1

Identifikasi Indeks Pengungkapan Integritas

Pemerintahan Daerah Di Jawa

Abstract: The decentralization system of government implemented in Indonesia

creates a Regional Government that can make its own authority and make it easier for

leaders to commit corruption. The high level of corruption in Indonesia has hampered the

16th Sustainable Development Goals (SDGs). Disclosure of integrity through the local

government website can create Openness of Public Information so that the public can assess

the performance of each government and reduce corruption in Indonesia. The purpose of this

study is to explore the integrity disclosure index and identify problems that occur in

disclosing integrity through the website. Data was collected based on content analysis

carried out on the Regional Government website in Java. The average disclosure on the

website in the Java Regional Government is 30 out of 47 disclosure items and is classified as

good. With good disclosure of integrity, local governments in Java can be support the Law on

Public Information Disclosure. This study discusses Institutional Theory by using coersive

isomorphism.

Keywords: Decentralization, Institutional Theory, Integrity Framework, Local Government

Abstrak: Sistem pemerintahan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia

menciptakan Pemerintahan Daerah dapat membuat kewenangannya sendiri dan

mempermudah pemimpin melakukan korupsi. Tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia

mengakibatkan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 menjadi terhambat.

Pengungkapan Integritas melalui website Pemerintahan Daerah dapat menciptakan

keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja setiap pemerintah

serta menekan korupsi yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah

mengeksplorasi indeks pengungkapan integritas dan mengidentifikasi permasalahan yang

terjadi pada pengungkapan integritas melalui website. Data dikumpulkan berdasarkan

analisis konten yang dilakukan pada website Pemerintahan Daerah di Jawa. Rata-rata

pengungkapan pada website di Pemerintahan Daerah Jawa yaitu 30 dari 47 item

pengungkapan dan tergolong baik. Dengan adanya pengungkapan integritas yang baik,

Pemerintah Daerah di Jawa dapat mendukung Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik. Penelitian ini membahas Teori Institusional dengan menggunakan isomorphism

coersive.

Kata Kunci: Desentralisasi, Teori Institusional, Kerangka Integritas, Pemerintah Daerah

2

1. Pendahuluan

Fraud (kecurangan) adalah hal yang umum terjadi, salah satunya juga terjadi pada organisasi

pemerintahan. Seiring dengan perkembangan zaman, Marks & Horwath (2011) mengembangkan

fraud triangle (Cressey, 1973) dan fraud diamond (Wolfe & Hermanson, 2004) menjadi fraud

pentagon. Contoh kecurangan yang berada pada pemerintahan salah satunya adalah kasus korupsi

yang menjadi permasalahan besar bagi Indonesia dan selalu menjadi perhatian bagi masyarakat.

Kasus korupsi di Indonesia terjadi karena buruknya sistem perundang-undangan dan lemahnya

penegak hukum, adanya pembenaran dari beberapa pihak yang mendukung aksi tersebut, dan

penyelewengan kekuasaan serta penyalahgunaan kekuasaan (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan RI, 2011). Data dari Report to the Nation 2020 yang diterbitkan oleh Association of

Certified Fraud Examiners (ACFE) mencatat bahwa 16 persen kecurangan dilakukan pada organisasi

pemerintahan.

Kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemerintahan dapat mengakibatkan Sustainable

Development Goals (SDGs) poin 16 dapat sulit tercapai. SDGs merupakan agenda pembangungan

global yang telah disepakati oleh 193 kepala negara pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) ke 70 yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan tertulis pada sebuah dokumen berjudul

Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Johnston, 2016). SDGs

memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran dan diproyeksikan berakhir pada tahun 2030. Dari 17 tujuan yang

telah disampaikan, fokus untuk lembaga-lembaga sektor publik atau prinsip kelembagaan ini terletak

pada poin ke 16 yaitu untuk membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif pada semua

level. Tujuan ini didukung dengan sikap pemerintah untuk mengurangi praktik suap dan korupsi

dalam bentuk apapun; mengembangkan keefektifan, akuntabilitas dan transparansi pada institusi;

memastikan akses publik terhadap informasi serta melindungi kebebasan fundamental sesuai dengan

perundang-undangan nasional dan perjanjian internasional (Affairs & Department of Economic and

Social, 2019).

Penerapan SDGs di Indonesia harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan desentralisasi

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sistem pemerintahan desentralisasi

memberikan kewenangan untuk setiap daerah otonom memiliki wewenang, kewajiban, dan hak untuk

mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah, 2014). Potensi penyalahgunaan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia masih

3

cukup besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2018) melaporkan dari 121 tersangka korupsi, 21

orang di antaranya merupakan kepala daerah. Pada tahun 2019 Indonesia Corruption Watch (ICW)

mencatat bahwa korupsi anggaran desa menjadi kasus terbanyak, berdasarkan data ICW 46 kasus

korupsi anggaran desa merugikan negara sebesar Rp. 32,3 miliar (Almasyah, 2020). Desentralisasi

menambah 61 jumlah kasus korupsi di organisasi pemerintah daerah di Indonesia (Valsecchi, 2013).

Upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah memiliki beberapa cara antara lain

pemerintah daerah harus menyesuaikan standar akuntansinya dengan pemerintah pusat, melakukan

sistem pengendalian internal dengan membangun sistem pengendalian keuangan, pemetaan risiko,

dan pengawasan internal (Kumolo, 2016). Upaya pencegahan lain yang diusulkan oleh Wakil Ketua

KPK (Syarif, 2016) bahwa setiap pemerintah daerah menerapkan sistem perizinan satu pintu,

memperbaiki Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta menyempurnakan e-Planning, e-

Budgeting, dan e-Procurement yang wajib di install setiap pemerintah daerah. Proses transparansi

yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dengan menggunakan e-Budgeting dan e-Procurement

dinilai meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah. Selain mempermudah koordinasi

yang dilakukan antara pemerintah daerah dan pusat proses online tersebut dapat menjadikan

pemerintah lebih transparan dan menekan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di

Indonesia.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah memerangi korupsi dengan adanya

website yang membantu pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel dan transparan (Joseph et al.,

2019). Cara paling efektif untuk mengungkapkan informasi integritas adalah melalui website atau

media sosial. Keterbukaaan informasi tersebut yang menciptakan kejujuran pemerintah dan

mendukung tercapainya SDGs nomor 16 dan menciptakan budaya Good Public Governance (GPG)

serta memfasilitasi warga negara untuk ikut mengambil bagian dalam pengawasan kinerja pemerintah

(Simarmata, 2017). Keban (2000) menyatakan nilai-nilai GPG yang penting untuk pemerintah adalah

visi strategis, transparansi, responsivitas, keadilan, konsensus, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas,

partisipasi, aturan dan hukum, demokrasi, kerjasama organisasi, komitmen pada pasar dan

lingkungan, serta desentralisasi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, GPG dapat meminimalisir

terjadinya korupsi.

