indonesian institute of certified public accountants tax series · 2018. 8. 2. · menerbitkan pp...

1
INFO PENDAFTARAN: INSTITUT AKUNTAN PUBIK INDONESIA (IAPI) KORWIL BALI & NUSA TENGGARA KAP. DRS. WAYAN SUNASDYANA Jl. Pura Demak I, Gang IB No. 8, Pemecutan Klod, Denpasar, Bali 80119 T. (0361) 488660, 085100422329 E. [email protected] PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.id Tata Cara Pendaftaran Online: 1. Buka website IAPI www.iapi.or.id 2. Klik “Login” untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru. 3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu “PPL”, lalu pilih “Jadwal PPL”. Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil. 4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu “INVOICE” untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL. 5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah selesai klik “Submit”. 6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL. Indonesian Institute Of Certified Public Accountants TAX SERIES Sesi II (13.00 - 17.00) : STRATEGI DAN PROSEDUR MENGHADAPI PEMERIKSAAN DAN SENGKETA PAJAK Setiap pihak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terbuka kemungkinan untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan tersebut biasanya menyebabkan koreksi terhadap SPT yang disampaikan dan mengakibatkan perusahaan harus membayar kekurangan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) yang akan mengakibatkan terganggunya keuangan perusahaan/badan. Apabila tidak setuju dengan SKP, perusahaan dapat mengajukan keberatan ke Kanwil, Banding ke Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara bertahap sesuai proses masing-masing. Perusahaan/badan diharapkan memahami prosedur dan strategi dalam meghadapi pemeriksaan dan tahap-tahap dalam sengketa pajak berupa keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta bagaimana strategi memperkecil koreksi dan sanksi/denda. TOPIK BAHASAN: 1. Langkah-langkah dalam tahap pemeriksaan dan sengketa pajak 2. Langkah-langkah meminimalisir kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan jumlah koreksi oleh Fiskus Sesi I (09.00 - 12.00) : IMPLIKASI PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DAN KAP Pada akhir Juni 2018, Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. PP tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP nomor 46 tahun 2013. Melalui PP tersebut, tarif PPh Final yang tadinya diatur 1% turun tarif menjadi 0,5%. Tujuan dari penurunan tarif tersebut antara lain mendorong peran serta kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan memberi kesempatan berkontribusi terhadap negara. Untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, jangka waktu maksimal yang diperkenankan menggunakan tarif 0,5% adalah 3 tahun, sedangkan badan usaha berbentuk CV, Firma dan Koperasi maksimal 4 tahun. Bagaimana implikasi penerapan perubahan peraturan tersebut bagi UMKM dan Kantor Akuntan Publik? INVESTASI • Anggota yang belum membayar iuran akan dikenakan investasi 2x lipat • Termasuk Sertifikat (8 SKP PJK Terstruktur), Makan siang & Rehat Kopi Pembayaran dapat ditransfer ke rekening IAPI: Bank Mandiri Cabang Melawai No. Rek. 122-009-901-6951 a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA – PENDIDIKAN Quest San Hotel Denpasar Jl. Mahendradatta No. 93, Padangsambian, Denpasar Rp 800ribu (Anggota IAPI - AP, Rekan Non AP & Umum) Rp 450ribu (Anggota IAPI Non AP, Staf KAP & Dosen) Rabu, 15 Agustus 2018 09.00 - 17.00 (Registrasi 08.00 - 08.50) NARASUMBER: Sempurna Bahri, SE., Ak., CA., CPA., BKP Komite Perpajakan IAPI Partner KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto Dan Rekan CEO PT Sempurna Strategic Consulting

Upload: others

Post on 14-Sep-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Indonesian Institute Of Certified Public Accountants TAX SERIES · 2018. 8. 2. · menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang

INFO PENDAFTARAN:INSTITUT AKUNTAN PUBIK INDONESIA (IAPI) KORWIL BALI & NUSA TENGGARAKAP. DRS. WAYAN SUNASDYANAJl. Pura Demak I, Gang IB No. 8, Pemecutan Klod, Denpasar, Bali 80119T. (0361) 488660, 085100422329E. [email protected]

