INDONESIA – INTERNET GOVERNANCE FORUM

| DEKLARASI

|

OLEH:

PEMANGKU-KEPENTINGAN MAJEMUK

ID-IGF2012

ABSTRAK:

|@| ~BTI-ID~

Daftar Isi-Rujukan:

MUNAS APJII Tahun 2012: *PERSPEKTIF UMUM*

ID-IGF2012

SERI_KIN ID-IGF2012

B

BHINEKA TUNGGAL IKA – ID

Intended-Blank Page

|@|

INTERNET – KETAHANAN INFORMASI NASIONAL |

PERSPEKTIF UMUM

MUNAS_APJII_2012

VISUALISASI INTERNET EKO-SISTEM INDONESIA

ADOPSI

GLOBAL

Bagan -1

ECO

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

JARINGAN

JASA

|@| EKO-SISTEM INTERNET MENGADOPSI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN GLOBAL DALAM PENJEJARINGANNYA, BAIK

TEKNIS MAUPUN NON-TEKNIS DALAM PRODUK PROTOKOL-PROTOKOL YANG SUDAH DISEPAKATI UNTUK DIJALANKAN DALAM BERBAGAI LINGKUNGAN PENGIMPLENTASIANNYA. DI NEGARA INDONESIA, ADOPSI ATAS EKO-SISTEM INTERNET DAPAT DISARIKAN MENJADI PROSES PENGAWALANNYA SEBAGAI BERIKUT:

LINGKUNGAN AKADEMISI/PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA INDUSTRI-NYA;

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAN MILITER DENGAN INDUSTRI TERKAIT-NYA;

LINGKUNGAN ORGANISASI NIR-LABA DENGAN INDUSTRI TERKAIT-NYA;

LINGKUNGAN PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA DENGAN INDUSTRI TERKAITNYA;

LINGKUNGAN ADOPSI KEGLOBALAN ATAS IMPLEMENTASI SECARA KHUSUS MAUPUN UMUM.

TATA-KELOLA EKO-SISTEM INTERNET DI INDONESIA MEMERLUKAN KONSOLIDASI YANG TERPADU GUNA TERCAPAINYA SUATU “PLATFORM_NASIONAL” YANG KUAT DAN UTUH SEHINGGA MAMPU MENGANTISIPASI PENYELESAIAN BERBAGAI PERMASALAHAN YANG PASTI_KOMPLEKS DALAM MENYONGSONG MASA DEPAN, DIANTARANYA DENGAN CARA MENERAPKAN MULTIDISIPLIN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI YANG BERKEMBANG PESAT DENGAN MENYERTAKAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL.

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-1

Studi_Kasus#1: Regulasi Telekomunikasi

ECO

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

BHP & USO 1*)

2

3

4

5

7 PERIJINAN

APJII

ISP

NAP

JARTUP

JARLOKTAP

JAR-STBS

ATSI

TIK (dll)

UU

TEL

1*)

PARADIGMA EKO-

SISTEM &

SUMBERDAYA TIK

6

Bagan -2

JASA

|@| CONTOH, DENGAN MEMINJAM ISTILAH STUDI_KASUS DI BIDANG REGULASI TELEKOMUNIKASI, DITEMU-

KENALI, BAHWA SUATU PRODUK REGULASI TERGANTUNG DENGAN TINGKATANNYA, TERNYATA TIDAK CUKUP DENGAN CARA “UJI-PUBLIK” ATAS SUATU DRAFT SESUATU KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK, SEBAGAI BERIKUT:

KATAGORI, DEFINISI, DAN LAINNYA ATAS KOSA KATA DAN BAHASA HUKUM UNTUK EK0-SISTEM INTERNET;

PRODUK HUKUM BERBENTUK REGULASI DAN ATAU KEBIJAKAN YANG BERKETAHANAN (RESILIENCE) KEBERLAKUANNYA TERHADAP RENTANG WAKTU ATAS PESATNYA PERKEMBANGAN PRODUK ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI TERPAKAI;

