ilwi buletin no 02-2013

8/9/2019 ILWI Buletin No 02-2013

1/11

ILWI Buletin No 02-2013 1

ILWI (Indonesian Land

reclamation & Water management

Institute), adalah sebuah lembaga kajian

dibidang reklamasi dan pengelolaan air.

Lembaga ini berupaya untuk

menyebarkan informasi dan pengetahuandi bidang reklamasi & pengelolaan air

kepada masyarakat. Salah satunya

dengan penerbitan buletin.

Buletin ini kami kirimkan

secara gratis. Tulisan, saran dan

pemberitaan media menjadi bagian dari

isi buletin ini.

Alamat :

Jalan Palapa II No 19,

Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, 12520

Website : www.pengendalianbanjir.com

Email : [email protected]

No : 02-2013

Juni 2013

uletinKapasitas Waduk Pluit Menurun

Drastis dalam 30 Tahun

Waduk Pluit 1981

- Master Plan Tanggul

Laut Jakarta Mulai

Dikerjakan

- Maju Mundur

Program JEDI


2/11


PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman, tidak main-main dengan rencanananya membebaskan Jakarta dari banjir, Gubernur dan aki!

Gubernur DKI Jakarta, !angsung tanca" gas# $eski duet "emim"in Jakarta k%m"ak da!am bertindak, akan teta"i "ada

kenyataannya di !a"angan mereka tidak gam"ang me!e&ati tantangan yang ada# $asa!a' "enggusuran &arga !agi-!agi menjadi

masa!a' "e!ik yang tidak 'anya meng'abiskan biaya akan teta"i juga membuang banyak &aktu# Kasus yang terjadi di &aduk

"!uit c%nt%'nya 'ingga $ei ()*+ masi' saja neg%siasi berja!an a!%t# Sekitar ))) ke"a!a ke!uarga masi' be!um mau beranjak dari

tem"at itu#

Kasus aduk P!uit ada!a' juga "%tret masa!a' dibebera"a &aduk dan sungai di Jakarta# Dimana karena terjadi

"embiaran secara berta'un-ta'un &arga berangsur-angsur menem"ati !a'an yang se'arusnya bagian dari badan air# Ini

berdam"ak besar, &aduk dan sungai yang se'arusnya ka"asitasnya semakin di"erbesar, baik !uas mamu"un jum!a'nya, justru

berkurang jum!a'nya dan ir%nis !uasnya juga semakin menyem"it #

Pembaca, berita !ain ada!a' mengenai maju mundurnya. "r%gram "engerukan sungai-sungai di Jakarta atau dikena!dengan nama Jakarta Emergency Dredging Initiati/e 0JEDI1# 2ank Dunia sebagai "emberi dana mensyaratkan "r%gram

di!aksanakan da!am &aktu !ima ta'un dan "emerinta' "r%/insi Jakarta 'arus membebaskan "ermukiman !iar di te"i sungai

dengan memberi k%m"ensasi "ada &arga # Syarat yang diangga" "emerinta' "r%/insi cuku" berat# Akan teta"i be!akangan

Kementerian Pekerjaan 3mum menegaskan ba'&a "r%gram ini teta" ja!an dengan bantuan 2ank Dunia#

Pembaca, 2u!etin I4I n%m%r ( ta'un ()*+, ini akan memba'as tentang &aduk "!uit yang dari ta'un ke ta'un

ka"asitasnya terus berkurang, disam"ing itu tentu saja kami menggambarkan "u!a u"aya-u"aya yang di!akukan "emerinta'

"r%/insi da!am mengemba!ikan 5ungsi &aduk tersebut# Di bagian !ain kami juga memba'as tentang "ermasa!a'an "engerukan

sungai dan dimu!ainya "embuatan master "!an "embangunan Tanggu! 4aut# Ak'ir kata Se!amat membaca bu!etin ka!i ini#

#

Redaksi


3/11


DE FLUIT KEWALAHAN MENAHAN SERANGAN AIR

Kawasan Pluit sudah akrab dengan air sejak jaman Belanda. Sistem polder yang dibangun lebih tiga

puluh tahun lalu tak berjalan dengan baik. Kini daerah ini dijejali oleh penduduk dan air sulit sekali

bergerak meninggalkan kawasan ini.

Sebagian kawasan waduk pluit yang masih bersih 1980

Jika kita berjalan-jalan di kawasan Pluit

sekarang ini kita tidak pernah menyangka bahwa daerah

ini dulunya adalah rawa-rawa yang selalu basah.

