health care and public policy in...
TRANSCRIPT
ORGANIZING HEALTH
CARE SERVICES AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONBy RIMAWATI FACULTY OF LAW UGM
Materials
Organizing health care services and Public health
regulation
1 Organizing Health Care
2 Health Law
3 Public Health Regulation
Organizing health care services
Organizing Health Care Services
Hospital (Public and Private)
Nursing Home
Community health service
pharmaceutical
Public and Private Hospital
Public Hospital A wide variety of institutions including state psychiatric and geriatric hospitals and hospitals for developmentally disabled
Private Hospitals are short-stay institutions which unlike public hospitals do not receive a subsidy from state government Most of their revenue is derived from private health fund reimbursements of patient fees and direct payments by patients
License from District Health Office
Controlled by PHODHO
Nursing Home
The principal role of nursing homes is to care for
those members of the aged population who have
chonic long term health problems Younger disabled
persons and those with mental health disorders
make up most of the remaining clients of these
institutions
Some nursing homes are conducted by private
hospitals
Controlled by its hospitals
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Materials
Organizing health care services and Public health
regulation
1 Organizing Health Care
2 Health Law
3 Public Health Regulation
Organizing health care services
Organizing Health Care Services
Hospital (Public and Private)
Nursing Home
Community health service
pharmaceutical
Public and Private Hospital
Public Hospital A wide variety of institutions including state psychiatric and geriatric hospitals and hospitals for developmentally disabled
Private Hospitals are short-stay institutions which unlike public hospitals do not receive a subsidy from state government Most of their revenue is derived from private health fund reimbursements of patient fees and direct payments by patients
License from District Health Office
Controlled by PHODHO
Nursing Home
The principal role of nursing homes is to care for
those members of the aged population who have
chonic long term health problems Younger disabled
persons and those with mental health disorders
make up most of the remaining clients of these
institutions
Some nursing homes are conducted by private
hospitals
Controlled by its hospitals
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Organizing health care services
Organizing Health Care Services
Hospital (Public and Private)
Nursing Home
Community health service
pharmaceutical
Public and Private Hospital
Public Hospital A wide variety of institutions including state psychiatric and geriatric hospitals and hospitals for developmentally disabled
Private Hospitals are short-stay institutions which unlike public hospitals do not receive a subsidy from state government Most of their revenue is derived from private health fund reimbursements of patient fees and direct payments by patients
License from District Health Office
Controlled by PHODHO
Nursing Home
The principal role of nursing homes is to care for
those members of the aged population who have
chonic long term health problems Younger disabled
persons and those with mental health disorders
make up most of the remaining clients of these
institutions
Some nursing homes are conducted by private
hospitals
Controlled by its hospitals
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Organizing Health Care Services
Hospital (Public and Private)
Nursing Home
Community health service
pharmaceutical
Public and Private Hospital
Public Hospital A wide variety of institutions including state psychiatric and geriatric hospitals and hospitals for developmentally disabled
Private Hospitals are short-stay institutions which unlike public hospitals do not receive a subsidy from state government Most of their revenue is derived from private health fund reimbursements of patient fees and direct payments by patients
License from District Health Office
Controlled by PHODHO
Nursing Home
The principal role of nursing homes is to care for
those members of the aged population who have
chonic long term health problems Younger disabled
persons and those with mental health disorders
make up most of the remaining clients of these
institutions
Some nursing homes are conducted by private
hospitals
Controlled by its hospitals
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Public and Private Hospital
Public Hospital A wide variety of institutions including state psychiatric and geriatric hospitals and hospitals for developmentally disabled
Private Hospitals are short-stay institutions which unlike public hospitals do not receive a subsidy from state government Most of their revenue is derived from private health fund reimbursements of patient fees and direct payments by patients
License from District Health Office
Controlled by PHODHO
Nursing Home
The principal role of nursing homes is to care for
those members of the aged population who have
chonic long term health problems Younger disabled
persons and those with mental health disorders
make up most of the remaining clients of these
institutions
Some nursing homes are conducted by private
hospitals
Controlled by its hospitals
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Nursing Home
The principal role of nursing homes is to care for
those members of the aged population who have
chonic long term health problems Younger disabled
persons and those with mental health disorders
make up most of the remaining clients of these