Pengungkapan merupakan upaya yang harus di lakukan untuk mencapai GPG (Midin et al.,

2017). Hasil riset terdahulu mengenai indeks pengungkapan integritas melalui website Provinsi di

Indonesia yang mengukur 47 items memiliki rata-rata pemenuhan indeks adalah 60,89 persen (Joseph

4

et al., 2019). Indeks pengungkapan integritas menurut Mariam Midin, Joseph, and Mohamed (2017)

pada Australia dan Malaysia sebesar 79,63 persen. Hasil riset yang dilakukan oleh Joseph, Madi, dan

Janggu (2018) pada 14 negara bagian di Malaysia yang dilakukan dengan menggunakan kriteria

Integrity Framework Disclosure Index (IFDI) memiliki penilaian yang buruk dengan penilaian

tertinggi berada pada Malacca sebesar 18 persen.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori institusional (kelembagaan) yang

menjadi dasar organisasi pemerintahan menanamkan nilai dan norma sosial untuk meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan harapan sosial (Degaan, 2007). Tanggung jawab sosial organisasi ini

terhadap masyarakat memicu adanya kontrak sosial. Laswad, Fisher, dan Oyelere (2005) mengatakan

bahwa masyarakat memiliki insentif untuk mengawasi pemerintah dan mendapatkan informasi

mengenai hasil kinerja dari pemerintah tersebut. Pemerintah daerah yang telah dipercaya memimpin

daerah tersebut memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat yang telah diberikan.

Pemerintah daerah seharusnya dapat melaksanakan sistem pemerintahan yang akuntabel serta

transparan dan dapat mendukung SDGs poin 16, namun demikian belum semua pemerintah daerah

dapat mendukung tujuan tersebut dikarenakan masih banyaknya korupsi yang terjadi. Indeks

pengungkapan integritas pada website dilakukan karena kasus korupsi di pemerintahan daerah yang

mengalami kenaikan setelah terjadinya desentralisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi

luas cakupan informasi integritas pada website pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk

menilai bahwa setiap organisasi pemerintahan harus memiliki pengungkapan integritas berbasis

website pada pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi indeks

pengungkapan integritas pada website pemerintahan daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang

terjadi pada pengungkapan integritas melalui website. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

membantu otoritas regulator dan pembuat kebijakan meningkatkan efektifitas penegakan integritas

berbasis website. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan teori institusional untuk menjelaskan fenomena pada Pemerintahan Daerah.

2. Kajian Literatur

2.1. Teori Institusional

Sebuah lingkungan organisasi yang salah satunya juga merupakan pemerintahan berkaitan

erat dengan adanya teori institusional. Untuk menjelaskan dan menangani fenomena korupsi yang

terjadi di pemerintahan daerah maka diperlukan suatu sistem pengungkapan. Salah satu

5

pengungkapan yang efektif sebagai bentuk strategi penanganan kecurangan dan meningkatkan

komitmen suatu organisasi adalah pengungkapan integritas. Penelitian ini fokus pada pengungkapan

integritas yang dapat dijelaskan dengan teori institusional.

Meyer dan Rowan (1977) menjelaskan bahwa teori institusional adalah pemikiran bahwa

keberlangsungan sebuah organisasi, organisasi tersebut harus dapat meyakinkan kepada seluruh

masyarakat atau publik bahwa organisasi adalah entitas yang sah (legitimate) dan layak didukung.

Penyesuaian diri (coersive isomorphism) memberikan tekanan bahwa organisasi memiliki perwujudan

yang sama dengan organisasi lain pada lingkungan yang sama. (DiMaggio & Powell, 1983). Riset

yang dilakukan oleh Joseph et al (2018), Chizema & Pogrebna (2019) menjelaskan hubungan antara

teori institusional dengan pengungkapan integritas yang terjadi pada pemerintah.

Pengungkapan integritas melalui website merupakan salah satu bentuk penerapan teori

institusional pada pemerintahan daerah. Dengan adanya pengungkapan integritas melalui website,

masyarakat atau publik menganggap bahwa organisasi pemerintah daerah adalah organisasi yang

terbuka dan transparan kepada stakeholder-nya serta menjadikan organisasi tersebut adalah organisasi

yang sah (legitimate). Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi salah satu kewajiban pemerintah

yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik (2008). Pengungkapan yang dilakukan dapat dijelaskan dengan teori institusional

yang memberikan dampak kepada organisasi-organisasi pemerintah daerah untuk mengadopsi

praktik-praktik pengungkapan dengan adanya tekanan kelembagaan.

2.2. Strategi Penanganan Korupsi di Organisasi Pemerintah Daerah

Korupsi merupakan salah satu kecurangan yang terjadi pada organisasi pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan-

perbuatan tercela. Dampak dari adanya korupsi adalah merugikan negara dan pelaku itu sendiri jika

perbuatannya diketahui. Korupsi menyebabkan Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tidak

tercapai.

Untuk mengatasi berbagai macam praktik korupsi, pemerintah harus memiliki strategi

penanganan yang tepat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia (2018)

mengidentifikasi bahwa mayoritas kecurangan dilakukan oleh orang dalam, sehingga pemerintah

perlu melakukan profiling pegawai. Indrawati (2019) selaku menteri keuangan menyampaikan bahwa

6

Three Lines of Defense adalah poin penting untuk membangun integritas pencegahan korupsi di

lingkungan Kemenkeu. Upaya yang disampaikan oleh Syarif (2016) selaku ketua KPK yaitu

menerapkan perizinan satu pintu, meningkatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta

menyempurnakan e-Government. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 di

antaranya menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan penguatan sistem pengawasan dan

pengendalian dengan mengoptimalkan whistleblowing system untuk memberantas korupsi.

Implementasi strategi yang diterapkan pada website sebuah organisasi pemerintah daerah

yaitu sebuah website dapat mengungkapkan rencana integritas nasional sebagai tujuan jangka panjang

dan komitmen pemerintah daerah dalam penerapan integritas. Pencapaian rencana integritas nasional

didukung oleh rencana tindakan strategis dan pendekatan tindakan strategis untuk menjamin kinerja

dari aparatur, peningkatan pelayanan, dan peningkatan karakter serta kualitas pendidikan aparatur.

Strategi lain untuk menangani kasus korupsi pada website dengan menyediakan whistleblowing

system sehingga seluruh stakeholder pada pemerintah daerah dapat berperan untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dan melaporkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang

berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

Publik menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan untuk melakukan pengembangan pribadi

dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Narsa & Pratiwi

(2012) mengungkapkan bahwa semakin tinggi pengungkapan informasi dalam hal transparansi atau

kuantitas pengungkapan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kristiansen et al.

(2009) menyatakan bahwa transparansi harus memenuhi kriteria ketepatan waktu, kemudahan akses,

kelengkapan, relevansi, kualitas, keandalan informasi, dan komparabilitas. Dengan adanya

keterbukaan informasi dapat mendukung pengungkapan integritas yang akan diteliti pada penelitian

ini.

