indonesian capital market master plan 2005

8/14/2019 Indonesian Capital Market Master Plan 2005

1/78

Indonesian Capital Market Master Plan 2005 - 2009

1


2/78

Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005 - 2009

2

Master Plan

Pasar Modal

Indonesia

Indonesian

Capital Market

Master Plan

2005

2009

BAPEPAMBadan Pengawas Pasar Modal

Departemen Keuangan Republik Indonesia

Capital Market Supervisory AgencyMinistry of Finance of The Republic of Indonesia


3/78


4/78


5/78


5

Sambutan

Menteri Keuangan

Pasar modal adalah industri yang sangat dinamis, atraktif, selalu berubah dan mempunyai interdepedensi yangsedemikian tinggi dengan sektor jasa keuangan lainnya di tingkat domestik, regional maupun global. Karakteristik tersebutmembawa setidaknya dua konsekuensi utama: pelaku pasar modal harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang

terjadi dan regulator harus pula mempersiapkan dirinya untuk menghadapi dinamika dari perubahan tersebut.

Kreativitas dan inovasi pelaku pasar modal yang terlibat di industri ini merupakan kunci sukses dalam menghadapi

konsekuensi yang pertama. Kemunculan varian dari berbagai instrumen keuangan dengan berbagai kompleksitasnya,

kelahiran berbagai hybrid products yang lintas sektor industri keuangan, trend konglomerasi, serta semakin terintegrasinya

industri jasa keuangan global saat ini sudah t idak lagi sekedar gejala namun sudah merupakan fakta yang ada di sekeliling

kita. Kreativitas dan inovasi sekali lagi merupakan jawaban untuk menghadapi konsekuensi tersebut.

Konsekuensi kedua mempunyai keterkaitan dengan fenomena dari konsekuensi yang pertama tadi. Regulator harus mau,

mampu dan mempunyai kesungguhan yang kuat untuk memfasilitasi sekaligus mendorong daya kreatif dan inovatif

pelaku pasar modal tadi. Hal ini akan sulit diaktualisasikan sekiranya regulator tidak mempunyai program kongkret untuk

meningkatkan kapasitas serta kapabilitasnya untuk mencermati berbagai gejala juga gejolak yang perlu diantisipasi di

balik gelombang perubahan yang telah dan akan terus terjadi.

Selain itu, kecenderungan diadopsinya sistem pengawasan industri jasa keuangan secara terpadu yang mengawasi tidak

hanya pasar modal tetapi juga perusahaan asuransi, dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya termasuk perbankan

oleh beberapa negara selama satu dekade terakhir, hendaknya dapat pula dijadikan referensi oleh kita semua dalam rangka

lebih meningkatkan lagi efektivitas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan

di tanah air.

Kedua konsekuensi tadi adalah tantangan aktual yang dihadapi industri pasar modal di tanah air. Tugas kita semua di

industri ini untuk mentransformasikan tan tangan tersebut menjadi peluang yang harus bisa kita manfaatkan secara

optimal untuk pengembangan- nya di masa mendatang. Tugas tersebut akan lebih ringan dilaksanakan jika pelaku pasar

modal dan regulator mempunyai arah dan program pengembangan industri yang lebih kongkret, terpadu, terarah, terukur,dan sangat mungkin tercapai.

Penyusunan Masterplan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 mengakomodasi keinginan sekaligus kebutuhan tersebut. Dari

perspektif domestik, sasaran dan strategi serta t ahapan implementasi di dalamnya selain diarahkan untuk meningkatkan

integritas dan kredibilitas pasar modal Indonesia, juga untuk mengaktualisasikan segenap potensi pengembangan yan g

dimiliki. Dari perspektif internasional, Masterplan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kompetitif industri

sekuritas nasional di tengah persaingan industri pasar modal global saat ini dan di masa mendatang.

Jakarta, Agustus 2005

Jusuf Anwar

Menteri Keuangan


6/78


7/78


7

Sambutan

Ketua Bapepam

Masterplan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 (Masterplan) selain mencakup program dan strategi lanjutan darikeberadaan dua Cetak Biru Pasar Modal Indonesia yang telah ada sebelumnya, juga mencerminkan upaya, semangat dan

komitmen pembaharuan yang diusung pelaku pasar modal Indonesia dalam menyongsong era dan tantangan aktual yangdihadapi industri sesuai dengan dinamika dan perubahan yang terjadi.

Penguatan struktur dan mekanisme pengawasan di industri ini menjadi sasaran prioritas pertama dalam kurun waktu 5

tahun mendatang. Integritas dan kredibilitas industri ini sangat bergantung dari implementasi kongkret program u tama

tersebut yang mencakup peningkatan independensi lembaga pengawas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

untuk mendukung fungsi pengawasan, peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia, dan penerapan

metode pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision).

Peningkatan kepastian hukum jelas tidak kalah penting dikaitkan dengan tekad dan upaya kita un tuk membangun

sekaligus meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri efek nasional. Sasaran prioritas kedua ini mencakup upaya

harmonisasi aturan, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan peningkatan kualitas kerjasama kelembagaan yang lebih

efektif dan sinergis pada level domestik, regional maupun internasional.

Peningkatan peran dan kualitas pelaku pasar merupakan sasaran prioritas ketiga dalam Masterplan ini. Masa depan

industri ini sangat tergantung dari peran aktif dan kontribusi pelaku pasar di dalamnya. Berangkat dari pemikiran tersebut,

sasaran dan strategi yang terkait dengan program prioritas ketiga ini mengambil porsi terbesar dari seluruh muatan

Masterplan. Mulai dari lembaga bursa efek, perusahaan efek, asosiasi profesi, emiten, hingga pemodal menjadi pihak yang

sangat diharapkan partisipasi dan kontribusinya un tuk merealisasikan berbagai program beserta tahapan implementasi

didalamnya.

Sasaran prioritas keempat terkait dengan upaya pengembangan produk atau instrumen keuangan di industri ini. Dari sisi

demand, keragaman instrumen keuangan yang tersedia di pasar akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemodal yang

lebih jauh lagi diharapkan akan semakin meningkatkan likuiditas pasar. Sedangkan dari sisi supply, hal tersebut

diharapkan akan semakin mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan oleh pelaku bisnis

di tanah air.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, instrumen pasar modal berbasis syariah perlu menjadi salah

satu prioritas utama pengembangan di dalam Masterplan. Kejelasan mengenai arah pengembangan sekaligus strategi yang

akan diterapkan sebagaimana tertuang di dalamnya sangat diperlukan guna mengaktualisasikan potensi yang besar

tersebut.

Sebagaimana proses penyusunannya, pencapaian seluruh sasaran yang tertuang dalam Masterplan ini juga memerlukan

komitmen dan partisipasi dari seluruh pihak yang turut memberikan kontribusi dalam proses penyusunannya. Kami

meyakini, dengan tekad, semangat dan kesungguhan yang t erlihat selama proses penyusunannya, strategi beserta tahapan

implementasi dalam Masterplan ini akan dapat direalisasikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Jakarta, Agustus 2005

Darmin Nasution

Ketua Bapepam


8/78


8

Chairman of Bapepam

Statement

Indonesian Capital Market Master Plan 2005 - 2009 reflects hard work, strong will, and commitment to reform echoedby Indonesian capital market participants in embracing new era and challenges in the industry as the results of marketdynamics. The Master Plan incorporates all programs and strategies that were elaborated in the previous two Capital

Market Blue Prints.

Top priority for the next 5 years is given efforts to solidify structure and mechanism of industry supervision. Integrity and

credibility of securities industry depend to a large extent on concrete implementation of major programs in the Master

Plan, which cover establishing independent capital market regulator, optimizing information technology in capital market

to support supervision function, improving human resource quality and professionalism, and implementing risk-based

supervision.

Strengthening legal certainty in capital market by a ll means is important element in our commitment to build and improve

investors trust in domestic securities industry. This second priority evolves around measures to harmonize rules, enhance

law enforcement, and create a more effective and synergic inter-agency coordination in domestic, regional, and interna-

tional level.

Enhancing roles and quality of capital market participants is the third priority in the Master Plan. The future of this

industry will depend on the contribution from its participants. Based on the thinking, targets and strategies within this

third strategy by far cover substantial parts of this Master Plan. Parties that are expected to contribute to materialize all

programs and action plans include exchange institutions, securities companies, professionals association, issuers, and

investors.

The fourth priority is related to expanding products and instruments in this industry. From the demand side, variety of

financial instruments available in the market will attract more investors so that liquidity is enhanced. On the other hand,

from the supply side, such variety will further promote capital market as an alternative of financing sources to all business

players in the country.

As the home for largest Moslem population in the world, syariah-based instruments in Indonesian capital market should bea pivotal object of development in the Master Plan. This huge potential can only be unearth with the presence of clarity in

policy development and strategies.

The attainment of all targets in this Master Plan requires commitment and participation from all parties that take part in

the drafting process. With strong motivation, spirit, and determination, we believe that all those strategies and action plans

can be achieved within their agreed time frames.

Jakarta, August 2005

Darmin Nasution

Chairman of Bapepam


9/78


9

TAKE EACH DAY

AND RELISH

EACH MOMENT.

TAKE EACH BAD

DAY AND WORK

TO MAKE IT

GOOD.

