good governance analysis in the dg of taxes

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK oleh: Iim Ibrahim Nur, M.Ak.

Universitas Multimedia Nusantara

ABSTRACT The Directorate General of Taxes (the DGT) has a very important role in the State's revenue collection. Hence, the DGT needs to have a high commitment in applying Good Governance principles. Better implementation of Good Governance in practice will in turn improve the State's revenue as well as increase the country's tax ratio. This paper proposes two different methods to increase the successful implementation of Good Governance principle in the DGT. Firstly, we can use the 7's Mc Kinsey method since we can show that this particular method has been able to increase the organization’s productivity towards Good Governance. Secondly, in addition to the previous method, we also propose David Osborne and Ted Gaebler's Enterprising Bureaucracy Method since this method is very effective in banishing the bureaucracy chain that hinders the implementation of Good Governance. However, prior to applying Good Governance practice, we need to perform SWOT analysis and implement Good Governance Scorecard to select which parameters are critical in order to have a successful implementation of Good Governance in the DGT. Key Word: Good Governance, 7’s Mc. Kinsey, Mewirausahakan Birokrasi, Enterprising Bureaucracy.

I. LATAR BELAKANG Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan Juli 1997 telah membuat carut marut perekonomian di

beberapa negara di Asia. Kondisi makro ekonomi Indonesia sangat terpuruk. Mata uang rupiah yang pada bulan Juli 1997 masih berkisar pada angka Rp 2.400,-/US$ terpuruk menembus level Rp 16.000,-/US$ pada bulan Januari 2000. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 1996 masih 7% anjlok drastis menembus level -13% pada tahun 1998 (lihat gambar 1.1.). Berdasarkan data dari Bank Dunia, inflasi Indonesia sempat naik menembus dua digit pada tahun 2001 (12.55%) dan tahun 2003 meskipun membaik baru mencapai 6.09% jauh di atas rata-rata inflasi negara-negara berkembang di seluruh dunia (4%). Country risk Indonesia tahun 2002 sebesar 13.6% (sumber data: Badan Pusat Statistik). Sedangkan berdasarkan data dari Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), investasi asing di Indonesia pada tahun 2003 berada di bawah level 5% terhadap PDB Indonesia (padahal pada tahun 1995, investasi asing di Indonesia mencapai level 40% terhadap PDB).

Gambar 1.1. Pertumbuhan PDB Indonesia selama 50 tahun terakhir.

Krisis ekonomi berdampak pada membengkaknya utang luar negeri Indonesia yang disebabkan oleh selisih kurs yang semakin anjlok. Berdasarkan data Badan Analisis Fiskal Departemen Keuangan tercatat total utang Indonesia sampai tahun 2003 kepada IMF saja mencapai US$ 9,190 Milyar atau 232% dari total realisasi penerimaan negara tahun 2003 padahal cadangan devisa Indonesia sampai dengan Minggu IV Februari 2004 hanya sekitar US$ 36.27 Milyar. Artinya beban utang Indonesia masih sangat besar untuk dipikul.

Dengan besarnya beban utang Indonesia tersebut, pemerintah terus menggalakan penerimaan yang bersumber dari dalam negeri. Berdasarkan nota keuangan Republik Indonesia Tahun 2004, penerimaan dalam negeri dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak (termasuk di dalamnya penerimaan sumberdaya alam, minyak dan gas bumi atau dikenal

0201009850 8052 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 82 84 86 88 90 92 94 96 0201009850 8052 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 82 84 86 88 90 92 94 96

10%

0

15%

5%

-10%

-15%

-5%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2003.

Analisis Penerapan Good Governance di Direktorat Jenderal Pajak 2

istilah SDA Migas). Penerimaan negara dari perpajakan merupakan alternatif penerimaan negara yang paling masuk akal dan memberikan kontribusi yang signifikan. Untuk itu, pemerintah harus berusaha keras untuk meningkatkan peran pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara sehingga diharapkan dapat memperbaiki perekonomian makro Indonesia. Hal ini senada dengan janji Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo dalam jumpa pers pada tanggal 11 Mei 2004 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (disadur dari majalah Berita Pajak No. 1516/Tahun XXXV/1 Juni 2004, hal 4), Direktorat Jenderal Pajak akan mampu membiayai APBN sendiri mulai tahun 2007 (“APBN Mandiri 2007”). Artinya seluruh sektor pembangunan akan dibiayai dari hasil penerimaan sektor perpajakan. Kemudian, pertanyaan yang akan mucul adalah: 1. Apakah Direktorat Jenderal Pajak mampu menutupi seluruh pengeluaran APBN 2007 tanpa menindas

rakyat Indonesia dengan tarif tinggi? Hal ini sejalan dengan banyaknya komplain publik yang merasakan tingginya tarif pajak di Indonesia (prinsip equity and fairness). Selain itu tren beberapa negara tetangga yang menurunkan tarif pajaknya seperti terlihat pada Tabel 1.1.

2. Apakah Direktur Jenderal Pajak mampu untuk menindak secara tegas aparat pajak yang bertindak menyalahgunakan wewenang? Dan memberikan penghargaan kepada aparat pajak yang berprestasi (prinsip reward and punishment)?

3. Apakah Direktorat Jenderal Pajak mampu menegakkan hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (prinsip law enforcemnent)?

Tabel 1.1. Negara-negara ASEAN yang menurunkan tarif pajak.

Ketiga pertanyaan di atas sangat erat kaitannya dengan prinsip good governance yang harus

ditegakkan Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga prasyarat yang perlu dikembangkan dalam upaya menghadapi pertanyaan tersebut adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip-prinsip good governance.

Menurut Djalil (2000), sintesis berbagai kajian menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang dialami di Indonesia antara lain disebabkan karena tidak adanya good governance dalam pengelolaan suatu organisasi. Sedangkan menurut Akmal (2003:3) menunjukkan bahwa indeks good governance Indonesia adalah 2.88 merupakan yang paling rendah di Asia Timur (nilai 0 paling buruk dan nilai 10 paling baik) dibandingkan dengan Malaysia (7.72), Thailand (4.89), Singapura (8.93) dan Jepang (9.17). Hal tersebut diperparah oleh tidak efisiennya sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Tabel 1.2. Tax Ratio Indonesia 10 Tahun Terakhir.

Selain diperlukannya keterbukaan dan akuntabilitas organisasi-organisasi publik, khusus pada Direktorat Jenderal Pajak yang tugas utamanya melaksanakan pemungutan pajak dari masyarakat, maka keterbukaan masyarakat dalam melaporkan seluruh kekayaan dan penghasilannya sangat diperlukan.

No Negara Subjek Semula Menjadi Keterangan

Corporate tax 24.50% 22% Mulai tahun 2003

All income bands Mulai tahun 2002

2 Philipines Resident foreign corporation 33% 32% Mulai tahun 2000

3 Malaysia Company TaxTax rate 28% kecuali

Oil Company 38%

Sumber: CII yang disadur dari data di Direktorat P2SP Direktorat Jenderal Pajak.

Turun antara 2% s.d. 5% 1 Singapura

Tanpa Migas Termasuk Migas

1994/1995 10.19 10.19 1.96 12.15

1995/1996 9.67 9.67 1.57 11.24

1996/1997 9.86 9.86 1.35 11.21

1997/1998 9.90 9.90 1.30 11.20

1998/1999 9.26 9.26 1.55 10.80

1999/2000 8.56 9.71 1.35 11.07

2000 8.00 9.89 1.86 11.75

2001 4.93 10.64 1.86 12.50

2002 10.03 10.96 2.07 13.03

2003 10.55 11.19 2.14 13.34

2004* 13.50

2005** 13.55

Sumber: Data Direktorat P2SP Direktorat Jenderal Pajak (Agustus 2004).

Keterangan: * = Angka asumsi; ** = Angka rencana.

Persentase Thd PDB

DJPTahun

Anggaran Non DJPTotal

Perpajakan


Dalam sistem perpajakan self asssement keterbukaan dan kejujuran wajib pajak sangat penting. Namun demikian dalam pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan masih banyak praktek-praktek dimana masyarakat menyembunyikan sebagian kekayaannya agar beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih sedikit. Sehingga perlu dibuatnya suatu sistem yang membuat masyarakat tidak dapat menyembunyikan kekayaan dan penghasilannya dari aparat Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini, prinsip-prinsip good governance juga harus dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak.

Diharapkan dengan semakin membaiknya praktek good governance di Direktorat Jenderal Pajak akan mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan tanpa harus merugikan publik serta meningkatkan tax ratio Indonesia yang masih rendah (asumsi tax ratio Indonesia Tahun 2004 = 13.5%, lihat tabel 1.2. dan tabel 1.3). Sulitnya meningkatkan tax ratio di Indonesia tidak bisa terlepas dari adanya hambatan akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap beberapa transaksi yang memang menurut undang-undang yang berlaku informasinya tidak diperbolehkan mengalir ke luar termasuk ke Direktorat Jenderal Pajak seperti akses data mengenai deposito terhambat dengan adanya undang-undang kerahasiaan bank, akses lalu lintas devisa terhambat dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1999, dan lain-lain.

Tabel 1.3. Tax Ratio Beberapa Negara Asean

1.1 Rumusan Permasalahan dan Pembatasan Masalah Pembahasan dalam penulisan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana potret pelaksanaan good governance pada Direktorat Jenderal Pajak? 2. Apakah prinsip-prinsip good governance telah diterapkan secara konsisten pada institusi Direktorat

Jenderal Pajak? Apakah prinsip-prinsip good governance sudah dimasukkan dalam implementasi strategi Direktorat Jenderal Pajak?

3. Sebagai institusi publik yang bersifat nirlaba dan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, hal-hal apa yang seharusnya mendapatkan penekanan agar penerapan good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat berjalan efektif?

4. Melalui mekanisme apa dan bagaimana penerapan good governance tersebut dilaksanakan?

1.2 Metode Penelitian dan Pengukuran Hasil Penelitian Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif

dengan melakukan survey observasi langsung tentang fakta-fakta penerapan good governance di instansi Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini juga akan melihat dampak implementasi good governace di Direktorat Jenderal Pajak terhadap masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data-data wawancara serta observasi langsung kepada responden representatif seperti Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Kepegawaian, Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Perencanaan Potensi dan Sistem Perpajakan, dan lain-lain. Beberapa sumber informasi yang menjadi landasan penelitian adalah: 1. Standard Operating Procedure (SOP) kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. 3. Pelaksanaan reward and punishment yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 4. Ada atau tidak adanya komite kode etik (sistem, struktur dan implementasi) yang mengawasi

pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 5. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

bagi karyawannya berupa pelatihan, kursus atau on-the-job training baik di dalam atau di luar negeri. 6. Analisis atas peraturan perpajakan yang berlaku dan Rancangan Undang-Undang Perpajakan yang

akan dibahas di tingkat DPR pada bulan Oktober 2004. Analisis dilakukan dengan memfokuskan pada

No Negara Tahun GDP

(dalam jutaan dollar)

Tax Revenue

(dalam jutaan dollar) Tax Ratio

1 Malaysia 2001 88,050 17,760 20.17%

2 Singapore 2001 85,681 19,227 22.44%

3 Thailand 2001 114,859 19,848 17.28%

4 Philippines 2000 71,325 9,764 13.69%

5 Indonesia 2001 145,911 18,239 12.50%

Sumber: Data Direktorat P2SP Direktorat Jenderal Pajak (Agustus 2004).


pertanyaan: “Apakah Undang-Undang Perpajakan sudah mengakomodasi seluruh kepentingan publik atau hanya mengedepankan kepentingan golongan tertentu?”

7. Observasi mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang ada dilihat dari kacamata wajib pajak. Permasalahan difokuskan pada tarif, kemudahan pelayanan, kemudahan permohonan keberatan, pengurangan, banding, dan aspek keadilan bagi publik.

II. LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian dan Konsep Good Governance

Istilah “governance” menurut Sedarmayanti (2004:2) adalah “the act, fact, manner of governing” yang berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian ”governance” adalah suatu kegiatan (proses) atau lebih merupakan “…serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut…”.

Definisi governance menurut Bank Dunia (1992) adalah “the manner in which power is exercised in the management of a country’s social and economic resources for development” yang artinya kegiatan dimana kekuasaan dilaksanakan terhadap pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan. Sedangkan Bank Pembangunan Asia (ADB,1995) mengartikulasikan empat elemen esensial dari good governance yaitu accountability, participation, predictability, dan transparency. United Nations Development Program (UNDP) kemudian membuat definisi yang lebih ekspansif mengenai governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society serta interaksi antar elemen-elemen tersebut. Dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “Government for sustainable human development”, (1997), UNDP mendefinisikan “governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population” atau dapat diarikan bahwa kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas dan kohesifitas sosial masyarakat.

Sedarmayanti (2004:42) menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga sinergi interaktif yang konstruktif diantara unsur-unsur domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sehingga prinsip utama good governance adalah hubungan yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat seperti terlihat pada gambar 1.3.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan bahwa definisi good governance adalah “…kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat…”

Dengan demikian, pada dasarnya unsur dalam kepemerintahan yang baik (Good Goernance) di Direktorat Jenderal Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Negara/pemerintahan sebagai fasilitator dan regulator. Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Dalam hal ini pemerintahan adalah institusi yang memanfaatkan hasil pemungutan pajak (tax spending institution).

b. Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai institusi yang bertugas menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan.

c. Masyarakat madani dan sektor swasta. Kelompok masyarakat madani dalam konsepsi kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah, perseroan dan perseorangan yang mencakup baik perseroan maupun kelompok masyarakat yang berinteksi secara sosial, politik dan ekonomi. Sedangkan pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dan sistem pasar juga kegiatan sektor informal.