Jangankan dibangun rumah atau jalan di atasnya,

berjalan kaki melewati daerah ini pun orang enggan.

Tahun 1960an hingga tahun tujuh puluh awal hanya

beberapa gelintir saja orang yang mau tinggal di daerah

ini. Bayang-bayang rumah yang selalu berlumpur dan

digenangi air menyebabkan orang ogah bertempat

tinggal diwilayah ini.

Akan tetapi diakhir era tahun 70an akselerasi

pertambahan penduduk di wilayah ini benar-benar

meningkat tajam. Perkembangan industri dan

perdagangan di kawasan ini mendorong orang untuk

berbondong-bondong ke wilayah yang jaraknya dengan

laut ini hanya sepelemparan batu. Kini Kawasan Pluit

nyaris tidak menyisakan lahan kosong lagi, tidak hanya

daratan yang dirambah, lahan yang seharusnya

merupakan bantaran sungai dan waduk pun didirikan

lapak-lapak hunian.

Konon nama Pluit sendiri berasal berasal dari

kata fluitschip dimana berarti kapal layar. Karena

sangat dekat dengan laut, Belanda sempat meletakan

kapal yang tidak terpakai di daerah ini. Dalam

menghadapi serangan pasukan kerajaan Banten,

wilayah ini dijadikan daerah pertahanan, yang oleh

VOC dikenal dengan sebutan pasukan De Fluit.

Mengambil nama dari fluitschip tadi. Karena

penyebutan ini janggal menurut lidah orang melayu,

maka orang-orang menyebutnya dengan sebutan Pluit

saja. Kata itulah yang dipergunakan hingga sekarang.

Sejak jaman Belanda kawasan Utara Jakarta

sudah kerap dilanda banjir. Karena itu diawal abad 20

Herman van Breen seorang profesor Belanda, jauh-

jauh hari telah merencanakan membangun satu waduk

di kawasan ini sekaligus membuatnya dalam satu sistem

polder. Akan tetapi pelaksanaanya tidak langsung bisa

direalisasikan saat itu, bahkan hingga Belanda angkat

kaki dari Indonesia pembangunan sistem polder di pluit

belum menjadi kenyataan.

Setelah banjir besar di Jakarta tahun 1960,

pemerintah lebih serius lagi menangani banjir di

ibukota. Pada tahun itu kawasan Pluit dinyatakan

sebagai kawasan tertutup dan direncanakan sebagai


4/11


sebuah sistem Polder Pluit. Bersamaan dengan proyek

sistem polder ini dibuat juga program pengembangan

kawasan ini. Di bawah Otorita Pluit direncanakan

pengembangan Pluit Baru dimana ada beberapa rencana

sekaligus disamping pembangunan waduk, juga ada

perumahan dan industri.

Perencanaan sistem polder pluit 1976

Secara perlahan namun pasti Pluit terus

berkembang, tahun 1971 Proyek Pluit dilanjutkan dan

dikembangkan wilayahnya hingga ke Jelambar dan

Pejagalan. Dipertengahan tahun tujuh puluhan

kawasan Pluit sudah mulai disulap menjadi tempat

permukiman orang-orang kaya yang dilengkapi dengan

tempat rekreasi. Disamping itu tentu saja daerah ini

juga menjelma menjadi kawasan industri.

Pembangunan saluran menuju waduk pluit 1976

Sedangkan pembangunan waduk pluit sendiri

baru rampung tahun 1981. Saat selesai dibangun itu

luasnya mencapai 80 hektar dengan kapasitas awal

2.5 juta meter kubik. Karena merupakan satu sistem

polder maka waduk itu dilengkapi pompa untuk

mengatur muka air yang ada di waduk. Disaat awal

tersedia 4 stasiun pompa. Sistem polder ini sendiri

dimaksudkan untuk mengendalikan banjir di wilayahsekitarnya seperti Cideng, Jatibaru, Taman Sari,

Mangga Besar dan lain-lain.

Jika dilihat pemandangan Waduk Pluit saat itu,

masih baik dengan bangunan-bangunan pendukung

tertata apik. Apalagi bangunan-bangunan tidak berijin

juga belum ada, bantaran waduk masih bersih dari

lapak-lapak penghuni liar.

