5/24/2018 Hukum Waris

1/3

Pengertian Hukum Waris

Hukum waris menurut Vollmar merupakan perpindahan harta kekayaan secara utuh, yang berarti

peralihan seluruh hak dan kewajiban orang yang memberikan warisan atau yang mewariskan

kepada orang yang menerima warisan atau ahli waris.

Hukum waris menurut Pitlo adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai

kekayaan karena meninggalnya seseorang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai

kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan mengatur mengenai cara-

cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.

Selain beberapa pengertian tersebut di atas, pengertian mengenai hukum waris juga dapat dilihat

dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dalam pasal 171 disebutkan bahwa :

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta

peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris danmenentukan berapa bagian masing-masing.

Pengertian Pewaris dan Ahli Waris

Menurut KBBI Pewaris adalah Orang yang mewariskan.

Menurut KBBI Ahli Waris adalah Orang yang berhak menerima warisan

Asas yang berlaku dalam Hukum Waris

Dalam Hukum Waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal

dunia,maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli

warisnya.Hak hak dan kewajibankewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang

termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai

dengan uang.

SUBYEK HUKUM WARIS

Pewaris

Setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan disebut pewaris (Erflater). Ini

berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban yang harus

dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.

Ahli Waris

Orang-orang tertentu, yang secara limitatif diatur dalam KUH Perdata, yang menerima harta

peninggalan ialah :

Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofed)atau mewaris secara

langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.

Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, KUH Perdata menggolongkannya

sebagai berikut :

a. Golongan Pertama

Yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lancang ke bawah.

b. Golongan Kedua

Orang tua dan saudara-saudara pewaris; pada asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian

5/24/2018 Hukum Waris

2/3

saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari

seperempat harta peninggalan.

c. Golongan Ketiga.

Pasal 853 dan pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan

kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (kloving), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak

ayah, setengah bagian lagi untuk kakek-nenek pihak ibu.

d. Golongan Keempat.

Sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam.

Obyek Hukum Waris

Pada prinsipnya obyek Hukum Waris adalah harta kekayaan yang dipindahtangankan dari pewaris

kepada ahli waris. Harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut berupa :

Aktiva

Yaitu sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga. Selain

itu aktiva dapat pula berupa hak immaterial (hak cipta dan sebagainya).

Passiva

Yaitu sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya

(menyimpan benda orang lain dan sebagainya)

Dengan demikian berarti bahwa hak-hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan Hukum

Keluarga tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami/ayah untuk menyangkal anaknya.

5/24/2018 Hukum Waris

3/3