documenti

5/27/2018 I

1/26

I.PERATURAN DISIPLIN

A. UMUMDisiplin sangat penting bagi kegiatan suatu organisasi, sebab tanpa disiplin tidak

berbentuk usaha bersama yang terpadu dan efektif untuk mencapai tujuan.

Perusahaan bertujuan untuk menjaga disiplin yang baik yang dapat menciptakan suasana

yang paling pengertian dan harga menghargai atas masing-masing hak dan tanggung

jawab yang terjalin antara perusahaan dan para pegawainya. Perusahaan melalui kepala-

kepala kerja (supervisor) akan memberikan bimbingan,petunjuk dan perintah-perintah

dengan maksud agar keharusan menjalankan tindakan disiplin dapat membatasi seminimal

mungkin.

Perlu ditansaskan bahwa perusahaan bermaksud menjalankan tindakan disiplin yang

bersifat korektif dan mendidik. Peraturan ini dibuat sedemikian rupa sehingga di mana

mungkin akan memberikan kesempatan bagi pegawai yang melakukan pelanggaran untuk

memperbaiki perbuatannya. Peraturan ini diharapkan dapat memuaskan baik dipandang

dari segi hubungan kemanusiaan maupun segi-segi ekonomis perusahaan. Namun

demikian jika seorang pegawai berulang kali melanggar aturan-aturan dan norma-norma

perusahaan,atau melakukan suatu pelanggaran yang cukup barat,perusahaan akan

melaksanakan haknya untuk pembebasan tugas sementara seorang pegawai dan

selanjutnya mungkin mengajukan permohonan untuk memberhentikan pegawai tersebut.

Bila tindakan disiplin perlu dijalankan, peraturan ini haruslah dipakai sebagai pedoman

bagi kepala-kepala kerja. Dengan cara demikian perusahaan dan para pegawainya akan

yakin bahwa setiap tindakan disiplin yang perlu akan dilaksanakan secara adil terhadap

semua yang bersagkutan.

B. TINDAKAN-TINDAKAN DISIPLIN1. Penjelasan

a. Hubungan pokok antara perusahaan dan pegawai meliputi persetujuan antarapegawai akan melakukan pekerjaan dangan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah-

perintah yang layak. Sebagai imbalan, pegawai akan menerima gaji dan jaminan

kesejahteraan sebagai yang ditawaarkan perusahaan.

5/27/2018 I

2/26

b. Bila seorang pegawai melanggar aturan-aturan dan norma-norma perusahaan,tindakan disiplin terberat oleh perusahaan adalah pemutusan hubungan antara

perusahaan dan pegawainya. Pemutusan hubungan kerja ini harus sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Perusahaan tetap berhak memperhentikan seorang pegawai, namun adalah hasratdan tujuan perusahan menggunakan hak ini hanya dalam hal tinhgkah laku

pegawai sedemikian rupa sehingga perusahaan tidak dapat memperkerjakannya

lagi.

d. Perusahaan berhasrat dan bertujuan , bila mungkin menjakankan tindakan-tindakandisiplin yang bersifat memperbaiki dan mendidik dan memberikan kesempatan

secukupnya kepada pegawai yang bersangkutan untuk memperbaiki kelakiannya,kewajibannya kepada perusahaan dan penghargaan hasil kerjanya.

2. Pedoman Tindakan Disiplina. Lampiran berjudul Pedoman Tindakan Disiplin berisi pelanggaran-pelanggaran

terhadap peraturan-peraturan serta tindakan disiplin yang harus diambil yang

menunjukkan berbagai tingkat bert-ringannya tergantung pada sifat dan serinnya

pelanggaran itu dilakukan.

b. Haruslah diingat bahwa lampiran tersebut hanyalah sekedar pedoman danbelumlah dapat dianggap sebagai daftar lengkap yang dapat mencakup segala

pelanggaran. Apabila seorang kepala kerja merasa ragu terhadap tindakan yang

harus di ambilnya, dia harus segera berkomsultasi dengan bagian hubungan

perburuan.

c. Telah dinyatakan dalam pedoman tindakan disiplin, bahwa kesalahan-kesalahanbersifat bertkumpul. Ini berarti bahwa seorang pegawai yang melakukan berbagai

kesalahan yang tidak saling berhubungan dapat ditindak berdasarkan akibat

terkumpulnya berbagai kesalahan, namun pertimbangan yang tepat haruslah di

ambil sesuai dengan berat-ringannya berbagai kesalahan yang tidak saling

berhubungan itu.

5/27/2018 I

3/26

d. Tindakan-tindakan dibawah ini terdapat dalam pedoman :

(1)Petunjuk dan NasehatDiterapkan bagi pelanggar-pelanggar ringan yang pertama dilakukan,

misalnya: terlambat, pelanggaran peraturan-peraturan yang kecil, dsb. Agar

berhasil, kepala kerja harus meyakinkan bawahannya akan kemauannya

menolong dan memperbaiki dengan ketulusan nasehatnya. Nasehat yang tidak

tegas akan kurang faedahnya.

(2)Teguran Lisam atau TertulisTeguran lisan (atau tertulis bagi hal-hal berat) dipergunakan dalam hal terjadi

pelanggaran-pelanggaran kecil di mana Petunjuk dan Nasehat kurang

berhasil. Teguran akan diikuti dengan peringatan jika terjadi pelanggaran lebihlanjut.