PENDAFTARAN HANYA DAPAT DILAKUKAN SECARA ONLINE MELALUI www.iapi.or.idTata Cara Pendaftaran Online:1. Buka website IAPI www.iapi.or.id2. Klik “Login” untuk masuk ke akun Anda, lalu isi nomor unik dan password yang sudah terdaftar Jika Anda bukan anggota IAPI, silahkan buat akun baru.3. Setelah masuk ke dalam akun Anda, klik menu “PPL”, lalu pilih “Jadwal PPL”. Silahkan daftar pada PPL yang ingin Anda ikuti. Anda akan menerima notifikasi pendaftaran PPL telah berhasil.4. Selanjutnya kembali ke halaman Akun Anda, dan klik menu “INVOICE” untuk melakukan konfirmasi pembayaran PPL.5. Silahkan lengkapi isian kolom-kolom terkait pembayaran, dan upload bukti bayar. Setelah selesai klik “Submit”.6. Anda akan mendapatkan konfirmasi jika pembayaran Anda telah diterima. Dengan begitu nama Anda sudah berhasil didaftarkan sebagai peserta PPL.

Indonesian Institute Of Certified Public Accountants

TAX SERIES

Sesi II (13.00 - 17.00) :STRATEGI DAN PROSEDUR MENGHADAPI PEMERIKSAAN DAN SENGKETA PAJAKSetiap pihak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terbuka kemungkinan untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan tersebut biasanya menyebabkan koreksi terhadap SPT yang disampaikan dan mengakibatkan perusahaan harus membayar kekurangan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) yang akan mengakibatkan terganggunya keuangan perusahaan/badan. Apabila tidak setuju dengan SKP, perusahaan dapat mengajukan keberatan ke Kanwil, Banding ke Pengadilan Pajak, dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara bertahap sesuai proses masing-masing. Perusahaan/badan diharapkan memahami prosedur dan strategi dalam meghadapi pemeriksaan dan tahap-tahap dalam sengketa pajak berupa keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta bagaimana strategi memperkecil koreksi dan sanksi/denda.

TOPIK BAHASAN:1. Langkah-langkah dalam tahap pemeriksaan dan sengketa pajak2. Langkah-langkah meminimalisir kemungkinan terjadinya pemeriksaan dan jumlah koreksi oleh Fiskus

Sesi I (09.00 - 12.00) :IMPLIKASI PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 BAGI UMKM DAN KAPPada akhir Juni 2018, Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) yang Memiliki Peredaran Bruto (Omzet) Tertentu. PP tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP nomor 46 tahun 2013.Melalui PP tersebut, tarif PPh Final yang tadinya diatur 1% turun tarif menjadi 0,5%. Tujuan dari penurunan tarif tersebut antara lain mendorong peran serta kesejahteraan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan memberi kesempatan berkontribusi terhadap negara.Untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas, jangka waktu maksimal yang diperkenankan menggunakan tarif 0,5% adalah 3 tahun, sedangkan badan usaha berbentuk CV, Firma dan Koperasi maksimal 4 tahun.Bagaimana implikasi penerapan perubahan peraturan tersebut bagi UMKM dan Kantor Akuntan Publik?

INVESTASI• Anggota yang belum membayar

iuran akan dikenakan investasi 2x lipat• Termasuk Sertifikat (8 SKP PJK

Terstruktur), Makan siang & Rehat Kopi

Pembayaran dapat ditransfer ke rekening IAPI:

Bank Mandiri Cabang MelawaiNo. Rek. 122-009-901-6951

a.n INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA – PENDIDIKAN

Quest San Hotel DenpasarJl. Mahendradatta No. 93,Padangsambian, Denpasar

Rp 800ribu(Anggota IAPI - AP,

Rekan Non AP & Umum)

Rp 450ribu(Anggota IAPI Non AP,

Staf KAP & Dosen)

Rabu, 15 Agustus 201809.00 - 17.00(Registrasi 08.00 - 08.50)

NARASUMBER:Sempurna Bahri, SE., Ak., CA., CPA., BKP

Komite Perpajakan IAPI Partner KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto Dan Rekan

CEO PT Sempurna Strategic Consulting