2.3. Indeks Pengungkapan Integritas

Dalam suatu pengungkapan pada suatu organisasi perlu di tetapkan sebuah pedoman untuk

menilai tingkat kepatuhan secara objektif. The Integrity Framework Disclosure Index (IFDi)

menyebutkan ada 13 kategori dan 47 item pengungkapan. Pengukuran pengungkapan integritas harus

meliputi definisi integritas, tujuan organisasi, kebijakan integritas, komitmen, elemen dalam kode

7

etik, lingkup dan tanggung jawab, rencana integritas nasional, rencana tindakan strategis, pendekatan

integritas strategis, visi, misi, saluran pelaporan integritas, dan kegiatan (Joseph et al., 2019).

Definisi integritas berpengaruh terhadap adanya pengungkapan integritas, adanya definisi

integritas dapat menjelaskan bahwa organisasi pemerintah daerah tersebut berprinsip dan

berkomitmen dalam menciptakan budaya kerja yang baik sesuai norma-norma yang berlaku di

pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan mengenai tujuan organisasi, seluruh masyarakat dan

pemangku kepentingan dapat menilai kondisi organisasi apakah sudah mengarah kepada hal-hal yang

mendukung tujuan tersebut. Kebijakan integritas dan komitmen integritas pada sebuah organisasi

harus ada dalam pengungkapan integritas agar seluruh aparat dalam organisasi pemerintah dapat

patuh terhadap kebijakan yang dibuat oleh top management yang mendukung serta menjamin

pencapaian integritas suatu organisasi. Untuk menjadi organisasi pemerintah yang berintegritas,

pemerintah harus mencantumkan kode etik yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

seluruh stakeholder. Visi dan Misi organisasi juga merupakan salah satu dari indeks pengungkapan

integritas. Dengan adanya keterbukaan visi pada website pemerintah daerah dapat memberikan

informasi mengenai tujuan jangka panjang pemerintah dan apakah visi tersebut sesuai dengan yang

diharapkan oleh masyarakat. Keterbukaan misi memberikan wewenang kepada seluruh stakeholder

agar dapat menilai efektivitas dan keselarasan dari misi tersebut dalam mendukung visi yang ada.

Mungiu-Pippidi & Dadašov (2016) menggunakan Index of Public Integrity (IPI) untuk

mengukur tingkat peradilan, kebijakan administratif, tingkat keterbukaan, tingkat transparansi

anggaran, kontribusi warga, dan tingkat kebebasan media. Indeks pengungkapan integritas yang

digunakan pada penelitian Joseph et al. (2016) memiliki 7 kategori dan 40 item pengungkapan yang

meliputi akuntansi untuk mengurangi penyuapan, tanggung jawab dewan dan manajemen senior,

sumber daya manusia, tanggung jawab, verifikasi dan jaminan eksternal, kode etik, dan

whistleblowing. Kemudian pada riset Joseph et al. (2017) dikembangkan menjadi 13 kategori dan 47

item pengungkapan.

Good Public Governance merupakan mekanisme pemerintah untuk mengurangi praktik

korupsi pada organisasi pemerintah daerah (Hofheimer, 2006) yang salah satunya dengan prinsip

transparansi dan akuntabilitas (KNKG, 2010). Strategi dalam merealisasikan Good Public

Governance yang didukung dengan perkembangan teknologi dapat dicapai melalui sistem e-

Government yang menyediakan keterbukaan informasi kepada publik (Simarmata, 2017).

8

Keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah merupakan suatu bentuk

pengungkapan integritas dari pemerintah untuk dapat mengurangi praktik korupsi. Dengan adanya

pengungkapan integritas yang dilakukan pemerintah memberikan dampak positif pada kesejahteraan

masyarakat, sesuai dengan harapan publik yang dijelaskan melalui teori institusional.

3. Metoda Penelitian

3.1. Desain Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan seratus tiga belas website

pemerintah daerah di Jawa yang ditelusuri melalui Google. Informasi pada website ditelusuri dari 1

Juni 2020 hingga 30 Juni 2020. Pengungkapan dalam website pemerintah daerah yang tersedia

digunakan sebagai sumber data. Indonesia mempraktikan pengungkapan informasi integritas secara

sukarela dalam website pemerintahan.

Analisis konten diterapkan di berbagai penelitian mengenai pengungkapan seperti Aoki

(2019), Rosendo et al. (2018), Krippendorff (1980), dan lain-lain. Analisis konten merupakan salah

satu metode yang akurat untuk mengukur informasi kualitatif melalui pengungkapan (Krippendorff,

1980) dan menilai keefektifan media website tersebut (Coman et al., 2018). Dengan menggunakan

analisis konten, pengukuran luas pengungkapan informasi kerangka kerja integritas menjadi relevan.

3.2. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Pengungkapan integritas merupakan usaha dari suatu organisasi untuk memberikan informasi

mengenai nilai, prinsip, standar, norma, perilaku etis dan taat hukum serta pelaporan permasalahan

yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas (Syairozi, 2019). Dalam melakukan

indeksasi pengungkapan integritas, ada 13 kategori dan 47 poin kriteria dengan rincian sebagai

berikut

Tabel 1. Daftar Indeks Pengungkapan Integritas

No. Kategori Kriteria

1 Definisi integritas Pernyataan umum mengenai arti integritas

2 Objektivitas Pernyataan tujuan organisasi yang berkaitan dengan administrasi

yang efisien, berintegritas, dan transparan; Integritas dan pelayanan

prima; mempraktikan nilai-nilai positif; Masalah dan pemecahan

9

masalah; Komitmen dan kerja sama antar staf; Menanamkan

budaya etis dan integritas; Meningkatkan manajemen dan

administrasi

3 Kebijakan integritas Panduan tentang pemahaman dan penghargaan; Meningkatkan

kesadaran dan komitmen; Mendorong semangat tanggung jawab;

Berkontribusi terhadap upaya dan nilai-nilai etika; Arahan dan

surat edaran; Atribut positif; Rencana integritas nasional

4 Komitmen integritas Pernyataan jaminan yang mencakup nilai-nilai inti masyarakat;

Seperangkat nilai-nilai moral; Kode etik organisasi

5 Elemen dalam kode etik Komitmen, Kerja tim, Kompetensi, Profesionalisme, dan Integritas

6 Lingkup dan tanggung jawab Pembentukan prosedur, pedoman, dan edaran; Kepatuhan dengan

nilai-nilai dan etika; Komitmen untuk pelaksanaan pemberian

layanan dengan efisiensi; Melaporkan tindakan tidak etis kepada

otoritas terkait; Mencegah pelanggaran dan korupsi

7 Rencana integritas nasional Rencana aksi strategis; Rencana integritas strategis; Pendekatan

integritas strategis

8 Rencana tindakan strategis Meningkatkan efektivitas tata kelola; Meningkatkan efektivitas

sistem pemberian layanan; Melakukan program penyadaran untuk

memberantas korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan

kekuasaan; Memperkuat keadilan dan sistem manajemen disiplin;

Memperkuat manajemen sumber daya manusia; Memperkuat

sistem pemantauan

9 Pendekatan integritas strategis Pendidikan, Pelaksanaan, Internalisasi nilai-nilai, Pemantauan,

Konseling dan rehabilitasi, Piagam klien

10 Visi Pernyataan mendasar tentang nilai-nilai, aspirasi, dan tujuan

organisasi yang mencakup konsep atau implementasi integritas

11 Misi Pernyataan spesifik dari visi yang mencakup konsep atau

implementasi integritas

12 Saluran pelaporan integritas Mekanisme apapun yang dibentuk untuk mendorong staf untuk

meniup peluit atau melaporkan setiap penyimpangan dalam

organisasi

13 Jenis kegiatan Setiap kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan

kesadaran akan integritas (forum publik tentang budaya anti-

korupsi)

Sumber: Joseph et al. (2019)

10

Dalam penelitian ini proses pencatatan dilakukan dengan cara pemberian skor, 1 poin untuk

pengungkapan dan 0 poin untuk tidak ada pengungkapan.