(3)Peringatan TertulisJika diperlukan peringatan yang lebih keras dan pengertian dari pegawai yang

bersangkutan akan akibat-akibat yang berat bagi setiap ulangan. Peringatan

tertulis diberikan di mana di tegaskan bahwa tindakan pemberhentian dapat

dijalankan sesuai peraturan-peratuaran yang berlaku. Masing-masing surat

peringatan berlaku 6 bulan.

C. TINDAKAN-TINDAKAN YANG SEHUBUNGAN1. Bebas Tugas Guna Pemeriksaan

Bebas tugas guna pemeriksaan sendiri bukanlah merupakan tindakan disiplin. Dalam

hal-hal tertentu mungkin diperlukan memindahkan pegawai dari jabatan/pekerjaan

dengan segera. Biasanya ini dilakukan hanya dalam hal bahwa pemberhentian

merupakan kemungkinan akibat dari kesalahan, dan waktu diperlukan untuk

pemeriksaan yang seksama. Kepala kerja harus berkonsultasi demgam bagian

industrial sebelum mengambil tindakan. Bebas tugas guna pemeriksaan ini selalu

dengan gaji dan tunjangan penuh.

2. Pembebasan Tugas Sementara

5/27/2018 I

4/26

a. Pembebasan tugas sementara diterapkan kepada pegawai yang melakukanpelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemutusan

hubungan kerja dapat dibenarkan, misalnya pencurian, penggelapan, penipuan,

ketidakpatuhan, dsb

b. Seorang pegawai akan dianggap dalam status pembebasan tugas semantara segerasetelah perusahaan mengajukan permintaan pemberhentian kepada pertamina. Hal

ini akan dilakukan oleh bagian hubungan industrial di rumbai.

c. Mengenai pegawai yang di bebas tugaskan diatur dalam peraturan pembebasantugas sementara Bab XX

3. Pemutusan Hubungan KerjaIni merupakan tindakan terberat yang dapat di ambil oleh perusahaan. tindakan ini

diatur sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan yang khusus dan tidak akan

dilaksanakan tanpa konsultasi terlebih Dahulu dengan bagian hubungan industrial.

4. Administrasi PengupahanWalaupun menahan kenaikan gaji bukanlah merupakan cara yang memuaskan dalam

mengambil tindakan disiplin, namun pegawai harus menyadari bahwa tingkah laku dan

perbuatan pegawai pada umumnya adalah merupakan bagian yang integral dalam

tinjauan menyeluruh tentang kenaikan gaji atau pangkat.

5. LatihanSebagaimana diuraikan dalam paragrap terdahulu tujuan perusahaan ialah

melaksanakan tindakan disiplin yang bersifat korektif dan mendidik. Untuk mencapai

tujuan yang di maksud, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap

aturan-aturan keselamatan kepada pegawai yang bersangkutan mungkin diberikan

latihan untuk perbaikan.

D. PELAKSANAAN

1. Pemakaian Bahasa Indonesia

5/27/2018 I

5/26

Untuk menjamin pengertian yang lengkap, baik tindakan-tindakan lisan maupun

tertulis dalam peraturan ini, haruslah dipakai bahasa Indonesia. Formulir Laporan

Pelanggaran dan Tindakan Disiplin (CP 21-031) terlampir dibuat dalam dua bahasa

(Indonesia dan Inggris) dan ruang yang kosong harus diisi dengan bahasa Indonesia,

laporan dalam bahasa Indonesia harus diisi dengan bahasa Indonesia, kecuali jika

kepala kerjanya oramg asing, laporan bahasa Indonesia harus diterjemahkan ke dalam

bahasa inggris. Guna membantu kepala kerja asing, pedoman tindakan disiplin

mengenai pelanggaran-pelanggaran dibuat dalam dua bahasa.

2. Penjelasan Mengenai Formulira. Tata-usaha kepegawaian yang baik memerlukan bukti yang lengkap secara tertulis

tentang segala tindakan disiplin yang pernah diambil terhadap pegawai apabila hal

tersebut akan mengakibatkan diajukannya permohonan pemutusan hubungan kerja.b. Lampiran (Formulir CP 21-031) berjudul laporan pelanggaran dan tindakan

disiplin dibuat guna mencatat semua tindakan disiplin secara formal. Tergantung

pada macamnya tindakan disiplin, formulir ini kan dibuat sebagai tersebut di

bawah ini.

3. Tatacara Mengambil Tindakan Disiplina. Tindakan disiplin secara formil baru diambil setelah penyelidikan lengkap dan adil

menunjukkan bahwa pegawai yang bersangkutan benar-benar malakukan

pelanggaran. Sedapat mungkin sebelum mengambil tindakan, kepala kerja harus

mempunyai saksi-saksi dan membicarakan pelanggaran itu dengan yang

bersangkutan.

b. Tindakan disiplin yang resmi hanya sah dengan mengisi formulir CP 21-031.

4. Laporan Pelanggaran Bagian I dan II Formulir cp 21-031a. Pelanggaran Mengemudi/Tak Mengacuhkan Kesalamatan.

Pelanggaran yang berhubungan dengan mengemudi atau tidak mengacuhkan

aturan keselamatam akan di laporkan oleh kepala kerja/kepala bagian

bersangkutan. Sebaiknya kepala kerja berkonsultasi terlebih dahulu mengenai hal

itu dengan bagian fire & safety sebelum membuat catatan resmi. Laporan

5/27/2018 I

6/26

pelanggaran yang berhubungan dengan keselamatan harus diperiksa terlebih

dahulu sebelum di buat catatan resmi mengenai hal tersebut.

b. Pelanggaran-Pelanggaran LainTiap pelanggaran lainnya dari pegawai bersangkutan harus dicatat oleh kepala

kerjanya secara langsung.

c. Pelanggaran-Pelanggaran TerdahuluKepala kerja harus meninjau catatan disiplin yang terdahulu dari pegawai yang

bersangkutan, dan apabila ada, supaya menjelaskan tanggal-tanggal pada kolom

yang ditentukan pada formulir tersebut.