MUNCULNYA PEMECAHAN MASALAH YANG DITIMBULKANNYA TANPA MENGHASILKAN SOLUSI (AMBIGUITY) SEHINGGA MEMERLUKAN UJI-MATERI ATAS SUATU REGULASI DAN ATAU KEBIJAKAN YANG BERSIFAT SITUASIONAL;

KECENDERUNGAN PENGHUKUMAN ATAS KATAGORI PELANGGARAN YANG BERPEDOMAN KEPADA REGULASI DAN ATAU KEBIJAKAN YANG BELUM BERKETAHANAN TERHADAP PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI PADA KHUSUSNYA, PENYELENGGARA INFORMASI LAIN PADA UMUMNYA;

PENGARUH NEGATIF TERHADAP INDUSTRI TELEKOMUNIKASI ATAS BERKETAHANAN UNTUK MELANJUTKAN USAHA DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI, KHUSUSNYA TINGKAT UKM .

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-2

VISUALISASI INFRASTRUKTUR INFORMASI INDONESIA

INFO-INFRA

STRUCTURE

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JASA

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

Bagan -3

|@| EKO-SISTEM INTERNET MEMADUKAN SISTEM INFORMASI YANG MEMERLUKAN KETERPADUAN PLATFORM

TERPADU YANG TERBENTUK DARI INFRASTRUKTUR INFORMASI (INFOSTRUCTURE) YANG BERKETAHANAN (RESILIENCE) SERTA BERSIFAT NASIONAL.

PRODUK INFORMASI DARI BERBAGAI INDUSTRI BAIK NASIONAL DAN INTERNASIONAL MEMPUNYAI KETERKAITAN SATU SAMA LAIN;

PENGKAJIAN MENDALAM KETERKAITAN TERPADU ATAS SISTEM INFORMASI KE DALAM BENTUK PLATFORM NASIONAL;

PENGKAJIAN MENDALAM DAN PEMADUANNYA KE DALAM BENTUK INFRASTRUKTUR INFORMASI SUDAH SANGAT DIBUTUHKAN;

ASPEK KEAMANAN ATAS PERLINDUNGAN SUATU DATA MEMERLUKAN PRODUK REGULASI BARU YANG MENYERTAINYA;

ASPEK BERKETAHANAN DALAM SISTEM INFORMASI NASIONAL;

TERBENTUK DAN DIBANGUNNYA INFRASTRUKTUR INFORMASI YANG BERKESINAMBUNGAN SERTA BERKORELASI LANGSUNG TERHADAP KETAHANAN INFORMASI;

KONSOLIDASI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS INFRASTRUKTUR INFORMASI YANG BERKETAHANAN NASIONAL.

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-3

Studi_Kasus#2: Regulasi Kependudukan (Keamanan)

ECO

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JASA

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

BIOMETRICS

1*)

2

5

6

4

7 PERLINDUNGAN

APJII

ISP

NAP

JARTUP

JAR-STBS

ATSI

RUU

1*)

PERLINDUNGAN

DATA PRIBADI

(PDP) ||||

JARLOKTAP

APPS-CONT.

MULTIMEDIA

3

Bagan -4

SumberDaya TIK

CA-Root-ID

|@| CONTOH, MEMINJAM ISTILAH STUDI_KASUS ATAS REGULASI KEPENDUDUKAN UNTUK KEAMANAN BAGI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PROSES PENGAMBILAN DATA PRIBADI BIOMETRIKS, DAN LAINNYA,

DALAM EKO-SISTEM INTERNET PADA KHUSUSNYA, INFRASTRUKTUR INFORMASI PADA UMUMNYA:

KEWENANGAN ATAS KEAMANAN DATA PRIBADI BIOMETRIKS;

KEAMANAN ATAS DATA PRIBADI BIOMETRIKS ( SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGGUNAANNYA);

