela lu beradaptas i dengan berbagai perubahan kebutuhan para pelanggan, baikyang berasal dar i ka langan bi rokrat sendi r i ( in ternal ) maupun dar i luar lembagapemerintahan (eksternal ) . Kunci sukses manajemen dengan gaya f leks ibel in iter letak pada kemampuan para b i rokrat beker ja secara t im ( teamwork) . T im yang

terd i r i dar i berbagai sumber daya manusia dar i beragam struktur organisas i in ibeker ja sama untuk menghasi lkan sebuah rangkaian produk atau pelayanan yangbaik dan berkual i tas.

LEADERSHIP TYPE

Gaya kepemimpinan yang dahulu terbukt i e fekt i f d i dalam mengelo la s t ruktur organisas i b i rokrat is adalah “command and contro l ” sepert i yang b iasa d i terapkanpada organisas i mi l i ter . Maksudnya baik , ya i tu agar mesin b i rokras i d ipast ikandapat ber ja lan secara efekt i f sesuai dengan pagu yang disusun bersama (karenaadanya kontro l yang baik dan t idak ter jadi persepsi yang salah karena semuapeker jaan berasal dar i satu per intah atau ranta i komando). Namun kelemahannyaadalah berkurangnya potens i kreat iv i tas pada masing-masing sumber dayamanusia karena yang bersangkutan hanya beker ja berdasarkan per intah dar iatasan semata. Karena st ruktur organisas i merupakan satu-satunya a latmanajemen yang dipergunakan untuk berkomunikas i , maka secara t idak langsunggaya kepemimpinan yang ada akan menular sampai ke uni t organisas i terkec i lyang ada pada st ruktur . Dengan kata la in, karena semua memi l ik i gayakepemimpinan pasi f , maka sebagai organisas i akan sul i t berkembang dan adapt i f terhadap perubahan l ingkungan. Menerapkan e-Government yang efekt i f berar t imemaksa para b i rokrat untuk mengubah gaya kepemimpinannya. Idealnya, merekaharus lah seseorang yang dapat menggabungkan antara gaya kepemimpinanseorang profes ional dan seorang wiraswastawan (entrepreneurship) . Karenaseluruh departemen te lah d ihubungkan mela lu i in f rastruktur teknologi in formasi

(data, apl ikas i , dan teknologi ) , maka fungsi pemer intah menjadi berubah, dar iseorang pember i per intah dan pengontro l , menjadi seorang fas i l i ta tor dankoordinator yang beker ja berdasarkan kebutuhan atau tuntutan pelanggan. J ikadahulu pr ins ip kepemimpinan d ibangun berdasarkan “ the boss idea”, maka dengangaya kepemimpinan e-Government yang harus d i ikut i adalah “ the best idea”.



43

INTERNAL COMMUNICATION

Proses komunikas i yang ter jadi d i dalam manajemen internal adalah denganmempergunakan “ top-down approach”. Walaupun ter l ihat bahwa sek i las s is temtersebut bers i fat netra l , namun dalam pelaksanaannya menghasi lkan efekpsikologis yang cenderung membuat organisas i menjadi kontraprodukt i f . Contoh

klas iknya adalah ket idakberanian seorang anak buah untuk bers ikap yangbertentangan dengan kemauan atasan (bahkan untuk berbeda pendapat punterkadang yang bersangkutan t idak berani ) , atau terbentuknya suasana yang kakukarena adanya hubungan st ruktura l antara atasan dan bawahan (atasan harussela lu d ihormat i dan t idak boleh d ipersalahkan), dan la in sebagainya. Karena t idakadanya suasana demokras i yang cukup di dalam organisas i , ser ing kal i k iner jainst i tus i terkai t tergantung dar i kompetensi manajemen puncak yang ada (bukanter letak pada s is tem organisas i ) . J ika manajemen puncak d i tempat i o leh orang-orang yang ahl i dan/atau capable d i b idangnya, maka cenderung keputusannyaakan berkual i tas; namun j ika manajemen puncak d i tempat i o leh mereka yangmemi l ik i kompetensi dan keahl ian rendah, maka berbagai keputusan yang diambi lakan cenderung berdampak buruk bagi k iner ja inst i tus i . D i dalam e-Government,mela lu i fas i l i tas semacam emai l dan chat t ing, komunikas i dapat ber langsungsecara bebas dan intens i f antara masing-masing indiv idu maupun di dalam formatkelompok. Dengan di insta las inya jar ingan komputer lokal yang terhubung keinternet , maka set iap indiv idu d i dalam pemerintahan dapat berkomunikas i secaracepat , langsung, aman, dan murah ke berbagai p ihak yang berkepent ingan tanpaharus mengikut i gar is komando yang ada pada st ruktur organisas i .

EXTERNAL COMMUNICATION

Sepert i halnya internal communicat ion, external communicat ion merupakan hal la inyang t idak kalah pent ingnya untuk d iperhat ikan d i dalam mengelo la pemer intahan.Dalam s is tem bi rokrat is , hubungan antar departemen atau antara p ihak pemer intah

dengan kalangan la in (sepert i swasta, luar neger i , LSM, organisas i , par ta i , danla in sebagainya) b iasanya d i lakukan secara formal , dengan mengikut i prosedur-prosedur baku baik korespondensi maupun protokoler yang ber laku. Karenabanyaknya aturan yang harus d i taat i , maka sangat terasa sekal i su l i tnya menja l inker ja sama antara satu departemen dengan departemen la innya. Tentu saja formattersebut t idak b isa d i terapkan pada e-Government yang lebih mengutamakan padabeker janya sebuah s is tem l in tas sektora l yang cepat . D i samping i tu , beragamkanal akses pun d ibutuhkan untuk keper luan komunikas i agar para pengambi l



44

keputusan dapat melakukan hubungan dengan mi t ra ker janya dar i mana saja dankapan saja. Komunikas i eksternal secara cepat d ibutuhkan agar berbagai produkdan pelayanan pemer intah kepada masyarakat yang s i fatnya l in tas sektora l ,d isamping untuk mempermulus ja lannya ker ja sama dan menghindar i adanyapert ika ian karena sal ing “memasuki ter i tor i ” p ihak la in.

MODE OF SERVICE DELIVERY

Karena banyak berhubungan dengan hal -hal berbau adminis t rat i f , maka modelpelayanan yang biasa d iber ikan o leh pemer intah past i mel ibatkan sejumlahdokumen-dokumen pent ing (sepert i formul i r , laporan, dan la in sebagainya). Sela inmemakan biaya yang cukup banyak, proses yang mel ibatkan dokumen-dokumenberbasis ker tas b iasanya memakan waktu yang cukup banyak, sehingga pelayananyang diber ikan cenderung lambat . D i dalam era e-Government, tu juan akhi rnyaadalah terbentuk suasana ker ja yang paper less/scr ipt less, d imana sejauh mungkinpenggunaan kertas d ikurangi (karena memakan biaya pembuatan danpenyimpanannya). Sehingga semua aspek pelayanan dan sumber daya yang dapatdid ig i ta l isas ikan harus d i lakukan migras i dar i s is tem manual ke otomat is . Konsepvi r tual of f ice (kantor maya) juga akan di terapkan di s in i . J ika dahulu sebuahtransaks i d ikatakan sah apabi la terdapat dua p ihak yang sal ing bertatap muka danbersepakat , pada implementas i e-Government, kebutuhan bertatap muka secaraf is ik t idak per lu d i lakukan karena semuanya dapat d iwaki l i dengan berbagai produkteknologi in formasi yang canggih.

PRINCIPLES OF SERVICE DELIVERY

Aspek yang terakhi r menyangkut pr ins ip yang dipakai dalam member ikanpelayanan berbasis in formasi . Pada s is tem bi rokras i , semua jenis pelanggandiper lakukan sama di mata pemer intah, sehingga disusunlah berbagai s tandar-

s tandar aturan baku yang harus d ipatuhi o leh semua khalayak. Ser ingkal i d i temuikasus-kasus ter tentu yang t idak dapat d ipecahkan dengan standar isas i yang ada;namun masalah tersebut t idak dapat segera d i temukan solus inya, karenapemerintah t idak mau beker ja d i luar mekanisme standar yang te lah d isepakat i .Sebal iknya pada e-Government, pemer intah harus memper lakukan masing-masingpelanggannya sebagai sebuah ent i t i yang unik , dalam art i kata masing-masingmemi l ik i kebutuhan yang spesi f ik . Sehingga pelayanan yang diber ikanpun harusdapat d i - ta i lor-made sesuai kebutuhan unik masing-masing pelanggan.



45

KESIMPULAN

J ika d ipandang secara sungguh-sungguh, esensi penggabungan teor i BPR dan e-Government memi l ik i kesamaan dengan tuntutan reformasi tota l yang d isuarakanoleh masyarakat Indonesia. Keseluruhan in is iat i f program perubahan t idak ada

art inya tanpa ter lebih dahulu d iawal i dengan perubahan paradigma atau carapandang akan peranan pemer intah d i era reformasi , terutama terkai t denganrelas inya dengan para kustomer utamanya. Indonesia baru hanya akan dapatterwujud j ika pemer intah berani untuk melakukan redef in is i u lang terhadapperanannya, dan mengambi l langkah- langkah yang cukup fundamental dan radikaldalam memperbaik i k iner ja akt iv i tas organisas inya sehar i -har i .



46

PENGAPLIKASIAN ALAT UKURBALANCED-SCORECARD PADAELECTRONIC GOVERNMENT



47

J ika dalam manajemen perusahaan dikenal balanced scorecard sebagai salah satualat pengukuran performa perusahaan, maka dalam e-Government, Booz Al len danHami l ton dalam satu s tudinya bersama Berste lment Foundat ion mengenalkan apayang disebut sebagai balanced e-Government scorecard sebagai a lat ukur per forma pemerintahan yang menerapkan e-Government. Terdapat l ima dimensidalam balanced e-Government scorecard yang masing-masing d i jabarkan dalam

berbagai kr i ter ia secara lebih det i l . Kel ima dimensi i tu adalah: manfaat , ef is iens i ,par t is ipas i , t ransparansi , dan manajemen perubahan (St i f tung, 2001).

Dimensi per tama, manfaat . D imensi manfaat berhubungan dengan kual i tas dankuant i tas layanan yang diber ikan dan bagaimana masyarakat mendapatkanmanfaat dar i layanan tersebut . Termasuk dalam kr i ter ia in i adalah:

• Cakupan layanan yang sudah di implementas ikan

• Bagaimana layanan tersebut b isa d iakses dalam “one stop shop” dar isatu porta l menuju berbagai layanan

• Kemudahan penggunaan dalam mendapatkan layanan tersebut

Dimensi kedua, efisiensi. Ef is iens i berhubungan dengan bagaimana teknologi b isamempercepat proses dan meningkatkan kual i tas layanan. Kr i ter ia dalam ef is iens i ,d i antaranya:

• Ketersediaan ars i tektur proses, apl ikas i dan database yang bisa ber ja lanbaik ket ika d i tubuhkan

• Perencanaan sumber daya dan keuangan secara baik

• Pemanfaatan platform teknologi in formasi dan teknologi secara maksimalpada keseluruhan aspek

• Kual i tas dan ruang l ingkup pelat ihan bagi para s taf dan pegawai .

Dimensi ket iga, part isipasi. In i berhubungan dengan pertanyaan apakah layananyang diber ikan member ikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untukmember ikan part is ipas i dalam penyampaian pendapat dan proses pengambi lankeputusan. Beberapa kr i ter ia dalam hal in i , d i antaranya:



48

• Akses langsung masyarakat terhadap orang yang berkepent ingan mela lu iweb

• Pert imbangan terhadap umpan bal ik dan keinginan masyarakat

• Pengaruh dan keter l ibatan masyarakat dalam proses pengambi lan

keputusan

• Kemungkinan untuk memperdebatkan topik yang menyangkut masyarakatumum ( tersedianya fas i l i tas chat t ing , forum, mi l is ) .

D imensi keempat, transparansi. Apakah pemer intah dalam hal in i mendorongketerbukaan informasi menuju proses t ransparansi dalam pemerintahan. Kr i ter iat ransparansi , d i antaranya:

• Banyaknya informasi yang d ikeluarkan pemer intah dalam prosespengambi lan keputusan (misalnya konferensi pers, re lease has i l rapatkabinet , dan la in- la in)

• In formasi s tatus permohonan apl ikas i yang d ia jukan masyarakat . Apakahmasyarakat misalnya b isa menanyakan dan mengetahui secara langsungapakah permohonan apl ikas inya d isetu ju i atau t idak.

• Topical i ty of in format ion

Dimensi kel ima, manajemen perubahan . In i terkai t dengan proses implementas iapakah ada proses rev iew yang je las dan d ikelo la dengan baik . Kr i ter ia dalam halin i , d i antaranya:

• Strategi pengembangan, misalnya seberapa besar implementas imel ibatkan perbandingan dan studi kasus dengan implementas i d i tempatla in.

• Kual i tas kontro l dan rev iew

• Keter l ibatan dan mot ivas i dar i pegawai



49

Sumber: St i f tung, 2001

HASIL TEMUAN BOOZ ALLEN DAN HAMILTON

Dari has i l s tudi d i beberapa negara, Booz Al len dan Hami l ton mendapatkanbeberapa temuan menar ik mengenai per forma dalam pelaksanaan e-Governmentmela lu i balanced e-Government scorecard . Studi in i mel ibatkan 12 negara yangmelaksanakan e-Government

Pertama, dimensi manfaat . Beberapa negara sudah menerapkan asas kemudahanpemakaian bagi pengguna, dan juga membagi pengguna sesuai dengan prof i l dankebutuhan mereka.

• Pemerintah Kanada adalah contoh yang sangat bagus dalam hal

member ikan kemudahan bagi pengguna. Dalam porta l mereka misalnya,mereka membagi pengguna menjadi “warga negara Kanada, bukan warganegara Kanada, dan masyarakat b isnis Kanada”, yang akan memudahkanbagi masyarakat menemukan informasi sesuai dengan kebutuhannya.

• Porta l kota Seat t le membedakan di r inya dengan yang la in dengan desainporta l yang mudah digunakan dan ruang l ingkup layanan yang sangat



50

luas. Porta l Seat t le terhubung dengan sek i tar 50.000 websi te dar iberbagai otor i tas dan layanan.

• Salah satu negara bagian US, Vi rg in ia membangun keamanan penggunadengan mengenalkan Vi rg in ia PIN bagi set iap warga negara yangdigunakan ket ika akan mengakses berbagai fas i l i tas d i por ta l mereka.

Kedua, ef isiensi . Ef is iens i menyangkut bagaimana teknologi mengurangi prosesker ja dar i s is i waktu dan meningkatkan kual i tas ser ta produkt i f i tas. D i beberapanegara misalnya, pengenalan pembayaran pajak secara onl ine berhasi lmeningkatkan produkt i f i tas karena mengurangi berbagai proses adminis t ras i yangdiper lukan. Namun demik ian, penggunaan teknologi in formasi d i beberapa negaramerupakan sesuatu yang baru bagi para s taf dan pegawai . Karena i tu, cukupbanyak terdapat res is tens i dar i pegawai karena kemampuan dan pengetahuan yangmereka mi l ik i . Salah satu pemecahannya adalah mengadakan pelat ihan yangintens i f kepada staf dan pegawai sehingga punya kemampuan yang memadai untukbeker ja dalam s is tem yang baru. Isu la in dalam pemanfaatan teknologi adalahs is tem apl ikas i yang kadang t idak b isa beker ja j ika berhubungan dengan apl ikas iyang la in. Menjadi isu pent ing untuk menciptakan standar apl ikas i yang b isa

terhubung dan b isa beroperas i antara satu dengan yang la in karena memangimplementas i e-Government membutuhkan pertukaran informasi dar i berbagaiapl ikas i .

Ketiga, part isipasi publik . Dalam hal par t is ipas i publ ik , secara umum masih sul i tmewujudkan e-democracy d i mana masyarakat b isa member ikan banyak p i l ihandan proses pengambi lan keputusan secara onl ine. Belum ada satupun yangmengarah pada pet is i onl ine mengenai keputusan yang dikeluarkan pemer intah.Kondis i in i d isebabkan oleh dua hal : pemer intah memang belum s iap danmasyarakatpun belum terb iasa sehingga tuntutan ke arah sana belum banyakdi lakukan. Namun demik ian, beberapa negara sudah menyediakan lembar untukusulan, kr i t ikan, dan keluhan baik yang akan disampaikan kepada pemer intahmaupun lembaga legis lat i f . Masyarakat dengan demik ian d imungkinkan untuk

berkomunikas i langsung dengan waki l -waki lnya d i legis lat i f . Dan beberapa negara juga sudah menyediakan fas i l i tas konsul tas i dengan kalangan legis lat i f secaraonl ine.

Keempat, transparansi . Dar i s is i t ransparansi , kebutuhan masyarakat akaninformasi yang semakin terbuka menjadi semakin terasa. Pemerintah dalam banyaknegara sudah memanfaatkan porta l mereka untuk member ikan informasi secaraumum yang berhubungan dengan masyarakat . Yang lebih maju adalah kasus d i



51

Seatt le , USA, d i mana masyarakatnya b isa melakukan t rack ing secara onl ine s tatus permohonan mereka. Onl ine t rack ing in i menjadi layanan menar ik karenamasyarakat t idak per lu mengeluarkan b iaya ter la lu banyak hanya untukmenanyakan apakah permohonan mereka d i ter ima atau t idak.

Kelima, manajemen perubahan . Ada banyak kr i ter ia dalam hal manajemen

perubahan in i . Yang pal ing pent ing adalah perencanaan st rategis dan s t rategipengembangan ke depan. Rata-rata set iap negara mempunyai perencanaan yangcukup bagus dalam hal in i . Karena e-Government dalam implementas inya sela lubergerak secara d inamis, d iper lukan adanya moni tor ing dan kontro l yang ketat .Sela in i tu , t idak b isa t idak keter l ibatan pegawai menjadi faktor pent ing kesuksesanpelaksanaannya di lapangan. Keter l ibatan pegawai akan besar j ika merekamemi l ik i kemampuan dan pengetahuan yang memadai ser ta rasa memi l ik i yangkuat . Amer ika dan Inggr is menjadi contoh yang baik dalam kedua hal in i .

REKOMENDASI UNTUK PENERAPAN EGOVERNMENT

Untuk membangun egovernment sesuai dengan tu juannya yai tu member ikankual i tas layanan yang lebih baik kepada masyarakat , Booz Al len dan Hami l tonmenyarankan 8 (delapan) s t rategi pelaksanaan e-Government:

1. Perencanaan st rategis secara keseluruhan. Kombinasikan antaraperencanaan dar i s is i s t rategis dan det i l operas ionalnya d i lapangan.Perencanaan akan membantu proses implementas i baik dar i s is ipengembangan teknologi maupun kes iapan sumber daya.

2. Harus ada st ruktur tanggung jawab yang je las untuk menjaminpelaksanaan dan implementas i sesuai rencana. Struktur dantanggung jawab in i d isesuaikan dengan kemampuan dan tanggung

jawab kerja set iap departemen selama ini .

3. Bangun rencana aks i jangka panjang. Rencana aks i jangka panjangtermasuk perencanaan st rategis , aks i operas ional d i lapangan hinggaparameter kesuksesan. Implementas i dar i s is i teknologi hampir past imemerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor la in yang per ludip ik i rkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang.



52

4. Perbandingan pelaksanaan egovernment secara internas ional .Dengan melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkanbagi proses adaptas i dan penyusunan perencanaan yang disesuaikandengan kondis i secara lokal .

5. Standar isas i dalam berbagai hal . Standar isas i in i menyangkut

prosedur dan juga pembangunan s is tem apl ikas i . Karena e-Government akan mel ibatkan berbagai sektor dan departemen dalampemerintahan, s tandar isas i menjadi faktor mut lak agar memudahkaninteraks i berbagai apl ikas i dan memungkinkan adanya pertukarandata.

6. Orientas i pada pengguna. Tidak b isa d ipungki r i , bahwa e-Governmentmembutuhkan part ipas i penuh dar i masyarakat sebagai pengguna.Karena i tu, pengembangan s is tem informasi yang akan di laksanakanharus lah beror ientas i pada kemudahan dan kenyamanan masyarakatdalam menggunakannya.

7. In tegras i dan keter l ibatan penuh dar i s taf dan seluruh pegawai .

Mereka per lu mendapatkan pelat ihan yang memadai , dan adanyainsent i f yang d iukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan e-Government d i lapangan. Keter l ibatan pegawai menjadi mut lak karenasebaik apapun s is tem apl ikas i yang d i ja lankan t idak b isa mempunyaimanfaat penuh tanpa keter l ibatan mereka.

8. Ker jasama dengan berbagai p ihak baik pemer intah maupun swasta.Egovernment adalah proyek yang sangat besar yang membutuhkanpart is ipas i dar i berbagai kalangan. Pemerintah akan sul i tmenja lankan program e-Government tanpa part is ipas i penuh dar imasyarakat . Karena i tu ker jasama dengan berbagai p ihak terutamayang terkai t secara teknis per lu d i lakukan.



53




54

BAGIAN KEDUA

AMERIKA SERIKAT DAN KANADA



55



56

ALAT UKUR KINERJA DAN EFEKTIVITASWEBSITE PARA WAKIL RAKYAT



57

Banyak hal yang dapat d imanfaatkan dar i has i l r iset yang d i lakukan olehCongress ional Management Foundat ion ket ika yang bersangkutan menel i t i 605websi te para waki l rakyat Amer ika Ser ikat – baik yang berada di ”DewanPerwaki lan Rakyat”-nya (House of Representat ive) maupun di ”Dewan Perwaki lanNegara Bagian”-nya (Senate) . Salah satunya adalah kes impulan has i l r iset terkai tdengan aspek pent ing yang harus d iper t imbangkan oleh pembuat websi te

pemerintah agar teknologi tersebut dapat secara efekt i f menunjang fungsi danperanan e-government. Hasi l ka j ian memper l ihatkan bahwa terdapat 5 ( l ima) aspekpent ing yang harus benar-benar d iperhat ikan dan d iper t imbangkanpengembangannya oleh mereka yang ingin membangun websi te e-government,masing-masing adalah: audience, content , in teract iv i ty , usabi l i ty , dan innovat ion (Goldschmidt et a l , 2002).

AUDIENCE

Pada hakekatnya, websi te adalah merupakan sebuah alat berkomunikas i . Sebuahkomunikas i dapat ter jadi secara efekt i f j ika pemer intah dapat mendef in is ikansecara je las s iapa yang menjadi target atau audience atau ” lawan bicara”-nyasehingga is i websi te benar-benar dapat d iarahkan untuk melayani komuni tastersebut . Seki las nampaknya proses in i mudah untuk d i laksanakan, namun padakenyataannya banyak yang gagal melakukannya karena lupa pada sejumlah pr ins ipatau hal -hal yang bers i fat esensia l . Websi te bukanlah merupakan sebuah mediumbroadcast sepert i halnya te lev is i dan radio, namun lebih merupakan sebagai suatumedium serv ice atau pelayanan. Berbeda dengan sebuah medium broadcast yangbeker ja berdasarkan asas ”satu pesan untuk seluruh kalangan”, pada mediumserv ice sebuah websi te harus dapat melayani sejumlah kebutuhan spesi f ik dar iberagam kalangan. Tentu saja hal in i bukan merupakan hal yang mudah mengingatpemer intah ” t idak memi l ik i kekuasaan” untuk menentukan s iapa saja yang berhaks inggah dan mengakses websi te-nya. Secara gar is besar ada dua t ipe audience

dar i sebuah websi te e-government, masing-masing d iber i ju lukan seekers danrecru i ts. Seekers merupakan orang-orang yang ”berkunjung” ke websi te denganalasannya dan/atau tu juannya masing-masing yang kesemuanya bermuara padapemenuhan terhadap kebutuhan akan informasi atau pelayanan ter tentu.Sementara recru i ts adalah kumpulan dar i orang-orang yang menjadi targetkomunikas i dar i pemer intah. Secara pr ins ip, seekers merupakan audience utamadar i websi te e-government, d imana biasanya pemer intah bers i fat “ reakt i f ” dalammelayani kebutuhan mereka. Para seekers memi l ik i se jumlah kebutuhan,pertanyaan, harapan, dan permasalahan yang diharapkan dapat d i temuai



58

jawabannya dalam websi te terkai t . Pemer intah dalam kai tan in i harus je l i dalammenentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh beragam t ipe seekers yangberkunjung ke websi te-nya, sepert i misalnya para audience yang mewaki l ise jumlah kepent ingan sepert i : konst i tuen, pers, lembaga swadaya masyarakat ,forum atau organisas i , para mahasiswa dan penel i t i , lembaga internas ional , danla in sebagainya. Sementara i tu secara bersamaan pemer intah juga mencoba

bers i fat “proakt i f ” dalam art i kata mendekat i dan membangun re las i baik dengansejumlah recru i ts atau “orang-orang baru” yang diharapkan dapat merasakanmanfaat langsung maupun t idak langsung dengan kehadi ran websi te dar ipemer intah terkai t . Sehubungan dengan aspek in i , masing-masing pemer intahharus dapat mendef in is ikan dan menentukan s iapa saja seekers dan recru i ts dar iwebsi te-nya.

CONTENT

Setelah berhasi l mendef in is ikan audience-nya, barulah d ibangun dandikembangkan ” jantung” dar i sebuah websi te, yai tu content atau is i yang akandikomunikas ikan mela lu i websi te. Jelas ter l ihat bahwa content yang dimi l ik i harussesuai dengan target audience yang te lah d i tetapkan sebelumnya; dalam art i katapemerintah harus mampu membangun websi te d imana content yang tersedia dapat :

• Membantu audience dan stakeholders dalam memenuhi kebutuhannyaterkai t dengan pelayanan pr ima yang di tawarkan mela lu i websi te;

• Menunjang pencapaian v is i , mis i , tu juan, dan obyekt i f dar i pemer intahterkai t ;

• Menggalang hubungan atau re las i yang kuat dengan para pengunjungwebsi te;

• Menar ik perhat ian para calon pengunjung agar berminat menjadiaudience yang set ia mengkakses websi te;

• Menyediakan semua jawaban terhadap kebutuhan informasi audience;

• Menghemat waktu dan b iaya dar i audience dalam berkomunikas i denganpemerintahnya;



59

• Memperkuat keter l ibatan publ ik dalam proses pemer intahan; dan

• Memperkuat t ingkat kepercayaan publ ik mela lu i proses keterbukaan yangdemokrat is .

Contoh-contoh content yang dianggap re levan untuk d i tampi lkan dalam websi te

adalah: in formasi terkai t dengan proses legis lat i f , isu- isu yang sedang hangatdib icarakan publ ik , hal -hal terkai t dengan aspek akuntabi l i tas, referens i untukpendid ikan pol i t ik , pelayanan kepada konst i tuen, press release, in formasimengenai anggota legis lat i f dan bagaimana cara menghubunginya, l ink ke a lamatsejumlah websi te yang berhubungan, dan la in sebagainya.

INTERACTIVITY

Mengingat bahwa set iap p ihak yang ter l ibat past i lah membutuhkan ter jadinyasebuah komunikas i yang bers i fat ”dua arah” – dalam art i kata terselenggaranya

transaks i per tukaran data dar i dua belah p ihak secara bergant ian – maka parapembuat websi te harus pula memperhat ikan aspek in teract iv i ty in i . Banyak sekal iteknologi in ternet yang dapat membantu pemer intah dalam menja l in re las i yang” int im” dengan para konst i tuennya d i dunia maya. Sejumlah contoh dar i fas i l i tasdan f i tur yang dapat d ikembangkan oleh sebuah websi te e-government adalah:

• Electronic Mai l dan Mai l ing L is t ;

• Onl ine Surveys atau Onl ine Pol ls ;

• Bul let ing Boards;

• Chat Rooms;

• Newslet ters atau Newsgroups;

• Feedback dan Comment Forms; dan la in sebagainya.

Aspek in teract iv i ty di s in i t idak saja terkai t dengan asas fungsional belaka, namunlebih jauh berpengaruh pula terhadap ps ikologi publ ik dalam hal ter jadinya prosest imbal bal ik antara pemer intah dengan rakyatnya – yang bermuara pada



60

terselenggaranya good governance dan meningkatnya part is ipas i publ ik padakegiatan pol i t ik dan pemer intahan, d isamping tetap ter jaminnya dan terpel iharanyaproses demokrat isas i d i negara.

USABILITY

Audience yang je las, content yang berkual i tas, dan in teract iv i ty yang baik t idakada ar t inya j ika websi te yang dibangun sangat sul i t untuk d igunakan ( t idak user f r iendly ) . Hasi l r iset memper l ihatkan banyaknya pengunjung yang t idak berniatuntuk mengakses kembal i sebuah websi te yang walaupun content -nya bagus,tetapi lambat aksesnya (karena ter la lu banyak gambar dan animasi ) atau buruks is tem navigas inya (s t ruktur menu yang berbel i t -bel i t ) . Pembuat websi te dalam halin i harus sadar benar bahwa teknologi yang d imi l ik i o leh audience sangatberagam, dar i yang pal ing sederhana sampai yang canggih (s tate-of- the-ar t ) –sehingga agar mereka semua di jamin dapat dengan mudah melakukan aksesterhadap websi te yang ada, per lu d icar i “common denominator” (unsur-unsur yangsama dan serupa) dar i teknologi yang d ipergunakan oleh seluruh audiencepemerintah. Elemen-elemen harus d imi l ik i o leh sebuah websi te e-government agar t ingkat usabi l i ty -nya t inggi adalah sebagai ber ikut :

• Sistem pengorganisas i content atau is i websi te harus lah memi l ik iars i tektur yang je las dan ters t ruktur secara logis ;

• Navigas i yang d i terapkan dalam websi te harus lah mudah carapengoperas iannya;

• Content yang ada harus mudah “d ibacanya” dan “enak” d i mata – dalamart i kata t idak berte le- te le, bergaya bahasa yang menar ik , kombinasiwarna yang t idak menusuk mata, pemakaian font yang sesuai , gambar

dan animasi secukupnya, dan la in- la in;

• Is inya harus lah up-to-date dalam art i kata sela lu d iperbaharui sehinggasela lu re levan dengan kebutuhan;

• Waktu untuk menampi lkan satu halaman penuh websi te haruslah cepat(d isarankan t idak lebih dar i 10 det ik) , sehingga per lu d iper t imbangkanukuran memori tota l dar i sebuah desain websi te;



61

• Tampi lan websi te harus lah menar ik , dalam art i kata memi l ik i “ look andfeel ” (desain graf is) yang sesuai dengan karakter is t ik audience-nya;

• Websi te harus dapat d in ikmat i o leh semua orang, ter lepas dar i faktor perbedaan us ia, agama, bahasa, maupun hal -hal la in yang terdapat d idalam masyarakat ( t idak boleh ada unsur d iskr iminas i ) ; dan

• Unsur privacy harus pula d iperhat ikan dalam art i kata para penggunawebsi te merasa yak in bahwa t idak ada hal -hal yang akan merugikandi r inya – terkai t dengan isu keamanan ber interaks i secara d ig i ta l –ket ika mengakses websi te pemer intah.

INNOVATION

Innovat ion atau inovasi dalam kai tan in i bukanlah sekedar merupakan aspektambahan belaka mengingat banyaknya ide- ide kreat i f dar i para pembuat websi te

yang secara langsung maupun t idak langsung dapat meningkatkan ”konteks”penggunaan websi te bagi pengunjungnya. L ihat lah bagaimana fas i l i tas ”searchengine” dalam sebuah websi te dapat membantu pengunjung secara cepatmenemukan apa yang dicar i , a tau penggunaan v ideo camera dapat member ikankele luasaan kepada konst i tuen untuk berkonferensi jarak jauh ( te le conference) dengan waki lnya d i legis lat i f , a tau ja jak pendapat secara onl ine dapatmeningkatkan part is ipas i masyarakat secara cepat , dan la in sebagainya. Int inya d is in i adalah bahwa seja lan dengan kemajuan teknologi , pemer intah harus secarakreat i f dar i har i ke har i ber inovasi mengembangkan websi te-nya agar semakinmenar ik dan bermanfaat (valuable), sehingga masyarakat sela lu set ia mengakseswebsi te yang dimi l ik i o leh pemer intahnya.

Hal yang patut d icontoh dar i Congress ional Management Foundat ion dalam hal in i

adalah bahwa yang bersangkutan t idak hanya sekedar mengadakan r iset semata,tetapi mereka memi l ik i mis i pula untuk meningkatkan kual i tas pengembanganwebsi te d i ka langan pemer intahan. Untuk i tu lah secara berkala merekamember ikan anugerah penghargaan berupa ”Congress Onl ine Gold Mouse Award”dan ”Congress Onl ine Si lver Mouse Award” kepada sejumlah websi te e-governmentterbaik d i Kongres Amerika Ser ikat .



62



63

PENERAPAN KONSEP E-DEMOKRASI DIKONGRES



64

Banyak prakt is i ber tanya-tanya ”apakah ada tempat bagi teknologi in formasi untukdapat berperan akt i f dalam mempromosikan demokras i d i suatu negara?”. Untukmenjawab pertanyaan tersebut , ada baiknya mempelajar i fenomena yang ter jadi d iAmer ika Ser ikat terkai t dengan penerapan websi te d i lembaga legis lat i fnya.Sepert i d iketahui bersama, pemer intahan Amerika Ser ikat menganut s is tembikameral (dua kamar) . Dewan pertama adalah House of Representat ives yang

beranggotakan para waki l rakyat yang mewaki l i se jumlah parta i has i l pemi l ihanumum. Sementara dewan kedua adalah Senat yang merupakan kumpulan dar isejumlah orang yang merupakan representat i f dar i negara bagian (s tates) . Seoranganggota House of Representat ives kurang lebih mewaki l i 600,000 orang konst i tuensementara seorang anggota Senat bervar ias i berdasarkan jumlah populas i negarabagian. Tecatat bahwa pal ing banyak seorang Senat dapat mewaki l i 35 juta orang.Dalam kesehar i -har iannya, sela in harus mengurus i kegiatan terkai t dengankepemerintahan, para waki l rakyat in i harus dapat melayani beraneka ragamkebutuhan masyarakat yang diwaki l inya – mula i dar i se jumlah indiv idu dengankebutuhan spesi f iknya, sampai dengan sejumlah komuni tas sos ia l dengan berbagairagam v is i dan mis inya.

Bagi seorang waki l rakyat , berkomunikas i dan member ikan jawaban terhadap

semua permasalahan konst i tuennya secara efekt i f merupakan tantangan yangharus d ihadapi sehar i -har i . Gagal ber lakukan hal tersebut akan berak ibat fata lyang t idak hanya merugikan waki l rakyat tersebut (karena d i jamin mereka t idakakan dip i l ih lagi d i masa mendatang, atau just ru akan ”d i ja tuhkan” d i saat per iodeakt i f mereka), tetapi akan member ikan pengaruh buruk dan mengganggu k iner jas is tem pemerintahan secara keseluruhan.Terkai t dengan hal tersebut maka parawaki l rakyat mula i memutuskan untuk membangun sejumlah websi te agar merekadapat beker ja secara lebih efekt i f dan ef is ien. Tanpa disadar i , pengembanganwebsi te yang pada awalnya d i tu jukan untuk menurunkan biaya komunikas i dantransaks i antara waki l rakyat dengan masyarakat yang ingin berhubungandengannya (asas ef is iens i ) , secara evolus ioner ter l ihat dapat memi l ik i manfaatt idak langsung la innya – yai tu meningkatkan kual i tas demokras i yang ter jadi d iAmer ika Ser ikat (asas efekt iv i tas) . Pal ing t idak ada 9 (sembi lan) aspek yang dapat

mempromosikan meningkatnya kual i tas proses ”dar i , o leh, dan untuk rakyat”tersebut , ya i tu masing-masing sebagai ber ikut (Goldschmidt et a l , 2002).

Aspek pertama adalah ter jadinya perbaikan pelayanan terhadap para konsti tuen dan masyarakat . Mela lu i konsep ”v i r tual of f ices” yang di terapkan dalam sebuahwebsi te, secara t idak langsung waki l rakyat te lah membuka pintunya selama 24/7untuk dapat d iakses o leh mereka yang berkepent ingan dengan cara yang cepatdan harga yang teramat sangat murah. Dengan kata la in, masyarakat yang



65

membutuhkan hal -hal semacam: t ranskr ip p idato, notu len pertemuan, jadwalkunjungan waki l rakyat , aturan-aturan baru dalam bernegara, dan la in sebaginya,t idak per lu lagi harus menunggu ber i ta d i te lev is i , koran set iap pagi , maja lahterb i tan mingguan, atau konferensi pers, mela inkan dapat secara langsungmemperolehnya mela lu i websi te terkai t .

Aspek kedua berkai tan dengan ter l ihatnya peranan akti f dari para waki l rakyat dan re las inya dengan anggota masyarakat maupun konst i tuennya. Dar i ” rekaman”akses terhadap websi te ter l ihat seberapa besar ter jadinya interaks i antara parawaki l rakyat dengan konst i tuen maupun masyarakatnya. Frekuensi dan volumeinteraks i yang kec i l memper l ihatkan bagaimana c i t ra atau keberadaan waki l rakyati tu terkesan ”kurang” berkai tan langsung atau kurang re levan dengan kebutuhanmasyarakat sehar i -har i – atau karena t idak d ikenalnya (populer) waki l tersebut d ikalangan masyarakat . Dar i per forma in i seorang waki l rakyat d iharapkan dapatmelakukan int rospeks i terhadap di r inya sehingga dapat berperan secara lebih akt i f dalam melakukan kegiatan yang berkai tan secara langsung dengan kepent inganmasyarakat yang diwaki l inya.

Aspek ket iga berasal dar i kemampuan websi te dalam membangun sebuah pusat

informasi yang dapat d i tu jukan kepada beragam target masyarakat dengankarakter is t ik spesi f iknya masing-masing. Misalnya komuni tas pendid ikan yangmemerlukan berbagai data dan informasi terkai t dengan beasiswa dan dana r iset ,atau sekumpulan veteran perang yang menginginkan keje lasan mengenai asuransikesehatan yang menjadi hak mereka, atau forum para dokter yang inginmempertanyakan mengenai dana alokas i kesehatan masyarakat , dan la insebagainya. Dengan navigas i dan f i tur yang baik , maka waki l rakyat tersebut dapatmenyediakan seluruh data dan informasi terkai t dengan beragam kepent ingan yangberbeda tersebut d i dalam sebuah s is tem websi te yang efekt i f , sehingga nampakter l ihat bahwa yang bersangkutan ”care” terhadap seluruh lapisan masyarakatnya.

Aspek keempat yang secara efekt i f dapat d i jamin mela lu i implementas i websi teadalah ter jadinya komunikasi langsung antara masyarakat dengan waki lnya .

Mela lu i fas i l i tas semacam emai l , mai l ing l is t , chat t ing, dan d iscuss ion, set iapindiv idu dapat secara langsung menyampaikan aspi ras inya kepada waki l yangdip i l ihnya tanpa harus khawat i r adanya p ihak-pihak la in yang mendengar,mengetahui , atau mengubahnya. Hal in i berar t i para waki l rakyat benar-benar mendapatkan data atau informasi dar i tangan pertama, sehingga kual i tasnya dapatdipercaya karena belum mengalami d is tors i .



66

Aspek kel ima adalah d imungkinkannya pemakaian websi te sebagai salah satumedia untuk berkoal isi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat akar rumput (grassroots). Terhadap aspi ras i yang ada, seorang waki l rakyat harustanggap menyikapinya. Yang bersangkutan b iasanya sete lah melakukanpengecekan, kaj ian, dan anal isa, harus mengambi l se jumlah t indakan terkai tdengan tugas dan tanggung jawabnya, sepert i misalnya: mengajukan anggaran,

mengusulkan kebi jakan, mempertanyakan suatu keputusan, menyel id ik ikasus/masalah, dan la in sebagainya. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut , tentusaja yang bersangkutan per lu untuk berkomunikas i secara intens i f dan efekt i f dengan kelompok masyarakat yang terkai t dan berkepent ingan terhadap suatupermasalahan ter tentu. Dengan ter ja l innya hubungan komunikas i yang intensantara waki l rakyat dan kelompok masyarakat yang ada, maka je las yangbersangkutan dapat secara langsung mendapatkan dukungan dar i mereka yangberasal dar i akar rumput in i tanpa harus khawat i r ter jebak d i dalam mekanismebirokras i yang berbel i t -bel i t .

Aspek keenam bersumber dar i harapan masyarakat bahwa waki l rakyat yangdip i l ihnya sela in benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentinganmasyarakatnya, juga merupakan seorang pr ibadi yang ju jur , terbuka, dan

bermoral . Kata kuncinya adalah bahwa seorang waki l rakyat harus lah dapatmenerapkan asas akuntabi l i tas yang baik . Karena set iap har i berbagai akt iv i tasdan t indakan yang di lakukan oleh waki l rakyat d icatat dan d i in formasikan d i dalamwebsi te-nya, maka masyarakat dapat dengan mudah memoni tor , mengawasi ,mengevaluas i , dan meni la i k iner ja waki lnya tersebut .

Aspek ketu juh dar i manfaat yang dapat d iber ikan o leh websi te adalahmeningkatnya produktivi tas waki l rakyat beserta ja jarannya. Dengan”diambi la l ihnya” urusan adminis t rat i f o leh teknologi (websi te dan internet) , makawaki l rakyat dapat memi l ik i waktu yang lebih banyak untuk memfokuskan di r i padahal -hal yang lebih s t rategis , sepert i misalnya: membuat kebi jakan,memper juangkan nasib masyarakat , memperbaik i k iner ja pemer intahan,menyempurnakan undang-undang, mengalokasikan dana pembangunan, dan la in

sebagainya. Ar t inya, produkt iv i tas dar i waki l rakyat dengan sendi r inya akanmeningkat , yang berar t i t ingkat kesejahteraan rakyat pun n ischaya akanmeningkat .

Aspek kedelapan sangat erat kai tannya dengan diberikannya umpan bal ik(feedback) dari masyarakat terhadap berbagai pendapat , per i laku, t indakan,pertanyaan, keputusan, dan s ikap waki lnya. Tujuannya ada dua. Yang pertamaadalah sedapat mungkin d i lakukan suatu proses yang bers i fat proakt i f , dalam art i



67

kata masyarakat ter lebih dahulu member ikan berbagai saran dan pendapatmengenai hal -hal yang harus d iperhat ikan dan d i jadikan pert imbangan olehwaki lnya sebelum yang bersangkutan mengambi l keputusan st rategis . Sementarayang kedua adalah untuk hal -hal yang te lah bers i fat ” ter lambat” , usaha reakt i f yang d iambi l adalah dengan diber ikannya koreks i dar i anggota masyarakatterhadap waki lnya tersebut .

Aspek yang kesembi lan adalah bahwa teknologi websi te yang semakin lamasemakin berkembang pesat , secara langsung akan member ikan rangsangan bagianggota masyarakat yang selama in i bers i fat pas i f dan apat is , untuk dapat lebihakti f berpart isipasi dalam proses pemerintahan . Banyak sekal i mater i daninformasi d i dalam websi te yang dapat member ikan pendid ikan pol i t ik bagimasyarakat , misalnya: cara-cara waki l rakyat memper juangkan dan memutuskansebuah peraturan atau undang-undang, apa yang harus d i lakukan masyarakat danpara waki lnya dalam rangka penyusunan anggaran pembangunan, bagaimanahubungan keterkai tan antara lembaga legis lat i f dengan eksekut i f maupun yudikat i f ,dan la in sebagainya. Agar menar ik , b iasanya websi te terkai t t idak hanya ber is ise jumlah dokumen dalam bentuk informasi belaka, namun juga menyertakansejumlah cupl ikan gambar dan v ideo, lengkap dengan audio dan naras inya.

Dar i kesembi lan hal tersebut ter l ihat secara je las bagaimana kual i tas dar i sebuahdemokras i dapat meningkat secara s igni f ikan seja lan dengan penerapan sebuahwebsi te. Hubungan atau re las i yang ” in t im” antara waki l rakyat dengan konst i tuendan masyarakatnya merupakan hal fundamental yang menjamin terselenggaranyaproses bernegara ”dar i rakyat , o leh rakyat , dan untuk rakyat” .



68

TAHAPAN INISIATIF ELECTRONICGOVERNMENT DI MICHIGAN



69

PENDAHULUAN

Is t i lah e-Government mengacu pada cukup banyak def in is i . Secara umum, is t i lahyang berawalan “e” b iasanya memi l ik i nuansa penggunaan teknologi in ternetsebagai sarana utama yang menggant ikan media konvensional . Mengingat bahwaesensi tugas pemer intah adalah member ikan pelayanan publ ik , maka konsep e-

Government akan mengandung ar t i pada bagaimana pemer intah member ikanpelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media teknologiterutama internet untuk member ikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai“customer”-nya.

Ragam pelayanan publ ik yang diper ikan pemer intah tentu saja sangat banyakmodelnya. Usaha untuk mencar i model pelayanan mana saja yang dapatdi laksanakan dengan menggunakan teknologi in ternet secara efekt i f t idak lahmudah. Mel ihat besarnya ruang l ingkup pelayanan publ ik dan lebarnya spektrum jenis pelayanan yang ada, maka baik k i ranya j ika in is iat i f e-Government yangdikembangkan oleh suatu pemer intahan dibagi menjadi beberapa jenis tahapanpengembangan berdasarkan “kematangan” karakter is t iknya.