5. Tindakan Disiplin Bagian II Formulir CP21-031a. Tindakan disiplin hanya akan diambil oleh kepala kerja pegawai yang

bersangkutan, segera setelah bagian I dari formulir CP 21-031 diisi. Hal-hal yang

berkenaan dengan bebas tugas guna pemeriksan, pembebasan tugas sementara dan

pemutusan hubungan kerja, diatur dalam butir C-1, C-2 dan C-3 di atas.

b. Kepala kerja akan membicarakan dengan pegawai yang bersangkutan di hadapkandua orang saksi untuk setiap tindakan disiplin yang diambil.

c. Setelah pegawai membaca isi formulir tersebut, pegawai akan di minta untukmemberikan tanda terima untuk itu. Dalam hal pegawai menolak untuk

memberikan tanda terima demikian maka ketentuan dalam butir D-6 di bawah ini

akan di berlakukan kepadanya.

6. Pernyataan Telah Menerima Dari PegawaiAdalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang pegawai untuk memberikn tanda

terima formulir teguran tertulis ataupun peringatan tertulis tersebut. jika pegawai

menolak, ia akan dianggap tidak mematuhi peraturan perusahaan dan dapat

dibebastugaskan sementara selama 14 hari tanpa bayaran. Tanda terima tersebut bukan

merupakan dan tidak diartikan sebagai pengakuan kesalahan pegawai bahkan pegawai

tetap berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan perusahaan tersebut.

5/27/2018 I

7/26

7. Pencabutan Catatan-Catatan Disiplina. Pencabutan catatan-catatan disipllin dapat dilakukan oleh kepala kerja apabila

terdapat perbaikan dalam tingkah laku yang nyata dan meyakinkan dari pegawai

bersangkutan. Pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari

kepala bagian.

b. Sehubungan dengan masalah perburuhan dengan catatan-catatan disiplin hanyadapat dipakai untuk tindakan-tindakan berkenaan dengan disiplin yang dilakukan

pegawai dalam lima tahun terakhir.

c. Walaupun demikian, apabila kepala kerja menganggap perlu, hal-hal yang di cabutatau hal-hal yang terjadi dalam waktu lebih dari lima tahun, masih dapat

dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan soal-soalketenagakerjaan.

d. Pencabutan catatan disiplin dapat dilakukan dengan mengisi formulir CP 21-048lampiran berjudul Notice of Clearing Disciplinary Record.

8. Peranan Hubungan Industrial

a. Tanggung JawabTiap tindakan disiplin adalah tanggung jawab bagian dan kepala kerja yang

bersangkutan.

b. Tugas Bagian Hubungan IndustrialTelah diakui bahwa disiplin pegawai adalah kompleks sifatnya dan kepala kerja di

haruskan mengadakan konsultasi dengan bagian hubungan industrial bila terjadi

hal-hal yang menimbulkan pertanyaan.

c. Pemutusan Hubungan KerjaTiap persoalan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja harus diurus

melalui hubungan industrial dengan peraturan pemutusan hubungan kerja.

d. Perselisihan Industrial

5/27/2018 I

8/26

Pada prinsipnya, teguran, nasehat atau peringatan terhadap pegawai adalah hak

prerogative perusahaan dan hal itu tidak dapat diperselisihkan. Akan tetapi, tiap

pelanggaran yang berat sifatnya yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan

kerja mungkin akan menimbulkan suatu masalah perselisihan perburuhan. Hal ini

merupakan tanggung jawab bagian hubungan industrial untuk mengurusnya.

II. PERATURAN PEMBEBASAN TUGAS SEMENTARA

A. UMUM1. Pegawai dapat di bebaskan sementara dari tugas dikarenakan :

a. Berada dalam tahanan yang berwajib karena persoalan yamg tidak langsumgberhubungan dengan perusahaan.

b. Terdapat dugaan keras bahwa pegawai yang bersangkutan melakuka hal-hal yangmerugikan perusahaan, dan perusahaan memerlukan waktu untuk penyelidikanlebih lanjut.

c. Bila perusahaan sedang menunggu persetujuan dari pertamina untuk memutuskanhubungan kerja seorang pegawai.

2. Pembebasan sementara dari tugas dilakukan untuk menunggu keputusan lebih lanjut,misalnya : masih diperlukan tambahan bukti-bukti atau kesaksian, penyelesaian

masalah-masalah yamg bersifat administrative, kebulatan keputusan dari pimpinan

perusahaan dan lain sebagainya. Setelah hal itu semua selesai, baru mrnyusul

keputusan yang sebenarnya (final) yang dapat berupa rehabilitasi (apabila yang

bersangkutan tidah terbukti kesalahannya) ataupun peringatan lisan/tertulis/pemutusam

hubungan kerja, tergantung kepada besar kecilnya kesalahan.

3. Pembebasan tugas sementara berlaku paling lama untuk 6 (enam) bulan. Paling lambatpada saat berakhirnya periode enam bulan tersebut, harus sudah ada keputusan apakah

pegawai akan di pekerjakan kembali atau diputuskan hubungan kerjanya.