KEAHLIAN PARA PELAKSANA TUGAS DI LAPANGAN ( BUKAN PETUGAS BIDANG KEDOKTERAN/MEDIS);

KLASIFIKASI DATA PRIBADI BIOMETRIKS DENGAN KERAHASIAANNYA;

SISTEM INFORMASI YANG MELINDUNGINYA;

LALU LINTAS SISTEM INFORMASI DAN KEAMANANNYA DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI;

KONSOLIDASI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS KEAMANAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI;

DIPERLUKAN PENGKAJIAN YANG MENDALAM ATAS PERLINDUNGAN KEAMANAN DATA PRIBADI KE

TINGKAT REGULASI BARU;

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-4

VISUALISASI KETAHANAN INFORMASI

INDONESIA’

INFO-

STRUCTURE

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JASA

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI PRIBADI

PRIBADI

Bagan -5

|@| PERAN DAN FUNGSI PRIBADI DAN ATAU INDIVIDU DALAM LINGKUNGAN EKO-SISTEM INTERNET DAN

INFRASTRUKTUR INFORMASI MERUPAKAN AGEN_VITAL ATAS SISTEM INFORMASI YANG BERKETAHANAN

SERTA INTERAKSINYA ITU SENDIRI.

PENGGUNA AKHIR;

PELAKSANA JASA;

PELAKSANA JARINGAN;

KEWENANGAN TINGKAT DASAR;

KEWENANGAN TINGKAT MENENGAH;

KEWENANGAN TINGKAT TINGGI;

KERAHASIAAN UMUM;

KERAHASIAAN KHUSUS;

NEGARA ( PERTAHANAN DAN KEAMANAN MENYELURUH )

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-5

P

VISUALISASI KETAHANAN INFORMASI-KOMPLEKS

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JASA

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI PRIBADI

PRIBADI

OPEN

POLICIES

SENI

BKI

Badan

Kripto~

Indonesia

MILITER

CyberSpace

KETAHANAN

NASIONAL

Bagan -6

|@| KETAHANAN NASIONAL BERDASARKAN EKO-SISTEM INTERNET DAN INFRASTRUKTUR INFORMASI

MERUPAKAN PARADIGMA LAMA YANG PERLU SEGERA DIPERBARUI SECARA BERKESINAMBUNGAN

TATANANNYA.

MERUPAKAN TUGAS SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN, BUKAN SEMATA-MATA TANGGUNG

JAWAB PARA PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI DALAM KONTEKS KEAMANAN LALU LINTAS

INFORMASI;

SISTEM INFORMASI YANG KOMPLEKS AKAN MENUMBUHKAN LALU LINTAS INFORMASI YANG

TUMBUH PESAT MELALUI TELEKOMUNIKASI ;

SISTEM KOMPLEK HARUS SEGERA DIADOPSI DIBENTUK KEBERLAKUANNYA DALAM REGULASI

TELEKOMUNIKASI YANG AKAN DATANG PADA KHUSUSNYA, REGULASI LAIN PADA UMUMNYA;

KEWENANGAN HIERARKI ATAS KETAHANAN INFORMASI KOMPLEKS DALAM NAUNGAN KETAHANAN

NASIONAL.

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-6

P

VISUALISASI KETAHANAN NASIONAL - BLOK KOMPLEKS

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JASA

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI PRIBADI

PRIBADI

OPEN

POLICIES

SENI

BKI

Badan

Kripto~

Indonesia

MILITER CyberSpace

CyberArmy_?

INFOSTRUCTURE

DATA BUILDING

BLOCK

| to-be_LOCKED |

Bagan -7_1

|@| PETA-ARAH ATAU PETA-JALAN (ROADMAP) ATAS INFORMATION INFRASTRUCTURE DALAM PEMBENTUKAN

BLOK DATA BERKETAHANAN SECARA NASIONAL MERUPAKAN KONSOLIDASI PERSPEKTIF NASIONAL/NEGARA.

PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI MERUPAKAN BAGIAN DARI INFRASTRUKTUR INFORMASI;

PERKEMBANGAN BLOK INFORMASI KOMPLEKS MEMERLUKAN STRUKTUR TERPADU;

PONDASI KETAHANAN YANG TERKUNCI SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN ATAS PENGGUNAAN

INFORMASI;

PARA PEMANGKU_KEPENTINGAN BERTANGGUNG-JAWAB LANGSUNG ATAS PROSES TATANAN

ROADMAP ;

SECARA MIKROSKOPIS: TELAH TELAKSANA ATAS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI YANG

BERHUBUNGAN DENGAN KEAMANAN BIDANG TELEKOMUNIKASI BAGI PELANGGAN;

SECARA MAKROSKOPIS: BELUM TERLAKSANA SEPENUHNYA ATAS PENYELENGGARAAN

TELEKOMUNIKASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEAMANAN BIDANG TELEKOMUNIKASI BAGI NEGARA

(INVESTASI_BIG-DATA).

PERSPEKTIF UMUM | BAGAN-7

P

VISUALISASI KETAHANAN NASIONAL - BLOK KOMPLEKS

ORGANISASI

NIR

LABA

PEMERINTAH

ADOPSI

GLOBAL

JASA

JARINGAN

RISET,

PENGEMBANGAN

&

PENDIDIKAN

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI

PRIBADI PRIBADI

PRIBADI

OPEN

POLICIES

SENI

BKI

Badan

Kripto~

Indonesia

MILITER CyberSpace

CyberArmy_?

INFOSTRUCTURE

DATA BUILDING

BLOCK

| LOCKED |

Bagan -7_2

|@|

#1: ROADMAP YANG BERHUBUNGAN EKO-SISTEM INTERNET DAN INFRASTRUKTUR INFORMASI

NASIONAL;

#2: ROADMAP YANG BERHUBUNGAN KONSOLIDASI REGULASI SETINGKAT UNDANG-UNDANG YANG

TERPADU DAN TIDAK TUMPANG TINDIH;

#3: UNDANG-UNDANG TELEKOMUNIKASI YANG DIPERBAHARUI KETAHANANNNYA ATAS RENTANG WAKTU ( RESILIENCE ) TERHADAP KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INDUSTRI.

PERSPEKTIF UMUM | KESIMPULAN

Intended-Blank Page

|@|

DAFTAR ISTILAH | KONSOLIDASI

APJII Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

APPS -CON Applications-Content RUU Rancangan Undang-Undang

ATSI Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia TEL Telekomunikasi

BHP -USO Biaya Hak Penyelenggaraan – Universal Service Obligation TIK Telekomunikasi, Informasi dan Kontent

ECO Ecosystem Internet UU Undang-Undang

INFOSTRUCTURE Information Infrastructure

ISP Internet Service Provider

JARLOKTAP Jaringan Lokal Tetap

JARTUP Jaringan Tertutup

JAR-STBS Jaringan Sistem Telepon Selular Bergerak

NAP Network Access Point

PDP Perlindungan Data Pribadi *CA-Root-ID : Certificate of Authorization_Asli_ID_Indonesia

SERANGKAIAN SERI SEMINAR, WORKSHOP, DISKUSI, DAN LAINNYA SUDAH BERLANGSUNG SECARA

BERKESINAMBUNGAN.

SELURUH PEMANGKU-KEPENTINGAN PADA AKHIRNYA SEGERA TERCAPAI CAPAI KESEPAKATAN BERSAMA ATAS TUJUAN,

DAN SASARAN PERUMUSAN SERTA PELAKSANAANNYA YANG TERPADU GUNA UNTUK MEMETIK HASILNYA

BERUPA PEDOMAN DASAR ATAS KETAHANAN INFORMASI NASIONAL.

INTERNET- KETAHANAN INFORMASI NASIONAL