2.2 Potret Good Corporate Governance di Indonesia

Potret Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia menurut YPPMI (2002:12) adalah: Benarkah GCG di Indonesia hanya sebatas konsep dan wacana belaka? Berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini seperti pembekuan Unibank, tender Indomobil, divestasi BCA, divestasi Bank Permata mengindikasikan bahwa law enforcement dari pemerintah untuk berbagai kasus yang menyangkut bad corporate governance belum tampak. Salah satunya hasil riset yang dilakukan oleh the Indonesian Institute for Corporate Governance yang


memperlihatkan beberapa hal menarik, salah satunya adalah kesadaran akan arti pentingnya GCG tersebut diterapkan. Namun bagaimana responden menerapkan, jawabannya sangat beragam, 65% responden menyatakan menerapkan GCG karena memang regulasi pemerintah menghendaki hal tersebut. Sedangkan 30% responden lainnya menyatakan sudah menerapkan GCG sebagai bagian dari budaya organisasi. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan konsep awal GCG yang menghendaki organisasi mampu lebih akuntabel dan transparan kepada publik. 2.3 Peran Civil Society Organization Pada Penerapan Good Governance

Mengingat partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam good governance, maka untuk mendorong terciptanya good governance banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan good governance. Strategi yang diambil organisasi civil society umumnya dilandasi analisis situasi yang mengemukakan adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik:

Pertama, hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan pemerintah yang kurang mendukung munculnya partisipasi.

Kedua, hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisirnya masyarakat dan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses partisipasi. Terkait dengan hambatan ini, strategi penguatan institusi lokal merupakan cara yang paling sering diadopsi CSOs untuk meningkatkan kesiapan warga berpartisipasi dalam governance.

Ketiga, adalah hambatan akibat kurang dikuasainya metode dan teknik-teknik berpartisipasi. 2.4 Prinsip-Prinsip Good Governance

Menurut Sedarmayanti (2004:5) terdapat empat unsur penting yang perlu diperhatikan agar terselenggara praktek good governance yang efektif meliputi:

Transparansi (Transparency). Tanggung jawab (Responsibility). Keadilan (Fairness). Akuntabilitas (Accountability).

Sedangkan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan good governance meliputi:

Partisipasi (Participation). Aturan Hukum (Rule of Law). Transparansi (Transparency). Daya Tanggap (Responsiveness) dan Prinsip Pelayanan. Berorientasi Konsesus (Consensus Orientation). Persamaan (Equity). Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency). Akuntabilitas (Accountability). Visi Strategi (Strategic Vision). Saling Keterbukaan (Interrelated).

2.5 Konsep Good Governance dan Implementasi Strategi Organisasi

Good governance menjadi semakin penting sebagai bagian proses manajemen stratejik suatu organisasi pemerintah. Inti good governance menekankan pada praktek-praktek untuk melakukan keputusan-keputusan stratejik secara efektif, efisien dan produktif sebagaimana prinsip-prinsip good governance. Kegiatan harus dirancang untuk menerapkan strategi-strategi yang berfokus pada mekanisme monitoring dan pengendalian. Jika digunakan secara benar, tindakan ini akan memberikan stratejik kompetensi bagi organisasi pemerintah.

Mekanisme good governance dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal meliputi:

Komite kode etik, yang harus berada di luar organisasi pemerintah. Komite kode etik beranggotakan individu-individu yang bertanggung jawab untuk memonitor keputusan stratejik pejabat-pejabat senior dikerjakan dengan benar dan tepat oleh aparat.

Reward and punishment harus selalu diberikan oleh pejabat-pejabat senior bagi aparat yang berprestasi ataupun yang melakukan kecurangan. Harus dibuat suatu sistem untuk menegakkan reward and punishment. Reward diberikan bagi aparat yang memperlihatkan prestasi baik. Reward dapat diberikan dalam berbagai bentuk misalnya kenaikan pangkat istimewa, kenaikan gaji berkala dipercepat, promosi jabatan bagi aparat yang melakukan prestasi tersebut atau bentuk reward


lainnya. Punishment (hukuman disiplin) harus diberikan kepada aparat yang melakukan kecurangan atau tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukuman disiplin mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980.

Sedangkan mekanisme good governance eksternal adalah berupa partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain.

2.6 Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance

Perubahan yang terjadi begitu cepat dan tidak terduga telah membuka pandangan dan pikiran atas tuntutan adanya paradigma baru yang menghantarkan perjalanan menuju milenium baru bercirikan good governance, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut perlu dibangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktifitas menuju good governance.

Pentingnya perhatian terhadap eksistensi organisasi yang sehat dan berdaya saing tinggi merupakan bagian dari fenomena dunia tanpa batas. Menurut Mc. Kinsey yang disadur dari buku Pelayanan Prima Perpajakan karangan Boediono (2003:7), eksistensi organisasi dapat dilihat minimal dengan 7’s:

1 System. Apakah sistem (peraturan perundang-undangan) yang ada dan dijalankan pada organisasi Direktorat Jenderal Pajak sudah mencerminkan prinsip good governance?

2 Structure. Apakah struktur yang ada dapat melaksanakan prinsip-prinsip good governance dengan baik?

3 Strategy. Apakah strategi organisasi Direktorat Jenderal Pajak sudah mencerminkan prinsip-prinsip good governance dan dijalankan dengan baik?

4 Staff. Apakah ada kompetensi yang diperlihatkan aparat Direktorat Jenderal Pajak dan apakah aparat Direktorat Jenderal Pajak mampu menjalankan prinsip good governance dengan baik?

5 Skill. Apakah skill aparat Direktorat Jenderal Pajak cukup bagus dan mampu menjalankan prinsip-prinsip good governance dengan baik?

6 Leadership style. Apakah manajemen puncak dan pejabat-pejabat senior Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan contoh yang baik dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance pada unit kerjanya masing-masing?

7 Share Value. Apakah strategi yang ada sudah dipahami, dilaksanakan dan menjiwai setiap langkah kerja aparat Direktorat Jenderal Pajak?

David Osborne dan Ted Gaebler (1992:16) mengatakan bahwa prinsip mewirausahakan birokrasi (Enterprising Bureaucracy) akan sangat membantu pemerintah dalam mencapai good governance. Terdapat sepuluh prinsip pemerintah yang berorientasi pelanggan (costumer driven government) yang dapat diterapkan yakni dengan memenuhi kebutuhan pelanggan bukan memenuhi kebutuhan birokrasi (meeting the needs of customer not the bureaucracy). Kesepuluh prinsip tersebut adalah:

1 Pemerintahan yang katalis (Catalytic Government), yaitu pemerintahan yang memisahkan secara tegas antara fungsi sebagai pengarah (steering) dengan fungsi pelaksana (rowing). Hal-hal yang bersifat mengarahkan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan yang bersifat pelaksana diserahkan kepada pihak lain termasuk masyarakat.

2 Pemerintah milik rakyat (Community-Owned Government). 3 Pemerintah yang kompetitif (Competitive Government) yang dapat dan mampu bersaing dengan

organisasi bisnis. 4 Pemerintah yang digerakan misi (Mission Driven Government) yang lebih memfokuskan suatu

kegiatan kepada outcome. 5 Pemerintah yang berorientasi hasil (Result Oriented Government). Belajar pada pengalaman masa lalu

dimana pemerintah lebih yang berfokus pada pembiayaan anggaran cenderung akan boros tanpa melihat apa yang akan dihasilkan dari pembiayaan tersebut.

6 Pemerintah yang berorientasi pelanggan (Costumer Driven Government), yaitu pemerintah yang meletakkan pelanggan sebagai hal yang paling depan. Dengan memperhatikan kebutuhan dasar pelanggan, pemerintah akan dapat lebih responsif dan inovatif.

7 Pemerintah wirausaha (Enterprising Government) dengan mencoba mencari alternatif sumber-sumber pendapatan negara lainnya dari dalam negeri.

8 Pemerintah yang antisipatif (Anticipatory Government). 9 Pemerintahan yang desentralis (Decentralized Government), yaitu pemerintah yang meninggalkan

paradigma hirarki dan menerapkan pemberdayaan dengan membangkitkan partisipasi dan etos kerja, artinya peranan rantai komando dan hirarki harus ditinggalkan. Pemerintah yang desentralis memiliki


keunggulan: Lebih fleksibel dalam memberikan respon. Lebih cepat mengikuti perubahan lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Lebih efektif dan inovatif. Lebih komitmen dan produktif.

10 Pemerintah yang berorientasi pasar (Market Oriented Government), yaitu pemerintahan yang melakukan perubahan melalui mekanisme pasar.

Untuk lebih meyakinkan akan keberhasilan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka David Osborne dan Peter Plastrik (1997:44) dalam bukunya “Banishing Bureaucracy: the Five Strategy for Reinventing Government” mengatakan bahwa sepuluh prinsip di atas perlu dilengkapi dengan pendongkrak (lever) dan strategi yang dikenal dengan istilah the Five C’s. Kelima strategi dalam the Five C’s, pendongkrak (lever) serta pendekatannya (approach) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. The Five C’s Strategy

Lever Strategy Approach

Tujuan (Purpose)

Strategi Inti (Core Strategy)

Kejelasan tujuan. Kejelasan Peran. Kejelasan Arah.

Insentif (Incentives)

Strategi Konsekuensi (Consequences Strategy)

Kejelasan terkendali. Kejelasan perusahaan. Kejelasan kinerja.

Pertanggungjawaban (Accountability)

Strategi Pelanggan (Customer Strategy)

Pilihan pelanggan. Pilihan kompetitif. Kepastian mutu pelanggan.

Kekuasaan (Power)

Strategi Pengendalian (Control Strategy)

Penguatan organisasi. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan komuniti.

Budaya (Culture)

Strategi Budaya (Culture Strategy)

Menghentikan kebiasaan. Menyentuh perasaan. Memenangkan pikiran.

Bagian kritis pertama pada the Five C’s Strategy adalah bagian yang menentukan tujuan organisasi pemerintah. Jika organisasi pemerintah tidak jelas tujuannya atau punya tujuan ganda yang saling bertentangan, maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai kinerja yang tinggi.

Bagian penting kedua pada sistem pemerintahan adalah menentukan sistem insentif pemerintah, yaitu birokrasi yang memberikan insentif yang kuat kepada pegawai untuk taat aturan dan tunduk. Institusi pemerintahan tidak sama dengan perusahaan swasta, mereka tidak akan kehilangan pendapatan atau keluar dari bisnis jika pesaing dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Sehingga harus jelas sistem reward and punishment serta ditegakkannnya law enforcement.

Bagian fundamental berikutnya adalah memusatkan kinerja organisasi pada prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Dengan membuat organisasi bertanggung jawab kepada pelanggan mereka, strategi pelanggan menjadi yang paling erat hubungannya dengan persoalan tanggung jawab. Yang terjadi sekarang adalah sebagian entitas pemerintah bertanggung jawab kepada pejabat terpilih, orang yang menentukan fungsi dan mendanai mereka. Karena pejabat-pejabat ini ditekan terus untuk menjawab tuntutan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, mereka sering lebih peduli terhadap penggunaan sumberdaya pemerintah daripada terhadap hasil yang mereka peroleh.

Bagian keempat adalah menentukan letak kekuasaan untuk pengambilan keputusan. Dalam sistem birokrasi, sebagian besar kekuasaan tetap berada di dekat puncak hirarki sementara di tingkat bawah (aparat) terjadi pembatasan kebebasan. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kekuasaan pertama mengalir dari publik. Strategi ini menggeser bentuk pengendalian yang digunakan dari aturan-aturan yang rinci serta rantai komando yang jelas ke misi bersama dan sistem yang lebih menciptakan akuntabilitas kinerja.

Bagian kritis terakhir adalah menentukan budaya organisasi pemerintahan, nilai-nilai, norma, sikap dan harapan pegawai. Budaya akan sangat dipengaruhi oleh lever lainnya, yaitu: tujuan organisasi, sistem insentif, sistem pertanggungjawaban dan struktur kekuasaan.

III. GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 3.1 Visi, Misi, dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Model Pelayanan Masyarakat Yang Menyelenggarakan


Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia Yang Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat”.

Misi Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari empat aspek, yaitu:

1. Misi Fiskal

Misi fiskal adalah misi utama Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan tujuan keberadaan atau eksistensi Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus menjadi tugas pokok dan fungsinya yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan. Tujuan jangka panjang misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak adalah menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah. Namun demikian misi fiskal tidak terbatas hanya semata-mata menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan saja melainkan disertai dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi, yaitu: a. Segala upaya dan kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. b. Jumlah penerimaan pajak yang harus dihimpun harus memenuhi harapan masyarakat dan

pemerintah dalam rangka mendukung kemandirian pembiayaan pemerintah. c. Pelaksanaannya harus dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi sehingga cost of tax

collection ratio (lihat tabel 3.1.) dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah dan menangkal penghindaran pajak (tax avoidance) maupun penggelapan pajak (tax evasion) secara optimal yang dilakukan oleh wajib pajak.

Misi fiskal tersebut harus dicapai dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut:

Tingkatkan penguasaan aparat Direktorat Jenderal Pajak atas subjek dan objek pajak. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tingkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat. Tingkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

2. Misi Ekonomi

Kebijakan perpajakan harus ditujukan untuk mendukung kebijakan ekonomi pemerintah baik secara umum maupun secara khusus. Misi Ekonomi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Mengatasi Permasalahan Ekonomi Bangsa dalam rangka Mendukung Pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia”. Sehingga dampak kebijakan perpajakan yang bersifat distorsi terhadap perekonomian harus dihindari jangan sampai menjadi penghambat kebijakan ekonomi.