4. Apabila pembebasan tugas sementara sudah mencapai 6 (enam) bulan maka bantuankepada keluarganya di hentikan.

5. Pemberitahuan secara tertulis mengenai pembebasan tugas sementara harusditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang. Surat pembebasan tugas

5/27/2018 I

9/26

sementara akan diberikan kepada pegawai, segera setelah terjadinya peristiwa

dimaksud.

6. Jika perusahaan berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja harus dilakukun, makapegawai yang bersangkutan harus diberitahukan secara tertulis tujuh hari sebelumnya.

7. Dalam hal terjadi PHK karena sesuatu kasus yang didahului oleh pembebasan tugassementara, maka tanggal PHK ditetapkan tanggal perusahaan mengambil keputusan.

B. PELANGGARAN DI LUAR PERUSAHAAN

Ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku dalam hal dimana perusahaan tidak langsung

tersangkut :1. Selama tahanan sementara sebelum putusan hahim.

a. Sesuai dengan statusnya dalam keadaan pembebasan tugas sementara, maka gajiaktif pegawai tersebut dihentikan.

b. Tetapi kepada keluarganya (atau kepada pegawai yang bersangkutan jika pegawaitersebut berstatus lajang) akan menerima bantuan sebagai berikut :

0-3 bulan : 75% Gaji

0-4 bulan : 50% Gaji

Disamping itu pegawai dan keluarganya (atau kepada pegawai yang bersangkutan

jika pegawai tersebut berstatus lajang) akan menerima fasilitas lainnya seperti

biasa. Bila yang bersangkutan ditahan lebih dari 6 (enam) bulan, maka bantuan-

bantuan tersebut akan dihentikan.

2. Sesudah putusan hakim atau pemeriksaan pendahuluan. (dalam waktu 6 (enam) bulansejak penahanan)

a. Seorang pegawai tidak di putuskan hubungan kerjanya apabila ia :1. Dibebaskan2. Dihukum dengan masa percobaan3. Dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran kecil

5/27/2018 I

10/26

Di dalam salah satu hal diatas, pegawai dapat meneruskan hubungan kerjanya

dengan perusahaan atau jika ia diberhentikan sementara ia akan dipekerjakan

kembali dan gajinya untuk masa selama ia dalam tahanan akan dibayarkan

kepadanya, dikurangi dengan bantuan yang telah dibayarkan.

b. Dalam hal seorang pegawai dikenakan hukuman badan 7 hari atau kurang makahubungan kerjanya akan dipertimbangkan oleh pimpinan perusahaan.

C. PELANGGARAN DI DALAM PERUSAHAAN1. Jaminan terhadap pegawai yang dibebas-tugaskan sementara karena diduga melakukan

hal-hal yamg merugikan perusahaan di atur sebagai berikut :

Gajinya tetap diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

0-3 bulan : 75% dari Gaji

4-6 bulan : 50% dari Gaji

Disamping itu pegawai dan keluarganya (atau kepada pegawai yang bersangkutan jika

pegawai tersebut lajang) akan menerima fasilitas lainnya seperti biasa.

2. Apabila hingga saat berakhirnya periode enam bulan perusahaan belum memperolehkeputusan dari pertamina bantuan yang tercantum pada Bab XX.C.1. di atas akan

dihentikan.

III. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

A. UMUMSemua pemutusan hubungan kerja (PHK) kecuali PHK dalam masa percobaan, atas

permintaan sendiri, mencapai usia pensiun, dan meninggal dunia harus mendapat

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pertamina.

B. P.H.K. KARENA PERMINTAAN SENDIRI

5/27/2018 I

11/26

1. Seorang pegawai, dengan alasan pribadi, dapat memutuskan hubungan kerja denganmengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan paling sedikit satu bulan

sebelum ia bermaksud memutuskan hubungan kerja.

2. Dalam hal keadaan mendesak, perusahaan dapat memberikan kebijaksanaan, akantetapi pada dasarnya perusahaan mengharapkan agar surat permintaan berhenti

disampaikan kepada perusahaan sekurang-kurangnya sebulan sebelum tanggal

berhenti.

3. Pegawai yang putus hubungan kerjanya atas permintaan sendiri tidak berhak atas uangpesangon dan/atau tunjangan lainnya kecuali jika pada waktu hubungan kerjanya putus

dia telah berhak untuk pensiun muda. (lihat peraturan punsiun).

4. Kepala kerja bertanggung jawab menjaga agar permintaan pegawai untuk memutuskanhubungan kerja dilakukan secara tertulis. Dalam keadaan mendesak kepala kerja kerja

harus membuat catatan tertulis dari setiap permintaan lisan pegawai untuk

memutuskan hubungan kerjanyadan meminta pegawai bersangkutan untuk

menandatangani catatan tersebut.