3.3. Teknik Analisis

Integrity Framework Disclosure Index (IFDi) memiliki 13 kategori dan 47 poin kriteria. 13

kategori tersebut berdasarkan kerangka kerja integritas melalui pendekatan instrumen, proses, dan

struktur yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya korupsi pada organisasi pemerintahan. IBAC

(2015) mengatakan bahwa kerangka kerja integritas yang efektif harus memenuhi kriteria penting

pada prosedur, penilaian risiko, kebijakan, dan tata kelola yang baik untuk dapat melakukan langkah

pencegahan sedini mungkin. Kategori dan poin yang mengacu pada pengungkapan pada website

otoritas lokal, yaitu definisi integritas, tujuan, kebijakan integritas, komitmen integritas, elemen dalam

kode etik, lingkup dan tanggung jawab, rencana integritas nasional, rencana tindakan strategis,

pendekatan integritas strategis, visi, misi, saluran pelaporan integritas, dan jenis kegiatan. Teknik

analisis dimulai dari menentukan item-item pengungkapan yang dicari dan mempersiapkan kertas

kerja dalam microsoft excel. Kemudian melakukan penelusuran pada website pemerintah daerah dan

memberikan skor di kertas kerja excel. Skor yang ada pada masing-masing pemerintah daerah

dijumlahkan dan direkap serta dilakukan perankingan pada seratus tiga belas website tersebut. Tujuan

melakukan ranking adalah untuk mengeksplorasi indeks pengungkapan integritas pada website

pemerintahan daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada indeks pengungkapan

integritas melalui website.

4. Sistematika Hasil

4.1. Analisis Deskriptif

Kriteria awal pada penelitian ini yaitu dengan menentukan 13 Kategori dan 47 poin kriteria

pengungkapan yang tercantum pada Tabel 1. Pengungkapan Indeks Integritas dilakukan dengan cara

mencari alamat website 113 Pemerintah Daerah di Jawa melalui search engine yaitu Google dan

dicatat pada kertas kerja Excel. Proses skoring yang dilakukan pada setiap website Pemerintah Daerah

diidentifikasi dengan berbagai cara, yaitu pengamatan melalui halaman website, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Rencana Strategi

(RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA). Hasil dari proses skoring dicantumkan pada kertas kerja

11

excel, 1 poin untuk pengungkapan yang terjadi dan 0 poin untuk tidak ada pengungkapan yang terjadi.

Tahap selanjutnya adalah membuat rekapitulasi untuk semua kategori dan poin serta total skor pada

setiap pemerintah daerah. Setelah melakukan perekapan skor, kemudian dilakukan perangkingan

untuk menentukan nilai pengungkapan integritras tertinggi dan terendah. Dalam proses perankingan,

hasil terendah akan dilakukan analisa kelemahan. Proses penelusuran website dilakukan pada 1 Juni

2020 hingga 30 Juni 2020.

4.2. Perangkingan Skor Pengungkapan Indeks Integritas pada Pemerintah Daerah di Jawa

Gambar 1. Klasifikasi Indeks Pengungkapan pada Pemerintah Daerah

Sumber: Data Sekunder (2020)

Pengungkapan indeks integritas pada website pemerintah daerah disajikan pada gambar 1.

Terdapat 5 klasifikasi kriteria website yang digunakan pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian

pada 113 (seratus tiga belas) website pemerintah daerah di Jawa terdapat 9 (sembilan) pemerintah

daerah tercatat memiliki predikat sangat buruk, 4 (empat) pemerintah daerah buruk, 14 (empat belas)

pemerintah daerah sedang, 60 (enam puluh) pemerintah daerah baik, dan 26 (dua puluh enam)

pemerintah daerah yang sangat baik.

Berdasarkan penelitian pada 113 (seratus tiga belas) website pemerintah daerah di Jawa yang

terdapat pada Tabel 2., Visi dan Misi merupakan item-item yang paling sering diungkapkan dalam

website. Pengungkapan Visi, Misi, Rencana Integritas Nasional, dan Tujuan ini menunjukan bahwa

setiap pemerintahan berkeinginan masyarakatnya mengetahui arah kebijakan serta hal-hal apa saja

yang akan dilakukan pemerintah daerah tersebut. Penerapan Rencana Tindakan Strategis, Elemen dan

12

Kode Etik, Kebijakan Integritas, pengadaan Saluran Pelaporan Integritas, Lingkup dan Tanggung

Jawab, Komitmen Integritas, serta Pendekatan Integritas Nasional sudah diterapkan pada beberapa

pemerintah daerah. Definisi Integritas merupakan hal yang kurang ditekankan pada beberapa website

pemerintah daerah. Pengadaan kegiatan anti-korupsi dan kegiatan peningkatan kesadaran akan

integritas di jawa masih tergolong sedikit, karena hanya 35 dari 113 website yang mengungkapkan

kegiatan-kegiatan yang ada.

Tabel 2. Pengungkapan per item

Kategori Jumlah

item

Skor

IFDi

Presentase

Definisi Integritas 1 56 49,56%

Tujuan 7 619 78,26%

Kebijakan Integritas 7 485 61,31%

Komitmen Integritas 3 200 59%

Elemen dan Kode Etik 5 368 65,13%

Lingkup dan Tanggung Jawab 5 341 60,35%

Rencana Integritas Nasional 3 266 78,47%

Rencana Tindakan Strategis 6 466 68,73%

Pendekatan Integritas Nasional 6 341 50,29%

Visi 1 101 89,38%

Misi 1 101 89,38%

Saluran Pelaporan Integritas 1 70 61,95%

Jenis Kegiatan 1 35 30,97%

Total 47 3449 64,83%

Sumber: Data Sekunder (2020)

4.3. Eksplorasi Indeks Pengungkapan Integritas pada Website Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah sebagai organisasi pemerintahan seharusnya dapat membantu tujuan

internasional untuk menjadi kelembagaan masyarakat yang kuat dan akuntabel serta transparan pada

semua level. Untuk mewujudkan hal tersebut, website dipilih sebagai media untuk menunjukan

komitmen pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Jawa mengungkapkan 64,83% item pada 113

(seratus tiga belas) website-nya dan dapat digolongkan baik.