PendahuluanIntroduction


9


10/78


10

Pendahuluan Introduction

Latar Belakang

Pasar modal Indonesia terus berkembang di tengah

berbagai perubahan ekonomi dan politik yang terjadi baik

di lingkungan nasional maupun internasional. Dalam

menghadapi perubahan tersebut serta a rus globalisasi yang

begitu deras, pasar modal Indonesia memerlukan arahan

strategis guna memperkokoh posisi dan perannya dalam

perekonomian nasional dan regional. Dalam rangka

mewadahi hal tersebut Master Plan Pasar Modal Indonesia

2005-2009 disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh

pelaku pasar modal dalam mengembangkan industri pasar

modal Indonesia.

Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 merupakan

kelanjutan dari Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-

2004 yang merupakan arahan pasar modal Indonesia untuk

periode 2000-2004. Dalam implementasinya selama lima

tahun tersebut, banyak target yang ditetapkan telah

tercapai. Namun demikian, masih terdapat pula hal-hal

yang perlu diupayakan pencapaiannya.

Perencanaan yang terdapat pada Master Plan ini

merupakan penjabaran lebih jauh dari visi pasar modal

Indonesia yakni mewujudkan pasar modal Indonesia

sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan

berdaya saing global. Oleh karena itu diharapkan bahwa

dengan tercapainya sasaran dan strategi yang ditetapkan

dalam Master Plan ini, maka visi pasar modal Indonesia

akan terwujud.

Pendekatan Yang Digunakan


merupakan pedoman arah pengembangan industri pasar

modal selama lima tahun ke depan. Pengembangan industri

ini tentunya tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak

yang terlibat di dalamnya. Untuk itu, dalam rangka

mengakomodasi program pengembangan seluruh pihak

dalam industri pasar modal tersebut, maka penyusunan

Master Plan Pasar Modal Indonesia ini tidak hanya

dilakukan oleh Bapepam namun juga Self Regulatory

Organizations (SROs) serta asosiasi-asosiasi yang mewakili

seluruh pelaku pasar modal.

Dalam struktur pasar modal Indonesia, Bapepam bertindak

selaku regulator, sedangkan SROs terdiri dari PT Bursa Efek

Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring

Background

Indonesian capital market continues to expan d amid

changes in domestic and international economic and

political landscapes. Anticipating those changes and ever-

stronger globalization force, Indonesian capital market

needs strategic directions as to solidify its position and role

in the national and regional economies. It is for that

purpose that Indonesian Capital Market Master Plan 2005 -

2009 is designed to provide guidelines for all capital

market participants in their efforts to develop the

Indonesian capital market.

Indonesian Capital Market Master Plan 2005 - 2009 is a

continuation of Indonesian Capital Market Blue Print 2000

- 2004 that provided similar guidelines for the period of

2000 to 2004. There are a number of targets in the

Indonesian Capital Market Blue Print 2000 - 2004 that

have already met. However, there are also several targets

that are yet to be achieved.

Strategic planning in the Indonesian Capital Market Master

Plan 2005 - 2009 is basically the elaboration of Indonesian

capital market vision, which is to create a strong and

globally competitive Indonesian capital market capable to

spearhead development of national economy. It is expected

that by meeting targets and following strategies set in the

Master Plan, the vision of Indonesian capital market will be

materialized.

Approach

Indonesian Capital Market Master Plan 2005 - 2009 is

essentially guidelines for developing capital market

industry for the next five years. Participation from all

parties involved in the industry is an integral part of the

development efforts. Therefore, in designing this

Indonesian Capital Market Master Plan, the contributions

of regulator and other market participants from Self

Regulatory Organizat ions (SROs) to associations are needed

so that their respective development programs are

accommodated in the Master Plan.

Regulator in Indonesian capital market structure is

Indonesian Capital Market Supervisory Agency (Bapepam

in Indonesian acronym), whereas SROs include Jakarta


11/78


11

Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai Lembaga Kliring

dan Penjaminan (LKP), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

(KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

(LPP), dan Himpunan Pedagang Surat Utang Negara

(HIMDASUN). Selanjutnya pihak lain yang berperan dalam

penyusunan Master Plan ini adalah asosiasi dari

perusahaan efek (APEI), penasihat investasi, pemeringkatefek, wakil penjamin emisi efek (AWPE2I), wakil perantara

pedagang efek (AWP2EI dan IPEI), wakil manajer investasi

(AWMI), dan pengelola reksa dana (APRDI). Disamping itu,

asosiasi profesi akuntan (FAPM), konsultan hukum

(HKHPM), penilai (MAPPI dan GAPPI), notaris (INI), dan

asosiasi lembaga penunjang seperti bank kustodian (ABKI),

biro administrasi efek (ABI), dan wali amanat (AWAI), serta

asosiasi emiten (AEI) dan Pusat Pengkajian Hukum juga

turut berperan dalam penyusunan Master Plan pasar modal

ini.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Master Plan

ini adalah dengan menentukan sasaran-sasaran besar yang

akan dicapai oleh industri pasar modal Indonesia dalam

lima tahun ke depan. Kemudian sesuai dengan sasaran

yang ingin dicapai tersebut, disusun strategi pencapaian

untuk masing-masing sasaran. Selanjutnya, strategi

tersebut dijabarkan dalam implementasi strategi yang

merupakan langkah nyata yang akan dilakukan dalam

menerapkan strategi yang telah ditentukan berikut rencana

waktu pelaksanaan serta pencapaiannya.

Penyusunan sasaran, strategi, dan implementasi strategi

yang komprehensif tersebut memerlukan waktu selama

hampir satu tahun . Proses yang cukup panjang tersebut

dilalui dengan melibatkan seluruh pelaku pasar modal yang

sudah dimulai sejak tahap pengumpulan ide hingga tahap

akhir penyelesaian. Dengan keterlibatan yang intensif

tersebut diharapkan seluruh pelaku pasar modal akan

memiliki komitmen dalam mengimplementasikan

kesepakatan bersama yang tertuang dalam Master Plan

Pasar Modal Indonesia 2005-2009.

Sistematika

Dalam rangka memberikan pedoman yang komprehensif

bagi pengembangan pasar modal Indonesia, Master Plan ini

diawali dengan gambaran mutakhir mengenai

perkembangan berbagai aspek yang berpengaruh terhadap

industri pasar modal. Selanjutnya sebagai suatu rencana

Stock Exchange (BEJ in Indonesian acronym), Surabaya

Stock Exchange (BES in Indonesian acronym), Indonesian

Clearing and Guarantee Corporation (KPEI/LKP in

Indonesian acronym), Indonesian Central Securities

Depository (KSEI/LPP in Indonesian acronym), and

Association of Government Debt Securities Traders

(HIMDASUN in Indonesian acronym). Other parties thatcontribute in drafting this Master Plan are associations that

represent securities companies (APEI in Indon esian

acronym), investment advisers, rating agencies,

underwriters (AWPE2I in Indonesian acronym), broker/

dealers (AWP2EI and IPEI in Indonesian acronym),

investment manager representatives (AWMI in Indonesian

acronym), investment fund managers (APRDI in Indonesian

acronym). Also taking parts are supporting professionals

and supporting institution associations that represent

accountants (FAPM in Indonesian acronym), legal

consultan ts (HKHPM in Indonesian acronym), appraisers(MAPPI and GAPPI in Indonesian acronym), notaries (INI

in Indonesian acronym), custodian banks (ABKI in

Indonesian acronym), securities administration bureaus

(ABI in Indonesian acronym), and trustees (AWAI in

Indonesian acronym). Finally, Association of Indonesian

Issuers (AEI in Indonesian acronym) and Center for Legal

Studies also play a role in designing this Master Plan.

Approach that is taken in designing this Master Plan is to

set major targets to be achieved by the securities industry

in the next five years period. Then, strategies are developed

in order to meet those targets. Finally, these strategies are

translated into action plans, which constitute actions to be

taken within the given strategies along with their datelines

of execution and completion.

The whole process of formulating these comprehensive

targets, strategies, and implementing steps take nearly a

year to finish. This extensive process involves all capital

market participants starts from the early stage all the way

up to finishing stage. With this start-to-finish involvement,

it is expected that all participants will have the same

commitment to implement collective agreements that are

incorporated in Indonesian Capital Market Master Plan

2005 - 2009.

Methodology

In effort to deliver comprehensive guidelines for market

development, this Master Plan starts with illustration on

various aspects that influence overall capital market

activities. Then, as it is essentially a strategic planning, the

Master Plan continues with details on actual steps to be


12/78


13/78


13

Gambaran Umum

& TantanganOverall Outlook & Challenges

THERE IS NO

ACHIEVEMENT

WITHOUT GOALS.


13


14/78


14

PASAR MODAL GLOBAL

Grafik 1. Perkembangan Indeks Bursa Regional1995 s.d Juni 2005Sumber: Bapepam dan Bloomberg

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Indeks BursaIndonesia, Malaysia,

Thailand, danSingapura

Exchange Indicesfor Indonesia,

Malaysia, Thailand,and Singapore

0

5000

10000

15000

20000

25000 Indeks Bursa Philipina,Australia, dan Jepang

Exchange Indicesfor Philippines,Australia, and Japan

Indonesia Malaysia Thailand Singapore Philippines

Australia Japan

Gambaran Umum

& Tantangan Overall Outlook & Challenges

Indikator Pasar Modal Regional

Sejak tahun 1995, perkembangan kinerja bursa regional di

Asia Pasifik relatif bervariasi. Hal ini terlihat dari

pergerakan indeks harga sahamnya. Bursa Indonesia

selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan rata -rata

indeks tahunan sebesar 12,76%. Peningkatan ini

merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan

pergerakan indeks bursa regional lainnya. Perkembangan

indeks ini tetap menunjukkan peningkatan yang positif

meskipun beberapa negara Asia seperti Malaysia, Thailand,

Philipina termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi

pada periode 1997-1999.