Akan tetapi meski ada waduk, banjir sesekali

masih juga menyambangi wilayah ini. Bahkan ditahun

1981 itu juga terjadi banjir besar di Pluit, ironisnya pada

saat itu pompa yang ada di waduk tersebut tidak bisa

digunakan karena terjadi pemadaman listrik akibatbanjir. Tak ayal daerah tersebut harus kelelep air dalam

beberapa hari. Bisa dibayangkan dengan kapasitas

waduk yang sesuai rencana saja banjir masih menjadi

momok di wilayah ini apalagi dalam keadaan seperti

sekarang ini dimana kapasitas waduk sudah jauh

tergerus.

Pembangunan sipon di area waduk pluit 1979

Kini daerah Pluit selalu menjadi bulan-bulanan

banjir. Penduduk yang padat, kiriman air dari daerah

hulu, serta penurunan muka tanah yang semakin dalam,

membuat wilayah ini menjadi tempat air, yang tak bisa

mengalir hingga ke laut. Sialnya jenis tanah di wilayah

ini juga tidak terlalu baik untuk menyerap air. Jenis

tanah lempung atau aluvial, dimana tanah seperti ini

sulit meresapkan air karena terdiri dari pasir halus.

Tanggul yang kokoh dan pompa yang memadai menjadi

andalan Pluit untuk mengenyahkan banjir dari wilayah

itu.


5/11


IKHTIAR MENGEMBALIKAN FUNGSI WADUK PLUIT

Selama 30 tahun Waduk Pluit mengalami penurunan kapasitas secara drastis. Banjir Januari 2013

memaksa pemerintah provinsi untuk mengembalikan fungsi waduk. Meski kompensasinya sudah

dianggap memadai masih saja ada warga yang keberatan.

Penataan lahan sekitar Waduk Pluit

Sejak Januari 2013 entah sudah berapa kali

Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, duet

Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota

(DKI) Jakarta, mengunjungi kawasan Pluit. Banjir

yang terjadi pertengahan Januari 2013, membuat

mereka sadar bahwa salah satu persoalan banjir di

kawasan itu adalah akibat Waduk Pluit yang tidak lagi

mampu menampung air dalam jumlah besar.

Penyebabnya, apalagi kalau bukan masalah

banyaknya lahan yang sudah ditumbuhi rumah-rumah

penduduk. Bayangkan saja lahan waduk yang dulu

luasnya mencapai 80 hektar menyusut hingga 60 hektar

saja. Belum lagi kedalaman dari waduk tersebut yang

semakin lama semakin dangkal. Tak tanggung-

tanggung dari kedalaman semula yang mencapai 10

meter kini hanya tinggal 2 sampai 3 meter.

Akibatnya ratusan ribu meter kubik air tidak

lagi bisa masuk ke kolam raksasa itu. Dampaknya

dimusim hujan pastilah air tersebut justru

menggenangi daratan yang berada di sekitar kawasan

tersebut. Padahal seandainya waduk tersebut bisa

menampung air dengan kapasitas seperti saat

pembangunannya, belum tentu banjir tidak

menggenangi kawasan itu. Terutama jika curah hujan di

hulu dan hilir cukup tinggi. Apalagi jika kapasitas

waduk tergurus hanya tinggal tak lebih dari seperempat

kemampuannya. Tentu kemungkinan banjir menjadi

sangat besar.

Pada Januari 2013 lalu, Waduk Pluit tidak

hanya tak mampu menampung air dari Kali Opak dan

Kali Pakin , luberan air bahkan tertahan beberapa hari

karena pompa air tidak cukup memadai untuk

mengenyahkan air. Gelontoran air yang cukup besar

bahkan merendam beberapa pompa yang ada di waduk

itu, akibatnya dari 7 pompa yang ada, hanya tiga yang

berfungsi. Tentu saja ini semakin memperparah

genangan di kawasan tersebut, karena kapasitas pompa

yang 6.000 liter per detik dengan jumlah yang terbatas

tidak cukup handal untuk segera memompakan air ke

laut.

Masalah keterbatasan jumlah dan kemampuan

pompa tentu merupakan masalah teknis yang


6/11


kedepannya bisa segara di antisipasi. Akan tetapi

masalah banyaknya warga yang bertempat tinggal di

seputar waduk lebih memerlukan waktu yang cukup

lama untuk memindahkannya. Membebaskan lahan

waduk dari rumah-rumah penduduk kelihatannya

merupakan ujian berat bagi Pemerintah Provinsi

Jakarta.