Salah satu contoh menar ik adalah bagaimana Washtenaw County membagiberbagai in is iat i f e-Government yang ada menjadi t iga tahapan besar, ya i tu: e-Informat ion, e-Commerce dan e-Democracy (Kinney, 2001). Sela in berbedakarakter is t iknya, t iga jenis k las i f ikas i in is iat i f in i sekal igus merupakan t iga fasebesar pengembangan e-Government yang masing-masing membutuhkan prosesdan per ja lanan panjang untuk mewujudkannya.


eInformation eCommerce eDemocracy



70

TIGA TAHAPAN INISIATIF

Konsep e-Informat ion terkai t dengan obyekt i f bagaimana agar seluruh stakeholder pemer intah – terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat - dapat d isatu s is i menyediakan dan d i s is i la in mengakses informasi secara cepat dan tepatmela lu i berbagai kanal akses. Kanal akses tersebut dapat merupakan saluran

komunikas i t radis ional sepert i kantor-kantor , te lepon, fax, dan la in sebagianya -maupun mela lu i media teknologi in formasi sepert i in ternet , cal l center , web-TV,PDA (Personal Dig i ta l Ass is tant) dan la in- la in. Program pembangunan apl ikas i e-Government dalam tahapan in i b iasanya d imula i dengan membangun websi te yangber is i in formasi mengenai berbagai hal yang d ibutuhkan oleh masyarakat , yangseyogiyanya merupakan tugas pemer intah untuk menyediakannya. Dengan adanyawebsi te in i d iharapkan masyarakat dapat secara mandi r i mencar i data daninformasi yang d ibutuhkannya, sekal igus memungkinkan ter jadinya komunikas iyang interakt i f antara mereka dengan pihak pemer intah yang membangun websi tetersebut . Pada apl ikas i yang lebih kompleks, b iasanya websi te tersebut te lahmenjadi sebuah porta l pengetahuan (knowledge porta l ) yang di dalamnya t idaksekedar ber is i data dan informasi yang d ibutuhkan masyarakat , namun lebih jauhlagi ber is i berbagai pengetahuan pent ing yang dapat meningkatkan kual i tas h idupmasyarakat secara langsung maupun t idak langsung.

Tahap selanjutnya adalah tahap e-Commerce, d i mana konsep pelayanan yang adat idak hanya berhent i pada pertukaran informasi antara masyarakat danpemerintahnya, tetapi lebih jauh sudah mel ibatkan sejumlah proses t ransaks ipertukaran barang dan/atau jasa. Masyarakat yang selama in i per lu mendatangikantor-kantor pemer intahan secara f is ik untuk berbagai proses per i j inan danberbagai pembayaran – sepert i membuat Kartu Tanda Penduduk, Surat I j inMengemudi , Penyetoran Pajak Bumi Bangunan, dan la in- la in – saat in i t idak per luberpergian lagi karena semua hal tersebut dapat d i lakukan dar i rumah denganmemanfaatkan media internet .

Tahapan ket iga adalah tahapan e-Democracy , d i mana ter jadi suatu l ingkunganyang kondusi f bagi pemer intah, waki l rakyat , par ta i pol i t ik , dan konst i tuennyauntuk sal ing berkomunikas i , berkolaboras i , dan berkoopreasi mela lu i se jumlahproses interaks i mela lu i media internet . Dalam kai tan in i masyarakat dapatmenyampaikan peni la ian dan pandangannya terhadap k iner ja pemer intah danmenyampaikan pendapatnya secara bebas kepada para waki l rakyat secara onl ine dengan menggunakan fas i l i tas semacam emai l , mai l ing l is t , d iscuss ion/ forum,chat t ing, dan pol l ing . Arah perkembangan akhi rnya adalah bagaimana membangunsis tem pemi l ihan umum yang dapat d i lakukan secara onl ine. Dengan adanya



71

komunikas i pol i t ik yang intens i f dan terbuka in i , maka diharapkan akan dapatmembantu mempromosikan proses demokras i d i negara yang bersangkutan.

Ket iga fase in i per lu d i ja lankan prosesnya satu per satu secara sekuensia l karenamemang satu fase merupakan landasan bagi pengembangan fase ber ikutnya.Dengan kata la in d ikatakan bahwa sul i t untuk menja lankan fase kedua j ika fase

pertama t idak d ibangun ter lebih dahulu. Fase terberat tentu saja adalah faseket iga, d imana dibutuhkan t idak hanya inf rastruktur teknologi in formasi yang kuat ,tetapi juga d ibutuhkan perubahan kul tur yang besar d i masyarakat (suprastruktur) .

HAL PENTING DAN UTAMA

Banyak sekal i kendala dalam memulai in is iat i f e-Government. Namun demik ian,kendala-kendala tersebut seyogyanya t idak per lu menjadi halangan bagi in is iat i f pelaksanaan e-Government. Karena bagaimanapun, sebagaimana tu juan awalnya,d iharapkan dengan e-Government pelayanan pemer intah kepada masyarakatnyaakan menjadi semakin lebih baik . Mengambi l pela jaran dar i pelaksanaan e-Government d i Washtenaw County – terutama dalam kai tannya untuk menja lankanket iga tahapan tersebut - beberapa hal d i bawah in i per lu menjadi catatan bagiin is iat i f pelaksanaan e-Government.

Pertama , per lu adanya rencana st rategis (s t rategic p lanning) yang terper inc ilengkap dengan tahapan-tahapan pelaksanaan e-Government yang akan di lakukan.Rencana st rategis in i kerap d isebut sebagai peta per ja lanan atau roadmap dar iimplementas i e-Government. Keberadaan hal in i s i fa tnya adalah mut lak mengingate-Government t idak saja membutuhkan biaya yang sangat besar untukmengimplementas ikannya, tetapi yang t idak kalah pent ingnya adalah komi tmenker jasama antar departemen yang terpadu ( l in tas sektora l ) . Tanpa adanyaker jasama yang baik , program e-Government akan ja lan d i tempat atau tersendat .Rencana st rategis yang baik t idak saja ber is i por tofo l io dan pentahapan berbagai

program e-Government lengkap dengan def in is i kebutuhan beragam sumber dayayang diper lukan, namun lebih jauh ber is i pula bagaimana berbagai inst i tus ipemer intahan yang berbeda per lu perkoordinas i dan sal ing mendukung sertabeker jasama.

Kedua , per lu adanya keter l ibatan antara seluruh p ihak yang terkai t denganpermasalah teknis pelaksanaan – t idak sekedar antara mereka d i ta taran levels t rategis semata. Tercatat ada beberapa pihak yang berhubungan denganpelaksanaan proyek e-Government, se la in pemer intah sebagai penanggung jawab



72

(sekal igus eksekutor) dan masyarakat sebagai p ihak pengguna (user), sepert i :konsul tan teknologi in formasi , pengembang websi te, penyedia inf rastruktur teknologi , media massa, dan berbagai p ihak la innya. Karena e-Government padadasarnya merupakan sebuah s is tem, d imana keseluruhan pihak yang ter l ibat dalampengembangannya adalah merupakan komponen-komponen dalam s is tem tersebut ,maka ker jasama efekt i f antara mereka t idak saja merupakan suatu hal yang

mut lak, tetapi te lah menjadi salah satu cr i t ica l succes factor utama yangmenentukan sukses t idaknya pengembangan program e-Government.

Ketiga, per lu d iperhat ikan berbagai masalah terkai t dengan manajemen s is teminformasi . Manajemen s is tem informasi yang benar akan menjadi kunci bagikesuksesan pelaksanaan e-Government. Menjadi kecenderungan umum bahwadata-data dan informasi yang sekarang in i ada pada t iap departemen sal ingtumpang t indih. Begi tu pula data-data dar i masyarakat . Dengan adanya s is teminformasi terpadu, data-data dan informasi baik yang ada d i departemen maupundata-data masyarakat menjadi data sentra l yang b isa d ipakai antar departemen.Masalah data yang tersentra l isas i merupakan satu isu tersendi r i yang per ludiperhat ikan. Sentra l isas i data t idak hanya berhubungan dengan bagaimanaprosedur pengumpulan data i tu sendi r i , te tapi akan terkai t dengan masalah

inf rastruktur , kapasi tas penyimpanan, dan juga faktor keamanan data. Dalam halin i per lu juga semacam rev iew yang mel ihat apakah masyarakat b isa denganmudah mendapatkan informasi dan pelayanan mela lu i e-Government in i .Kemudahan in i d i samping menyangkut prosedur, juga terkai t dengan kual i tass is tem informasi yang d ibangun.

Keempat, per lu d icar i ja lan bagaimana agar pemer intah bersama seluruhkomponen masyarakat dapat secara bersama-sama mengatas i kesenjangan dig i ta l(d ig i ta l gap) yang dihadapi . Kesenjangan dig i ta l adalah isu yang berkai tan denganket idakseimbangan antara mereka yang memi l ik i pemahaman, kemampuan, danketersediaan akses terhadap inf rastruktur d ig i ta l dengan mereka yang sama sekal i jauh dar i keberadaan tersebut . Sebagaimana tu juan awalnya, e-Governmentdi tu jukan untuk memper luas akses masyarakat terhadap pelayanan pemer intah

melalu i berbagai teknologi baru, terutama internet . J ika penggunaan internetbelum menjadi budaya d i ka langan masyarakat , akan sul i t mewujudkan e-Government secara maksimal .

Set idaknya ada beberapa pihak yang dapat mensosia l isas ikan penggunaan internetkepada masyarakat sesuai dengan kapasi tas dan kepent ingannya masing-masing,yai tu:



73

• Pemerintah, yang tentu saja memi l ik i kepent ingan untuk mempersempi t jurang kesenjangan dig i ta l yang ada d i ka langan masyarakatnya;

• Industr i (swasta) atau b isnis - terutama mereka yang memi l ik i produkdan jasa d i b idang teknologi in formasi , sepert i : penyedia jasa internet( in ternet serv ice prov ider, ISP), penyedia konten d i in ternet , appl icat ion

serv ice prov ider, konsul tan, dan la in sebagainya – karena merekamembutuhkan pasar yang dapat menyerap produk dan jasa yang merekami l ik i dan tawarkan;

• Perguruan t inggi , yang merupakan inst i tus i dengan mis i utama untukmeningkatkan level edukasi masyarakat sehingga merekaberkepent ingan untuk turut membantu meningkatkan e- l i teracy komuni tasyang ada d i sek i tarnya; dan

• Lembaga Swadaya Masyarakat maupun organisas i non pemer intah, yangsecara sos ia l beker ja untuk pengembangan dan per luasan pemakaianteknologi in formasi dan internet .

Dalam kai tan dengan hal in i , je las ter l ihat bahwa salah satu tantangan yangdihadapi pemer intah adalah bagaimana memfasi l i tas i berbagai p ihak tersebut agar terc ipta suatu l ingkungan yang kondusi f untuk terselenggaranya berbagai in is iat i f e-Government secara efekt i f . b isa menja lankan fungsi sebagaimana mest inya. Dar is is i b isnis misalnya, tentu d ibutuhkan inf rastruktur hukum yang mendukung ik l imdan industr i yang berhubungan dengan internet . Sehingga dengan demik ian, akanter jadi win-win solut ion antara pemer intah dan berbagai p ihak.

Kelima, per lu d iperhat ikan dan d iper t imbangkan secara sungguh-sungguh berbagaiisu yang menyangkut keamanan data dan pr ivacy masyarakat yang menggunakaninternet . Keamanan data merupakan salah satu isu pal ing pent ing dalam in is iat i f e-Government. Data yang dimaksud dapat berupa data yang dimi l ik i o leh pemer intahmaupun data yang dimi l ik i a tau terkai t pr ibadi -pr ibadi atau indiv idu- indiv idu dalam

masyarakat . Aspek keamanan menjadi isu menar ik karena informasi yang d imi l ik ipemer intah per lu d i jamin keamanan dan kerahasiannya agar t idak d isalahgunakanoleh mereka yang t idak berhak. Dengan kata la in, j ika data tersebut ja tuh ketangan orang yang t idak bertanggung jawab, dapat menimbulkan dampak yangser ius. Isu la in menyangkut data adalah jaminan bahwa privacy masyarakat dapatter jaga. Pemerintah per lu menjamin bahwa data masyarakat yang bers i fat pr ibadiakan tetap aman dan t idak akan d ibeberkan kepada mereka yang t idak selayaknya



74

mengetahui . Kepercayaan masyarakat dengan pemer intah yang mempromosikanprogram e-Governmentnya akan sangat d i tentukan o leh hal in i .

Keenam, per lu d ipahami bahwa akan lebih mudah untuk memulai in is iat i f e-Government dengan mel ihat best pract ice dan/atau melakukan benchmark ing dengan pihak-pihak la in yang sudah menja lankan in is iat i f in i . Karena i tu, faktor

dokumentas i menjadi sangat pent ing. Dokumentas i secara internal akan menjadisemacam catatan per ja lanan yang bisa d ikaj i kemajuan dan perkembangannya.Dan secara umum, dokumentas i yang baik dapat menjadi referens i berguna bagimereka yang akan memi l ik i in is iat i f e-Government serupa dan berniatmenerapkannya; sela in untuk mempers iapkan langkah- langkah yang diper lukansekal igus menghindar i kesalahan yang sama dar i penerapan in is iat i f yang sudahada. Untuk memulai langkah benchmark ing , ada baiknya d i l ihat karakter-karakter yang mempunyai kemir ipan dar i s is i budaya, teknologi , ekonomi, dan jugademograf i penduduknya. Diharapkan, kemir ipan faktor- faktor tersebut akanmemudahkan proses pengembangan e-Government yang sesuai dengan wi layahnyadengan sedik i t penyesuaian pada beberapa aspek.

PENUTUP

E-Government bukanlah lagi merupakan sebuah teor i atau konsep mimpi belaka,karena keberadaannya te lah nyata ter l ihat d i tengah-tengah global isas i dunia saatin i . Bukanlah merupakan suatu hal yang ber lebihan j ika d ikatakan bahwa dengandi terapkannya konsep tersebut o leh pemer intah, beberapa negara te lah berhasi lmeningkatkan kual i tas kehidupan masyarakatnya. Untuk dapat memulai e-Government, tentu saja t idak b isa menunggu hingga seluruh masyarakatnya.Dengan perencanaan yang matang, pemer intah set iap negara seyogyanya te lahmulai memik i rkan in is iat i f pelaksanaan e-Government dar i mula i tahapan yangpal ing sederhana sekal ipun. Karena bagaimanapun, penerapan e-Government akan

dapat membantu pemer intah dalam meningkatkan k iner ja pelayanannya kepadamasyarakat .



75

PEMBANGUNAN JARINGAN TENAGAKERJA NASIONAL



76

LATAR BELAKANG

American Workforce Network (AWN) adalah jar ingan peker ja nas ional Amer ikayang mener ima dana dar i pemer intah federal d i mana tugas utamanya adalahmember ikan/menyediakan informasi kepada perusahaan agar mereka dapatmenemukan peker ja yang cocok; sementara s is tem yang sama diharapkan dapat

membantu para calon peker ja dalam mencar i dan mengembangkan kar i r mereka(ETA, 2001). Termasuk d i dalam jar ingan ker ja AWN adalah organisas i yangtergabung dalam berbagai badan dan organisas i nas ional termasuk LSM yangmengurus i tenaga ker ja. AWN adalah partner utama dar i Employment Tra in ingAdminis t rat ion (ETA), semacam Bala i Pendid ikan dan Pelat ihan Peker jaDepartemen Tenaga Ker ja Amer ika. Departemen Tenaga Ker ja Amer ikamenginginkan agar AWN dan partner ser ta jar ingan yang dimi l ik inya b isamengembangkan s is tem yang lebih komprehensi f dengan mengembangkan e-Government.

ETA sendi r i sebenarnya sudah memi l ik i dasar yang kuat untuk pengembangan e-Government. Mereka te lah berhasi l merencanakan dan mengembangkan websi teyang cukup canggih untuk kepent ingan peker ja, menggant ikan banyak t ransaks iin ternal dengan t ransaks i e lektronik , mengembangkan jar ingan int ranet , dan yangpal ing progres i f adalah mengembangkan American Career Ki t (ACK). Amer icanCareer Ki t (ACK) adalah semacam “kar tu” untuk peker ja yang ber is i semua data-data dan kual i f ikas i dar i peker ja bersangkutan. Saat in i , Amer ican Career Ki tmenjadi salah satu yang terbesar dan pal ing s igni f ikan dalam membantu peker jauntuk mencar i peker jaan. Untuk memudahkan, s is tem yang digunakan baik o lehpencar i ker ja maupun perusahaan semuanya berbasiskan websi te.

Salah satu a lasan yang pal ing pent ing mengapa Depnaker Amer ika menginginkanagar AWN per lu mengadopsi e-Government lebih d idasarkan pada mis inya yangbesar dan terus menerus untuk menyediakan layanan publ ik dalammengembangkan kual i tas peker ja, dan bukan sekedar semata-mata karena faktor

ketersediaan teknologi . Pihak Departemen Tenaga Ker ja Amer ika sendi r iberkepent ingan dengan in i mengingat sebagai par tner , AWN akan lebih b isaberbuat banyak untuk memajukan dan meningkatkan kual i tas peker ja Amer ikamelalu i fas i l i tas eGovernment. Sebagai la tar belakang, set idaknya ada empatalasan utama mengapa AWN per lu mengadopsi eGovernment.

Pertama, meningkatnya penggunaan internet d i Amer ika. Penetras i in ternet dalamkehidupan rumah tangga di Amer ika termasuk pal ing cepat d ibandingkan denganteknologi la innya. Menurut Departemen Perdagangan Amerika, hanya dalam waktu



77

7 tahun, lebih dar i 50% keluarga d i Amer ika te lah terhubung ke internet .Bandingkan dengan te lev is i yang butuh waktu penetras i h ingga 13 tahun, dante lepon yang butuh waktu h ingga 38 tahun. Penggunaan internet yang meningkatin i tentu saja te lah mengubah cara orang berkomunikas i , beker ja, dan bersos ia l ias idengan orang la in. Dengan perubahan budaya sepert i i tu , semest inya p ihakpemerintah dan berbagai organisas i yang berhubungan dengan masyarakat juga

mulai mengadopsi in ternet sebagai salah satu akses untuk mendapatkan layananpubl ik .

Kedua, adalah dengan semakin banyaknya in is iat i f e-Government yang di terapkanpada berbagai departemen, per lu ada keselarasan dan s inkronisas i dar i semuapihak. Yang berkepent ingan dalam hal in i adalah Departemen Tenaga Ker ja, tetapikarena AWN mempunyai peran yang sangat pent ing dalam menyukseskan programker ja departemen, maka penerapan e-Government d i AWN mendapat dukunganpenuh dar i Departemen Tenaga Ker ja.

Ket iga, adalah bagaimana meningkatkan ef is iens i pelayanan publ ik yang selamaini d i lakukan AWN. Sepert i d iketahui , penggunaan teknologi in ternet akan banyaksekal i b isa mempercepat pelayanan dan meningkatkan ef is iens i . Proses rekrutmen

dan pendaf taran peker ja secara onl ine misalnya, akan memudahkan baik untukperusahaan maupun pencar i ker ja. Dan dengan s is tem yang bisa d iotomasi ,pencar i ker ja akan dengan cepat b isa mendapatkan informasi tentang lowonganker ja yang sudah ada, sementara perusahaan juga dengan cepat b isamendapatkan peker ja sesuai yang d iharapkan.

Keempat, faktor in f rastruktur yang sangat dan semakin mendukung. Ada duateknologi yang membuat orang semakin mudah mengakses internet : penggunaanpi ta lebar (broadband) dan banyaknya peralatan untuk b isa mengakses internet .Penggunaan internet per tama kal i mela lu i kabel te lepon yang menjadikanpencar ian dan pengambi lan data menjadi lambat . Sekarang in i , penggunaanbroadband (p i ta lebar) sudah menjadi layanan umum yang membuat pengambi landata jauh lebih cepat . Teknologi kedua adalah penggunaan berbagai peralatan

yang memungkinkan orang untuk mengakses internet dar i berbagai peralatan. J ikadulunya orang mengakses internet hanya mela lu i PC, sekarang in i munculnyateknologi jar ingan tanpa kabel memungkinkan orang mengakses internet mela lu iPersonal Dig i ta l Ass is tance (PDA), te lepon selu lar , bahkan beberapa peralatanrumah tangga sekarang sudah mula i d i lengkapi fas i l i tas akses internet .

Kombinasi dar i keempat hal d i atas in i lah yang menjadikan penerapan e-Government d i AWN menjadi pent ing. Dar i s is i demand , meningkatnya penggunaan



78

in ternet dalam berbagai kehidupan mendorong berbagai p ihak menyediakanlayanan yang bisa d iakses lewat in ternet , dan dar i s is i la in, penerapan in is iat i f e-Government pada berbagai departemen di sektor pemer intahan membutuhkankeselarasan dar i semua pihak untuk menerapkan pendekatan serupa.

STRATEGI IMPLEMENTASI

Karena in is iat i f penerapan e-Government bukan perkara yang mudah di ja lankan,diper lukan st rategi implementas i yang terpadu dan terarah. Strategi in i t idak hanyamel iput i penyiapan inf rastruktur dan pengembangan s is tem di AWN, tetapi jugamenyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal . Ada empat s t rategibesar dalam penerapan e-Government d i AWN.

Strategi per tama, membantu mi t ra ker ja AWN agar mudah mengakses internet . Adat iga kondis i pada saat in is iat i f e-Government in i d i laksanakan. Pertama,beragamnya penerapan teknologi in formasi d iantara partner ker ja AWN. Ada yangsudah sangat maju, tetapi cukup banyak yang masih ter t inggal . Kedua, karenaberbasiskan teknologi , per lu d ib ik in s is tem dan prosedur d i mana set iap orangakan mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhannya, dan juga keadi lan d i antara parapencar i ker ja. Dan ket iga, per lu adanya s is tem untuk mengukur kesuksesanpenerapan e-Government in i . Untuk mengatas i berbagai kendala tersebut ,Departemen Tenaga Ker ja dalam hal in i Bala i D ik lat Peker ja (ETA) Amer ikamelakukan beberapa st rategi dalam membantu pelaksanaan e-Government d i AWN:

• Mengajak bank untuk member ikan peran yang lebih besar dalammembantu pendanaan bagi par tner AWN;

• Karena terd i r i dar i banyak negara bagian, dan kemungkinan t iap negaramempunyai s is tem informasi yang berbeda, beker ja sama dengan

pemerintah lokal agar s t rategi umum dalam pengembangan s is teminformasi AWN seja lan dengan t iap- t iap pemer intah lokal ;

• Melakukan kordinas i dengan berbagai organisas i berskala nas ional ;

• Membangun jembatan bagi ide- ide, isu, dan usulan-usulan bagipengembangan e-Government;



79

• Memoni tor perkembangan, pelaksanaan dan t ingkat kesuksesan e-Government d i AWN;

• Mengkoordinas ikan akt i t i tas yang berhubungan dengan pelat ihanataupun penyebaran informasi mengenai e-Government d i antara partner dan jar ingan AWN; dan

• Mengadakan r iset dan d iskus i d i antara partner AWN mengenai :

- Standar isas i penerapan e-Government d i antara partner AWNmulai dar i penerapan pal ing s tandar

- Penyediaan layanan teknis yang dibutuhkan

Strategi kedua, membantu pengembangan pemer intah lokal menuju proses e-democracy . Pemer intahan yang baik adalah pemer intah yang membuka danmemfasi l i tas i par t is ipas i publ ik yang besar terhadap berbagai kebi jakanpemerintah. Asumsi terhadap e-domocracy adalah bagaimana menjamin set iapmasyarakat mempunyai p i l ihan dan membangun pemer intahan yang berbasiskan

pada kepent ingan masyarakat . Begi tu juga n i la i -n i la i yang ingin d i terapkan olehAWN melalu i in is iat i f eGovernment. AWN melakukan apa yang disebut sebagai“push technology” dengan mengir imkan informasi - in formasi pent ing mela lu i emai l ,newslet ter , member ikan informasi dar i berbagai departemen, danmenyesuaikannya dengan kebutuhan dan kepent ingan indiv idu masing-masinganggota. Adanya informasi yang tersebar luas i tu d iharapkan membuat par t is ipas ipubl ik menjadi lebih meningkat .

Strategi ket iga, bersama-sama membangun standar apl ikas i , s tandar teknologi ,kual i tas ser ta keamanan informasi . Proses in i adalah proses yang pal ing sul i tkarena menyangkut in tegras i data dar i se luruh partner AWN. Ada empat hal yangmenjadi t i t ik poin utama:

• Penerapan standar s is tem dan apl ikas i yang d igunakan. Penerapanstandar in i pent ing agar ter jadi keseragaman pada s is tem dan apl ikas iyang digunakan untuk memudahkan pertukaran dan integras i data.Standar juga termasuk isu- isu yang berkai tan dengan pengguna, d iantaranya mengenai kemudahan penggunaan, konsis tens i dalam layout dan desain, ser ta kesamaan def in is i dan prosedur. Secara teknis ,beberapa hal yang per lu d is tandarkan adalah



80

- Plat form teknologi yang d igunakan

- Elemen-elemen yang akan menjadi bas is per tukaran data.

- Fungsional i tas dan f i tur yang ada d i w ebsi te

- Penyeragaman def in is i dan term yang ada

- Akt i f i tas bersama untuk meyakinkan bahwa set iap orang b isamengakses fas i l i tas publ ik in i .

• Perencanaan dan penger jaan dukungan teknis bagi seluruh partner AWN.Departemen tenaga ker ja merencanakan dukungan teknis kepada seluruhmit ra dan jar ingan AWN, terutama dalam beberapa bidang ber ikut :

- Menyiapkan sarana dasar untuk kes iapan teknologi

- Membantu dan mensponsor i berbagai penel i t ian

- Menyediakan konsul tas i langsung untuk pemer intah dan paraprofes ional pada t ingkat lokal

- Penyedia dan pener ima informasi , ide, isu, contoh kasus, dan la in-la in

- Menyediakan perangkat untuk pengukuran kesuksesan dankemajuan program

• Membangun s is tem teknologi in formasi yang aman, nyaman, denganpr ivacy yang ter jaga. Sis tem apl ikas i yang aman adalah t i t ik krus ia l yang

harus d ibangun untuk menjaga kepercayaan publ ik terhadap penggunaandata yang ada. Sehingga hal i tu akan menjamin keter l ibatan yang lebihbesar dar i masyarakat .

• Membangun s is tem untuk proses integras i dan pertukaran data d i antarapartner AWN. Sebagai sebuah organisas i nas ional , tentu saja data yangdibutuhkan akan mel intas i batas propins i dan negara. Karena i tudibutuhkan plat form yang je las agar pertukaran data b isa ber ja lan



81

dengan baik . Hal la in yang per lu d iperhat ikan adalah masalah keamanandata dan pr ivacy , apalagi menyangkut data-data publ ik .

Strategi keempat, Departmen Tenaga Ker ja mensponsor i investas i dalam proses e-learning yang membantu pengembangan peker ja profes ional . E- learning akanmenjadi semacam univers i tas v i r tual yang member ikan pelat ihan bagi para

profes ional secara onl ine. Banyak hal b isa d i lakukan oleh univers i tas v i r tual in i , d iantaranya:

• Penyediaan pelat ihan yang berkual i tas t inggi secara onl ine untuk seluruhpartner AWN dan stafnya;

• Sert i f ikas i t ra in ing secara onl ine yang diakui secara nas ional ;

• Tersedianya mater i pengetahuan yang lengkap bagi para profes ionalyang bisa d iakses o leh seluruh kalangan;

• Pengetahuan yang sela lu d iupdate dan d ikelo la dengan baik , misalnyadikategor ikan menurut d is ip l in i lmu;

• Set iap pemer intah lokal b isa sal ing tukar menukar modul dan juga modelbela jar dan pelat ihan;

• Bisa d i lakukan bela jar jarak jauh yang ters tandar isas i ;

• dan la in sebagainya.

Strategi kel ima, Bala i Lat ihan Ker ja Depnaker Amer ika (ETA) akan b isa d iakseslewat in ternet dan operas ionalnya berbasis s is tem informasi yang b isa d iaksessecara onl ine. Hal in i untuk memudahkan proses integras i dengan mi t ra ker ja AWNdan seluruh tenaga ker ja yang ada. Dengan onl ine s is tem, ETA akan bisamelakukan banyak hal , sepert i :

• Penyediaan dan pemrosesan bantuan dana secara onl ine ker jasamadengan berbagai agensi dan mi t ra ker ja;

• Penyediaan laporan keuangan secara onl ine, termasuk dar i mi t ra ker ja;

• Pember ian informasi secara onl ine tentang berbagai kebi jakan, prosedur,dan s is tem feedback ; dan



82

• Pelayanan secara onl ine untuk semua layanan publ ik yang diber ikanETA.

Kel ima st rategi in i lah yang akan dikembangkan oleh Departemen Tenaga Ker jaAmerika, yang dalam hal in i d iwaki l i o leh Bala i Pendid ikan dan Pelat ihan mereka(ETA), beker ja sama dengan Jar ingan Peker ja Profes ional Amer ika (AHN) untuk

mengembangkan eGovernment mereka. Layanan in i d i satu s is i akan memudahkanpara peker ja untuk memperoleh peker jaan ataupun meningkatkan kar i r , dan d i s is ila in membantu tugas pemer intah untuk mengurangi tenaga ker ja dan member ikanlapangan tenaga ker ja yang terbuka untuk meningkatkan kual i tas dan taraf h idupmasyarakat .



83

PEMBAYARAN PAJAK SECARA ONLINE DICALIFORNIA



84

Sebelum melaksanakan in is iat i f e-Government secara luas, D inas PerpajakanCal i forn ia, Franchise Tax Board (FTB) sebenarnya sudah meletakkan beberapadasar pent ing dengan mengapl ikas ikan beberapa proses pembayaran pajak mela lu iproses e lektronik . Tahun 1993, FTB membangun Elecronic Fund Transfer , yangbisa d igunakan oleh pembayar pajak mela lu i t ransfer rekening, membangunwebsi te (1996), dan yang pal ing maju adalah membangun “e-pay”, s is tem di mana

FTB bisa melakukan debi t atas rekening pembayar pajak pada tahun 1999. Namundemik ian, sei r ing dengan berbagai perkembangan, d i rasakan per lunya in is iat i f e-Government sebagai usaha untuk member ikan pelayanan yang lebih baik kepadamasyarakat . E-government berar t i menggunakan teknologi , kemampuan, dan jar ingan yang dimi l ik i secara maksimal . In is iat i f in i set idaknya d idorong oleh t igahal (Connel , 2000):

• Pertama adalah ekspektas i yang semakin besar dar i customer DinasPerpajakan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik . Customer in ib isa terd i r i dar i pembayar pajak indiv idual , organisas i , konsul tanperpajakan, dan la in- la in. D i tambah dengan semakin intens i f penggunaan internet d i ka langan masyarakat , mereka semakinmengharapkan bisa mendapatkan pelayanan pajak yang mudah di depan

komputer mereka.

• Kedua adalah semakin meluasnya in is iat i f e-Government secara nas ionald i Cal i forn ia d i berbagai departemen pemerintahan. Penerapanegovernment secara lokal untuk mengant is ipas i d iber lakukannnya e-Government secara nas ional .

• Ket iga adalah kompet is i g lobal yang semakin kuat . Kehadi ran teknologiin ternet menjadikan lahan persaingan t idak hanya antar negara bagian d iAmer ika Ser ikat , te tapi sudah mencakup persaingan global . Penerapane-Government d iharapkan memperkuat daya saing Cal i forn ia secaraumum dalam kancah global .

PENETAPAN TUJUAN DAN TARGET

Untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan, Dinas Perpajakan Cal i forn ia (FTB)menetapkan tu juan dan target yang harus d ipenuhi dalam hubungannya denganpelaksanaan e-Government. Ada dua tu juan besar yang di jabarkan dalam beberapatarget secara lebih det i l .



85

Tujuan pertama , menyediakan layanan onl ine untuk customer (pembayar pajakindiv idu, perusahaan) dan konsul tan perpajakan. Untuk mencapai tu juan tersebut ,beberapa target te lah d i tetapkan:

• Menyediakan formul i r apl ikas i secara onl ine. Formul i r in i b isa d i is i o leh

customer secara onl ine dan diproses juga secara onl ine. Beberapa formul i r pajak sebelumnya sudah bisa d i - download , te tapi untuk e-Government,semua formul i r pajak b isa d i is i dan d i - download untuk d iproses secaraonl ine.

• Member ikan pengalaman menar ik dalam pemrosesan pajak secaraonl ine. T idak mudah untuk menyaj ikan kenyamanan dan kemudahankepada pembayar pajak secara onl ine. Namun demik ian, por ta l pajakdibangun dengan kemudahan konsumen dalam penggunaan, danberdasar pada kepent ingan dan manfaat yang akan mereka peroleh.

• Menyediakan akses informasi dan komunikas i secara onl ine sehinggamemudahkan pembayar pajak untuk berkonsul tas i dan bertanya j ika

diper lukan.

• Penyediaan proses t ransaks i pembayaran pajak secara onl ine. Dengandemik ian, pembayar pajak b isa melakukan t ransaks i d i depan komputer mereka d i manapun dan kapanpun mereka berada.

• Mengir imkan informasi kepada pembayar pajak secara onl ine melalu iemai l dan newslet ter yang dik i r imsecara rut in .

In is iat i f sudah mula i d i ja lankan dalam upaya mencapai target d i atas, d i antaranyaadalah:

• Membangun konsep emai l yang aman, dengan otor isas i tandatangandig i ta l kepada dan untuk pembayar pajak

• Membuat apl ikas i yang memungkinkan semua formul i r pajak b isa d iakseslewat websi te

• Melayani permintaan secara onl ine untuk ber langganan pembayaranpajak secara otomat is



86

• Pember ian PIN (Personal Ident i f icat ion Number ) sebagai password untukotent i f ikas i pembayaran onl ine. PIN in i te lah d iber ikan kepada sek i tar 4-5 juta pembayar pajak. Set iap permohonan PIN akan di lakukan ver i f ikas iter lebih dahulu.

Tujuan kedua , bagaimana menggunakan teknologi yang sesuai untuk mengubah

cara berbisnis secara internal , dan dengan suppl ier . Secara det i l , tu juan tersebutdibagi menjadi beberapa target pelaksanaan:

• Menyediakan berbagai formul i r in ternal , panduan, dan publ ikas i secaraonl ine. Staf D inas Pajak b isa mel ihat berbagai in formasi dan panduansecara onl ine sehingga meningkatkan kual i tas dan kemampuan ker jamereka.

• Penyediaan int ranet yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingpeker ja. Personal isas i d i lakukan sesuai dengan minat dan keahl ian yangdimi l ik i .

• Pelaksanaan proses adminis t ras i secara internal d i lakukan onl ine,

termasuk dengan suppl ier .

• Sistem apl ikas i yang memungkinkan informasi , saran, dan umpan bal ikdar i pembayar pajak d i ter ima langsung oleh s taf yang bersangkutansesuai b idangnya. Hal in i untuk mempercepat waktu respons yangdiber ikan dalam rangka pelayanan kepada konsumen.

Beberapa in is iat i f yang sudah di ja lankan untuk mencapai target- target tersebutadalah:

• Menyediakan akses int ranet untuk seluruh formul i r , panduan daninformasi in ternal . Semua staf mempunyai akses informasi yang samadan memadai .

• Membangun s is tem apl ikas i d i mana proses ker ja in ternal b isa d i lakukansecara e lektronis . Dengan proses ker ja yang bisa d i lakukan secaraelektronis , akan mempercepat proses ker ja dan meningkatkan kual i taspelayanan.

• Part is ipas i dalam pengembangan s is tem di Cal i forn ia secarakeseluruhan. Karena in is iat i f e-Government akan terkai t dengan berbagai



87

departemen dan bi ro pemer intahan yang la in, penyamaan plat form,standar dan teknologi mut lak d iper lukan.

• Membangun database kepegawaian yang bisa d i in tegras ikan ke dalamsis tem kepegawaian secara nas ional .

• Mengembangkan s is tem pelat ihan, per i j inan, dan pendanaan secaraonl ine.

STRATEGI MENUJU KESUKSESAN IMPLEMENTASI

Karena penerapan egovernment membutuhkan dukungan dar i berbagai p ihak,pelaksanaannya memerlukan st rategi yang terkelo la dengan baik . Secara internal ,e-Government per lu d idukung oleh inf rastruktur dan sumber daya yang kuat , dansecara eksternal , per lu part is ipas i dar i masyarakat secara penuh. Beberapastrategi yang d i terapkan Dinas Perpajakan Cal i forn ia (FTB) dalam melaksanakane-Government adalah sebagai ber ikut :

Pertama , membangun kepercayaan publ ik yang di lakukan dengan beberapa hal :

• Privacy dar i pembayar pajak d i jaga secara ketat . Penggunaan informasiyang berhubungan dengan mereka d iatur dalam aturan yang past i .Penyalahgunaan terhadap pr ivacy akan mendapatkan hukuman yangberat .

• Aspek kedua yang erat hubungannya adalah masalah keamanan data.Tidak b isa d ipungki r i , keamanan data menjadi isu yang pal ing sensi t i f dalam hal in i . Dalam hal keamanan data, d ibuat berbagai apl ikas i

ber lapis agar t idak ter jadi kebocoran.

• Prins ip otent i f ikas i dengan member ikan password dan Personal Ident i f icat ion Number (PIN) sebagai a lat t ransaks i .



88

Kedua , memper luas ker jasama dengan berbagai p ihak, d i antaranya:

• Ker jasama dengan pihak-pihak swasta, terutama yang berhubungandengan teknologi in formasi .

• Ker jasama dengan berbagai departemen dan organisas i pemer intah

untuk menjamin bahwa standar yang mereka bangun bisa sal ingter integras i antara satu dengan yang la in.

• Ker jasama pembangunan s is tem informasi secara nas ional . Hal in iterkai t dengan program e-Government secara nas ional .

Ketiga, penerapan e-Government harus terpusat pada kepent ingan pelanggan.Pelanggan dalam hal in i adalah pembayar pajak – baik indiv idu maupunorganisas i - dan berbagai organisas i yang bergerak dalam bidang konsul tas iperpajakan. Dua hal yang d i lakukan adalah:

• Pember ian layanan pelanggan yang disesuaikan dengan manfaat dandalam upaya member ikan kemudahan bagi pelanggan.

• Karena st ruktur d i masyarakat masih terdapat kalangan yang belummempunyai akses terhadap internet , bersama-sama dengan berbagaiorganisas i pemer intah dan swasta melakukan berbagai usaha untukmengatas i kesenjangan dig i ta l . Usaha-usaha i tu terutama dalam bidangpendid ikan dan pembangunan inf rastruktur . Karena bagaimanapun, tanpaakses internet yang memadai , akan sul i t mengharapkan e-Governmentbisa d in ikmat i o leh seluruh kalangan.

Keempat, membangun kapasis tas organisas i agar b isa menyesuaikan denganperkembangan. Ada dua point pent ing dalam hal in i .

• Penyediaan inf rastruktur yang memadai , dalam hal in i in f rastruktur te lekomunikas i , hukum, dan juga s is tem apl ikas i . Adanya inf rastruktur yang kuat akan menjadi dasar untuk memudahkan proses implementas ilebih lanjut .

• Peningkatan kual i tas sumber daya s taf dengan mengadakan berbagaipelat ihan dan peningkatan kemampuan mereka. Staf yang ter lat ih samapent ingnya dengan s is tem apl ikas i i tu sendi r i . Pelayanan yang



89

berkual i tas akan datang dar i s is tem apl ikas i yang baik yang di tunjangoleh s taf yang ter lat ih .

ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam pembangunan s is tem informasi untuk e-Government, beberapa hal per ludiperhat ikan:

• Masalah platform yang bisa d ioperas ikan pada berbagai apl ikas i .Standar umum semua apl ikas i akan berbasiskan web, dan semua apl ikas idar i se luruh departemen dan bagian akan di ja lankan di sana. Karena i tuper lu d ipast ikan bahwa semua apl ikas i in i b isa d i ja lankan dan terkai tantara satu dengan yang la in.

• Keamanan data menggunakan f i rewal l pada berbagai apl ikas i dan jugaenkr ips i SSL (secure socket layer) 128 b i t yang saat in i sudah terbukt icukup baik untuk menjaga keamanan data.

• Standar apl ikas i per lu d i tetapkan pada level nas ional agar in teraks i danpertukaran data b isa ber ja lan dengan baik .

• Penggunaan s is tem pembayaran onl ine yang beragam, b isa mela lu i kar tukredi t , a taupun t ransfer bank, b isa juga mela lu i debi t otomat is .

• Kebutuhan teknologi yang d iper lukan. Ada beberapa level d i dalamperencanaan proyek e-Government yang membutuhkan teknologi yangberbeda-beda pada set iap levelnya:

- Level 1: kemampuan untuk publ ikas i secara onl ine. Lebih banyak hanya

sekedar member ikan informasi .

- Level 2: adanya interaks i dar i pelanggan, dengan menambahkanberbagai fas i l i tas yang memungkinkan pelanggan menghubungi danberkomunikas i secara onl ine.

- Level 3: fas i l i tas t ransaks i dar i pelanggan di mana mereka sudah bisamelakukan berbagai proses t ransaks i pembayaran secara onl ine.



90

- Level 4: in tegras i penuh secara onl ine, dengan mel ibatkan seluruhproses ker ja in ternal dan penyediaan seluruh layanan secara onl ine.

• Terakhi r adalah karena e-Government akan d i laksanakan secaranasional , per lu melakukan kordinas i dengan berbagai departemen danbi ro pemer intahan la in agar apl ikas inya b isa terhubung dan ter integras i

secara baik .



91

KIAT PEMERINTAH COLORADO BELAJARDARI SEKTOR SWASTA



92

Salah satu perbedaan pent ing antara pemer intah dengan perusahaan swastaadalah masalah pelayanan kepada masyarakat sebagai customernya. Pada banyakpemerintahan, belum terdapat budaya pelayanan yang memadai sebagaimanaperusahaan profes ional member ikan pelayanan terhadap pelanggannya. Karenai tu, secara je las pemer intah Colorado mempunyai mis i untuk “menyediakaninformasi dan layanan yang berpusat kepada masyarakat sebagaimana perusahaan

melayani customernya”. Dengan mis i meningkatkan kual i tas layanan in i lah, in is iat i f e-Government d icetuskan di sana.

Karena banyak def in is i tentang e-Government, pemer intah Colorado kemudianmember ikan beberapa batasan def in is i , ya i tu dengan e-Government pemer intahmenyediakan (GOIT, 2001):

• Akses masyarakat secara cepat terhadap pelayanan pemer intah;

• Akses layanan yang f leks ibel selama 24 jam sehar i , 7 har i seminggu dar imanapun seseorang berada;

• Al ternat i f akses mela lu i berbagai teknologi baru kepada pemer intah

tanpa menghi langkan akses t radis ional yang selama in i d i ja lankan; dan

• Sedapat mungkin menggant ikan proses manual dengan proses otomat isuntuk menjamin ef is iens i dan efekt i f i tas proses layanan.

E-Government d i Colorado kemudian d i ter jemahkan dalam target- target besar sebagai ber ikut :

• Meningkatkan akses dan ef is iens i dalam member ikan informasi kepadamasyarakat d imana websi te akan menjadi sarana utama, tetapi untukmasyarakat yang t idak punya akses internet , per lu ada mekanisme la indalam member ikan informasi ( te lepon, pusat in formasi layananpemerintah);

• Perhat ian terhadap keamanan informasi dan pr ivacy seseorang dalamhubungannya dengan e-Government;

• Pengelo laan a la perusahaan profes ional dalam berbagai sektor denganmembangun model b isnis yang kuat dalam pengembangan e-Government;



93

• Menggunakan teknologi untuk mengurangi b iaya dan meningkatkankual i tas dalam pember ian informasi dan pelayanan publ ik ;

• Transformasi pegawai neger i d i Colorado mela lu i usaha-usaha pelat ihanyang intens i f , dan memast ikan bahwa mereka mendapatkan informasiyang memadai untuk proses pengambi lan keputusan;

• Memast ikan tersedianya sumber b iaya dan pener imaan yang mencukupiuntuk pelaksanaan e-Government secara keseluruhan; dan

• Membangun kepemimpinan dan v is i tentang e-Government yang kuat dankomprehensi f . Vis i i tu kemudian d i ter jemahkan ke dalam perencanaanstrategis dan perencanaan pelaksanaannya di lapangan mela lu iker jasama dengan berbagai sektor baik antar departemen pemerintahmaupun dengan pihak-pihak swasta.

VISI E-GOVERNMENT COLORADO

Untuk member ikan arah yang tepat , pemer intah Colorado mempunyai beberapa v is idan s t rategi pengembangan e-Government ke depan.