GLOBAL CAPITAL MARKET

Graph 1. Development of Regional Exchange Indices 1995 toJune 2005Source: Bapepam dan Bloomberg

Regional Market Indicators

Asia Pacific regional stock exchanges have posted

relatively mixed performance since 1995. This can be seen

from stock prices movements in those exchanges. For the

last ten years, stock exchanges in Indonesia have recorded

an average annual increase of 12.76% in term of indices.

This performance is the best in the region. This index

indicator is showing positive numbers instead of monetary

crisis that swept countries in the region such as Malaysia,

Thailand, and the Philippines in the period of 1997 - 1999.

In the last decade, Indonesian capital market has fluctuated

significantly in the midst of political and economic

dynamic in Indonesia. This market fluctuation is going on

within an environment where international financial

market shows rapid progress. Therefore, it is very important

for Indonesian capital market to redefine what it plans to

pursue in the future relative to global market development.

This chapter intends to give an overall outlook on global

market movement as well as Indonesian capital market

development for the last ten years along with challenges

that Indonesian market faces for the next five years.

Pasar modal Indonesia pada dekade terakhir mengalami

fluktuasi yang signifikan di tengah gejolak perkembangan

ekonomi dan politik Indonesia. Fluktuasi pasar modal

Indonesia tersebut terjadi di tengah perkembangan pasar

keuangan internasional yang pesat. Oleh karena itu,

sangatlah penting pada saat ini untuk mendefinisikan

kembali arah yang ingin dicapai pasar modal Indonesia ke

depan di tengah pergerakan pasar modal global. Bab ini

dimaksudkan un tuk memberikan gambaran mengenai

perkembangan pasar modal global dan pasar modal

Indonesia pada periode sepuluh tahun terakhir serta

tantangan yang dihadapi pasar modal Indonesia lima tahun

ke depan.


15/78


15

Dari beberapa indikator bursa lainnya dapat dilihat bahwa

dalam tahun 2004 bursa Indonesia juga menunjukkan

perkembangan yang meningkat. Hal tersebut terlihat dari

perkembangan nilai kapitalisasi pasar yang meningkat

34,01% dan n ilai perdagangan yang meningkat 87,80%

dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi apabila

dibandingkan dengan bursa regional lainnya, peranan

pasar modal Indonesia terhadap perekonomian negara,

yang t erlihat dari perbandingan nilai kapitalisasi pasar

terhadap produk domestik bruto (PDB), masih berada pada

posisi yang cukup rendah. Pada tahun 2004, rasio nilai

kapitalisasi pasar terhadap PDB di Indonesia hanya

mencapai 29,5%, sementara beberapa bursa regional

lainnya telah melampui 100%. Di sisi lain, kondisi ini

menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan pasar

modal Indonesia.

Tabel 1. Beberapa Indikator Bursa Regional

(Sumber: FIBV, Jakart a Stock Exha nge, Bloomberg* dalam USD miliar

Perkembangan Produk Pasar Modal

Produk pasar modal selalu berkembang sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan infrastruktur pasar. Secara

tradisional, dikenal adanya dua instrumen yaitu saham dan

obligasi. Dalam perkembangannya, dengan adanya

tuntutan untuk melakukan manajemen atas risikoportofolio, maka diciptakanlah produk-produk derivatif

yaitu kontrak keuangan yang penilaiannya berdasarkan

nilai aset induk(underlying asset).

Disamping digunakan untuk melakukan manajemen risiko

investasi, produk derivatif juga digunakan untuk

memperoleh keuntungan. Produk derivatif dapat

digolongkan dalam jenis option, futures, forwards, swap

dan repurchase agreement (repo). Keempat jenis produk

derivatif tersebut dapat bervariasi tergantung dari aset

induknya yang berupa efek, tingkat suku bunga, mata uang

dan kurs mata uang.

Perkembangan produk lain yang cukup signifikan adalah

produk pasar modal dengan menggunakan prinsip-prinsip

syariah. Produk pasar modal berbasis syariah yang telah

Perusahaan yg sahamnya Nilai Kapitalisasi pasar /

Nilai Kapitalisasi Pasar* / Nilai Perdagangan* / listing di bursa / PDB /

Negara / Country Market Capitalization Value* Trading Value* Number of companies Market capitalization

listing in exchange Value/GDP (%)

2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Indonesia 54.65 73.25 14.65 27.51 333 331 22,5 29,5

Malaysia 160.97 181.62 52.23 61.63 902 959 155,6 160,6

Philippines 23.19 28.60 2.67 3.68 236 235 30,6 100,6

Singapore 173.81 217.61 91.92 107.24 560 633 183,4 142,6

Thailand 119.01 115.39 102.42 116.38 420 463 79,5 68,8

Australia 585.43 776.40 371.97 523.66 1,471 1,583 99,06 118,05

Japan 2,953.09 3,557.67 2,092.14 3,218.11 2,206 2,306 63,58 72,16

Table 1. Regional Exchanges Indicator

(Source: FIBV, Jakart a Stock Exha nge, Bloomberg)* in USD billion

Compared to indicators from other exchanges in the region,

Indonesian exchanges showed significant increase in 2004.

This can be seen from increase of market capitalization

value that was up by 34.01% and trading values that

jumped 87.80% from the same numbers in the previous

year. However, from other angle-contribution of capital

market to national economy as seen from comparison of

market capitalization to gross domestic product (GDP)

Indonesian market has recorded lesser performance relative

to other markets in the region. In 2004, ratio of market

capitalization to gross national product stood at 29.5%

where in several other markets the number exceeded 100%.

On the flip side, this can also be interpreted as huge

potential to grow for Indonesian capital market.

Development of Capital Market Products

Capital market products always evolve following the needs

and capacity of market infrastructure. Traditionally, capital

market recognizes two products namely shares and bonds.

In the course of their development coupled with the need to

manage portfolio risks, derivative products-financialproducts whose values are determined by the values of

their underlying assets-are introduced.

In addition to their traditional objectives as a tool for risks

management, derivatives products are also employed to

gain financial benefits. Derivatives can be categorized as

option, futures, forward, swap, and repurchase agreement

(repo). These categories can further be expanded depending

upon their underlying, which among other things are

securities, interest rate, currency, and exchange rate.

Other types of capital market products that are also rapidly

developing are products that are issued and traded in

accordance with syariah (Islamic) principles. Syariah-based


16/78


16

berkembang adalah saham, obligasi, efek beragun aset

(EBA) dan reksa dana. Beberapa negara di kawasan Timur

Tengah, Asia, Eropa, dan Amerika telah secara intensif

mengembangkan produk tersebut. Walaupun produk-

produk tersebut berkembang dengan skala yang berbeda

pada masing-masing negara, namun produk tersebut

banyak diminati dan akan terus berkembang.

Produk lain yang berkembang di pasar modal global adalah

EBA sebagai hasil sekuritisasi aset. Produk ini timbul

karena adanya kebutuhan pendanaan bagi perusahaan

namun terdapat keterbatasan untuk mendapatkan sumber

pendanaan lain di luar perusahaan. Sekuritisasi aset sendiri

adalah suatu cara untuk merestrukturisasi keuangan di

mana suatu entitas mengumpulkan arus kas masuk yang

teridentifikasi di masa datang dan kemudian mentransfer

kumpulan arus kas tersebut kepada investor dengan atau

tanpa jaminan. Sekuritisasi aset muncul pertama kali di

Amerika Serikat dengan diperkenalkannya mortgage backed

securities dan kemudian berkembang dengan pesat. Dalam

perkembangannya arus kas yang disekuritisasi semakin

bervariasi antara lain EBA berbasis tagihan seperti kartu

kredit maupun kredit mobil.

Berkembangnya kebutuhan alternatif investasi pemodal

yang sesuai dengan tujuan dan tingkat penerimaan risiko

masing-masing pemodal telah mendorong bertambahnya

jenis produk reksa dana. Beberapa jenis produk reksa dana

telah berkembang cukup lama, an tara lain index funds,

sector funds, foreign funds, dan global/international funds.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan pemodal terhadap

alternatif investasi yang relatif tidak berfluktuasi dan

berisiko rendah, maka konsep reksa dana dengan struktur

khusus (structured funds) mulai diperkenalkan seperti

capital protected funds dan guaranteed funds.

Kecenderungan lain yang berkembang berkaitan dengan

produk reksa dana adalah proses transaksi secara elektronik

yang dilakukan melalui central fund hub yang melibatkan

manajer investasi, agen penjual efek reksa dana, bank

kustodian dan bank penerima. Central fund hub ini sudah

diterapkan di Amerika, Kanada, Eropa, Australia, dan

Singapura, dalam rangka menciptakan standarisasimekanisme transaksi reksa dana.

Perkembangan Institusi dan

Pelaku Pasar Modal

Dalam satu dekade terakhir terdapat perkembangan

infrastruktur yang cukup pesat dalam industri pasar modal

global terutama pada institusi pengawas pasar modal,

lembaga bursa, dan perusahaan efek.