Meski memberikan tawaran tempat yang lebihlayak, kebaikan pemerintah ini tidak lantas disyukuri

oleh warga di kawasan waduk. Ada saja warga yang

menampik uluran tangan pemerintah. Mereka meminta

diganti lahan juga, di wilayah bantaran yang

peruntukannya untuk jalur hijau. Warga beralasan

mereka telah bertahun-tahun tinggal di tempat, yang

sebenarnya tanahnya milik negara, itu.

Tentu saja tuntutan warga ini membuat sewot

Ahok, demikian wakil gubernur biasa disapa,

menurutnya menempatkan warga di rumah susun

(rusun) merupakan pilihan terbaik. Seandainya warga

mendapatkan lahan sekalipun, dikhawatirkan dikemudian hari warga tidak akan sanggup membayar

pajak bumi dan bangunan (PBB). Jika mereka

menempati rusun maka mereka tidak harus membayar

PBB. Orang kaya saja, lama-lama tinggal di kota

besar tidak akan tahan karena pajaknya akan terus

naik, jelas Ahok.

Jokowi, sapaan akrab gubernur, mengatakan

akan bertindak tegas karena waktu yang ada sudah

sangat terbatas. Kita kejar-kejaran dengan banjir.

Waduk Pluit itu adalah cara utama mengatasi banjir

Jakarta, ujarnya. Karena itu gubernur rela untuk

beberapa kali melakukan komunikasi dengan warga

untuk mencari titik temu.

Dia juga meminta agar semua warga Pluit

memahami tujuan normalisasi Waduk Pluit, yakni

mencegah banjir. Karena itu relokasi warga di bantaran

Waduk Pluit mutlak harus dilakukan. Karena waduk ini

merupakan waduk terbesar yang digunakan untuk

mengontrol banjir sekaligus menjadi sumber air

cadangan. "Relokasi tidak bisa ditawar lagi," tambah

Jokowi.

Untuk itu pemerintah provinsi menyediakan

bangunan rumah susun di Marunda dan Muara Baru,

Jakarta Utara, bagi warga Waduk Pluit yang ingin

direlokasi. Meski demikian negosiasi masih saja

berjalan alot. Jokowi sendiri dipusingkan dengan

adanya satu orang pemilik yang memiliki beberapa

bangunan untuk disewakan. Menurutnya ada satu orang

yang memiliki 10 sampai 15 bangunan. Ini menjadi

sangat tidak masuk akal, karena tanah yang mereka

tempati sebenarnya milik negara.

Walaupun masalah pemindahan warga belum

juga tuntas, tapi wajah baru dari Waduk Pluit sudah

mulai kelihatan. Bentuk waduknya lebih jelas kelihatan

dibandingkan dahulu . Bagi masyarakat yangmelewati kawasan Pluit - Muara Baru, sekarang sudah

bisa melihat waduk yang semakin bersih. Dulu rumah-

rumah penduduk, sampah dan enceng gondok menjadi

pemandangan yang tidak mengenakan, tapi meski

masih jauh dari sempurna, perubahan Waduk Pluit,

sudah mulai kelihatan.

Waduk Pluit di kepung bangunan antaraDahulu sampah dan banyaknya tumbuhan

ganggang di waduk, memenyebabkan terjadinya

sedimentasi di kolam raksasa ini. Karena tidak

langsung dikeruk dan dijaga kondisi permukaan airnya,

maka sedimentasi semakin banyak karena masih

ditambah material-material lain yang tertahan.

Tercatat pengerukan terakhir kali dilakukan

tahun 1977, waduk ini sendiri mulai dibangun tahun

1967. Akibat semakin banyaknya material padat di

sekitar waduk memudahkan warga membangun rumah-

rumah liar hingga menjorok berbatasan dengan kolam

air raksasa itu. Permasalahan semakin rumit ketika

pemerintah provinsi tidak langsung melarang bangunan-

bangunan yang mereka dirikan.

Pemerintah pun terpaksa bekerja ekstra keras

untuk melakukan normalisasi terhadap Waduk Pluit.

Sejak Februari 2013 lalu bangunan-bangunan yang

berada di bantaran Kali Pakin dan Kali Opak mulai

ditertibkan. Belajar dai pengalaman untuk

menghindari munculnya bangunan liar lagi maka

disepanjang lokasi dibangun jalan inspeksi dikedua sisi

kali. Kawasan Taman Burung dan beberapa wilayah

disekitar waduk yang berdekatan dengan Pluit Village

Mall juga telah dibersihkan, beberapa permukiman liar

telah diratakan dengan tanah.