Misi ekonomi dapat dicapai dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut: Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang mendukung

pengembangan dan perbaikan keunggulan kompetitif Indonesia. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang

mendukung pengembangan usaha kelompok ekonomi kecil. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang kondusif

dan merangsang investasi.

3. Misi Politik

Perkembangan kesadaran politik masyarakat telah mengarahkan bangsa Indonesia menuju proses demokratisasi dimana hak-hak masyarakat untuk menyatakan keinginan harus dihormati

BIAYA PENERIMAAN RASIO

(Miliar Rp) (Milyar Rp)

158.2 37,258.1 0.42%

213.7 41,878.1 0.51%

251.1 50,417.2 0.50%

316.9 62,705.8 0.27%

344.6 87,725.8 0.34%

414.5 110,534.2 0.37%

339.5 97,484.0 0.34%

439.8 158,579.9 0.28%

1,031.3 176,323.5 0.58%

981.2 206,808.8 0.47%

1,099.7 232,552.9 0.47%

Catatan:

- Sumber: Direktorat P2SP Direktorat Jenderal Pajak.

- Penerimaan Tahun 1994/1995 - 1999/2000 tanpa PPh Migas.

- Penerimaan Tahun 2000 - 2004 dengan PPh Migas.

- Tahun 2004 adalah angka APBN.

2001

2004

TAHUN

2002

2003

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000

1994/1995

1995/1996

1996/1997

Tabel 3.1. COST OF TAX COLLECTION RATIO INDONESIA


pemerintah. Dalam kondisi yang demikian, Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki kewajiban dan peranan untuk mendukung suksesnya proses demokrasi. Salah satu keinginan penting masyarakat dan telah mendapat kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR adalah hak untuk mengatur dan membangun daerah sendiri atau otonomi daerah sesuai pesan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu di dalam Misi Politik Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan mendukung proses demokratisasi bangsa yang pada tahap awal akan difokuskan untuk mendukung suksesnya proses otonomi daerah.

Misi politik tersebut dapat dicapai dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut: Meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mengembangkan sumber-sumber pendapatan

daerah. Membantu penyempurnaan perangkat pengelolaan pendapatan daerah. Meningkatkan peranan PBB dan BPHTB dalam mendukung pengembangan APBD.

4. Misi Kelembagaan Misi kelembagaan adalah misi internal yang bersifat mendukung pelaksanaan misi-misi lainnya.

Misi kelembagaan merupakan kewajiban dan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa membangun dan memelihara diri dan terus berkembang baik secara fisik maupun kemampuan dan kualitas sehingga mampu melaksanakan misi-misi lainnya dengan kinerja yang tinggi meskipun menghadapi berbagai tantangan yang berat serta perubahan-perubahan lingkungan yang sangat cepat. Direktorat Jenderal Pajak harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan serta aspirasi masyarakat dan membangun dirinya secara terus menerus terhadap kualitas SDM, sarana dan prasarana, organisasi, dan sistem serta prosedur kerja dengan selalu memanfaatkan teknologi terkini sehingga senantiasa dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh misi menuju tercapainya visi Direktorat Jenderal Pajak.

Misi kelembagaan dapat dicapai dengan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut: Kembangkan organisasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai visi dan mampu mendukung

pelaksanaan misinya. Kembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inovatif dan mampu mendukung pelaksanaan

misi dan strategis menuju pencapaian visi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan nilai-nilai acuan. Sempurnakan layout kantor untuk memfasilitasi proses pembelajaran, peningkatan efisiensi

proses internal dan optimalisasi pelayanan publik. Peningkatan/modernisasi sarana dan prasarana kerja.

3.2 Organ Direktorat Jenderal Pajak yang terkait dengan Good Governance

Organ khusus yang secara spesifik menangani prinsip reward and punishment di Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Kepegawaian. Sedangkan prinsip punishment diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sementara itu Menteri Keuangan juga telah membentuk Komite Kode Etik yang bersifat ad-hoc pada Tahun 2002 untuk mengawasi kode etik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terutama di Kanwil Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar yang mengadministrasikan 299 wajib pajak besar. Komite kode etik ini dibentuk dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Direktorat Jenderal Pajak yang baru diimplementasikan pada Kanwil Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar tersebut di atas. Rencananya di masa yang akan datang, komite kode etik ini akan diimplementasikan untuk seluruh KPP di seluruh Indonesia. Komite kode etik ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang strukturnya berada di luar institusi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan independensi. Ketua komite kode etik dijabat oleh pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. 3.3 Nilai-Nilai Acuan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Reference value atau nilai acuan adalah nilai-nilai yang dianut dan diyakini dapat menjadi landasan pembentukan sikap dan perilaku baik unit organisasi maupun individu aparat (organization behavior and human behavior) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Buku “Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 2001”, terdapat nilai acuan untuk mendapatkan persamaan dan kesatuan keyakinan segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai apa yang ideal dan paling baik yang harus diaktualisasikan menjadi norma-norma sikap perilaku organisasi dan individu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Nilai-nilai yang menjadi acuan aparat pajak yang harus ditaati dan menjadi roh setiap tindakan aparat


pajak (disadur dari buku Visi, Misi dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak, 2000) adalah:

1. Profesionalisme Nilai-nilai profesionalisme merupakan kombinasi atau gabungan dari integritas, disiplin dan

kompetensi. Integritas berkaitan dengan kualitas moral yang dianut setiap aparat Direktorat Jenderal Pajak, yaitu jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.

Disiplin berkaitan dengan ketaatan baik ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketaatan terhadap kerangka waktu yang telah ditetapkan. Nilai-nilai disiplin menuntut aparat Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa mematuhi sistem dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mentaati berbagai batasan waktu yang ditetapkan.

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan atau penguasaan atas bidang tugas masing-masing. Nilai-nilai kompetensi menuntut aparat Direktorat Jenderal Pajak harus benar-benar menguasai bidang tugas serta mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, benar, efektif dan efisien.

2. Transparansi Nilai transparansi merupakan landasan untuk sikap keterbukaan baik bagi unit organisasi maupun

bagi individu aparat Direktorat Jenderal Pajak berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Nilai ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak baik institusi maupun aparatnya bersikat terbuka kepada masyarakat dalam penyusunan kebijaksanaan, penyusunan peraturan maupun dalam proses pelaksanaan tugas serta hasil-hasilnya. Kerahasiaan hanya terbatas sepanjang memang ditentukan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akuntabilitas Nilai akuntabilitas berkaitan dengan sikap pertanggung-jawaban atas tugas dan kepercayaan yang

dipikul. Nilai akuntabilitas menuntut agar setiap unit organisasi pada setiap jenjang dan setiap aparat Direktorat Jenderal Pajak harus siap dan mampu mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan kepercayaan yang dibebankan kepada mereka. Nilai ini melandasi pembentukan sikap yang berani mempertanggung-jawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan atas setiap tugas dan kepercayaan yang dibebankan kepada masing-masing unit organisasi maupun individu aparatnya. Pada akhirnya sikap ini akan mendorong pada keseriusan, keterbukaan dan semangat untuk melaksanakan setiap tugas dan kepercayaan dengan sebaik mungkin untuk menjamin keberhasilan dan mencegah kegagalan.

4. Meritokrasi Nilai meritrokasi berkaitan dengan hak individu ataupun unit organisasi untuk mendapatkan

penghargaan (reward) atas keberhasilan yang dicapai. Pada dasarnya setiap unit organisasi dan setiap aparat Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai di atas rata-rata sesuai dengan aturan dan kriteria atau standar baku yang ditentukan. Nilai ini menyatakan bahwa setiap perjuangan dan pengorbanan dalam rangka memberikan nilai tambah yang memadai bagi citra dan kinerja Direktorat Jenderal Pajak akan mendapat imbalan yang sebanding.

5. Kemandirian Nilai kemandirian berkaitan dengan pembentukan sikap percaya pada kemampuan sendiri. Nilai

ini menuntut agar setiap unit organisasi dan aparat Direktorat Jenderal Pajak senantiasa percaya diri dalam melaksanakan tugas dan kepercayaan yang dibebankan kepada mereka dan tidak tergantung kepada pihak lain dalam mencapai suksesnya. Nilai kemandirian ini menuntut agar seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sehingga mampu bekerja secara mandiri.

6. Pelayanan Prima Nilai pelayanan prima memberikan landasan yang kuat membentuk sikap dan perilaku dalam

melaksanakan tugas pelayanan. Nilai ini menuntut agar setiap unit kerja atau setiap aparat Direktorat Jenderal Pajak senantiasa mampu bersikap dan bertindak memberi pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas terbaik (pelayanan prima).

Dorongan nilai ini harus dapat membentuk sikap aparat Direktorat Jenderal Pajak yang mampu meletakkan posisi dirinya secara proporsional sebagai pihak yang harus melayani dan bukan sebaliknya yaitu sikap sebagai penguasa atau yang dilayani.

Dengan nilai ini aparat Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menghargai dan menjunjung tinggi hak Wajib Pajak terutama yang menyangkut:


Perlindungan atas hak Wajib Pajak untuk dijaga kerahasiannya (protection of tax payers’ right, privacy and confidentiality).

Memperoleh pelayanan yang profesional dan prima (professional and top quality services). Jaminan untuk membayar utang pajaknya tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perpajakan yang berlaku, tidak kurang ataupun tidak lebih (payment of only the correct amount of taxes).

Bimbingan dan bantuan mengatasi kesulitan atas masalah perpajakannya (help with unresolved tax problem).

7. Pembelajaran dan Pemberdayaan Pembelajaran merupakan nilai yang berkaitan dengan dorongan untuk meningkatkan

pengetahuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan ekonomi, sosial dan politik yang terkini. Dorongan untuk meningkatkan pengetahuan ini tidak terbatas hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk ditularkan baik kepada sesama aparat maupun kepada masyarakat atau lingkungannya.

Pemberdayaan merupakan nilai yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan peranan baik secara internal maupun secara eksternal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Secara internal nilai ini menuntut agar setiap unit organisasi dan setiap individu aparat senantiasa ditingkatkan kemampuannya dan peranannya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing sehingga mencapai tingkat yang optimal. Secara eksternal nilai ini menuntut agar setiap jajaran Direktorat Jenderal Pajak turut meningkatkan kemampuan dan peranan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

IV. PEMBAHASAN Berdasarkan struktur organisasi dan karakteristik kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

Direktorat Jenderal Pajak merupakan organisasi non-profit (nirlaba) yang kegiatan utamanya mengumpulkan penerimaan negara. Karakteristik ini menimbulkan keunikan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan (berada di bawah Departemen Keuangan) sudah jelas Direktorat Jenderal Pajak merupakan organisasi nirlaba yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai organisasi nirlaba tentu Direktorat Jenderal Pajak tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Akan tetapi kegiatan utamanya adalah mengumpulkan penerimaan negara (memperoleh pendapatan). Kegiatan memperoleh pendapatan biasanya dilakukan oleh organisasi yang bersifat profit. Keunikan ini memerlukan perhatian khusus dalam melakukan pembahasan analisis pelaksanaan good governance. 4.1 Pandangan dan Harapan Publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak

Padangan publik tentang aparat serta institusi Direktorat Jenderal Pajak sangat beragam, diantaranya yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dari Direktorat P2SP yang terlihat pada tabel 3.2., rencana penerimaan pajak pada APBN selalu terpenuhi bahkan terlampaui secara signifikan. Kinerja aparat Direktorat Jenderal Pajak harus terus ditingkatkan terkait dengan tax ratio Indonesia yang relatif masih rendah. Tax ratio merupakan alat untuk mengukur tingkat produktifitas dan efektifitas kinerja aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan pajak negara. Tax ratio Indonesia pada tahun 2004 hanya mencapai 13.5% sedangkan rencana tax ratio pada tahun 2005 sebesar 13.55% masih rendah jika dibandingkan dengan tax ratio negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina (lihat tabel 1.3. dan tabel 1.4).

2. Sistem dan prosedur perpajakan dipandang masih berbelit-belit, rumit, dan tidak sederhana sehingga menjadikan mahalnya upaya pemenuhan kewajiban perpajakan (sumber: Harian Jawa Pos tanggal 14 Juli 2004 tajuk berjudul “RUU Perpajakan kurang Akomodasi UKM”).

3. Penilaian masyarakat adanya oknum aparat Direktorat Jenderal Pajak kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat, tidak transparan dalam melakukan perhitungan perpajakan, mudah untuk diajak kolusi dan cenderung arogan. Hal ini mengganggu kinerja institusi Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan. Untuk itu, mulai 22 Juni 2002 dicanangkan sebagai tonggak reformasi moral, etika dan integritas Direktorat Jenderal Pajak (sumber: Majalah Berita Pajak Nomor 1518/Tahun XXXVI/1 Juli 2004, hal 3).

4. Menurut Balim (2001:93-95), masyarakat menilai bahwa kinerja aparat Direktorat Jenderal Pajak tidak profesional dan cenderung mengandalkan kekuasaan. Banyak publik yang berpendapat ketika pemeriksaan pajak, aparat pemeriksa selalu membesar-besarkan beban pajak tanpa memperhatikan


perhitungan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan sinyalemen bahwa aparat Direktorat Jenderal Pajak cenderung mempersulit proses yang seharusnya mudah dan sederhana (kurang menjiwai aspek pelayanan prima dan kepuasan publik).