Secara garis besar institusi pengawas pasar modal

mengalami perkembangan yang signifikan. Jikasebelumnya pengawasan pasar modal dilakukan oleh

institusi khusus pengawas pasar modal, saat ini

pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawasan

products that are out in the market right now include

shares, bonds, assets backed securities (EBA in Indonesian

acronym) and investment funds. A number of countries in

the Middle East, Asia, Europe, and America have

intensively developed such products. Despite different

levels of development in different countries, those products

have quickly gained popularity and continuously

developed.

Another type of securities in the capital market that is

growing is EBA as a result of asset securitization. This

product is created to cater the need for financing and the

fact that there are limited resources available to meet the

need of the financing activities. Asset securitization is a

way to restructure financial position in which an entity

pools identified future cash inflows and transfer those cash

flows to investors with or without guarantee. Assets

securitization was first introduced in the United States with

the launch of mortgage-backed securities, which then

becomes popular. In its development, more and more

variety of securitized cash flow emerged to include EBA

whose underlying assets were resulted from credit card bills

and car loans.

The ever-growing needs of investment alternatives for

investors to match their diverse investment objectives and

risk profiles have also ignited the development of

investment fund products. Examples of such products that

have been around for quite some time include index funds,

sector funds, foreign funds, and global/international funds.

Further, to meet the needs of the investors who want

products with lesser volatility and relatively low risks, the

concept of structured funds such as capital protected funds

and guaranteed funds are introduced. Another trend related

to the development of investment fund industry is related

to electronic transaction process conducted through central

fund hub, which involves investment managers, selling

agents, custodian banks, and receiving banks. This central

fund hub concept has been practiced in the United States,

Canada, and Singapore in order to create standardized

transaction mechanism for investment fund products.

Latest Trends on Institutions and

Capital Market Players

The last decade witnesses significant growth in term of

infrastructure happening in global securities industries

especially with regard to market regulators, exchange

institutions, and securities companies.

Significant growth in general term has actually taken place

in capital market regulator institutions. In previouspractices, market supervision was conducted by market

regulator. Now, surveillance is conducted by an integrated

institution that is also responsible for overseeing activities


17/78


17

terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan.

Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud

untuk menciptakan lembaga pengawas yang terintegrasi

bagi pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, serta

lembaga keuangan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka

meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen,

transparansi, standar praktik bisnis keuangan , dan

mengurangi kejahatan di bidang keuangan. Sebagai contoh

beberapa negara yang telah menerapkan bentuk

pengawasan terpadu tersebut adalah The Financial Services

Agency (FSA) di Jepang, The Financial Services Authority

(FSA) di Inggris, Financial Supervisory Services (FSS) di

Korea, dan The Monetary Authority of Singapore (MAS) di

Singapura.

Disamping itu, beberapa bursa efek di dunia juga

mengalami perubahan yang signifikan. Bursa-bursa

tersebut membentuk aliansi dengan bursa lain un tuk

meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya. Pembentukan

aliansi antar bursa efek ini mengikuti perkembangan arus

ekuitas lintas batas. Faktor penentu dalam keberhasilan

aliansi bursa adalah kesamaan perangkat peraturan yang

menunjang di masing-masing bursa, infrastruktur

teknologi, dan sistem kliring yang terintegrasi. Hasil aliansi

tersebut misalnya adalah Euronext (aliansi antara bursa

Paris, Amsterdam dan Brussel), Newex (aliansi an tara

Deutsche Brse dan bursa Vienna), Norex (aliansi antara

bursa Kopenhagen, Stockholm, Oslo dan Irlandia), dan

aliansi antara Sydney Future Exchange dan New Zealand

Futures and Options Exchanges.

Kecenderungan lain yang berkembang adalah

demutualisasi bursa efek. Tujuan dilakukannya

demutualisasi bursa efek antara lain adalah memperluas

kepemilikan saham bursa efek, meningkatkan alternatif

sumber dana untuk pengembangan bursa, serta

menghindarkan benturan kepentingan antara bursa dan

anggota bursa sebagai pemegang saham. Beberapa bursa

mencatatkan diri pada bursanya sendiri seperti London

Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Deutsche Brse,

dan Osaka Stock Exchange.

Dari sudut perusahaan efek, industri jasa keuangan global

saat ini mengarah pada penerapan konsep universal

banking yang menggabun gkan kegiatan bank komersial,

investment bank, dan industri keuangan lainnya. Konsep

universal banking mempunyai pengertian

dimungkinkannya bank komersial melakukan kegiatan di

bidang perbankan, pasar modal, asuransi, sewa guna usaha,

dan sebagainya. Konsep universal banking merupakan

jawaban atas meningkatnya kebutuhan masyarakat akan

produk dan jasa di sektor keuangan yang bersifat

menyeluruh.

Dalam penerapan konsep universal banking terdapat

beberapa variasi. Australia, Kanada, Selandia Baru dan

Inggris telah mengurangi batasan bagi bank untuk

memiliki saham pada perusahaan efek. Austria, Swiss,

of the overall financial services sector. This integrated

institution is established as a watchdog for capital market,

banks, pension fund, insurance, companies and other

financial industries. The objective behind this establishment

is to increase market integrity, investor protection,

transparency, standards of business practices, and to

minimize violation in financial services sector. Some of the

countries that have adopted this integrated supervisory

body include Japan with Financial Services Agency (FSA),

the United Kingdom with the Financial Services Authority

(FSA), Republic of Korea with Financial Supervisory

Services (FSS), and Singapore with Monetary Authority of

Singapore (MAS).

Apart from that, stock exchange institutions also

experience significant changes. A number of exchanges are

forming alliances with other exchanges to improve

efficiency and liquidity. These alliances are formed to

follow the lead of cross border movements of equities. The

determining success factor in establishing these alliances is

harmonization of regulatory framework, technology

infrastructure, and clearing system. Examples of the

alliances include Euronext (an alliance among exchanges

in Paris, Amsterdam, an d Brussel), Newex (an alliance

between Deutsche Borse and Vienna stock exchange),

Norex (an alliance among exchanges in Kopenhagen,

Stockholm, Oslo, and Ireland), and an alliance between

Sydney Futures Exchange and New Zealand Futures and

Options Exchange.

Another trend in the securities industry is demutualization.

The objective of demutualization is to expand the base of

shares ownership, to enhance alternative sources of fund

for exchange development, and to minimize the possibility

of conflict of interests between the exchange and its

members as the exchange shareholders. There are

exchanges that list their shares in their own floor such as

London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange,

Deutsche Borse, and Osaka Stock Exchange.

From securities companies perspective, global financial

services sector is moving toward the application of

universal banking practices, which are essentially a mix of

commercial bank, investment bank, and other financial

industries. Universal banking concept allows a commercial

bank to carry out activities in banking, capital market,

insurance, leasing, and other areas in financial services

sector. This concept is the answer for the increasing needs

of customers who desire for all-in products and services in

the financial services sector.

There are slight variations with regard to these universal

banking practices among different countries. Australia,

Canada, New Zealand, and the United Kingdom limit their

respective banks from owning shares of securities


18/78


18

Jerman dan Belanda telah memperkenankan bank termasuk

anak perusahaannya menyediakan jasa-jasa yang berkaitan

dengan pasar modal. Amerika Serikat dan Jepang sudah

mulai mengurangi batasan-batasan hukum bagi bank

komersial untuk mengadopsi universal banking dengan

menerapkan konsep investment bankdalam kegiatan

operasionalnya.

Perkembangan di atas yang ditunjang oleh semakin

meningkatnya jumlah pelaku pasar modal t elah

meningkatkan aktivitas pasar modal secara signifikan dan

membuat industri pasar modal menjadi lebih dinamis dan

kompetitif.

Standar Internasional di Pasar Modal

Untuk tetap dapat diperhitungkan dalam era persaingan

global, pasar modal harus meningkatkan kualitas aturan

dan menerapkan praktik bisnis yang berstandar

internasional. Penerapan standar internasional sangat

diperlukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi global

terhadap risiko sistemik yang disebabkan meningkatnya

saling keterkaitan dan ketergantungan industri jasa

keuangan antar negara. Pengalaman masa lalu

menunjukkan dampak dari krisis moneter bersifat global

dan tidak bersifat nasional atau regional. Disamping itu,

dominannya peran sektor swasta dalam memacu

pertumbuhan ekonomi global menuntut penerapan standar

internasional yang dapat mengakomodasi aktivitas sektor

swasta dalam melakukan transaksi lintas batas.

Beberapa standar internasional yang terkait dengan pasar

modal antara lain International Organization of Securities

Commissions (IOSCO) Principles, The Group of 30 (G30)

Recommendations, Federation Internationale des Bourses de

Valuers (FIBV) Principles, International Securities Services

Association (ISSA) Recommendations, The Financial Action

Task Force (FATF) Recommendations, International

Accounting Standards (IAS)/ International Financial

Reporting Standards (IFRS), dan Good Corporate

Governance (GCG) Principles.

Standar-standar di atas merupakan standar internasional

yang berkaitan dengan pengaturan pasar modal secara

umum, kliring dan penyelesaian, perdagangan efek dan

derivatif di lembaga bursa efek, pemberian jasa dalam

industri efek, pencegahan dan penanggulangan kegiatan

pencucian uang dan pembiayaan kegiatan terorisme,

standar akuntansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

companies. Austria, Switzerland, Germany, and Netherlands

allow their banks and their subsidiaries to provide services

related to capital market industry. The United States and

Japan begin lowering legal barriers in order to adopt this

concept by implementing investment bank concepts in the

business operations of banking industries.