Sedangkan pengerukannya sendiri memakai

dua sistem yaitu sistem eskavator di tengah dan sistem

sedot di pinggiran. Menurut gubernur proyek ini natinya

bisa menghabiskan dana hingga 1 triliun rupiah.

Dijelaskan jika dananya tersedia maka cukup satu tahun

untuk menyelesaikan waduk ini.

Jika usaha yang dilakukan pemerintah provinsi

DKI Jakarta ini berhasil tentu kita berharap waduk ini

bisa dikembalikan kepada fungsinya. Bahkan bisa

dikembangkan lagi , setidaknya sebagai tempat rekreasi.

Sehingga waduk ini tidak hanya menjadi kolam

pengaman ketika banjir, akan tetapi juga untuk tempat

rekreasi murah yang sekarang ini sangat minim di

ibukota.


7/11


MAJU MUNDUR PROGRAM JEDI

Wakil Gubernur Jakarta sempat menolak bantuan Bank Dunia untuk program JEDI. Syarat yang

dianggap memberatkan pemerintah provinsi menjadi penyebabnya. Kementerian pekerjaan umum

menegaskan bahwa pinjaman untuk program ini sudah mulai berjalan.

Pengerukan sungai tahun 1976

Awal April 2013 lalu, Basuki Tjahaja

Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, membawa

berita mengejutkan. Ahok, demikian dia biasa disebut,

menyatakan bahwa DKI Jakarta membatalkan utang

139 juta dollar Amerika Serikat, yang sedianya akan

digunakan untuk proyek penanganan banjir, utamanya

pengerukan sungai. Program pengerukan saluran,

sungai, dan waduk yang dikenal dengan nama Jakarta

Emergency Dredging Initiative (JEDI) skema

pembiayaannya direncanakan dengan menggunakan

dana bantuan Bank Dunia.

Akan tetapi oleh pemerintah provinsi

(pemprov) bantuan itu ditolak. Alasannya syarat yang

di minta oleh Bank Dunia cukup memberatkan. Ada

dua klausul yang sulit untuk dilaksanakan Pemprov

DKI Jakarta, pertama menyangkut waktu penyelesaian

pengerukan 13 sungai yang ditetapkan selama lima

tahun. Menurut Ahok, penyelesaian pengerukan selama

lima tahun terlalu lama, dia menginginkan

pengerukannya cukup dua tahun saja. Sedangkan

yang kedua mengharuskan Pemprov DKI Jakarta

memberi jaminan ganti rugi uang kepada warga di

bantaran kali yang akan digusur.

Menurut Ahok dia sudah melayangkan surat

kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan

meminta untuk membatalkan pinjaman itu."Dalam surat

itu, kami bilang pinjaman Bank Dunia terlalu susah.

Jadi, kita tidak mau terusin," katanya. Pemprov sendiri

lebih memilih untuk tetap melaksanakan proyek

tersebut, akan tetapi dananya tidak bergantung dengan

Bank Dunia. Sumber dananya kemungkinan akan

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Seperti sudah diketahui bahwa proyek JEDI

ini merupakan rintisan dari Fauzi Bowo, gubernur

sebelumnya, untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta.

Menurut Fauzi, program ini sangat diperlukan sebagai

salah satu solusi dalam penanganan banjir di ibukota.

Direncanakan dana yang dibutuhkan untuk proyek ini

sekitar 190 juta dollar AS, dimana ditanggung melalui

pinjaman Bank Dunia dan dana pemerintah. Baik

melalui APBN maupun dari APBD DKI Jakarta.

Besarnya 139 juta dollar AS dari Bank Dunia dan 51

juta dollar AS dari kocek pemerintah.

Sebenarnya Bank Dunia sudah merencanakan

bantuan itu sejak tahun 2008 lalu akan tetapi realisasi

kerjasamanya hingga saat ini tak kunjung

ditandatangani. Ini juga yang membuat wakil gubernur

geram. "Bayangin ya 2008 mulai, 2013, sudah lima

tahun, belum tandatangan, katanya kesal. Menurutnya

jika keadaan seperti ini terus bisa saja Jakarta jadi

terendam lumpur.

Anehnya menurut Ahok, saat sudah mau tanda

tangan Bank Dunia justru merencanakan butuh lima

tahun untuk menyelesaikan proyek ini. Ini dianggap

Basuki justru merepotkan karena bisa saja uang Rp 1,2

triliun itu habis begitu saja, karena pengerukannya

terlalu lama. Baginya pengerukan ini harus bisa

dilakukan dalam waktu dua tahun.

