jurnal indonesian student research summit ksm eka prasetya
DESCRIPTION
Jurnal Indonesian Student Research Summit 2015 Jurnal Penelitian mengenai masalah maritim di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada 18-27 Agustus 2015.TRANSCRIPT
-
Jurnal Indonesian StudentResearch and Summit 2015
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
Volume 1 | Desem
ber 2015
Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelautan: Studi Masyarakat Nelayan di Desa Sarang Tiung,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan SelatanRaharja, Prima, Qomariyah, Milani, Ayuni, Soimah, Indah
Quick Assesment Pelaksanaan Program Pengembangan Poros Maritim:Studi Kasus PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) di Desa Sarang
Tiung, Kalimantan SelatanRahayu, Sativa, Amalia, Bonata, Nopiyanto, Anggraeni
Analisis Pendapatan Nelayan Bagan: Studi di Desa Sarang Tiung,Kalimantan Selatan
Rohmah, Ryanatami, Pratomo, Utami, Gusfa
Analisis Faktor yang Memengaruhi Alih Profesi Nelayan:Studi di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan
Ningsih, Ulfiarti, Geshica, Santy, Rahayu
Implementasi Inklusi Keuangan di Pulau Laut Utara,Kalimantan Selatan: Studi Pada Akses Modal UMKM
Pengolahan IkanWardhani, Maufiroh, Yunita, Daniel, Umi, Zega
Hubungan Persepsi terhadap Sumber Daya Laut Perikanan Tangkap danMotivasi Kerja dengan Sikap Kerja Nelayan Bagan Desa Sarang Tiung,
Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan SelatanNovendra, Kusnantoyo, Afwan, Madasaina, Fauzana, Zurunaen, Supriadi
ISSN 2477-6475
-
Selayang Pandang
-
Tahun ini, isu maritim merupakan topik paling hangat yang sedang didiskusikan di Indonesia. Potensi kelautan dan perikanan yang besar membuat Indonesia bermimpi menjadi poros maritim dunia. Daya dukung dari sumber daya laut menjadi upaya pemerintah baru dalam mening-katkan kesejahteraan rakyat dan demi kepentingan bangsa. Akan tetapi, benarkah Indonesia mampu menjadi kekuatan maritim di Kawasan Timur? Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi untuk menjadi pusat maritim Indonesia. Hal ini didasari atas okasi yang strategis, tepatnya di Pu-lau Laut, yang berada tepat di tengah-tengah persilangan Indonesia. Selain itu, Desa Sarang Tiung yang merupakan wilayah di Kotabaru memiliki potensi kelautan dan peri-kanan yang sangat besar. Selama hampir setengah bulan, 6 (enam) kelompok penelitian dilepaskan dalam rangkaian kegiatan Research Camp di Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Kalim-antan Selatan. Dengan beragam pertanyaan yang diteli-ti, Research Camp memiliki tujuan untuk mengajak kaum pelajar untuk aktif di bidang penelitian dan memecahkan masalah dengan membuat rekomendasi yang dibutuhkan bagi perkembangan maritim di Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang turut membantu terlaksananya kegiatan Research Camp 2015. Sekian pengantar dari kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi rekomendasi di masa depan.
Salam,
Tim Penyusun
Selayang PandangPembina
Berly Martawardaya, M.Sc
Ketua PelaksanaWidi Kusnantoyo
Wakil KetuaRiski Vitria Ningsih
SekretarisSiti Sri Ulfiarti
Chief of OperationalOfficer
Tri Nopiyanto
Acco-Trans CoordinatorM. Nugraha
Equipment CoordinatorBagus Anugerah Y. P
Food and BeverageCoordinator
Madasaina Putri
Chief of Finance OfficerFirda Amalia Ilmiawati
Sponsorship CoordinatorMela Milani
Fund Fighter CoordinatorLailatus Soimah
Event & SeminarMeyliana Santy
Nicko YosafatSupriadi
Siti S. Fauzana
Chief of Research TutoringRandy Raharja
Research Tutoring TeamMunzilir Rohmah
Lintang RahayuRestu Wardhani
Rehan Novendra
-
Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur alhamdulillah KSM Eka Prasetya UI di usianya yang sudah ke-32 tahun tidak berhenti untuk terus meningkatkan produktifitas dan potensinya di bidang keilmuan. Tahun ini, kami anggota KSM Eka Prasetya UI diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian besar yang diselenggarakan di Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Bersamaan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan maritim di Indonesia, maka KSM juga turut memberikan kontribusi dan rekomendasi agar potensi maritim Indonesia lebih baik kedepannya. Selama kurang lebih 6 bulan anggota KSM yang terdiri 6 kelompok penelitian dari berbagai disiplin ilmu telah bekerja keras untuk menemukan masalah kemaritiman di Kotabaru Kalimantan Selatan. Dalam buku ini kami memaparkan beragam masalah dan potensi kemaritiman.