C. P.H.K OLEH PERUSAHAAN1. Karena Alasn Kesehatan

a. Pegawai yang dalam perawatan karena sakit dan tidak dapar melakukan tugasnyadan dinyatakan demikian dalam surat keterangan dokter perusahaan atau dokter

yang ditunjuk oleh perusahaan, akan menerima selama masa perawatan tersebut

jaminan gaji penuh hingga 12 (dua belas) bulan

b. Jika setelah 12 bulan pegawai tersebut masih tetap dalam perawatan kesehatannya,dan belum dapat melakukan tugasnya, maka ia dapat dinyatakan tidak mampu

bekerja lagi, sehingga hubungan kerjanya dapat diputuskan.

c. Apabila seorang pegawai diputuskan hubungan kerjanya karena alas an kesehatansesuai dengan keputusan dokter perusahaandan yang bersangkutan tidak

menyetujui keputusan tersebut, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari pegawai

dapat naik banding dengan memberitahukan secara tertulis kepada badan penguji

5/27/2018 I

12/26

kesehatan pertamina. Satu tembusan dari surat naik banding harus juga dikirimkan

kepada perusahaan. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari pegawai tidak

mengajukan pemberitahuan naik banding, pegawai dianggap menerima pemutusan

hubungan kerjanya.

d. Pegawai yang diberhentikan karena alasan kesehatan (unfit) akan diberikanpembayaran sebagai berikut :

Masa Kerja Tunjangan Tidak

Mampu kerja (unfit)

Di atas 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun 5 bulan gaji

1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun 6 bulan gaji

2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun 7 bulan gaji3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun 8 bulan gaji









12 tahun ke atas 1,5 bulan gaji per

Tahun masa kerja

Untuk seluruh masa kerja

Gaji yang dijadikan dasar dalam perhitungan uang pesangon terdiri dari unsur-unsur

sebagai berikut :

a. Gaji pokokb. 5% dari butir a sebagai kompensasi perawatan kesehatanc. 1/12 hadiah tahunan dari butir ad. 1/12 biaya cuti dari butir a

5/27/2018 I

13/26

Apabila pada saat pegawai diputuskan hubungan kerjanya Karen alasan kesehatan dan

pegawai telah mencapai umur 50 tahun atau lebih dari masa kerja 15 tahun atau lebih,

maka pegawai berhak atas tunjangan pensiun muda di samping tunjangan tidak mampu

bekerja menurut peraturan ini.

2.Karena Pegawai Mencapai Usia 50 TahunHubungan kerja pegawai dengan perusahaan putus karena mencapai usia 56 tahun dan

oleh karenanya pegawai berhak atas penerimaan sebagai berikut :

a. Pembayaran yang sekaligus atas dasar perhitungannya adalan masa kerja x 1,5 xGaji.

Yang dimaksud dengan gaji dalam dasar perhitungan pembayaran sekaligus terdiridari unsur- unsure seperti tersebut dalam butir C.1.d. di atas.

b. Pensiun bulanan sesuai dengan peraturan pensiun bulanan yang berlaku.

3.Karena Kelebihan Tenaga KerjaPegawai yang diberhentikan karena akasan kelebihan tenaga kerja akan diberikan uang

pesangon yang dalamnya termasuk uang jasa sebagai berikut :

Masa Kerja Uang Pesangon

Di atas 3 bulan tetapi kurang dari 1 tahun 5 bulan gaji











5/27/2018 I

14/26


12 tahun ke atas 1,5 bulan gaji x

Tahun masa kerja

Gaji yang dijadikan dasar dalam perhitungan uang pesangon terdiri dari unsur-

unsur seperti tersebut dalam butir C.1.d. di atas

4.Karena Meninggal DuniaBila seorang pegawai meninggal dunia, perusahaan akan memberikan kepada ahli waris

yang diakui perusahaan suatu tunjangan sekaligus menurut ketentuan di bawah ini :

Masa Kerja Besarnya Tunjangan

- ku rang dari 10 tahun 20 bulan gaji- 10 tahun tetapi kurang dari 25 bulan gaji

16 tahun

- 16 tahun ke atas 30 bulan gaji di tambah 1,5Kali gaji untuk setiap tahun

Masa kerja yang melebihi

16 tahun

Gaji yang dijadikan dasar dalam perhitungan tunjangan sekaligus dari unsur-unsur

seperti tersebut dalam butir C.1.d di atas. Jika pegawai yang meninggal tersebut telah

berhak mendapatkan pensiun muda, ahli warisnya yang berhak dapat memilih untuk

menerima tunjangan sekaligus seperti tercantum di atas atau tunjangan sekaligus

berdasarkan peraturan pensiun perusahaan.

a. HutangBila saat meninggak dunia, pegawai meninggalkan hutang pada perusahaan, maka

untuk menyelesaikan hutang tersebut perusahaan berhak untuk memotong jumlah

tersebut dari pembayaran yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada ahli-warisnya

untukn melunasi hutangnya tersebut.

b. Perusahaan akan membayarkan kepada ahli warisnya uang pengganti cuti yangberlaku menurut ketentuan pereturan perusahaan tenteng cuti tahunan.

5/27/2018 I

15/26

c. Ketentuan Khusus Bagi Ahli Waris

(1). Rumah Perusahaan

Jika pada saat pegawai meninggal dumia, pegawai dan keluarganya yang diakui

sedang mendiami rumah perusahaan, maka keluarganya di ijinkan untuk

mendiami rumah itu dalam jangka waktu tidak lebih lama dari 3 ( tiga) bulan.

Pada akhir jangka waktu tersebut rumah harus di kosongkan dari penghuni serta

barang-barangnya.

(2). Perawatan Kesehatan

Selama tiga bulan setelah pegawai meninggal dunia, keluargamya yang diakui

perusahaan masih berhak mendapatkan perawatan kesehatan biasa maupun

perawatan rumah sakit.

(3). Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pegawai meninggalnya pegawai, perusahaan

akan mengatur pengangkutan bagi keluarga pegawai yang di akui ke tempat

asalnya di Indonesia. Khusus dalam hubungan ini saja, sebagai tempat asal

dapat di pilih :

- Tempat kelahiran janda almarhum atau tempat lahir salah satu atau keduaorang tuanya, atau

- Tempat lain yang di minta janda atau wali yang sah yang di minta anak-anakalmarhum.