Dilain pihak, Kementerian Pekerjaan Umum

memastikan bawa proyek JEDI tetap akan

menggunakan pinjaman Bank Dunia. Ini karena pihak

Bank Dunia mulai melunak dari beberapa persyaratanyang dinilai memberatkan. Menurut Hermanto Dardak,

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, program JEDI

merupakan proyek kesatuan yang terbagi dalam

beberapa program Kementerian PU dan Pemprov DKI

Jakarta.

Seperti dikutip dari Bisnis.Com,

menurut Hermanto, proses pencairan pinjaman sebesar

Rp1,2 triliun sudah berjalan. Ini tentu berita gembira,

karena bagi warga Jakarta yang penting program ini

segera berjalan tidak terkatung-katung, sehingga Jakarta

lebih siap menghadapi musim hujan. Mudah-mudahan

saja harapan wakil gubernur agar pengerukan ini bisasegera diselesaikan bisa terealisasi.


8/11


Masterplan Tanggul Laut

MERANCANG KONDISI IDEAL TELUK JAKARTAPemerintah Belanda telah menunjuk konsultan untuk membuat Masterplandan Programme Management

Unituntuk pembangunan Giant Sea Wall(GSW). Peletakan batu pertama rencananya akan dilakukan

sebelum pertengahan tahun depan. Perlu pengawasan yang ketat agar nantinya proyek berjalan sesuairencana.

Jakarta segera mempunyai tanggul laut. Foto:NCICD

Sudah dua bulan belakangan ini Kantor

Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Jalan PatimuraJakarta, kerap didatangi beberapa orang

berkebangsaan Belanda. Sesekali mereka juga

melakukan koordinasi dengan beberapa orang staf dari

Kantor Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian,

Kementerian PU, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun dari

Pemerintahan Provinsi (pemprov) DKI Jakarta.

Mereka adalah para konsultan yang ditunjuk

oleh Pemerintah Kerajaan Belanda untuk membantu

membuat Masterplan dan Programme Management

Unit untuk pengembangan kawasan pantai di Teluk

Jakarta. Seperti diketahui bahwa Pemerintah Belandamendukung dan membantu pemerintah Indonesia dalam

pengemabnagan kawasan ini. Salah satunya adalah

dengan memberikan tenaga ahlinya untuk

merencanakan pembangun tanggul di pantai utara

Jakarta tersebut.

Jika awalnya perencanan strategis dinamakan

Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS), kemudian

berganti nama menjadi Jakarta Coastal Development

Strategy (JCDS), maka untuk program berikutnya ini

diberi nama National Capital Integrated Coastal

Development (NCICD). NCICD inilah yang kini

berkantor di kawasan Kebon Sirih. Rencananyamereka akan bekerja hingga tahun 2014, untuk

merampungkan master plan dan organisasi dan aturan-

aturan dalam pelaksanaan pembangunan tanggul laut.Harapan terhadap hasil NCICD menjadi lebih

inggi lagi setelah pemerintah merencanakan melakukan

peletakan batu pertama (ground breaking)

pembangunan tanggul laut pada tahun depan. Padahal

sesuai rencana sebelumnya pembangunan tanggul laut

ini baru akan dimulai tahun 2020 yang akan datang. Ini

berarti segala sesuatunya harus dilakukan ekstra cepat.

Tentu saja hal ini bukan perkara mudah karena menurut

konsep yang sudah ada, pembangunan tanggul laut

harus diikuti perbaikan di daerah hilir.

Proyek NCICD sendiri bertugas menyiapkan

master plan untuk jangka pendek, menengah dan jangkapanjang. Master plan ini didasarkan pada hasil

perumusan yang sudah dilakukan oleh JCDS.

Diperkirakan Mega Proyek ini akan memakan

dana hampir Rp. 300 triliun. Meski demikian

mengingat wilayah Teluk Jakarta ini mempunyai nilai

bisnis yang tinggi. Kemungkinan besar dana yang

dikeluarkan tidak perlu terlalu banyak merogoh kocek

pemerintah. Dipastikan banyak kalangan swasta yang

ingin menanamkan modalnya disini.

Karena itu perlu pengawalan yang cukup ketat

agar proses pembangunannya berlangsung sesuai

dengan rencana. Jangan sampai hasil pembangunantanggul laut ini tidak optimal, hanya gara-gara kontrol

yang terlalu lemah.