5. Menurut Balim (2001:93-95), adanya kesan penilaian masyarakat yang kurang terpuji terhadap kualitas moral dan integritas aparat Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini diperkuat dengan sikap dan perilaku kehidupan aparat Direktorat Jenderal Pajak di lingkungannya masing-masing selalu ingin terlihat menonjol dan tidak mau membaur dengan masyarakat sekitarnya.

6. Masyarakat juga memandang bahwa terjadinya surplus realisasi penerimaan hanya hitung-hitungan di atas kertas belaka dimana angkanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Banyak publik yang merasa dirugikan ketika mendekati akhir masa anggaran (31 Desember) karena Direktorat Jenderal Pajak memaksa wajib pajak untuk segera membayar pajak yang seharusnya belum terutang atau mencoba mencari-cari kesalahan wajib pajak agar ada denda yang dibayar oleh wajib pajak sehingga rencana penerimaan pajak menjadi terealisasi atau bahkan terlampaui. Hal ini memperlihatkan lemahnya kualitas perencanaan di Direktorat Jenderal Pajak dalam memperhitungkan parameter asumsi untuk menentukan target pajak.

7. Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam menggali potensi pajak masih rendah sehingga banyak terjadi kebocoran-kebocoran potensi yang seharusnya dapat direalisasikan menjadi penerimaan. Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak memperlihatkan bahwa dari total penduduk Indonesia sebesar lebih dari 210 juta jiwa, yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan efektif patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya baru sebanyak 3.5 juta jiwa (sumber: Direktorat Informasi Perpajakan data per bulan Agustus 2004). Artinya, Direktorat Jenderal Pajak belum betul-betul mampu melaksanakan ekstensifikasi perpajakan.

Selain pandangan-pandangan miring tentang kinerja aparat Direktorat Jenderal pajak, terdapat harapan atas kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Harapan pemerintah kepada instansi Direktorat Jenderal Pajak adalah agar instansi ini mampu berperan dalam merealisasikan kemandirian pembiayaan negara (APBN Mandiri 2007), bisa menjadi instansi vital pemerintah yang dapat dibanggakan, dan mampu berperan sebagai instrumen kebijaksanaan pemerintah yang efektif. Sedangkan harapan publik atas kinerja aparat serta institusi Direktorat Jenderal Pajak yang berhasil dikumpulkan dari Klipping Pamorku Nomor 1431 tanggal 14 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Direktorat Penyuluhan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mengharapkan agar mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dan memuaskan serta mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan berbagai kewajiban perpajakannya. Mereka mengharapkan agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan mudah, murah, dan cepat, serta adanya transparansi di dalam proses perhitungan beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga ada kejelasan, keadilan dan kepastian hukum.

2. Perlakuan yang sopan dan hormat sesuai dengan predikat bahwa sesungguhnya para pembayar pajak (wajib pajak) adalah warga negara yang terhormat yang ikut menyumbang untuk tetap tegaknya pemerintahan negara ini.

3. Kemudahan dan kecepatan penyelesaian urusan perpajakan. 4. Tersedianya cukup alternatif cara dan prosedur penyelesaian berbagai urusan perpajakan yang dapat

(dalam milyar rupiah)

APBN/P Realisasi % APBN/P Realisasi % APBN/P Realisasi % APBN/P Realisasi % APBN/P Realisasi %

1 1991/1992 9,580.4 9,727.0 101.5 8,926.1 9,145.9 102.5 874.6 944.4 108.0 302.6 298.8 98.7 19,683.7 20,116.1 102.2

2 1992/1993 10,930.0 12,516.3 114.5 11,032.2 10,742.3 97.4 990.6 1,106.8 111.7 354.5 252.4 71.2 23,307.3 24,617.8 105.6

3 1993/1994 14,848.5 14,758.9 99.4 11,682.6 13,943.5 119.4 1,320.1 1,484.5 112.5 363.8 283.4 77.9 28,215.0 30,470.3 108.0

4 1994/1995 18,350.1 18,764.1 102.3 14,086.8 16,544.8 117.4 1,632.1 1,647.3 100.9 302.5 301.9 99.8 34,371.5 37,258.1 108.4

5 1995/1996 20,520.0 21,012.0 102.4 18,350.0 18,519.4 100.9 1,924.0 1,893.9 98.4 510.0 452.8 88.8 41,304.0 41,878.1 101.4

6 1996/1997 25,496.2 27,062.1 106.1 20,393.2 20,351.2 99.8 2,280.0 2,413.2 105.8 570.0 590.7 103.6 48,739.4 50,417.2 103.4

7 1997/1998 28,458.2 34,388.3 120.8 24,501.0 25,198.8 102.8 2,655.0 2,640.9 99.5 530.0 477.8 90.2 56,144.2 62,705.8 111.7

8 1998/1999 49,714.3 55,943.5 112.5 28,385.7 27,789.8 97.9 3,163.0 3,566.0 112.7 462.4 413.0 89.3 81,725.4 87,712.3 107.3

9 1999/2000 54,940.5 59,682.7 108.6 32,981.5 33,087.1 100.3 3,650.0 4,070.4 111.5 568.5 568.6 100.0 92,140.5 97,408.8 105.7

10 2000 57,615.4 57,078.8 99.1 31,525.2 35,041.7 111.2 3,824.4 4,472.2 116.9 1,013.6 892.1 88.0 93,978.6 97,484.8 103.7

11 2001 92,767.2 94,461.2 101.8 55,840.8 55,857.3 100.0 6,289.4 6,663.9 106.0 1,669.5 1,591.5 95.3 156,566.9 158,573.8 101.3

12 2002 103,313.9 101,873.5 98.6 67,800.0 65,153.0 96.1 7,530.7 7,827.7 103.9 1,455.2 1,469.3 101.0 180,099.8 176,323.5 97.9

13 2003 122,448.3 114,832.3 93.8 75,862.7 76,760.7 101.2 10,723.6 10,906.1 101.7 1,752.7 1,654.6 94.4 210,787.3 204,153.7 96.9

14 2004 133,169.5 - 86,272.7 - 10,698.6 - 1,614.0 - 231,754.8 -

Sumber: Nota Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran yang disadur dari Direktorat P2SP.

Tabel 3.2. REALISASI DAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 1991/92 s.d. 2004

PPN & PPn BM PBB & BPHTB PTLL TotalNo.

Tahun

Anggaran

PPh


dipilih dan paling cocok dengan situasi dan kondisi wajib pajak. 5. Mendapatkan kepastian secara tepat, cepat dan akurat mengenai beban pajak atau tunggakan pajak

yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.2 Analisis SWOT Direktorat Jenderal Pajak A. Kekuatan (Strength)

a. Adanya komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan prinsip-prinsip good governance dengan dibentuknya komite kode etik pada pertengahan Juli 2002 yang bertugas melakukan review dan survey atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak (terutama pada kantor pelayanan pajak modern). Komite kode etik ini tidak berada di bawah Direktur Jenderal Pajak tapi langsung berada di bawah Menteri Keuangan yang diketuai langsung oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan. Namun demikian implementasi kegiatan Komite Kode Etik sampai saat ini belum sesuai harapan Menteri Keuangan. Review dan audit masih dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan.

b. Adanya keinginan Direktur Jenderal Pajak agar setiap aparatnya selalu memahami dan melaksanakan slogan “Know Your Tax Payers” dengan dibentuknya Account Representative (AR) pada masing-masing kantor pelayanan. AR bertugas sebagai mediator antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak. AR juga bertugas sebagai penyuluh dimana satu AR membina dan membimbing dua sampai tiga wajib pajak secara intensif.

c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terus menerus dilaksanakan secara kontinyu tiap tahun berupa pendidikan, pelatihan, kursus, seminar dan lain-lain baik di dalam atau di luar negeri.

d. Peningkatan peranan pajak terhadap penerimaan dalam negeri (lihat tabel 3.2.). Pada tahun 2002 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 204.2 Trilyun (57.8%) dari total penerimaan dalam negara, realisasi penerimaan pajak tahun 2003 sebesar Rp 204.2 Trilyun (60.7%), dan target penerimaan pajak tahun 2004 sebesar Rp 231.8 Trilyun (66.4%). Disini terlihat peningkatan peran Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penerimaan negara dari sektor perpajakan sangatlah besar. Sehingga tidaklah naif jika Direktur Jenderal Pajak pada pidatonya tanggal 11 Mei 2004 menyatakan bahwa jajaran Direktorat Jenderal Pajak siap mewujudkan APBN Mandiri 2007.

e. Biaya pemungutan pajak (cost of tax collection) yang semakin menurun. Biaya ini merupakan salah satu indikator tingkat efisiensi pemungutan pajak. Cost of tax collection (lihat tabel 3.1.) adalah perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak dengan besarnya penerimaan pajak. Semakin rendah rasio ini menunjukkan semakin efisiennya proses pemungutan pajak suatu negara.

B. Kelemahan (Weakness)

a. Banyaknya grey area pada peraturan perpajakan sehingga kalau dilihat dari sisi Direktorat Jenderal Pajak akan menimbulkan potential lost penerimaan perpajakan sedangkan dilihat dari sisi wajib pajak hal ini sangat menguntungkan karena akan terjadi penghematan pajak perusahaan tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Kurang seragamnya pemahaman aparat Direktorat Jenderal Pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada sehingga membingungkan pelaksanaan peraturan perpajakan di lapangan. Sebagai ilustrasi sering terjadi atas pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan oleh KPP dan KARIKPA pada substansi yang sama tapi berbeda penjelasan atas peraturan perpajakan yang sama dan terkesan ada gap antar aparat pajak.

c. Inkonsistensi antara sistem peraturan perpajakan dengan organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai contoh, organisasi KPP modern dibagi menjadi KPP Wajib Pajak Besar (LTO), KPP Wajib Pajak Madya (MTO) dan KPP Wajib Pajak Pratama (STO) sedangkan dalam rancangan amandemen undang-undang pajak 2004 hanya mengenal istilah pengusaha besar dan pengusaha kecil.

C. Tantangan (Opportunity)

d. Jangka Pendek Meningkatkan citra institusi Direktorat Jenderal Pajak dengan meningkatkan moral dan integritas

aparat perpajakan dan mengubah sikap dari sikap penguasa menjadi sikap abdi masyarakat yang menghayati hak wajib pajak serta berkeinginan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarkat, jujur, bersih dan berwibawa.

Mengamankan rencana penerimaan tahun 2004 jangan sampai keterlambatan realisasi target pajak tahun 2002 dan 2003 terulang pada realisasi target pajak tahun 2004.


Meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam penguasaan dan penggalian potensi perpajakan.

Melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan peraturan perpajakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat dan perubahan sosial, politik, ekonomi serta lebih memberikan kepastian hukum.

Adanya opini masyarakat bahwa rancangan amandemen undang-undang perpajakan yang baru tidak memihak kepada usaha mikro, kecil dan menengah.

Penyempurnaan organisasi (re-organisasi) Direktorat Jenderal Pajak yang baru dilakukan pada bulan Juni 2004. Re-organisasi ini dimaksudkan agar masing-masing kantor pajak tidak timpang dalam menangani potensi perpajakan di wilayahnya. Kantor pajak yang potensi perpajakannya terlalu besar dipecah menjadi beberapa kantor pajak. Dengan dilakukan re-organisasi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat digali lebih banyak lagi penerimaan pajak negara sehingga tax ratio akan menigkat. Selain itu dengan re-organisasi ini diharapkan akan mampu mengakomodasi tuntutan akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada semua pihak.

Membangun sistem kantor pelayanan pajak modern dengan dibentuknya KPP Wajib Pajak Besar (LTO), KPP Wajib Pajak Madya (MTO) dan KPP Wajib Pajak Pratama (STO). Dengan sistem kantor pelayanan pajak modern ini diharapkan tax compliance ratio akan semakin meningkat karena sistem ini semakin memperkecil kemungkinan kebocoran.

e. Jangka Panjang

Merealisasikan sistem self assesment. Tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Meningkatkan tax ratio, tax coverage ratio dan tax compliance ratio sehingga sejajar dengan negara-negara tetangga lainnya.

Menciptakan sistem manajemen perpajakan yang modern dan akurat didukung dengan sistem informasi yang handal berbasis teknologi informasi yang terkini.

Mampu berperan dalam mendukung terealisasinya kemandirian pembiayaan negara pada (APBN Mandiri).

Membentuk tenaga-tenaga profesional yang bermoral tinggi dan mampu melaksanakan tugas yang semakin kompleks.

Modernisasi sarana dan prasarana penunjang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang tepat dan terkini untuk menyetarakan kualitas dengan institusi atau lembaga swasta maupun pemerintah yang bersifat internasional.