The aforementioned examples of growth coupled with theincreasing numbers of market players have considerably

escalated capital market activities and have triggered the

industry to be more dynamic and competitive.

International Standards in Capital Market

As an attempt to become a major player in todays global

competition, capital market must improve its regulation

and implement business practices to follow international

standards. The application of international standards is

necessary to improve global economy resistance to

systemic risks caused by inter-related and inter-dependent

financial services sectors among countries. Past experiences

show that implications of financial crisis are not limited to

particular country or region. Besides, domination of private

sector in supporting global economic growth requires the

adoption of international standards that can accommodate

private sector activities in conducting cross-border

transactions.

Examples of international standards in capital market

include International Organization of Securities

Commissions (IOSCO) Principles, The Group of 30 (G 30)

Recommendations, Federation Internationale des Bourses

de Valuers (FIBV) Principles, International Securities

Services Association (ISSA) Recommendations, The

Financial Action Task Force (FATF) Recommendations,

International Accounting Standards (IAS)/International

Financial Reporting Standards (IFRS), an d Good Corporate

Governance (GCG) Principles.

International standards that a re governed by principles and

recommendations by the above organizations include

general supervision of capital market, clearing and

settlement, trading of shares and derivatives in exchanges,

offer of services in securities industry, preventing and

combating money laundering and terrorism financing,

accounting standards, and good corporate governance.


19/78


19

Grafik.2 Perkembangan Emiten, Nilai Kapitalisasi Pasar,Nilai Perdagangan, dan Nilai Emisi Saham 1995 s.d Juni 2005(Sumber: Bapepam)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Triliun Rp / IDR Trillion

0

100

200

300

400

500

600

700

Jumlah Emiten/Number of Issuers

Nilai Emisi (Kumulatif)Issuance Value (Cumulative)

Nilai kapitalisasi pasarMarket Capitalization Value

Nilai perdagangan sahamShare Trading Value

Jumlah Emiten (Kumulatif)Number of Issuers (Cumulative)

Penggalangan Dana

Perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya

penggalangan dana melalui pasar modal sangat

terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi. Hal ini dapat

dilihat ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun

1997 hingga tahun 1998, jumlah emiten hanya tumbuh

sebesar 1% dengan nilai emisi saham tumbuh sebesar 7,1%

pada tahun 1998 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk obligasi, tidak ada emiten baru yang

menerbitkan obligasi sepanjang tahun 1998.

Pasar Ekuitas

Setelah mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi tahun

1997 yang lalu, pasar saham mulai kembali bergairah sejak

tahun 1999. Hal ini terlihat pada saat pasar modal menjadi

sarana perusahaan dalam melakukan restrukturisasi. Pada

tahun 1999 nilai emisi saham melonjak sebesar 172,2%

yaitu dari Rp75,9 triliun pada tahun 1998 menjadi Rp206,7

triliun pada tahun 1999. Setelah mengalami peningkatan

yang sangat signifikan pada tahun 1999, selanjutnya

memasuki tahun 2000 hingga pertengahan 2005 jumlah

emiten saham hanya tumbuh rata-rata 4,5% per tahun,

dengan n ilai emisi mengalami pertumbuhan rata -rata 3,4%

pada periode yang sama (lihat grafik 2)

Nilai kapitalisasi pasar pada tahun 2000 hingga 2002

sempat mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi

makro yang tidak stabil. Namun demikian, dengan

PASAR MODAL INDONESIA

INDONESIAN CAPITAL MARKET

Graph 2 Development of Issuers, Market Capitalization Value,Trading Value, and Share Issuance Value 1995 to June 2005(Source: Bapepam)


Fund Pooling

Development of Indonesian capital market, especially fund

pooling activities through capital market, is very much

influenced by macro economic condition. This can be seen

with relatively sluggish growth within the period of 1997

to 1998 when financial crisis hit the country. The number

of issuers during that period only grew by 1% and value of

issues increased by 7.1%. Worse condition happened in

bond market where there was virtually no new issue during

this period.

Equity Market

Following stagnancy during monetary crisis in 1997, stock

market was breathing fresh air again in 1999 when

corporations conducted restructuring process by using

capital market. Values of issuance increased by 172.2%, i.e.

from IDR 75.9 trillion in 1998 to IDR 206.7 trillion in 1999.

In the following period, from 2000 to 2005 the value of

issuance only grows at an annual rate of 3.4% whereas the

number of issuers grows at an annual rate of 4.5% (see

graph 2).

Market capitalization during the period of 2000 to 2002

decreased following unstable macro economic condition.

However, the year 2003 saw a more stable condition and as


20/78


20

Grafik 3. Perbandingan Nilai Kapitalisasi PasarTerhadap PDB Periode 1995 s/d 2004(Sumber: Bapepam, BPS)

membaiknya kondisi makro ekonomi pada tahun 2003

memberikan pengaruh pada perdagangan di bursa sehingga

nilai kapitalisasi pasar kembali tumbuh mencapai Rp765,81

triliun pada bulan Juni 2005 (lihat grafik 2).

Selanjutnya, rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap PDB

pada tahun 2004 mencapai 29,5% yang merupakan

peningkatan yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir.

Namun demikian rasio tersebut masih di bawah rasio yang

pernah dicapai pada saat sebelum krisis (lihat grafik 3).

Walaupun perkembangan emisi saham terlihat tidak terlalu

signifikan, namun transaksi saham di BEJ bergerak cukup

aktif. Rata-rata nilai perdagangan pada periode 1999

hingga Juni 2005 berada pada kisaran Rp794,43 miliar per

hari dengan volume saham berkisar 1,03 miliar lembar per

hari dan frekuensi berkisar 16 ribu transaksi per hari (lihat

tabel 2).

25.48

39.83

47.31

18.39

41.08

20.25

16.51 16.67

29.5

22.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prosentase (%) / Percentage (%)

Graph 3 Comparison of Market Capitalization Value to GDPPeriod 1995 to 2004Source: Bapepam, BPS

a result, total value of market capitalization grew to IDR

765.81 trillion level as of June 2005 (see graph 2).

Then, in 2004 ratio of market capitalization to gross domestic

product stood at 29.5%, which is a significant increase

compared to the same numbers within the last five years.

However, this number is still lower from the same number

recorded before financial crisis erupted (see graph 3).

Despite slow growth with regard to share issuance, share

trading activities in BEJ were relatively active. Average

value of daily transaction from the period of 1999 to June

2005 was around IDR 794.43 billion with shares volume of

1.03 billion and frequency of around 16 thousand

transactions per day (see table 2).

Tabel 2. Perkembangan Indikator Pasar Saham Bursa Efek Jakarta

1995 s/d 2005(Sumber: Statistik Pasar Modal, Bapepam)

Indikator 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 June 2005

Indeks 513,84 637,43 401,71 398,04 676,92 416,32 392,04 424,95 691,89 1.000,23 1.122,37

Nilai rata-rat a

perdagangan harian

(miliar Rp) 131,53 304,14 489,37 403,58 598,70 513,70 396,43 492,91 518,41 1.024,9 2.015,93

Volume rata- rata

Perdagangan harian

(juta saham) 43,28 118,58 311,39 366,88 722,58 562,89 603,18 698,81 968,10 1.708,58 1.913,61

Frekuensi rata-rata

Perdagangan

harian (ribu) 2,48 7,06 12,08 14,19 18,42 19,22 14,72 12,62 12,16 15,46 18,98

Aliran Modal

Asing (triliun Rp) 3,39 4,27 0,34 5,11 12,11 0,81 4,49 7,91 9,88 18,81 (30,93)

Table 2. Development of Share Indicator Bursa Efek Jakarta

1995 to 2005(Source: Capital Market Statistics, Bapepam)

Indicator

Indices

Average value of

daily tradings

(IDR billion)

Average volume of

daily tradings

(million shares)

Average Frequency

of Daily Tradings

(thousand)

Foreign Capital

Flow (IDR Trillion)


21/78


21

Pasar Obligasi

Pasar obligasi mengalami beban berat dan sangat terpukul

dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Asia dan

Indonesia pada tahun 1997. Disamping tidak adanya

emiten baru yang menerbitkan obligasi pada tahun 1998,

kesulitan juga dihadapi oleh banyak emiten obligasi dalam

membayar bunga dan bahkan n ilai pokok dari obligasi

yang jatuh tempo.

Namun demikian, pasar obligasi kembali tumbuh pada tahun

1999 dan mengalami puncak pertumbuhannya pada tahun

2003. Pada tahun 2003 tersebut, nilai emisi obligasi tumbuh

sebesar 67,9% dari tahun sebelumnya dan jumlah emiten

bertambah 34 emiten (34%). Selanjutnya, peningkatan

tersebut berlangsung terus hingga pertengahan tahun 2005,

sehingga secara kumulatif jumlah emiten mencapai 155

perusahaan dengan total nilai emisi obligasi mencapai

Rp88,83 triliun. Perkembangan tersebut di atas menunjukkan

peningkatan peran pasar obligasi sebagai alternatif

pembiayaan bagi perusahaan (lihat grafik 4).

Perkembangan obligasi korporasi yang makin baik ini juga

diimbangi oleh perkembangan Surat Utang Negara (SUN).