13

Dalam praktik pengungkapan integritas yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa

kurang mengungkapkan hal-hal yang detail seperti Definisi Integritas (49,56%). Dengan adanya

definisi integritas, pemerintah daerah dapat mengedukasi dan memberikan informasi kepada

masyarakat tentang apa yang dapat dinilai dari pengungkapan melalui website tersebut. Jenis kegiatan

seperti pelatihan atau pendidikan anti korupsi dan peningkatan kesadaran integritas dinilai minimal

dikarenakan hanya 35 dari 113 Daerah yang membuat kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah di Jawa telah melakukan pengungkapan komprehensif dalam kerangka

integritas. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memberikan informasi serta wawasan kepada

pihak eksternal sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dan tanggung jawab yang diberikan oleh

pemerintah tersebut. Hal ini juga menjawab mengenai konsep legitimasi yang berhubungan dengan

teori institusional bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih yakin dan

menganggap entitas tersebut sah serta layak didukung. Pengungkapan integritas yang dilakukan oleh

pemerintah daerah yang sudah baik juga dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah lain yang belum

maksimal dan dapat melakukan penyesuaian diri.

4.4 Identifikasi Permasalahan Yang Terjadi pada Indeks Pengungkapan Integritas Melalui Website

Permasalahan yang ada pada pengungkapan integritas melalui website dikarenakan tidak

semua pemerintah daerah selalu melakukan update konten pada websitenya. Adanya website yang

tidak dapat ditelusuri juga membuat rata-rata indeks pengungkapan pemerintah daerah di Jawa

menjadi turun. Adanya pemerintah daerah yang tidak melakukan pengungkapan integritas dapat

mempengaruhi kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pada organisasi tersebut. Pada salah satu

website, informasi hanya dapat diakses oleh staf pemerintahan sehingga tidak ada keterbukaan

informasi kepada publik selaku stakeholder eksternal.

Jumlah pengungkapan terendah ada pada sedikitnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan

pemerintah dalam melakukan sosialisasi anti korupsi dan peningkatan kesadaran akan integritas pada

masyarakat. Dari 113 pemerintah daerah yang ada di jawa, hanya 35 pemerintah daerah yang

mengadakan sosialisasi atau pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesadaran akan integritas.

Kelemahan lain terdapat pada definisi integritas yang hanya mendapat skor 49.56%. Definisi

integritas tidak tercantum pada 57 pemerintah daerah lainnya. Dengan adanya definisi integritas,

eksternal stakeholder dapat mengetahui apa itu integritas dan dapat menilai sejauh mana

pengungkapan integritas pada website tersebut dapat direalisasikan. Pada beberapa website, definsisi

14

integritas tidak terlalu jelas dipaparkan tetapi terkandung pada makna-makna yang dicantumkan di

website.

5. Simpulan Dan Saran

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai pengungkapan indeks integritas pada website

pemerintah daerah khususnya di Jawa. Pengungkapan indeks integritas sesuai dengan teori

institusional yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa organisasi Pemerintahan Daerah tersebut sah.

Teori institusional tidak hanya berdampak pada organisasi yang mengungkapkan indeks integritas

tetapi juga organisasi lain disekitarnya. Dengan adanya pengungkapan yang dilakukan, organisasi lain

dapat menjadikan organisasi tersebut sebagai panutan atau patokan sehingga dapat sama-sama

memenuhi keinginan masyarakat. Hal ini juga mendukung keterbukaan informasi yang menjadi salah

satu kewajiban pemerintah yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008). Dengan adanya upaya-upaya mengenai

keterbukaan informasi membuat praktik korupsi yang terjadi dapat ditekan dan membantu

terwujudnya SDGs 16.

Klasifikasi indeks pengungkapan integritas dibagi menjadi lima, yaitu Sangat buruk, buruk,

sedang, baik, dan sangat baik. Pada lima klasifikasi tersebut 60 pemerintah daerah tergolong baik

dalam melakukan pengungkapan integritas, 26 pemerintah daerah sangat baik, 14 pemerintah daerah

sedang, 9 pemerintah daerah sangat buruk, dan 4 pemerintah daerah buruk. Kelemahan yang jarang

diungkapkan pada website pemerintah daerah yaitu Jenis Kegiatan serta Definisi Integritas.

Keterbatasan dari penelitian ini dikarenakan setiap pemerintah daerah diamati pada waktu

yang berbeda sehingga subjektifitas tinggi serta adanya website pemerintah daerah yang tidak dapat

diakses atau tidak ditemukan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan metode tambahan

yaitu konfirmasi kepada pemerintah daerah terkait. Implikasi penelitian ini dapat digunakan oleh

pihak akademisi untuk mengetahui indeks pengungkapan integritas pada pemerintah daerah di Jawa

yang dijelaskan dengan teori institusional dan bagi instansi terkhusus pemerintah daerah dalam

melakukan peningkatan integritas pada website.

15

Daftar Pustaka

ACFE Indonesia. (2018). ACFE Magazine 2018. In Www.Acfe-Indonesia.or.Id (pp. 1–16).

https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2018/default.aspx

Affairs, & Departement of Economic and Social. (2019). Sustainable Development Goal 16: Focus on

Public Institutions World Public Sector Report 2019.

Almasyah, W. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019.

Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-

korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019

Aoki, N. (2019). Uncovering the aspirations to be a leading local government: a content analysis

approach. Local Government Studies, 00(00), 1–19.

https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1627333

Chizema, A., & Pogrebna, G. (2019). The impact of government integrity and culture on corporate

leadership practices: Evidence from the field and the laboratory. Leadership Quarterly, 30(5),

101303. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2019.07.001

Coman, C., Rezeanu, C.-I., Mihalte, S.-I., & Kiss, R. (2018). Highlighting The Image of the Local

Government Institutions in Mass Media Based on the Result of the Content Analysis. Juridical

Current, 21(18p), 36–56.

Cressey, D. R. (1973). Other People’s Money: A Study in th e Special Psychology of Embezzlement.

Degaan, C. (2007). Organisational Legitimacy as a Motive for Sustainability Reporting. In

Sustainability Accounting and Accountability (pp. 127–149).

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and

collective rationality in organizational fields. American Journal of Sociology, Rev 48, 147–160.

https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101

Dorris, B., Examiners, F., & Dorris, B. (2020). Report to the nations: Global study on occupational

fraud and abuse. In Association of Certified Fraud Examiners. https://www.acfe.com/report-to-

the-nations/2020/

16

Hofheimer, K., L. (2005). The Good Governance Agenda of International Development Institutions.

1–408. https://doi.org/10.25777/67he-3892

Independent Broad Base Anti-Corruption Commission. (2015). A review of integrity Frameworks in

six Victorian Councils. https://www.ibac.vic.gov.au/%0Adocs/default-source/reviews/a-review-

of-integrity-frameworks-in-sixvictorian-%0Acouncils.pdf?sfvrsn¼3/

Indrawati, S. M. (2019). Cegah Korupsi, Kemenkeu Terapkan Tiga Lapis Pertahanan.