- Jika di pilih suatu tempat selain dari yang didaftarkan pada peraturan cuti,perusahaan dapat meminta bukti untuk memperkuat pilihan itu. Bukti itu harus

diperoleh dari pejabat pemerintah yang berwenang. Jika keluarga almarhum

yang di akui oleh perusahaan memilih untuk tidak kembali ketempat asalnya,

mereka tidak berhak akan pengangkutan ini maupun uang penggantinya.

5. P.H.K. DENGAN PEMBAYARAN UANG PESANGON TABEL KECIL

a. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan olah perusahaan karena alasan :- Tidak cukup;- Ternyata tidak memenuhi persyaratan jabatan;

5/27/2018 I

16/26

- Tidak mematuhi tata tertib perusahaan;

Perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran tata tertib perusahaan, atara lain :

(1)Tidak maasuk kerja tanpa izin;(2)Tidak mentaati waktu kerja yang ditetapkan;(3)Tidak bersungguh-sungguh melakukan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya;

(4)Tidak menjalankan, menolak atau menghambat pekerjaan yang di berikankepadanya tanpa alasan yang dapat diterima;

(5)Menolak pemindahan ke lain tempat tanpa alasan yang dapat di terima;(6)Menolak pengobatan/perawatan san pemeriksaan kesehatan badan oleh dokter

yang ditunjuk oleh perusahaan;

(7)Lain-lain perbuatan yang merugikan/merintangi kemajuan perusahaan danbersifat pelanggaran pada umumnya;

b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemutusan hubungan kerja seperti tersebutdiatas diberikan pesangon yang disebut :

(1)Jumlah Uang Pesangon


3 bulan dan kurang dari 1 tahun bulan yang berjalan + 1 bulam gaji

1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun bulan yang berjalan + 2 bulan gaji



4 tahun atau lebih bulan yang berjalan + 5 bulan gaji

(2)Disamping uang pesangon yang disebutkan di atas, akan di bayarkan juga uangjasa kepada pegawai sebagai berikut :


5 tetapi kurang dari 10 tahun 1 bulan gaji

10 tetapi karang dari 15 tahun 2 bulan gaji

5/27/2018 I

17/26



25 tahun lebih 5 bulan gaji

Gaji yang di jadikan dasar dalam memperhitungkan uang pesangon dan uang

jasa terdiri dari unsur-unsur srbagai berikut :

a. Gaji brutob. Penggantian pengobatan dan perawatan sebesar 5% dari a.

6. P.H.K. TANPA PESANGONa. Dalam masa percobaan

Dalam masa percobaan PHK dapat dilaksanakan baik atas permintaan pegawai

sendiri, maupun atas kehendak perusahaan tanpa perlu memberikan alasan PHK

tersebut. dalam hal ini tenggang waktu pernyataan putusnya hubungan kerja tidak

berlaku dan perusahan tidak diwajibkan untuk membayar pesangon.

b. Melakukan kejahatan/kesalahan yang dianggap besar(1). Jika seorang pegawai melakukan kejahatan/kesalahan yang dianggap besar

terhadap perusahaan, maka dalam waktu yang sesingkat-singkstnya hubungn

kerja sengan pegawai tersebut diputuskan tanpa pemberian uang pesangon.

Pemutusan hubungan kerja ini harus dapat dipertanggung jawabkan dengan

adanya keyakinan pimpinan perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang ada

antara lain seperti tercantum dalam berita acara pemeriksaan.

(3) Jika pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan dengan seketika karenamasih diperlakukan pemeriksaan lebih lanjut maka pegawai tersebut dibebas

tugaskan sementara oleh kepala bagiannya yang bersangkutan.

(4)Dibawah ini diberikan antara lain ikhtisar tentang hal-hal yang termasukkategori kejahatan/kasalahan yang dianggap besar :

5/27/2018 I

18/26

a. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar (misalnyamerokok di suatu tempat terlarang).

b. Melaksanakan pekerjaan tanpa hati-hati terus menerus sesudahdiperingatkan beberapa kali sebelumnya.

c. Melalaikan kewajiban, dalam hal ini termasuk mangkir untuk waktu yanglebih dari sepuluh hari kerja berturut-turut.

d. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya sampai menimbulkan bahaya.e. Memberikan keterengan palsu.f. Menganjurkan untuk melakukan tindakan gelap atau melanggar kesusilaan.g. Berjudi, mabuk ,menghisap madat dan berbuat sesuatu yang bertentangan

dengan kesopanan atau melanggar kesusilaan ditempat kerja atau ditempat

lain yang dapat berakibat buruk langsung terhadap pekerjaan.h. Menganiaya, menghina secara kasar/berat atau mangancam atasan aatau

taman sekerja.

i. Mencuri, menipu, memalsukan dalam tukisan.j. Menarik keuntungan dan menggunakan milik perusahaan bagi diri sendiri,

keluarga, saudara, teman atau golongan.

k. Merusak milik perusahaan.l. Merampas atau menggelapkan.m. Membocorkan rahasia perusahaann. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama pegawai dengan

jalan menghasut, memfitnah dan lain sebagainya.

o. Perbuatan lain yang bersifat menodai nama perusahaan.p. Berkelahi ditempat kerja.