Saya berharap melalui penelitian ini anggota KSM dapat mengembangkan potensi nya dan ikut serta berkontribusi membangun Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan ter-imakasih kepada kakak-kakak alumni KSM, pembina KSM yang memberikan masukan yang sangat membangun, juga kepada pihak Universitas yang mendukung berjalannya penelitian ini. Semoga KSM terus bernalar warnai negeri!
Jakarta, 30 September 2015
Oriza SativaKetua KSM Eka Prasetya UI 2015
Sambutan Ketua KSM Eka Prasetya UI
-
Pertama-tama, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah-Nya, kami dapat terus berkarya sampai hari ini, dan tentunya atas restu-Nya buku jurnal Research Camp Indonesia Student Research and Summit 2015 dapat terbit. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (Archipelagic State in the world) memiliki potensi dan kekayaan laut yang sangat melimpah. Sektor kelautan Indonesia dewasa ini menjadi perhatian utama dunia dan menjadi sektor perhatian utama oleh pemerin-tah Indonesia dalam pembangunan. Melalui program NAWA CITA yang diusung oleh Presiden RI, Joko Widodo, program ini menempatkan faktor kemaritiman di posisi pertama yaitu kami akan mengamankan kepentingan dan keamanan kemaritiman Indonesia, khususnya kedaula-tan negara, kedaulatan maritim dan sumber daya alam. Hal ini tentu saja memberikan angin segar pada masyarakat Indonesia untuk kembali menjayakan bidang kemaritiman yang memang telah tertanam sejak dahulu bahwa Indonesia selain unggul dalam bidang agraris, unggul pula dalam bidang maritim. Berkaca pada sejarah, di Indonesia pernah berdiri kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang merupakan kera-jaan terbesar pada jamannya yang berorientasi pada maritim dalam membangun ekonomi dan kedaulatan kerajaannya.Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya, Universitas Indonesia sebagai lembaga yang berfokus pada penelitian, penulisan dan kajian telah melaksanakan suatu kegiatan bernama Indonesia Student Research and Summit 2015. Kegiatan itu sebagai wadah bersama mahasiswa di Indo-nesia dalam menggali jutaan potensi negeri ini untuk mendukung pembangunan berkelanju-tan bangsa Indonesia. Melalui salah satu rangkaian kegiatan yaitu Research Camp 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kotabaru Kalimantan Sela-tan merupakan daerah yang diproyeksikan untuk menjadi poros maritim Indonesia. Dengan mengambil tema The Ocean Economy Domino Effect : Enhancing Our Competitiveness to-wards Global Market, kegiatan ini akan menggali bagaimana keadaan sebenarnya maritim di Indonesia.Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Di-nas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Penelitian dan Pengembagan Daerah Kalimantan Selatan, Badan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemer-intah Daerah Kabupaten Kotabaru, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, seluruh pejabat daerah dan warga Desa Sarang Tiung, warga Desa Ramba Baru, dan warga Kabupaten Kotabaru serta warga Kalimantan Selatan tentunya, dan teruntuk Bapak Zulfa A. Vikra serta Bapak Amir dan Keluarga yang telah banyak membantu dalam kegiatan kami. Tidak menguran-gi rasa hormat, untuk semua pihak dan tentunya pihak sponsor, serta semua pendukung acara yang telah mendukung acara kami. Terakhir, kami berharap agar buku jurnal ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan se-bagai bahan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah terkait dalam meningkatkan pemban-gunan di bidang maritim untuk Indonesia yang lebih baik.