Menyediakan sistem pelayanan wajib pajak dengan orientasi kepuasan pelanggan dengan sasaran peningkatan pemahaman wajib pajak atas segala hak dan kewajibannya serta menyediakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. Hambatan (Threat)

Hambatan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Perubahan/perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat dengan tingkat ketidakpastian yang

cukup tinggi. Struktur sosial masyarakat Indonesia yang semakin konsumtif didukung dengan makin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan merupakan perubahan yang harus sesegera mungkin diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Semakin terbuka dan semakin rentannya Indonesia terhadap pengaruh globalisasi menyebabkan pandangan masyarakat semakin terbuka. Dengan semakin terbukanya arus informasi, maka masyarakat wajib pajak Indonesia akan semakin memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka.

c. Perekonomian Indonesia yang belum pulih betul. Diperburuk dengan meningkatnya ketergantungan APBN terhadap pinjaman luar negeri.

d. Pelaksanaan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menyebabkan banyak daerah yang meminta porsi penerimaan pajak (PPh, PPN dan PTLL) lebih besar.

e. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia masih rendah yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

f. Kondisi keamanan di beberapa daerah Indonesia sangat tidak bagus. Adanya isu disintegrasi dan kekacauan unsur SARA yang masih berkecamuk di beberapa daerah di Indonesia sangat mengganggu penerimaan pajak. Banyaknya isu bom juga sangat mengganggu terealisasinya penerimaan pajak seperti yang terjadi pada tahun 2002 dan 2003. Hal ini disebabkan banyak pengusaha menunda


pelaksanaan kewajiban perpajakannya untuk mempertahankan cash flow. 4.3 Kepuasan Pelanggan dan Standar Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

Walaupun Direktorat Jenderal Pajak berhak memungut pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun dalam operasional pemungutannya harus bersikap melayani. Pihak yang harus dilayani oleh setiap aparat Direktorat Jenderal Pajak adalah wajib pajak, baik wajib pajak perseorangan (orang pribadi) maupun berbentuk badan seperti perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), kongsi, koperasi, yayasan, dan seterusnya termasuk BUMN dan BUMD, Kepolisian, Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya. Sehingga setiap aparat pajak tidak bebas dari tugas melayani wajib pajak.

Walaupun kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai ukuran, namun untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut puas atau belum, inilah yang menjadi permasalahan. Untuk itulah diperlukan standar mutu pelayanan. Dalam mengukur standar mutu pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat parameter pengukur standar mutu pelayanan yang diatur dalam berbagai peraturan perpajakan yang ada baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Ketetapan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

4.4 Good Governance Scorecard.

Dalam rangka menilai pelaksanaan good governance di Direktorat Jenderal Pajak, perlu dinilai terlebih dahulu masing-masing empat perspektif scorecard Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat parameter apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga prinsip-prinsip good governance dapat dilaksanakan dengan baik.

Perspektif keuangan menempati posisi pertama karena aspek keuangan merupakan aspek paling penting dalam melihat keberhasilan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, hal ini sesuai dengan misi fiskalnya yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Keberhasilan perspektif ini dinyatakan dengan tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditentukan.

Kedua, perspektif pelanggan (wajib pajak) merupakan faktor pemicu tercapainya perspektif keuangan. Perspektif keuangan akan dapat dicapai jika wajib pajak patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Disini prinsip-prinsip good governance, yaitu prinsip transparansi (transparency), tanggung jawab (responsibility), keadilan (fairness) dan akuntabilitas (accountability) harus dipenuhi oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, perspektif bisnis internal dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efektif, efisien dan terciptanya pelayanan yang cepat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu perlu sistem agar Direktorat Jenderal Pajak mampu merespon dengan cepat kebutuhan wajib pajak dan pemerintah sebagai regulator. Keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan perspektif bisnis internal akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan perspektif keuangan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini meliputi peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan informasi teknologi serta metode penyebarluasan seluruh perspektif scorecard ke seluruh karyawan. Dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia, Direktorat Jenderal Pajak melakukannya melalui pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, seminar dan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri sehingga akan mendapatkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pelatihan di Direktorat Jenderal Pajak ada dua macam, yaitu pelatihan di bidang perpajakan dan non-perpajakan. Pelatihan di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak tiap tahun adalah:

Diklat Teknis Substantif Perpajakan I dan II. Diklat Teknis Substantif Jurusita Pajak. Diklat Teknis Substantif Spesialis Aplikasi Komputer PBB. Diklat Teknis Substantif Spesialis Operator Console Pajak. Diklat Teknis Substantif Spesialis Penyuluh Pajak. Diklat Perpajakan Terpadu. Diklat Fungsional Keterampilan Asisten Penilai PBB I. Diklat Fungsional Keahlian Penilai PBB II. Diklat Fungsional Keterampilan Pemeriksa Pajak I. Diklat Fungsional Keahlian Pemeriksa Pajak II.


Diklat Fungsional Manajemen Pemeriksa Pajak. Diklat Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Eksekutif. Dan lain-lain.

Dalam rangka menerapkan perspektif pengembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (c.q. Direktorat Informasi Perpajakan) sudah mengembangkan sistem informasi perpajakan berbasis web, baik dalam format internet dengan alamat www.pajak.go.id maupun dalam format intranet. Masyarakat wajib pajak dapat melihat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak melalui internet sedangkan bagi wajib pajak yang teradministrasi di KPP Wajib Pajak Besar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara on-line lewat intranet KPP Wajib Pajak Besar. Sehingga

Dari keempat perspektif di atas terlihat bahwa pengembangan balance scorecard Direktorat Jenderal Pajak akan sangat mendukung tercapainya implementasi prinsip-prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak.

4.5 Penerapan Prinsip Good Governance dalam Implementasi Strategi di Direktorat Jenderal Pajak

Prinsip-prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya terlihat pada strategi masing-masing misi. Pada misi fiskal, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan strategi sbb: a. Tingkatkan penguasaan aparat Direktorat Jenderal Pajak atas subjek dan objek pajak. b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan. c. Tingkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat. d. Tingkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat.

Dari strategi di atas terlihat jelas keinginan Direktur Jenderal Pajak untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance pada misi fiskalnya. Strategi pada poin (b) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan implementasi prinsip Rule of Law (UNDP, 1997) dimana prinsip ini mengandung arti berupa jaminan kepastian hukum. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilihat dengan dilakukannya beberapa kali reformasi peraturan undang-undang pajak pada tahun 1983, 1985, 1994, 1997, 2000 dan rencana amandemen undang-undang pajak tahun 2007.

Strategi misi fiskal poin (c) meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat merupakan implementasi prinsip transparency (OECD dan UNDP 1997) dimana prinsip ini mengandung arti adanya suatu informasi yang terbuka dalam rangka kebebasan aliran informasi yang akurat, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan. Dengan prinsip transparency membuat pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan perpajakan dibuat. Strategi ini diimplementasikan dengan dibentuknya Direktorat Penyuluhan Perpajakan yang tugasnya adalah menyiapkan perumusan kebijakan standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang penyuluhan perpajakan.

Implementasi nyata prinsip transparansi ini adalah dengan diterbitkannya majalah dua mingguan Berita Pajak. Dalam majalah Berita Pajak ini terdapat suplemen peraturan perpajakan yang keluar pada periode dua minggu sebelumnya sehingga diharapkan majalah ini akan menjadi sarana bagi masyarakat wajib pajak dalam mendapatkan peraturan perpajakan terbaru. Selain itu, majalah ini juga memberikan informasi seputar kegiatan Direktorat Jenderal Pajak. Konsep penyuluhan sebenarnya sudah dilakukan juga secara on-line lewat internet www.pajak.go.id, namun demikian penyebaran informasi peraturan perpajakan lewat internet belum ter-update dengan baik. Terdapat beberapa alamat website di bidang perpajakan yang dikelola oleh swasta yang selalu meng-update peraturan perpajakan terbaru, yaitu: www.klikpajak.com www.infopajak.com www.kiospajak.com www.pajak.net www.pajak.or.id

Untuk mengakses peraturan perpajakan lewat website ini biasanya dikenakan biaya. Kedepannya diharapkan Direktorat Penyuluhan Perpajakan memiliki website tersendiri yang berisi seluruh peraturan perpajakan yang ter-update hal ini sangat penting sehingga masyarakat wajib pajak bisa mendapatkan peraturan perpajakan terbaru dengan mudah dan cepat.

Kegiatan penyuluhan lainnya adalah memasang iklan di televisi dimana terdapat lebih dari tiga jenis iklan pajak di televisi. Juga ada acara bincang-bincang televisi “Tac Tic Tax” yang menghadirkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak bersama wakil dari wajib pajak yang membahas masalah perpajakan dan implementasinya di lapangan. Selain itu terdapat acara “Tax On Location” yang menghadirkan Pejabat

http://www.pajak.go.id/

http://www.pajak.go.id/

http://www.klikpajak.com/

http://www.infopajak.com/

http://www.kiospajak.com/

http://www.pajak.net/

http://www.pajak.or.id/


Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan peraturan perpajakan pada suatu kegiatan usaha tertentu. Sedangkan strategi misi fiskal poin (d) meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan implementasi prinsip responsibility (OECD) dimana prinsip ini mengandung arti untuk memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Pada misi ekonomi, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan strategi diantaranya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang mendukung pengembangan usaha kelompok ekonomi kecil. Strategi ini merupakan implementasi prinsip keadilan dan persamaan (equity and fairness) yang mengandung arti adanya perlakuan kesetaraan terhadap seluruh kepentingan masyarakat wajib pajak sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Implementasi Direktorat Jenderal Pajak pada prinsip ini adalah dengan dikembangkannya peraturan perundang-undangan perpajakan yang selalu memisahkan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak pengusaha kecil dengan wajib pajak perusahaan besar. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU Nomor 8 Tahun 1983 memisahkan dengan jelas antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Yang dimaksud dengan pengusaha kecil berdasarkan undang-undang tersebut adalah jika peredaran usahanya kurang dari Rp.600.000.000,- untuk barang kena pajak atau Rp.300.000.000,- untuk jasa kena pajak. Sedangkan menurut Rancangan UU PPh terlihat jelas bahwa tarif PPh untuk pengusaha kecil adalah 10% (syarat pengusaha kecil adalah dengan peredaran usaha sampai dengan Rp1.8 milyar dan jumlah aset di luar tanah dan bangunan sampai Rp200 juta), sedangkan tarif PPh untuk perusahaan besar adalah 30%.

Pada misi kelembagaan, dikembangkan strategi dimana Direktorat Jenderal Pajak harus mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan serta aspirasi masyarakat dan membangun dirinya secara terus menerus terhadap kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, organisasi, dan sistem serta prosedur kerja dengan sejauh mungkin memanfaatkan teknologi terkini sehingga senantiasa dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh misi menuju tercapainya visi Direktorat Jenderal Pajak. Dari misi kelembagaan ini terlihat jelas keinginan untuk menerapkan prinsip efektifitas dan efisien (UNDP, 1997) serta prinsip responsiveness. Prinsip responsiveness dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengubah batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 2.880.000,- per tahun menjadi Rp 12.000.000,- per tahun. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003, wajib pajak (karyawan) yang pendapatannya di bawah Rp 2.000.000,- per bulan, pajak atas penghasilan yang Rp 1.000.000,- per bulan ditanggung oleh negara. Angka-angka ini merupakan masukan dari para karyawan perusahaan (wajib pajak) sehingga pajak tidak terlalu membebani karyawan.

Pada tingkat implementasi strategi lainnya, prinsip-prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak dikembangkan sebagai berikut:

a. Prinsip visi strategi (UNDP,1997) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan reformasi struktur pelayanan yaitu mengembangkan sistem kantor pajak modern dengan membangun Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar sejak tanggal 1 Juli 2002. Prinsip visi strategi ini dilakukan dalam rangka memilih perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development).

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar merupakan prototipe kantor pelayanan pajak di masa datang. Berbeda dengan struktur kantor pelayanan pajak reguler dimana seksi-seksi dikembangkan berdasarkan jenis pajak, struktur KPP Wajib Pajak Besar dikembangkan berdasarkan fungsinya. Perkembangan selanjutnya pada bulan Juni 2004 sudah disiapkan dan dididik tenaga-tenaga profesional Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membangun kantor dengan sistem dan struktur seperti Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang diperluas dengan KPP Wajib Pajak Madya dan KPP Wajib Pajak Pratama.

Kanwil DJP Wajib Pajak Madya merupakan hasil pengembangan kantor wilayah pajak yang ada yaitu Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan Kantor Wilayah DJP Jakarta I. Sedangkan KPP Wajib Pajak Madya dan KPP Wajib Pajak Pratama yang dalam waktu dekat akan dikembangkan adalah KPP yang berada di wilayah kerja kedua kanwil di atas, yaitu KPP BUMN, KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Badora, KPP Kemayoran, KPP Cempaka Putih, KPP Gambir Satu, KPP Gambir Dua, KPP Gambir Tiga, KPP Menteng Satu, KPP Menteng Dua, KPP Sawah Besar, KPP Senen, KPP Tanah Abang Satu dan KPP Tanah Abang Dua. Dari semua KPP yang akan dikembangkan menjadi KPP Wajib Pajak Madya dan KPP Wajib Pajak Pratama tersebut, sebagian sudah terealisasi sejak tanggal 1 September 2004.

Berdasarkan data sampai dengan 30 April 2003, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah


mengadministrasikan 299 wajib pajak besar. Pada tahun 2002, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar telah mengumpulkan penerimaan negara sebesar RP 27.8 Trilyun (18.3% total penerimaan pajak nasional) dan tahun 2003 mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 33.6 Trilyun (21% total penerimaan pajak nasional) sedangkan rencana tahun 2004 adalah Rp 48.7 Trilyun (23.4% total penerimaan pajak nasional). Sampai dengan 16 Juli 2004, total penerimaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mencapai Rp 25.9 Trilyun atau sekitar 54% dari rencana penerimaan.

Dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh komite kode etik secara acak kepada dua wajib pajak besar ternyata tidak ditemukan adanya penyimpangan kode etik pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar, hal ini dipertegas dengan hasil investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang mendapatkan hasil serupa (sumber: Majalah Berita Pajak Nomor 1520/Tahun XXXV/1 Agustus 2004, hal 5). Sehingga keberadaan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar ini diharapkan menjadi prototipe kantor pajak masa depan yang lebih baik yang selalu bekerja dengan menjungjung tinggi prinsip-prinsip good governance.

b. Prinsip reward and punishment dan law enforcement dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menyiapkan organ yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi kinerja aparat Direktorat Jenderal Pajak dengan dibentuknya komite kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (terutama di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar) yang anggotanya berada langsung di bawah Menteri Keuangan (dari luar struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak). Diharapkan komite kode etik itu dapat menjalankan reward and punishment bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak sehingga mereka akan bekerja secara profesional dan bersih. Penerapan prinsip reward and punishment juga dilaksanakan secara langsung oleh pembina kepegawaian masing-masing unit kerja dan secara sentralistik oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sejak dicanangkannya reformasi moral, etika dan integritas pada tanggal 22 Juni 2002, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan sanksi disiplin kepada 822 orang aparat pajak dimana 49 orang diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (data diambil dari Majalah Berita Pajak No. 1514/Tahun XXXVI/1 Mei 2004, hal 11). Selain sanksi disiplin, Direktur Jenderal Pajak juga memberikan reward kepada aparat pajak berprestasi. Reward fakultatif yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak baru-baru ini adalah pemberian penghargaan kepada petugas KPP Cibinong, KPP Tangerang, da KPP Banjarmasi atas keberhasilannya dalam mengungkapkan kasus Faktur Pajak fiktif penggelapan PPh Badan.

Prinsip law enforcement di Direktorat Jenderal Pajak selalu diterapkan dengan tegas. Sampai dengan Juni 2004 Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki 655 penyidik pajak (PPNS) dimana penyidikan pajak telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1981 (sumber: Majalah Berita Pajak No. 1518/Tahun XXXVI/1 Juli 2004, hal. 11). Tahun 2004 saja telah dilakukan penyidikan terhadap empat kasus tindak pidana perpajakan. Pertama kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 11.1 Milyar di wilayah kerja KPP Cibinong. Kedua, kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 8.3 Milyar di wilayah kerja KPP Tangerang. Ketiga, kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara sebesar Rp 13.4 Milyar yang kasusnya sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Terakhir, kasus penggelapan PPh Badan yang merugikan negara sebesar Rp 10.2 Milyar di wilayah kerja KPP Banjarmasin.

c. Prinsip rule of law (UNDP, 1997) mengandung arti bahwa good governance harus menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan wajib pajak terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Pelaksanaan prinsip ini dilakukan dengan dibentuknya Badan Pengadilan Pajak (BPP) berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 sejak bulan April 2002. BPP yang dibentuk berada di luar institusi Direktorat Jenderal Pajak. Keberadaan BPP yang berada di luar organisasi Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk menjamin prinsip independensi.

d. Rancangan undang-undang pajak merupakan salah satu bukti nyata keinginan mendasar Direktur Jenderal Pajak untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance. Sebelum diserahkan kepada Sekretaris Negara, rancangan ini sudah disosialisasikan terlebih dahulu ke berbagai kalangan, asosiasi profesi, asosiasi industri dan masyarakat wajib pajak lainnya sehingga rancangan ini mengandung prinsip partisipasi dan responsiveness (UNDP, 1997).

e. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan ekstensifikasi, intensifikasi dan pembangunan bank data perpajakan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga sedang mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun SIN (Single Identification Number) bagi seluruh wajib pajak Indonesia, diharapkan dengan SIN seluruh transaksi masyarakat Indonesia akan tercatat pada basis data SIN yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal


Pajak. SIN merupakan integrasi nomor-nomor pada kartu indentitas kependudukan yang sudah ada seperti KTP, SIM, NPWP, SIUP, SITU, NIP, NRP, paspor, sertifikat tanah, BPKP, STNK, rekening listrik, rekening koran, dan lain-lain sehingga jika terjadi pemindahan kepemilikan atas suatu aset atau penambahan kekayaan wajib pajak akan segera dapat terlacak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan terakhir rencana pembangunan SIN, diterbitkannya Keputusan Presiden tentang Single Identification Number.

4.6 Kekuatan dan Kelemahan Penerapan Good Governance di Direktorat Jenderal Pajak

Untuk menilai kekuatan dan kelemahan penerapan prinsip-prinsip good governance, perlu dilihat apakah konsep masing-masing prinsip good governance sudah dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik di tingkat aparat pajak.

Prinsip Partisipasi dan Daya Tanggap (Participation dan Responsiveness) Sejak reformasi perpajakan tahun 2000 yang ditandai dengan dikeluarkannya lima undang-undang

perpajakan baru tentang KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PPSP serta BPHTB, Direktur Jenderal Pajak sudah berkeinginan untuk menerapkan prinsip partisipasi dan daya tanggap (UNDP, 1997). Dalam setiap menerbitkan peraturan perpajakan baru telah diimplementasikan dengan cara: Adanya organ (fungsional) tenaga pengkaji pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang tugas

utamanya menerima masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan perpajakan. Tenaga fungsional pengkaji merupakan pejabat eselon-II.

Adanya hot-line telepon untuk menerima keluhan dan keberatan mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan.

Adanya semacam forum komunikasi yang anggotanya terdiri dari berbagai kalangan, asosiasi profesi, asosiasi industri, pengusaha asing ataupun domestik yang selalu memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk penyempurnaan peraturan perpajakan yang ada. Beberapa peraturan perpajakan yang merupakan usulan dari forum komunikasi ini diantaranya Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang pemakaian handphone perusahaan yang dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan 50% dari total pemakaiannya, Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang penurunan tarif PPnBM atas penjualan barang elektronik dan telepon genggam pada bulan Februari 2003, serta isi rancangan amandemen undang-undang pajak 2004, dan lain-lain.

Disini terlihat bahwa implementasi prinsip partisipasi dan daya tanggap merupakan kekuatan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menuju pelaksanaan good governance. Namun demikian, terdapat kelemahan implementasi prinsip partisipasi dan daya tanggap ini karena anggota forum komunikasi belum menjangkau masyarakat marjinal yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sehingga ada peraturan pajak yang belum memihak masyarakat marjinal (penjelasan lebih detil dapat dilihat pada pembahasan kekuatan-kelemahan prinsip equity and fairness).

Prinsip Aturan Hukum (Rule of Law)

Prinsip aturan hukum sudah dilakukan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan kekuatan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Peraturan perpajakan selalu diperbaharui untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat wajib pajak. Berdasarkan data yang ada (Pandiangan, 2002:2-8), undang-undang pajak sudah dilakukan perbaikan dan perubahan beberapa kali, yaitu pada tahun 1983, 1985, 1994, 1997, 2000 dan rencana amandemen undang-undang pajak tahun 2004. Penerapan prinsip aturan hukum atau rule of law ini dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga akan terbentuk masyarakat yang patuh dan taat melakukan kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Prinsip Transparansi (Transparency)

Sejak reformasi perpajakan pertama tahun 1983, Direktur Jenderal Pajak selalu berupaya untuk meningkatkan prinsip transparansi di lingkungannya. Beberapa upaya yang telah dilakukan:

Adanya organ Direktorat Penyuluhan Perpajakan (Penpa) yang tugas utamanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak. Direktorat Penyuluhan Perpajakan dalam tugas sehari-harinya melakukan penyuluhan dalam berbagai macam media baik di televisi, majalah, billboard ataupun penyuluhan langsung ke masyarakat wajib pajak seperti ke sekolah-sekolah. Penyuluhan juga dilakukan melalui majalah dua mingguan Berita Pajak.

Adanya organ Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan di tingkat lapangan yang tugasnya melakukan urusan penyuluhan, konsultasi perpajakan dan membantu KPP dan KPPBB dalam


memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kelemahan prinsip transparansi ini adalah belum adanya laporan tahunan rutin yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak sehingga masyarakat belum mengerti seberapa bagus kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Untuk meningkatkan prinsip transparansi, Direktorat Jenderal Pajak harus menyusun laporan tahunan yang berisi pengungkapan penuh (full disclosure) tentang kinerja, laporan penerimaan pajak, serta laporan akuntabilitas untuk dimuat di media masa nasional sehingga masyarakat luas mengerti akan kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tahun anggaran tersebut. Ini sangat diperlukan untuk menghindari adanya asymmetric information antara agen (Direktorat Jenderal Pajak) dengan public principal (masyarakat).

Sampai saat ini, tidak banyak masyarakat yang tahu berapa pajak yang sudah dikumpulkan oleh negara dalam suatu tahun anggaran dan apakah rencana penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah bersama DPR dapat dipenuhi atau tidak. Sehingga laporan tahunan yang diaudit sangat diperlukan untuk mendukung prinsip transparansi di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data Direktorat P2SP, laporan tahunan terbaru yang sudah disusun Direktorat Jenderal Pajak adalah Laporan Tahunan 2001 (unaudited) sedangkan laporan tahunan 2002 masih dalam proses. Kelemahan lain pada prinsip transparansi adalah ketidaktahuan masyarakat Indonesia pada peraturan pajak yang baru terutama pada Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Ketetapan Direktur Jenderal Pajak. Sehingga perlu dibuat mekanisme sosialisasi peraturan perpajakan yang efektif, handal dan mudah diakses masyarakat. Mekanisme yang memungkinkan adalah secara on-line dalam bentuk website. Harus ada link khusus pada website Direktorat Jenderal Pajak yang berisi peraturan-peraturan baru yang di-update tiap bulan.

Prinsip Pelayanan

Direktorat Jenderal Pajak sudah membuat sistem agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sederhana, mudah, murah dan cepat. Pembangunan sistem tersebut dikembangkan dari sisi peraturan dan teknologi. Secara peraturan, sistem pelayanan Direktorat Jenderal Pajak sudah baik dimana seluruh jenis pelayanan sudah ada aturannya dan memiliki standar mutu pelayanan. Sedangkan secara teknologi, sistem pelayanan sudah dikembangkan secara on-line. Dengan sistem on-line, diharapkan masyarakat tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini membuat pelayanan wajib pajak dapat dilakukan dengan dengan sederhana, mudah dan cepat. Kedepannya direncanakan seluruh kantor pelayanan pajak akan dibuat secara on-line seperti sistem pada KPP Wajib Pajak Besar yang kemudian dikenal dengan istilah e-system. Kelemahan pada sistem pelayanan terjadi pada sistem pelayanan manual di kantor pelayanan pajak regular. Meskipun standar mutu pelayanan sudah dibuat aturannya oleh Direktur Jenderal Pajak, namun pelaksanan pelayanan di lapangan masih sangat jauh dari harapan.

Prinsip Persamaan dan Keadilan (Equity and Fairness)

Dari pengamatan terhadap beberapa peraturan perpajakan yang ada belum mencerminkan prinsip equity and fairness. Banyak peraturan-peraturan perpajakan yang tanpa disadari lebih memihak kelompok pengusaha besar dan golongan orang kaya. Pada rancangan amandemen undang-undang pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan diubah dari tarif progresif menjadi tarif tunggal yaitu 30% untuk pengusaha besar dan 10% untuk pengusaha kecil. Tarif 10% diberlakukan bagi pengusaha kecil dengan syarat memiliki peredaran usaha tidak lebih dari Rp1.8 Milyar dan memiliki aset di luar tanah dan bangunan tidak lebih dari Rp200 Juta. Banyak pengusaha kecil yang memiliki aset lebih dari Rp200 Juta. Bila ketentuan ini tidak diubah, pengusaha kecil akan membayar pajak sama besar dengan pajak pengusaha besar.

Sebagai ilustrasi, misalnya pengusaha kecil memiliki keuntungan Rp50 Juta. Dia membayar PPh Badan sebesar Rp15 Juta (jika asetnya lebih dari Rp200 Juta) atau membayar PPh Badan sebesar Rp5 Juta (jika asetnya kurang dari Rp200 Juta) padahal berdasarkan ketentuan lama pengusaha tersebut hanya membayar PPh Badan sebesar Rp5 Juta berapapun aset yang dia miliki. Ilustrasi lain mengenai kurangnya prinsip equity and fairness adalah permohonan wajib pajak untuk mendapat pengurangan PBB mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 Tentang Pemberian Pengurangan PBB. Disebutkan bahwa golongan veteran memperoleh pengurangan sebesar 75% sedangkan golongan tidak mampu memperoleh pengurangan paling besar 75%. Pada dua ketentuan ini terlihat bahwa pembedaan statemen sebesar dan paling besar sangat tidak mencerminkan prinsip equity and fairness. Fakta di lapangan berdasarkan data yang ada di KPPBB Jakarta Pusat Dua, bahwa sebagian besar golongan veteran adalah golongan orang kaya. Mereka secara otomatis akan mendapat pengurangan sebesar 75% sedangkan golongan wajib pajak tidak mampu biasanya hanya diberi pengurangan sebesar 30-50%.


Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Prinsip efektifitas dan efisiensi erat kaitannya dengan outcome yang dihasilkan oleh organisasi Direktorat Jenderal Pajak berupa penerimaan pajak. Penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi masih memiliki kelemahan karena hanya sebatas strategi pada misi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun ada keinginan Direktur Jenderal Pajak untuk menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi, namun pelaksanaan di lapangan jauh dari harapan. Tax ratio Indonesia yang merupakan indikasi atau barometer efektifitas dan produktifitas penerimaan pajak masih sangat rendah (13.5%), masih jauh jika dibanding dengan negara-negara tetangga (lihat tabel 1.3. dan tabel 1.4.). Sedangkan perbandingan realisasi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan APBN masih turun naik seperti terlihat pada gambar4.1.

Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility) Prinsip ini adalah untuk memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan perpajakan oleh wajib pajak.

Penerapan prinsip ini di Direktorat Jenderal Pajak memiliki banyak kekuatan yaitu dengan adanya proses pemeriksaan pajak maupun penyidikan pajak terhadap wajib pajak tidak patuh. Selama semester pertama tahun 2004 saja sudah dilaksanakan penyidikan terhadap empat kasus penggelapan pajak oleh wajib pajak.

Prinsip Pertanggungjawaban (Accountability)

Prinsip ini merupakan konsekuensi logis hubungan aparat pajak dengan wajib pajak. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, mekanisme komite kode etik Direktorat Jenderal Pajak yang selalu mengawasi aparat sangat diperlukan agar setiap tindakan aparat pajak dapat dipercaya, dipertanggung jawabkan dan profesional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

Penerapan prinsip akuntabilitas sudah baik dan merupakan kekuatan penerapan prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan prinsip ini misalnya dengan adanya komite kode etik serta penerapan reward and punishment yang telah dilakukan dengan baik oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sumber: data dari Direktorat P2SP dan Badan Analisis Fiskal.

4.7 Mekanisme Penerapan Good Governance di Direktorat Jenderal Pajak

Pada akhirnya tuntutan pelaksanaan good governance bermuara pada pentingnya mekanisme pengawasan yang harus selalu dilaksanakan oleh berbagai pihak diantaranya adalah: a. Secara intensif oleh masyarakat yang selalu memantau dan memberikan masukan jika terjadi

penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat pajak. b. Komite kode etik Direkorat Jenderal Pajak sebagai pengawas eksternal. c. Pengawasan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pimpinan puncak. d. Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan sebagai pengawas eksternal.

Secara keseluruhan sistem untuk melaksanakan good governance di Direktorat Jenderal Pajak sudah bagus namun demikian mekanisme pelaksanaan good governance di lapangan belum seperti yang diharapkan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya kelemahan yang paling menonjol prinsip pelayanan dan prinsip keadilan (equity and fairness). Kelemahan tersebut membuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak pada tahun 2002 (97.9%) dan 2003 (96.9%). Selain itu, sejak tahun anggaran 1997/1998 persentase realisasi penerimaan pajak terhadap rencana selalu menurun, dari data ini prinsip efektifitas dan efisiensi akhirnya tidak terlaksana

Gambar 4.1. Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap

Rencana dan Terhadap Total Penerimaan APBN

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 2000 2001 2002 2003 2004

% Terhadap Rencana % Terhadap Total Penerimaan APBN


(gambar 4.1.).

Kualitas penerapan good governance ditentukan oleh mekanisme pelaksanaan di lapangan, yaitu struktur, proses dan sistem yang mendukung pelaksanaan good governance di Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, kualitas penerapan good governance ditentukan oleh kualitas moral, etika, integritas, kapabilitas dan independensi masing-masing aparat yang memegang fungsi pengawasan. Masih terdapat kelemahan dalam menjalankan good governance di Direktorat Jenderal Pajak seperti misalnya: Belum adanya mekanisme pembuatan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak secara kontinyu

yang berisi kinerja organisasi secara keseluruhan serta laporan hasil penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dalam satu tahun anggaran.

Belum adanya mekanisme pengukuran reward and punishment bagi aparat pajak secara khusus. Untuk pengukuran punishment, Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil namun pada prakteknya masih sangat subjektif dari atasan pegawai yang melakukan pelanggaran.

Perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap kinerja pelayanan pada kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia sehingga akan didapat mutu pelayanan prima yang sederhana, mudah, murah dan cepat. Diharapkan dengan sistem pelayanan pajak secara on-line, mutu pelayanan pajak secara keseluruhan dapat lebih baik. Namun demikian rencana merubah sistem dan struktur kantor pelayaan pajak menjadi KPP Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Madya, dan KPP Wajib Pajak Pratama seperti yang diharapkan bukan merupakan pekerjaan yang mudah sehingga akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mekanisme pengawasan yang berjalan dengan benar akan menciptakan akuntabilitas, transparansi, responsibilitas dan kewajaran.

Secara sistem harus mulai dibenahi agar tercipta sistem yang betul-betul dapat menciptakan good governance. Sistem disini lebih ke arah perbaikan peraturan perpajakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan persamaan (equity and fairness). Harus mulai dibenahi beberapa peraturan yang masih bersifat diskriminatif.

4.8 Mewirausahakan Birokrasi Direktorat Jenderal Pajak

Menurut David Osborne dan Ted Gaebler (1992:16) dalam bukunya “Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector” mengatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dianut oleh pemerintah agar dapat menjalankan institusi pemerintahan dengan baik dan berhasil adalah dengan prinsip pemerintahan wirausaha (mewirausahakan birokrasi). Prinsip-prinsip mewirausahakan birokrasi akan sangat membantu pemerintah dalam menerapkan good governance. Terdapat sepuluh prinsip mewirausahakan birokrasi yang dapat diterapkan, namun karena kondisi sistem dan struktur, hanya ada tujuh prinsip mewirausahakan birokrasi yang dapat diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

4.8.1 Pemerintahan yang Katalis (Catalytic Government)

Pemerintahan yang katalis artinya pemerintahan yang memisahkan secara tegas antara fungsi sebagai pengarah (steering) dengan fungsi pelaksana (rowing). Hal-hal yang bersifat mengarahkan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan yang bersifat pelaksanaan diserahkan kepada pihak lain termasuk masyarakat. Selama satu dekade lebih, banyak pembuat keputusan beranggapan bahwa kepemerintahan yang baik adalah jika pemerintah mampu mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya untuk kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dalam prinsip catalytic government, peran masyarakat dalam menjalankan seluruh kegiatan bernegara harus lebih diperbesar. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga harus lebih dikembangkan pemberdayaan masyarakat agar lebih mampu berpartisipasi dalam pembangunan atau lebih dikenal dengan kalimat “empowering rather than serving”. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP (1997) yaitu prinsip partisipasi.

Pada prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi publik untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Masyarakat harus mendapat kesempatan yang luas dalam berperan serta memberikan masukan terhadap perubahan peraturan perundang-undangan sehingga jiwa tiap peraturan perundang-undangan merefleksikan kebutuhan publik (public goods and service) melalui kemitraan dan kebersamaan

Di Direktorat Jenderal Pajak, prinsip catalytic government sudah mulai dijalankan dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983. Tahun ini merupakan tonggak sejarah perubahan sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia tidak lagi menggunakan sistem official assessment. Sistem perpajakan di Indonesia berubah menjadi sistem self assessment yang artinya bahwa besarnya beban pajak yang harus dibayar oleh seseorang atau oleh sebuah entitas bisnis akan dihitung,


diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan oleh orang tersebut atau oleh entitas bisnis tersebut. Reformasi perpajakan terus disempurnakan pada tahun 1985, 1994, 1997, 2000 dan rencana amandemen undang-undang perpajakan tahun 2004. Besarnya peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terlihat dari makin besarnya pemilik NPWP efektif seperti terlihat pada gambar 4.2. dan tabel 4.3. Diharapkan dengan makin besar peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat menjadi tinggi sehingga meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio Indonesia.

Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak menjadi lebih besar lagi dengan dikembangkannya kantor pelayanan pajak modern. Sejak dikembangkannya prototipe Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar pada tanggal 1 Juli 2002, masyarakat sudah dapat secara on-line melaksanakan kewajiban perpajakannya baik pembayaran pajaknya maupun pelaporannya. Sehingga masyarakat mempunyai peran sangat besar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Sedangkan tugas Direktorat Jenderal Pajak (c.q. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar) lebih bersifat pengawasan.

4.8.2 Pemerintahan yang Kompetitif (Competitive Government)

Pemerintahan yang kompetitif (competitive government) dapat diartikan pemerintahan wirausaha yang mampu bersaing dengan organisasi bisnis. Diperlukan kerja keras dari seluruh lapisan aparat Direktorat Jenderal Pajak agar seluruh public goods and service yang ditawarkan dapat menjamin kepuasan pelanggan (wajib pajak) sehingga mampu bersaing dengan organisasi bisnis. Public goods and service yang dapat ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak disini berupa pelayanan prima perpajakan yang sesuai dengan standar mutu pelayanan prima dan dapat ditawarkan dengan cara yang sederhana, mudah, murah dan cepat.

KANWIL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

010-KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BAGIAN UTARA 122,877 130,088 137,189 142,334 149,471 162,515 181,692 243,906 318,937 337,453

020-KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGTENG 74,499 81,738 88,322 93,220 100,230 110,216 137,196 167,996 190,000 206,787

030-KANTOR WILAYAH DJP SUMBAGSEL 98,092 109,242 118,309 124,266 131,874 140,643 192,538 218,244 241,793 255,849

040-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA I 74,354 80,511 85,485 89,042 93,326 99,288 110,164 120,557 132,699 139,189

050-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA II 66,411 71,533 76,318 79,054 82,613 87,773 100,548 111,900 125,459 132,771

060-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA III 78,550 85,019 90,638 94,959 100,389 107,523 123,584 142,949 158,294 168,300

070-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA IV 46,905 51,065 55,037 58,456 62,521 68,068 80,320 96,198 109,295 117,578

080-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA V 40,447 45,725 49,031 51,274 54,147 58,196 68,723 76,243 85,473 90,890

090-KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS 6,290 7,191 8,241 8,958 10,162 12,781 17,845 20,449 23,934 25,835

100-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT I 60,636 70,095 79,147 84,560 91,321 100,776 130,105 165,412 193,541 210,429

110-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT II 110,933 120,153 128,327 133,175 141,309 149,836 194,767 225,039 246,988 261,239

120-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN BARAT III 49,962 56,440 63,334 67,661 73,485 81,273 107,500 136,712 158,833 177,176

130-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH I 52,739 56,833 61,106 65,370 71,930 80,230 92,779 107,815 125,425 138,576

140-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II 63,725 68,717 73,699 78,035 85,513 92,894 108,324 125,842 142,810 156,211

150-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TIMUR I 57,118 61,358 65,909 69,137 72,909 77,658 85,655 95,149 107,546 115,234

160-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TIMUR II 42,479 45,583 48,777 51,602 55,740 60,174 70,941 94,303 109,661 118,345

170-KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TIMUR III 61,574 65,387 69,311 72,500 77,336 82,844 95,511 107,958 124,380 134,541

180-KANTOR WILAYAH DJP KALBAR DAN KALTENG 36,199 38,511 40,905 43,050 45,853 49,492 55,807 61,828 68,067 71,862

190-KANTOR WILAYAH DJP KALTIM DAN KALSEL 48,788 53,059 57,332 60,974 66,120 72,405 102,646 122,564 144,109 156,383

200-KANTOR WILAYAH DJP SULSEL DAN SULTRA 59,761 64,115 69,339 73,820 79,772 87,669 102,265 120,944 136,465 143,931

210-KANTOR WILAYAH DJP SULUT DAN SULTENG 32,160 34,884 37,555 39,737 44,571 47,908 53,515 60,211 68,803 73,788

220-KANTOR WILAYAH DJP BALI, NTB, NTT 66,611 72,114 78,437 84,411 92,004 101,011 122,335 144,192 164,914 177,958

230-KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU 32,227 34,964 38,252 41,171 44,198 47,969 55,242 62,173 70,380 75,159

240-KANTOR WILAYAH XIX WAJIB PAJAK BESAR 294 313 358 377 383 444 485 689 715 755

NASIONAL 1,383,631 1,504,638 1,620,358 1,707,143 1,827,177 1,979,586 2,390,487 2,829,273 3,248,521 3,486,239

Sumber: Direktorat Informasi Perpajakan, kondisi bulan Agustus 2004

Tabel 4.3. PERKEMBANGAN NPWP EFEKTIF 10 TAHUN TERAKHIR

Gambar 4.2. Perkembangan NPWP Efektif 10 Tahun Terakhir

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004


4.8.3 Pemerintahan yang Digerakkan Misi (Mission Driven Government)

Harus dibuat misi yang efektif yang memiliki tiga karakter, yaitu dapat mengilhami perubahan (inspire change), bersifat jangka panjang (long-time nature) serta mudah untuk dipahami dan dikomunikasikan (easily understood and comunicated). Direktorat Jenderal Pajak memiliki empat macam misi, yaitu misi fiskal, misi ekonomi, misi politik dan misi kelembagaan. Tugas Direktur Jenderal Pajak adalah mengkomunikasikan misi tersebut ke dalam setiap perilaku dan tindakan petugas pajak di lapangan. Sehingga dengan aktifitas yang selalu digerakkan oleh misi, maka kinerja petugas pajak akan lebih bagus. Untuk mengkomunikasikan misi tersebut, harus selalu dilakukan pembinaan dari pejabat senior Direktorat Jenderal Pajak secara rutin kepada petugas pajak serta selalu mengkomunikasikan misi tersebut yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya organisasi Direktorat Jenderal Pajak secara keseluruhan.