Pertama: Akses terhadap Layanan dan Informasi

Akses utama terhadap informasi dan layanan pemer intah Colorado akan disediakanoleh dua porta l . Untuk masyarakat umum disediakan porta l in ternet pemer intah,dan untuk pegawai ser ta s taf pemer intahan disediakan porta l in t ranet . Masyarakatumum hanya bisa mel ihat por ta l in ternet karena untuk akses terhadap berbagai

informasi d i por ta l in t ranet membutuhkan password dan di jaga keamanan datanyasecara ketat . Sis tem apl ikas i yang d i terapkan juga terd i r i dar i dua bagian besar.Informasi dan layanan umum pemerintahan akan terdapat d i por ta l utama,sedangkan layanan yang menyangkut t iap- t iap departemen akan terdapat padaset iap departemen. Walaupun demik ian, semua layanan tersebut akan d i le takkanpada porta l utama sehingga masyarakat hanya per lu mengakses porta l utama. Diporta l utama i tu akan terdapat d i rektor i layanan di mana masyarakat b isa memi l ihlayanan mana yang ingin ia dapatkan.



94

Sumber: GOIT, 2001

Untuk kalangan yang t idak mempunyai akses internet , pemer intah menyediakanakses layanan mela lu i te lepon, surat dan mela lu i fas i l i tas in ternet umum yangdisebut sebagai Government Serv ice Terminals yang disediakan d i berbagaitempat dan fas i l i tas publ ik , ser ta pusat in formasi layanan pemer intah Colorado(Government Serv ice Centre) . Pusat Informasi Layanan in i member ikan pelayanan

berupa:



95

Sumber: GOIT, 2001

• Bantuan untuk masyarakat dalam memakai in ternet dan porta lpemer intah;

• Bantuan mela lu i te lepon untuk pengakses mela lu i fas i l i tas in ternet umumyang disediakan pemer intah;

• Bantuan untuk pengakses mela lu i Personal Computer (PC) d i rumahataupun di kantor ; dan

• Layanan mela lu i te lepon bagi yang t idak punya akses internet .

Dengan demik ian, walaupun beberapa kalangan masyarakat t idak punya aksesinternet , mereka tetap b isa mendapatkan layanan pemer intah mela lu i fas i l i tas la inyang disediakan.



96

Sumber: GOIT, 2001

Kedua: Kebi jakan dan Pr ivacy Indiv idu

Karena pent ingnya masalah keamanan data dan privacy ind iv idu, pemer intahColorado mengeluarkan aturan tentang keamanan data dan penggunaan informasiyang didapatkan dar i berbagai s is tem informasi dalam program e-Government.Pemerintah menjamin bahwa informasi yang ada akan dipergunakan sebagaimanamest inya dan member ikan hukuman yang berat bagi p ihak-pihak yangmenyalahgunakan informasi tersebut . Kebi jakan semacam in i pent ing untukmenjamin kepercayaan masyarakat agar mereka mau berpart is ipas i dalampengembangan e-Government in i .



97

Ket iga: Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pengembangan e-Government harus secara konsis tendiarahkan untuk member ikan manfaat bersama baik bagi pemer intah dan p ihakterkai t sebagai penyedia layanan, maupun kepada masyarakat sebagai pengguna.Penggunaan teknologi harus mampu member ikan ef is iens i dalam pember ian

pelayanan, mempercepat waktu pelayanan, dan mengurangi berbagai b iaya yangdiper lukan. Dan di mana memungkinkan, teknologi harus mampu menggant ikanberbagai proses manual untuk meningkatkan produkt i f i tas. Sela in i tu , penggunaanteknologi harus memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pemer intah.

Keempat: Pengembangan Staf Pemerintah menjadi Peker ja Profes ional

Sei r ing dengan penerapan e-Government, pegawai neger i dan s taf pemer intahansecara per lahan per lu mendapatkan pelat ihan yang memadai untuk menjadipeker ja profes ional . J ika keadaan sekarang in i lebih banyak peker jaan yangsi fatnya adminis t rat i f , ke depan set iap peker ja harus mampu memahami berbagai

proses yang berhubungan dengan layanan pemer intahan. Karena i tu mereka per lumendapatkan akses dan informasi yang luas terhadap berbagai proses sehinggamemudahkan bagi mereka untuk proses pengambi lan keputusan.

Kel ima: Masalah Biaya dan Sumber Pener imaan

Pelaksanaan e-Government tentu saja membutuhkan biaya yang sangat besar.Pemerintah pada awalnya memang per lu menginvestas ikan b iaya yang cukup besar untuk membangun berbagai in f rat ruktur dan s is tem apl ikas i . Namun demik ian d imasa depan, e-Government akan mengurangi b iaya-biaya yang t idak per lusehingga secara keseluruhan akan menguntungkan baik untuk pemer intah maupunmasyarakat secara umum. Biaya-biaya yang bisa d ihemat antara la in: adalah b iayawaktu pengurusan layanan, b iaya tempat, b iaya per ja lanan, b iaya pegawai yangbisa d ihemat, dan berbagai b iaya la in.



98

Keenam: Kepemimpinan dan Ker jasama

Pelaksanaan e-Government membutuhkan t idak hanya komi tmen dar i p impinanpusat , dalam hal in i Gubernur Colorado, tetapi juga integras i dar i berbagai s is temdan apl ikas i antar departemen. Untuk mengatas i masalah in i , pemer intah Coloradomembentuk Chief In format ion Off icer (CIO) d i t ingkat Gubernur yang akan menjadi

kordinator bagi pelaksanaan dan pembangunan s is tem informasi pada t ingkatdepartemen.

Sumber: GOIT, 2001

CIO in i lah yang akan member ikan perencanaan st rategis , meletakkan dasar-dasar pengembangan e-Government dan menjamin bahwa s is tem informasi yangdibangun pada set iap departemen bisa d i ja lankan secara bersama. Ker jasamasemacam in i d ibutuhkan karena informasi pada e-Government akan berada pada

level per tukaran data antar berbagai departemen.

Ketujuh: Bert indak Selayaknya Perusahaan Profes ional

Untuk membangun pemer intahan Colorado menjadi pemer intahan yang kuat danef is ien, per lu mengubah paradigma pemerintahan model sekarang menjadi



99

paradigma bisnis proses perusahaan profes ional . Model b isnis profes ionald ibangun berdasarkan kemampuan perusahaan untuk membangun s is tem informasiyang kuat yang bisa d i l ihat secara real t ime sehingga memudahkan bagimanajemen untuk proses pengambi lan keputusan. Masalah yang pal ing sul i t adalahintegras i data. Data-data yang terkumpul saat in i adalah data-data indiv idual t iapdepartemen, yang terkadang ter jadi dupl ikas i data. Tentu saja, proses semacam in i

akan menyul i tkan dan menambah waktu proses kepada masyarakat yang inginmendapatkan layanan yang cepat . Dengan adanya s is tem yang terpadu, data-dataakan ter integras i menjadi data sentra l , d i mana masyarakat hanya per lumember ikan satu kal i data untuk berbagai proses pelayanan. Di samping i tu ,in tegras i data juga akan memudahkan pengambi lan keputusan karena informasicukup tersedia.



100

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN E-CITY DI TORONTO



101

KONSEP E-CITY

eCi ty adalah konsep tentang bagaimana penataan pemer intahan dan layananmasyarakat d i masa depan berdasarkan manajemen s is tem informasi terpadu padasemua departemen dan pemer intahan kota. eCi ty memanfaatkan semua kemajuanteknologi yang ada untuk b isa mengakses semua layanan pemer intah, dan

masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan dimanapun ia berada, 24 jam sehar i tanpa dibatas i waktu ker ja.Untuk mencapai kearah Toronto sebagai eCi ty , ada t iga p i lar utama yang harus d ibangun ter lebihdahulu sebagai dasar untuk kerangka bangunan yang lebih besar. T iga p i lar i tuadalah manajemen informasi , teknologi yang memadai , dan sumber daya manusiayang berkual i tas.

Sumber: Toronto Government, 2001

Manajemen informasi menyangkut bagaimana data dan informasi d iatur sesuaidengan v is i b isnis dan tu juan pelayanan pemer intahan. Di s in i , arah dan st rategipengembangan s is tem informasi d ibangun dengan perencanaan pelaksanaan yang

matang. Manajemen informasi in i d ibutuhkan agar teknologi yang d i investas ikanbisa menghasi lkan manfaat sesuai harapan.

Pi lar kedua adalah adanya teknologi yang memadai yang mendukung kerangkadasar pengembangan s is tem informasi d i pemer intahan. Aspek teknologi mencakupapl ikas i yang akan digunakan, keamanan, dan juga jar ingan inf rastruktur yangmendukung ber ja lannya s is tem informasi .



102

Pi lar ket iga adalah sumber daya manusia yang berkual i tas untuk menjaminber ja lannya proses b isnis secara baik . Sumber daya manusia menyangkut s taf danpegawai pemer intah sebagai p ihak yang member ikan layanan dan juga dar i s is imasyarakat sebagai pengguna. Karena bagaimanapun, kual i tas layanan yang baik juga per lu d i tunjang dengan part is ipas i menyeluruh dar i masyarakat .

Agar b isa ber ja lan dengan baik , beberapa pr ins ip dasar eCi ty per lu d iperhat ikandalam implementas inya, d i antaranya adalah:

• Pertama, eCi ty harus mampu menjamin akses universal dar i semuaorang untuk mendapatkan layanan pemer intah. Masyarakat b isamendapatkan layanan kapan saja dengan berbagai kanal akses yangdimi l ik inya.

• Kedua, investas i dalam in is iat i f dan implementas i eCi ty harus b isadipertanggung- jawabkan. Investas i harus d i rencanakan denganmel ibatkan semua pihak yang terkai t dalam pemerintahan dan dewankota untuk menjamin pelaksanaan pengembangan eCi ty ber ja lan sesuairencana. Investas i harus menghasi lkan benef i t yang b isa d i ter ima oleh

seluruh masyarakat .

• Ket iga, eCi ty memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan dar iberbagai departemen dan badan pemer intahan secara mudah. Kuncinyaadalah bagaimana mengembangkan teknologi dan berbagai apl ikas i yangbisa sal ing berhubungan antara satu badan pemer intahan dengan yangla in.

• Keempat, keamanan dan pr ivacy adalah unsur utama. Keamananmenyangkut akses dan pengamanan terhadap berbagai data daninformasi yang d ikumpulkan, baik data pemer intah maupun datamasyarakat . Sedangkan pr ivacy menyangkut manejemen penggunaaninformasi pr ibadi . Keamanan dan pr ivacy akan menjadi isu utama yangharus d iselesaikan o leh pemer intah dalam kerangka pengembanganeCi ty .



103

TUJUAN STRATEGIS

Pengembangan Toronto menjadi eCi ty mempunyai berbagai tu juan s t rategis yangharus d icapai , ya i tu:

• Membantu memudahkan penduduk dalam mendapatkan layanan

pemerintahan.

• Meningkatkan kual i tas pengambi lan keputusan. Adanya eCi tymemungkinkan pemer intah mendapatkan informasi yang d iper lukansehingga keputusan yang dihas i lkan lebih berkual i tas.

• Menyediakan saluran akses baru yang bisa d i lakukan dalam 24 jam dan7 har i seminggu, dan juga akses satu atap untuk semua layananpemerintahan mela lu i berbagai peralatan te lekomunikas i dan komputer ,termasuk terminal akses umum yang di tempatkan d i berbagai tempat .

• Menjamin kelangsungan dan peningkatan b isnis yang berdasarkan pada

penggunaan teknologi in formasi secara intens.

• Membantu s taf pada set iap departemen pemerintah denganpengembangan kemampuan dalam bidang komputer dan teknologiin formasi .

KOMPONEN E-CITY

Ada t iga komponen utama dalam apl ikas i eCi ty , masing-masing adalah:eGovernment, eServ ice, dan eBusiness.



104

Sumber: Toronto Government, 2001

eGovernment

eGovernment mel ingkupi proses pelaksanaan pemer intahan, dan part is ipas imasyarakat dalam proses pengambi lan keputusan. eGovernment ber tu juanmeningkatkan ef is iens i dan efekt i f i tas pemer intah ser ta mengembangkandemokras i dan part is ipas i publ ik yang lebih besar. Beberapa target implementas ieGovernment d i Toronto adalah:

• Peluncuran forum diskus i onl ine untuk s taf senior dan pol i t is i sehinggamemudahkan interaks i dan komunikas i d i antara mereka.

• Laporan dar i rapat dewan kota b isa d iakses o leh masyarakat secaralangsung.

• Survey dan pol l ing onl ine dar i dewan kota b isa d i laksanakan mula i tahun2003

• Laporan dalam bentuk v ideo ataupun v ideo s t reaming dar i has i l rapatdewan kota.

eService

eBusiness eGovernment



105

• Mengembangkan s is tem informasi pengambi lan keputusan yang lebihakurat .

eServ ice

• Apl ikas i eServ ice mengarah pada bagaimana meningkatkan kual i taslayanan publ ik yang selama in i d iber ikan o leh Pemerintah. Beberapasasaran yang menjadi pr ior i tas adalah:

• Mengembangkan cal l centre untuk b isa menangkap prof i l kebutuhanmasyarakat secara lebih komprehensi f .

• Menjadikan layanan pemer intahan bisa d iakses secara onl ine.

• Melaksanakan survey kual i tas layanan secara berkala untuk kepent inganrev iew dan peningkatan kepuasan masyarakat .

• Beker ja sama dengan Departemen Par iw isata dan Perpustakaan Umummenyediakan akses publ ik terhadap layanan onl ine yang lebih luasmelalu i Perpustakaan.

• Mengadakan survey kepuasan internal dar i pegawai , karenabagaimanapun merekalah yang akan member ikan layanan. Sul i td iharapkan mereka akan member ikan yang terbaik j ika mereka masihmerasa belum puas dengan kondis i in ternal pemer intahan di manamereka berada sekarang.

• Meningkatkan serv ice level untuk jar ingan komputer untuk menjaminsemua proses t ransaks i ber ja lan baik .

• Membangun jar ingan int ranet untuk b isnis karena merekalah mi t rapent ing pemer intah untuk pengembangan di masa mendatang.

• Member lakukan formul i r e lektronik dan manajemen dokumen dig i ta lmenuju pelaksanaan proses ker ja yang meminimal is i r ker tas.

• Mengembangkan k ios e lektronik dan berbagai akses publ ik mela lu ipendi r ian terminal akses d i berbagai tempat umum.



106

eBusiness

• eBusiness adalah apl ikas i yang bers i fat Government to Business (G2B)di mana pemer intah berhubungan dengan berbagai kalangan bisnis untuksal ing beker jasama. Beberapa t raget dar i eBusiness adalah:

• Mengembangkan eProcurement dan onl ine tender sehingga pengadaanbarang pemer intah akan lebih ef is ien dan t ransparan.

• Membangun bank data untuk layanan sos ia l

• eBi l l ing untuk berbagai layanan pemer intah, sehingga memungkinkanperusahaan melakukan t ransaks i secara onl ine.

• Pengembangan sumber daya manusia dan organisas i untuk menjaminpelaksanaan eCi ty ber ja lan sesuai dengan yang diharapkan.

Tiga komponen di atas per lu berdi r i d i atas bangunan inf rastruktur yang kokoh,

yai tu in f rastruktur hukum dan inf rastruktur jar ingan te lekomunikas i . In f rastruktur hukum yang kuat menjadi dasar dan arah pengembangan eCi ty sementarainf rastruktur jar ingan te lekomunikas i yang baik menjamin proses pertukaran datadan informasi ber ja lan dengan lancar.

Pada akhi rnya, konsep eCi ty member ikan landasan yang kuat bagi pemanfaatanteknologi in formasi dan komunikas i dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaradi Toronto. eCi ty akan memudahkan masyarakat , ka langan bisnis , dan berbagaiorganisas i melakukan komunikas i dan mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Dis is i la in, eCi ty juga akan meningkatkan kual i tas pengambi lan keputusanpemerintah yang pada akhi rnya member ikan kesejahteraan lebih besar kepadamasyarakat .



107

BAGIAN KETIGA

NEGARA-NEGARA BENUA EROPA DANSEKITARNYA



108

KERANGKA IMPLEMENTASI ELECTRONICGOVERNMENT DI MACHESTER



109

Stockport adalah salah satu kota metropol i tan d i w i layah Inggr is . Sepert i d iketahui ,e-Government d i Inggr is merupakan salah satu yang pal ing maju. Dewan kotaStockport mempunyai v is i untuk menjadikan Stockport sebagai kota pal ing bers ih,pal ing h i jau, pal ing aman, dan pal ing kuat . Untuk membangun ke arah sana, tentusaja membutuhkan ja lan panjang. Dewan kota memulai dengan upaya member ikanlayanan yang terbaik buat masyarakat secara umum, dan egovernment adalah

salah satu agenda besar yang ingin d i implementas ikan. E-Government bukanhanya sekedar menerapkan teknologi in formasi dan komunikas i ke dalam layananpemerintah, tetapi lebih jauh harus mampu membangun kul tur dan cara baru dalampelayanan kepada masyarakat

Ada l ima hal yang menjadi tu juan mereka menerapkan e-Government, ya i tu(Horton, 2000):

1. Menyediakan layanan yang ter integras i kepada set iap warga negara.

2. Memper lancar proses b isnis dan mendayagunakan sumber daya sebaik-baiknya.

3. Menyediakan semua layanan secara e lektronik .

4. Member ikan keterampi lan dan a lat yang memadai bagi s taf dan pegawaiuntuk beker ja secara ef is ien.

5. Membantu komuni tas dalam menggunakan teknologi baru.

E-GOVERNMENT DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam pelaksanaan e-Government, s t rategi implementas inya d i lapangan t idakhanya terkai t dengan penerapan teknologi in formasi dan pengembangan s is tem,bahkan lebih banyak waktu akan d ihabiskan untuk adaptas i ku l tur dan manajemenperubahan. Dalam berbagai penel i t ian, lebih dar i 60% implementas i egovernmentdihabiskan untuk manajemen perubahan, s isanya baru implementas i s is tem danteknologi in formasi . Set idaknya ada t iga hal terkai t dalam proses implementas i e-Government. Ket iga hal i tu adalah s t rategi e-Government i tu sendi r i ,pengembangan sumber daya manusia, dan manajemen inf rastruktur ser ta asset



110

negara. Ket iganya mempunyai s inergi antara satu dengan yang la in, dan d i ikato leh sesuatu yang sama, yai tu manajemen perubahan.

Sumber: Horton, 2000

Implementas i e-Government t idak akan ber ja lan dengan baik tanpa adanyamanajemen perubahan pada st rategi sumber daya pegawai dan aset negarala innya. Secara kul tur misalnya, e-Government menuntut jam ker ja pelayananmasyarakat t idak lagi dar i jam 08.00 – 15.00 set iap har i . Tetapi karena b isa

mendapatkan pelayanan selama 24 jam penuh secara onl ine, tentu saja per lu adamekanisme dan prosedur baru dalam pelayanan. Int i semuanya tentu saja adalahpelayanan masyarakat yang lebih baik . Dan per lu d i ingat juga, bahwa semua i tuharus d idukung oleh pengembangan komuni tas masyarakat menuju kul tur barupemanfaatan teknologi in formasi dalam cara mereka berhubungan denganpemerintah. Dengan adanya part is ipas i penuh dar i masyarakat in i lah d iharapkanegovernment b isa member ikan n i la i tambah yang kuat untuk pelayanan lebih baikkepada mereka.



111

Untuk mencapai i tu semua, manajemen perubahan membutuhkan beberapa langkahstrategis yang per lu d i tempuh untuk menopang implementas i egovernment.

• Pertama adalah Business Process Reengineer ing . Bus iness ProcessReengineer ing mengisyaratkan untuk mereview secara tota l proses ker jayang sekarang in i ber ja lan. E-government t idak boleh hanya sekedar

membuat a l ternat i f akses untuk pelayanan pemer intah, karena i tu berar t imalah menambah biaya. Lebih dar i i tu , egovernment adalah proses ker jabaru d i mana layanan pemer intah ter integras i dalam s is tem yang lebihbaik . Perubahan karena i tu t idak hanya sekedar penampilan d i s is iakses masyarakat , te tapi juga pada proses ker ja secara keseluruhanyang per lu d i rev iew secara reguler .

• Staf dan pegawai memerlukan cara ker ja baru, d i mana memungkinkanterbentuknya “kantor v i r tual ” d i antara mereka. Kantor v i r tual adalahkondis i d i mana set iap s taf b isa menger jakan segala sesuatunya dar imanapun ia berada tanpa per lu berkantor set iap har i . Pemimpin d i tuntutuntuk mengubah pendekatan kepemimpinannya dengan menjadikanperforma dan hasi l ker ja sebagai dasar peni la ian seseorang, dan bukan

lagi pada kehadi ran. Tentu saja hal in i membutuhkan manajemenperubahan yang terencana dengan baik .

• Fasi l i tas yang memungkinkan staf dan pegawai beker ja dar i rumah danker ja jarak jauh. Mela lu i penggunaan fas i l i tas teknologi dan internet ,seorang staf b isa menger jakan hampir seluruh proses pelayananmasyarakat tanpa per lu datang ke kantor .

• Untuk mencapai semua i tu, tentu saja d ibutuhkan ketrampi lan danpengetahuan yang memadai bagi semua pegawai . Pendid ikan danpelat ihan adalah cara terbaik bagaimana menyiapkan pegawai untuk b isabeker ja ket ika saatnya egovernment d i implementas ikan.

STRATEGI IMPLEMENTASI

Dalam perencanaan implementas i d i lapangan, dewan kota Stockport membagiperencanaan secara lebih det i l dalam empat bagian besar yai tu: in f rastruktur ,program jangka pendek dan menengah, program jangka panjang, dan program-program yang menghasi lkan ef is iens i bagi pemer intah. Penjabaran secara det i ladalah sepert i penje lasan d i bawah.



112

Pertama , pembangunan inf rastruktur . In f rastruktur yang baik akan landasan bagipelaksanaan tahap lebih lanjut :

• Pengembangan layanan pi ta lebar (broadband ) untuk akses komunikas i

dan pertukaran data. Menggunakan ja lur te lepon biasa (PSTN) untukkomunikas i data akan menyul i tkan dan memper lambat akses. Denganpembangunan broadband di berbagai w i layah, d iharapkan masyarakatmendapatkan banyak kemudahan dalam kecepatan proses pelayanan.

• Otomat isas i d i berbagai proses ker ja d i kantor . Ker ja-ker ja adminis t rat i f secara per lahan diubah menjadi ker ja secara e lektronis menuju era“ paperless work ”.

• Membangun porta l sebagai sarana akses masyarakat terhadap berbagailayanan pemer intah. Porta l akan menjadi p intu masuk awal bagimasyarakat untuk mengakses semua layanan yang tersedia.

Kedua , program jangka pendek dan menengah, yang secara det i l d i jabarkansebagai ber ikut :

• Pembangunan internet akses untuk publ ik dan int ranet untuk akses s taf dan pegawai . In t ranet merupakan sarana komunikas i , adminis t ras i , danprosedur ker ja in ternal pemer intah. Dengan demik ian, d i antara pegawaipemer intah akan terb iasa melakukan prosedur ker ja secara e lektronik .

• Karena yang akan menggunakan teknologi sebagai akses terhadaplayanan pemer intah adalah masyarakat , maka diper lukan konsul tas i danproses mendengar terhadap keinginan dan pendapat mereka. Dengandemik ian, teknologi yang d ibangun akan sesuai dengan kebutuhan dankeinginan masyarakat .

• Customer Relat ionship Management System , d i mana memungkinkanbagi pemer intah untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakatsecara lebih indiv idual sehingga menghasi lkan layanan sesuai kebutuhanmasing-masing.



113

• Pembangunan contact centre , sebagai sarana d i masyarakat b isamenghubungi untuk meminta informasi ataupun bantuan terhadap semuaproses layanan yang ingin mereka dapatkan.

• In tegras i dengan berbagai proyek egovernment pada t ingkat nas ional .Karena pada akhi rnya nant i pengembangan egovernment harus b isa

ber integras i dengan wi layah dan departemen la in, kord inas i denganpemerintah pusat menjadi pent ing.

• Manajemen pengelo laan informasi dan pengetahuan ( knowledgemanagement ) , mela lu i pemberdayaan perpustakaan umum sebagaisarana utama masyarakat mendapatkan pengetahuan.

Ketiga, program jangka panjang, yai tu:

• Pembangunan “one s top shop”, sebuah kantor ataupun tempat d i manamasyarakat b isa mendapatkan semua layanan pemer intah dalam satu

waktu. Karena diharapkan semua layanan pemer intah b isa d i lakukan disana, tentu saja membutuhkan kordinas i dar i semua sektor pemer intahan.

• Pengembangan ke arah TV dig i ta l , d i mana akses terhadap layananpemerintah nant inya juga b isa d iakses lewat TV. Karena bagaimanapun,penetras i TV di rumah tangga lebih banyak, dan masyarakat sudahterb iasa menggunakan te lev is i sebagai sarana mendapatkan h iburan danpengetahuan.

• Pembangunan berbagai k ios informasi terutama di fas i l i tas umum. Padasaatnya, ke manapun masyarakat pergi , mereka akan punya aksesterhadap layanan pemer intah.

• Pengembangan ke arah “smart card” , yang akan menjadi ident i tasindiv idu masyarakat dan menjadi akses ke berbagai layanan.



114

Keempat, program-program yang menghasi lkan ef is iens i bagi pemer intah:

• Pengembangan e-procurement, d i mana pengadaan berbagai kebutuhanpemerintah b isa d i lakukan secara onl ine, dan memungkinkan adanyatender secara cepat . Sis tem in i akan menghasi lkan ef is iens i dalamproses pengadaan dan memungkinkan bagi pemer intah untuk

mendapatkan penawaran terbaik .

• Pelat ihan bagi pegawai pemer intah terutama dalam hal penggunaanteknologi in formasi . Kemampuan dan pengetahuan pegawai akan sangatmembantu proses pelaksanaan egovernment pada saatnyadi implementas ikan.

• Manajemen perubahan pada proses ker ja. Dengan menghi langkanberbagai proses ker ja manual , d iharapkan akan mempercepat proses danmeningkatkan kual i tas ker ja.

• Peningkatan budaya pelayanan kepada masyarakat . Dengan pelayananyang baik dan cepat , masyarakat akan terdorong untuk menggunakan

layanan in i secara maksimal .

Ker jasama dengan berbagai p ihak, baik pemer intah maupun swasta karenapemerintah t idak b isa ber ja lan sendi r i . Ker jasama dengan berbagai p ihak d isamping mer ingankan beban pemer intah, juga menjamin program egovernmentakan mendapatkan dukungan dan part is ipas i penuh.

Tidak mudah memang untuk mengintegras ikan berbagai proses in i menjadi satukesatuan st rategi yang lengkap. Gambar d i bawah bisa mengi lust ras ikanbagaimana antara satu rencana dengan yang la in sal ing berhubungan.



115

Sumber: Horton, 2000



116

SOLUSI PEMERINTAH INGGRISMEMBANGUN KERANGKAINTEROPERABILITY



117

Pelaksanaan e-Government membutuhkan keterkai tan ker ja antar departemenpemerintahan dan semua sektor yang tergabung di dalamnya. Keterkai tan ker jamembutuhkan s is tem informasi yang b isa sal ing berhubungan antara satu denganyang la in. Karena i tu lah, pemer intah Inggr is kemudian membentuk apa yangdisebut sebagai e-Government Interoperabi l i ty Framework (GIF) yang mengatur s tandar kebi jakan, prosedur dan s is tem informasi untuk menjamin a l i ran informasi

antar departemen pemerintahan dan dengan dunia luar ber ja lan dengan lancar (McCartney, 2000). Ruang l ingkup GIF mel iput i kemampuan operas ional antar s is tem dalam satu departemen dan hubungan dengan departemen atau organisas ila in, yai tu:

• Sistem dalam satu departemen dengan departemen la in;• Pemerintah Inggr is dengan masyarakat secara luas;• Pemerintah Inggr is dengan pemer intah as ing;• Pemerintah Inggr is dengan kalangan bisnis ; dan• Pemerintah Inggr is dengan warga negara.

Ada t iga bagian besar aturan yang diatur dalam GIF. Tiga bagian i tu adalahstandar dan kebi jakan, s t rategi penerapan skema XML sebagai bahasa standar,

dan proses pengelo laan.

PERTAMA: STANDAR DAN KEBIJAKAN

Terdapat t iga area teknis yang tercakup dalam standar dan kebi jakan in i , ya i tuinterkonekt i f i tas, in tegras i data, dan akses informasi . In terkonekt i f i tas menyangkutbagaimana aturan tentang jar ingan dan dan operas ional antar apl ikas i , in tegras idata mengatur tentang proses pertukaran dan integras i data secara nas ional ,sedangkan akses informasi . Yang tercakup dalam interkonekti f i tas mel iput i jar ingan, keamanan jar ingan, emai l , domain, t ransfer f i le , dan la in- la in. Data d i

bawah bisa menggambarkan aturan in i secara lebih det i l .



118

Sumber: McCartney, 2000

Untuk integrasi data , pemer intah Inggr is menggunakan XML sebagai s tandar acuan. Penggunaan XML in i sesuai juga dengan rekomendasi dar i organisas i Wor ldWide Web Consort ium (W3C), yang akan menjadikan integras i data denganberbagai p ihak akan lebih mudah.



119




120

Untuk kebi jakan terhadap akses informasi , beberapa aturan dasarnya adalah:

• Semua informasi d idesain sedemik ian rupa sehingga bisa d iakses lewatberbagai browser yang umum dipakai masyarakat .

• Sistem informasi pemer intahan didesain untuk b isa d iakses lewat

internet .

• Sistem informasi pemer intahan didesain dengan s is tem keamanan yangketat termasuk penjagaan terhadap informasi yang d idownload bukanoleh ahl inya.

Secara det i l , s tandar akses yang di tetapkan adalah sepert i d i bawah in i :



121


KEDUA: PENGGUNAAN BAHASA STANDAR

Penerapan XML (Extensib le Mark-up Language ) dan XSL (Extensib le Sty lesheet Language) sebagai bahasa standar akan menjadi batu landasan bagi s t rategi

in tegras i dan pertukaran data. Namun demik ian, koneksi antar apl ikas i jugamembutuhkan skema dan standar yang sama tentang data yang akandipertukarkan. Standar penul isan data karenanya menjadi mut lak, d i mana hal in id iketahui dan d ipahami bersama baik o leh pemer intah maupun kalanganmasyarakat . Untuk memudahkan agar proses s tandar isas i b isa d i ja lankan olehsemua pihak, Pemerintah Inggr is membangun websi te ber is i in formasi , tanya jawab, contoh-contoh pelaksanaan, dan berbagai contoh kasus. Dalam websi te



122

yang beralamat d i www.govta lk .gov.uk in i juga terdapat in formasi mengenaipenerapan XML dalam set iap apl ikas i yang d ibangun.

KETIGA: PROSES PENGELOLAAN

Proses pengelo laan mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab, dan yang juga pent ing adalah manajemen perubahan. Tugas pemer intah adalah menjadikordinator utama untuk mel ihat bagaimana proses set iap apl ikas i b isa sal ingberoperas i dengan baik dan menjamin bahwa integras i data, dan pembangunansemua apl ikas i yang berhubungan dengan e-Government ber ja lan dengan lancar.Dar i ka langan industr i , tugasnya member ikan masukan kepada pemer intah tentangapa dan bagaimana s is tem informasi pada set iap industr i ser ta pemanfaatannyauntuk kepent ingan nasional . Kalangan industr i juga berperan untuk bersama-samapemerintah mengembangkan standar nas ional untuk berbagai apl ikas i yangdibutuhkan. Karena e-Government ber tu juan untuk mengembangkan layananpemerintah secara lebih baik kepada masyarakat , masyarakat berhak untukmengajukan usulan, komentar , dan kr i t ik terhadap apl ikas i yang sedang ber ja lan.Dengan demik ian, s is tem informasi yang d i implementas ikan akan beror ientas i padakepent ingan publ ik yang lebih besar.

Terakhi r adalah mengenai manajemen perubahan. Dalam hal in i , perkembanganteknologi in ternet akan mengubah pola ker ja pegawai pemer intah, dan caramasyarakat mendapatkan layanan. Karena i tu, d iper lukan adanya manajemenperubahan terhadap cara ker ja pegawai . J ika sebelumnya pelayanan f is ik hanyadi layani pada jam ker ja misalnya, per lu d ip ik i rkan ket ika masyarakat b isamengajukan berbagai permohonan selama 24 jam sehar i dan 7 har i dalamseminggu.



123

PENERAPAN GEOGRAPHICALINFORMATION SYSTEM DI BADANPERTANAHAN NASIONAL SWEDIA



124

Lantmater iet -Badan Pertanahan Nasional Swedia- adalah lembaga pemer intahyang bertugas mengatur dan mengelo la penggunaan tanah dan a i r d i se luruhkawasan Swedia. Lembaga in i mempunyai tugas utama menyediakan informasigeograf is , in formasi tanah, pengukuran batas-batas tanah, dan teknik in formasigeograf is . Lembaga in i mempunyai sek i tar 2200 peker ja yang tersebar d i 100cabang di se luruh Swedia, dan berpusat d i kota Gavle.

Lantmater iet adalah lembaga yang mempunyai database geograf is dan pemetaanterbesar. Dan pada tahun 2001, dengan mengakuis is i Sate l lus yang bergerakdalam bidang penyediaan jasa Satel i t , lantmater iet mempunyai n i la i s t rategisdalam bidang pemetaan dan pengukuran geograf is secara lebih akurat . Tantanganterbesar dar i lembaga in i adalah bagaimana member ikan layanan yang disesuaikandengan kebutuhan pengguna dan konsumen.Informasi geograf is mempunyai peranpent ing sebagai dasar berbagai akt i f i tas b isnis . Hampir semua industr imembutuhkan peta geograf is untuk melakukan akt i f i tasnya. Perusahaan r isetmembutuhkan pembagian informasi geograf is yang terukur untuk menentukanpenyebaran r isetnya, perusahaan dis t r ibus i membutuhkan peta geograf is untukmenentukan penyebaran produk yang mereka pegang, departemen kehutananmembutuhkan peta hutan untuk kepent ingan pengambi lan kebi jakan, konsumen

juga memerlukan informasi perbandingan harga tanah dan rumah di berbagailokas i . Ar t inya, kepent ingan informasi geograf is in i memang merambah padaseluruh sektor .

Tujuan utama dar i in is iat i f eGovernment adalah member ikan perbaikan kual i tasterus menerus dar i pemer intah terhadap layanan yang diber ikan kepadamasyarakat . Salah satu yang ingin d i lakukan adalah bagaimana masyarakat b isamendapatkan akses layanan in i sebesar-besarnya tanpa harus terbatas o lehtempat dan waktu. Ar t inya, bagaimana masyarakat b isa mendapatkan semualayanan in i dar i mana saja mereka berada. Salah satu solus inya adalahmember ikan fas i l i tas layanan tersebut mela lu i websi te. Dengan websi temasyarakat b isa mengakses seluruh layanan 24 jam sehar i dan 7 har i seminggu dimanapun berada asal mempunyai akses internet . Penggunaan websi te juga

memungkinkan semua layanan di lakukan dengan ef is ien karena hanya per ludi lakukan di depan komputer o leh masyarakat .

Banyak hal yang mendukung operas ional layanan in i , sa lah satunya adalah karenainfrastruktur jar ingan komputer yang baik pada masyarakat Swedia dan d idukungpula o leh penetras i in ternet yang cukup besar. Masyarakat sudah terb iasa untukmenggunakan internet sebagai proses komunikas i dan t ransaks i , maka ket ikalayanan in i d i luncurkan, mendapatkan apres ias i yang baik dar i masyarakat .



125

Dengan pengunjung sek i tar 230.000 orang set iap bulan, Lantmater iet menunjukkankemajuan yang sangat pesat . Perkembangan yang pesat t idak hanya d i tunjukkanoleh jumlah pengunjung, tetapi juga o leh jumlah t ransaks i yang d ihas i lkan yangpada 2 tahun terakhi r se la lu menunjukkan kemajuan dan perkembangan yangberar t i .

LAYANAN YANG ADA SECARA ONLINE

Layanan yang diber ikan secara onl ine mela lu i websi te pada dasarnya b isadikategor ikan dalam empat t ingkatan: per tama, adalah layanan yang s i fatnyahanya menyebarkan informasi kepada publ ik . Pada t ingkatan in i , masyarakat hanyabisa mel ihat in formasi yang d iber ikan o leh organisas i atau lembaga ter tentu.Tingkatan kedua masyarakat sudah mula i b isa melakukan komunikas i tetapi masihsatu arah, misalnya mendownload form, f i le , d l l . T ingkatan ket iga adalahkomunikas i dan interaks i dua arah, d i mana masyarakat sudah bisa melakukanproses ver i f ikas i dokumen ataupun proses otent i f ikas i . Dalam fase in i , beberapain is iat i f sudah bisa d ia jukan dan d i respon langsung mela lu i in ternet . Dan t ingkatankeempat adalah t ingkatan t ransaks i , d i mana masyarakat b isa melakukan t ransaks ipembel ian produk atau layanan ter tentu mela lu i in ternet .

Pemerintah Swedia menginginkan bahwa layanan pertanahan nasional in i dalamwebsi te t idak hanya terbatas pada informasi dan komunikas i , te tapi jugamelangkah pada t ingkatan t ransaks i . Karena adanya fas i l i tas t ransaks i onl ine,pada satu s is i akan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepatdan akurat , d i s is i la in d i samping menambah ef is iens i dan produkt i f i taspemerintah, d iharapkan juga menjadi sumber pendapatan baru bagi pemer intah.Untuk kepent ingan i tu lah, pemer intah kemudian mengadakan survey yangmendalam tentang kebutuhan masyarakat dan layanan sepert i apa yang merekainginkan dalam kerangka pertanahan nasional . Survey i tu kemudian d i jabarkan

pada proses implementas i dengan mendir ikan web-based serv ice . Beberapalayanan yang bisa d iakses onl ine, d i antaranya:



126

MapStore

MapStore adalah layanan penjualan peta secara onl ine. Masyarakat b isa membel ipeta seluruh kawasan Swedia mela lu i in ternet dan membayarnya mela lu i fas i l i taskartu kredi t . Dengan demik ian, seluruh masyarakat yang membutuhkan peta t idakper lu lagi mencar i d i toko buku, dan hanya per lu membel inya lewat in ternet .

MapSearch and Geographical Name

MapSearch and Geographical Name adalah salah satu fas i l i tas yang diber ikanlewat websi te. Pada fas i l i tas in i masyarakat b isa mencar i dan memperbesar skalapada suatu peta untuk mengetahui secara lebih det i l nama-nama ja lan, gedung,alat komunikas i , batas-batas daerah, kantor-kantor pemer intahan, monumen, danla in- la in. Dalam database in i terdapat lebih dar i 700.000 nama tempat dankawasan geograf is . Masyarakat b isa mengakses in i secara grat is sebagai bagiandar i layanan dan tanggung jawab pemer intah dalam member ikan informasi kepadapubl ik .

His tor ica l Map

Histor ica l Map adalah layanan yang menyediakan peta d ig i ta l dar i kawasan negaraSwedia pada zaman dahulu kala. Pembuatan peta in i sudah disesuaikan denganmetodologi kei lmuan dar i para penel i t i dan sejarawan. Hal in i mungkin ter jadikarena adanya kemajuan dalam perkembangan teknologi .

YourMap

YourMap adalah fas i l i tas d imana masyarakat b isa melakukan download peta d ig i ta lsuatu objek ter tentu yang akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaanataupun personalnya. Skala objek peta b isa d iperbesar sesuai dengan kebutuhan.Biasanya d ipakai untuk menunjukkan alamat kantor , gedung, ataupun peta ja lanyang terbatas.



127

Image Net

Image Net adalah layanan di masyarakat b isa mendapatkan foto kual i tas t inggi dar iSate l i t EROS A1 yang dipunyai Swedia. Foto sate l i t in i bahkan bisa menunjukkanhingga det i l objek pada suatu daerah ter tentu, dan t idak terbatas pada kawasannegara Swedia ataupun Eropa saja. Ar t inya, foto sate l i t in i b isa untuk melakukan

pemotretan berbagai kawasan selama masih dalam orbi t dan ter jangkau olehkamera sate l i t .

SwedelMag

SwedelMag ber is i fo to- foto pent ing tentang bangunan dan kawasan geograf is d iseluruh Swedia. Foto- foto in i b isa d icetak ataupun didownload sesuai kebutuhan.Masyarakat b isa membel i fo to- foto in i baik dalam bentuk cetak maupun dalambentuk CD-ROM. J ika peta Swedia selama in i dalam bentuk h i tam put ih, maka foto-foto in i mayor i tas dalam bentuk foto w arna.

Property Search

Layanan Property Search menyediakan hampir semua informasi mengenai propert id i se luruh kawasan Swedia. Propert i Search memuat lebih dar i 3,2 ju ta in formasitentang propert i dar i se luruh Swedia mula i dar i perumahan, perkantoran,apartemen, h ingga areal tanah. Layanan in i pada dasarnya d i tu jukan untuk duakalangan, per tama adalah kalangan profes ional yang bergelut dalam industr ipropert i dan kedua adalah untuk masyarakat umum. Untuk kalangan profes ionald ikenakan s is tem keanggotaan dengan membayar sek i tar 160 euro set iap tahun.Mereka dapat mendownload semua informasi yang d iper lukan dar i layanan in i .Sedangkan untuk masyarakat umum yang t idak menjadi anggota, layanan yangdiber ikan lebih terbatas. Pencar ian propert i b isa mela lu i nama gedung ataupunperumahan, pemi l ik dan pengembang, ataupun berdasarkan n i la i jual suatukawasan. Hal in i memungkinkan dengan adanya ker jasama dan jar ingan dar iseluruh pelaku industr i propert i d i sana dengan mengir imkan berbagai data daninformasi yang d iper lukan dan melakukan update secara terus menerus.



128

Real Property Barometer

Layanan in i merupakan layanan yang ber is i in formasi tentang perbandingan hargadar i se luruh propert i d i kawasan Swedia. Baik profes ional maupun masyarakatumum bisa mel ihat dengan lebih t ransparan semua informasi mengenai harga,kual i tas, dan layanan yang diber ikan o leh suatu kawasan perumahan misalnya

dibandingkan dengan kawasan yang la in.

BEBERAPA MANFAAT YANG BISA DIPEROLEH

Perkembangan layanan Badan Pertanahan Swedia in i mengalami kemajuan yangcukup pesat , terutama dengan meningkatnya t ransaks i dalam dua tahun terakhi r .Pada tahun 2002, layanan in i menghasi lkan pener imaan sebesar SEK 12 Juta,dengan biaya yang dikeluarkan sebesar SEK 9 juta (sek i tar 1,5 ju ta Euro) . Ar t inya,secara ekonomis, layanan in i te lah menghasi lkan keuntungan untuk Pemerintah.

Mela lu i layanan internet in i lah, pemer intah b isa member ikan informasi geograf isdan mengembangkan jar ingan dalam industr i propert i secara lebih luas. Dar i s in i ,t idak hanya fungsi pelayanan informasi publ ik yang diber ikan, tetapi pemer intahturut akt i f menciptakan dan mengembangkan pasar propert i d i se luruh Swediadengan layanan in i . Manfaat la in adalah layanan in i membukt ikan pemer intah b isamember ikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat yang bisa d iakses secaramudah dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena layanan in id i tu jukan untuk berbagai kalangan mula i dar i ka langan bisnis , profes ional , h inggamasyarakat umum secara keseluruhan.

Keuntungan la in adalah bahwa masyarakat sekarang in i b isa memi l ih sendi r i danmelakukan akt i f i tasnya d i manapun dia berada, sehingga secara umummempercepat proses b isnis dan produkt i f i tas. Staf d i Lantmater iet t idak lagi

d is ibukkan oleh urusan adminis t rat i f , te tapi d ikembangkan untuk mengarah padakonsul tas i dan pemik i ran la in yang lebih s t rategis .

Tentu saja semua keberhasi lan i tu t idak ber ja lan mulus begi tu saja. Banyakkendala yang harus d i lakukan mula i dar i pengembangan teknologi yang akandipakai , pemasaran dan promosi , h ingga pelat ihan sumber daya manusia yangakan menangani proses b isnisnya. Namun demik ian, dengan kepemimpinan yangkuat , semua hal i tu b isa d iatas i . Ke depan, peluang-peluang la in masih sangatterbuka dengan adanya berbagai loncatan teknologi . Misalnya adanya teknologi 3G



129

akan memungkinkan download peta dar i Telepon Selu lar maupun PDA. Art inya,apa yang ada sekarang t idak akan berhent i pada t i t ik in i , te tapi terus berkembangdi masa mendatang.



130

ENAM STRATEGI PADA MASTERPLANKOMISI E-MALTA



131

Dalam upaya melakukan studi dan penerapan eGovernment d i Mal ta, pemer intahMal ta membentuk komis i eMal ta yang bertugas untuk menyusun master p lanpenggunaan s is tem informasi dalam proses pemer intahan sekal igus mengawasiproses pelaksanaannya di lapangan. Komis i in i membuka kesempatan d iskus ikepada semua pihak dan yang mempunyai kepent ingan dan keahl ian baik dar idalam maupun luar neger i . Komis i in i juga membantu baik sektor pemer intah

maupun swasta dalam menerapkan s is tem informasi yang sesuai padaorganisas inya.

Di antara beberapa ruang l ingkup ker ja dar i komis i eMal ta adalah:

• Mengident i f ikas ikan beberapa perbandingan pelaksanaan implementas iTeknologi Informasi pada berbagai organisas i d i Mal ta dan memoni tor pelaksanaanya.

• Mempromosikan pengenalan dan penggunaan Teknologi Informasimela lu i berbagai pelat ihan yang diadakan terutama melalu i pendid ikanformal .