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/cegah-korupsi-kemenkeu-terapkan-tiga-lapis-

pertahanan/

Johnston, R. B. (2016). Arsenic and the 2030 Agenda for sustainable development. Arsenic Research

and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the

Environment, AS 2016, 12–14. https://doi.org/10.1201/b20466-7

Joseph, C., Gunawan, J., Sawani, Y., Rahmat, M., Noyem, J. A., & Darus, F. (2016). A comparative

study of anti-corruption practices disclosure among Malaysian and Indonesian corporate social

responsibility (CSR) best practice companies. J. Clean. Prod., 102, 2896–2906.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.091

Joseph, C., Janggu, T., Rahmat, M., Madi, N., & Mohamed, N. (2017). Development of the integrity

framework disclosure index (IFDI) for Malaysian local authorities. Adv. Sci. Lett., 8, 7502–

7504. https://doi.org/https://doi.org/10.1166/asl.2017.9508

Joseph, Corina, Gunawan, J., Madi, N., Janggu, T., Rahmat, M., & Mohamed, N. (2019). Realising

sustainable development goals via online integrity framework disclosure: Evidence from

Malaysian and Indonesian local authorities. Journal of Cleaner Production, 215, 112–122.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.057

Joseph, Corina, Madi, N., & Janggu, T. (2018). Online Integrity Disclosure: Benchmark for Good

Governance? 13(1), 207–230.

Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus

Penilaian Kinerja Pemerintahan. Universitas Gajah Mada, 20, 1–12.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). Anti-Korupsi Anti-Korupsi Pendidikan.

17

KNKG. (2010). Good Public Governance Indonesia. Good Public Governance Pedoman Umum

Indonesia, 1–50. https://doi.org/10.1021/ic035198d

KPK. (2018). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

Krippendorff, K. (1980). Content Analysis: An Introduction to its methodology. Sage, Beverly Hillsa,

CA.

Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., & Putranto, E. A. (2009). Public Sector Reforms and

Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. Contemporary Southeast Asia,

31(1), 64–87. https://doi.org/10.1355/cs31-1c

Kumolo, T. (2016). Upaya Kemendagri Cegah Kebocoran Keuangan Daerah.

https://nasional.kompas.com/read/2017/01/02/19055161/ini.9.upaya.kemendagri.cegah.kebocora

n.keuangan.daerah

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting

by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24(2), 101–121.

https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006

Marks, J., & Horwath, C. (2011). Why the Fraud Triangle is No Longer Enough. Www.Crowe.Com.

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and

ceremony. American Journal of Sociology, 80, 340–363.

Midin, M., Joseph, C., & Mohamed, N. (2017). Promoting societal governance: Stakeholders’

engagement disclosure on Malaysian local authorities’ websites. Journal of Cleaner Production,

142, 1672–1683. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.122

Mungiu-Pippidi, A., & Dadašov, R. (2016). Measuring Control of Corruption by a New Index of

Public Integrity. European Journal on Criminal Policy and Research, 22(3), 415–438.

https://doi.org/10.1007/s10610-016-9324-z

Narsa, I. M., & Pratiwi, F. F. (2012). Internet Financial Reporting , Pengungkapan Informasi Website ,

Luas Lingkup Pelaporan Internet ,. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 80, 259–273.

Presiden Republik Indonesia. (2016). Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan

18

dan Pemberantasan Korupsi (p. 14).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

(2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 3 (2014).

https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.03.005

Rosendo, S., Celliers, L., & Mechisso, M. (2018). Doing more with the same: A reality-check on the

ability of local government to implement Integrated Coastal Management for climate change

adaptation. Marine Policy, 87(October 2017), 29–39.

https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.10.001

Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and

public service quality: Indonesia evidence. International Journal of Applied Business and

Economic Research, 15(19), 327–338.

Simarmata, M. H. (2017). Peranan e-Government dan Media Sosial untuk Mewujudkan Budaya

Transparansi dan Pemberantasan Korupsi. Integrasi, 3(2), 203–229.

https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2

Syairozi, M. I. (2019). Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan. Tidar

Media. https://books.google.co.id/books?id=2-

WnDwAAQBAJ&pg=PA23&lpg=PA23&dq=pengungkapan+integritas+adalah&source=bl&ots

=RgzT5h_CGC&sig=ACfU3U2V0HzEHcy31i7PYlRSlZrdkRVE2w&hl=en&sa=X&ved=2ahU

KEwiPqd-csdfpAhVQWX0KHWiGBQsQ6AEwCHoECAoQAQ#v=onepage&q=pengungkapan

int

Syarif, L. M. (2016). Mencegah Korupsi Daerah. Kompas.Com.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/17480601/empat-hal-yang-diupayakan-kpk-untuk-

mencegah-korupsi?page=1

Valsecchi, M. (2013). Local Elections and Corruption During Democratization: Evidence from

Indonesia. Unpublished Manuscript, September 2012.

19

Wolfe, D., & Hermanson, D. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud.

The CPA Journal, 74, 38–42.