9/11


BRIBIN MENGHAPUS DAHAGA PANJANG

Gunung Kidul memiliki bendungan bawah tanah yang pertama di dunia. Pegunungan kapur yang

banyak terdapat di sana ternyata banyak dialiri sungai bawah tanah. Bertahun-tahun kesulitan

mendapatkan air bersih di musim kemarau, kini sebagian masyarakat tak lagi kesusahan mendapatkanya.

Bendungan bawah tanah Bribin foto-foto :batan

Air yang keluar dari kran berukuran 0,5 inch

mengucur deras ke dalam ember hitam milik

Sumiyanto, 44 tahun, warga Kanigoro, Dadapayu,

Semanu, Gunung Kidul. Rencananya air tersebut akan

digunakan untuk memasak oleh istrinya. Bagi Yanto,

demikian dia biasa dipanggil, sudah dua tahunbelakangan ini dia bisa memanfaatkan air bersih yang

berasal dari aliran sungai bawah tanah Bribin.

Ini sangat memudahkan baginya, karena

beberapa tahun lalu dia selalu kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan air bersih, terutama dikala musim

kemarau. Jika diwilayahnya tidak ada air, Sumiyanto

harus rela membawa jerigen berpuluh-puluh kilometer.

Jika tidak, mereka harus patungan untuk mendatangkan

mobil tangki pembawa air bersih. Sekali diantar mereka

harus menebus air itu sekitar Rp. 100 ribu. Jumlah yang

cukup menguras kocek laki-laki yang sehari-hari

bermata pencaharian sebagai petani ini.Bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul,

terutama yang berada di bagian selatan, setiap musim

kemarau hampir tidak pernah memimpikan

mendapatkan air bersih. Sudah puluhan tahun

kabupaten yang paling luas wilayahnya di Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) ini selalu identik dengan

kekeringan di kala musim kemarau. Wilayah ini nyaris

tak menyediakan setitik air pun dikala musim panas

tiba, air melimpah hanya bisa didapat dimusim hujansaja. Sekitar sebulan setelah memasuki musim kemarau

biasanya masyarakat masih bisa memanfaatkan sekitar

260 telaga yang ada di wilayah itu, akan tetapi selepas

itu warga harus berjibaku untuk mencari air.

Upaya untuk selalu menyediakan air tidak

hanya dilakukan oleh warga setempat, akan tetapi juga

dilakukan oleh pemerintah. Kondisi wilayah yang

cukup tinggi menyebabkan kesulitan untuk mengalirkan

air dari daerah lain. Sangat tidak mungkin mensuplai air

ledeng dari wilayah sekitar, karena daerah-daerah

tersebut relatif jauh lebih rendah dari Gunung Kidul.

Pemerintah perlu memutar otak untuk menyarisumber air lain. Diawal tahun 80an mulailah dicari

sumber air bawah tanah. Saat itu mulai

dipertimbangkan potensi sungai bawah tanah di Bribin,


10/11


sungai yang bermuara di Pantai Baron ini, sangat

dimungkinkan untuk dimanfaatkan. Bribin sendiri

merupakan sungai d bawah tanah di kawasan karst

Gunung Sewu yang membujur dari Gunung Kidul,

Wonogiri, hingga Pacitan (Jawa Timur).

Pekerja berada di sungai bawah tanahSekitar tahun 2000 Institut fur Waser und

Gewasserentwicklung dari Universitat Karlsruhe,

Jerman, Kementerian Negara Riset dan Teknologi,

Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ,dan

Pemerintah Provinsi DIY dengan bantuan pemerintah

Jerman, mulai melakukan riset terhadap sumber air

Bribin. Mulai dipikirkan bagaimana membuat

bendungan dan mengangkat air ke atas. Diharapkan

ada sistem baru yang memungkinkan menaikan air

dengan kapasitas besar tanpa terlalu banyak

mengeluarkan biaya operasional.