• Merekomendasikan berbagai program dan in isat i f yang mengarah padapembinaan profes i d i b idang Teknologi Informasi untuk mendukungterbentuknya komuni tas berbasis teknologi in formasi d i Mal ta.

• Membangun in is iat i f untuk pengenalan dan promosi program beker jasama dengan berbagai sektor pemer intahan dan swasta untuk lebihmengenalkan manfaat penggunaan Teknologi Informasi .

• Membuat parameter pengukuran untuk meningkatkan akses komunikas ibaik d i rumah, kantor , maupun di tempat publ ik , termasuk pengukuran d itempat- tempat yang kurang mampu dan belum ter jangkau teknologi .

• Membuat parameter pengukuran pelaksanaan implementas i TeknologiInformasi pada berbagai sektor pemer intahan.

• Memoni tor t rend yang ter jadi pada berbagai sektor Teknologi Informasid i se luruh dunia.

• Menyelaraskan antara tu juan eGovernment d i Mal ta dengan in is iat i f eGovernment d i se luruh Eropa.



132

Dari berbagai d iskus i dan pemik i ran yang berkembang, Komis i eMal tamengident i f ikasi enam sektor yang harus menjadi pr ior i tas pemer intah:

• Pengembangan penggunaan Teknologi Informasi dan internet padaseluruh lapisan masyarakat

• Penyebaran industr i eCommerce pada semua level komuni tas b isnis

• Kampanye dan komunikas i yang agres i f untuk penggunaan TeknologiInformasi

• Menyelaraskan in is iat i f implementas i TI d i Mal ta dengan implementas i TId i Uni Eropa untuk pengembangan ke depan.

• Mendesain dan menyelenggarakan program yang mengarah pada proseseGovernment, dan;

• Mengembangkan part is ipas i dan ker jasama antara swasta denganpemerintah dalam pengembangan eCommerce dan eGovernment.

ENAM KERANGKA STRATEGI PENGEMBANGAN EGOVERNMENT

eGovernment bukanlah ker ja yang mudah dan murah, karena i tu komis i eMal tate lah menetapkan enam kerangka st rategi sebagai acuan pengembanganeGovernment d i Mal ta. Enam strategi tersebut adalah sebagai ber ikut .

STRATEGI 1: MEMBANGUN KERANGKA DASAR PENGEMBANGAN

MASYARAKAT INFORMASI DAN EKONOMI

1. Membangun komunikas i dan kerangka pembuatan undang-undangpengembangan s is tem informasi . Aturan dan perundang-undangan akanmenjadi dasar bagi pelaksanaan bangunan s is tem informasi padapemerintahan. Termasuk dalam hal in i adalah menganal is is danmengevaluas i aturan dan perundang-undangan yang te lah ada.Selanjutnya, sela in undang-undang lokal , per lu juga memoni tor t ren



133

perkembangan aturan secara internas ional . Dan untuk menumbuhkandinamika dan inovasi dalam bidang teknologi in formasi , adanya undang-undang hak c ipta dan kekayaan inte lektual mut lak d iper lukan.

2. Mendorong berbagai organisas i dan kalangan bisnis untukmengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi . Pemakaian

teknologi in formasi akan semakin intens i f d i masa depan, karena i tuinf rastruktur te lekomunikas i yang berhubungan erat dengan teknologiin formasi per lu d ibenahi terus menerus terutama untuk mendorongpertumbuhan penggunaan internet , karena internet akan menjadi salahsatu kanal akses pent ing layanan eGovernment.

3. Mengident i f ikas i tantangan dan hambatan yang mungkin t imbul , mula idar i aturan-aturan yang berpotens i menghambat tumbuhnya industr iteknologi in formasi , rendahnya inf rastruktur , ataupun rendahnyakepercayaan masyarakat terhadap t ransaks i d i in ternet .

4. Menyatakan perang terhadap kejahatan d i dunia cyber ( cyber cr ime ) ,dengan menyebarkan berbagai kampanye ant i cyber cr ime, membangun

mekanisme untuk penyel id ikan dan penangkalan terhadap hal -hal yangmengarah pada pelanggaran hak c ipta atas kekayaan inte lektual ,memfasi l i tas i pelat ihan skala in ternas ional untuk pegawai pemer intahdan swasta, membangun forum yang terd i r i dar i semua pelaku industr idan pemer intah untuk menyebar luaskan informasi tentang kejahatan d idunia cyber secara menyeluruh, dan merekomendasikan pengambi lkebi jakan tentang langkah- langkah yang diper lukan dalampemberantasan cyber cr ime .

5. Membangun parameter pengukuran untuk mel indungi anak-anak dar ipelecehan di dunia cyber yang di lakukan dengan memfasi l i tas iker jasama antara sektor pemer intah, swasta, masyarakat dan pelakubisnis teknologi in formasi dalam membangun websi te yang aman untuk

anak-anak. Kampanye program ant i pelecehan anak d i in ternet jugasecara gencar d i lakukan.



134

STRATEGI 2: PENGEMBANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI PADA SELURUH PENDUDUK MALTA

1. Membangun kepercayaan masyarakat dalam penggunaan internet danteknologi in formasi . Kampanye penggunaan internet d i lakukan secaraser ius dan menyeluruh agar mendapatkan apres ias i yang luas. D i

samping i tu , per lu adanya smart card sebagai ident i tas e lektroniksekal igus password yang aman untuk mendapatkan semua layananpemerintah.

2. Mendukung akses menyeluruh pada masyarakat Mal ta. Studi d i lakukanuntuk penggunaan internet , te lepon selu lar , TV, pda dan berbagaiperalatan la in yang mungkin b isa d i terapkan di Mal ta. Benchmarkterhadap layanan internet dan program dalam mengatas i kesenjangandig i ta l juga per lu d i lakukan.

3. Mendorong biaya yang lebih murah untuk akses internet . T idak b isadipungki r i , sa lah satu hambatan utama dalam eGovernment adalahbagaimana masyarakat b isa mengakses dengan biaya murah. Karena i tu,per lu ker jasama menyeluruh dar i berbagai p ihak terkai t agar b isamer ingankan biaya akses internet .

STRATEGI 3: MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI BARU MELALUI E-

COMMERCE

1. Membantu industr i b isnis lokal untuk mengembangkan layanan berbasisinternet dengan member ikan berbagai konsul tas i dan aturan yangmemudahkan.

2. Mengembangan layanan Business to Business berbasis web di Mal ta

3. Membantu b isnis skala kec i l , menengah, dan besar dalammengembangkan eBusiness dan eExport .

4. Mendorong semua sektor ekonomi untuk memakai pembayaran mela lu ie lektronik mela lu i ker jasama dengan berbagai p ihak terutama dar i p ihakperbankan.



135

STRATEGI 4: MEMBANGUN FIRST CLASS LAYANAN EGOVERNMENT

1. Mengelo la badan-badan pemer intah pusat dan lokal dalam upayamember ikan layanan eGovernment dan mempromosikan sektor-sektor pemer intah untuk member ikan layanan lewat in ternet .

2. Mempers iapkan pegawai pemer intah untuk member ikan layanan denganmetode dan teknologi baru, untuk selanjutnya mengubah paradigmapemerintah menjadi par tner b isnis

3. Membangun masyarakat secara onl ine dengan membiasakan untukmelakukan t ransaks i dan komunikas i secara onl ine.

STRATEGI 5: MENGATASI KESENJANGAN DIGITAL

1. Mengembangkan konten secara lokal agar menumbuhkan minat dan

part is ipas i dar i se luruh masyarakat .

2. Menjembatani kesenjangan terutama pada daerah-daerah yang t idakmampu dengan membuat pusat in formasi dan k ios-k ios ber is ikankomputer untuk b isa mengakses internet .

3. Menggunakan teknologi in formasi dan komunikas i untuk memperbaik ikual i tas h idup dar i para orang tua dan juga mengembangkan layananteknologi in formasi dan komunikas i kepada orang-orang cacat

STRATEGI 6: MEMPERBAIKI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1. Mengembangkan konten Teknologi Informasi dan Komunikas i padakur ikulum pendid ikan dasar dan memfasi l i tas i keter l ibatan pela jar dalampenel i t ian yang bers i fat nas ional maupun internas ional

2. Menetapkan standar pelat ihan dan pendid ikan Teknologi Informasi danKomunikas i ser ta terus-menerus mengembangkan kual i tas peker japrofes ional dalam bidang Teknologi Informasi



136

Enam rencana st rategis yang dicanangkan oleh komis i eMal ta sepert i tersebut d iatas memang diper lukan dalam set iap pentahapan implementas i eGovernment agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan tu juan dan st rategi besar eGovernmentsecara keseluruhan.



137

PORTAL CANGGIH LAYANAN ONLINE DIKOTA BREMEN



138

Pemerintah kota Bremen membangun porta l Bremer-Onl ine-Serv ice sebagai por ta lin formasi dan t ransaks i layanan Pemerintah untuk masyarakat Bremen. Tidaksekedar porta l in formasi , dengan teknologi keamanan dan enkr ips i yang semakinmaju memungkinkan masyarakat uum dan bisnis melakukan berbagai t ransaks ie lektronik mela lu i por ta l in i . Sela in i tu , teknologi tanda tangan dig i ta l jugamemungkinkan proses apl ikas i dan t ransaks i dokumen bisa ber langsung secara

onl ine. Layanan onl ine d i Bremen in i merupakan salah satu yang berkembang baikdi Eropa, t idak heran beberapa penghargaan te lah d idapatkan, misalnya “TeleTrustInnovat ion Pr ize” tahun 2001, “Best Pract ice Label ” d i Uni Eropa tahun 2003, dan juga mendapatkan penghargaan dalam pertemuan Tingkat Tinggi Eropa padakategor i “The Role of eGovernment for European Compet i t iveness”.

In is iat i f pengembangan Bremer-Onl ine-Serv ice in i d imula i pada tahun 1999 saatSenat Kota Bremen memutuskan untuk membangun layanan informasi dantransaks i yang b isa d iakses secara onl ine. Konsep dar i layanan in i adalah“Penyediaan layanan yang beror ientas i kepada konsumen melalu i in tegras iberbagai layanan elektronik kepada masyarakat umum dan kalangan bisnis” .

Pemerintah kota kemudian membentuk perusahaan untuk mereal isas ikan konsep

in i dan berdi r i lah GmbH & Co. KG. Perusahaan in i lah yang kemudian membangunrencana aks i , master p lan, sekal igus bertanggung jawab terhadap pengembanganporta l . Dan secara berkala, perusahaan in i juga melakukan kampanye dan promosisecara intens i f untuk proses sos ia l isas i layanan in i kepada masyarakat luas.

PROSES PENGEMBANGAN

Untuk membangun porta l yang b isa melakukan berbagai layanan dan t ransaks ionl ine, ada dua s is i pent ing yang harus d iperhat ikan. Pertama dar i s is i penggunaadalah bagaimana menciptakan s is tem yang aman dan ident i tas d ig i ta l yang b isa

digunakan untuk mengakses semua layanan. Sementara d i s is i la in adalahpengembangan konten dan integras i berbagai apl ikas i yang akan disediakansecara onl ine. Faktor la in yang juga d iper lukan adalah proses pembayaran untuktransaks i onl ine. Karena i tu, layanan in i mengintegras ikan antara Home Banking Computer Inter face Standard (HBCI) dengan Onl ine Serv ice Computer Inter faceStandard (OSCI) . In tegras i in i memungkinkan berbagai pembayaran t ransaks id i lakukan secara onl ine. Secara umum ada t iga tahapan besar pelaksanaan proyekpengembangan porta l in i , ya i tu:



139

Sumber: Bremen Government, 2001

Pertama, pembuatan dan penyebaran fas i l i tas akses yang aman. Pembuatan kar tuident i tas e lektronik yang ber laku sebagai ident i tas nas ional adalah salah satukunci utama agar pelayanan indiv idual secara onl ine b isa d i laksanakan. Kartuident i tas e lektronik t idak hanya berfungsi sebagai kar tu pengenal , te tapi juga

di lengkapi tanda tangan dig i ta l untuk proses otent i f ikas i dan otor isas i . Kartuident i tas e lektronik in i d icetak dalam format kar tu kredi t b iasa dan pemakaiannya juga memerlukan mesin otor isas i sebagaimana pemakaian kar tu kredi t . Untukmempermudah proses t ransaks i , mesin otor isas i in i d ibuat dengan desain yangkompak dan kec i l sehingga bisa d ipakai dar i rumah. Inf rastruktur otor isas i in i jugadisebar luaskan pada berbagai tempat umum untuk memperbanyak akses danmember ikan pengalaman yang lebih banyak kepada masyarakat dalam prosespenggunaannya.



140

Kartu ident i tas e lektronik dan tanda tangan dig i ta l in i mempunyai banyak sekal ifungsi dalam pelaksanaan eGovernment:

• Sebagai ident i tas pr ibadi dan akses masuk untuk mendapatkan layananpemerintah yang disediakan secara onl ine. Set iap pr ibadi mempunyaiident i tas unik yang di lengkapi password sehingga sul i t d ipalsukan orang

la in.

• Tanda tangan dig i ta l ber fungsi juga sebagai password untuk prosesenkr ips i dokumen. Dokumen yang dik i r imkan hanya b isa d iakses o lehorang yang di tu ju lewat tanda tangan dig i ta l . Ar t inya, walaupun suatudokumen bisa d idownload o leh orang la in, tetapi t idak akan b isa d ibacatanpa adanya tanda tangan dig i ta l dar i orang yang berwenangmembukanya.

Kedua , s tandardisas i p lat form menjadi salah satu tantangan la in yang harusdiselesaikan. Standardisas i in i d iper lukan untuk memungkinkan ter jadinyakomunikas i dan integras i antara satu apl ikas i dengan apl ikas i yang la in.Standardisas i juga akan memudahkan dalam proses pengembangan apl ikas i sesuai

dengan dinamika yang berkembang. Yang di lakukan pertama kal i adalahmelakukan standardisas i untuk Onl ine Serv ice Customer Inter face (OSCI) , danpenyesuaian apl ikas i lokal maupun nasional dengan standard tersebut . Sete lah i tu ,pengembangan la in yang di lakukan adalah apl ikas i untuk pembayaran denganberbagai metode.

Pada tahun 2001, s tandard OSCI kemudian d i in tegras ikan dengan sof twareGovernikus, sebuah sof tware apl ikas i untuk t ransaks i onl ine, yang memungkinkanadanya enkr ips i dan tanda tangan dig i ta l . Perkembangan Governikus juga cukupcepat , dengan pengambahan berbagai features yang semakin banyak:

• Enkr ips i untuk tanda tangan dig i ta l

• Fasi l i tas pembayaran secara onl ine

• Virus scanning

• Mendukung apl ikas i untuk publ ic key inf rastructure (PKI)



141

Ketiga, pembangunan apl ikas i dan personal isas i untuk masyarakat . Sei r ingdengan pengembangan pada aspek keamanan dan ident i tas pengguna, apl ikas i -apl ikas i yang akan diber ikan secara onl ine juga mula i d ibangun. Pembangunanapl ikas i in i tentu saja mel ibatkan pemer intah dan berbagai d iv is inya karenamerekalah yang akan menja lankan proses b isnisnya. Layanan dalam BremenOnl ine Serv ice d ikembangkan mela lu i konsep l i fe s i tuat ion , d i mana pemer intah

mengident i f ikas i semua kebutuhan yang diper lukan sepanjang kehidupankesehar ian masyarakat Bremen. Masyarakat b isa mengakses layanan dan memi l ihlayanan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan ataupun kesenangannya.

Konsep l i fe s i tuat ion adalah bagaimana pemer intah mel ihat kebutuhan masing-masing orang yang berbeda-beda sesuai dengan umur, s tatus, dan hubungannyadengan akt i f i tas b isnis dan sos ia l . Dar i s i tu , masyarakat b isa mengakses segalalayanan pemer intah sesuai dengan kebutuhan pr ibadi dan keluarganya. Layananonl ine serv ice yang diber ikan cukup luas, mula i dar i per i j inan, pembayaran pajak,pengajuan berbagai apl ikas i , bahkan hingga pembel ian t iket untuk menontonpertandingan sepak bola kesebelasan Werder Bremen. Hingga mei tahun 2003,terdapat lebih dar i 100 layanan yang bisa d iakses secaa onl ine.

POTENSI EKONOMI DARI EGOVERNMENT

Layanan eGovernment d i kota Bremen menghasi lkan beberapa potens i ekonomiyang cukup besar. Pertama adalah ef is iens i dar i s taf dan pegawai pemer intahan.Adanya layanan onl ine memungkinkan ker ja-ker ja adminis t rat i f yang selama in id i lakukan oleh orang menjadi berkurang. Staf dan pegawai pemer intahan padaakhi rnya t idak lagi d is ibukkan untuk menja lankan ker ja-ker ja adminis t rat i f , te tapilebih d i fungsikan menjadi petugas customer serv ice yang melayani berbagaipertanyaan masyarakat tentang layanan pemer intah ataupun cara mendapatkanlayanan secara onl ine. Potens i la in dar i pengembangan eGovernment adalah

adanya tambahan pendapatan dar i komis i dan juga fee t ransaks i d i websi te.

Potensi keuntungan terbesar sebenarnya ada pada pertumbuhan bisnis danekonomi yang semakin maju karena kemudahan dalam proses adminis t ras i dantransparansi dalam pengelo laan dan kebi jakan pemer intah. Kalangan bisnis akandengan suka re la berpart is ipas i secara akt i f untuk mendapatkan layananpemerintah mela lu i eGovernment. Namun demik ian, sebelum layanan in i d iber ikansecara onl ine, per lu adanya pergant ian prosedur dan s is tem pengelo laannya dalam



142

pemerintahan. Karena bagaimanapun, pengelo laan layanan lewat onl inemempunyai banyak perbedaan dibandingkan s is tem pelayanan t radis ional .



143

PENGEMBANGAN KARTU IDENTITASELEKTRONIK NEGARA ITALIA



144

Salah satu faktor pent ing dalam penerapan eGovernment adalah adanya satuident i tas nas ional bagi seluruh masyarakat yang bisa d ipergunakan untuk berbagaikepent ingan. Ident i tas tunggal bagi set iap penduduk in i akan memudahkanberbagai p ihak dalam mendapatkan layana Pemerintah. Di I ta l ia , kar tu ident i tasnasional in i d inamakan Electronic Ident i ty Card (EIC). Electronic Ident i ty Card in imempunyai dua fungsi pent ing. Pertama, sebagai bukt i bahwa dia adalah penduduk

I ta l ia yang sah, dan kedua sebagai akses untuk mendapatkan berbagai pelayananpemerintahan secara onl ine.

Kartu Ident i tas Nasional in i secara f is ik terbagi dua, per tama adalah laser band ,ya i tu f is ik kar tu semacam kartu kredi t b iasa yang memuat data-datakependudukan, foto dan d i lengkapi dengan tanda tangan dan b isa juga d i tambahcap jar i tangan. Satunya lagi adalah microchip yang ber is i data-data d ig i ta l yangakan dipakai sebagai ident i tas nas ional untuk menggunakan semua layananpemerintah secara onl ine, baik d i level pusat maupun daerah. Tantangan utamadar i pelaksanaan pembuatan Electronic Ident i ty Card adalah bagaimanamenyesuaikan dengan aturan dan regulas i yang d iatur o leh AIPA, departemen yangdi tunjuk pemer intah untuk mengurus i seluruh adminis t ras i penduduk.

Ada beberapa regulas i dan aturan yang harus d i ikut i dalam hal in i :

1. Electronic Ident i ty Card harus berupa nomor unik yang dimi l ik i o lehset iap orang untuk d idaf tarkan pada badan kependudukan nasional .Nomor unik in i untuk menjamin satu ident i tas t idak b isa d i t i ru ataudipalsukan oleh orang la in.

2. Bisa d ipakai untuk menggunakan layanan lebih dar i 8000 badanpemerintah pusat dan lokal , dalam hal in i microchip yang digunakanharus sesuai dengan karakter layanan pemer intah yang selama in i ada.

3. Sesuai dengan perencanaan st rategis pemer intah secara keseluruhanmengenai pengembangan eGovernment, karena Electronic Ident i ty Card in i hanyalah satu bagian dar i s t rategi pengembangan eGovernmentsecara keseluruhan.

4. Desain f is ik yang baik dan mempunyai in teroperabi l i tas dengan berbagailayanan pemer intahan. Persyaratan in i d iper lukan karena memang akandipakai sebagai kar tu akses terhadap semua layanan pemer intah.



145

5. Aspek keamanan untuk mencegah kerugian yang t idak d i inginkan o lehpenduduk. Masing-masing penduduk mempunyai satu nomer ident i tasunik yang di lengkapi dengan password untuk mencegah ter jadinyapemalsuan ataupun pemakaian kar tu o leh orang yang t idak berhak.

PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN

Banyak p ihak yang berperan dalam pelaksanaan pendataan Electronic Ident i tyCard in i , d i antarnya adalah.

• Kementr ian terkai t , dalam hal in i beberapa badan dalam kementr iandalam neger i yang mengurus i masalah adminis t ras i dan teknologiin formasi .

• Town Hal l adalah pelaksana keseluruhan dar i proyek Electronic Ident i tyCard in i .

• Penyedia kar tu p last ik yang memenuhi s tandar dan spesi f ikas i yangte lah d i tentukan.

• Penyedia microchip untuk menyimpan data-data d ig i ta l dar i se luruhpenduduk dan juga sebagai ser t i f ikat d ig i ta l yang b isa d ipakai untukmendapatkan layanan eGovernment.

• Penyedia layanan, dalam hal in i semua badan-badan pemer intah baiklokal maupun pusat yang member ikan layanan secara onl ine kepadamasyarakat .



146

Sumber: I ta l ian Government, 2002

PROSES PELAKSANAAN

Tahapan dalam proses pelaksanaan pembuatan Electronic Ident i ty Card untuk

penduduk I ta l ia adalah sebagai ber ikut :

Pertama , pers iapan pembuatan kar tu secara f is ik , dalam hal in i menentukanvendor untuk kar tu p last ik dan microchip yang sesuai dan b isa d ipergunakan untukmendapatkan layanan dar i pemer intah yang selama in i ada. Proses in i t idak ter la lurumi t karena cukup banyak penyedia produk dan layanan yang ada.

Kedua , pengakt i fan kar tu. Kartu-kar tu yang sudah ada mula i d icetak dan d i is idengan data-data d ig i ta l yang d isesuaikan dengan badan kependudukan nasionaldan badan-badan pemer intah yang menyelenggarakan layanan secara onl ine.Data-data d ig i ta l in i masih kosong, dan nant inya akan dicocokkan dengan datapersonal masing-masing penduduk.

Ket iga, pencetakan dan penyebaran. Untuk memudahkan penduduk, makapendaf taran perolehan Electronic Ident i ty Card in i t idak d i lakukan di pemer intahpusat , te tapi d iserahkan kepada pemer intah daerah. Karena pada pemer intahdaerah sudah terdapat s tandar isas i dalam format in formasi , maka prosespendaf taran o leh penduduk t idak lah ter la lu menyul i tkan. Gambaran prosespendaf taran adalah sebagai ber ikut :



147

• Penduduk mendatangi kantor-kantor pemer intah lokal untuk melakukanproses pendaf taran.

• Penduduk membawa bukt i -bukt i ident i tas f is ik yang selama in i te lahdikeluarkan o leh pemer intah lokal sebagai bukt i kependudukan.

• Setelah data-data personal d i ter ima, d i lanjutkan dengan foto dan tandatangan untuk selanjutnya d icetak dalam kartu p last ik .

• Kartu s iap d igunakan, d iser ta i dengan Personal Ident i f icat ion Number (PIN), dan ser t i f ikat d ig i ta l yang akan jadi ident i tas untuk penggunaansemua layanan masyarakat secara onl ine.

KARTU IDENTITAS DAN NILAI TAMBAH

Penerapan Electronic Ident i ty Card sekarang in i prosesnya masih ber ja lan,sehingga masyarakat I ta l ia masih mempunyai dua kar tu ident i tas dengan yang

tradis ional ada. Diharapkan pada tahun 2008 semua masyarakat I ta l ia sudahmempunyai Electronic Ident i ty Card . Kesuksesan penerapan Electronic Ident i tyCard d i I ta l ia bukanlah perkara mudah dan ter jadi begi tu saja. Salah satu yangmemudahkan adalah intens i tas layanan eGovernment pada berbagai sektor yangsudah t inggi d i masyarakat sehingga memudahkan ident i f ikas i dan penyesuaianyang diper lukan.

Juga adanya standar isas i dar i berbagai apl ikas i s is tem informasi baik padapemerintah pusat maupun daerah yang memudahkan penerbi tan kar tu dansert i f ikat d ig i ta l yang b isa d ipakai d i se luruh negara. Tanpa adanya standar isas i ,akan menyul i tkan pemakaian satu ident i tas untuk seluruh negara. D i s in i , faktor in teroperabi l i tas antar apl ikas i menjadi sangat pent ing. In teroperabi l i tas memungkinkan pertukaran informasi dan pembacaan data yang seragam.

Faktor la in yang juga membantu adalah teknologi keamanan pada sert i f ikat d ig i ta lyang cukup canggih sehingga memungkinkan penduduk merasa aman dan nyamandalam proses pemakaian kar tu tersebut . Tanpa adanya keamanan data yangmemadai , par t is ipas i penduduk t idak b isa d iharapkan ter la lu besar. Secara f is ikElectronic Ident i ty Card didesain t idak menunjukkan data-data lengkap seseorang,sehingga j ika h i lang atau d igunakan orang la in t idak b isa d ipakai secara lebih luas.Data-data i tu ters impan di dalam bank data pemer intah yang hanya b isa d iaksesoleh yang berwenang. Electronic Ident i ty Card juga d idukung oleh kes iapan



148

pegawai dar i Pemer intah Lokal untuk melaksanakan eGovernment secara nas ional .Kesiapan pegawai lokal in i d iper lukan mengingat yang melaksanakan prosespendataan in i adalah pegawai lokal , walaupun data-data yang diber ikan langsungmasuk dalam s is tem kependudukan nasional .

Dan terakhi r , penerbi tan Electronic Ident i ty Card di rasakan mempunyai n i la i

tambah dengan banyaknya layanan pemer intah secara onl ine pada hampir semuasektor . Jadi , kar tu in i t idak hanya berfungsi sebagai kar tu ident i tas, tetapi jugasebagai tanda masuk untuk mendapatkan layanan pemer intah secara onl ine.Adanya ni la i tambah semacam in i lah yang menambah part is ipas i masyarakat untukmenggunakan kartu in i secara maksimal .



149

STRATEGI MEMBANGUN KOMUNITASBERBASIS INFORMASI DI ESTONIA



150

KONDISI ESTONIA

Estonia merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam pengembanganeGovernment. Dengan penetras i in ternet sek i tar 45% dar i keseluruhan penduduk,Estonia menempat i nomor 9 dalam penciptaan l ingkungan onl ine menurut Wor ldCompet i t iveness Yearbook dan sepuluh besar per ingkat eReadiness menurut

McConnel l In ternat ional . Kemajuan yang sudah dicapai d i Estonia bukanlahkemajuan yang dicapai dalam sekejap. Prestas i in i d idapatkan dar i komi tmen yangt inggi dar i e l i t pol i t ik untuk membangun eGovernment, juga konsensus umum dar iseluruh potens i kekuatan yang ada d i Estonia.

Dengan dukungan akt i f pemer intah yang besar, pembangunan masyarakatinformasi dan eGovernment d i laksanakan mela lu i perencanaan yang rapih dalamformat pengembangan proyek yang berkes inambungan. In is iat i f in i d idukungpart is ipas i sektor swasta yang ter l ibat akt i f dalam berbagai proyek pemer intah.Dukungan dar i se luruh p ihak in i lah yang menjadikan pengembangan masyarakatinformasi menunjukkan kemajuan yang pesat . Masyarakat in formasi merupakansalah satu agenda utama yang menjadi prasyarat bagi terc iptanya kerangkaeGovernment yang efekt i f . Beberapa pr ins ip utama dar i masyarakat in formasiadalah:

1. Masyarakat in formasi adalah konsep utuh d i mana bangunan kehidupanbermasyarakat dan bernegara d i Estonia d idasarkan atas manajemeninformasi terpadu sehingga menghasi lkan kual i tas kehidupan yang lebihbaik bagi masyarakat .

2. Pemerintah akan berperan dalam dua hal : per tama sebagai promotor pengembangan masyarakat in formasi , dan kedua sebagai penyediakerangka pembangunan masyarakat in formasi . Pelaksanaanpembangunan apl ikas i dan teknis pengembangan s is tem informasi akanmel ibatkan p ihak swasta, masyarakat , dan berbagai lembaga yang

berminat .

3. Pemerintah akan berusaha member ikan akses yang sama dan ter jangkauoleh semua lapisan masyarakat d i semua lokas i . Masyarakat in formasimenuntut adanya kesetaraan dan kesamaan dalam mengakses layanandan informasi yang d isediakan pemer intah.

4. Dalam melaksanakan in is iat i f eGovernment, sangat d iper lukanmekanisme kordinas i yang efekt i f antar departemen. Kordinas i



151

menyangkut s tandardisas i apl ikasi yang akan digunakan dan layanan apasaja yang memungkinkan d i lakukan shar ing informasi antar beberapadepartemen.

5. Fokus pemer intah untuk pembangunan masyarakat in formasi in id ipusatkan pada dua sektor : pendid ikan d i Estonia dan pengembangan

solus i untuk adminis t ras i umum. Sektor pendid ikan menyangkutpenyiapan sumber daya yang memadai , sementara pengembangan solus idan adminis t ras i umum diper lukan untuk implementas i eGovernment.

APLIKASI EGOVERNMENT

Cukup banyak apl ikas i eGovernment yang sudah dibangun di Estonia. Beberapa diantaranya adalah:

Pertama, Portal eGovernment

Porta l eGovernment d i Estonia beralamat d i www.r i ik .ee merupakan porta lin formasi resmi pemer intah kepada masyarakat dan seluruh kalangan. Sebagaisebuah media layanan, por ta l in i t idak sekedar berfungsi sebagai sarana informasipemer intah secara v i r tual tetapi juga menjadi p intu akses bagi seluruh layananeGovernment yang disediakan pemer intah. Is i dar i por ta l in i adalah informasiumum mengenai Estonia dar i s is i geograf is dan berbagai potens i ekonomi danpembangunan di sana. Sela in i tu , s t ruktur pemer intahan dengan alamat dan emai llengkap untuk set iap s taf dan pejabat pemer intah b isa d i dapat d i s in i .



152

Sumber: Estonian Government, 2002

Kedua, Penerapan Konsep eCit izen

eCi t izen adalah layanan pemer intah yang berhubungan dengan masalah

kependudukan dan kenegaraan yang bisa d iakses secara onl ine. Layanan in imemungkinkan penduduk melakukan pendaf taran kependudukan, domis i l i , kar tukeluarga, dan berbagai layanan yang berhubungan dengan kehidupankesehar iannya d i lakukan secara onl ine. Layanan yang disediakan d ibuatmenyesuaikan dengan pola kehidupan seseorang mula i dar i kec i l h ingga menjadiorang tua. Masyarakat b isa memi l ih layanan mana sesuai dengan kebutuhannya.Faktor pent ing dalam pelaksanaan eCi t izen adalah ident i f ikas i dan otent i f ikas i dar imasing-masing penduduk. Pemerintah mengant is ipas i hal in i dengan menerbi tkan



153

kartu ident i tas e lektronik dan s is tem otent i f ikas i onl ine, sehingga hampir semualayanan bisa d iakses secara onl ine.

Ketiga, Implementasi eDemocracy

Prins ip eDemocracy adalah bagaimana masyarakat mendapatkan akses untukberpart is ipas i akt i f dalam proses pengambi lan keputusan pemer intah. Dengandemik ian, semua keputusan yang diambi l pemer intah d iharapkan memenuhiaspi ras i masyarakat dan program-programnya dapat d iper tanggungjawabkan. Padaproses part is ipas i masyarakat dalam proses pengambi lan keputusan, te lah d ibukaforum diskus i onl ine atas kebi jakan pemer intah baik yang sudah dikeluarkanmaupun sedang dibahas. Forum diskus i in i b isa d iakses o leh semua kalangansehingga diharapkan semua aspr ias i masyarakat b isa tersalurkan. Pada tahapanlebih lanjut adalah penerapan eVot ing untuk pemi lu onl ine yang undang-undangnyadibuat pada tahun 2002 dan d iharapkan bisa mula i d i laksanakan pada tahun 2005.

Keempat, Pengembangan Kartu Identi tas Elektronik

Kartu ident i tas e lektronik adalah kar tu in formasi pr ibadi yang ber is i semuainformasi terpadu tentang d i r i seseorang. Kartu ident i tas e lektronik secara f is ikd icetak sebagaimana kartu kredi t te tapi d i lengkapi dengan microchip yang ber is inomer ident i tas pr ibadi dan tanda tangan dig i ta l . Kartu ident i tas e lektronik menjadiprasyarat untuk memperoleh layanan informasi onl ine karena proses otent i f ikas id i lakukan mela lu i microchip in i . D i rencanakan, set iap penduduk sudah mempunyaikar tu ident i tas e lektronik in i pada akhi r tahun 2004. Seja lan dengan penerbi tankartu ident i tas penduduk in i , set iap penduduk juga d iber ikan satu emai l yang akandigunakan sebagai sarana komunikas i utama dengan pemer intah.



154

Sumber: Estonian Government, 2002

Penerbi tan kar tu ident i tas e lektronik in i t idak mungkin b isa d i lakukan tanpa adanyastandardisas i p lat form dan apl ikas i dar i se luruh layanan pemer intah pada set iapdepartemen. Karena bagaimanapun, sebagai kunci akses, kar tu ident i tas e lektronikharus b isa d ipakai untuk memperoleh semua layanan pemer intah.

PENGEMBANGAN KE DEPAN

Pembangunan masyarakat in formasi dan eGovernment d i Estonia terus mengalamikemajuan dan perkembangan. Berbagai layanan pemer intah dan pengembangansis tem informasi terpadu terus d i lakukan sesuai dengan kemajuan teknologi dant ingkat kes iapan departemen bersangkutan. Di antara beberapa apl ikas i yang terusdibangun adalah:



155

• Ketersediaan informasi yang lengkap dan terpadu di in ternet . Porta leGovernment d iharapkan menjadi pusat in formasi lengkap mengenaipemer intah dan negara Estonia bagi semua kalangan.

• Apl ikas i eFinance untuk mengatur semua sektor keuangan pemer intahanyang menyangkut anggaran dan pemakaiannya.

• Sistem informasi hukum eLegal d i mana masyarakat b isa mengaksessemua informasi yang berkai tan dengan hukum, pengadi lan dan prosesperkara yang sedang mereka a jukan.

• Sistem perpajakan onl ine eTaxat ion, d imana masyarakat dan kalanganbisnis b isa mendapatkan informasi tentang pajak, menghi tung berapapajak yang harus d ibayarkan, sekal igus membayarnya secara onl ine.

• Manajemen dokumen secara d ig i ta l untuk seluruh informasi , suratmenyurat , dan dokumentas i pemer intahan.

• Sistem informasi kependudukan eRegis t r ies untuk pendaf taran semua

surat-surat iz in secara onl ine.

Layanan tersebut akan terus d ikembangkan apalagi dengan kemajuan teknologiin formasi yang memungkinkan adanya konvergensi antara s is tem komputer denganperalatan komunikas i . Pelayanan pemer intah d i masa depan t idak hanya b isadiakses mela lu i in ternet , te tapi juga mela lu i berbagai peralatan komunikas i sepert ite lepon dan PDA.

Pada akhi rnya, in is iat i f eGovernment sela in member ikan manfaat dalammemudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pemer intah, jugamemungkinkan terbangunnya pemer intahan yang bers ih dan dapatdiper tanggungjawabkan.



156

RENCANA STRATEGIS MODERNISASIMASYARAKAT WINA



157

Sejak tahun 1990-an Dewan Kota Wina te lah mengident i f ikas i pent ingnya s is teminformasi dalam proses pemer intahan. Sete lah mela lu i berbagai per ja lanan dandiskus i panjang, d ibangunlah rencana st rategis modernisas i proses adminis t ras ipubl ik d i Wina pada tahun 2001. Rencana st rategis in i menyangkut pembangunansis tem informasi dan adminis t ras i publ ik d i Wina yang dikembangkan untukmemperbaik i layanan masyarakat . Sebanyak 39 proyek tercakup dalam rencana

pembangunan hingga tahun 2004.

Pr ins ip dasar dar i pengembangan s is tem informasi dan adminis t ras i publ ik d i Winaadalah:

• Bagaimana pemer intah menciptakan kepuasan pelanggan danmasyarakat yang lebih t inggi terhadap layanan yang selama in i adamelalu i eGovernment.

• Sistem adminis t ras i publ ik harus mampu mengembangkan budaya ker jadan budaya pemer intahan yang lebih produkt i f dan bertanggung jawab.

• Pengelo laan keuangan secara modern sebagaimana di lakukan oleh

perusahaan untuk mempert inggi akuntabi l i tas dan pertanggungjawabanpubl ik .

• Membangun k iner ja dan produkt i f i tas yang t inggi pada semuadepartemen dan pegawai pemer intahan

• Penggunaan teknologi in formasi harus mampu menjadikan proses b isnislebih ef is ien.

• Pengadaan barang secara modern dengan eProcurement untuk menjamintransparansi dan keadi lan.

TUJUAN EGOVERNMENT

eGovernment mempunyai ar t i bahwa seluruh proses yang diker jakan pemer intahdalam pengambi lan berbagai kebi jakan dan dalam member ikan pelayanan kepada



158

masyarakat d i lakukan dengan penggunaan teknologi in formasi yang intens i f . D iWina, in is iat i f eGovernment mempunyai beberapa arah dan tu juan s t rategis , ya i tu:

• Dengan eGovernment pemer intah ingin member ikan penawaran yangluas mengenai berbagai in formasi pent ing yang dibutuhkan masyarakatdan juga p i l ihan akses terhadap layanan pemer intah. Masyarakat b isa

mendapatkan layanan pemer intah secara interakt i f dan onl ine sesuaidengan kebutuhan kehidupan mereka.

• Mengembangkan t ransparansi yang lebih luas dalam proses pelayananpubl ik . Karena masyarakat b isa mendapatkan informasi tentang berbagaiprogram dan kegiatan pemer intah, masyarakat b isa melakukan kontro ldan pertanggung jawaban lebih besar terhadap apa yang di lakukanpemerintah.

• Dukungan dan part is ipas i masyarakat yang lebih luas dalam prosespengambi lan keputusan. eGovernment mengharuskan pemer intahmember ikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam prosespengambi lan keputusan dan kebi jakan yang akan diambi l . Part is ipas i

yang luas akan lebih menjamin keputusan yang diambi l memenuhiaspi ras i masyarakat menuju proses pemer intahan yang lebih t ransparandan demokrat is

• Menggant ikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat , d i manamereka b isa mendapatkan layanan langsung mela lu i in ternet . Selama in imasyarakat mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangilangsung kantor-kantor pemer intahan. Lewat eGovernment masyarakatmempunyai p i l ihan akses yang lebih banyak.

Pelaksanaan eGovernment tentu saja akan mengubah peran dar i s taf dan pegawaipemer intahan di Wina. Dalam pelayanan t radis ional s taf dan pegawaipemer intahan akan banyak berurusan dengan penanganan masyarakat secaralangsung, dokumentas i dan aspek adminis t rat i f . Mela lu i eGovernment, kontakmasyarakat secara langsung berkurang karena masyarakat b isa mendapatkanlayanan secara onl ine. Urusan adminis t rat i fpun b isa d ikurangi dengan prosesotomasi s is tem.

Peran s taf dan pegawai pemer intah dengan akan dia l ihkan menjadi customer serv ice yang s iap melayani berbagai per tanyaan mela lu i te lepon dan emai lmengenai cara menggunakan porta l dan mendapatkan layanan pemer intah. Mereka



159

juga bertanggung jawab mengelo la porta l dengan member ikan berbagai in formasiyang diper lukan. Sementara s taf la in d iarahkan untuk mengembangkan pemik i ranstrategis dan membangun ker jasama yang lebih in tens antara pemer intah,masyarakat dan kalangan bisnis .

BEBERAPA CONTOH APLIKASI EGOVERNMENT

Pemerintah kota Wina membangun porta l resmi kota Wina yang beralamat d iwww.wien.at. Porta l in i merupakan salah satu yang tersukses d i Austr ia dengan20.000 pageviews dan 13 juta h i ts per bulan. Porta l in i juga mempunyai layanannewslet ter w ien.at . rk . Pihak Departemen informasi dan komunikas i yang mengelo laporta l in i . Walaupun demik ian, karena is i por ta l in i berasal dar i berbagaidepartemen, update informasi sangat tergantung dar i keakt i fan t iap- t iapdepartemen, karena is inya d iserahkan kepada mereka. Departemen informasi dankomunikas i hanya member ikan arahan dan konsul tas i tentang apa yang per lumereka tampi lkan.

Target pengunjung dar i por ta l in i adalah masyarakat dan kalangan bisnis d i kotaWina. Sela in i tu , juga d i tu jukan bagi kalangan tur is dan masyarakat in ternas ionalyang ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang Wina. Secara umum informasitentang Wina mendapatkan pors i sangat besar d i halaman depan. Dengan targetmarket yang berbeda i tu lah, por ta l in i d isaj ikan dalam 2 bahasa: Inggr is danJerman. Penggunaan bahasa Inggr is d iperuntukkan terutama bagi pengunjunginternas ional .



160

Sumber: Austr ian Government, 2001

Pengunjung b isa memulai menje la jah porta l in i sesuai dengan informasi yang ingindidapatkan. Terdapat menu yang sangat lengkap mula i dar i in formasi b isnis ,

adminis t ras i kota, kebudayaan, pendid ikan, pol i t ik , ekonomi, w isata, dan berbagaiinformasi la in. Bahkan untuk member ikan gambaran yang lebih je las tentang Wina,d isediakan berbagai foto- foto dan gambar-gambar sudut kota Wina yangmemudahkan kalangan wisatawan manca negara dalam menentukan tu juanwisatanya.

Dar i por ta l in i lah, masyarakat Wina b isa mendapatkan layanan yang dibutuhkansecara langsung, mula i dar i proses per i j inan h ingga pembel ian t iket . D i antarabeberapa layanan adalah:



161

• Pemrosesan per i j inan untuk mendi r ikan perusahaan ataupun melakukanperdagangan bisa d i lakukan secara onl ine. Formul i r dan persyaratanbisa d i lampirkan d i sana dan pembayaranpun bisa d i lakukan secaraonl ine. Pemrosesan yang cepat in i memungkinkan tumbuhnya berbagaiuni t usaha secara s igni f ikan.

• Proses pengurusan ser t i f ikat tanah baik untuk masyarakat dalam maupunluar Wina juga b isa d i lakukan secara onl ine. Semua apl ikas i danpemrosesan dokumen di lakukan secara onl ine. Pada saat pemrosesan,orang b isa mel ihat s tatus apl ikas inya apakah di ter ima atau t idak. Selesaiapl ikas i d i ter ima orang tersebut akan mendapatkan not i f ikas i secaraonl ine.

Banyak sekal i apl ikas i la in yang bisa d i lakukan secara onl ine. Dengan demik ian,eGovernment akan member ikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkanlayanan pemer intah sekal igus mempercepat proses b isnis dan produkt i f i tas dar is is i pemer intahan.



162

BAGIAN KEEMPAT

NEGARA-NEGARA KAWASAN ASIA DANTIMUR TENGAH



163

STUDI PENERAPAN ELECTRONICGOVERNMENT DI YORDANIA



164

Yordania adalah salah satu negara d i T imur Tengah yang berencana menerapkanin is iat i f e-Government. Sebagai langkah awal adalah mengadakan studi penerapane-Government d i berbagai negara. Ber ikut adalah beberapa hasi l s tudi tentangpenerapan e-Government yang menjadi dasar usulan bagi penerapan di Yordania.Studi in i mel iput i enam negara, yai tu: Austra l ia , Amer ika Ser ikat , Singapura, UniEmirat Arab, Portugal , dan Uni ted K ingdom.

TUJUAN E-GOVERNMENT

Secara umum, penerapan e-Government d i berbagai negara yang dikaj i mempunyaitu juan sebagai ber ikut :

1. Meningkatkan kual i tas layanan masyarakat , terutama dalam halmempercepat proses dan mempermudah akses interaks i masyarakat .

2. Meningkatkan t ransparansi pemer intahan dengan memperbanyak akses

informasi publ ik .

3. Meningkatkan pertanggungjawaban pemer intah dengan menyediakanlebih banyak pelayanan dan informasi , ser ta menyediakan kanal aksesbaru kepada masyarakat .

4. Mengurangi waktu, uang, dan sumber daya la in baik d i s is i pemer intahmaupun pihak-pihak yang ter l ibat dengan memperpendek prosespember ian layanan.

Set iap negara mempunyai pr ior i tas berbeda dalam menerapkan tu juan e-Government. Portugal misalnya menginginkan agar e-Government b isa menjadi

ja lan bagi terwujudnya masyarakat yang demokrat is dengan mendekatkanmasyarakat kepada negara mela lu i teknologi in formasi . Singapura menerapkan e-Government sebagai upaya meningkatkan image sebagai penghubung e-Commerceuntuk berbagai negara. Sementara penerapan e-Government d i Austra l ia ber tu juanmeningkatkan kemampuan bersaing negara tersebut .