20

Lampiran

Lampiran 1. Daftar Website Pemerintah Daerah di Jawa

No Nama Kota Website

1 Kota Bandung – Bandung https://bandung.go.id/

2 Kota Cimahi – Cimahi https://www.cimahikota.go.id/

3 Kabupaten Bandung – Soreang http://www.bandungkab.go.id/

4 Kabupaten Bandung Barat - Ngamprah https://bandungbaratkab.go.id/

5 Kabupaten Bekasi – Bekasi http://www.bekasikab.go.id/

6 Kabupaten Karawang - Karawang https://www.karawangkab.go.id/

7 Kabupaten Purwakarta - Purwakarta https://purwakartakab.go.id/

8 Kabupaten Bogor – Cibinong https://bogorkab.go.id/

9 Kabupaten Sukabumi - Sukabumi https://sukabumikab.go.id/beranda/

10 Kabupaten Cianjur – Cianjur https://cianjurkab.go.id/

11 Kabupaten Sumedang - Sumedang https://www.sumedangkab.go.id/

12 Kabupaten Garut – Garut https://www.garutkab.go.id/

13 Kabupaten Tasikmalaya - Tasikmalaya https://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/

14 Kabupaten Ciamis – Ciamis https://ciamiskab.go.id/

15 Kabupaten Cirebon – Cirebon https://www.cirebonkab.go.id/

16 Kabupaten Kuningan - Kuningan https://www.kuningankab.go.id/

17 Kabupaten Indramayu - Indramayu https://www.indramayukab.go.id/

18 Kota Sukabumi – Sukabumi https://sukabumikota.go.id/

19 Kota Cirebon – Cirebon https://www.cirebonkota.go.id/

20 Kabupaten Majalengka - Majalengka https://majalengkakab.go.id/

21 Kabupaten Subang – Subang https://www.subang.go.id/

22 Kota Depok – Depok https://depok.go.id/

23 Kota Banjar – Banjar https://banjarkota.go.id/

24 Kota Bekasi - Bekasi. https://www.bekasikota.go.id/

25 Kota Semarang – Semarang https://www.semarangkota.go.id/

26 Kabupaten Klaten – Klaten https://klatenkab.go.id/

27 Kabupaten Tegal – Slawi http://www.tegalkab.go.id/

28 Kabupaten Sukoharjo - Sukoharjo https://www.sukoharjokab.go.id/

29 Kabupaten Kudus – Kudus http://kuduskab.go.id/

30 Kabupaten Banyumas - Purwokerto https://www.banyumaskab.go.id/

31 Kabupaten Boyolali – Boyolali https://www.boyolali.go.id/

21

32 Kabupaten Pemalang - Pemalang https://www.pemalangkab.go.id/

33 Kabupaten Purbalingga - Purbalingga https://www.purbalinggakab.go.id/

34 Kabupaten Magelang - Mungkid https://magelangkab.go.id/

35 Kabupaten Kendal – Kendal https://www.kendalkab.go.id/

36 Kabupaten Karanganyar- Karanganyar http://www.karanganyarkab.go.id/

37 Kabupaten Sragen – Sragen http://www.sragenkab.go.id/

38 Kabupaten Kebumen - Kebumen https://www.kebumenkab.go.id/

39 Kabupaten Pekalongan – Kajen https://pekalongankab.go.id/v2/

40 Kabupaten Batang – Batang https://www.batangkab.go.id/

41 Kabupaten Semarang – Ungaran https://semarangkab.go.id/landing/

42 Kabupaten Jepara – Jepara https://jepara.go.id/

43 Kabupaten Temanggung - Temanggung https://temanggungkab.go.id/

44 Kabupaten Purworejo - Purworejo https://www.purworejokab.go.id/

45 Kabupaten Wonosobo - Wonosobo http://dashboard-smartcity.wonosobokab.go.id/

46 Kabupaten Demak – Demak https://bkpp.demakkab.go.id/

47 Kabupaten Banjarnegara - Banjarnegara https://banjarnegarakab.go.id/web/

48 Kabupaten Cilacap – Cilacap https://cilacapkab.go.id/v3/

49 Kabupaten Pati – Pati https://www.patikab.go.id/v2/

50 Kabupaten Grobogan - Purwodadi https://www.grobogan.go.id/

51 Kabupaten Wonogiri - Wonogiri https://wonogirikab.go.id/

52 Kabupaten Brebes – Brebes http://www.brebeskab.go.id/

53 Kabupaten Rembang - Rembang https://rembangkab.go.id/

54 Kabupaten Blora – Blora https://www.blorakab.go.id/

55 Kabupaten Surakarta - Surakarta https://surakarta.go.id/

56 Kota Pekalongan – Pekalongan https://pekalongankota.go.id/

57 Kota Magelang – Magelang http://www.magelangkota.go.id/

58 Kota Salatiga – Salatiga https://salatiga.go.id/

59 Kota Tegal - Tegal. https://www.tegalkota.go.id/v2/index.php?lang=id

60 Kota dan Kabupaten Surabaya - Surabaya https://surabaya.go.id/

61 Kabupaten Gresik – Gresik https://www.gresikkab.go.id/

62 Kabupaten Sidoarjo – Sidoarjo http://portal.sidoarjokab.go.id/

63 Kabupaten Mojokerto - Mojokerto https://mojokertokab.go.id/

64 Kabupaten Jombang – Jombang https://www.jombangkab.go.id/

65 Kabupaten Bojonegoro - Bojonegoro http://www.bojonegorokab.go.id/

22

66 Kabupaten Tuban – Tuban https://tubankab.go.id/

67 Kabupaten Lamongan - Lamongan https://lamongankab.go.id/

68 Kabupaten Ngawi – Ngawi https://ngawikab.go.id/

69 Kabupaten Magetan – Magetan https://www.magetan.go.id/

70 Kabupaten Ponorogo - Ponorogo https://ponorogo.go.id/

71 Kabupaten Pacitan – Pacitan https://pacitankab.go.id/

72 Kabupaten Madiun – Madiun https://madiunkab.go.id/

73 Kabupaten Kediri – Kediri https://kedirikab.go.id/

74 Kabupaten Nganjuk – Nganjuk https://www.nganjukkab.go.id/

75 Kabupaten Blitar – Blitar https://www.blitarkab.go.id/

76 Kabupaten Tulungagung - Tulungagung https://tulungagung.go.id/

77 Kabupaten Trenggalek - Trenggalek https://www.trenggalekkab.go.id/

78 Kabupaten Malang – Malang http://www.malangkab.go.id/mlg/

79 Kabupaten Pasuruan – Pasuruan https://www.pasuruankab.go.id/

80 Kabupaten Probolinggo - Probolinggo https://probolinggokab.go.id/v4/

81 Kabupaten Lumajang https://lumajangkab.go.id/

82 Kabupaten Bondowoso - Bondowoso https://bkd.bondowosokab.go.id/

83 Kabupaten Situbondo - Situbondo https://situbondokab.go.id/

84 Kabupaten Jember – Jember http://www.jemberkab.go.id/

85 Kabupaten Pamekasan - Pamekasan http://www.pamekasankab.go.id/

86 Kabupaten Banyuwangi - Banyuwangi https://www.banyuwangikab.go.id/

87 Kabupaten Bangkalan - Bangkalan http://www.bangkalankab.go.id/v5/

88 Kabupaten Sampang – Sampang https://sampangkab.go.id/

89 Kabupaten Sumenep – Sumenep https://www.sumenepkab.go.id/

90 Kota Mojokerto – Mojokerto https://www.mojokertokota.go.id/

91 Kota Madiun – Madiun https://madiunkota.go.id/

92 Kota Blitar – Blitar http://blitarkota.go.id/

93 Kota Kediri – Kediri https://www.kedirikota.go.id/