D. LAIN-LAIN1. CUTI

Pegawai putus hubungan kerjanya kepada perusahaan bukan karena melakukan

kejahatan/kesalahan yang dianggap besar akan menerima pembayaran pangganti dari

cuti yang telah menjadi haknya tetapi yang belum sempat di ambil. Pembayaran itu

meliputi juga uang tunjangan buti jika ada.

5/27/2018 I

19/26

2. Rumah Perusahaana. Pada dasarnya pegawai yang putus hubungan kerjanya dengan perusahaan dapat

tetap tinggal, beserta anggota keluarganya, di rumah perusahaan untuk jangka

waktu tidak lebih lama dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal putusnya hubungan kerja

tersebut. perpanjangan waktu dapat dipertimbangkan oleh perusahaan guna

memberikan kesempatan kepada pegawai untuk nmenyelesaikan persoalan-

persoalan yang masih ada dengan perusahaan. Dalam hal P.H.K. karena

kesehatan,maka pegawai serta keluarganya boleh tetap tinggal di rumah perusahan

untuk jangka waktu tidak lebih dari 4 bulan sejak tanggal P.H.K.

b. Seorang pegawai yang telah putus hubungan kerjanya dengan perusahan wajibmengembalikan kepada perusahaan alat-alat perkengkapan yang dipinjamkan atau

disediakan baginya.

c. Pada tanggal berl;akunya P.H.K. perusahaan akan membayarkan 50% dari uangpesangon sebagai persekot, sisanya akan dibayarkan setelah pegawai

mengosongkan serta mengambalikan rumah perusahaan dan mengambalikan

semua alat-alat dan perkengkapan yang dipinjamkan kepadanya.

3. Pengangkutana. Dalm hal P.H.K. bukan atas permintaan sendiri, misalnya P.H.K. karena mencapai

usia 56 tahun, alasan kesehatan, meninggal dunia,, dsb., ongkos pengangkut

langsung ketempat asal di wilayah Indonesia ditanggung oleh perusahaan.

b. Dalam hal P.H.K. atas permintaan sendiri, perushaan akan menanggungpengangkutan ketempat pegawai semula bekerja dengan fasilitas perusahaan atau

diberikan ongkos pengganti pengangkutan.

c. Dalam hal P.H.K. dalam butir 3-a dan 3-b di atas, perusahaan membayar ongkospengangkutan dan pengepakan barang-barang milik pribadi ke tempat tersebut di

atas, sebagai berikut :

(1)Pengangkutan dan pengepakan di urus oleh perusahaan:

5/27/2018 I

20/26

Maksimum

Golongan Berat Volume

16 3.600 Kg 35 m3

710 4.000 Kg 40 m3

11Ke atas 4.800 Kg 50 m3

(2)Pengangkutan dan pengepakan diurus oleh pegawai sendiri :(a)Bantuan Pengepakan :

NSM/AS Rp. 650.000

SCP Rp. 750.000

MCP Rp. 850.000

(b)Bantuan pengangkutan : jalan darat 3 truk @ 3 ton berdasarkan terifresmi/jalan laut dengan batasan yamg sepdan seperti jalan darat.

4. Hutang Pada PerusahaanPegawai wajib menyelesaikan hutangnya pada perusahaan pada waktu hubungan

kerjanya putus. Perusahaan berhak menahan dari pembayaran yang akan dilakukan

kepada pegawai suatu jumlah yang sama besarnya dengan jumlah hutang pegawai

pada perusahaan untuk pelunasan hutang pegawai tersebut. apabila masih terdapat sisa

hutang pegawai tetap mempunyai kewajiban untuk melunasinya, bila perlu perusahaan

dapat mencari penyelesaiian melalui jalur hokum.

5. Surat Keterangana. Jika dikehendaki oleh pegawai yang hubungan kerjanya, perusahaan wajib

memberikan surat keterangan yang berisikan :

(1)Nama Pegawai(2)Lamanya Masa Kerja(3)Pangkat Terakhir

b. Surat keterangan ini diberikan oleh bagian personalia dalam bentuk yang standardan akan diberikan setelah pegawai memenuhi segala kewajibannya terhadap

perusahaan.

5/27/2018 I

21/26

IV. BANTUAN PEMAKAMAN

A. Jika seorang pegawai atau keluarga yang menjadi tanggungan pegawai meninggaldunia ataupun pegawai/istri pegawai yang mengalami gugur kandung setelah

kandungan berumur lebih dari lima bulan, diluar pembayaran-prnbayaran lain yang

telah ada, perusahaan akan memberikan bantuan pemakaman sebagai berikut :

1. Mengganti biaya yan wajar untuk pembalseman atau pembelian/pembuatan petimati.

2. Uang sebesar 50% dari gaji pokok dengan jumlah minimal Rp. 750.000,-3. Menyediakan fasilitas pengangkutan bila pemakaman dilakukan hanya disekitar

operasi perusahaan Dumai, Duri, Minas dan rumbai,atau bagi pegawai yang

berkedudukan di Jakarta pemakaman dilakukan di Jakarta dan sekitarnya(jabotabek).