Sejak 25 September 1998, Pemerintah RI telah menerbitkanSUN untuk Bank Indonesia, yaitu SUN untuk membiayai

program penjaminan dalam rangka menutupi Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan SUN untuk

membiayai program kredit. Kedua SUN ini tidak dapat

diperdagangkan (lihat grafik 5).

Kemudian pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah RI telah

memanfaatkan pasar modal untuk menggalang dana

dengan menerbitkan SUN untuk membiayai program

restrukturisasi perbankan dan SUN ini dapat

diperdagangkan (obligasi negara). Hingga Juni 2005 posisioutstanding obligasi negara yang dapat diperdagangkan

telah mencapai Rp417,82 triliun yang terdiri dari Rp197,83

triliun fixed rates dan Rp219,99 triliun variable rates.

Bond Market

Bond market suffered a great burden during the economic

crises, which hit Asia and Indonesia in 1997. There was no

new issuer listing its bonds in 1998. Meanwhile, the

outstanding issuers faced difficulties in paying interest

rates and even the principles when the bonds reached

maturity.

However, bond market regained its strength in 1999 and

achieved its top growth in 2003. During that year, the

issuance value increased by 67.9% of the previous year and

the number of issuers increased by 34% compared to that

of a year before. The escalation kept continuing until mid

2005 so much so that the cumulative number of issuers

reached 155 companies and the tota l bond issuance value

achieved IDR 88, 83 trillion. The significant progress

showed an increasing role of bond market as an alternative

of financing for companies (see graph 4).

The optimistic growth of corporate bonds has been well

balanced with the development of Government Debt

Securities (SUN in Indonesian acronym). Starting from 25September 1998, Indonesian Government has issued some

SUNs for Bank Indonesia, i.e. SUNs which were intended to

finance guarantee program with respect to Bank Indonesia

Liquidity Injection (BLBI in Indonesian acronym) and those

which were aimed to finance credit program. These two

securities cannot be traded (see graph 5).

Then, starting from 28 May 1999, Indonesian Government

has employed capital market to pull together public fund

by issuing SUN to finance banking restructuring. These

securities are tradable (Government bonds). Up to June

2005 the outstanding position of Government Bonds whichcan be traded has reached IDR 417.82 trillion consisting of

IDR 197.83 trillion of fixed rates and IDR 219.99 trillion of

variable rates bonds.

Grafik 4. Perkembangan Emiten, Nilai Obligasi Yang Beredar, NilaiPerdagangan (yang dilaporkan), dan Nilai Emisi Obligasi Korporasi 1999 s.dJuni 2005(Sumber: Bapepam)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Jumlah Emiten /Number of Issuers

Nilai Emisi (Kumula tif)Issuance Value (Cumulative)

Nilai PerdaganganTrading Value

Nilai Obligasi Yang BeredarOutstanding Bond Value

Jumlah Emiten (Kumulatif)Number of Issuers (Cumulative)

Graph 4. Growth of issuers, outstanding bond value, reported trading value,and corporate bond issuance value 1999 to June 2005(Source: Bapepam)


22/78


22

Grafik 5. Perkembangan Nilai Obligasi Yang Beredar dan Nilai PerdaganganObligasi Pemerintah 2000 s.d Juni 2005(Sumber: Bapepam)

Usaha mengembangkan SUN telah dilakukan oleh

Pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU SUN) di

mana fungsi pengaturan dan pengawasan perdagangannya

dilakukan oleh Bapepam. Pada tahun 2003, Bapepam telah

memberikan izin usaha kepada HIMDASUN untuk

menyelenggarakan perdagangan SUN di luar bursa efek.

Perluasan Produk dan Jasa

Produk derivatif

Pasar derivatif mulai berkembang sejak diperkenalkannya

instrumen baru berupa LQ-45 Index Futures atau KontrakBerjangka Indeks Efek (KBIE) oleh BES pada tanggal 13

Agustus 2001. Kemudian pada tanggal 27 April 2004 BES

meluncurkan Kontrak Berjangka atasDow Jones Industrial

Average(DJIA) dan Dow Jones Japan Titans 100. Pada saat

ini BES juga tengah mengembangkan Single Stock Futures

(SSF) atau disebut juga sebagai Kontrak Berjangka Saham

Individual.

BEJ juga telah mengembangkan produk derivatif. Pada

tanggal 6 Oktober 2004, BEJ memulai perdagangan

Kontrak Opsi Saham (KOS). Saat ini KOS yang ditawarkan

baru berdasarkan 4 saham induk dan tercatat 36 anggota

bursa yang berpartisipasi dalam perdagangan KOS.

Berkembangnya pasar derivatif ini diharapkan akan

semakin memperkuat pasar modal Indonesia dan

memperluas alternatif investasi bagi investor. Dengan

adanya produk derivatif, investor dapat melakukan lindung

nilai atas portofolionya yang terdiri dari aset-aset

domestik, dan investor juga tidak perlu melakukan

transaksi di bursa negara lain untuk dapa t mengakses

pergerakan pasar di bursa-bursa tersebut. Tantan gan utama

dalam pengembangan pasar derivatif ini adalah

pengenalan dan pemahaman yang benar akan instrumen

derivatif kepada investor.

0

100

200

300

400

500

600

700

2000 2001 2002 2003 2004 2005


Nilai Obligasi Yang BeredarOutstanding Bond Value

Nilai PerdaganganTrading Value

Graph 5. Growth of Outstanding Bond Value and Government Bond TradingValue 2000 to June 2005(Source: Bapepam)

Government has encouraged the development of SUN by

establishing Law Number 24 Year 2002 concerningGovernment Debt Securities in which its regulatory and

supervisory function/authority is under Bapepam. During

2003, Bapepam granted business license to HIMDASUN in

Indonesian Acronym) to organize the trading of SUN

outside securities exchanges.

Expansion of Products and Services

Derivative products

Derivative products started developing since the

introduction of new instrument called LQ-45 Index Futuresor Securities Index Futures (KBIE in Indon esian acronym)

by Surabaya Stock Exchange (BES in Indonesian Acronym)

on 13 August 2001. Then on 27 April 2004 BES launched

Futures on Dow Jones Industrial Average (DJIA) and Dow

Jones Japan Titans 100. Right now BES is also developing

Single Stock Futures.

BEJ has also developed derivative products. On 6 October

2004, BEJ initiated to launch Single Stock Options (KOS in

Indonesian acronym). Now, the instrument offered consists

of 4 underlying shares and there are 36 exchange members

participating in the trading.

The development of derivative market is expected to

strengthen the Indonesian capital market and widen the

investment alternatives. Investors may utilize derivative

products as hedging instrument for their portfolios, which

consist of domestic assets. Moreover, they do not have to

make transactions in foreign exchanges in order to have

access to market movements in those exchanges. The main

challenge of the derivative market development is the

instrument familiarization and investor education.


23/78


23

Produk Pasar Modal Berbasis Syariah

Secara formal, peluncuran pasar modal dengan prinsip-

prinsip syariah Islam dilakukan pada Maret 2003. Pada

kesempatan itu ditandatangan i Nota Kesepahaman antara

Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI), yang dilan jutkan dengan Nota

Kesepahaman antara DSN-MUI dengan SROs. Namun

demikian, instrumen pasar modal berbasis syariah telah

diperkenalkan terlebih dahulu melalui penerbitan reksa

dana syariah pada pertengahan tahun 1997. Instrumen

berbasis syariah dibentuk dengan tujuan memberikan

sarana dan alternatif investasi yang berbasis syariah.

Secara khusus DSN-MUI telah menetapkan dalam fatwanya

tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana

Syariah dan jenis emiten yang sahamnya tidak

diperkenankan sebagai portofolio pada reksa dana syariah.

Sampai dengan saat ini, Bapepam telah memberikan

pernyataan efektif kepada 13 reksa dana syariah. Namun

demikian, dari 13 reksa dana ini 2 diantaranya telah bubar.

Berdasarkan da ta sampai dengan tanggal 30 Jun i 2005,

total nilai aktiva bersih reksa dana syariah adalah

Rp977,4 miliar.

Sebagai acuan dalam menilai perkembangan harga saham

berbasis syariah, BEJ meluncurkan Jakarta Islamic Index

(JII) pada tanggal 3 Ju li 2000. JII yang merupakan indeks

harga saham yang berbasis syariah terdiri dari 30 saham

emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip

syariah. Data pada akhir Juni 2005 tercatat nilai

kapitalisasi pasar sebesar Rp325,90 triliun atau 43% dari

total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sementara itu, volume

perdagangan saham JII sebesar 348,9 juta lembar saham

atau 39% dari total volume perdagangan saham dan nilai

perdagangan saham JII sebesar Rp322,3 miliar atau 42%

dari total nilai perdagangan saham.

Pada tahun 2002 diluncurkan produk syariah berbentuk

obligasi dan produk ini berkembang cukup pesat. Hingga

30 Juni 2005 terdapat 15 emiten yang telah mendapatkan

pernyataan efektif untuk dapat menerbitkan obligasi

syariah dengan total nilai emisi sebesar Rp1,95 triliun.