Aspek la in adalah mengenai tahapan pelaksanaan dan implementas i eGovernmentyang juga berbeda pada set iap negara. Karena besarnya ruang l ingkup e-



165

Government, pelaksanaannya membutuhkan tahapan-tahapan ter tentu. Tahapantersebut mula i dar i yang pal ing sederhana dengan pembentukan websi te resmipemerintah, h ingga mencakup berbagai apl ikas i yang rumi t yang menyangkut antar departemen. Gambar ber ikut b isa mengi lust ras ikan tahapan penerapan e-Government.

Sumber: Yordanian Government, 2002

POLA INSTITUTIONAL

Secara inst i tus i , pemer intah yang melakukan imlementas i e-Government terbagidua: sentra l isas i dan desentra l isas i . Tabel ber ikut menggambarkan c i r i khaskarakter pemer intahan dalam hal in i .



166

KARAKTER SENTRALISASI DESENTRALISASI

Pengambi lanKeputusan

Top Down: Pres idendan kabinetmember ikan paket

keputusan, dandi laksanakan olehBadan/Bi ro yangdi tunjuk Pemerintah

Badan/Bi roPemerintahanmelaksanakan

perencanaan merekasendi r i

Struktur Pemerintahan

Badan/Bi ro pemer intahsedik i t , pemer intahanhanya satu t ingkat

Banyak t ingkatan dalambirokras i pemer intah

UkuranPemerintahan/Bi rokras i

Keci l , 3 ,8 ju ta/60.000 Besar,275.550.680/1.804.581

Strategi Strategi d ibangungoleh kabinet , dandi laksanakan oleh

Badan/Bi ro yangdi tunjuk sebagaikordinator pelaksana

Tema besar dar ipemer intah, tetapid iker jakan secara

bersama oleh beberapabadan/bi ropemerintahan

Standar Di tentukan o lehBadan/Bi ro pemer intahyang menjadikordinator

Standar umumdi tentukan o lehpemerintah pusat ,fungsional i tasdi tentukan o leh masing-masing departmen ataubi ro pemer intahan.

Inovasi D i tentukan o lehBadan/Bi ro pemer intahyang menjadikordinator

Di lakukan oleh masing-masing departemen danbi ro pemer intah padat iap- t iap negara bagian

Dalam implementas i yang menganut sentra l isas i , in is iat i f e-Government datangdar i Pemer intah pusat . Pemer intah pusat jugalah yang membuat masterp lanperencanaan dan implementas i e-Government d i se luruh negara. Dalampelaksanaannya, pemer intah menunjuk satu badan pemer intah yang menjadi



167

kordinator utama bagi seluruh proses pelaksanaan di lapangan. PemerintahSingapura merupakan contoh bagaimana e-Government d i terapkan secarasentra l isas i . Pemer intah Singapura membentuk Infocom Development Author i ty( IDA), Badan Otor i ta Pengembangan Informasi dan Komunikas i . IDA dib iayaidengan mandat untuk mempela jar i segala kemungkinan penerapan teknologiin formasi untuk berbagai layanan pemer intah. IDA kemudian membentuk apa yang

disebut sebagai “ IT2000 Master Plan”, yang mencanangkan 130 layanan yang bisadi lakukan secara onl ine. H ingga sekarang, terdapat 132 layanan yang sudah onl ine d i Singapura termasuk pembayaran pajak, pendaf taran sekolah dan perguruant inggi , dan juga layanan pendaf taran tenaga ker ja. Implementas i e-Government d iSingapura tergolong cepat . Menurut laporan Badan Komputer Nasional Singapura,websi te resmi pemer intah Singapura d i luncurkan secara resmi pada bulan Apr i l1995, dan saat i tu belum banyak departemen yang kenal in ternet . Tetapi padabulan Jul i 1995, semua 36 kementr ian negara Singapura sudah terhubung secaraonl ine dan b isa d iakses untuk pelayanan publ ik . Yang menar ik adalah, karenastrukturnya yang t idak begi tu besar, penerapan e-Government pada t ingkatimplementas i d i masing-masing departemen t idak mendapatkan tantangan danpenolakan yang cukup berar t i .

Karakter kedua adalah Desentra l isas i , d i mana in is iat i f dan tema besar memangada pada pemer intah pusat . Tetapi pada tahap implementas i d i lapangan, badan-badan Pemerintah dan terutama pemerintah lokal lebih banyak berperan. Contohpenerapan model in i adalah d i Pemer intah Amerika Ser ikat . Isu e-Governmentmencuat d i awal 1980 hingga 1990-an ket ika tuntutan kepada Pemerintah Federaluntuk meningkatkan kual i tas layanan publ ik semakin meluas. Hal i tu juga d idukungoleh beberapa aturan yang secara khusus menyebutkan penerapan TeknologiInformasi sebagai a lat untuk meningkatkan layanan. Hal ket iga yang mendukungadalah mula i d i terapkannya teknologi in formasi o leh beberapa badan pemer intahsecara independen. Pada beberapa level , eGovernment d ib iayai o leh PemerintahFederal . Tetapi set iap badan pemer intah negara bagian, kota-kota ser ta daerahmembiayai sendi r i investas i teknologi in formasi yang mereka keluarkan. PeranPemerintah Federal adalah member ikan dukungan secara pol i t is , menetapkan

target dan deadl ine, menawarkan bantuan keuangan dan sumber daya secaraterbatas, dan menginvestas ikan untuk inf rastruktur umum sepert i te lekomunikas i .Beberapa badan bertugas secara l in tas d iv is i melakukan kordinas i secaranasional , ya i tu:

• Badan Layanan Teknologi Informasi Pemerintah, yang membiayai inovasiproyek d i b idang Teknologi Informasi ;



168

• Chief Informat ion Technologi Counci l , yang memfokuskan untuk melat ihstaf IT dar i badan pemer intahan dan melakukan pertukaran informasidalam pengembangan desain, apl ikas i , dan berbagai potens i la in yangbisa d ikembangkan bersama;

• Badan Ker jasama Nasional untuk Pengembangan Pemerintahan (Nat ional

Partnership for Reinvent ing Government) , sebuah badan antar departemen yang dibentuk untuk memacu ef is iens i , t ransparansi , dantanggung jawab k iner ja berbagai badan pemer intah; dan

• Badan Adminis t ras i Layanan Masyarakat (General Serv iceAdminis t rat ion) yang bertanggung jawab dalam mempers iapkan landasanadminis t rat i f dar i p ihak pemer intah dan mengawasi badan-badanpemerintah d i dalam penggunaan dana yang berhubungan denganTeknologi Informasi .

LAYANAN MELALUI E-GOVERNMENT

Cukup terdapat var ias i d i berbagai negara dalam penerapan e-Government.Layanan yang bisa d i lakukan e-Government mel iput i G2C (Government to Ci t izen) ,G2B (Government to Business) , dan G2G (Government to Government) . Portugalmenerapkan hampir semua layanan masyarakat dalam implementas i e-Governmentdi negaranya. Sementara d i Amer ika Ser ikat , implementas i e-Governmentdiarahkan baik untuk G2C maupun G2B. Singapura dan Inggr is juga melakukan halserupa. Uni Emirat Arab merupakan negara yang tergolong baru dalam penerapane-Government. Masih sedik i t layanan yang bisa d in ikmat i masyarakat secaraonl ine.



169

Sumber: Yordanian Government, 2002

REFORMASI SEKTOR PUBLIK

Penerapan e-Government t idak ser ta merta b isa mengubah kual i tas layanan padaberbagai sektor pemer intahan. Karena i tu, penerapan e-Government per ludidukung reformasi d i sektor pelayanan sehingga secara langsung akanmendukung perkembangan e-Government secara baik . Tanpa dukungan tersebut ,tu juan e-Government untuk meningkatkan kual i tas layanan pemer intah akan sul i ttercapai .

INFRASTRUKTUR DAN PERANGKAT TEKNOLOGI

Penerapan e-Government d i hampir semua negara d imula i dar i pembangunanporta l ataupun websi te resmi pemer intah. Yang membedakan antara satu negaradengan negara yang la in adalah apl ikas i dan s is tem yang dikembangkan dibelakang porta l tersebut . Portugal mungkin yang cukup maju dalam hal in i , denganmengintegras ikan porta lnya dengan model k ios informasi yang d i le takkan di



170

berbagai tempat . Singapura juga sudah mengintegras ikan porta lnya denganberbagai apl ikas i , termasuk database pemer intah, in t ranet , dan la in- la in.

BEBERAPA PELAJARAN UNTUK YORDANIA

Dari has i l s tudi penerapan e-Government d i enam negara d i atas, beberapa halper lu d iperhat ikan untuk penerapan e-Government d i Yordania:

• Pertama, Yordania per lu mengembangkan v is i kepemimpinan yang kuatdan terus menerus d idengungkan baik d i ja jayan pemer intah maupunmasyarakat . Vis i dan kepemimpinan yang kuat mut lak d iper lukan karenapenerapan e-Government bukanlah perkara mudah dan membutuhkankomitmen dar i berbagai p ihak.

• Kedua, per lu d i tetapkan target yang bisa d i ja lankan secara je las sesuaidengan v is i jangka panjang pemer intah. Target in i akan menjadi

tahapan-tahapan pelaksanaan e-Government dan juga mempunyai fungsikontro l terhadap keberhasi lan pelaksanaan secara keseluruhan.

• Ket iga, dalam tahap pelaksanaan, harus d i i r ingi dengan reformasi padapelayanan publ ik . Penerapan teknologi in formasi t idak ser ta mertamengubah kual i tas layanan pemer intah kepada masyarakat . D iper lukanadanya usaha tersendi r i untuk mengubah mental i tas pegawai pemer intahmenuju peningkatan kual i tas pelayanan yang lebih baik .

• Keempat, karena re levansinya yang luas dengan berbagai b idang, e-Government t idak b isa d i implementas ikan sendi r i , te tapi harusdi integras ikan dengan kebi jakan la in d i b idang sos ia l , terutama yangterkai t dengan kesenjangan dig i ta l .

• Kel ima, untuk memast ikan ja lannya implementas i secara baik , per luadanya proyek percontohan sebelum implementas i . Proyek percontohanin i akan member ikan perbaikan-perbaikan dan gambaran d i lapangansecara lebih nyata tentang berbagai masalah yang per lu d ipers iapkansolus inya ket ika d i implementas ikan secara nas ional .



171

• Keenam, karena belum meratanya pemakaian internet , per lu d ipast ikanbahwa strategi penerapan e-Government d isesuaikan dengankepent ingan publ ik tanpa mengorbankan layanan t radis ional yang selamaini ada. Ar t inya, layanan e-Government per tama kal i harus d i l ihatsebagai a l ternat i f dan t idak ser ta merta menggant ikan fungsi layananyang selama in i ada.

• Ketujuh, per lu adanya inf rastruktur hukum yang kuat sebelum e-Government d i laksanakan. Karena e-Government akan banyak sekal iberhubungan dengan informasi , baik mi l ik negara ataupun masyarakat ,landasan hukum yang kuat mut lak d iper lukan. Landasan hukum akanmember ikan p i jakan bagi semua pihak yang ingin ter l ibat dalamimplementas i e-Government. Masyarakat juga akan member ikankepercayaan yang besar, karena tanpa part is ipas i luas dar i masyarakat ,tentu saja tu juan e-Government akan sul i t tercapai .

• Kedelapan, karena e-Government adalah program untuk semua pihak,pemer intah per lu melakukan sos ia l isas i pent ingnya penerapan e-Government kepada semua pihak yang terkai t . Pemer intah t idak akan

bisa ber ja lan sendi r i . Dengan menjual ide- ide dan keuntungan e-Government kepada berbagai p ihak akan memudahkan prosespemahaman, dan part is ipas i mereka pada saatnya d iper lukan.

• Kesembi lan, e-Government harus d ibangun berdasarkan dan untukmeningkatkan kemampuan bersaing negara. Jadi , penerapan e-Government t idak semata-mata faktor gengsi ataupun ikut- ikutan negarala in.

• Kesepuluh, karena e-Government membutuhkan dana dan sumber dayayang sangat besar, pemer intah per lu membangun ker jasama denganpihak-pihak swasta yang terkai t . Keter l ibatan p ihak swasta in i d iper lukandalam banyak sekal i sektor , mula i dar i konsul tas i penerapan teknologi ,

h ingga kalangan yang member ikan layanan pendid ikan teknologi kepadamasyarakat .

Dan pada akhi rnya, pemer intah per lu melakukan sos ia l isas i kepada masyarakatdengan member ikan bahasa yang sesuai kepada mereka pent ingnya e-Governmentbagi mereka, terutama dalam proses pelayanan pemer intah terhadap masyarakatyang lebih baik .



172

BRUNEI MENUJU MASYARAKATBERBASIS ELEKTRONIK



173

THE NATIONAL ICT PROGRAMME

Pemerintah Brunei Darussalam memi l ik i peran yang sangat besar dalammengadopsi teknologi in formasi dan komunikas i . Pemer intah Brunei mula imemformulas ikan kerangka perencanaan st rategi teknologi in formasinya padatahun 1992 dan mula i d i ja lankan pada tahun 2000.

Pada akhi r tahun 2000 Sul tan Hassanal Bolk iah menunjukkan komi tmennya untukmembawa Brunei dan masyarakat Brunei menuju mainstream teknologi in formasig lobal . Pada konferensi APEC 2000, Sul tan Hassanal Bolk iah member ikan s inyalbahwa Brunei merupakan negara yang terbuka untuk b isnis . Komitmen in id i tuangkan ke dalam penerapan e-Government dan e-Business ser ta e-Brunei –yang merupakan st rategi untuk membawa Brunei menuju masyarakat berbasiselektronis (paper less soc iety) . D isamping tu juan utama tersebut terdapat jugakebutuhan untuk melakukan pengembangan sektor pelayanan untuk membuatlapangan ker ja baru dan sumber pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya tu juan d iatas, maka lahi r lah berbagai in is iat i f baru terhadap adopsi pengembanganTeknologi Informasi dan Komunikas i d i Brunei .

Vis i Teknologi Informasi Nasional Brunei adalah:

“Brunei Darussalam to explo i t IT to i ts fu l lest potent ia l for nat ional prosper i ty”

Sementara mis i nas ional Teknologi Informasi Nasional Brunei adalah:

“Brunei Darussalam through i ts Nat ional IT Counci l a ims to lead and fac i l i ta te the

strategic development and d i f fus ion of s tate-of- the-ar t IT for the ent i re nat ion”

“ IT 2000 and beyond” yang merupakan strategic IT p lan nasional Brunei memi l ik iberbagai tu juan sepert i meningkatkan l i teras i penggunaan teknologi in formasi ,mempromosikan penggunaan apl ikas i teknologi in formasi pada sektor publ ik dan

pr ivat , dan juga memast ikan ketersediaan tenaga ker ja teknologi in formasi yangmemadai untuk mendukung pertumbuhan pada berbagai sektor . Untuk mendukungrencana tersebut , perencanaan st rategi teknologi in formasi yang d ibuatmember ikan perhat ian untuk membuat masyarakat yang berbasis e lektronis(paper less soc iety) , memperkenalkan layanan electronic government mela lu iberbagai program pelat ihan dan koordinas i teknologi in formasi untuk mempercepatadopsi teknologi in formasi dan penyebaran e-Business pada sektor pr ivate.



174

Melalu i program Eight Nat ional Development Plan yang di lakukan mula i tahun 2001sampai 2005, Pemerintah Brunei te lah mengalokasi dana sebesar 570 juta dol lar Amer ika untuk mengembangkan sektor tenologi in formasi dan komunikas i . Danatersebut juga d igunakan untuk mengembangkan inf rastruktur e-Government untukmendukung penerapan teknologi in formasi dan komunikas i pada pemer intahan.

KEY ORGANISATIONAL STRUCTURE

Untuk mendukung pengembangan Nat ional ICT Programme maka di tetapkanberbagai badan yang terd i r i a tas anggota dewan, komi te dan agensi pemer intahanla innya sepert i ber ikut .

Brunei Darussalam Technology (BIT) Counci l

BIT Counci l merupakan badan yang dibentuk pada tahun 2000 untuk mengarahkandan memfasi l i tas i pengembangan st rategis dan penyebaran teknologi in formasi dankomunikas i kepada masyarakat . Badan in i d ip impin o leh mentr i komunikas i danterd i r i a tas berbagai kalangan yang merepresentas ikan kalangan pemer intahan,sector pr ivat , sektor teknologi in formasi , p ihak akademik dan komuni tas. Untukmendukung mis i yang d i ja lankannya, badan in i menetapkan sepuluh tu juan yangmencakup berbagai area sepert i leadership, needs, IT l i teracy, manpower,appl icat ions, R&D, l inks, economy, bus iness dan re levance.

Informat ion Technology and State Stores Department

Badan in i berada d i bawah menter i keuangan dan tergabung dalam proyek Nat ionalICT development programme. Badan in i ber tugas mengatur beberapa bidangsepert i good governance, pengembangan berkelanjutan dan layanan elektronis .ITSSD merupakan badan sekretar iat dar i BIT Councul . Dengan demik ian, badan in iber tugas untuk mendukung akt iv i tas BIT Counci l , mengawasi implementas iNat ional IT Strategic Plan, menjadi u jung tombak untuk memformulas ikan danmengimplementas ikan berbagai kebi jakan dan perencanaan teknologi in formasinas ional , mengadakan hubungan dengan kelompok teknologi in formasi dan



175

komunikas i , sekal igus sebagai organisas i yang berhubungan dan mengatur komunikas i dan publ ikas i .

e-Government Programme execut ive Commit tee (EGPEC)

EGPEC merupakan af i l ias i dar i BIT C ounci l . Anggota EGPEC merupakan sekretar isdar i berbagai kementr ian dalam pemerintahan Brunei . EGPEC bertugas sebagaiadvisor dan badan konsul tat i f BIT Counci l untuk pengembangan dan Implementas iprogram-program e-Government sepert i yang ter tera pada e-Government StrategicFramework for Act ion 2001-2005. EGPEC bertugas untuk melakukan perk i raan,s tudi dan mengajukan langkah- langkah implementas i program e-Governmenttemasuk mempers iapkan Plan of Act ion secara spesi f ik untuk melanjutkan mis iprogram penerapan teknologi in formasi dan komunikas i dalam waktu l ima tahun.Badan in i ber t indak sebagai mesin penggerak penerapan teknologi in formasi untuklayanan publ ik dan pengembangan layanan berbasis e lektronis .

e-Business Programme Execut ive Commit tee (EBPEC)

EBPEC merupakan af i l ias i dar i BIT Counci l . Badan in i memi l ik i kesamaan denganEGPEC akan tetapi d i fokuskan untuk mengatur masalah perdagangan. Anggotadar i badan in i terd i r i a tas berbagai p impinan lembaga teknologi in formasi danmerepresentas ikan berbagai kalangan sepert i sektor pr ivat , akademik dan layanansip i l . Badan in i juga bertugas untuk mengkoordinas ikan penggunaan apl ikas iteknologi in formasi untuk sektor pr ivat dan publ ik , mengidet i f ikas ikan berbagaipeluang st rategis untuk b isnis teknologi in formasi lokal dan secara langsungmendampingi berbagai kebutuhan sektor teknologi in formasi .

Min is t ry of Communicat ions

Kementr ian komunikas i memi l ik i tugas utama untuk mengatur perencanaan,pembuatan dan pengembangan indstr i t ranportas i –baik darat , laut dan udara—danindstr i komunikas i –pos dan te lekomunikas i . Kementr ian in i juga menyiapkan danmeng-update hukum dan regulas i untuk mendukung pertumbuhan industr i yangkompet i t i f dan kondusi f . Kementr ian in i juga mengembangkan dan mempromosikan



176

berbagai layanan mela lu i departemen yang dimi l ik inya. Saat in i , Jabatan TelecomBrunei (JTB atau Brunei Telecom) merupakan departemen yang berada di bawahkementr ian komunikas i dan bertugas untuk mengatur layanan te lekomunikas idomest ik dan internas ional sepert i suara, pesan dan komunikas i data. Sebagaipenyedia layanan te lekomunikas i nas ional , JTB memi l ik i peranan pent ing untukmemfasi l i tas i pengembangan infokomunikas i.

Author i ty of Infocummunicat ions Technology Industry (AITI)

Badan in i d ibentuk pada awal tahun 2003. AITI ber fungsi sebagai badanindependen untuk membuat regulas i dan mengembangkan industr i teknologiin formasi dan komunikas i .

E-GOVERNMENT – VISIONS AND DIRECTIONS

Kunci utama dar i program e-Government Brunei adalah:

EG21 – Governance and Serv ices Onl ine

Terkai t dengan penyelenggaraan e-Government, pemer intah Brunei memi l ik i v is isebagai ber ikut :

“To be an E-Smart Government in l ine wi th 21st Century Civ i l Ser ice Vis ion”

dimana target dar i v is i tersebut adalah terc iptanya suatu “paper less bureaucracy” .

Adapun mis i program e-Government Brunei adalah:

His Majesty ’s Government a ims to establ ish e lektronic governance and serv ices tobest serve the nat ion.

Untuk mendukung program e-Government maka dibentuk berbagai f lagship.Beberapa kementr ian atau agensi pemer intah secara langsung bertugas untukmemimpin beberapa f lagship ber ikut :



177

PMONet, HRM Flagship Kantor Perdana Mentr i

Defence ICT Inf rastructure Kementr ian Pertahanan

TAFIS, EG Centre, IT manpower

devt

Kementr ian Keuangan

<f lagship being f inal ised> Kementr ian Luar Neger i

MSC Flagship, Mukim.net Kementr ian Dalam Neger i

e-Educat ion Kementr ian Pendid ikan

<f lagship being f inal ised> Kementr ian Industr i dan Sumber Daya

Zakat Informat ion System, e-Kiosk, Is lamic Informat ion

System

Kementr ian Agama

e-Her i tage Kementr ian Budaya, Pemudadan Olahraga

eMinicom, eLat is Kementr ian Komunikas i

e-Heal th Kementr ian Kesehatan

MOD e Kementr ian Pembangunan

Sela in i tu juga d ikembangkan cetakbi ru implementas i EG Value Chain yangmenyediakan a l ternat i f e fekt i f untuk mendukung kementr ian pembangunan danagensi -agensi pemer intahan untuk masing-masing proyek e-Government mereka.Kerangka layanan pada cetakbi ru tersebut mencakup t iga area sepert i : EG Centre,EG Bandwidth dan EG Agency.



178

EG Agency Serv ice

Pengguna pada departemen atau kementr ian dapat memi l ih dua model penawaran.Mereka dapat memi l ih menggunakan IT Center kementr ian sesuai dengandepartemennya, atau memi l ik i host ITSSD pada EG Center . Secara umum, terdapat12 IT Center kementr ian yang berhubungan dengan v is i dan mis i spesi f ik t iap

kementr ian. Set iap Center menangani t ransaks i pada Internet , In t ranet danExtranet . Agensi EG member ikan layanan berupa apl ikas i outsourc ing, perangkatakses mul t i -channel , in f rastruktur agensi , a latbantu pada l ingkungan of f ice,manpower, t ra in ing, kerangka ars i tektur , market ing dan jaminan kual i tas.

EG Bandwidth Serv ice

Layanan in i d iatur o leh Kementr ian Komunikas i . In f rastruktur komunikas imembantu menyediakan koneksi ke berbagai pemer intahan. Dengan la inperkataan, EG Bandwdth Serv ice menyediakan outsourc ing koneksi jar inganbroadband ke router /swi tch.

EG Centre Serv ice

Layanan in i d iatur o leh ITSSD yang didesain untuk member ikan layanan umumsepert i fas i l i tas host ing, manajemen fas i l i tas, data center , d isaster recoverycenter , network operat ion center , serv ice operat ion center ( termasuk ser t i f ikas iotor i tas, layanan e-mai l , por ta l , kustomisas i websi te, gateway dan layanan bisnisumum).

KEY STRATEGIC AND GOALS

Secara umum terdapat t iga s t rategi yang d igunakan pemer intah Brunei untukmenerapkan e-Government.

• Pertama adalah dengan melembagakan kerangka st ruktura l e-Government untuk mereal isas ikan dan menopang pengeluaran. Hal in i



179

membutuhkan pengambangan inf rat rukt i r secara inst i tus ional ,membangun solus i e-government dan membuat mekanisme pengawasandan regulas i .

• Kedua adalah dengan menekan smart capi ta l untuk membanguninfrastruktur yang re l iabel . Bagian in i termasuk int rastruktur e-

Government, dan juga apl ikas i dan layanan e-government secara umumdan khusus.

• Strategi ket iga membutuhkan pembangunan sumberdaya masyarakatyang berpengaruh pada kapasi tas, kapabi l i tas dan inovasi ekonomi.

Terkai t dengan st rategi d i atas, maka terbentuk tu juh tu juan sepert i ber ikut :

• Menetapkan kerangka e-Government.

• Menetapkan ars i tektur e-Government.

• Menetapkan pengawasan dan regulas i .

• Menetapkan inf rastruktur e-Government.

• Menyebarkan apl ikas i dan layanan e-Government secara umum.

• Menyebarkan apl ikas i dan layanan e-Government secara khusus.

• Menetapkan ekonomi berbasis pengetahuan menggunakan teknologiin formasi dan komunikas i ser ta in is iat i f masyarakat .

STATUS OF INITIATIVES

Ber ikut in i beberapa in is iat i f e-Government yang v is ibel pada Brunei . Beberapadiantaranya sudah terselesaikan, sementar beberapa in is iat i f la innya masuh dalamtahap pengembangan.



180

TEMA: the IT Program for the Civ i l Serv ice

TEMA merupakan s ingkatan dar i TEknologi MAk lumat yang dibentuk kantor Perdana Mentr i pada tahun 1995. Objekt i f dar i pengembangan TEMA terd i r i a tast iga bagian, yai tu:

• Memperkenalkan program teknologi in formasi secara umum untukdigunakan sebagai a lat bantu masyarakat .

• Mempromosikan program teknologi in formasi untuk pengguna kementr ianatau departemen. Promosi in i d i lakukan mela lu i IT Commit tee padat ingkat mentr i dan s teer ing commit tee pada t ingkat departemen.

TEMA digunakan untuk meng-update proses dan layanan pada saat proyekimplementas i dan perawatan s is tem Teknologi Informasi pada berbagai kementr iandan departemen. Dengan menggunakan TEMA, kementr ian dan departemen dapatmembuat permintaan untuk perangkat keras dan layanan teknologi in formasi .

TAFIS

Pada akhi r tahun 2002, Kementr ian Keuangan Brunei mula i mengimplementas ikanproyek Treasury Account ing and Financia l In format ion System (TAFIS). Objekt i f u tama yang ingin d icapai adalah untuk memperbaik i ef is iens i proses t ransaks ikeuangan pemer intah. Vers i dasar dar i TAFIS te lah d is iapkan semenjak Maret2002 dan d i lakukan Business Process Reengineer ing (BPR) sete lah mi lestonepertama selesai d i lakukan. Pers iapan untuk mi lestone kedua yang digunakan padaempat kementr ian sudah mula i d ipers iapkan. Penggunaan TAFIS diharapkanmeningkatkan ef is iens i manajemen layanan keuangan pemer intah, meningkatkanakuntabi l i tas dan pencatatan keuangan pemer intah, d isamping mempers iapkan al ihpengetahuan dan kemampuan berdasarkan teknologi dan mendukung prosespaper less geovernment. Pada akhi rnya proyek in i ber tu juan untuk memperbaik ief is iens i dan efekt iv i tas proses dan memperpendek waktu pengi r iman.



181

E-Educat ion

In is iat i f e-Educat ion merupakan fokus utama kementr ian pendid ikan sesuai denganprogram e-Government. Tujuan utama e-Educat ion adalah untuk memperbaik isecara s igni f ikan kual i tas bela jar dan mengajar d i ke las, dan juga meningkatkanl i teras i teknologi in formasi . Strategi e-Educat ion d i tuangkan dalam program

EDUNET, e-Learning, Educat ion Informat ion System (EIS), D ig i ta l L ibrary danHuman and Capaci ty Bui ld ing.

E-Heal th

Vis i dar i kementr ian kesehatan adalah meningkatkan layanan medis mela lu iprogram e-Heal th. E-Heal th termasuk d i dalam heal th p lan 2000-2001, dengan mis iuntuk member ikan layanan medis dan perawatan kepada rakyat BruneiDarussalam. Implementas i E-Heal th d i lakukan oleh kementr ian kesehatan untukmeningkatkan kual i tas pelayanan kesehatan, menghemat pengeluaran dalam halpember ian layanan kesehatan dan untuk meningkatkan layanan laborator ium k l in ik .

Jar ingan broadband yang disebut dengan RaGAM21 menghubungkan berbagairumah sak i t dengan lokas i yang berbeda-beda sepert i Kuala Bela i t , Tutong danTemburong dengan rumah sak i t RIPAS. Semua layanan tersebut ter integras imenjadi satu dalam l ingkup E-Heal th. Dengan cara sepert i in i , perawatan medisdapat d i lakukan langsung kepada pasien d ibandingkan pasien harus mendatangiperawatan medis .

Mul t ipurpose Smartcard

Smartcard pertama kal i d iperkenalkan d i Brunei pada tahun 2000. Semenjakdiperkenalkan pertama kal i , smartcard yang dikeluarkan ber jumlah 280.000 dalambentuk of f ic ia l ident i ty card. Kartu tersebut dapat d igunakan sebagai surat iz inmengemudi , dokumen regis t ras i sekolah atau untuk berbagai keper luan la innya.Kartu tersebut bahkan juga d igunakan sebagai ident i tas mul t i fungsi yangdigunakan untuk dokumen per ja lanan atau passport . D i rencakan kar tu tersebut juga dapat d igunakan oleh p ihak imigras i untuk mengatur la lu l in tas orang dandimasa mendatang juga d igunakan dalam apl ikas i e-Government.



182

Eco-Cyber Park

Selama in i negara Brunei d ikenal sebagai negara yang ekonominya bertumpu padaminyak. Akan tetapi , saat in i sudah banyak proposal yang d ikeluarkan untukmembuat ekonomi yang bertumpu pada teknologi in formasi dan komunikas isebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Salah satu proposal tersebut d ikenal

dengan nama Brunei Eco-Cyber Park. Eco-Cyber Park merupakan proyekpembangunan inf rastruktur in formasi . Eco-Cyber Park d igunakan sebagai inkubator untuk pengembangan layanan teknologi in formasi dan komunikas i yang d inamis,termasuk d idalamnya adalah pengembangan komunikas i data dan contentmul t imedia untuk membantu menar ik perusahaan as ing dan investas i d i dalamneger i .

Mukim.Net

Proyek mukim.net d i lakukan untuk menjangkau berbagai “mukim” atau “kampung”di Brunei Darussalam. Akt iv i tas dan akses onl ine akan d ipusatkan pada berbagai

pusat komuni tas sepert i halnya kantor pos. Proyek in i memi l ik i dua tu juan utama,yai tu:

• Menyediakan layanan akses internet kepada masyarakat yang t idakmemi l ik i sendi r i akses teknologi in formasi d i rumah atau d i tempat la innyasepert i sekolah dan sebagainya,

• Membawa informasi b isnis ke kampung-kampung dan meningkatkansemangat untuk berwirausaha.

KEY CHALLENGES AND THE WAY AHEAD

Meskipun termasuk ter lambat dalam memulai , Brunei Darussalam dikatakan cukupberhasi l dalam menerapkan e-Government. Pemer intah te lah berhasi l menetapkanberbagai kunci keberhasi lan, tu juan dan st rategi juga te lah berhasi l d ibuat ,mengkoordinas ikan berbagai badan yang berhubungan termasuk menyediakan



183

alokasi dana. Proses in i sudah dimula i o leh Sul tan dan of f ic ia l senior pemer intahBrunei semenjak tahun 2000.

Laporan- laporan perkembangan juga sudah dimula i pada berbagai area, yang padaawal tahun 2003 te lah d in i la i cukup berhasi l . Pembangunan teknologi in formasi

dan komunikas i d i Brunei juga menunjukkan keberhasi lannya untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi. Pemerintah Brunei sampai saat in i juga masih terus-menerus melakukan pengembangan e-Government sepert i yang tercantum pada ITstrategic p lan “ IT 2000 and Beyond”. Salah satu kunci sukses pemer intah Bruneisepert i yang d ikemukakan oleh Haj i Mahmud, Di rektur ITSSD adalah adanyadukungan dar i p ihak eksekut i f dan penggunaan manajemen perubahan.



184

KOMITMEN PENGUASAMEMODERNISASIKAN CHINA



185

INFORMATIONIZATION IN CHINA

Selama beberapa dekade, te lah ter jadi perubahan yang fenomenal untukmemodernisas ikan Republ ik Rakyat China (RRC). Hal in i d i tunjukkan olehkomitmen penguasa RRC untuk membawa China ke dalam ekonomi pasar. Internetsendi r i d i China sudah dikenal sudah sejak lama. Saat in i in ternet merupakan

bagian yang t idak terp isahkan dar i masyarakat kota. Jumlah pengguna internet d iChina juga meningkat dua kal i set iap tahun selama l ima tahun belakangan. Industr iin formasi ( termasuk perangkat keras, perangkat lunak dan content) te lah menjadip i lar utama sektor komers ia l China. Perusahaan teknologi in formasi China sepert iLegend dan Founder terbukt i mampu bersaing dengan perusahaan as ing dalam halmerebut pasar domest ik .

INFORMATIONIZATION BLUEPRINT

Pemerintah China menetapkan sepuluh Five-year Plan (2001-2005) penggunaan

teknologi in formasi dan komunikas i sebagai a lat bantu meningkatkan industr ia l is id i China sebagai “nat ional economic s t rategic adjusment and restructur ing” .

Pada tahun 2000, pemer intah memperkenalkan sebuah aturan yang disebut dengan“Nat ional Informat izat ion Quot ient” atau NIQ yang digunakan sebagai panduanevaluas i t ingkatan informasi pada berbagai daerah d i China. Jul i 2002 Chinamengeluarkan cetakbi ru in formasi yang d isebut dengan “Layout of Nat ionaleconomy and Society Informat izat ion” . Dalam cetakbi ru tersebut termasuk empatprogram yang harus d i ja lankan.

• Pembangunan sumberdaya informasi .

• Pembangunan inf rastruktur in formasi

• Apl ikas i in formasi

• Produk informasi .

Pada waktu yang sama pengembangan e-Government pemer intah China memi l ik icakupan sebagai ber ikut :



186

• Mengembangkan fungsi dan p lat form jar ingan informasi e-governemntdengan standar yang seragam.

• Mengelo la impl ikas i s is tem bisnis , ser ta pengembangan dasar danstrategi warehouse informasi e-Government.

• Meningkatkan pertukaran sumberdaya informasi .

• Mengembangkan s is tem keamanan dasar e-Government.

THE GOLDEN PROJECT

Penerapan Teknologi Informasi d i China mula i d ikembangkan pada Desember 1993, dengan terbentuknya Joint Commit tee of Nat ional Economic Informat izat ionyang mengeluarkan sebuah in is iat i f yang d isebut dengan “Golden Project” . Tujuandar i proyek in i adalah:

• Membangun ja lur in formasi nas ional untuk melakukan modernisas i danpengembangan ekonomi.

• Mengarahkan pengembangan teknologi in formasi d i China.

• Menghubungkan pemer intah pusat ke set iap povins i dan membuatpemer intah dapat melakukan berbagai t indakan mela lu i berbagakementr ian dan industr i .

Poin pertama bertu juan untuk membuat in f rastruktur in formasi untuk dapatmengal i rkan berbagai data. Poin kedua merupakan usaha China untuk membuatnegara tersebut lebih modern. Sementara poin ket iga merupakan gabungan antara

dua poin pertama, sehingga pemer intah pusat dapat mengawasi adminis t ras i ket iap daerah dengan menjadi “ in format ion gatekeeper” .



187

In is iat i f Golden Project dapat d ikategor ikan ke dalam empat t ier atau fase:

• Golden Gate atau kerap juga d ikenal dengan nama Golden Customdibuat untuk mengintegras ikan informasi perdagangan dengan berbagaibadan sepert i MOFTEC, Bi ro Umum, ser ta menjadi tempat bagiperusahaan perdagangan as ing dan bank.

• Golden Bridge memfokuskan di r i pada inf rastruktur . Tujuannya adalahmembuat tu lang punggung inf rastruktur jar ingan informasi ekonominasional . Proyek in i member ikan dukungan penggunaan akses internet ,emai l , EDI ser ta layanan informasi dan apl ikas i .

• Golden Card yang bertu juan untuk membuat metode pembayaranelektronis dengan menggunakan credi t dan debi t card.

• Golden Sea memfokuskan di r i pada s is tem penghubung informasi antarapemimpin pemer intah China, menyediakan akses data secara mudah dar iberbagai inst i tus i , organisas i dan berbagai kantor yang semuanyaberada dibawah pengawasan komi te pusat par ta i komunis .

Tahap selanjutnya d ibuat mela lu i proyek Tier Two yang didesain untuk menerapkan jar ingan informasi ke dalam reformasi ekonomi. Beberapa proyek yang tergabungdi dalam Tier Two adalah sepert i ber ikut :

• Golden Macro yang dibuat dengan fokus utama adalah member ikanlayanan kepada pemer intah Ekonomi Pusat dan Keuangan mela lu iakt iv i tas ekonomi China.

• Golden Tax memfokuskan di r i pada pembangunan jar ingan data yangmenghubungkan kantor adminis t ras i pajak pusat d i Bei j ing dengan 50kantor dan 800 b i ro.

• Golden IntelLigence yang mengkonsentras ikan d i r i pada pengaturanlayanan internet China.

• Golden Shield yang mempromosikan pengadopsian informasi dankomunikas i bagi kepol is ian sehingga dapat meningkat ef is iens i danefekt iv i tas ker ja pol is i .



188

Proyek yang berada pada Tier Three memi l ik i apl ikas i yang bers i fat spesi f ik .D iantara apl ikas i yang berada pada area in i adalah:

• Golden Enterprise bertugas untuk melakukan konstruks i in t ranet ,ekstranet dan berbagai koneksi berbagai perusahaan besar danmenengah.

• Golden Agriculture merupakan bank data dan jar ingan layanan untukmenyediakan informasi agr icul ture, laporan cuaca dan informasi pasar.

• Golden Health merupakan proyek untuk membangun s is tem pertukaraninformasi kecepatan t inggi untuk rumah sak i t .

• Golden Information merupakan proyek yang menghungkan berbagaikoleks i s tat is t ik antar berbagai departemen.

• Golden Housing yang digunakan untuk membangun pertukaraninformasi pada real estate.

Proyek Tier Fourth d isebut dengan Golden Cel lu lar yang merupakan konsors iumdelapan perusahaan komunikas i mobi le domest ik China dan Golden Swi tch yangmerupakan program untuk membangun industr i manufaktur d ig i ta l .

THE GOVERNMENT ONLINE PROJECT

Beragam Golden Project yang d ibuat o leh pemer intah China d igunakan sebagaitu lang punggung operas ional untuk membawa China ke ekonomi in formasi . Sete lahterbentuknya tu lang punggung di atas, maka dikeluarkan proyek baru yangmencakup Government Onl ine, Enterpr ise Onl ine, dan fami ly Onl ine.

• Government Onl ine yang bertu juan untuk menerapkan secara maksimumpenggunaan teknologi in formasi dan komunikas i pada agensipemer intahan, menghubungkan dan mendekatkan informasi kepadamasyarakat .



189

• Enterpr ise Onl ine yang bertu juan untuk membuat dunia industr imempercepat adopsi teknologi in formasi dan juga meningkatkantransparansi .

• Fami ly Onl ine d igunakan untuk meningkatkan penggunaan sumberdaya jar ingan oleh keluarga d i China, membawa masyarakat ke e-p lat form

baru.

Government Onl ine Project d ikembangkan dengan menggunakan pengembangant iga langkah in is iat i f ber ikut :

• Langkah pertama memfokuskan di r i pada pengenalan teknologi danmenghubungkan 1000 kantor pemer intahan dan agensi ke internet .

• Langkah kedua memfokuskan pada shar ing informasi dengan membuats is tem informasi pada berbagai kantor dan agensi pemer intahan dalambentuk e lektronis yang kompat ibel .

• Langkah ket iga adalah mempers iapkan pemer intah untuk mengadopsi

penyelanggaran pemer intah berbasis paper less.

Tujuan utama proyek government Onl ine China adalah sebagai ber ikut :

• Mengintegras ikan dua p lat form internet , ya i tu jar ingan internal untukmenangani hubungan pemer intah ke semua t ingkatan dan web eksternaluntuk menangani in teraks i dengan perusahaan, layanan publ ik dan antar pemer intahan.

• Menetapkan beberapa bank data sepert i demograf i , sumber daya a lam,hukum, dan ekonomi makro.

• Mentransformasikan pemer intahan mela lu i 12 pr ior i tas apl ikas i sepert ikustomisas i , perpajakan, keuangan, keamanan umum, keamanan sos ia l ,agr ikul tur dan sumber mata a i r .

• Memast ikan keamanan dan per l indungan data ( in tegr i tas data/secur i ty) .

• Membangun standar s is tem informasi dan kebi jakan s is tem.



190

ZHONGGUANCUN AND THE HAIDIAN “DIGITAL PARK”

Digi ta l Park merupakan plat form perangkat lunak yang digunakan untukmemproses hubungan internal dan eksternal . Plat form in i memungkinkanpemerintah untuk menyediakan layanan dan mempermudah kewaj iban adminis t ras ipemer intah. Sis tem Dig i ta l Park memperkenalkan empat f i tur utama sepert i

keterbukaan, in terakt iv i tas, websi te a l l - in-one (s ingle point of acces) dan a l l - in-one-sheet (akses dokumen tunggal ) . Sis tem in i memi l ik i l ima fungsi ber ikut :

• E-Appl icat ion. Merupakan program berbasis web yang menyediakanberbagai form dan dokumen yang terkai t dengan masalah hukum,regulas i , kebutuhan, dan prosedur. Layanan in i menyediakan semuainformasi yang d ibutuhkan oleh set iap orang yang ingin mengetahuibagaimana membuat perusahaan pada Park . Apl ikan dapat melengkapiform yang disediakan secara onl ine.

• E-Regis t rat ion. Sete lah d i lakukan pendaf taran, perusahaan harusmenyediakan informasi tambahan dengan berbagai departemen terkai tsepert i b i ro s tat is t ik , keuangan, dan pengawasan kual i tas. Kesemuaproses dapat d i lakukan secara onl ine.

• E-Adminis t rat ion. Menyediakan proses adminis t ras i onl ine yangsebelumnya harus d iker jakan dengan menggunakan prosedur s tandar.

• E-Repor ing. Set iap perusahaan yang mengodopsi teknologi t inggi harusmember ikan laporan mengenai data operas ional yang d imi l ik i sepert ipendapatan, pajak, a l i ran dana dan sebagainya ke pemer intah secaraberkala. Proses in i dapat d i lakukan secara onl ine. Dalam hal in iperusahaan membayar dana lebih untuk mendapatkan ident i tas d ig i ta lyang d ikeluarkan o leh Cert i f icat ion Author i ty .

•

E-Consul t ing. Kantor pemer intah dapat menyediakan layanan konsul tas iin terakt i f secara onl ine mengenai berbagai prosedur dan menyediakan jawaban terhadap pertanyaan yang ser ing d ikemukakan mela lu i emai latau fax.



191

SHANGHAI TARGET UNDER THE TENTH FIVE-YEAR PLAN

Pemerintah Shanghai memi l ik i beberapa target dalam penerapan e-Governmentsesuai dengan China Tenth Five-Year Plan (2001-2005) sepert i ber ikut :

• Memperbaik i t ingkat kompet i t i f dan t ransformasi Shanghai dengan

pertumbuhan indsutr i skala besar dan meningkatkan kapasi tassumberdaya d is t r ibus i baik China dan dunia.

• Memperbaik i penyediaan layanan peluang bisnis bagi investor dalamneger i dan luar neger i sekal igus memperkeci l b iaya penyediaan layanan.

• Opt imasi pengembangan l ingkungan pada berbagai lokas i yang idealuntuk memulai b isnis baru dan tempat t inggal .

• Memperbaik i kual i tas h idup masyarakat dan melakukan tata kota sesuaidengan gaya s tandar metropol is in ternas ional .

•

Meng-upgrade adminis t ras i kota dan memperkenalkan s is tem baru, dan juga menyediakan s is tem yang mel ibatkan berbagai kalangan sepert ipemer intah, masyarakat , pasar dan penduduk kota.

CONCLUDING REMARKS

Pengembangan program e-Government pada berbagai negara tentunya melahi rkanberbagai tantangan dan hambatan. Terutama sekal i mel ihat kompleks i tasmasyarakat China. Berbagai r iset menunjukkan terdapat tu juh hambatan yangdi temui dalam proyek implementas i e-Government d i China, yai tu:

• Bureaucracy. Kesul i tan utama dalam penerapan e-Government adalahmasalah b i rokras i . Masalah b i rokras i d i China dapat d iatas i ket ika uni t -uni t pemer intahan mula i ter integras i ke dalam s is tem e-Governmentsecara umum.

• Lack of Financial Resources . Hambatan kedua yang dihadapi o lehpemerintah China adalah masalah pr ior i tas program yang harusdiker jakan. Banyaknya pengeluaran untuk berbagai keper luan



192

menyebabkan proyek e-Government sendi r i mengalami kendalakekurangan dana.