B. Apabila pegawai atau keluarganya yang diakui meninggal dunia pada waktumelakukan perjalanan dinas, pengobatan atau training/sekolah diluar daerah tempat

pegawai di tugaskan maka perusahaan akan menanggung biaya berikut ini :

1. Jika dimakamkan di tempat meninggal dunia, perushaan akan menanggung biaya :a. Kremasi atau pembalsemanb. Peti matic. Tanah tempat penguburand. Biaya perjalanan untuk maksimum 2 orang anggota keluarga yang diakui

perusahaan

e. Akomodasi dan uang harian selama 3 hari untuk 2 orang anggota keluargayang diakuin perusahaan

2. Jika jenazah harus dipulangkan ketempat tugas pegawai di Sumatra atau Jakarta,perusahaan akan menanggung biaya berikut :

a. Pembalsemanb. Peti matic. Biaya insidentil resmi senelum pemberangkatan jenazahd. Pengankutan jenazah ke tempat tugas pegawai

5/27/2018 I

22/26

e. Biaya perjalanan untuk satu orang dari dank e tempat tugas pegawai untukmengiringi jenazah.

f. Akomodasi dan uang harian maksimum 3 hari untuk yang mengiringi jenazah

C. Uang Santunan Meninggal Dunia dari ASTEKKepada ahli waris dari pegawai yang meninggal dunia diberikan uang santunan dari

ASTEK yang besarnyadi sesuaikan dengan ketentuan ASTEK yang berlaku dan

dibayarkan terlebih dahulu oleh perusahaan.

D. Pegawai yang meninggal dunia Karena kecelakaan kerja lihat perihal perlindungankerja apabila dimakamkan di luar tempat kedudukan, maka fasilitas pengangkutan

ditanggung oleh perusahaan.

V. TATACARA PENYELESAIAN KELUHAN

A. UMUM

Untuk membina suatu hubungan kerja yang baik, perusahaan menganggap penting

bahwa semua peraturan hendaknya dilaksanakan dengan adil tanpa pilih kasih.

Demikiean juga penting bahwa hak dan fasilitas setiap pegawai dilindungi sesuai

peraturan perusahaan yang tertulis maupun tidak.

Apabila pegawai merasa bahwa perlakuan terhadapnya bertentangan dengan peraturan

perusahaan dan/atau berlawanan dengan keadilan, kelayakan atau kesamaan, pegawai

berhak untuk mengemukakan dan membicarakan keluhannya dengan kepala kerjanya

atau kepala bagiannya. Hendaknya dimengerti bahwa semua permintaan, keluhan atau

keluh-kesah dengan sendirinya menjadi keluhan menurut peraturan ini. keluhan

baru terjadi apabila persoalan yang dihadapi si pegawai memerlukan perhatian dan

penyelesaian.

B. TATA CARA PENYELESAIAN

Penentuan apakah ada tidaknya suatu keluhan dilihat dari tata cara pengajuan tersebut

sebagai berikut :

1. Tingkat Pertama

5/27/2018 I

23/26

Jika seorang pegawai merasa bahwa dia telah diberlakukan tidak adil akan

bertentangan dengan peraturan perusahaan, dia dapet mengemukakan dan

membicaraka keluhannya dengan kepala kerjanya. Kepala kerjanaya akan berusaha,

untukmenyelesaikan keluhan itu setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang

dikemukakan serta semua faktor yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

apabila persoalan itu tidak dapat diselesaikan secara memuaskan dalam waktu 5

(lima) hari kerja, kepala kerjanya dan/atau sipegawai akan meneruskan persoalan

tersebut secara tertulis kepada kepala kerja senior/kepala bagian (dengan

menggunakan bentuk formulir terlampir) . tembusannya dikirimkan kepada bagian

personalia/bagian hubungan industrial di distrik. Usaha ini merupakan tindakan

dalam tingkat ke dua.

2. Tingkat KeduaKepala bagian atau manager distrik, setelah mempelajari keluhan tersebut dengan

wakil dari bagian personalia/hubungan industrial akan menjadwalkan suatu

pertemuan dalam usahanya mencari penyelesaian yang memuaskan. Pertemuan itu

harus dihadiri oleh pegawai, kepala kerja, kepala bagian atau manager distrik yang

bersangkutan dan wakil dari bagian personalia/bagian hubungan industrial.

Jika didalam pertemuan itu tidak tercapai penyelesaian, kepala bagian atau manager

distrik, akn meminta kepada pegawai untuk mengajukan keluhannya secara tertulis

dalam tempo 5 (lima) hsri kerja dari tanggal keluhan itu untuk di sampaikan secara

resmi kepada manager divisi hubungan kepegawaian. Manager divisi kepegawaian

kemudian akan menjadwalkan suatu dengar pendapat secara resmi dengan panitia

penyelesaian keluhan pegawai.

3. Tingkat KetigaDalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya keluhan

tertulis oleh manager hubungan kepegawaian, panitia penyelesaiian keluhan

pegawai akan mengadakan gelar pendapat secara resmi. Panitia ini terdiri atas

manager dari divisi di mana pegawai bekerja, manager divisi hubungan

kepegawaian dan kepala bagian personalia. Jika tidak tercapai penyalesaian yang

memuaskan maka keluhan tersebut menjadi suatu perselisihan industrial dan dalam

waktu 14 hari perselisihan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5/27/2018 I

24/26

D. ADMINISTRASISetiap pembicaraan akan dicatat selengkap mungkin dengan menggunakan bentuk

terlampir. Sebuah tembusan akan diteruskan kepada bagian personalia untuk disimpan

kedalam arsip pegawai yang bersangkutan dan tembusan lainnya kepada bagian hubungan

industrial untuk arsip mereka. Catatan ini tidak akan mempengaruhi penilaian perusahaan

tentang ketulusan hati, nama baik dan/atau prestasi kerja pegawai.

5/27/2018 I

25/26

5/27/2018 I

26/26

documenti

Documents