94 Kota Malang – Malang https://malangkota.go.id/

95 Kota Pasuruan – Pasuruan https://pasuruankota.go.id/

96 Kota Probolinggo – Probolinggo https://portal.probolinggokota.go.id/

97 Kota Batu - Batu. https://www.batukota.go.id/

98 Jakarta Pusat – Menteng https://pusat.jakarta.go.id/

99 Jakarta Barat – Tomang https://barat.jakarta.go.id/v15/

23

100 Jakarta Selatan – Kebayoran https://selatan.jakarta.go.id/

101 Jakarta Utara – Koja http://utara.jakarta.go.id/srv-5/

102 Kepulauan Seribu - Ancol. https://pulauseribu.jakarta.go.id/

103 Kota Yogyakarta – Yogyakarta https://www.jogjakota.go.id/

104 Kabupaten Bantul – Bantul https://bantulkab.go.id/

105 Kabupaten Gunung Kidul - Wonosari https://gunungkidulkab.go.id/

106 Kabupaten Kulonprogo – Wates https://kulonprogokab.go.id/v3/

107 Kabupaten Sleman - Sleman. http://www.slemankab.go.id/

108 Kota Tangerang – Tangerang https://www.tangerangkota.go.id/

109 Kabupaten Tangerang - Tigaraksa https://tangerangkab.go.id/

110 Kabupaten Pandeglang - Pandeglang http://www.pandeglangkab.go.id/

111 Kabupaten Serang – Serang http://www.serangkab.go.id/

112 Kabupaten Lebak - Rangkas Bitung https://lebakkab.go.id/

113 Kabupaten Cilegon - Cilegon. http://www.cilegon.go.id/

Lampiran 2. Skor Indeks Pengungkapan pada Website Pemerintah Daerah di Jawa

No Nama Kota Skor Indeks Presentase Skor Indeks

1 Kota Bandung – Bandung 41 87%

2 Kota Cimahi – Cimahi 33 70%

3 Kabupaten Bandung - Soreang 33 70%

4 Kabupaten Bandung Barat - Ngamprah 33 70%

5 Kabupaten Bekasi – Bekasi 7 15%

6 Kabupaten Karawang - Karawang 28 60%

7 Kabupaten Purwakarta - Purwakarta 22 47%

8 Kabupaten Bogor – Cibinong 28 60%

9 Kabupaten Sukabumi - Sukabumi 20 43%

10 Kabupaten Cianjur – Cianjur 31 66%

11 Kabupaten Sumedang - Sumedang 25 53%

12 Kabupaten Garut – Garut 33 70%

13 Kabupaten Tasikmalaya - Tasikmalaya 30 64%

14 Kabupaten Ciamis – Ciamis 19 40%

15 Kabupaten Cirebon – Cirebon 37 79%

16 Kabupaten Kuningan - Kuningan 30 64%

24

17 Kabupaten Indramayu - Indramayu 0 0%

18 Kota Sukabumi – Sukabumi 33 70%

19 Kota Cirebon – Cirebon 41 87%

20 Kabupaten Majalengka - Majalengka 35 74%

21 Kabupaten Subang – Subang 24 51%

22 Kota Depok – Depok 33 70%

23 Kota Banjar – Banjar 10 21%

24 Kota Bekasi - Bekasi. 22 47%

25 Kota Semarang – Semarang 41 87%

26 Kabupaten Klaten – Klaten 38 81%

27 Kabupaten Tegal – Slawi 34 72%

28 Kabupaten Sukoharjo - Sukoharjo 33 70%

29 Kabupaten Kudus – Kudus 20 43%

30 Kabupaten Banyumas - Purwokerto 39 83%

31 Kabupaten Boyolali - Boyolali 29 62%

32 Kabupaten Pemalang - Pemalang 30 64%

33 Kabupaten Purbalingga - Purbalingga 31 66%

34 Kabupaten Magelang - Mungkid 29 62%

35 Kabupaten Kendal – Kendal 44 94%

36 Kabupaten Karanganyar- Karanganyar 41 87%

37 Kabupaten Sragen – Sragen 33 70%

38 Kabupaten Kebumen - Kebumen 39 83%

39 Kabupaten Pekalongan - Kajen 0 0%

40 Kabupaten Batang – Batang 32 68%

41 Kabupaten Semarang - Ungaran 41 87%

42 Kabupaten Jepara – Jepara 39 83%

43 Kabupaten Temanggung - Temanggung 40 85%

44 Kabupaten Purworejo - Purworejo 30 64%

45 Kabupaten Wonosobo - Wonosobo 37 79%

46 Kabupaten Demak – Demak 34 72%

47 Kabupaten Banjarnegara - Banjarnegara 41 87%

48 Kabupaten Cilacap – Cilacap 33 70%

49 Kabupaten Pati – Pati 39 83%

50 Kabupaten Grobogan - Purwodadi 33 70%

25

51 Kabupaten Wonogiri - Wonogiri 30 64%

52 Kabupaten Brebes – Brebes 28 60%

53 Kabupaten Rembang - Rembang 40 85%

54 Kabupaten Blora – Blora 40 85%

55 Kabupaten Surakarta - Surakarta 35 74%

56 Kota Pekalongan - Pekalongan 40 85%

57 Kota Magelang – Magelang 40 85%

58 Kota Salatiga – Salatiga 37 79%

59 Kota Tegal - Tegal. 34 72%

60 Kota dan Kabupaten Surabaya - Surabaya 0 0%

61 Kabupaten Gresik – Gresik 38 81%

62 Kabupaten Sidoarjo – Sidoarjo 41 87%

63 Kabupaten Mojokerto - Mojokerto 37 79%

64 Kabupaten Jombang - Jombang 39 83%

65 Kabupaten Bojonegoro - Bojonegoro 32 68%

66 Kabupaten Tuban – Tuban 30 64%

67 Kabupaten Lamongan - Lamongan 41 87%

68 Kabupaten Ngawi – Ngawi 30 64%

69 Kabupaten Magetan - Magetan 0 0%

70 Kabupaten Ponorogo - Ponorogo 31 66%

71 Kabupaten Pacitan – Pacitan 38 81%

72 Kabupaten Madiun – Madiun 29 62%

73 Kabupaten Kediri – Kediri 30 64%

74 Kabupaten Nganjuk - Nganjuk 28 60%

75 Kabupaten Blitar – Blitar 25 53%

76 Kabupaten Tulungagung - Tulungagung 29 62%

77 Kabupaten Trenggalek - Trenggalek 38 81%

78 Kabupaten Malang – Malang 34 72%

79 Kabupaten Pasuruan - Pasuruan 29 62%

80 Kabupaten Probolinggo - Probolinggo 41 87%

81 Kabupaten Lumajang 23 49%

82 Kabupaten Bondowoso - Bondowoso 7 15%

83 Kabupaten Situbondo - Situbondo 38 81%

84 Kabupaten Jember – Jember 15 32%

26

85 Kabupaten Pamekasan - Pamekasan 19 40%

86 Kabupaten Banyuwangi - Banyuwangi 37 79%

87 Kabupaten Bangkalan - Bangkalan 37 79%

88 Kabupaten Sampang - Sampang 25 53%

89 Kabupaten Sumenep - Sumenep 0 0%

90 Kota Mojokerto – Mojokerto 36 77%

91 Kota Madiun – Madiun 30 64%

92 Kota Blitar – Blitar 34 72%

93 Kota Kediri – Kediri 30 64%

94 Kota Malang – Malang 33 70%

95 Kota Pasuruan – Pasuruan 0 0%

96 Kota Probolinggo - Probolinggo 38 81%

97 Kota Batu - Batu. 0 0%

98 Jakarta Pusat – Menteng 34 72%

99 Jakarta Barat – Tomang 34 72%

100 Jakarta Selatan – Kebayoran 31 66%

101 Jakarta Utara – Koja 32 68%

102 Kepulauan Seribu - Ancol. 25 53%

103 Kota Yogyakarta - Yogyakarta 30 64%

104 Kabupaten Bantul – Bantul 41 87%

105 Kabupaten Gunung Kidul - Wonosari 42 89%

106 Kabupaten Kulonprogo - Wates 31 66%

107 Kabupaten Sleman - Sleman. 31 66%

108 Kota Tangerang – Tangerang 39 83%

109 Kabupaten Tangerang - Tigaraksa 32 68%

110 Kabupaten Pandeglang - Pandeglang 30 64%

111 Kabupaten Serang – Serang 43 91%

112 Kabupaten Lebak - Rangkas Bitung 39 83%

113 Kabupaten Cilegon - Cilegon. 41 87%

Total 3449 -

Rata-rata 31 65%