• Lack of Technical Standards . Kurangnya standar teknis mendatangkanmasalah untuk mengintegras ikan s is tem. Perbedaan modul programmenyebabkan sebuah s is tem t idak dapat d igunakan pada s is tem la innya.

Masalah in i menyebabkan s is tem menjadi t idak ter integras i .

• Gaps in Legal framework . China masih memi l ik i hambatan dalam halpenguasaan teknologi , hal in i menyebabkan sul i tnya interaks i dua buaharea sepert i e-Government dan e-Business.

• Security Problem. Pemerintah China masih tetap mengatur berbagaiaspek d i in ternet , termasuk mengatur hal -hal yang bers i fat “subvers i f ”terhadap akt iv i tas d i in ternet dan sensor terhadap berbagai content .

• Relatively low numbers of e-Government users. Pemerintah Chinamasih menghadapi kekurangan jumlah massa kr i t is pengguna untukberagam apl ikas i e-government.

• Digital Devide . Masalah in i merupakan masalah tersendi r i bagipemer intah China. Dengan populas i menyampai 1,3 mi lyar , tersebar pada berbagai daerah dan juga kesenjangan l i teras i penggunaankomputer . Pemer intah China juga masih harus memprior i taskan berbagaiproyek dasar sepert i pengadaan ai r bers ih dan l is t r ik pada berbagaidaerah d ibandingkan dengan memprior i taskan pembuatan akses internet .



193

MENUJU KOMUNITAS DIGITAL BERBASISE-BUSINESS DI HONGKONG



194

THE DIGITAL 21 IT STRATEGY

Pada tahun 1998 pemer intah Hongkong mengeluarkan “comprehensive andvis ionary programme of in i t ia t ives” . In is iat i f in i ter turang dalam dokumen yangdisebut dengan Dig i ta l 21 IT Strategy (www.dig i ta l21.gov.hk) . Strategi tersebutmengatur in is iat i f dan program untuk mempromosikan inf rastruktur in formasi

Hongkong dan berbagai layanan untuk memposis ikan Hongkong sebagai pemimpinkomuni tas e-Business dan kota d ig i ta l yang terhubung secara g lobal . Dalamimplementas inya, pemer intah Hongkong te lah mengident i f ikas ikan l ima faktor utama yang harus d iker jakan. Kel imanya adalah:

• Untuk mempers iapkan l ingkungan e-Business d i Hongkong.

• Memast ikan kepemimpinan pemer intah Hongkong dengan percontohan.

• Mengembangkan workforce untuk ekonomi in formasi .

• Memperkuat komuni tas Hongkong untuk eksplo i tas i d ig i ta l .

• Mempers iapkan Hongkong dalam eksplo i tas i penerapan teknologi .

THE E-GOVERNMENT PROGRAMME

Ident i f ikas i terhadap kel ima kebutuhan tersebut d i atas d i lakukan denganpenerapan e-Government, menyediakan e-opt ions untuk berbagai layanan, dansecara akt i f mula i melakukan e-procurement dan outsours ing. Vis i dar i pemer intahHongkong adalah “untuk mentransformasikan pemer intahan t radis ional ke dalam e-Government c i t izen-centr ic ” . Pemer intah juga membuat websi te resmi sebagaipusat in formasi yang bertu juan untuk menyediakan layanan elektronis kepada

publ ik dan b isnis dengan cara yang ef is ien dan memenuhi kebutuhan pengguna.Dalam pengembangan e-Government, pemer intah Hongkong juga menetapkanbeberapa objekt i f sepert i perbaikan layanan, menetapkan ef is iens i danmengadopsi penggunaan e-Commerce dalam sektor pr ivat . Pemer intah Hongkongmenetapkan dua sasaran utama ber ikut :



195

• Menyediakan e-opt ions untuk 90 persen layanan publ ik dalam bentukelektronis pada akhi r tahun 2003.

• Menyiapkan 80 persen procurement tender pemer intah secara e lektronispada akhi r tahun 2003.

Pemerintah Hongkong juga mengident i f ikas ikan tu juh kunci sukses dalampenerapan e-Government, ya i tu:

1. Kepemimpinan dar i mula i level ter t inggi pemer intahan.2. Koordinator e-Government.3. Terselenggaranya governance dan kerangka manajemen.4. Kerangka legal .5. In f rat ruktur in formasi yang handal .6. Kerangka interoperabi l i tas.7. Kebi jakan dan praktek keamanan.8. Outsourc ing9. Komitmen untuk ber inovasi .

MAJOR E-GOVERNMENT INITIATIVES

Pemerintah Hongkong mengembangkan st rategi e-Government mereka denganberbagai s t rategi . Pengembangan st rategi e-Government pemer intah Hongkongsecara umum dapat d ikategor ikan menadi G2C (Government- to-Ci t izen), G2B(Government- to-Business) , G2E (Government- to-Employee), dan G2G(Government- to-Government) .

Transforming Government-Publ ic Interact ion

Dengan penerapan apl ikas i teknologi in formasi , pemer intah Hongkong te lahmelakukan perubahan cara mereka berhubungan dengan rakyat Hongkong.Pemerintah membuat apl ikas i yang memungkinkan rakyat Hongkong memi l ik i satukanal akses untuk mendapatkan informasi dan layanan. Semua bi ro dandepartemen di Hongkong memi l ik i websi te dengan dukungan bi l ingual ( tersediadalam bahasa Inggr is dan China). Government Informat ion Centre merupakanwebsi te pemer intah yang pal ing populer d iakses. Selama tahun 2001 websi tetersebut mengundang lebih dar i 500 juta page v iew. Untuk mendapatkan akses ke



196

sejumlah websi te la innya, Government Informat ion Centre menyediakan l ink yanglengkap, sehingga pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi danlayanan.

Electronic Serv ices Del ivery (ESD)

ESD merupakan layanan publ ik yang diber ikan o leh pemer intah Hongkong. ESDmengintegras ikan layanan publ ik dan sektor dengan pendekatan customer-centr ic .Sampai dengan akhi r tahun 2002, por ta l ESD memi l ik i leb ih dar i 140 jenis layananpubl ik , yang berasal dar i leb ih 40 departemen pemerintahan dan agensi .Masyarakat dapat dengan mudah melakukan berbaga akt iv i tas secara onl ine –mulai dar i pembayaran pajak, pengurusan iz in mengemudi , memakai fas i l i tas mi l ikpemer intah dan sebagainya. Untuk mempermudah akses kepada layanan yangdiber ikan, pemer intah member ikan fas i l i tas k iosk d i tempat- tempat umum. Kioskyang disediakan termasuk adanya fas i l i tas scanner untuk membaca dokumen, s lotuntuk ID atau credi t /debi t card, dan fas i l i tas pr inter . Beberapa layanan komers ia lbahkan dapat d i lakukan mela lu i k iosk sepert i pemesanan t iket

Mul t i -Appl icat ion Smart ID Card

Salah satu yang menjadi tu juan proyek e-Government pemer intah Hongkongadalah menggant ikan tu juh juta kar tu ident i t ias dengan menggunakan Smart IDcard, yang d imula i pada pertengahan tahun 2003. Kartu tersebut bers i fatmul t i fungsi karena sela in dapat d igunakan untuk keper luan imigras i , pemi l ik kar tu juga mendapatkan fas i l i tas apl ikas i tambahan sepert i meminjam bukudiperpustakaan termasuk sebagai bukt i /surat iz in mengemudi . D i dalam kartutersebut juga d isediakan fas i l i tas d ig i ta l cer t i f icate, yang memungkinkan penggunauntuk dapat melakukan t ransaks i b isnis secara aman mela lu i jar ingan internet .Dengan penyebaran penggunaan Smart ID card kepada tu juh juta masyarakatHongkong, d iperk i rakan Hongkong merupakan negara dengan jumlah penggunaSmart ID card terbanyak d i dunia saat in i .



197

Electronic Procurement

Electronic Procurement merupakan fas i l i tas la innya yang disediakan o lehpemerintah Hongkong. Pemerintah mentargetkan 80 persen procurement tender dapat d i lakukan secara e lektronis . Untuk keper luan non-tender, Electronic TradingSystem digunakan oleh Government Suppl ies Department (GSD) pemer intah

Hongkong semenjak Apr i l 2000. ETS menyediakan inf rastruktur onl ine untukregis t ras i suppl ier , not i f ikas i tender, download dokumen tender, mengi r imkantender dan kontrak dan sebagainya. Semua fungsi tersebut dapat d i lakukan mela lu iin ternet , yang berar t i tender dapat d i lakukan secara onl ine 7 har i seminggu dan 24 jam sehar i .

Electronic Trading System

Perdagangan global merupakan salah satu yang menjadi tu lang punggung ekonomiHongkong. Sebagai negara dengan pelabuhan bebas, berbagai produk t idakmemerlukan iz in khusus untuk dapat keluar masuk Hongkong. Untuk keper luan

perdagangan tersebut , pemer intah membangun Electronic Data Interchange yangdigunakan untuk keper luan submis i dan pemrosesan dokumen perdagangan.Dengan menggunakan EDI, perusahaan dapat mempercepat proses pengurusandokumen bisnis , sepert i order pembel ian, pengi r iman order dan dokumenpemerintah la innya dalam bentuk e lektronis .

Tradel ink

Mulai tahun 1997, pemer intah Hongkong mengeluarkan layanan t radel ink yangmenyediakan gerbang elektronik tunggal untuk mempermudah proses t ransaks iperdagangan. Poyek t radel ink bertu juan untuk meningkatkan produkt iv i tas dant ingkat kompet i t i f komuni tas perdagangan Hongkong dengan menyediakan layananperdagangan secara e lektronis , otomat isas i proses t ransaks i baik untukpemerintah dan juga sektor komers ia l . Tujuan utamanya adalah mempercepatpemrosesan dokumen yang diper lukan termasuk mereduksi t ime-to-market .



198

Sampai dengan pertengahan tahun 2002, t radel ink te lah memi l ik i pengguna sampaidengan 53.000 perusahaan. Semua proses perdagangan dapat d i lakukan secaraelektronis , dan sampai saat in i t radel ink dapat menangani 70.000 t ransaks i per har i .

INNOVATIVE BUSINESS MODELS

Pemerintah Hongkong memi l ik i program yang terkai t dengan model b isnis sepert iber ikut :

Government Porta l

Pada model in i , pemer intah menyediakan semua bentuk investas i dan b iayaoperas i . Contoh proyek in i adalah pengembangan Government Informat ion Centre,dan websi te untuk semua bi ro dan departemen.

The “Serv ice” Approach

Pada model in i , pemer intah membel i layanan dar i rekanan bisnis . Contoh dar iproyek in i adalah pembangunan Electronic Tender ing System.

Publ ic-Pr ivate Partnership

Untuk mempercepat proses implementas i e-Government, pemer intah melakukannyadengan st rategi outsourc ing. Objekt i f yang ingin d icapai adalah untukmeningkatkan kapasi tas layanan teknologi in formasi dan mengakseleras i berbagaisolus i berbasis teknologi in formasi. Sampai dengan akhi r tahun 2002 lebih dar i 80persen semua proyek teknologi in formasi d iker jakan dengan st rategi outsourc ing.

MILESTONE AND CHALLENGES

Key Mi lestone

Sampai dengan akhi r tahun 2002, 80 persen layanan publ ik d i Hongkong sudahtersedia secara e lektronis . Program ESD terbukt i mengalami peningkatan sampai



199

dengan 40 persen volume t ransaks i t iap bulannya. Websi te pemer intah punmengalami peningkatan pengunjung sampai dengan 2 juta h i ts perhar i .Penggunaan Smart ID Card juga ternyata terbukt i mempercepat layanan yangdisediakan o leh pemer intah kepada pemi l ik kar tu.

Key chal lenges

Sehubungan dengan pengembangan e-Government d i Hongkong, Ms Joyce Tam,yang merupakan Pr inc ipal Ass is tant Secretary EG div is ion mengeluarkanpernyataan menar ik seputar menyukseskan pengembangan tersebut :

• Memi l ik i komi tmen yang t inggi termasuk kesepakatan untukmenggunakan BPR sebelum pengembangan sebenarnya d i lakukan. Untuksuksesnya proyek e-Government maka dibutuhkan adanya koordinator e-Government/EG Off ice yang bertugas untuk menja lankan in is iat i f yangsudah diber ikan dan melanjutkan berbagai kebi jakan yang sudah dibuatmenjadi v is ibel .

• Berusaha untuk mempercepat peker jaan proyek pada level operas ional .

• Mendid ik masyarakat untuk dapat menggunakan layanan onl ine.

Clos ing Remarks

Dalam pengembangan e-Government d i Hongkong, Mr Francis Ho, yangmenjabat sebagai Permenent Secretary for the Informat ion Technology and Broadcast ing Branch member ikan beberapa dampak yang diperoleh:

• Penerapan e-Government ternyata member ikan dampak secara langsungterhadap t ingkat kompet i t i f ekonomi Hongkong.

• E-Government d igunakan untuk meningkatkan produkt iv i tas.

• E-Government terbukt i menghemat pengeluaran pemer intah untukmenyelenggarakan berbagai layanan publ ik .

• E-Government juga terbukt i menjadi kunci utama kemajuan inovasiekonomi Hongkong.



200

AMBISI INDIA MENJADI NEGARASUPERPOWER DI BIDANG TEKNOLOGIINFORMASI



201

THE INFORMATION TECHNOLOGY ACTION PLAN

Pengembangan industr i teknologi in formasi d i India mengalami perubahan yangsangat s igni f ikan pada tahun 1998. Perdana Mentr i India pada waktu i tu segeramembentuk Nat ional Technology and Sof tware Development Task Force yangterd i r i a tas berbagai indiv idu dengan kemampuan terbaik dan merepresentas ikan

berbagai kalangan sepert i pemer intah, industr i dan dunia akdemik. Mis i dar i TaskForce yang dibentuk adalah memformulas ikan kebi jakan nasional terkai t denganinformat ika yang memungkinkan bangsa India menjadi bangsa superpower d ib idang teknologi in formasi dalam jangka waktu sepuluh tahun. Berdasarkanrekomendasi yang d iber ikan o leh Task Force, berbagai regulas i dan promosid i lakukan untuk mengimplementas ikan teknologi in formasi . Secara umum,perencanaan yang di rekomendasikan ter fokus pada t iga objekt i f u tama:

• Info- Infrastructure Drive: Perencanaan in i ber tu juan untukmengakseleras i pembuatan inf rastruktur in formasi termasuk serat opt ik ,komunikas i sate l i t , jar ingan wire less.

• IT Export: Area kedua ter fokus pada peningkatan jumlah ekspor teknologi in formasi . Pemer intah India mentargetkan pendapatan dar iekspor perangkat lunak dan layanan sebesar 50 mi lyar dol lar Amer ikapada tahun 2008.

• IT for Al l by 2008: Objekt i f ket iga adalah meningkatkan l i teras ikomputer . Peningkatan tersebut d i lakukan dalam berbagai b idang untukdapat menggunakan computer dan teknologi in formasi termasuk yangutama adalah b idang pendid ikan.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

India memi l ik i banyak kebi jakan yang terkai t dengan penerapan teknologiin formasi . Ber ikut in i beberapa kerangka kebi jakan yang dibuat terkai t denganpengembangan teknologi in formasi d i India.



202

In format ion Technology Act 2000

Kebi jakan in i merupakan hukum dasar yang digunakan untuk terselenggaranya e-Governance. Mela lu i kebi jakan yang dibuat , pemer intah India melakukanperubahan cara bert ransaks i yang sebelumnya berdasarkan ker tas (paper-based)ke dalam bentuk e lektronis mela lu i e lectronic data interchange (EDI) .

Communicat ion Convergence Bi l l

Pada tahun 2001, pemer intah India mer i l is sebuah draf t Communicat ionCenvergence Bi l l yang d igunakan sebagai kerangka regulas i untuk melakukankonvergensi te lekomunikas i , in ternet dan layanan broadcast ing.

Agenda for e-Governance Pol icy

Draf t in i d ikeluarkan o leh Department of Informat ion Technology (DIT), yangmerupakan panduan proyek dan kebi jakan e-Governance. Draf t in i d igunakan untukmemast ikan bahwa inf rastruktur dasar dapat d i rencanakan dengan baik , yangmencakup standar teknologi , mekanisme pendanaan, dan s t rategi pengembangan

sumberdaya manusia.

Freedom of Informat ion Bi l l 2002

Par lemen India membuat kebi jakan untuk membuat s is tem yang t ransparan mela lu idraf t Freedom of Informat ion Bi l l 2002. Draf t tersebut menjamin bahwa akses keinformasi pemer intah o leh masyarakat yang bertu juan untuk mempromosikanketerbukaan, akuntabi l i tas dalam adminis t ras i pemer intahan.

E-GOVERNANCE DI INDIA

Vis i dar i e-Governance d i India adalah:

To apply Informat ion Technology in the processes of government funct ioning toat ta in SMART government.



203

SMART merupakan akronim ber ikut :

• S imple

• Moral

• Accountable

• Responsive

• T ranparent

Strategi yang d igunakan untuk mengimplementas ikan v is i d i atas adalah sebagaiber ikut :

• Mengembangkan inst i tus i yang sal ing berhubungan, baik DepartemenTeknologi Informasi dan inst i tus i la innya yang terkai t dalam pemerintahdengan penerapan teknologi agar dapat terselenggara e-Governance.

• Meningkatkan sumber daya pada berbagai kementr ian, departemen dansektor publ ik la innya untuk mengadopsi layanan elektronis .

• Mengadopsi e-Governance untuk meningkatkan efekt iv i tas layanan danadminis t ras i pada berbagai agensi .

• Melanjutkan komi tmen untuk meningkatkan proteks i data dan s is temkeamanan internet , baik pada domain publ ik dan pr ivat .

AGENDA E-GOVERNANCE

Pemerintah India mela lu i Departemen Teknologi Informasi mengeluarkan agendayang terkai t dengan penyelenggaraan e-Governance pada tahun 2000 sepert iber ikut :



204

• Set iap kementr ian dan departemen harus memi l ik i jar ingan LAN danmenyediakan komputer personal dengan perangkat lunak yangdiper lukan.

• Di lakukan pelat ihan untuk set iap s taf f yang menggunakan komputer dalam peker jaan mereka.

• Set iap kementr ian dan departemen harus dapat menggunakan perangkatlunak Off ice Procedure Automat ion yang dikembangkan oleh Nat ionalInformat ics Centre untuk set iap f i l l ing dokumen.

• Menggunakan berbagai perangkat lunak yang berhubungan denganPayrol l , dan Account ing untuk operas i d i t iap- t iap kantor .

• Pember i tahuan untuk set iap rapat d i lakukan mela lu i emai l .

• Set iap kementr ian dan departemen harus memi l ik i websi te masing-masing.

• Set iap kementr ian dan departemen harus memi l ik i s t rategi teknologiin formasi untuk set iap per iode l ima tahunan, yang ber is ikan rencana dantarget .

NATIONAL LEVEL INITIATIVES

India Country gateway

Proyek Country Gateway dikembangkan oleh Departemen Teknologi Informasi yangdigunakan untuk memfasi l i tas i par t is ipas i komuni tas lokal dan profes ional dalam

kelas d iskus i v i r tual . Proyek in i mencakup beberapa area sepert i kesehatan,pendid ikan, energi dan agr ikul tur .

India Country Gateway ber is ikan beberapa l ink yang terhubung ke websi tepemerintah, agensi dan par lemen India. Websi te par lemen ber is ikan daf tar resumerapat ker ja par lemen, debat dan pros id ing dan sebagainya.



205

ePost

Departemen pos India mengeluarkan produk yang disebut dengan epost padatahun 2002. Produk in i menghubungkan pengguna yang t idak memi l ik i akses keinternet . Set iap kantor pos memi l ik i emai l ID berdasarkan Posta l Index Number (PIN). Dengan demik ian pengguna dapat mengi r imkan emai l kepada seseorang

yang t idak memi l ik i komputer dan juga akses ke internet . Emai l yang sampai kekantor pos yang memi l ik i layanan epost kemudian d ibuat dalam bentuk pr int -outdan d ik i r imkan kepada seseorang yang di tu ju.

Mul t ipurpose Nat ional Ident i ty Card

Pemerintah India sudah sejak lama merencanakan untuk membuat kar tu ident i taspenduduknya dengan menggunakan mul t ipurpose nat ional ident i ty card (MNIC).Pemerintah merencanakan bahwa kartu tersebut nant inya dapat d igunakan untukberbagai keper luan sepert i passport , iz in mengemudi , kar tu anggota peker ja dansebagainya. Sebuah pi lo t pro ject mula i d i luncurkan d i 13 daerah mula i dar i Apr i l

2003.

KEY INITIATIVES BY INDIAN STATES

e-Governance in Andhra Pradesh

Andhra Pradesh merupakan salah satu daerah d i India yang memi l ik ipengembangan teknologi in formasi cukup pesat . Daerah in i bahkan mula i memi l ikv is i untuk menerapkan penggunaan teknologi in formasi d i masa mendatang. Vis iAndhra Pradesh dalam pengembangan sektor teknologi in formasi adalah sepert i

ber ikut :

Andhra Pradesh wi l l leverage Informat ion Technology to at ta in a pos i t ion of leadership and excel lence in the informat ion age and to t ransform i tse l f in to a

knowledge soc iety



206

Strategi untuk pengembangan Andhra Pradesh d ibuat dalam cetakbi ru yang disebutdengan “Vis ion 2020” yang ber is ikan berbagai tu juan, s t rategi , dan perencanaanyang dibutuhkan untuk mereal isas ikan v is i tersebut . Tujuan utamanya adalahterc ipta t ransparansi , akuntabi l i tas dan kecepatan.

e-Governance in Gujarat

Pemerintah daerah Gujarat memi l ik i mis i untuk memperbaik i proses d ipemer intahan dengan menggunakan perangkat komputer , s is tem komunikas i danperangkat lunak. Tahun 1999, pemer intah Gujarat membuat Gujarat Informat ics Ltssebagai agensi pada sektor publ ik untuk mengembangkan teknologi in formasi ,mempromosikan Gujarat sebagai daerah tu juan pengembangan teknologi in formasidan menyelenggarakan e-Governance.

e-Governance d i Karnataka

Pemerintah negara bagian Karnataka melakukan pengembangan desentra l isas iteknologi in formasi yang mereka mi l ik i sehingga t idak lagi harus datang keBangalore. Proyek e-Government yang dibuat o leh pemer intah membuat databasetunggal yang dapat d iakses o leh set iap pengambi l keputusan di K arnataka. Sis temyang dibangun juga menyediakan anal is is data dan s is tem pendukung keputusanyang digunakan oleh pemer intah daerah.

OBSERVATIONS OF E-GOVERNMENT-INDIA

India termasuk salah negara yang sukses menyelenggarakan danmengintegras ikan e-Government. Meskipun demik ian, per ja lanan proyek e-Government d i India masih memakan waktu yang sangat panjang. Hal in id ikarenakan set iap proyek masih ber ja lan secara terp isah sehingga s is tem yangada belum ter integras i dan interoperabi l i tasnya masih rendah. Kesuksesan yangpada beberapa daerah sepert i Andhra Pradesh dan Kartaka belum di ikut i o lehdaerah-daerah la innya d i India. Beberapa in is iat i f yang d i lakukan di negara bagianbelum member ikan keuntungan secara maksimal karena harus mendapatkan iz in



207

dar i pemer intah pusat . Pemer intah pusat juga masih harus membuat pusat datayang dapat d igunakan oleh berbagai apl ikas i , yang ber is ikan berbagai rekamansepert i masalah tanah, penduduk, aset dan sebagainya. Pemerintah juga masihharus melakukan berbagai langkah untuk memeriksa proyek pada beragamdepartemen yang belum ber ja lan dengan semest inya. Pemerintah juga masih harusmemperbaik i s tandar yang digunakan, in f rastruktur , penugasan, dan s t rategi untuk

penyelenggaraan e-Governance secara menyeluruh.



208

STRATEGI KOREA MEMBANGUNINFORMATION SUPERHIGHWAY



209

THE ROAD TO INFORMATIZATION

Pemimpin negara Korea Selatan memi l ik i v is i untuk membawa bangsa Korea kedalam era informasi . Republ ik Korea Selatan mula i masuk ke dalam era d ig i ta ltahun 1987 dengan dikeluarkannya Nat ional Basic Informat ion System Plan (NBIS)untuk mengembangkan industr i komputer . Pada tahun 1994 pemer intah Korea

mengeluarkan kebi jakan yang disebut dengan Korean Informat ion Inf rastructure(KI I ) Pol icy Commit tee yang bertugas untuk menyiapkan inf rastruktur ekonomi.Komite in i d ikepala i o leh Perdana Menter i dan d i ja lankan oleh Mentr i PerencanaanEkonomi dengan bantuan of f ic ia l dar i 20 kementr ian. Komite in i memi l ik i empatfungsi khusus, yai tu:

• Mengkoordinas ikan kebi jakan KI I dan melakukan pendampingan dalammengimplementas ikan v is i KI I .

• Membangun master p lan KI I dan mengatur pendanaan implementas i .

• Melakukan evaluas i teknologi pada yang di lakukan oleh KI I .

• Mereview legis las i dan regulas i yang terkai t dengan masyarakatinformasi .

INFORMATIZATION PROMOTION (1996-1998)

Menghadapi era informasi , kementr ian informasi dan komunikas i Korea mula imeluncurkan berbagai perencanaan maka dibentuk Informat izat ion Planning Off ice,Informat izat ion Planning Commit tee dan Informat izat ion Promot ion Fund. Kerangkaperencanaan yang dibentuk memi l ik i tu juan sebagai ber ikut .

To promote informat izat ion in the country and br ing Informat ion Superhighway business to fu l l scale



210

Secara umum, terdapat sepuluh objekt i f yang ingin d icapai sehubungan denganmaster p lan yang dibuat . Kesepuluh objekt i f tersebut adalah:

• Membentuk pemer intahan yang sederhana akan tetapi ef is ien.

• Mengimplementas ikan inf rastruktur in formasi yang bers i fat mendid ik

untuk mengembangkan sumber daya manusia yang handal dalam rangkamembentuk masyarakat in formasi .

• Membentuk gudang pengetahuan nasional dengan membuat s is tem yangdapat mengakses data r iset dan akademik.

• Membangun t ingkat kompet i t i f perusahaan mela lu i promosi in formasi kedunia industr i .

• Memacu t ingkat rata-rata penggunaan inf rastruktur sos ia l mela lu iin formasi .

• Mendukung informasi pada pedesaan untuk pemerataan pembangunan.

• Member ikan pelayanan medis mela lu i penggunaan teknologi in formasi .

• Member ikan pengetahuan mengenai teknologi in formasi pada l ingkunganmanajemen untuk memast ikan bahwa teknologi tersebut mendapatkanperhat ian.

• Membangun s is tem manajemen data yang aman dar i kerusakan.

• Membangun s is tem informasi per tahanan dan d ip lomasi yang aman.

CYBER KOREA 21 (1999-2002)

Menghadapi perkembangan teknologi in formasi dan komunikas i yang semakinmengglobal , pemer intah mula i mengeluarkan kebi jakan yang disebut dengan BasicPlan for Expedi t ing Informat ion Age and establ ished “Cyber Korea 21. Tujuanutama pembentukan Cyber Korea 21 adalah sebagai ber ikut :



211

• Upgrading jar ingan te lekomunikas i , penggunaan serat opt ik , cablemodem, wi re less local loop dan komunikas i sate l i t yang bertu juan untukmempercepat layanan komunikas i bagi seluruh rakya Korea. Proyek in imenelan anggaran sampai dengan 8,67 juta dol lar Amer ika.

• Meningkatkan l i teras i teknologi in formasi dengan program pendid ikan

menggunakan komputer , d imula i dar i l i teras i dasar sampai dengant ingkat pakar. Proyek in i ber tu juan untuk menghubungkan semua sekolahdi Korea ke internet .

• Membuat rev is i terhadap Hak Atas Kekayaan Inte lektual , perpajakan,enkr ips i dan kerangka legal untuk mendukung e-Commerce. Proyek in i juga mencakup penggunaan hukum tandatangan elektronis yangmemungkinkan ter jadinya t ransaks i e lektronis dan s i rkulas i dokumen.

• Pembuatan layanan elektronis umum dan k iosk pada tempat- tempatumum yang memungkinkan penduduk Korea dapat terhubung ke dalam jaringan.

• Meningkatkan intens i tas penggunaan teknologi in formasi dan komunikas iuntuk meningkatkan produkt iv i tas dan n i la i tambah bagi industr iperangkat lunak dan mul t imedia content .

• Mempromosikan kolaboras i in ternas ional dalam bentuk r iset danpengembangan teknologi in formasi .

E-KOREA VISION 2006 (2002 ONWARD)

Berdasarkan kedua proyek yang sudah disebutkan d i atas, pemer intah Korea

Selatan kemudian meluncurkan proyek tahap ket iga dalam bentuk Master-p lanpada Apr i l 1992. Vis i dar i e-Korea 2006 adalah memfokuskan di r i padapeningkatan kual i ta t i f sepert i peningkatan produkt iv i tas mela laui reformasi legaldan inst i tus ional . Sete lah tercapainya peningkatan kuant i tat i f penggunaan internet ,pemer intah Korea menginginkan terhajadinya peningkatan kual i ta t i f dalam bentukinovasi proses b isnis . Untuk meningkatkan berkembangnya industr i baru,pemer intah Korea memfokuskan pada upgrading inf rastruktur in formasi ,mensponsor i r iset , pengembangan termasuk mengembangkan sumber dayamanusia. Perencanaan tersebut juga mencakup pengembangan informasi untuk



212

semua industr i dan meningkatkan produkt iv i tas sampai ke t ingkat negara industr iG7. Target tersebut d i rencanakan meningkat 30 persen dar i se luruh tota l t ransaks ipada industr i u tama dan 25 persemn untuk industr i la innya yang dapat beker jasecara onl ine pada tahun 2006.

E-GOVERNMENT - VISION AND DIRECTION

Untuk mengembangkan v is i e-Government pemer intah Korea Selatan, makadi tetapkan enam buah in is iat i f yang ter fokus pada:

• Pembuatan layanan informasi secara e lektronis .

• Melakukan reengineer ing bus iness process untuk mendukung pertukarandokumen secara e lektronis .

• Melakukan shar ing informasi d iantara agensi dengan t ingkat

per l indungan pr ivas i yang t inggi .

• Menetapkan standar teknologi in formasi dan jar ingan.

• Mempromosikan l i teras i teknologi in formasi pada layanan masyarakat .

• Memodi f ikas i hukum untuk mengakomodasi ter jadinya t ransaks ie lektronis .

Pengembangan program e-Government d i lakukan oleh Nat ional Compter isat ionAgency. Agensi in i merupakan organisas i adv isor yang menyediakan berbagairekomenasi untuk kebi jakan e-Government dan teknologi .

THE ACTION PLAN FOR E-GOVERNMENT

Untuk implementas i e-Government, pemer intah kemudian mengeluarkan cetakbi ruyang disebut dengan “Comprehensive Plan for e-Government” . Cetakbi ru tersebutber is ikan beberapa objekt i f yang akan dicapai sepert i ber ikut :



213

• Sistem informasi yang d igunakan harus menghubungkan 21 data jar ingan, s is tem Ombudsman secara e lektronis , s is tem fami ly recordonl ine dan layanan la innya berbasis web, yang pada dasarnya akanmenjadi satu akses tunggal untuk mendapatkan layanan dar i pemer intah.

• Pemerintah harus membuat berbagai layanan informasi untuk

menciptakan s is tem yang lebih t ransparan dan adminis t ras i umum yangter fokus pada pengguna. Termasuk dalam bagian in i adalah GovernmentInformat ion Locator System, Open Government Serv ice, LocalAdminis t rat ion Informat ion Bank Web dan Bul let in Board S erv ice of LocalGovernment.

• Sistem Cal l Center dan k isok yang ter integras i untuk menjaminter jadinya konsis tens i penyampaian e-serv ice mela lu i berbagai kanalsehingga dapat d i jangkau oleh rakyat Korea.

Untuk memperbaik i ef is iens i , maka per intah Korea juga menetapkan perbaikanprodukt iv i tas mela lu i beberapa objekt i f ber ikut :

• Penggunaan Business Process Reengineer ing.

• Dokumen elektronis d igunakan untuk memast ikan akuras i in formasi danwaktu yang pendek.

• Manajemen pengetahuan pemer intah yang digunakan sebagai sumber in formasi untuk member ikan pelayanan yang lebih baik .

• Melakukan integras i manajemen layanan umum (personel , pembayarandan sebagainya) untuk mengopt imalkan operas i .

• Membangun int ranet pemer intah dengan menggunakan kode data,teknologi in formasi dan sumber daya s tandar, ser ta penggunaan publ ickey inf rastructure (PKI) untuk membuat t ransaks i yang aman dikalanganpemerintahan.

• Menyediakan layanan kepada masyarakat dalam bentuk t raning danakses emai l . Untuk memfasi l i tas i hal tersebut maka dibentuk Cyber Train ing Centre.



214

KEY E-GOVERNMENT INITIATIVES

Secara umum, pengembangan e-Government d i Korea dapat d ik las i f ikas ikanmenjadi t iga kelompok utama:

• Inovasi layanan pemer intah kepada masyarakat umum dan dunia b isnis .

• Meningkatkan produkt iv i tas adminis t ras i .

• Menetapkan dasar dar i e-Government.

Untuk keper luan tersebut maka bentuk komi te e-Government khusus pada Januar i2001 untuk mengakseleras i pengembangan e-Government. Komite in i kemudianmember ikan laporan kepada pres iden yang menetapkan 11 s t rategi untukmenerapkan e-Government. Kesebelas s t rategi tersebut adalah sebagai ber ikut :

1. Melakukan inovasi layanan pemer intah kepada publ ik2. E-serv ice centre Government for C i t izen.

3. Layanan Asuransi Sosia l Ter integras i .4. Home Tax Serv ice (HTS).5. Government-wide e-Procurement System (G2B).6. Peningkatan Produkt iv i tas Adminis t ras i7. Sistem Informasi Keuangan Nasional8. Sistem Informasi Adminis t ras i Pemer intah Ter integras i ,9. Sistem Informasi Pendid ikan Nasional .10. Sistem Pendukung Kebi jakan Personel .11. Pertukaran e-Document Pemerintah.12. Menetapkan Dasar dar i e-Government13. Sistem e-Signature dan e-Seal14. Sistem Informasi Pemerintah.

G4C – Single Window e-Government (www.egov.go.kr )

Pada November 2002 pemer intah Korea mengeluarkan websi te e-serv ice, yangber is ikan 400 layanan publ ik . D iantara layanan yang disediakan misalnyapengurusan pajak, apl ikas i untuk menjual propert i dan sebagainya. Untukmengurangi pengis ian dokumen secara berulang-ulang, s is tem yang dibuat dapatberbagi in formasi antar agensi pemer intahan.



215

Socia l Insurance Serv ice Porta l (www.4insure.or .kr )

Sis tem in i terhubung ke empat asuransi sos ia l utama (unemployment, heal th,industr ia l d isaster dan pension). Sis tem yang ter integras i memudahkan penggunauntuk dapat mmelakukan regis t ras i , mengajukan permohonan dan sebagainyamelalu i satu apl ikas i . Pencar ian informasi dan pembayaran juga dapat d i lakukan

secara onl ine.

Government-wide e-procurement system (G2B) (www.g2b.go.kr )

Sis tem G2B merupakan s is tem e-procurement onl ine yang mencakup keseluruhanproses procurement pemer intah (mula i dar i tender sampai pembayaran). Duniabisnis dapat mengakses s is tem melalu i in ternet dengan ter lebih dahulu melakukanregis t ras i . D iperk i rakan sebanyak 26.000 organisas i pemer intah menggunakansis tem in i dan 96.000 dunia b isnis . Sela in i tu , pemer intah juga dapat melakukanpenghematan sebesar 2,65 juta dol lar Amer ika setahun.

Nat ional Educat ion Informat ion System

Direncanakan pada tahun 2000 semua sekolah dapat terhubung ke internet .sete lah menghubungkan seluruh sekolah, pemer intah korea merencanakan untukmengintegras ikan fungsi adminis t ras i dengan dinas pendid ikan pada pemer intahsetempat. Pengintegras ian in i d i lakukan mela lu i s is tem informasi pendid ikannasional , termasuk memfasi l i tas i adanya proses adminis t ras i s tandar. Semualayanan adminis t ras i sekolah sepert i pengembangan kur ikulum, rekaman akademiksekolah dapat d i lakukan dapat d i lakukan mela lu i in ternet .

Personel Pol icy Support System

Sistem pendukung kebi jakan personel d ibuat untuk membuat proses s tandar dalamhal manajemen sepert i peker jaan, promosi , keuntungan dan sebagainya.Pemerintah Korea dalam hal in i te lah mengintegras ikan tu juh area adminis t ras ipersonel ke dalam s is tem.



216

OTHER ENABLING INITIATIVES

The Government Superhighway Network

Government Superhighway Network (GSN) d igunakan untuk menghubungkan t igakompleks pemer intahan dalam radius 160 km dan mencakup hampir semua

departemen dan adminis t ras i . Beberapa kantor pemer intah kec i l akan terhubungsecara remote dengan menggunakan fas i l i tas v ia sate l i t .

PC for Publ ic Servants

Korea memi l ik i kurang lebih 800.000 personel yang beker ja pada layanan s ip i l(d i luar personel mi l i ter) yang 73.000 d iantaranya merupakan peker ja kantoran.Komputer personal merupakan kebutuhan utama yang digunakan oleh peker jakantoran tersebut sampai dengan 86 persen. Semua komputer personal terhubungke internet dan emai l merupakan apl ikas i yang d igunakan oleh peker ja kantoransampai dengan 91 persen.

Onl ine Patent Fi l l ing

Semenjak tahun 1999, kantor Hak Kekayaan Inte lektual Korea te lah menyediakanapl ik ias paten untuk keper luan submis i , regis t ras i , evaluas i dan not i f ikas i secaraonl ine mela lu i KIPOnet. Mula i tahun 2001, d iperk i rakan 24.000 apl ikas i patendiproses secara onl ine yang berar t i merepresentas ikan 81 persen dar i to ta lapl ikas i .

CHALLENGE AHEAD

Korea Selatan menunjukkan di r inya sebagai negara yang s iap untuk menerapkan

masyarakat e-soc iety karena dukungan dan layanan teknologi in formasi dankomunikas i . Ber ikut in i merupakan beberapa tantangan yang dihadapi o lehpemerintah Korea Selatan dalam penerapan e-Government d i negara tersebut .

Dig i ta l Devide

Kesenjangan dig i ta l merupakan permasalahan umum yang pal ing banyak ter jadiket ika sebuah proyek e-Government akan d i lakukan. Hal in i t idak ter lepas dar i



217

t ingkatan pendid ikan dan juga tersebarnya populas i penduduk dalam sebuahnegara. Untuk mengatas i masalah in i , pemer intah Korea mewaj ibkan pendid ikankomputer d i sekolah-sekolah. Mentr i pendid ikan Korea juga menekankanpent ingnya pendid ikan bahasa Inggr is untuk dapat menyerap teknologi Informasidan Komunikas i . D i Korea bahkan sudah terdapat fas i l i tas untuk memperkenalkaninternet kepada anak-anak kec i l .

Publ ic Acceptance

Pemerintah Korea memi l ik i ambis i cukup t inggi untuk menyediakan layananberbasis e lektronis , tentunya hal in i ber lawanan dengan pener imaan publ ik ataslayanan yang diber ikan. Berdasarkan peni l i t ian yang di lakukan, dar i 143 layananyang disediakan 60 persen layanan tersebut t idak pernah digunakan.

Ident i ty Cr is is

Semenjak November 2002, por ta l G2C mengharuskan masyarakat yang untukmemi l ik i s ingle ID untuk mendapatkan layanan. Sementara yang ter jadi selama in id i Korea, masyarakat set idaknya memi l ik i 15 nomor indent i tas yang berbeda.

Masalah in i terus dalam pengembangan pemer intah untuk dapat menyediakansingle ID untuk dapat mengakses layanan- layanan elektronis yang disediakanpemerintah.

IN CONCLUSION

Korea Selatan merupakan negara yang dianggap memi l ik i layanan e-Governmentyang berkual i tas. Pada September 2002, Univers i tas Brown member ikan peni la iansebagai salah satu negara yang memi l ik i kual i tas layanan e-Government terbaik d idunia. Korea memi l ik i agenda utama untuk menghubungkan masyarakat dan dunia

bisnis kepada pemer intah mela lu i jar ingan internet . hal in i d i lakukan untukmenignkatkan t ransparansi dan t ingkat kompet i t i f yang t inggi d i ka langanmasyarakat .



218

MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR SEBAGAIMESIN PENGGERAK PERTUMBUHANEKONOMI MALAYSIA



219

MULTIMEDIA SUPER CORIDOR

Tahun 1996 pemer intah Malays ia meluncurkan program yang disebut denganMul t imedia Super Cor idor (MSC). MSC dibentuk sebagai mesin penggerakpertumbuhan dan industr i Malays ia menghadapi era informasi . MSC juga menjadiproyek pemer intah untuk membangun kawasan cyber (cyber region) dengan basis

teknologi , mul t imedia dan industr i content . Ide MSC ter tuang dalam master-p lanyang disebut dengan Vis ion 2020. Vis i dar i master-p lan in i adalah menjadikanMalays ia sebagai negara industr ia l is , dan kaya akan pengetahuan pada tahun 2020sesuai dengan kebutuhan budaya masyarakat setempat. Lokasi MSC berada dibagian selatan ibukota Kuala Lumpur yang disebut dengan Kor idor yang memi l ik ipanjang 50 km dan lebar 15 km. Letak kor idor tersebut berada pada kota baruyang bernama PutraJaya dan CyberJaya. Disamping i tu juga d ibangun univers i tasMul t imedia d i CyberJaya untuk membantu supla i sumber daya manusia. MSCmemi l ik i fas i l i tas dukungan teknologi terk in i sepert i serat opt ik , in f rastruktur jar ingan mul t imedia 2,5-10 Gbps. Fas i l i tas la innya yang tersedia adalahl ingkungan yang mendukung gaya ker ja profes ional sepert i ja lan raya, perumahan,sekolah, mal l dan area b isnis ser ta rekreasi . Pengembangan MSC juga d idukungoleh hukum cyber (cyber law), kebi jakan dan dukungan la innya untukmemaksimalkan keuntungan dar i keberadaan teknologi dan mul t imedia.

Untuk mengundang investor , pemer intah member i insent i f kepada perusahaanberteknologi t inggi , baik dalam dan luar neger i untuk ber lokas i d i Kor idor . Sela ini tu pemer intah juga member ikan berbagai kemudahan sepert i bebas pajak selamasepuluh tahun, peraturan imigras i yang mudah dan sebagainya yang disebutdengan “MSC Status” . Sampai dengan pertengahan 2002 lebih dar i 700perusahaan te lah menikmat i MSC Status dar i pemer intah Malays ia. Untuk lebihmenar ik investor , pemer intah juga membuat program Bi l l o f Guarantees berupaper l indungan terhadap kekayaan intektual , kebebasan vendor in ternet , kebebasankepemi l ikan, insent i f keuangan yang kompet i t i f dan tar i f te lekomunikas i yangkompet i t i f . Pemer intah Malays ia juga membuat kerangka kebi jakan nasional untukmasalah e-Commerce berupa perangkat hukum yang mendukung tanda tangan

dig i ta l , kontrak e lektronis , ke jahatan komputer , proteks i data dan e-Government.Untuk membantu mengembangkan MSC, pemer intah Malays ia juga membentuksebuah kelompok Internat ional Advisory Panel ( IAP) yang beranggotakan pakar-pakar dalam bidang teknologi in formasi dan komunikas i sepert i Bi l l Gates dar iMicrosof t , Gerstner dar i IBM, McNealy dar i Sun Microsystem, Miyawaki dar i NTTdan sebagainya. IAP bertugas untuk member ikan masukan tentang berbagai haluntuk kemajuan MSC mengenai teknologi in ternet , t ren teknologi in formasi dankomunikas i , potens i pasar untuk apl ikas i mul t imedia, venture capi ta l , hak kekayaan



220

in te lektual , dan tantangan kedepan. Secara umum, IAP bertugas untuk member ikanpengarahan dan masukan sehubungan dengan pengembangan MSC.

FLAGSHIP APPLICATION

Proyek Mul t imedia Super Cor idor memi l ik i perencanaan denganmengident i f ikas ikan tu juh “Flagship Appl icat ion” yang menjadi pr ior i taspengembangan. Apl ikas i tersebut d ibagi menjadi dua kategor i ya i tu pengembanganmul t imedia dan l ingkungan mul t imedia.

E-Government

Proyek e-Government pemer intah Malays ia bertu juan untuk mentranformasikanker ja pemer intah dengan memperbaik i proses operas i in ternal dan memperbaik ibagaimana cara pember ian layanan kepada publ ik . Proyek in i d ip impin o lehMalays ian Adminis t rat ive Modernisat ion and Management Planning Uni t (MAMPU).