Reksa Dana

Industri reksa dan a mengalami perkembangan yang cukup

signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, baik dari jumlah

reksa dana yang efektif, dana kelolaan, maupun jumlah

pemegang unit penyertaan. Sampai dengan Juni 2005

jumlah reksa dana yan g memperoleh pernyataan efektif

dari Bapepam berjumlah 290 yang dikelola oleh 64 manajer

investasi. Peningkatan jumlah reksa dana ini juga diikuti

peningkatan pada jumlah pemegang unit penyertaan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah pemegang

unit penyertaan bertambah 15.750 nasabah (5,27%)

menjadi 314.813 nasabah. Dari sisi jumlah dana kelolaan

atau nilai aktiva bersih (NAB), sampai Juni 2005 telah

mencapai Rp83,29 triliun.

Syariah- based capital market products

The official launching of syariah-based capital market

products took place in March 2003. During the same

occasion, Memorandum of Understandings was signed

between National Syariah Board - Indonesian Ulemas

Council (DSN-MUI in Indonesian acronym) and Bapepam

as well as between DSN-MUI and SROs. However, this

product had actua lly been introduced through the issuance

of syariah-based investment fund in mid 1997. The

syariah-based instruments were created to widen the

syariah-based investment vehicles and alternatives.

DSN-MUI has specifically stated in its rulings (fatwa)

regarding the Guidelines of Investment in Syariah

Investment Fund. It has also listed issuers whose shares

cannot be included in portfolio of Syariah Investment

Fund. Until now, Bapepam has granted declaration of

effectiveness to 13 syariah-based investment funds.

However, two of them have now been winded up. As of 30

June 2005, the total net asset value of syariah- based

investment fund reached IDR 977.4 billion.

BEJ launched the Jakarta Islamic Index (JII) on 3 July 2000

as a reference to measure price movements of syariah-

based shares. JII consists of 30 shares, which are considered

to meet the requirement of the syariah principles. At the

end of June 2005, the market capitalization value of JII

reached IDR 325.90 trillion or 43% of total market

capitalization value of BEJ. Then, the JII trading volume

reached 348.9 million shares or 39% of total share trading

volume. Meanwhile, the JII share trading value was IDR

322.3 billion or 42% of total share trading value.

In year 2002, syariah-based product in the form of bond

was launched and it has since grown rapidly. Until 30 June

2005, Bapepam granted declaration of effectiveness

statement to 15 issuers that released syariah bonds with the

total issuance value of IDR 1.95 trillion.

Investment Fund

Investment fund industry experienced quite significant

progress during the last ten years, from the point of view of

the number of investment funds, fund managed, and un it

holders. Until June 2005, Bapepam has granted declaration

of effectiveness to 290 investment funds managed by 64

investment managers. The increasing number of investment

funds was followed by the proliferation of participation

unit holders. The number of unit holders increased by

15,750 clients (5.27%) to reach 314,813. From the point of

view of fund managed or Net Asset Value, until June 2005

it reached IDR 83,29 trillion.


24/78


24

Industri reksa dana juga didukung oleh semakin banyaknya

jumlah wakil agen penjual efek reksa dana yang hingga

Juni 2005 mencapai 9.235. Investor di reksa dana juga

semakin dimudahkan dengan maraknya penggunaan

sarana teknologi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam

melakukan transaksi reksa dana. Dalam industri reksa dana

telah diterapkan sistem pengawasan secara elektronik

(e-monitoring). E-monitoring terhadap reksa dana

mencakup monitoring terhadap aktivitas reksa dana,

manajer investasi, dan bank kustodian. Sistem ini

dilakukan melalui pelaporan da ta reksa dana secara

elektronik dari bank kustodian ke Bapepam.

Efek Beragun Aset

Sekuritisasi aset telah diperkenalkan melalui penerbitan

peraturan tentang EBA pada tahun 1997. EBA merupakan

Grafik 6. Jumlah Reksa Dana !996 s.d Juni 2005 (revisi Juni)(Sumber: Bapepam)

Grafik 7. Nilai Aktiva Bersih (NAB)1996 s.d Juni 2005 (Miliar Rp)(Sumber: Bapepam)

alternatif pembiayaan bagi dunia usaha dan juga

merupakan alternatif instrumen investasi bagi pemodal.

Namun demikian, hingga Juni 2005 belum ada perusahaanyang menerbitkan EBA di pasar modal Indonesia walaupun

sudah cukup banyak perusahaan- perusahaan di Indonesia

menjadi originatoratas sekuritisasi di luar negeri.

0

50

100

150

200

250

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SahamShares

Pendapatan TetapFixed Income

Pasar UangMoney Market

CampuranMixed

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Miliar Rp / IDR Billions

SahamShares

Pendapatan TetapFixed Income

Pasar UangMoney Market

CampuranMixed

Graph 6. Number of Investment Fund 1996 to June 2005(Source: Bapepam)

Graph 7. Net Asset Value (NAV) 1996 to June 2005(IDR Billion)(Source: Bapepam)

The growth of Investment Fund Industry has also been

supported by the increasing number of Investment Fund

Selling Agent Representatives, which reached 9,235

representatives in June 2005. The use of Automatic Teller

Machine (ATM) has also made the investment fund

transactions more convenient. E-monitoring has been

applied as investment fund electronic monitoring system by

Bapepam, which include the monitoring of activities of

investment fund, investment managers, and custodian

banks. The systems data are derived from custodian banks

information, which is electronically submitted to Bapepam

through e-reporting system.

Asset Backed Securities (EBA in Indonesian

acronym)Asset securitization was introduced through the issuance of

Bapepam rule regarding EBA in 1997. EBA is one of

alternatives of financing for business world and investment

instrument for investors. Yet, until June 2005 no company

issued EBA in Indonesian capital market even though therehave been quite numbers of Indonesian companies that

become originators of foreign securitization.


25/78


25

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

Sejak tahun 1997 Bapepam telah memperkenalkan SPEI

sebagai instrumen baru di pasar modal. Hal ini

dimaksudkan untuk mengakomodasi dan memberikan

fasilitas bagi pihak asing yang ingin melakukan penawaran

umum di pasar modal Indonesia, memberikan alternatif

investasi bagi investor asing dan domestik di Indonesia,

serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi

pemodal.

SPEI diperuntukkan bagi emiten asing yang telah

melakukan penawaran umum di negaranya dan peraturan

negara yang bersangkutan setara dengan peraturan pasar

modal Indonesia. Namun demikian, sejak diperkenalkan

sampai dengan Juni 2005, belum ada satupun emiten asing

yang menawarkan instrumen ini.

Obligasi Pemerintah Daerah

Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah berupa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dapat

memanfaatkan pasar modal sebagai sarana perolehan

pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan proyek-

proyek terutama yang terkait dengan pembangunan

fasilitas umum melalui penerbitan obligasi. Penerbitan

obligasi pemerintah daerah telah dimungkinkan oleh

Undang-undang Pasar Modal, namun dalam

pelaksanaannya masih memerlukan perangkat hukum

tambahan sehingga sampai saat ini belum ada pemerintah

daerah yang menerbitkan obligasi.

Penerapan Standar Internasional

Prinsip-prinsip IOSCO

IOSCO sebagai organisasi otoritas pasar modal seluruh

dunia telah menerbitkan IOSCO Objectives and Principles of

Securities Regulation yang merupakan kerangka umum

bagi pengaturan pasar modal. IOSCO Principles terdiri dari

30 prinsip yang bertujuan untuk melindungi para investor,

menjamin terbentuknya pasar modal yang wajar, efisien,

dan transparan, serta mengurangi risiko sistemik. Prinsip-

prinsip tersebut berkaitan dengan lembaga pengawas,

lembaga bursa efek, penegakan hukum, kerjasama di

bidang pengaturan, emiten dan perusahaan publik, skema

investasi kolektif, lembaga intermediasi, dan pasar

sekunder.

Bapepam sebagai otoritas pasar modal di Indonesia yang

merupakan anggota dari IOSCO, pada bulan Oktober 2003

telah melaksanakan self assessmentmengenai implementasi

prinsip-prinsip IOSCO di pasar modal Indonesia sesuai

dengan metodologi yang telah disediakan oleh IOSCO.

Berdasarkan self assessmenttersebut, secara umum

Indonesian Depository Receipt

(SPEI in Indonesian acronym)

In 1997, Bapepam introduced SPEI as a new instrument in

capital market area. This step was taken in order to provide

facilities for foreign issuers that intend to do public

offering in Indonesian capital market, as well as to widen

the investment alternatives for both foreign and domestic

investors in Indonesia, to enhance investor protection, and

to strengthen legal certainty.

SPEI is created for foreign issier that has submitted

registration statement in its respective country whose

regulations are in line with that of Indonesia. However,

since its introduction in June 2005, there has been no

issuer that has made use of this instrument.

Municipal Bond

Along with the implementation of Regional Autonomy

Policy stated in Law Number 32 Year 2004 regarding

Regional Government and Law Number 33 Year 2004

regarding Financial Balancing between Central and

Regional Governments, regional government may utilize

capital market as a vehicle to obtain long- term financing

for public infrastructure projects. The issuance of municipal

bond has been accommodated by Capital Market Law.

Nevertheless, no regional government has ever issued any

municipal bond yet because in its implementation phase, it

is necessary to provide some additional legal frameworks.

Implementation of International Standards

IOSCO Principles

IOSCO, as an international organization of securities

regulators around the globe, has established the IOSCO

Objectives and Principles of Securities Regulation which

function as the general framework reference of securities

market regulations. It consists of 30 principles which aim

to protect investors, to ensure fair, efficient, and

transparent markets, as well as to reduce systemic risks.