institutions
Some nursing homes are conducted by private
hospitals
Controlled by its hospitals
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Community health services and
pharmaceutical
Controlled by PHODHO
Regulated in Law No 44 year 2009 Art
26 and Art 37
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
HEALTH LAW AND
PUBLIC HEALTH
REGULATIONSession 3
rima_mhugmyahoocom 8
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
TINJAUAN UMUM TENTANG
HUKUM
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Hukum dan Kesehatan
Seperangkat
peraturan perundang-
undangan yang dibuat
oleh suatu kekuasaan
(legislatif) dalam
mengatur pergaulan
hidup masyarakat
WHO Health is a state of complete physical mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity
Sehat Jasmani Mental Sosial dan Spiritual
HUKUM KESEHATAN
10
rima_mhugmyahoocom
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Soetandyo Wignjosoebroto
1 Hukum adalah asas-asas kebenaran dan
keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku
universal (law as what ought to be)
2 Hukum adalah norma-norma positif di dalam
sistem perundang-undangan hukum nasional
5 Konsep Hukum
11
rima_mhugmyahoocom
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
3 Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto tersistematisasi sbg judge made law
4 Hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembagaeksis sebagai variabel sosial yang empiris
5 Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolikpara perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksiantar mereka
12
rima_mhugmyahoocom
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Hukum yang sah
Hukum yang sesungguhnya legal atau sah
mempunyai ciri-ciri
Mempunyai kekuatan yuridis (validity)
Memiliki aspek intern
aspek ini tidak mungkin dirasakan kecuali
oleh orang-orang yang hidup di dalam
lingkungan tertentu (negara)
rima_mhugmyahoocom
13
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Kaidah Hukum
Kaidah Primer
yaitu kaidah yang
menentukan
kelakukanprilaku
orang
Kaidah primer disebut
petunjuk pengenal (rules
of recognition)
Kaidah Sekunder
yaitu kaidah yang
menentukan syarat bagi
berlakunya kaidah
primer
rima_mhugmyahoocom 14
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Stuffen Bau Theory
(Teori piramida hukum)
Suatu peraturan baru dapat diakui secara
legal bila tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu
jenjang yang lebih tinggi
Seluruh sistem hukum mempunyai struktur
piramida mulai dari abstrak sampai konkrit
Merkl Hans Kelsen HLA Hart dan Hans
Nawiasky
rima_mhugmyahoocom
15
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Hans Nawiasky (vom Stufenbau der Rechtsordnung theorie)
4 jenjang perundang-undangan
1 Norma dasar (grundnorm)
2 Konstitusi
3 UU yang memuat sanksi
4 Peraturan pelaksanaan (JuklakJuknis)
rima_mhugmyahoocom
16
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis danhierarkhi
1) UUD
2) Undang-Undang Perpu
3) Peraturan Pemerintah (PP)
4) Perpres
5) Perda
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Peraturan Pemerintah (PP)
3) Undang-UndangPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi dan
7) Peraturan Daerah KabupatenKota
Add Judicial Review MA-MK WHEN
17
UU No 10 Tahun 2004 UU No 12 Tahun 2011
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
PIHAsas Peraturan PrsquoUU-an
Asas Lex superior derogat legi inferior
Asas Lex specialis derogat legi generalis
(peraturan sederajat)
Asas lex posteriori derogat legi
priori(peraturan sederajat)
rima_mhugmyahoocom
18
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Asas dalam Peraturan PrsquoUU-an
(Conrsquot)
Lex Superiori derogat legi Inferiori
PeraturanUU yang lebih tinggi mengesampingkan peraturanUU yang rendah (UU yang tinggi didahulukan)
Lex Specialis derogat legi Generali
PeraturanUU yang bersifat khusus mengesampingkan peraturanUU yang bersifat umum
Lex Posteriori derogat legi lex Priori
PeraturanUU baru mengesampingkan peraturanUU yang lama
rima_mhugmyahoocom
19
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Hukum sebagai Norma
Orang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan
secara legal oleh pemerintah yang sah ia dapat
dituntut hukuman melalui pengadilan
Bila hukum diakui sebagai normatif maka hukum
harus ditaati
Memahami hukum yang seharusnya (das sollen)
rima_mhugmyahoocom
20
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Kewajiban dalam kaidah hukum adalah
kewajiban yuridis artinya
suatu keharusan ekstern yaitu karena ada paksaan ancaman dari pihak luar jika tidak menaati
suatu kewajiban intern yaitu karena dorongan daribatin untuk menerimanya sebagai suatu kewajibanyang harus ditaati
rima_mhugmyahoocom
21
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Tujuan dan Fungsi Hukum
Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan
Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingn manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya
Untuk membagi hak dan
kewajiban antar
perorangan di dalam
masyarakat membagi
wewenang dan mengatur
cara memecahkan masalah
hukum serta memelihara
kepastian hukum
Tujuan Hukum Fungsi Hukum
22
rima_mhugmyahoocom
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Kepastian hukum secara normatif
adalah ketika suatu peraturan telah dibuat dan
diundangkan secara pasti karena mengatur secara
jelas dan logis
Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-
raguan (multi tafsir)
Logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain sehingga tidak berbenturan
atau menimbulkan konflik norma
rima_mhugmyahoocom
23