Pemanfaatan Bribin secara masal jugapernah dilakukan dalam kurun waktu 1992 1996

dimana sekitar 75.000 jiwa, pengadaan air bersihnya

disuplai melalui sumber ini. Sistim penyediaan air

baku pedesaan semacam ini tidak efisien karena

menggunakan pompa beberapa kali. Dengan

menggunakan generator solar, setiap jamnya

menghabiskan 200 liter solar. Sedangkan jika

menggunakan pompa listrik setahunnya menghabiskan

dana hingga Rp 265 juta. Akibatnya tentu saja biaya

produksi menjadi sangat mahal. Program ini masuk

dalam proyek Bribin I yang perencanaannya sudah

dilakukan sejak 1984.Untuk itu perlu dipikirkan bagaimana

membawa air dalam jumlah banyak keluar sehingga

bisa dikonsumsi oleh lebih banyak orang. Tercetuslah

ide untuk membendung sungai bawah tanah ini, dimana

air itu akan dipompakan dalam jumlah besar ke atas

permukaan tanah. Ide cemerlang lainnya adalah

memanfaatkan aliran sungai tersebut untuk

menggerakan turbin, dimana energinya nanti dipakai

untuk mengangkat air ke permukaan tanah. Sumber

energi mikro hidro ini memungkinkan penyediaan air

dilakukan dengan biaya operasional yang minim.

Bendungan sendiri berada tepat dititik dimanaair akan dipompakan ke atas. Bukan masalah mudah

untuk menembus bagian atap sungai hingga seratus

meter ke atasnya di mana permukaan tanah baru bisa

didapatkan. Pengeboran yang dilakukan dengan

menggunakan peralatan yang dibawa dari Jerman ini,

terkadang mengalami beberapa kendala. Maklum

pengeboran semacam ini baru pertama kali dilakukan di

Indonesia.

Proyek Bribin II ini dimulai tahun 2004 dan

rampung tahun 2010, ditandai dengan peresmian yangdilakukan oleh Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan

Umum. Untuk pembiayaan pembangunannya sendiri

sebanyak Rp. 35 miliar berasal dari pemerintah

Indonesia dan 3,2 juta euro yang berasal dari

pemerintah Jerman.

Secara spesifik prinsip kerja Proyek Bribin II

adalah air dipompa melewati pipa setinggi 104 meter

dengan rata-rata berkapasitas 80 100 liter/detik.

Seperti di terangkan di atas pompanya digerakkan

dengan turbin l mikrohidro, yang mempunyai daya

listrik sebesar 200 kilowatt. Daya listrik sebanyak itu

selain digunakan untuk pompa juga untuk peneranganbawah tanah dan kantor.

Ilustrasi proyek Bribin II

Sesampainya di permukaan tanah, air dialirkan

melalui pipa berdiameter 20 sentimeter sejauh tiga

kilometer menuju tandon air yang memiliki kapasitas

1.000 meter kubik. Letak tandon air ini sendiri di atas

bukit yang tingginya mencapai 144 meter. Sehingga

memudahkan air untuk didistribusikan ke jaringanPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tampungan

air dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk

hingga jangkauan 30 kilometer.

Setidaknya lebih dari 70 % penduduk

Kecamatan Semanu memanfaatkan air ini. Dengan

teknologi semacam ini pemompaan bisa dilakukan

secara terus menerus 24 jam tanpa harus mengeluarkan

biaya energi. Tak hanya Semanu empat kecamatan lain

juga memanfaatkan air ini. Air dari Bribin ini hanya

10 % yang didistribusikan menggunakan pipa, sisanya

dialirkan begitu saja untuk memenuhi berbagai

kebutuhan masyarakat terutama pertanian.


11/11


PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan

Tanggul Laut JakartaTanggul Laut JakartaTanggul Laut JakartaTanggul Laut Jakarta

Akan DimulaiAkan DimulaiAkan DimulaiAkan Dimulai TahunTahunTahunTahun 2014201420142014

Bagaimana Tanggul Laut Bisa Merubah Ibu Kota ?

aca analisanya di buku :

Memasuki Era Tanggul LautHarapan Baru di Teluk Jakarta

Membahas mengenai permasalahan Jakarta, kerawanan daerah delta,

kecenderungan semakin tenggelamnya sebagian wilayah ibukota, isu-isu

strategis dan potensi Teluk Jakarta, analisis keselamatan tanggul laut hingga

pengembangan Jakarta menuju kota modern untuk bersaing dengan kota-kota

terkemuka di dunia.

Bagaimana potensi Jakarta kedepan setelah adanya pembangunan tanggul laut,

apa-apa saja perubahan yang mungkin terjadi, semuanya akan mengubah wajah

ibukota. Disamping itu juga dipaparkan perubahan-perubahan apa yang harus

dilakukan di daerah hulu Jakarta agar pembangunan tanggul laut ini optimal.

Pemesanan bisa melalui email ke:

[email protected]

atau di toko buku Gramedia

di seluruh Indonesia

ilwi buletin no 02-2013

Documents