4.8.4 Pemerintahan yang Berorientasi Hasil (Result Oriented Government)

Keberhasilan perspektif ini dinyatakan dengan tercapainya target penerimaan pajak yang sudah ditentukan oleh DPR. Terlihat jelas bahwa tingkat keberhasilan yang paling utama di instansi Direktorat Jenderal Pajak adalah perspektif keuangan. Dengan selalu berorientasi pada hasil akhir penerimaan, diharapkan setiap tindakan dan perilaku aparat Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih fokus pada tujuan utama tersebut. Namun demikian, sehubungan dengan ciri organisasi pemerintah yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak, fungsi pelayanan harus tetap dijunjung tinggi. Aturan-aturan hukum yang mengatur standar mutu pelayanan harus betul-betul mencerminkan prinsip result oriented government. Prinsip pelayanan prima yang sederhana, mudah, murah dan cepat terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan adanya sistem pembayaran on-line (e-payment) yang dibangun di KPP Wajib Pajak Besar untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat sehingga akan meningkatkan penerimaan perpajakan.

4.8.5 Pemerintahan yang Berorientasi Pelanggan (Costumer Driven Government)

Aparat Direktorat Jenderal Pajak harus menempatkan pelanggan (wajib pajak) sebagai hal yang paling depan. Oleh karena itu, kepuasan wajib pajak ditempatkan sebagai sasaran utama dalam penyampaian tujuan serta mendengarkan suara keluhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai menerapkan prinsip costumer driven government ini dengan membuat peraturan perpajakan yang sesuai dengan usulan masyarakat wajib pajak. Selain itu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dikembangkan e-system dan e-payment dimana wajib pajak dapat lebih mudah dan lebih cepat dalam melaksanakan kewajiban.

4.8.6 Pemerintahan Wirausaha (Enterprising Government)

Artinya pemerintahan wirausaha disini adalah mencari alternatif pendapatan negara selain dari yang sudah terdapat pada peraturan perpajakan yang sudah ada. Direktorat Jenderal Pajak harus terus memperbaiki peraturan yang ada atau membuat peraturan baru untuk menggali potensi perpajakan di Indonesia sehingga penerimaan pajak bisa lebih ditingkatkan lagi. Selain itu, harus terus dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak di lapangan untuk lebih meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

4.8.7 Pemerintahan yang Berorientasi Pasar (Market Oriented Government)

Pemerintah yang berorientasi pasar adalah pemerintahan yang melakukan perubahan dengan mengakomodasi pasar. Perbaikan atau perubahan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat wajib pajak. Melibatkan masyarakat wajib pajak dalam menyusun rancangan suatu peraturan perpajakan sangat penting artinya agar peraturan perundang-undangan yang ada lebih aspiratif. Dengan peraturan perundang-undangan yang aspiratif, kecil kemungkinan akan terjadi konflik antara aparat pajak dengan masyarakat wajib pajak di kemudian hari.

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan

1. Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki komitmen yang tegas untuk melaksanakan good governance seperti yang termaktub pada visi, misi dan strategi. Pada misi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak dikembangkan strategi yang mampu mengantisipasi dan beradaptasi pada perubahan-perubahan lingkungan serta aspirasi masyarakat dan membangun dirinya secara terus menerus terhadap kualitas sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, organisasi, dan sistem serta prosedur kerja dengan


sejauh mungkin memanfaatkan teknologi terkini sehingga senantiasa dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan seluruh misi menuju tercapainya visi Direktorat Jenderal Pajak

2. Penerapan good governance dalam implementasi strategi Direktorat Jenderal Pajak baru pada tahap statemen visi, misi dan strategi organisasi serta wacana di tingkat pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak. Tidak adanya pedoman yang jelas tentang bagaimana menerapkan good governance di Direktorat Jenderal Pajak serta peran komite kode etik yang bersifat ad hoc pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar menjadi kelemahan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak, komite ini secara sistem belum menjangkau seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak.

3. Penerapan prinsip-prinsip good governance yang sudah kelihatan jelas adalah: a. Prinsip rule of law telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan reformasi

peraturan perpajakan sejak tahun 1983. b. Direktorat Jenderal Pajak menampung masukan dari masyarakat atas kelemahan peraturan

perpajakan yang ada sehingga peraturan tersebut disusun menggunakan prinsip partisipasi dan daya tanggap untuk tercapainya prinsip equity and fairness.

c. Direktur Jenderal Pajak sebagai pimpinan puncak sudah mulai menegakkan sistem reward and punishment bagi pegawainya yang bekerja tidak sesuai dengan standar pelayanan mutu dan juga menegakkan law enforcement bagi wajib pajak yang melanggar peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagai fakta bahwa sejak dicanangkannya reformasi moral, etika dan integritas Direktorat Jenderal Pajak tanggal 22 Juni 2002, Direktur Jenderal Pajak telah memberikan sanksi disiplin kepada 822 orang aparat pajak dimana 49 orang diantaranya diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan pelaksanaan law enforcement dimana pada semester pertama tahun 2004 saja telah dilakukan penyidikan atas empat kasus penggelapan pajak.

d. Hal yang paling menonjol dari implementasi good governance di Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan dibangunnya kantor pajak modern (Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan KPP Wajib Pajak Besar) pada tanggal 1 Juli 2002 dimana pembagian seksi-seksi didasarkan pada fungsi bukan berdasarkan jenis pajak. Pada kantor pajak modern, masyarakat wajib pajak memiliki keleluasaan penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana seluruh pelaksanaan administrasi perpajakan sudah dilakukan secara on-line. Dengan sistem administrasi perpajakan yang on-line, akan memperkecil kontak langsung antara wajib pajak dengan aparat pajak sehingga semakin memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi. Selain itu dengan sistem KPP modern dan sistem on-line ini, pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan sederhana, mudah, murah dan cepat.

e. Peningkatan kemampuan aparat pajak melalui pendidikan-pendidikan, pelatihan, kursus dan seminar yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri agar sumberdaya manusia di Direktorat Jenderal Pajak memiliki kompetensi yang dapat dibanggakan dan dapat berkompetisi dengan sektor swasta maupun dengan organisasi internasional.

Pada beberapa hal masih terdapat kelemahan-kelemahan penerapan prinsip-prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: a. Pelayanan wajib pajak secara konvensional di KPP reguler masih memperlihatkan kinerja yang

tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan yang ada. b. Belum adanya organ internal yang secara khusus mengawasi penerapan prinsip-prinsip good

governance di Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan masih banyak dilakukan oleh atasannya langsung. Sedangkan audit pelaksanaan kinerja masing-masing unit kerja dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan yang secara struktur berada di luar organisasi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Belum adanya laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak yang diaudit dan diumumkan di media massa nasional. Masyarakat banyak yang tidak tahu apakah tahun ini target penerimaan pajak tercapai atau tidak.

d. Masih adanya peraturan-peraturan perpajakan yang lebih mementingkan golongan tertentu. Sehingga masih ada peraturan perpajakan yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip equity and fairness.

4. Direktorat Jenderal Pajak secara institusi sadar betul bahwa terwujudnya good governance merupakan tuntutan masyarakat wajib pajak. Selain itu dengan penerapan prinsip-prinsip good governance diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja dan produktifitas institusi Direktorat Jenderal Pajak yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dan tercapainya program APBN Mandiri. Sehingga akan meningkatkan tax ratio dan tax coverage ratio. Selain itu, belum adanya


organ khusus di Direktorat Jenderal Pajak yang secara rutin melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan good governance di tingkat lapangan.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak perlu disusun kerangka strategi yang mengarah pada rancangan dan evaluasi penerapan good governance, menetapkan tolok ukur penilaian serta menganalisis bagian mana yang masih memerlukan penyempurnaan. Kerangka strategi dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh aparat pajak yang secara khusus mengatur penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak. Perlu dibuat suatu sistem manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan handal yang selalu diawasi oleh pimpinan puncak Direktorat Jenderal Pajak yakni manajemen yang kondusif, responsif, adaptif, efektif dan efisien dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktif diantara unsur-unsur domain pemerintah sebagai regulator dan katalisator, Direktorat Jenderal Pajak, serta sektor swasta dan masyarakat madani

2. Perlu dibentuk suatu organ khusus di dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpin pejabat setingkat eselon-III yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan good governance pada seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia. Penegakan prinsip reward and punishment bagi aparat Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih diintensifkan sehingga tidak ada lagi pandangan masyarakat bahwa datang ke KPP (reguler) malah akan dipersulit oleh aparat pajak yang ada. Penerapan prinsip reward and punishment perlu lebih ditegakkan sehingga aparat pajak dapat melakukan pelayanan sesuai dengan standar mutu pelayanan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Beberapa peraturan-peraturan perpajakan yang lebih menguntungkan sebagian golongan tertentu harus diganti dengan peraturan yang lebih bersifat universal dan mencerminkan prinsip equity and fairness.

4. Perlu disusun dan diumumkan pada media massa secara nasional laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak yang diaudit sehingga masyarakat mengetahui kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan tingkat pencapaian penerimaan negara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat wajib pajak. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat wajib pajak akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Untuk meningkatkan kinerja aparat pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak harus mampu menerapkan prinsip mewirausahakan birokrasi yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992:16). Prinsip yang dapat dianut adalah prinsip catalytic government, competitive government, mission driven government, result oriented government, customer driven government, enterprising government dan market oriented government.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Masa Datang

1. Karena keterbatasan sumberdaya, pembahasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya pada salah satu unsur domain good governance, yaitu pada institusi Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan domain lain seperti masyarakat dan pemerintah lainnya tidak dibahas.

2. Pada penelitian ini juga tidak dilengkapi dengan questioner yang disebarkan baik kepada aparat pajak maupun kepada sample wajib pajak. Questioner sangat penting artinya untuk mengetahui fakta penerapan prinsip-prinsip good governance di lapangan. Namun demikian, untuk memperkecil dampak tidak dibuatnya questioner tersebut, maka dikumpulkan data tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di lapangan dari beberapa media masa yang berisi keluhan dan masukan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

3. Selain itu, untuk penelitian yang akan datang juga sebaiknya dibuat penelitian penerapan good governance dengan melibatkan seluruh domain good governance yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemungut pajak, masyarakat dan swasta sebagai pihak penyetor pajak, maupun pemerintah sebagai pengguna uang pajak.

VI. DAFTAR REFERENSI Balim. 2001. “Thesis: Balanced Scorecard Sebagai Suatu Sistem Pengendalian dan Pengukuran Kinerja di

Direktorat Jenderal Pajak”, Jakarta: Magister Akuntansi UI.


Baron, David P. 2003. Business and Its Environment, New York: Prentice Hall.

Boediono, B. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2001, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2000. Visi, Misi dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Djalil. Sofyan. 2000. Good Corp. Governance, (www.nccg_indonesia.org/lokakarya/surasofyan.html).

Gunadi. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan Menuju Good Governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa, Jakarta: Universitas Indonesi.

Niven, Paul R. 2002. Balance Scorecard Step-By-Step: Maximizing Performance and Maintaining Results, New York: John Wiley & Son Inc.

Osborne, David, and Peter Plastrik. 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategic for Reinventing Government, New York: Perseus Books Publishing.

Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming Government The Public Sector, New York: A William Patric Book.

Sedarmayanti. 2004. Good Governance, Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.

Soemarjono. 2003. Tata Usaha Perpajakan, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.

Solomon, Jill, and Aris Solomon. 2004. Corporate Governance and Accountability, New York: John Wiley & Son.

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

UNDP. 1997. Governance for Sustainable Development – A Policy Document, New York.

YPPMI, 2002. Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi di Indonesia, Jakarta: YPPMI Sinergy Comm.

________. “Amandemen UU Perpajakan Untuk Menampung Perkembangan Sosial Ekonomi dan Teknologi”, Berita Pajak, No. 1517/Tahun XXXVI/15 Juni 2004.

________. “Aparat KPP Cibinong Berhasil Bekuk Pemalsu Faktur Pajak Fiktif Rp 11 Milyar”, Berita Pajak, No. 1514/Tahun XXXVI/1 Mei 2004.

________. “Berkas Perkara Pengguna Faktur Pajak Fiktif Diserahkan Ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta”, Berita Pajak, No. 1516/Tahun XXXVI/1 Juni 2004.

________. “Diharapkan RUU Perpajakan Menyentuh Hati Wajib Pajak”, Berita Pajak, No. 1517/Tahun XXXVI/15 Juni 2004.

________. “Ditjen Pajak Targetkan: Tahun 2007 Sebagai Tahun APBN Mandiri”, Berita Pajak, No. 1516/Tahun XXXVI/1 Juni 2004.

________. “Dua Tahun Perjalanan Kanwil WP Besar: Menkeu Bangga Kanwil WP Besar Bisa Menjawab Sinisme Masyarakat”, Berita Pajak, No. 1520/Tahun XXXVI/1 Agustus 2004.

________. “KPP Tangerang Juga Berhasil Menangkap Penjual Faktur Pajak Fiktif”, Berita Pajak, No. 1514/Tahun XXXVI/1 Mei 2004.

________. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, 1999.

________. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ttg Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 1980.

________. “RUU Perpajakan Diharapkan Selesai Tepat Pada Waktunya”, Berita Pajak, No. 1514/Tahun XXXVI/1 Mei 2004.

________. “UU Pajak Yang Pertama Kali Inputnya Berasal Dari Dalam dan Luar Negeri”, Berita Pajak, No. 1517/Tahun XXXVI/15 Juni 2004.

________. “WP KPP PMA Empat: Cukup Baik Pelayanan Namun Menunggu Sistem LTO Berjalan”, Berita Pajak, No. 1516/Tahun XXXVI/1 Juni 2004.

________. 2000. Undang-Undang Pajak Indonesia 1983-2000, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

good governance analysis in the dg of taxes

Documents

indonesia pada tahun

dan tahun

country risk indonesia

indonesia mencapai level

good governance practice

tahun terakhir

good governance scorecard

good governance principles