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
HEALTH LAW
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Pendahuluan
Bagiancabang dari Ilmu Hukum
Yaitu Segala peraturan perundang-undangan di
sektor pemeliharaan kesehatan
Peristilahan
Medical Law
Droit medical
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Definisi
CST Kansil (1989) rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengaturpelayanan medik dan sarana medik
Leenen (1999) hukum kesehatan meliputi semuaketentuan umum yang langsung berhubungan denganpemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukumperdata hukum pidana dan hukum administrasi dalamhubungan tersebut serta pedoman internasional hukumkebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan denganpemeliharaan kesehatan hukum otonom ilmu danliteratur menjadi sumber hukum kesehatan
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Pasal 1 Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum
Kesehatan Indonesia
Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaanpelayanan
kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban
baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat
sebagai penerima pelkes maupun dari pihak
penyelenggara pelkes dalam segala aspek organisasi
sarana pedoman-pedoman medis nasionalinternasional
hukum di bidang kesehatan jurisprudensi serta ilmu
pengetahuan bidang kedokterankesehatan
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Sumber Hukum Kesehatan
Pedoman Internasional
Konferensi Helsinki (1964) merupakan kesepakatan para dokter sedunia mengenai penelitian
kedokteran khususnya eksperimen pada manusia yakni ditekankan pentingnya persetujuan tindakan
medik (informed consent)
Hukum Kebiasaan
Aturan-aturan yang bentuknya tidak tertulis dan tidak dijumpai dalam peraturan perundang-
undangan
Jurisprudensi
Keputusan hakim yang diikuti oleh para hakim lainnya dalam menghadapi kasus yang sama
Hukum Otonom
Suatu ketentuan yang berlaku untuk suatu daerah tertentu wilayah tertentu gol tertentu Ex Kode etik
Profesi
Ilmu
Literatur
Pendapat para ahli hukum yang berwibawa Misalnya mengenai pertanggungjawaban hukum
(liability) perawat tidak boleh melakukan tindakan medis kecuali atas tanggung jawab dokter
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Subject dalam Pelkes
Health receiver
Penerima pelayanan kesehatan misalnya pasien
orang yang ingin memeliharameningkatkan
kesehatannya
Health Provider
Pemberi pelaynan kesehatan misalnya dokter
perawat bidan dan fisioterapi
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Hak dan kewajiban pemerintah
Masyakarat dan perorangan dalam
Hak Kebebasan
Hak Kesejahteraan
Hak-hak Legislatif
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Definition of Public Health
National Public Health Partnership 1998 stated
Organized response by society to protect and promote health
and to prevent illness injury and disability
Terms lsquodisease preventionrsquo and lsquohealth promotion are rarely defined
explicitly and often used interchangeable Both terms are
encompassed in the dynamic term ldquoPUBLIC HEALTHrdquo
Public Health is public in three senses of the word for the public by
the public and in the public interest (Lin and King 2000)
Although there in considerable overlap between the terms health
promotion and disease prevention health promotion includes wider
strategies designed to augment health status in general rather than
to prevent particular disease
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Approaches to disease prevention and
health promotion
Approach Responsible
Agent
Policy example
Medical Doctors Mammography
screening
Lifestyle Health
Educatorspractiti
oners
Quit for life
New Public
Health
Governments
private and
community
organizations
National
HIVAIDS
Strategy
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
The Causal Chain in the lifestyle
Lifestyle education
Change in health behavior
Improvement in health status
Reduction in health care utilization
Decrease in health care expenditure
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
DEFINITION PHL
PHL is the study of legal powers and duties of the
state to assure the conditions for people to be
healthy (eg to identify prevent and ameliorate
risk to health in the population) and the limitations
on the power of the state to constrain the autonomy
privacy liberty proprietary or other legally
protected interests of individuals for the protection
or promotion of community health
rima_mhugmyahoocom
34
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
Definition PHR
Public Health Regulation is a regulation to
conduct public health activity
Public health regulation entails potential trade
off between public goods and private interests
rima_mhugmyahoocom
35
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
The essential characteristics of Public Health Law
The governmentrsquos responsibility
to advance the publicrsquos health
The population-based
perspective
The relationship between the
people and the state
The discrete set of services and
scientific methodologies
The role of coercion (sanksi
hkm)
rima_mhugmyahoocom
36
Public
Health
Law
services
PopulationGovernment
CoercionRelationship
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn
rima_mhugmyahoocom37
Inter-Organizational
Communication and
enforcement activities
Characteristics of the
implementing agencies
Economic social and
political conditions
The disposition of
implementersPERFORMANCE
Standards and
Objectives
Resources
Policy
A Model of the policy-implementation process
Source D Van Meyer amp C Van Horn