Mul t i -Purpose Card

Untuk mempermudah proses t ransaks i antara masyarakat dengan pemer intah danperusahaan, Malays ia mengeluarkan proyek smartcard. Mul t i -Purpose Card atauMPC ber is ikan kode ident i tas pemi l ik dan tanda tangan dig i ta l pada plast ik kar tudengan disematkan chip mikroprosesor. Kartu in i memungkinkan ter jadinyatransaks i mul t i fungsi sepert i ident i f ikas i personal , iz in mengemudi , in formasipassport , apl ikas i kesehatan termasuk untuk keper luan pembayaran. MPC in id ikenal d i Malays ia dengan nama MyKad. Proyek in i d ip impin o leh Bank Sentra lMalays ia.

Smart School

Untuk mendukung c i ta-c i ta mewujudkan ekonomi berbasis pengetahuan,pemer intah Malays ia mula i meningkatkan l i teras i teknologi ke sekolah-sekolah.Penggunaan teknologi in i sekalgus d ipergunakan untuk proses mengajar danbela jar . Proyek in i d ip impin o leh Kementr ian Pendid ikan.



221

Teleheal th

Tujuan dar i apl ikas i in i adalah untuk mempromosikan Malays ia sebagai pusatte lemedic ine t ingkat regional . Apl ikas i in i memungkinkan seseorang untukmengelo la sendi r i kesehatan d i r inya dan mengintegras ikannya dengan berbagaiproduk dan layanan yang tersedia pada s is tem heal thcare. Proyek in i d ip impin o leh

Kementr ian Kesehatan.

R&D Cluster

Riset dan Pengembangan merupakan pi lar utama untuk mendukung tu juanMalays ia dalam mengadopsi teknologi in formasi dan komunikas i . Untuk i tupemer intah juga beker jasama dengan berbagai perusahaan r iset danpengembangan, univers i tas setempat dan inst i tus i r iset umum, yang sekal igusdigunakan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan skala kec i l menengah(SME). Proyek in i d ip impin o leh kementr ian i lmu pengetahuan, teknologi danl ingkungan.

Border less Market ing Centre

Tujuan dar i pembentukan Border less Market ing Centre adalah membuat duniabisnis agar member ikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggan denganter lebih dahulu mengatas i hambatan t radis ional sepert i waktu, tempat dan bentuk.In is iat i f in i d igunakan untuk mempercepat per tumbuhan industr i berbasismul t imedia d i MSC, dengan bentuk te lemarket ing, layanan informasi onl ine,e lectronic commerce dan d ig i ta l broadcast ing. Agensi pemer intah yang di tunjukuntuk memimpin proyek in i adalah Mul t imedia Development Corporat ion (MDC).

Sela in i tu , pada tahun 2001 di lakukan penambahan delapan f lagship pada MSC.Salah satu area yang di tambahkan dan juga berkembang adalah Bio Val ley, yangdidedikas ikan untuk perusahaan-perusahaan biotech. Secara umum, untukimplementas i keseluruhan program pada master-p lan d ibutuhkan waktu kuranglebih 20 tahun. Waktu tersebut kemudian d ibagi menjadi t iga tahapan sepert i padatabel ber ikut :



222

Phase I (1996-2002)

Succesfu l lycreate the MSC

One Super Cor idor

Core of 50 wor ld-c lasscompany

Launch 7 f lagshipappl icat ions

Introduce leadingframework of cyber law

CyberJaya andPutraJaya as

inte l l igent c i t ies

Phase I I (2003-2009)

Link MSC to other cyberc i t ies inMalays ia andwor ldwide

Create a web of cor idor

250 wor ld-c lasscompanies

Set g lobal s tandars inf lagship appl icat ions

Harmonised g lobalf ramework of cyber laws

4 inte l l igent c i t iesl inked to other g lobalcyberc i t ies

Phase I I I (2010-2020)

TransformMalays ia in to aknowledgesociety

Al l accros Malays ia

500 wor ld-c lasscompanies

Global test -bed for newmul t imedia appl icat ions

Internat ionalCyberCourt of Just icein the MSC

12 inte l l igent c i t iesl inked to g lobalinformat ion h ighway

THE CYBERLAWS

Sejalan dengan pengembangan inf rastruktur f is ik teknologi in formasi dankomunikas i , pemer intah Malays ia juga mengembangkan seperangkat aturan untukmendukung l ingkungan dig i ta l , berupa hukum dunia cyber. Hukum in i mencakupbeberapa area sepert i keamanan informasi , in tegr i tas dan conf ident ia l i ty , legal i tast ransaks i onl ine dan per l indungan terhadap kekayaan inte lektual . Sampai denganakhi r tahun 2002, pemer intah Malays ia te lah membuat hukum dunia cyber ber ikut :



223

• Communicat ions and Mul t imedia Act 1998 – Yang menyediakan kerangkakebi jakan dan regulas i untuk konvergensi te lekomunikas i , broadcast ing,dan industr i komputer .

• Digi ta l Signature Act 1997 – Ber is ikan regulas i autent ikas i dan legal i taspemi l ik i dokumen elektronis .

• Computer Cr imes Act 1997 – Ber is ikan peraturan mengenai kejahatanatau akt iv i tas yang terkai t dengan kejahatan komputer , hack ing,crack ing, penyebaran v i rus dan bentuk penyerangan la innya yang terkai tdengan komputer .

• Copyr ight (Amandment) Act 1997 – Menyediakan per l indungan terhadapkreasi yang d i l indungi sepert i musik , buku, f i lm, content pendid ikan,produk h iburan dan informasi dan kreat iv i tas la innya yang sejenis .

• Telemedic ine Act 1997 – Regulas i yang berhubungan dengan praktekpengobatan menggunakan kanal mul t imedia dan komunikas i d i Malays ia.

THE ELECTRONIC GOVERNMENT FLAGSHIP

Dalam kai tannya dengan pengembangan e-Government, pemer intah Malays iamemi l ik i v is i bahwa pemerintah, dunia b isnis dan masyarakat luas harusbeker jasama untuk mendapatkan keuntungan bagi negara dan masyarakat umum.Vis i tersebut dapat tercapai j ika penggunaan teknologi in formasi dan komunikas i ,mul t imedia, agensi pemer intahan menjadi lebih efekt i f dan ef is ien dalam halpember ian layanan kepada publ ik . Vis i e-Government Malays ia secara umumterbagi atas t iga area utama, sepert i ber ikut :

•

Publ ic /Business to e-Government

o Akses Layanan (one-stop, s ingle point of contact , mul t ip ledel ivery channels , mul t i l ingual ) .

o Kual i tas Layanan (h igh qual i ty , re l iabi l i ty , secur i ty /pr ivacy,accountabi l i ty ) .



224

o Pember ian Layanan (ef f ic iency/quick turnaround t ime, , cost-ef fect ive/product ive) .

• In t ra-Agency

o Memperbaik i proses.

o Peningkatan prof i le .

o Pengembangan manusia.

• In ter-Agency

o Meningkatkan kemampuan pemer intah untuk mensukseskanpengembangan e-Government.

o Menyediakan agensi pemer intahan dan akses publ ik terhadapinformasi perkembangan e-Government.

o Menyediakan model pelat ihan dalam bentuk mul t imedia, dankoleks i in formasi yang bers i fat in terakt i f .

o Meningkatkan fungsi teknologi in formasi memperbaik i prosespada sektor publ ik .

Pada tahun 1998, Menter i Energi , Komunikas i dan Mul t imedia member ikan p idatoyang merupakan objekt i f yang akan dicapai pemer intah Malays ia dalam penerapane-Government.

• Memperkenalkan layanan yang beror ientas i kepada pemenuhankebutuhan masyarakat .

• Efekt iv i tas perubahan st ruktur organisas i publ ik ke arah lebih baikberupa perbaikan t ingkat ef is iens i , member ikan tanggapan yang lebihbaik ser ta mengeluarkan keputusan yang efekt i f .

• Memperbaik i t ingkat d is ip l in dan akuntabi l i tas.

• Member ikan kesempatan kepada sektor pr ivat untuk dapat menggunakantransaks i b isnis berdasarkan teknologi in formasi .



225

E-GOVERNMENT PILOT PROJECT

Dalam pengembangan e-Government pemer intah Malays ia te lah mengident i f ikas il ima pi lo t pro ject yang d isebut dengan Gener ic Of f ice Envi ronment, e-Procurement,Human Resource Management Informat ion System, Project Moni tor ing System dane-Serv ice. Untuk implementas i kel ima kebutuhan tersebut , d ibentuk kelompok yang

disebut dengan “Concept Request for Proposals” yang sekal igus menentukansolus i terbaik yang akan digunakan.

Gener ic Of f ice Envi ronment (GOE)

GOE merupakan pi lo t pro ject yang d igunakan untuk membuat kantor e lektronis /e lectronics of f ice untuk meningkatkan produkt iv i tas menggunakanmanajemen informasi , komunikas i dan kolaboras i . Objekt i f yang akan dicapai o lehGOE adalah menyediakan l ingkungan kantor e lektronis yang ter integras i , danterd is t r ibus i . D iharapkan s is tem in i dapat menyediakan metode akses yang mudah,up-to-date, dan ber is ikan informasi yang akurat . Pi lo t pro ject untuk GOE sampaisaat in i sudah selesai d i lakukan dengan tersedianya apl ikas i untuk berbagaimodul . Modul -modul tersebut terd i r i a tas manajemen dokumen, pencar ian,manajemen informasi eksekut i f , f i l ter untuk informasi onl ine, s is tem messaging,pertermuan elektronis , bul le t in board, pencatatan keputusan, manajemenpertemuan dan forum diskus i .

Electronic Procurement

Pemerintah Malays ia mengeluarkan dana sebesar 35 juta dol lar Amer ika untukimplementas i e-Procurement yang disebut dengan “ePerolehan” yang menyediakan4000 procurement pemer intah dan 30.000 suppl ier yang sudah teregis t ras i . Sis temini d iharapkan dapat menggant ikan proses procurement yang di lakukan secaratradis ional ke dalam procurement e lektronis menggunakan internet . Electronicprocurement yang di terapkan mela lu i ePerolehan digunakan untuk menggant ikan

sis tem procurement yang sudah ada. ePerolehan mendukung keseluruhanprocurement cyc le d imula i dar i center contrack, request for quotat ion, request for tender dan d i rect purchase. Sis tem tersebut juga mendukung adanya not i f ikas imenggunakan emai l , pesan s ingkat (SMS) dan fax.



226

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (HRMIS)

HRMIS merupakan s is tem yang menyediakan fungsional i tas untuk ManajemenSumber Daya Manusia bagi pemer intah untuk mengembangkan dan mengatur sumber daya manusia. Objekt i f yang ingin d icapai dalam HRMIS adalah:

• Mengefekt i fkan penempatan s taf bagi layanan umum melalu i in formasiSumber Daya Manusia yang tersedia.

• Otomat isas i proses operas i pengelo laan sumber daya manusia yangsebelumnya di lakukan secara manual .

• Membangun informasi sumber daya manusia yang up-to-date untukefekt i f i tas perencanaan pada agensi pemer intah.

• Mengembangkan komunikas i , in tegras i hor izonta l dan perbaikan prosesmelalu i s is tem yang dapat d igunakan untuk berkolaboras i .

•

Memperbaik i kemampuan sumber daya manusia untuk beker ja padal ingkungan paper less.

• Menyediakan s is tem sumber daya manusia yang terbuka dan f leks ibelyang mempertemukan kebutuhan informasi dan operas ional denganproses manajer ia l .

Fungsi dar i HRM juga mencakup resourc ing, remunerat ion dan benef i ts ,competency assesment, career management, per formance management, danhuman resource development.

PROJECT MONITORING SYSTEM (PMS I I )

PMS melupakan pi lo t pro ject yang d igunakan untuk membuat s is tem moni tor ingend-to-end untuk pengembangan l ingkungan kolaboras i berbagai proyekpengembangan dan manajemen. PMS I I memi l ik i cakupan pengembangan dalamt iga bentuk layanan yai tu appl icat ion serv ices, data serv ices dan communicat ionserv ices yang bermuara pada perbaikan manajemen proyek. Proyek in id ikembangkan untuk menyediakan implementas i mekanisme moni tor ing proyek.



227

Proyek PMS I I d ibuat sebagai pendukung apl ikas i G2G, yang digunakan olehpemerintah untuk member ikan layanan publ ik yang lebih baik . PMS I Imemungkinkan pemer intah untuk memantau 40.000 proyek yang diker jakan padaberbagai daerah.

e-Serv ice

e-Serv ice merupakan pi lo t pro ject yang d igunakan oleh pemer intah untukmenyediakan layanan kepada masyarakat . Sis tem in i menyediakan mekanismekepada masyarakat untuk berhubungan dan melakukan t ransaks i denganpemerintah agar lebih cepat . Sis tem in i dapat d iakses dengan beragam cara dankanal komunikas i , misalnya dengan menggunakan s is tem interact ive voiceresponse ( IVR), mela lu i komputer personal yang terhubung ke internet , baik d irumah atau kantor , k iosk yang disediakan pada berbagai fas i l i tas umum sertaperangkat wi re less. Sis tem in i mencakup layanan sesuai dengan peker jaan spesi f ikt iap kementr ian. Sebagai contoh, departeman t ransportas i menggunakan layananin i untuk mengatur iz in mengemudi , kementr ian kesehatan menggunakan s is tem in iuntuk informasi kesehatan onl ine, dan perusahaan te lekomunikas imenggunakannya untuk pembayaran te lepon dan internet .

Electronic Labour Exchange

Tahun 1999, pemer intah Malays ia mengeluarkan sembi lan p i lo t pro ject terkai tdengan pengembangan e-Government. Proyek in i d isebut dengan ElectronicLabour Exchange (ELX). Sis tem in i d igunakan untuk memperbaik i mobi l isas isumber daya manusia secara keseluruhan untuk mempertemukan t ingkatkebutuhan pencar i ker ja dengan lapangan peker jaan yang disediakan. ELXdidesain sebagai sebuah penghubung yang menyediakan lapangan peker jaan.Sis tem in i dapat d iakses o leh warga negara Malays ia dan juga o leh p ihak la indi luar Malays ia.

e-Syar iah

Tahun 2002 pemer intah Malays ia mengeluarkan proyek e-Government yang disebutdengan e-Syar iah yang merupakan s is tem apl ikas i yang menerapkan pengadi lansyar iah. Proyek in i d igunakan untuk membantu melakukan proses reformasi danefekt iv i tas Departemen Pengadi lan Is lam untuk mengkoordinas i dan memoni tor ingagensi pemer intah yang terkai t . Sis tem in i juga d igunakan untuk meningkatkanprodukt iv i tas dan ef is iens i manajemen pengadi lan Is lam.



228

CHALLENGES AND ASPIRATIONS

Secara umum, pemer intah Malays ia d ikatakan sukses untuk melakukantransformasi membuat kota baru sepert i Putra jaya dan Cyber jaya yang berbasispada penggunaan teknologi in formasi dan komunikas i . Bahkan bisa d ikatakan,kedua kota tersebut merupakan sebuah proyek raksasa pemer intah Malays ia dalam

mentransformasikan s is tem perekonomian mereka menggunakan perangkatteknologi in formasi dan komunikas i ser ta menuju ke knowledge economy .

Key Chalenge

Berbagai rev iew terus d i lakukan terkai t dengan proyek e-Government d i Malays ia.Salah satu rev iew yang di lakukan pada pertengahan tahun 2002 menghasi lkanbeberapa kes impulan sepert i ber ikut :

• Kapasi tas dan kompleks i tas dar i proyek yang diker jakan t idak dapatdiperk i rakan sebelumnya (under-est imated).

•

In tegras i antar-agensi pemer intahan sangat d iper lukan.

• Terdapat berbagai isu mengenai in tegras i terkai t dengan legal i tas s is temyang ada.

• Dalam pengembangannya, masih d ibutuhkan peker ja dengan kemampuanyang t inggi .

• Resis tens i terhadap perubahan merupakan r intangan utama yang harusdihadapi .

• Pengembangan harus d i lakukan berdasarkan s tandar.

• Kesenjangan dig i ta l merupakan halangan dalam penerapan e-Government.



229

PENDEKATAN TERINTEGRASITEKNOLOGI INFORMASI DI SINGAPURA



230

NATIONAL ICT PROGRAMME

Singapura merupakan negara kepulauan yang pada dasarnya memi l ik i sumber daya a lam yang sangat terbatas, akan tetapi memi l ik i keberhasi lan dalammenggabungkan kemampuan, dan kecerdasan beserta pendid ikan dan teknologi .Untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, Singapura memi l ik i pendekatan yang

ter integras i dalam hal pengembangan komputer isas i nas ional . Selama hampir duadekade, pemer intah Singapura sudah mula i mengembangkan s is tem informasi dankomunikas i nas ional . Sampai saat in i , terdapat l ima fase perencanaan yang t iapkerangka perencanaannya ber is ikan berbagai tu juan, kebi jakan, dan proyek.

NATIONAL COMPUTERISATION PLAN (1980-1985)

Fase pertama dimula i pada tahun 1980 yang merupakan formasi dar i Commit tee for Nat ional Computer isat ion yang di tuntun o leh Mentr i Kabinet . Pada tahun 1981komite in i mengeluarkan perencanaan l ima tahunan yang mencakup t iga area

utama:

• Komputer isas i terhadap layanan umum.

• Membangun industr i teknologi in formasi lokal untuk pengembanganperangkat lunak dan layanan.

• Menumbuhkan kompetensi profes ional teknologi in formasi untukmemenuhi kebutuhan dunia industr i d i masa mendatang.

NATIONAL IT PLAN (1986-1991)

Nat ional IT Plan Singapura mencakup rangkaian s t rategi ber ikut :

• Mengembangkan tenaga kepakaran dan profes ional teknologi in formasi .Pengembangan in i termasuk melakukan r iset terapan sepert i rekayasaperangkat lunak, s is tem pakar dan e lectronic data interchange (EDI) .



231

• Memperbaik i in f rastruktur teknologi in formasi dan komunikas i mela lu ipemasangan serat opt ik dan penggunaan integrated serv ices d ig i ta lnetwork ( ISDN).

• Mengembangkan industr i in formasi dan komunikas i yang beror ientas ipada ekspor, termasuk dalam bagian in i adalah melakukan al ians i

dengan vendor perangkat lunak besar untuk membangun sumber dayalokal .

• Koordinas i dan kolaboras i antar berbagai organisas i untukmempromosikan teknologi in formasi dan komunikas i dengan membangun jar ingan komunitas.

• Mempers iapkan budaya masyarakat berbasis teknologi in formasi dankomunikas i .

• Meningkatkan kreat iv i tas dan semangat enterpreneurship.

• Peningkatan apl ikas i in formasi dan komunikas i untuk mengintegras ikan

dan menyediakan layanan berbasis teknologi in formasi

IT 2000 MASTERPLAN (1992-2000) – INTELLIGENT ISLAND

Kunci utama dar i IT 2000 Masterp lan adalah untuk mentransformasikan Singapuramenjadi “ Inte l l igent Is land”, dengan menggunakan Nat ional Informat ionInfrastructure (NI I ) yang menghubungkan komputer ke t iap rumah, kantor dansekolah. IT 2000 memi l ik i sub-v is i yang terd i r i a tas l ima komponen ber ikut :

• Membangun hub global .

• Melakukan t ransformasi ekonomi.

• Meningkatkan kemampuan indiv idual .

• Menghubungkan komuni tas lokal dan g lobal .

• Memperbaik i kual i tas h idup.



232

Termasuk d i dalam IT 2000 adalah berbagai agenda ambis ius yang mencakupbidang kontruks i dan real estate, pendid ikan dan t ra in ing, manufaktur , media,penerbi t dan layanan informasi , dan t ransportas i .

“Singapura One”

Singapura One merupakan kerangka broadband nasional yang menyediakanmetode interakt i f , apl ikas i mul t imedia dan layanan ke set iap rumah, b isnis dansekolah. Secara umum, Singapura One menyediakan dua t ingkatan layananter integras i yai tu jar ingan broadband dengan kapasi tas jar ingan yang sangatbesar, dan apl ikas i ser ta layanan yang memi l ik i kemampuan kecepatan t inggi dankapasi tas t inggi . Jar ingan broadband yang dimi l ik i memi l ik i kemampuan untukmember ikan 99 persen layanan akses mela lu i ADSL, kabel , w i re less, dan seratopt ik dengan kemampuan untuk membawa layanan sepert i suara, data, audio danvideo seara s imul tan dan dengan kecepatan t inggi ser ta terhubung ke t iap ruma,

sekolah, b isnis dan tempat- tempat umum yang mudah di jangkau oleh masyarakat .

E-GOVERNMENT ACTION PLAN

Salah satu yang menjadi target pemer intah Singapura adalah proyek yang disebutdengan Infocomm21. Infocomm21 merupakan perencanaan st rategis pemer intahSingapura untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dengan menggunakanteknologi in formasi dan komunikas i . Dalam hal in i , p ihak-pihak yang terkai t denganproyek tersebut menyadar i penerapan Infocomm21 bukan sekedar eksplo i tas iteknologi akan tetapi lebih kepada usaha untuk membawa pemerintah kedalamekonomi d ig i ta l . Tujuan dar i layanan publ ik secara e lektronis adalah untukmerubah proses pelayanan yang selama in i t idak ter integras i menjadi layanan satuatap yang disebut dengan “ONE Government” . Vis i tersebut d i fokuskan padapengembangan CARE yang terd i r i a tas objekt i f ber ikut :

• Courtesy – Menyediakan layanan e-Government dengan cara yang user-f r iendly , cepat dan ef is ien.

• Accessib i l i ty – Menyediakan layanan yang mudah diakses dan sebisamungkin memenuhi pr ins ip dapat d iakses “anyt ime-anywhere” .



233

• Responsiveness – Member ikan pelayanan dengan t ingkat b i rokras iseminimal mungkin.

• Effect iveness – Pemenuhan layanan publ ik yang aman dan efekt i f dengan menghapus kompleks i tas dalam proses.

KEY STRATEGIS AND AREA FOCUSS

Strategi yang d igunakan untuk menja lankan e-Government Act ion Plan adalahsepert i ber ikut :

• Strategy 1: Del iver ing Integrated Electronic Serv ices. Strategi in imengadopsi pr ins ip banyak agensi akan tetapi satu pemer intah yangmember ikan layanan kepada publ ik sesuai dengan kebutuhan. Strategiin i d iharapkan dapat menciptakan layanan akses ke pemer intah secaraonl ine, kapanpun dan d imanapun. Pemerintah mengeluarkan eCi t izen

pada Apr i l 1999 yang sampai dengan Maret 2003 sudah dapatmember ikan 1600 layanan kepada publ ik .

• Strategy 2: Using Infocomm Technologies to bui ld new capabi l i ty andcapaci ty . Sektor publ ik d iharapkan untuk terus-menerus menggunakanteknologi in focomm dan mengadaptas ikannya ke dalam l ingkungan bisnisdan proses operas ional . Untuk member ikan n i la i tambah dalampenggunaan teknologi tersebut , pemer intah melakukan proses re-engineer ing secara besar-besaran.

• Strategy 3: Innovat ing wi th Infocomm technologies. Sektor publ ikd iharapkan melakukan uj i coba dan adaptas i teknologi , termasuk adanyakepemimpinan yang kuat untuk mempromosikan t ren teknologi baru.

• Strategy 4: Being Proact ive and Responsive. Mengadopsi respon yangt inggi untuk mengant is ipas i adanya t ren terbaru, member ikan responsecara cepat terhadap berbagai tanggapan dan masukan sesuai dengankebutuhan publ ik .



234

• Strategy 5: Reinvent ing Government in the Dig i ta l Economy. Penyediaanlayanan kepada publ ik dengan menggunakan teknologi in formasi dankomunikas i dalam segala aspek.

Untuk menja lankan kel ima st rategi d i atas, d i ident i f ikas ikan enam program ber ikut :

• Knowledge-Based Workforce – Pegawai pemer intahan yang notabenemerupakan pelayan publ ik d iharapkan untuk menjadi knowledge worker (peker ja berpengatahuan) sehingga dapat beker ja secara akt i f danbela jar dengan berkolaboras i dan knowledge-shar ing sebagai bagian dar ibudaya masyarakat yang terus menerus bela jar .

• Electronic Serv ices Del ivery – Layanan publ ik harus dapat d i lakukansecara e lektronis dan proses-proses manual harus d i lakukan re-engineer ing untuk nant inya dapat d i ja lankan secara e lektronis .

• Technology Exper imentat ion – Agensi pemer intahan harus dapatmengadopsi teknologi in formasi dan menjadi p ioneer dalam hal in is iat i f penggunaan teknologi . Agensi pemer intah juga harus melakukan

percobaan atau p i lo t pro ject untuk dapat memahami kapabi l i tas teknologiyang digunakan dan mengetahui bagaimana teknologi tersebut dapatmember ikan keuntungan, baik bagi pemer intah dan masyarakat .

• Operat ional Ef f ic iency Improvement – sektor publ ik d iharuskan untukmelakukan ident i f ikas i dan investas i terhadap s is tem baru untukmelakukan perbaikan operas ional yang ef is ien. Perbaikan proses in id i lakukan untuk memperoleh berbagai kemampuan dan keuntungan yangdiber ikan o leh teknologi in formasi dan komunikas i .

• Adapt ive and Robust Infocomm Intrastructure – Konvergensi teknologite lekomunikas i , broadcast ing dan informasi memungkinkan pemer intahuntuk member ikan layanan yang lebih cepat dengan biaya yang lebihmurah. Untuk i tu d iper lukan inf rastruktur yang re l iabel untuk mendukungvis i pemer intah dalam penerapan e-Government.

• In focomm Educat ion – Program pendid ikan harus terus-menerusdipela jar i untuk memperbaik i proses dan perbaikan layanan sertamengembangkan kebi jakan yang re levan sesuai dengan perkembanganekonomi baru.



235

GENERAL INFRASTRUCTURE

Psi : A Centra l In f rastructure for Government e-Serv ice

Januar i 2001 Kementr ian Keuangan mengeluarkan proyek yang disebut denganPubl ic Serv ice Inf rastructure (PSi) yang menjadi in f rastruktur ter integras i untuk

member ikan layanan e-Serv ice. Sis tem in i d idesain menjadi p lat f rorm terpusatyang memungkinkan beragam agensi untuk sal ing berbagi berbagai komponenyang berbeda sepert i payment gateway, e lectronic data interchange,authent i t icat ion dan layanan secur i ty . PSi menyediakan layanan porta l onl inedengan menggunakan inf rastruktur yang aman, skalabel dan terpusat .

Integrat ing Layers of Government

Tujuan dar i PSi adalah untuk menyatukan proses dan sumber daya data ke dalamsatu inf rastruktur ker ja, mendukung layanan pemer intah mela lu i in ternet danmengembangkan layanan secara e lektronis . PSi terd i r i a tas t iga lapis komponen,yai tu in f rat ruktur , apl ikas i dan e-Serv ice generator .

PSi memungkinkan ter jadinya proses upgrade tanpa mempengaruhi s is tem e-Serv ice yang sudah ada atau sudah beroperas i . Sis tem manajemen berbasis webmemungkinkan pengguna dar i agensi melakukan adminis t ras i account , membuatlaporan log dar i s is tem, dan menyediakan layanan apl ikas i .

Wire less Programme

Pesatnya perkembangan teknologi w i re less, pemer intah Singapura mengeluarkanWire less Programme pada Oktober 2002 yang memposis ikan s ingapura sebagaihub bagi pengembangan wire less d i As ia. Pemerintah dalam hal in i melakukanker jasama dengan dunia industr i yang sekal igus melakukan ident i f ikas i ,pengembangan dan pember ian layanan wire less untuk beragam industr i yang

mencakup wire less mul t imedia, apl ikas i mobi le dan layanan la innya. Objekt i f yangingin d icapai dalam hal in i adalah:

• Membangun industr i w i re less dan memungkinkan dunia industr i untukmengembangkan dan mengekspor berbagai produk dan layanan wire less.



236

• Membangun inf rastruktur wi re less yang dapat d imanfaatkan o leh duniaindustr i untuk memperoleh keuntungan kompet i t i f mela lu i penerapanteknologi w i re less.

• Mempromosikan dan menerapkan gaya h idup wi re less untuk masyarakatSingapura.

BUSINESS SERVICES

TradeNet

TradeNet merupakan s is tem Electronic Data Interchange pertama yangmemfasi l i tas i per tukaran pesan elektronis dan informasi antar berbagai p ihak.Layanan in i juga menyertakan e lekctronics submiss ion dan pemrosesan untukkeper luan ekspor, impor dan pengurusan dokumen. Objekt i f yang ingin d icapaiadalah mereduksi b iaya proses dan juga memperpendek waktu proses. Sebelum

sis tem in i d i terapkan, proses pengurusan dokumentas i perdagangan memakanwaktu yang cukup lama yang terd i r i a tas empat sampai dengan dua puluh dokumenuntuk pengi r iman yang lebih kompleks. Dengan menggunakan TradeNetpemrosesan dokumen dapat d i lakukan kurang dar i 10 meni t . Hal in i tentu sajadapat menghemat sampai 30 persen b iaya adminis t rat i f .

Onl ine Government Procurement

Porta l Government Electronic Business (GeBIZ) memfasi l i tas procurement danakt iv i tas tender antara pemer intah dan dunia b isnis . Sis tem yang di luncurkan padabulan Juni 2000 in i terd i r i a tas t iga komponen sepert i GeBIZ Enterpr ise yangdigunakan untuk mendesentra l isas ikan procurement, GeBIZ Profes ional yangdidesain sebagai eksekut i f procurement untuk adminis t ras i tender yang lebih

kompleks dan GeBIZ Partner yang digunakan oleh komuni tas b isnis untukmendapatkan informasi dan sumber la innya yang terkai t dengan peluang bisnisyang disediakan o leh pemer intah.



237

GOVERNMENT EMPLOYEE SERVICES

PaC@GOV

Porta l “Pay n Cla im” merupakan porta l yang d isediakan untuk member ikan semualayanan yang terkai t dengan payrol l . Porta l in i menyediakan s l ip pembayaran

secara e lektronis yang dapat d i tampi lkan mela lu i por ta l atau dapat juga d ik i r imkanke account emai l pener ima. Berbagai k la im juga dapat d i lakukan mela lu i por ta l .

TRAISI

Layanan in i d iperkenalkan o leh Mentr i Pendid ikan pada bulan September 1999.TRAISI atau Train ing Adminis t rat ion System on Int ranet merupakan apl ikas i yangdapat d igunakan oleh s taf kementr ian untuk merencanakan t ra in ing indiv idual danmenyimpan catatan t ra in ing yang sudah di lakukan secara onl ine.

PM2S

PM2S atau People Matters Management System merupakan apl ikas i untukmengelo la sumber daya manusia. Sis tem in i dapat memfasi l i tas i in tegras i antarapenyediaan dan kebutuhan akan sumber daya manusia.

THE NEXT LAP

Selama dua puluh tahun belakangan in i , pemer intah Singapura terus-menerusmelakukan eksporas i terhadap teknologi in formasi untuk pemenuhan kebutuhankompet i t i f regional dan juga g lobal . Secara umu, Singapura te lah berhasi lmenerapkan secara a lami penggunaan teknologi in formasi dan komunikas i .Pengembangan berbagai fas i l i tas terus-menerus d i lakukan pemer intah, sepert i

penyediaan akses pada tempat- tempat umum menggunakan k iosk. Usaha in i t idaklepas dar i v is i pemer intah untuk menjadikan Singapura sebagai Hub raksasa.Sela in i tu , penyediaan fas i l i tas in i t idak lepas dar i v is i pemer intah Singapura untukmenyediakan layanan dengan “banyak agensi , satu pemer intahan”.



238

TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMINEGARA TAIWAN



239

CHALLENGE 2008: THE NATIONAL DEVELOPMENT PLAN

Taiwan memi l ik i ambis i nat ional development p lan yang disebut dengan Chal lenge“2008” yang bertu juan untuk melakukan t ransformasi sos ia l dan ekonomi Taiwan kedalam l ingkungan yang disebut dengan “Green Si l icon Is land”. Secara umumterdapat sepuluh komponen utama dalam nat ional development p lan:

• Cul t ivat ing ta lent for the e-generat ion. Komponen pertama terkai t denganl ingkungan pembela jaran bertaraf in ternas ional . Komponen utama yangdikembangkan adalah kemampuan bahasa Inggr is dan penguasaanteknologi in formasi ( terutama untuk penetras i penggunaan internet)dalam menghadapi era g lobal isas i .

• Developing the cul tura l creat iv i ty industry . Untuk pengembanganberbasis h igh- tech, Taiwan memi l ik i kebi jakan untuk mengembangkansis tem organisas i yang lebih f leks ibel untuk peningkatan kompet i t i f dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Fokus yang dikembangkan adalahmelakukan inovasi desain produks i , terutama untuk masalah ar t is t ik danest i t ika.

• Developing an internat ional base for R&D and innovat ion. Dalam hal in iTaiwan menyediakan d i r i sebagai negara tempat melakukan berbagaiakt iv i tas sepert i r iset , pengembangan dan inovasi . Cakupanpengembangan yang di tawarkan adalah termasuk b ioteknologi ,nanoteknologi , system-on-chip (SoC) dan te lekomunikas i.

• Increas ing value-added product ion. Komponen in i merupakan keinginanTaiwan untuk menyediakan d i r i sebagai pusat supla i untuk produkberni la i t inggi . Meskipun saat in i Taiwan mendapatkan banyak tantangandar i produk China yang memi l ik i harga murah termasuk tenaga ker jayang murah.

• Doubl ing the number of tour is ts v is i t ing Taiwan. Pemerintah jugamencanangkan untuk meningkatkan masuknya tur is as ing ke dalamneger i .

• Developing “Dig i ta l Taiwan” or e-Taiwan. Dig i ta l Taiwan merupakanproyek pemer intah untuk membangun Taiwan agar dapat menggunakanteknologi in formasi dan komunikas i sebagai langkah awal untuk masukke dalam ekonomi berbasis pengetahuan, meningkatkan kemampuan



240

industr i lokal , meningkatkan kual i tas in formasi pada pemer intah. L imaaspek yang menjadi sorotan utama dalam komponen in i adalah e-Business, e-Government, e-Transportat ion, e-L i fe, dan meningkatkanpenggunaan broadband sampai dengan enam juta pengguna pada tahun2008.

• Developing Taiwan as an Operat ions Headquarters . Komponen in id i rancang untuk mengundang sebanyak mungkin investas i padainfrastruktur lokal Taiwan. Tujuan utamanya adalah menjadikan Taiwansebagai tempat yang ideal untuk melakukan bisnis , bahkan menjadipusat b isnis .

• Improv ing the t ransportat ion Inf rastructure. Merupakan proyek yangdiperuntukkan bagi pengembangan sarana t ransportas i domest ik .

• Conservat ing water resources and the ecology. Komponen in i ter fokuspada pembangunan yang seimbang serta memi l ik i wawasan l ingkungan.Termasuk d idalamnya adalah usaha konservas i terhadap berbagai lahanpertanahan dan pembuatan taman-taman.

• Bui ld ing new hometown communi t ies. Pemerintah juga member ikanfas i l i tas l ingkungan tempat t inggal yang nyaman termasuk fas i l i tasbernuansa t radios ional setempat, dan sebagainya. Perencanaanl ingkungan tempat t inggal tersebut juga d i in t regras ikan dengan berbagaipengembangan untuk membentuk ekonomi setempat.

DIGITAL TAIWAN PROJECT

Digi ta l Taiwan atau yang dikenal dengan e-Taiwan merupakan salah satu d iantara

sepuluh proyek yang dicanangkan pemer intah Taiwan untuk menjadikan negaratersebut menjadi negara d ig i ta l secara keseluruhan. Proyek tersebut kemudiandikembangkan lagi menjadi proyek spesi f ik yang d ikenal dengan nama programpengembangan Nat ional Informat ion Inf rastructure (NI I ) , program e-Governmenttahun 1998 dan Nat ional Informat ion and Communicat ion In i t ia t ive (NICI) padatahun 2001.



241

Key Agencies

Awal tahun 2001, pemer intah mengadakan konsol idas i dengan mengembangkanbeberapa komi te dengan NICI sebagai s teer ing commit te. NICI ber tugas untukmembuat cetakbi ru untuk mentrasnformasikan Taiwan ke dalam ekonomi berbasispengetahuan dan pada Desember 2001 berhasi l merumuskan e-Taiwan dalam

proposal “Nat ional Informat ion and Communicat ion Promot ion Strategies” . Teknisimplementas i program in i d iker jakan o leh komi te yang disebut dengan Research,Development and Evaluat ion Comiss ion (RDEC). Komite in i memi l ik i d iv is i yangdisebut dengan Centra l Taiwan Div is ion yang mendampingi set iap pemer intah kotauntuk melakukan r iset dan evaluas i terkai t dengan proyek Dig i ta l Taiwan.

Key Project and Frameworks

Sebagai fondasi pengembangan e-Taiwan, maka dikembangkan pula t igakomponen dasarnya, yaotu e-Government, e- Industry dan e-Society . Proyek e-Taiwan sendi r i memi l ik i l ima kerangka tu juan yang akan dicapai , ya i tu e-L i fe, e-Business, e-Government, e-Transportat ion, dan juga akses broadband. Proyek in id iharapkan nant inya dapat menciptakan berbagai peluang sampai dengan tahun

2008, termasuk d iantaranya untuk keper luan b isnis dengan penyediaaninf rastruktur ekonomi d ig i ta l dan peluang ker ja bagi rakyat Taiwan sebesar 20.000.

E-GOVERNMENT PROGRAMME

Proyek e-Government hanya merupakan satu bagian dar i l ima kerangka padaproyek Dig i ta l Taiwan. RDEC yang merupakan agensi pemer intah khusus yangmengkoordinas ikan e-Government d i Taiwan, member ikan konsep e-Governmentsebagai ber ikut :

The Appl icat ion of in format ion and communicat ions technology by government tol ink networks and deploy a var iety of serv ice inf rastructure inc luding voicete lephony, ATM, the Internet , and informat ion k iosk, for the purpose of prov id ing extens ive, proact ive serv ices not subject to he constra ints of t ime or geographical locat ion.



242

Terkai t dengan pengembangan e-Government, pemer intah Taiwan memi l ik i v is iyang mencakup t iga area:

• Mengembangkan teknologi in formasi dan komunikas i untuk mendukungproses reengineer ing pada pemer intahan, menyediakan layanan yanginovat i f , perbaikan ef is iens i adminis t ras i , dan peningkatan kual i tas

layanan publ ik .

• Mereformasi prosedur layanan umum dan bisnis sehingga dapatdiperoleh berbagai keuntungan dar i penggunaan teknologi in formasi dankomunikas i , mengakselars i kecepatan layanan, menghemat waktu danbiaya.

• Memungkinkan agensi pemer intah, dunia b isnis dan masyarakat umumuntuk mendapatkan berbagai layanan mela lu i beragam kanal yang dapatdiakses kapanpun dan dimanapun, dan menyediakan layanan antar-departemen yang ter integras i dan inovat i f .

Mid- term e-Government Implementat ion Plan (1997-2000)

Pada bulan November 1997, RDEC mengeluarkan sebuah draf t yang d isebutdengan “Mid- term e-Government Implementat ion Plan (1997-2000)” . Perencanaanin i ter fokus pada t iga area utama:

• Pengembangan secara menyeluruh tu lang punggung jar ingan pemer intah.

• Mengembangkan layanan publ ik onl ine dan apl ikas i untuk adminis t rat i f .

• Mengakselaras i per tukaran informasi pemer intah.

• Membuat ser t i f ikas i e lektronis dan mekanisme keamanan jar ingan.

Pada tahun 1998 RDEC menetapkan Government Cert icate Author i ty (GCA) untukmembantu membuat l ingkungan jar ingan t ransaks i yang re l iabel , aman dan dapatdipercaya.

E-Government Act ion Programme (2001-2004)

Tahun 2001 RDEC mengeluarkan “e-Government Act ion Programme (2001-2004)yang bertu juan untuk membuat apl ikas i yang d ibutuhkan dalam penerapan e-



243

Government. Tujuan utama dar i program in i adalah mempromosikan apl ikas iin ternet untuk meningkatkan daya saing nas ional masyarakat dan dunia industr i .Target yang ingin d icapai dar i peningkatan tersebut adalah sepert i ber ikut :

• Mengimplementas ikan pertukaran dokumen resmi secara e lektronis padasemua t ingkatan level pemer intahan dalam satu tahun.

• Memungkinkan semua level organisas i pemer intah untuk membangunwebsi te dan menyediakan layanan berbasis in ternet dalam waktu duatahun.

• Mempers iapkan tenaga ker ja d i pemer intahan untuk dapat menggunakaninternet dalam waktu 3 tahun.

• Mengembangkan 1.500 layanan berbasis in ternet dalam waktu empattahun.

Implementat ion Strategies

Proyek e-Government pemer intah Taiwan di lakukan dengan berdasarkan atas t igafase program:

• Penetras i dan pengembangan inf rastruktur .

• Pengembangan layanan onl ine.

• Mobi le Government.

E-GOVERNMENT PKI

Beberapa in is iat i f yang berhasi l d i implementas ikan o leh pemer intah Taiwan adalahsepert i ber ikut :

• Pemerintah te lah berhasi l mengembangan s is tem emai l yang dapatdigunakan oleh semua departemen dan agensi pemer intah. Sis tem in id iharapkan dapat memperbaik i proses komunikas i d iantara badanpemerintah.



244

• Pertukaran dokumen secara e lekstronis sudah dapat d i lakukan. Sis temini d ibuat untuk menekan waktu pengi r iman dokumen menjadi lebihpendek dan juga menekan biaya pembuatan dokumen berbasis ker tas.

• Database nasional yang menyediakan akses untuk semua informasiterkai t dengan hukum dan regulas i . Sis tem in i d ibuat untuk meningkatkan

transparansi in formasi kepada masyarakat .

CHALLENGE AND HOPE FOR THE FUTURE

Secara umum, Taiwan te lah berhasi l melakukan berbagai perubahan besar semenjak program e-Government d i luncurkan pada tahun 1997. Inf rastruktur dasar te lah berhasi l d ibuat dan juga beberapa layanan onl ine sudah dapat doperas ikan.Sampai dengan akhi r 2002, RDEC member ikan laporan bahwa pertukuran dokumenresmi pemer intah sudah dapat d i lakukan sepenuhnya secara e lektronis dan lebihdar i 10 persen layanan apl ikas i pemer intah sudah dapat d iakses dan d igunakanoleh masyarakat .



245

KEBIJAKAN STRATEGIS TEKNOLOGIINFORMASI TAIWAN



246

NATIONAL IT PROGRAMME

Selama lebih dar i dua dekade, teknologi in formasi te lah memainkan perananpent ing dalam hal peningkatan kehidupan sos ia l dan ekonomi masyarakatThai land. Sei r ing dengan perkembangan ekonomi, pemanfaatan teknologi in formasimula i d igunakan oleh dunia b isnis semenjak tahun 1980.

Key Agencies

Tahun 1992 dibentuk sebuah komi te yang bertugas untuk mengarahkan danmengembangkan kebi jakan terkai t dengan teknologi in formasi . Komis i in i d isebutdengan Nat ional Informat ion Technology Commit tee (NITC). Komis i in i d ip impinoleh Perdana Mentr i dan menyertakan juga beberapa kementr ian, dan pejabatdepartemen di l ingkungan pemer intahan. Sementara untuk memfasi l i tas ipengembangan teknologi in formasi maka dibentuk sebuah badan khusus yangdisebut dengan Nat ional Electronics and Computer Technology Centre (NECTEC).

IT 2000 Pol icy

Semenjak mula i d id i r ikan, NITC dan NECTEC mulai mengembangkan berbagaiin is iat i f yang berhubungan pengembangan teknologi inoformasi nas ional . Salahsatu in is iat i f yang d ibuat adalah IT 2000 Nat ional Pol icy , yang mencakup t iga areapengembangan, yai tu:

• Membangun inf rastruktur nas ional .

• Melakukan investas i untuk pengembangan sumber daya manusia.

• Mengembangan good governance mela lu i penggunaan teknologiin formasi .

•Melalu i kerangka dan kebi jakan yang dia jukan pada dokumen IT 2000Pol icy , maka dikembangkan juga beberapa perencanaan dan target .

The IT 2010 Pol icy

Setelah d ikembangkan IT 2000 Pol icy , pemer intah mengeluarkan kebi jakanlanjutan yang disebut dengan IT 2010 Pol icy . Kebi jakan in i d ikembangkan untukmelakukan penel i t ian, menganal isa terhadap perkembangan industr i teknologi



247

in formasi d i Thai land, dan melakukan studi banding pengembangan kebi jakanteknologi in formasi d i berbagai negara. Secara umum terdapat t iga tu juan yangingin d icapai pada IT 2010. ket iganya adalah sebagai ber ikut :

• Meningkatkan kemampuan bangsa Thai land terhadap perkembanganteknologi .

• Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat dar i 12 persen menjadi30 persen.

• Meningkatkan pertumbuhan industr i berbasis teknologi in formasi untukmendorong pertumbuhan ekonomi 50 persen sampai dengan tahun 2010.

Untuk mewujudkan ket iga tu juan d i atas, pemer intah te lah melakukan ident i f ikas ikebutuhan yang harus d ikembangkan, yai tu e-Government, e-Educat ion, e-Commerce, e-Society , dan e- Industry .

