Agung: Penjual Pulau Diancam PidanaVina Nurul Iklima

Agung Laksono(inilah.com /Dokumen)

INILAH.COM, Jakarta - Tiga pulau di Kepulauan Mentawai, Sumatera barat, di laman internet privateislandsonline.com di perdagangkan. Promosi penjualan di Pulau Makaroni, Pulau Siloinak, dan Pulau Kandui itu pun diancam pidana.

Ketua DPR Agung Laksono menilai, tidakan menjual pulau-pulau dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Karena aturannya pemanfaatan pulau-pulau dalam rangka investasi. Karena jika terbukti ada unsur kesengajaan yang dilakukan, maka jelas melanggar UU dan perlu ditindaklanjuti.

"Saya minta kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan karena itu adalah pelanggaran pidana yang harus

ditindaklanjuti, sehingga perlu konfirmasi sampai seberapa jauh keterangan dari pihak yang membuat iklan tersebut. Ini bisa dijerat dengan hukum pidana, kalau itu jelas dilanggar," imbuh Agung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Agung mengatakan, tindakan yang dilakukan dengan menawarkan melalui internet, merupakan tindakan yang salah dan tidak bisa diterima. Karena bisa menimbulkan gangguan terhadap usaha indonesia memperkokoh NKRI.

"Justru perintah dari UUD adalah menjaga pulau-pulau kita yang terluar, merawat dengan baik, tapi bukan dengan cara menawar-nawarkan melalui internet," terangnya.

Hal tersebut, menurut Agung, merupakan kesalahan secara keseluruhan, terutama pemda kabupaten dan provinsi yang paling terdepan. Apalagi hal itu merupakan tindakan semena-semena.

"Tentu dibawah koordinasi pemerintah daerah yang mestinya mengawasi, bukannya untuk melepaskan justru harus melindungi. Itu adalah hak milik negara yang tidak bisa seenaknya dilepas apalagi ke pihak asing," jelas Agung. [jib]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi disini atau akses mobile langsung http://M.inilah.com via ponsel dan Blackberry !