They relate to regulators, self-regulation, enforcement,

cooperation, issuers, collective investment schemes, market

intermediaries, and secondary market.

Bapepam as the Indonesian capital market authority, which

is also an ordinary member of IOSCO, in October 2003

accomplished its self assessment on the implementation of

IOSCO Principles in Indonesian capital market in

accordance to methodology set by IOSCO. Based on the

results of self assessment, Bapepam has generally complied


26/78


26

Bapepam telah dapat memenuhi sebagian besar isi dan

ketentuan yang terdapat pada prinsip-prinsip tersebut.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang belum

sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip IOSCO antara

lain mengenai independensi lembaga pengawas, kerjasama

dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka

pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal,kewenangan berbagi informasi non publik dan menjaga

kerahasiaan informasi dengan otoritas lainnya,

peningkatan kualitas keterbukaan emiten dan perusahaan

publik, dan restrukturisasi lembaga bursa efek serta

penyelarasan peraturan antara Bapepam dengan SROs.

Rekomendasi The Group of 30 (G30)

G30 menerbitkan 20 rekomendasi yang berkaitan dengan

kliring dan penyelesaian transaksi efek. Keduapuluh

rekomendasi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga

kelompok yaitu pembentukan jaringan sistem berstandar

global (global network), pengurangan risiko, dan

peningkatan pengelolaan jasa kliring dan penyelesaian.

Secara umum pasar modal Indonesia, terutama jasa kliring

dan penyelesaian yang diselenggarakan oleh KPEI dan

KSEI, telah memenuhi rekomendasi tersebut . Proses

perdagangan di pasar modal Indonesia telah menerapkan

perdagangan tan pa warkat dan memperpendek jangka

waktu penyelesaian transaksi efek. Lebih lanjut, KSEI telah

menyediakan jasa berkaitan dengan penyampaian

konfirmasi dan informasi mengenai alokasi dana dan efek

dari hasil transaksi bursa melalui sistem yang tersedia di

KSEI, meskipun masih terbatas bagi manajer investasi

kepada bank kustodian.

Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

telah mengatur ketentuan berkaitan dengan pengelolaan

jasa kliring dan penyelesaian, termasuk pengangkatan

direksi dan komisaris dan prosedur operasi dan

pengendalian internal.

Prinsip- prinsip FIBV

FIBV atau World Federation of Exchanges (WFE) adalah

asosiasi penyelenggara perdagangan efek dan derivatif

yang memberikan panduan kepada lembaga bursa efekberupa standar minimal dalam pengorganisasian,

pengaturan, dan pengawasan pasar. FIBV menyediakan

fasilitas berupa forum untuk komunikasi, analisa dan

diskusi bagi sesama an ggotanya berkaitan dengan

peraturan dan perundangan terkait serta perkembangan di

industri efek dan derivatif.

Prinsip-prinsip FIBV terdiri dari 14 prinsip yang merupakan

persyaratan untuk menjadi anggota dari asosiasi ini.

Prinsip-prinsip tersebut adalah organisasi dan operasional

bursa, akses terhadap pasar, pencatatan dan keterbukaan

dari produk keuangan yang diperdagangkan, perdagangan,kliring dan penyelesaian, infrastruktur teknis, manajemen

risiko, penyelesaian atas permasalahan, pengaduan investor

dan fasilitas arbitrasi, pengawasan, surveillance dan

with most of the provisions stated in the IOSCO Principles.

Yet, there are some issues that have not been fully

complied with the IOSCO Principles, such as independency

of supervisory authority, cooperation with related parties

with respect to supervision and enforcement in capital

market area, enhancement of quality of issuers and public

companies disclosure, and restructuring of self regulatoryorganization and harmonization of regulation between

Bapepam and SROs.

Recommendations of the Group of 30 (G30)

G30 has released 20 recommendations related to securities

transaction clearing and settlement. Those

recommendations may be classified into three categories,

including global network, risk reduction, and enhancement

of clearing and settlement service management.

Indonesian capital market, particularly the clearing and

settlement service that are organized by KPEI and KSEI, has

complied with the recommendations mentioned above. The

trading process in Indonesian capital market has

implemented scripless trading and shorter securities

transaction settlement period. Further, KSEI has provided

services related to confirmation and information

submission on fund and securities allocation resulting from

exchange transactions via a system in KSEI which

unfortunately is still restrictedly provided by investment

managers only to custodian ban ks.

Rules and regulations in capital market area have stated

provisions related governing the clearing and settlement

services management, commissions and directors

designation, as well as operational and internal control.

FIBV Principles

FIBV or World Federation of Exchanges (WFE) is a trade

organization for regulated securities and derivative markets

which provides guidelines to exchanges on organizationsminimal standards, regulations, and market surveillance.

FIBV has provided forum for communication, analysis and

debate among its members in relation with rules and

regulations as well as development of securities and

derivative markets.

There are 14 FIBV principles which set the requirements for

securities and derivatives markets which are members of

this federation. The principles include exchange

organizations and operations, market access, listing and

disclosure of traded financial products, trading, clearingand settlement, technical infrastructure, risk management,

dispute settlement, investor complaints and arbitration

facilities, monitoring, surveillance and enforcement,


27/78


27

penegakan hukum, perlindungan investor, perilaku bisnis,

keterbukaan, investasi asing, dan kepatuhan terhadap

rekomendasi FIBV.

Sebagai anggota FIBV, BEJ memiliki tanggung jawab untuk

menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan

rekomendasi FIBV yang dalam pelaksanaannya dikaji ulang

secara berkala. Sementara itu, BES baru merupakanresponden dari FIBV sehingga hanya dapat memperoleh

semua publikasi yang diterbitkan oleh FIBV dan

menghadiri workshops yang diadakan oleh FIBV.

Dengan status keanggotaan BEJ dan peran aktif BES, hal

tersebut menunjukkan bahwa bursa efek di Indonesia telah

memenuhi standar minimal FIBV dalam menjalankan

kegiatan usahanya. Berdasarkan Annual Report and

Statistics 2004 FIBV, BEJ menduduki urutan ke-6 dalam

The 10 Top Broad Price Index Performance in 2004.

Rekomendasi International Securities Services

Association (ISSA)

Pada tahun 2000, ISSA yang dibentuk oleh G30

menerbitkan rekomendasi dan prinsip-prinsip yang

berkaitan dengan pemberian jasa di dalam industri efek

yang dikenal dengan Recommendations 2000. Secara

umum pasar modal Indonesia sudah memenuhi sebagian

besar dari rekomendasi tersebut antara lain sudah

tersedianya sistem yang dapat menyediakan proses

transaksi yang efektif dengan biaya relatif rendah dan juga

pilihan akses jaringan dalam basis interaktif. Sementara

itu, beberapa hal yang belum terpenuhi antara lain

pemenuhan penyelesaian transaksi T+1, skema

perlindungan investor (investor protection scheme), dan

pengaturan terkait dengan kepailitan perusahaan efek.

Skema perlindungan investor dapat berupa pembentukan

suatu lembaga khusus yang berperan memberikan

perlindungan kepada investor dalam bentuk investor

protection fundatau kewajiban perusahaan efek untuk

mengasuransikan rekening efek nasabah. Meskipun

peraturan mengenai asuransi rekening efek nasabah telah

diterbitkan oleh Bapepam namun belum dapat

dilaksanakan.

Sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan,

proses pengajuan permohonan kepailitan terhadap

Perusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Bapepam.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan

pelaksanaan lebih lanjut atas proses pengajuan

permohonan kepailitan dan hal-hal lain terkait dengan

kepailitan perusahaan efek dimaksud.

Rekomendasi FATF

FATF merupakan satuan tugas internasional yang dibentuk

oleh negara-negara kelompok G-7 yang menerbitkan

prinsip-prinsip dan rekomendasi dalam rangka pencegahandan penanggulangan kegiatan pencucian uang dan

pembiayaan kegiatan terorisme. Sebagai wujud

keikutsertaan Bapepam dalam penanganan tindak pidana

investor protection, business conducts, disclosure, foreign

investment, and compliance to FIBV recommendations.

As a member of FIBV, BEJ has the responsibility to operate

its business activities in accordance to FIBV

recommendations, which in practice are reviewed on

regular basis. Meanwhile, BES is now a respondent of FIBVso that it may only get access to all publications circulated

by FIBV and attend workshops held by FIBV.

The membership of BEJ and active role of BES as

respondent show that Indonesian exchanges have fulfilled

the minimum standards of FIBV in operating their business

activities. Based on Annual Report and Statistics 2004

FIBV, BEJ ranked 6th in the 10 Top Broad Price Index

Performance in 2004.

Recommendations of International Securities

Services Association (ISSA)

In year 2000, ISSA, which was formed by G30, established

recommendations and principles related to service in

securities industry, which is known as Recommendations

2000. In general, Indonesian capital market has met the

terms set in the recommendations, such as implementing a

securities system, which allows effective low cost

processing as well as the option of network access on an

interactive basis. However, there are some

recommendations that have not been fulfilled yet, such as

the T+1 trading settlement, investor protection scheme, and

regulations related to market intermediary bankruptcy.

Investor protection scheme may be facilitated by

constructing a particular institution which is responsible

for protecting investors in the form of investor protection

fund or require market intermediaries to insure their clients

securities accounts. Bapepam has enacted rule re

indonesian capital market master plan 2005

Documents