THE NATIONAL ICT MASTER PLAN

Untuk mengimplementas ikan kerangka kebi jakan yang dibuat pada IT 2010, makapemerintah mengeluarkan program Nat ional ICT Master Plan. Objekt i f yang ingindicapai dalam penerapan teknologi in formasi dan komunikas i adalah memperbaik it ingkat kompet i t i f , membangun masyarakat berbasis pengetahuan, penggunaanteknologi in formasi dan komunikas i bagi pembangunan berkelanjutan, danmembangun industr i berbasis teknologi in formasi dan komunikas i .

e-Thai land In i t ia t ive

Tujuan dar i e-Thai land adalah untuk melakukan eksplo i tas i penggunaan teknologi

in formasi sebagai bas is dar i kekuatan ekonomi nas ional , mereduksi proses yangt idak d iper lukan dan pembangunan berkelanjutan. E-Thai land memi l ik i tu juan untukmempers iapkan fas i l i tas in f rastruktur in formasi nas ional , perdagangan, l ibera l isas iperdagangan, layanan dan investas i , e-Society dan e-Government. In is iat i f yangdi rencanakan dalam ICT Master Plan menjadi agenda dalam pengembangan e-Thai land.



248

STRATEGIES AND KEY FOCUS AREA

Terkai t dengan berbagai kebi jakan dan in isiat i f yang te lah d ibuat , kementr ianinformasi dan komunikas i Thai land memi l ik i beberapa st rategi dalammengembangkan dan mengimplementas ikan e-Government. Strategi yangdigunakan mencakup hal -hal ber ikut :

• Membuat perencanaan e-Government nas ional yang d isebut dengan “e-Government Plan” dan mel ibatkan semua departemen yang ada,termasuk a lokas i dana yang dibutuhkan.

• Mel ibatkan semua adminis t ras i dan layanan publ ik .

• Mengembangkan komi tmen untuk mengembangkan sumber daya manusiapada organisas i publ ik .

• Melakukan t ransformasi teknologi baik teknologi back-of f ice dan f ront-of f ice pada sektor publ ik .

• Mengembangan inf rastruktur komputer dan jar ingan untuk mendukungberbagai kegiatan pada organisas i publ ik .

• Mengembangkan part is ipas i masyarakat dan sektor pr ivat dalampengembangan e-Government.

Dalam pengembangan proyek e-Government, maka dibentuk wadah utama yangterd i r i a tas berbagai departemen dan agensi pemer intah. Di antara berbagaiorganisas i yang ter l ibat dalam pengembangan e-Government adalah sepert iber ikut :

• NECTEC yang bert indak sebagai koordinator utama.

• Bank of Thai land yang bert indak sebagai sponsor proyek termasukmenjadi anggota t im proyek.

• Chief Informat ion Off ice (CIO) pada berbagai agensi terkai t , termasukmenjadi anggota dar i t im proyek.



249

Anggota dar i t im in i per tama kal i mendapatkan pelat ihan manajemen proyek dankemudian d i lanjutkan dengan workshop.

CREATING THE FUTURE

Key Chal lenges

Sampai dengan akhi r tahun 2002, tercatat lebih dar i 200 rencana proyek e-Government yang diusulkan dengan perk i raan akan selesai sampai dengan 2004.Terkai t dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang ada, maka pemer intahThai land melakukan pr ior i tas pengembangan, untuk memaksimalkan sumber keuangan yang ada termasuk sumber daya manusia. Pemerintah juga melakukanreformasi besar-besaran terhadap sumber daya manusia yang berada padaorganisas i pemer intah. Hal in i d i lakukan mengingat dar i 2,3 ju ta pegawaipemer intah, d iperk i rakan tenaga yang s iap untuk mengdopsi teknologi in formasihanya berk isar 20.000 orang. Pemerintah Thai land juga melakukan inovasi denganmelakukan hubungan kemi t raan dengan berbagai p ihak, terutama dar i sektor pr ivatdan organisas i non-pemerintahan. Hal in i d i lakukan untuk melakukan t ransformasisecara menyeluruh dalam hal penerapan teknologi in formasi dan komunikas i .

Dalam pembuatan kebi jakan, pemer intah juga mel ibatkan berbagai p ihak sepert iperusahaan dan organisas i non-pemerintah yang memi l ik i pengalaman khususdalam pengembangan dan penggunaan e-commerce, teknologi in formasi ,market ing dan manajemen. Sela in i tu pemer intah Thai land juga menghadapimasalah yang juga d ihadapi negara-negara la in, yai tu kesenjangan dig i ta l .Pengguna internet d i Thai land juga masih d idominasi o leh generas i mudaberpendid ikan sampai dengan 90 persen. Salah satu masalah dalam hal melakukanpenetras i in ternet adalah kendala bahasa. Meskipun websi te pemer intah d ibuatdalam dua bahasa, akan tetapi penetras i pengetahuan teknologi in formasi dan

penggunaan PC juga masih terbatas.

Menurut penel i t ian yang di lakukan oleh NECTEC, pengembangan proyek e-Government d i Thai land sesungguhnya baru memasuki tahap awal dar ipengembangan secara keseluruhan. 70 persen responden yang ter l ibat dalampenel i t ian NECTEC masih menyatakan kekecewaannya dengan websi te yangdimi l ik i o leh pemer intah. Kekecewaan tersebut berk isar karena informasi yangdisediakan t idak lengkap, in formasi yang d isediakan t idak up-to-date, websi te



250

tersebut belum memenuhi berbagai layanan yang di inginkan masyarakat dan jugabanyak l ink yang t idak akt i f .

Bui ld ing on Key Achievement

Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan e-Government, pemer intah

Tai land te lah berhasi l mengembangkan inf rastruktur yang dibutuhkan. Kelengkapaninfrastruktur tersebut juga te lah berhasi l d imanfaatkan dalam hal penyediaanapl ikas i . Contoh dar i proyek yang dianggap berhasi l adalah dalam bidangpendid ikan dalam proyek SchoolNetProject . Keberhasi lan in i d iharapkan nant inyadapat menyediakan sumber daya manusia yang cukup. Pemerintah juga d ianggapmemi l ik i kemajuan yang berar t i dengan dibuatnya kementr ian komunikas i daninformasi . Kementr ian in i d iharapkan dapat mempercepat penerapan teknologiin formasi dan komunikas i , termasuk pengembangan e-Government dan e-Business.



251

BAGIAN KELIMA

NEGARA-NEGARA BENUA AUSTRALIADAN AFRIKA



252

PRIORITAS PENGEMBANGANELECTRONIC GOVERNMENT DIAUSTRALIA



253

Austra l ia adalah salah satu dar i t iga besar dunia dalam hal penetras i in ternet per kapi ta penduduknya, sete lah Fin landia dan Amerika Ser ikat . D iperk i rakan, lebihdar i 50% penduduk dewasa Austra l ia sudah terhubung dengan internet .Meningkatnya penetras i in ternet akan meningkatkan harapan penduduk agar layanan pemer intahan bisa d i lakukan secara onl ine.

Pada bulan Desember tahun 1997, Perdana Menter i John Howard mengeluarkankebi jakan yang disebut sebagai invest ing for growth , sebuah kebi jakan yangmengatur bagaimana pemer intah Austra l ia lebih meningkatkan kual i tas layanandengan memanfaatkan teknologi in formasi secara ekstens i f . Pemer intah Austra l iapercaya, bahwa pengembangan eGovernment akan member ikan banyak sekal imanfaat untuk mereka.

eGovernment akan member ikan layanan yang lebih luas kepada masyarakatd ibandingkan dengan mereka mendatangi satu persatu kantor-kantor pemer intahan. Teknologi onl ine juga akan menghi langkan sekat-sekat sepert i yangter jadi pada pelayanan t radis ional . D i samping i tu , masyarakat dar i daerah-daerahpedesaan dan yang jauh dar i kota-kota besar b isa mendapatkan kesempatan yangsama dalam layanan pemer intah. Egovernment akan membuat masyarakat t idak

per lu lagi menghapalkan s t ruktur antara Pemerintah Austra l ia atau negara bagianuntuk layanan yang ingin mereka dapatkan. Mereka t inggal memi l ih layanan apayang di inginkan mela lu i in ternet tanpa per lu mengetahui departemen mana yangmengurus layanan tersebut .

Layanan eGovernment juga akan terus menerus membuat ef is iens i dan efekt i f i tasdar i proses b isnis pemer intah, d i samping juga akan menurunkan biaya-biaya saatorang berhubungan dengan Pemerintah. Ef is iens i juga dapat terasa mela lu iberbagai kemudahan yang di rasakan oleh kalangan bisnis dan masyarakat denganlayanan yang mudah dan t idak berbel i t -bel i t .

ARAH LAYANAN EGOVERNMENT DI AUSTRALIA

eGovernment d i Austra l ia ber tu juan untuk membangun manfaat yang lebih besar dar i in ternet yang selama in i te lah d i rasakan oleh masyarakat dalam konteksindiv idu dan komuni tas. Bagaimana pengalaman dan manfaat yang selama in i te lahterbangun bisa juga d i laksanakan dalam konteks layanan pemer intahan. Di masadepan, dengan eGovernment semua layanan pemer intah dapat d iakses selamasatu har i penuh dalam 24 jam, 7 har i seminggu tanpa batasan waktu ker ja. Karena



254

i tu , eGovernment harus memanfaatkan semua yang bisa d i lakukan mela lu iteknologi . eGovernment akan member ikan kemudahan akses bagi masyarakatmela lu i berbagai saluran yang selama in i ada, d i tambah dengan saluran aksesbaru mela lu i in ternet dan berbagai teknologi komunikas i la innya. DenganeGovernment, pemer intah ingin member ikan rentang pelayanan yang luas dengankual i tas terbaik dengan biaya yang murah. Di s is i la in, eGovernment harus mudah

digunakan oleh masyarakat , sehingga mereka mau menggunakan karenakenyamanan dan keuntungan yang di tawarkan. Dalam hal in i , eGovernment harusmampu membuat masyarakat ber interaks i dengan lebih dekat sehingga pemer intahsemakin mengetahui kebutuhan dan aspi ras i mereka.

PRIORITAS STRATEGI PENGEMBANGAN EGOVERNMENT

Untuk mengimplementas ikan rencana pengembangan eGovernment secaramenyeluruh, Pemerintah Austra l ia menetapkan delapan pr ior i tas s t rategis yangharus d i laksanakan baik o leh pemer intah pusat , departemen, maupun pemer intahnegara bagian. Delapan pr ior i tas i tu adalah:

Pertama , menganjurkan badan-badan pemer intahan untuk memanfaatkan danmengembangkan sepenuhnya layanan mela lu i in ternet . Karena departemen danbadan-badan pemer intahlah yang bertanggung jawab secara langsung terhadappenyediaan layanan pemer intah, maka in is iat i f dan dukungan mereka sangat lahdiper lukan. Badan-badan Pemerintah d iminta untuk menyusun ” onl ine act ion p lan” ,rencana aks i kapan mereka b isa menyediakan layanan secara onl ine, danmenyesuaikannya dengan st rategi eGovernment d i se luruh A ustra l ia .

Kedua , memast ikan bahwa apl ikas i dan s is tem yang mendukung penerapaneGovernment sudah disusun dan d i ja lankan. Beberapa hal pent ing d i antaranya:

1. Otent i f ikas i , menyangkut bagaimana ident i tas set iap orang mendapatkanotor isas i dan otent i f ikas i secara benar. Otent i f ikas i d iper lukan untukproses ident i f ikas i apakah benar orang yang menggunakan sebuahlayanan sesuai dengan ident i tas yang benar. Otent i f ikas i menyangkutteknologi yang d ipakai dan s is tem serta prosedur yang harus d igunakanmasyarakat ket ika ingin mendapatkan suatu layanan ter tentu.

2. Privacy , yang merupakan salah satu pr ins ip pal ing pent ing karenamenyangkut kepercayaan masyarakat terhadap data-data dan informasi



255

yang mereka ber ikan. Adanya pr ivacy yang ter l indungi akan member ikanrasa aman kepada masyarakat dalam mendapatkan layanan onl inesekal igus mendorong part is ipas i yang lebih besar dar i mereka.

3. Secur i ty . Aspek keamanan berhubungan erat bagaimana dokumen, f i le ,dan berbagai in formasi hanya b isa d iakses o leh orang-orang yang

berhak. Aspek keamanan data menjadi salah satu faktor yang pal ingpent ing karena sedik i t sa ja in formasi atau data d isalahgunakan bisamenimbulkan gejo lak negat i f yang t idak d i inginkan.

4. Standardisas i data dan p lat form . Agar set iap apl ikas i b isa berkomunikas idan sal ing bertukar data, s tandardisas i data dan p lat form mut lakdiper lukan. Standard in i d isusun oleh Pemerintah Pusat yang harusdi ikut i o leh set iap departemen dan negara bagian.

Ketiga, meningkatkan kapasi tas dan fas i l i tas akses terhadap layanan onl inepemerintah d i se luruh regional Austra l ia . T idak b isa d ipungki r i , masalahkesenjangan dig i ta l t idak hanya ter jadi d i negara berkembang, tetapi juga ter jadihampir d i semua negara, termasuk Austra l ia . Pemer intah mengambi l in is iat i f

dengan mendir ikan berbagai k ios informasi layanan pemer intah d i berbagai tempatumum dan counter-counter bagi orang yang t idak punya akses internet . Dengandemik ian, d iharapkan kesenjangan dig i ta l in i secara per lahan bisa mula id i jembatani .

Keempat, meningkatkan pengembangan industr i Teknologi Informasi (TI) yangmember i dampak pada percepatan pelaksanaan eGovernment. PelaksanaaneGovernment pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi in formasisecara lebih ekstens i f pada layanan pemer intahan. Karena i tu, pengembanganindustr i teknologi in formasi pent ing ar t inya karena akan menjadi tu lang punggungpelaksanaannya di lapangan. Industr i Teknologi Informasi b isa d ibagi menjadibeberapa komponen, d i antaranya adalah industr i pendid ikan yang menyediakansumber daya manusia dan profes ional d i b idang TI , industr i penyedia perangkat

keras (hardware) , dan industr i penyedia perangkat lunak dan apl ikas i ( sof tware) .Perkembangan yang baik dar i ket iga e lemen industr i in i akan menjamintersedianya profes ional dan tenaga ker ja yang terampi l dalam bidang TI , danapl ikas i ser ta perangkat keras yang mendukung.

Kelima, mula i memindahkan proses b isnis secara onl ine. Secara bertahap, apayang bisa d i layani secara onl ine mula i d i ja lankan. eGovernment merupakan prosespanjang yang t idak b isa jadi dalam waktu dekat . Karena i tu, pentahapan proses



256

apa saja yang bisa d i layani secara onl ine akan sangat membantu kes iapan dar iberbagai s is i mula i dar i SDM, teknologi dan juga pers iapan masyarakat i tu sendi r isebagai pengguna.

Keenam, melakukan studi banding dan mengawasi perkembangan pelaksanaaneGovernment secara reguler . Studi banding adalah hal yang pal ing mudah

di ja lankan dalam upaya mempelajar i s is tem apa yang cocok d i terapkan dalameGovernment. Studi banding eGovernment adalah bagaimana mempelajar i s is tem,apl ikas i , dan manajemen pada suatu pemer intahan dalam menerapkan in is iat i f eGovernment dan apa yang mungkin d i terapkan oleh pemer intah masing-masing.Tentu saja s tudi banding in i d i lakukan kepada pemer intahan yang lebih maju danlebih baik dalam pelaksanaan eGovernment agar b isa mendapatkan pengetahuanyang dibutuhkan. Sela in i tu , pelaksanaan eGovernment juga memerlukan rev iewyang di lakukan secara reguler . Review menyangkut kes iapan dar i s is i pemer intahdan juga kes iapan dar i s is i masyarakat , persepsi mereka dan apa yang merekaharapkan dar i eGovernment.

Ketujuh, memfasi l i tas i layanan yang bisa d i lakukan antar badan pemer intah.Banyak sekal i layanan yang berhubungan antara satu badan pemer intah dengan

badan la in. Layanan informasi kependudukan misalnya, akan berhubungan denganlayanan pajak, kepol is ian, dan semua layanan yang membutuhkan data daninformasi pr ibadi seseorang. Untuk b isa menjadikan apl ikas i dan layanan yangsal ing terhubung dan berkomunikas i satu dengan yang la in, d ibutuhkan berbagaiapl ikas i yang punya standar in teroperabi l i tas yang sama. Dibutuhkan t idak hanyaker jasama operas ional antar badan pemer intah, tetapi juga apl ikas i dan teknologiyang memadai .

Kedelapan, komunikas i dengan stakeholders. Sebagus apapun layananeGovernment yang disediakan pemer intah, t idak akan ber ja lan dengan baik tanpadukungan dar i p ihak-pihak yang terkai t (stakeholders) . Stakeholders pemerintahterbentang luas mula i dar i pegawai pemer intah, masyarakat , ka langan bisnis ,h ingga pemer intah d i negara-negara tetangga.

Pemerintah per lu menyediakan sumber daya yang memadai baik dar i s is ikeuangan, organisas i , dan manusia untuk melakukan promosi dan kampanyepenggunaan eGovernment pada seluruh sektor . Komunikas i yang intens i f akanmendorong part is ipas i dan interaks i yang lebih baik pada semua kalangan.



257

PRINSIP DASAR ELECTRONICGOVERNMENT DI NEW SOUTH WALES



258

New South Wales adalah salah satu negara bagian Austra l ia d i mana pemer intahfederalnya begi tu kuat keinginan dan mot ivas inya untuk mengembangkaneGovernment d i se luruh kawasan Austra l ia . Tujuan utamanya di sampingmember ikan kual i tas layanan yang lebih baik , juga member ikan akses dankesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat yang tersebar d i se luruhkawasan yang luas in i . Masyarakat b isa mendapatkan layanan pemer intah secara

cepat , aman dan menyenangkan. Kalangan bisnis juga mendapatkan kemudahandalam mendapatkan berbagai per i j inan, membayar pajak, dan berhubungan denganpemerintah. Sementara s taf dan pegawai pemer intahan bisa melakukan prosesker ja dar i mana saja secara ef is ien dan produkt i f .

Tantangan utama dar i eGovernment adalah bagaimana mewujudkan layananpemerintah yang disediakan o leh berbagai departemen dan badan pemer intahanbisa d iakses dan d idapatkan secara aman dan mudah di in ternet . In is iat i f eGovernment d i New South Wales d ibangun berdasarkan beberapa pr ins ip dasar sebagai acuan:

• Membangun layanan yang menyediakan berbagai p i l ihan akses kepadamasyarakat dalam memperolehnya. Selama in i , masyarakat per lu datang

secara langsung ke kantor-kantor pemer intahan, dengan eGovernmentberbagai kanal akses mula i dar i in ternet , te lepon selu ler , PDA danberbagai peralatan komunikas i la in.

• Part is ipas i masyarakat yang lebih besar dalam proses pengambi lankeputusan sehingga menumbuhkan t ransparansi dan demokrat isas idalam pemerintahan.

• Penyediaan informasi secara lengkap dan bertanggung jawab.

• Penggunaan teknologi in formasi , komunikas i ser ta sumber daya manusiasecara efekt i f dan ef is ien.

LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN

Untuk menja lankan in is iat i f eGovernment secara lebih terencana, Pemerintah te lahmelakukan berbagai langkah- langkah st rategis yang dimula i pada Februar i 1997dengan merumuskan cetak b i ru (blue pr int ) pengembangan teknologi in formasi dankomunikas i d i se luruh New South Wales. Secara khusus, cetak b i ru pengembangan



259

eGovernment juga d i rumuskan secara resmi pada tahun 1997. Rumusan tersebutdi ikut i o leh berbagai rumusan la in, misalnya rumusan tentang pengembanganstandar kemampuan dan keterampi lan teknologi in formasi , s t rategi eProcurement,dan s t rategi te lekomunikas i untuk pembangunan broadband. Rencana aks i tersebutdi teruskan dengan implementas i d i lapangan yang te lah member ikan beberapahasi l h ingga sekarang. Di antara beberapa pencapaian adalah peluncuran porta l

New South Wales (www.nsw.gov.au) sebagai sumber in formasi dan p intu masukutama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan onl ine dar i semua badan-badan pemer intah.

Porta l News South Wales d i rancang sebagai por ta l yang sangat lengkap untukberbagai kalangan, mula i dar i masyarakat , ka langan bisnis , h ingga kalangan tur isyang ingin mel ihat dan berkunjung. Porta l in i d i tata dengan navigas i yang sangatbaik sehingga memudahkan pengunjung mendapatkan informasi dan layanansesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Sela in porta l s is i la in yang diperhat ikan adalah pembangunan inf rastruktur dan jar ingan. Sekarang in i semua sekolah d i New South Wales sudah mempunyai aksesinternet sehingga mengajarkan penggunaan internet sejak us ia d in i . D i samping i tu

juga menjadi sarana akses internet bagi masyarakat umum.

Pada sektor kesehatan, pemer intah membangun s is tem informasi kesehatan(eHeal th) yang cukup canggih baik bagi masyarakat mapupun kalanganprofes ional . Bagi profes ional tersedia fas i l i tas te lemedic ine yang memungkinkandia log dan d iskus i jarak jauh dengan berbagai pakar dalam penanganan kasus ataupasien ter tentu, sementara bagi masyarakat tersedia fas i l i tas untuk mel ihat datadan kondis i pas ien mela lu i s is tem informasi kesehatan nas ional .



260

Sumber: New South Wales Government, 2002

Dar i s is i in formasi hukum, sekarang in i terdapat fas i l i tas invest igas i onl ine mela lu iin ternet sehingga memungkinkan invest igas i d i lakukan pada kantor kepol is ian d idaerah. Sementara i tu , keputusan-keputusan pengadi lan b isa d iakses secaraonl ine mela lu i s is tem informasi hukum dan pengadi lan.

Dan untuk mengeksploras i berbagai kemungkinan penggunaan internet danpengembangan eGovernment d i masa mendatang, Pemerintah mendi r ikan pusatr iset Smart Internet Technology untuk mengant is ipas i kemajuan dan perkembangan

teknologi in ternet yang sangat pesat .

ARAH STRATEGIS INISIATIF EGOVERNMENT

Pemerintah New South Wales te lah menetapkan beberapa arah s t rategispengembangan s is tem informasi dan eGovernment sebagai upaya agar in is iat i f yang te lah d ibangun ber ja lan sesuai dengan tu juan semula.



261

Pertama, penyediaan layanan yang ter integras i . Dalam hal in i bagaimana layananpemerintah b isa d isediakan mela lu i satu porta l yang komprehensi f . Sasaran danarah s t rategis yang ingin d icapai adalah:

• Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layananpemerintah mela lu i berbagai kanal akses yang dimi l ik i .

• Business Process Reengineer ing (BPR) pada sektor pemer intahan dalammenghadapi era informasi dan komunikas i karena eGovernmentmembutuhkan kompetensi dan proses b isnis yang berbeda dibandingkanlayanan t radis ional .

• Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dalam proses pol i t ikdan pengambi lan keputusan.

• Membangun l ingkungan bisnis yang kondusi f mela lu i berbagai aturantentang pr ivacy dan keamanan.

• Mengkomunikas ikan manfaat dar i eGovernment kepada seluruh

masyarakat d i New South Wales. In is iat i f eGovernment akan member ikanmanfaat yang besar j ika d idukung oleh part is ipas i masyarakat secaraakt i f .

Kedua , melakukan ker jasama dengan kalangan industr i sebagai salah satu mi t raker ja Pemerintah yang dipr ior i taskan pada beberapa sasaran:

• Mendorong perkembangan industr i Teknologi Informasi sebagaipendorong in is iat i f eGovernment yang lebih besar. Industr i TeknologiInformasi terd i r i dar i industr i penyedia apl ikas i , perangkat lunak(sof tware) , dan juga perangkat keras ( hardware) . Juga t idak d i lupakanindustr i pendid ikan dan pelat ihan yang menyediakan tenaga-tenagaprofes ional dalam bidang teknologi in formasi .

• Membantu sektor usaha kec i l dan menengah dalam menerapkanteknologi in formasi dan melakukan bisnis d i dunia internet .

• Menjadi pelanggan yang terdepan dengan menggandeng sektor swastadalam berbagai pengembangan apl ikas i eGovernment



262

• Mendorong pengadaan barang secara e lektronik (eProcurement ) untukmenjamin proses yang lebih ef is ien dan t ransparan

• Mendukung r iset dan pengembangan terutama dalam bidang teknologiin formasi dan te lekomunikas i.

Ketiga, membangun komuni tas yang sal ing terhubung sebagai upaya percepatanin is iat i f eGovernment dan penggunaan akses yang lebih luas dar i ka langanmasyarakat . Arah pr ior i tas s t rategisnya adalah:

• Mendorong adanya akses regional yang merata d i se luruh kawasan.Adanya kesenjangan dig i ta l memang menjadi salah satu tantangan yangharus d ihadapi , karena i tu penyediaan akses mela lu i berbagai fas i l i tasdan terminal umum menjadi a l ternat i f pemerataan akses ke seluruhmasyarakat .

• Menciptakan pengguna akt i f dalam berbagai komuni tas denganmember ikan berbagai insent i f dan pelat ihan

• Membuka akses untuk pengembangan sumber daya a lam dan budaya

Keempat, memberkuat jar ingan inf rastruktur dan p i ta lebar (bandwi th) untuk aksesinternet dan saluran komunikas i data, dengan pr ior i tas:

• Menyediakan inf rastruktur bandwi th yang efekt i f dan ef is ien bagipelaksanaan eGovernment

• Memanfaatkan aset-aset pemer intah secara lebih maksimal mela lu iker jasama dengan pelaku industr i

• Membangun inf rastruktur komunikas i dan bandwi th yang memadaikalangan bisnis dan komuni tas

• Mengembangkan peralatan yang inovat i f dan kreat i f untuk masyarakatyang t idak mampu dan t idak ter jangkau

Kelima, memperkuat ketrampi lan dan pengetahuan masyarakat dalam bidangTeknologi Informasi .



263

• Mengembangkan kemampuan bela jar d i sekolah dengan mencanangkankur ikulum yang diperkaya pengetahuan tentang teknologi in formasi

• Mendukung pelat ihan-pelat ihan yang diadakan oleh industr i , danmelakukan standardisas i pelat ihan dan ketrampi lan.

• Mempromosikan kar i r dan informasi dalam bidang Teknologi Informasiuntuk memot ivas i masyarakat menggelut i b idang teknologi in formasi

• Melakukan ker jasama dengan industr i dan komuni tas untukmengembangkan ketrampi lan dalam bidang TI .

Kel ima hal d i atas in i lah yang menjadi dasar pembangunan dan arah kebi jakanimplementas i eGovernment d i New South Wales. Perkembangan eGovernmentsendi r i masih akan terus ber lanjut sei r ing d inamika perkembangan teknologiin formasi dan pemanfaatannya d i berbagai b idang, dan New South Wales adalahsalah satu negara yang terus menunjukkan komi tmen pembangunan eGovernmentuntuk meningkatkan kual i tas layanan yang diber ikan.



264

MASALAH E-READINESS DI BENUAAFRIKA



265

eGovernment d i Afr ika merupakan in is iat i f yang d iadopsi dar i negara-negara Baratdan d iadopsi sesuai kul tur dan kes iapan masyarakat Afr ika. Namun demik ian,perbedaan kes iapan masyarakat dan kondis i in f rastruktur menjadikan pelaksanaaneGovernment d i kawasan Afr ika mengalami berbagai kendala. Kendala utamanyabisa d i l ihat dar i pemer ingkatan eReadiness berbagai negara d i Afr ika yang rata-rata menempat i t ingkatan yang cukup rendah, kecual i beberapa negara sepert i

Afr ika Selatan. eReadiness adalah pemer ingkatan untuk meni la i t ingkat kes iapansuatu negara dalam pemanfaatan teknologi in formasi , khususnya untukpelaksanaan eGovernment.

eReadiness d idasarkan pada l ima aspek pent ing yang menjadi peni la ian, yai tuconnect iv i ty , eLeadership, in format ion soc iety , human capi ta l dan eBusinessc l imate. Connect iv i ty menyangkut kes iapan inf rastruktur dan jar ingantelekomunikas i , eLeadership menyangkut v is i , s t rategi , komi tmen dan usahapemerintah, in format ion soc iety menyangkut kerangka hukum dan ker jasama pihakpemerintah dan swasta, human capi ta l menyangkut kes iapan sumber daya manusiayang dimi l ik i dan eBusiness c l imate menyangkut kes iapan industr i dan pelakubisnis dalam pemanfaatan teknologi in formasi . Namun demik ian, walaupunmenghadapi berbagai tantangan pelaksanaan di lapangan, in is iat i f eGovernment

terus ber ja lan sesuai dengan kapasi tas dan kemampuan masing-masing negarayang tentu saja menghasi lkan keuntungan dan manfaat yang berbeda.

ARAH PELAKSANAAN EGOVERNMENT

Arah pelaksanaan eGovernment d i Afr ika pada dasarnya d ibangun berdasarkant iga pr ins ip utama. Pertama melakukan proses ef is iens i in ternal dengan melakukaneAdminis t ras i , kedua membangun hubungan dengan masyarakat mela lu i eCi t izens,dan ket iga membangun hubungan dengan pihak luar mela lu i eBusiness.



266

Sumber: Afr ican Government, 2002

E-ADMINISTRASI

Konsep eAdminis t ras i adalah bagaimana pemer intah mela lu i pemanfaatanteknologi in formasi b isa menggunakan sumber daya manusia secara efekt i f danef is ien. Pemanfaatan apl ikas i eAdminis t ras i d igunakan dalam beberapa hal :

• Pemotongan biaya proses ker ja pemer intah mela lu i ef is iens i dalamprosedur dan peningkatan produkt iv i tas.

• Pengelo laan performa k iner ja yang lebih baik mela lu i perencanaan,pengelo laan, dan pengawasan penggunaan sumber daya yang dimi l ik imula i dar i sektor keuangan, aset dan sumber daya manusia.

• Membangun hubungan st rategis antar badan pemer intahan agar terc iptas inergi dan kapasi tas kemampuan yang lebih besar. eAdminis t ras imemungkinkan ter jadinya shar ing informasi antar badan pemer intahsehingga menimbulkan ef is iens i dan kesatuan dalam pemanfaatanteknologi in formasi .



267

• Pemberdayaan sumber daya manusia mela lu i pemerataan kesempatanyang lebih besar bagi set iap pegawai dalam proses pengambi lankeputusan.

E-CITIZEN AND E-SERVICE

Salah satu tu juan utama dar i eGovernment adalah member ikan layanan yang lebihmudah dan berkual i tas kepada masyarakat sebagai “ customer ” pemer intah.eCi t izen dan eServ ice adalah bagaimana pemer intah membangun hubungan baikdengan masyarakat dengan member ikan informasi dan layanan sesuai kebutuhandan aspi ras i mereka.

• Melakukan komunikas i dengan masyarakat dengan member ikan berbagaiinformasi tentang layanan dan kebi jakan pemer intah kepada masyarakat .Informasi in i member ikan kesempatan kepada masyarakat member ikanusulan ataupun perbaikan terhadap layanan yang selama in i d iber ikan.

• Mendengarkan aspi ras i masyarakat mela lu i berbagai saluran dan mediauntuk meningkatkan part is ipas i masyarakat dalam pengawasan danpengelo laan negara untuk meningkatkan akuntabi l i tas publ ik dan prosesdemokrat isas i .

• Meningkatkan layanan masyarakat pada berbagai d imensi mula i dar ikual i tas, kenyamanan dan kemudahan, ser ta b iaya yang rendah.

E-SOCIETY

eSociety adalah bagaimana pemer intah membangun hubungan dengan pihak luar ,terutama dengan kalangan bisnis mela lu i berbagai ker jasama. Program eSocietyin i mel iput i :

• Membangun hubungan yang lebih baik dengan kalangan bisnis denganmember ikan informasi yang d ibutuhkan mereka. Pemerintahmenyediakan fas i l i tas pengadaan barang dan tender secara onl ine



268

(eProcurement ) untuk menumbuhkan kompet is i yang lebih sehat dantransparan.

• Membangun komuni tas sos ia l pada masyarakat lokal dalam halpemanfaatan teknologi in formasi .

• Membangun ker jasama inst i tus ional yang lebih baik dengan berbagaiorganisas i pemer intah, swasta, maupun lembaga non pemer intah sepert iLSM dan berbagai organisas i kemasyarakatan.

TANTANGAN PELAKSANAAN

Terdapat dua tantangan besar dalam pelaksanaan eGovernment d i Afr ika.Pertama, in is iat i f eGovernment yang masih rendah, dan kedua, kegagalanimplementas i proyek eGovernment d i berbagai negara dan sektor pemer intahanyang selama in i te lah ber ja lan. Masalah rendahnya in is iat i f eGovernment b isa

di te lusur i terutama dar i 6 faktor yang bisa d i jadikan acuan:

• In f rastruktur data dan jar ingan ser ta s is tem apl ikas i s tandar yang masihlemah di hampir seluruh negara Afr ika.

• In f rastruktur hukum masih dalam kerangka awal yang memerlukanbanyak pembenahan.

• In f rastruktur organisas ional ( inst i tus i ) . In is iat i f eGovernment memerlukanorganisas i ataupun inst i tus i yang memimpin pelaksanaannya dan padabeberapa negara Afr ika, hal in i belum di lakukan.

• In f rastruktur sumber daya manusia yang belum s iap dalam hal s ikap

mental , pengetahuan dan juga keterampi lan.

• In f rastruktur teknologi in formasi yang masih belum merata pada semuaproses pemer intahan

• Kepemimpinan dan pemik i ran s t rategis juga menjadi faktor pent ing yangmasih belum ter l ihat pelaksanaannya. Kebanyakan pemimpin Afr ikamasih d is ibukkan pada peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat .



269

Tantangan kedua adalah kenyataan bahwa beberapa in is iat i f proyek untukeGovernment yang di implementas ikan t idak ber ja lan sesuai dengan harapan.Banyak proyek eGovernment yang gagal yang membuat t ingkat kepercayaanterhadap in is iat i f eGovernment menjadi berkurang.

Kegagalan implementas i in i b isa d ibagi menjadi dua; kegagalan tota l ataupun

kegagalan pada sebagian proses. Contoh kegagalan tota l adalah proyek s is tempengelo laan tanah yang di implementas ikan d i negara bagian selatan Afr ika. Sis temini te lah selesai d ibangun namun t idak pernah dipakai karena konf l ik in ternal antar beberapa kelompok pegawai yang mengambi l keuntungan untuk d i r i sendi r i dar iprogram in i .

Model kegagalan la in adalah pada saatnya d i luncurkan, sebuah programmendapatkan apres ias i yang baik dar i masyarakat , te tapi kemudian d i t inggalkansatu atau dua tahun kemudian. Contohnya adalah implementas i k ios informasi d iAfr ika Selatan. Pada tahun pertama, k ios in i mendapatkan apres ias i masyarakatyang sela lu berdatangan ingin mel ihat dan mendapatkan informasi dar i sana.Tetapi lama kelamaan, karena ngga ada update dan kurangnya konten lokal , k iosinformasi in i akhi rnya d i t inggalkan penduduk.

Beberapa kegagalan semacam in i lah yang menjadikan in is iat i f eGovernmentmenjadi tersendat pada beberapa negara. D i tambah dengan rendahnya t ingkateReadiness negara-negara Afr ika, tantangan implementas i eGovernment d i sanamemang semakin berat .

CATATAN KE DEPAN

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, in is iat i f eGovernment terus bergul i r d iAfr ika dengan segala kekurangan yang ada. Ada beberapa hal yang menjadi targetpembenahan sebelum in is iat i f eGovernment d i laksanakan.

Pertama, memperbaik i faktor- faktor yang menjadi e lemen eReadiness, mula i dar iin f rastruktur jar ingan, sumber daya manusia, s is tem informasi , teknologi , dan jugavis i dan s t rategi kepemimpinan yang lebih mengarah pada pemanfaatan teknologiin formasi . eReadiness in i menjadi prasyarat utama untuk pembangunaneGovernment.



270

Kedua, d i Afr ika sendi r i cukup banyak badan-badan internas ional yang member ikanbantuan terhadap pembangunan Afr ika. Mel ibatkan mereka dalam in is iat i f eGovernment adalah s t rategi yang baik karena mereka mempunyai banyak aksesdan kemampuan baik dar i s is i f inansia l maupun sumber daya manusia.

Ket iga, pengembangan eGovernment per lu d idukung dengan pembangunan

infrastruktur hukum yang memadai . Sete lah i tu , pemer intah juga per lu membuatst rategi implementas i yang sesuai dengan negara dan kondis i masyarakatnyamasing-masing.



271

REFERENSI DAN DAFTAR PUSTAKA

Andrews, Dor ine C. , Susan K.Sta l ick , Business Reengineer ing, the Surv ival Guide,Prent ice Hal l , Englewood Cl i f fs , 1994.

Bel t , Juan A.B. , E-Government: an Essent ia l Element of a Strategy to Promote a

Knowledge-Based Society , Wor ld Bank, June 2001.Champy, James, Reengineer ing Management – the Mandate for New Leadership,

New York, Uni ted States: Harper Business Publ ish ing, 1995.

Connel , Kath leen, Dean Andal , and B. Timothy Gage, E-Government Bluepr int ,Cal i forn ia, USA: Cal i forn ia Franchise Tax Board, 2000.

Department of Communicat ion Informat ion Technology and Art , GovernmentOnl ine: The Commenweal th Government Strategy, Austra l ia , 2002

Douglas, Holmes, E.Gov: E-Business Strategies for Government, London, UK:Nicholas Brealey Publ ish ing, 2001.

Employment Tra in ing Associat ion (ETA), An e-Government Study for Amer ica’sWorkforce Network, Phi ladelphia, USA: Department of Labor, 2001.

Goldschmidt , Kathy, N icole Folk , Mike Cal lahan, Richards Shapi ro, and Brad Fi tch,Congress Onl ine – Assess ing and Improv ing Capi to l H i l l Web Si tes,Congress ional Management Foundat ion, 2002.

Governor ’s Of f ice of Innovat ion and Technology, State of Colorado Vis ion for e-Government, USA: State of Colorado, 2000.

Haedt ler , David, Transforming the Publ ic Sector through E-Government, USSymposium IT Expo 2001, Colorado Convent ion Center , May 2001.

Hammer, Michael , Beyond Reengineer ing, Harper-Col l insBusiness, UK, 1996.

Hammer, Michael , and James Champy, Reengineer ing the Corporat ion, a Mani festofor Business Revolut ion, N icholas Brealey Publ ish ing, London, 1993.

Hunt , Danie l V. , Process Mapping, How to Reengineer your Business Processes,John Wi ley & Sons, USA, 1996.

Ho, James K. , Cyber Tigers, Singapore: Prent ice Hal l , 2000.

Horton, K.F. , Stockport MBC e-Government Strategy 2000-2005, England: Div is ionof Stockport e-Serv ices, 2000.

ImagineThat , Inc. , Extend – Performance Model ing for Decis ion Support , User ’sManual for Extend, San Jose, 1995.



272

Indraj i t , R ichardus Eko, Electronic Government – Strategi Pembangunan danPelayanan Sis tem Pelayanan Publ ik Berbasis Teknologi D ig i ta l , Yogyakarta:Penerbi t Andi , 2001.

Internat ional Consort ium on Governmental F inancia l Management, The Impact of E-Government on Financia l Management, Miami Flor ida: Internat ional F inanceManagement Conference Publ ish ing, 2001.

Ivar Tal lo , Informat ion Society and eGovernment in Estonia, eGovernanceAcademy, 2002.

Ken Dray, eGovernment in New South Wales: Chal lenge and Direct ion, Publ icSector Management Of f ice, NSW Premier Department , 2003

Kinney, Megan C. The Role of Profess ionals in e-Government: Based on the CaseStudy of the Washtenaw County E-Government In i t ia t ive, Michigan, USA, 2001.

Leer, Anne, Masters of the Wired Wor ld, London, UK: Pi tman Publ ish ing, 1999.

McCartney MP, E-Government Interoperabi l i ty Framework, London: the Off ice of the e-Envoy, 2000.

Paci f ic Counci l on Internat ional Pol icy , Roadmap for E-Government in theDeveloping Wor ld – 10 Quest ions E-Government Leaders Should Ask

Themselves, Los Angeles: PCIP, 2002.Pel l ic i , Jack, Next Generat ion e-Government: Making the Tranformat ion, Orac le

Serv ice Industr ies, September 2001.

Richard Heek, eGovernment in Afr ica: Promise and Pract ice, Inst i tu te for Development Pol icy and Management, Univers i ty of Manchester , UK, 2002.

Rosl in Docktor , Accelerat ing eGovernment: eReadiness at Work, McConnelInternat ional .

Sandgren, Serv ices Avai lable 24 hours, 7 days a Week, 365 days a Years, What i tMeans to Us?, Cambridge Conference, 2003.

St i f tung, Berte lsmann, Booz-Al len-Hami l ton, Balanced E-Government, Uni tedStates: Berte lsmann Foundat ion Publ icat ion House, 2001.

Tenner, Ar thur R. , and I rv ing J .DeToro, Process Redesign – The Implementat ionGuide for Managers, Reading, Massachuset ts : Addison-Wesley Publ ish ingCompany, 1996.

Uni ted Kingdom Cabinet Of f ice, Electronic Government Serv ices for the 21s t

Century, Uni ted Kingdom: Cabinet Of f ice Publ ish ing, 2000.

Werner J . Klaer ing, eGovernance wi th Ci ty of Vienna - Austr ia , D i rectorate of C i tyCounci l C i ty of Vienna.



273

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Richardus Eko Indraj i t di lahi rkan d i Jakarta, 24 Januar i 1969.Saat in i menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informat ika danKomputer Perbanas dan Direktur Riset Univers i tas Paramadina Mulya denganpangkat akademis Lektor Kepala. D isamping i tu menjabat pula sebagai D i rektur Lembaga Riset Renaissance Indonesia, CEO Pr ime Consul t ing Indonesia, D i rektur PT Media Teknologi Informasi , Ketua Forum Komunikas i Program Studi Komputer Kopert is Wi layah I I I , dan Staf Khusus Deput i Telemat ika Kementr ian Komunikas i

dan Informasi . Menyelesaikan s tudi sar jananya d i Jurusan Teknik Komputer Inst i tu tTeknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan memperoleh gelar Master of Sc iencedar i Harvard Univers i ty , Amer ika Ser ikat . Pada saat yang bersamaan, bela jar puladi Massachuset ts Inst i tu te of Technology (MIT) dan Boston Univers i ty sebelumpada akhi rnya menamatkan program Master of Business Adminis t rat ion dar iLeicester Univers i ty , Inggr is dan menyelesaikan program doktora lnya d i Univers i tyof the Ci ty of Mani la, F i l ip ina. Saat in i se la in beker ja sebagai konsul tanindependen di b idang s is tem dan teknologi in formasi , tercatat pula sebagai dosentamu di berbagai program sar jana maupun pasca sar jana perguruan t inggi d iIndonesia, sepert i : Univers i tas Indonesia, Univers i tas Kato l ik Atma Jaya,Univers i tas Tr isakt i , Univers i tas Bina Nusantara, Univers i tas Pel i ta Harapan,Univers i tas Sanata Dharma, Univers i tas Gajah Mada, dan Inst i tu t TeknologiSepuluh Nopember Surabaya. Sela in d i perguruan t inggi , akt i f pula mengajar d iLembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan bergabung dengan berbagailembaga penel i t ian. Sebagai konsul tan, te lah memi l ik i pengalaman cukup luas d iberagam industr i sepert i manufaktur , te lekomunikas i , perbankan, reta i l ,per tambangan, d is t r ibus i , kesehatan, in f rastruktur , jasa- jasa, dan t ransportas i .Kurang lebih te lah menul is 20 buah buku terkai t dengan bidang bisnis , s is teminformasi , dan teknologi in formasi . Saat in i masih meneruskan studinya untukmenyelesaikan Master of Ar ts in Communicat ion Studies d i London School of Publ ic Relat ions dan Doctor of Business Adminis t rat ion d i Maastr icht Univers i ty ,



274

Nether land. Berhasi l pula mengantungi sejumlah ser t i f ikas i terutama di b idangProject Management dar i George Washington Univers i ty dan Stanford Univers i ty .

Sehar i -har i dapat d ihubungi mela lu i emai l indra j i t@post .harvard.edu atauhandphone (818) 925-926. Sejumlah makalah dan ar t ike l yang d isusun dapatsecara grat is d iperoleh mela lu i s i tus ht tp: / /www. indraj i t .org atau ht tp: / /www.

indraj i t . in fo.

Buku-buku karya la innya yang di terb i tkan o leh Penerbi t ANDI adalah:1. Electronic Government2. Electronic Business3. Integrated Project Management4. Kaj ian Strategis Anal isa Investas i Teknologi Informasi

Adapun spesia l isas i kompetensi yang bersangkutan adalah sebagai ber ikut :

• Penyusunan Masterp lan Teknologi Informasi

• Audi t Teknologi Informasi

• Perencanaan dan Implementas i Proyek Teknologi Informasi

• Business Process Reengineer ing

• Strategi Implementas i E-Business dan E-Commerce

• Penjaminan Kual i tas Perangkat Lunak

• Perancangan Ars i tektur Sis tem Informasi

• In format ion Technology Governance

• Manajemen Resiko Teknologi Informasi

• Pengembangan Sis tem Informasi Lembaga Pendid ikan

• Anal isa Kebutuhan Bisnis terhadap Teknologi Informasi

electronic government in action

Documents