Widi KusnantoyoKetua Pelaksana Indonesia Student Research and Summit 2015
Sambutan Ketua Pelaksana ISRS
-
Selayang Pandang i
Sambutan Pembina KSM EP UI ii Sambutan Ketua KSM EP UI iii
Sambutan Ketua Pelaksana iv
Daftar Isi v
Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelautan: Studi 1Masyarakat Nelayan di Desa Sarang Tiung, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
Implementasi Inklusi Keuangan di Pulau Laut Utara, Kalimantan 10Selatan: Studi Pada Akses Modal UMKM Pengolahan Ikan
Quick Assesment Pelaksanaan Program Pengembangan Poros 20Maritim: Studi Kasus PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan) di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan
Analisis Pendapatan Nelayan Bagan: Studi di Desa Sarang Tiung, 26Kalimantan Selatan
Hubungan Persepsi terhadap Sumber Daya Laut Perikanan 34Tangkap dan Motivasi Kerja dengan Sikap Kerja Nelayan Bagan Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,Kalimantan Selatan
Analisis Faktor yang Memengaruhi Alih Profesi Nelayan: Studi 46di Desa Sarang Tiung, Kalimantan Selatan
Daftar Isi
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 1
Persepsi Masyarakat Terhadap
Pembangunan Kelautan: Studi Masyarakat Nelayan di Desa Sarang Tiung,
Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
Randy Raharja Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Irfan Teguh Prima Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Nurul Qomariyah Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Mela Milani Farmasi, Fakultas Farmasi
Nesia Qurrota Ayuni Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Lailatus Soimah Psikologi, Fakultas Psikologi
Esti Indah Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
ABSTRAK. Pembangunan kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam
pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut.
Pernyataan ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki impian untuk menjadi poros
maritim dunia sesuai dengan kondisi wilayahnya yang berupa kepulauan terbesar di dunia.
Kabupaten Kotabaru memiliki potensi cukup besar di bidang kelautan dan perikanan
karena terletak di salah satu dari tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Akses
langsung menuju ALKI ini merupakan keuntungan geografis dan geostrategis bagi wilayah
Kotabaru. Akan tetapi, apakah persepsi masyarakat sudah diarahkan untuk berperan dalam
pembangunan kelautan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
mewawancarai informan di Desa Sarang Tiung yang merepresentasikan persepsi
masyarakat mengenai pembangunan kelautan. Terdapat tiga persepsi umum masyarakat
Desa Sarang Tiung dalam memaknai pembangunan kelautan. Oleh karena itu, penelitian ini
menyarankan pemangku kepentingan sektor kelautan memperhatikan permasalahan yang
ada di masyarakat sebelum menerapkan suatu kebijakan. Kebijakan yang tidak tepat bisa
mengganggu metode produksi masyarakat dan pada akhirnya menghambat peningkatan
kesejahteraan kehidupan masyarakat.
KATA KUNCI: Bagan, Pembangunan Kelautan, Persepsi Masyarakat, Poros Maritim.
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
2
A. PENDAHULUAN Mengutip pidato Soekarno dalam
National Maritime Convention pada tahun
1963, dia mengatakan bahwa untuk
membangun Indonesia menjadi negara besar,
kuat, makmur, dan damai yang merupakan
national building bagi negara Indonesia,
maka sudah selayaknya bagi bangsa Indonesia
untuk dapat menguasai lautan. Kutipan
tersebut menggambarkan bahwa presiden
pertama Indonesia tersebut telah melihat
bahwa masa depan bangsa Indonesia akan
tertumpu pada sektor bahari.
Kalimantan Selatan merupakan salah
satu provinsi di Indonesia yang diprediksi
berpotensi menjadi poros maritim Indonesia.
Badan Pusat Statistik (2010), menyatakan
bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki luas
wilayah 9.442,46 km dengan penduduk
sebanyak 290.142 jiwa. Selain itu, profesi
nelayan laut merupakan salah satu profesi
yang banyak digeluti oleh masyarakat sekitar,
dengan jumlah nelayan laut sebanyak 15.961
jiwa. Di lain sisi, Kotabaru menggunakan
potensi kekayaan alam sebagai sumber
pendapatan asli daerah, kekayaan alam
tersebut adalah hutan hujan tropis dan hutan
bakau, pesisir dan laut, serta barang-barang
tambang dan galian serta kesuburan tanahnya.
Desa Sarang Tiung, merupakan salah satu
desa yang berada di Pulau Laut. Desa ini
sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang dan
kala itu desa ini merupakan desa induk
pemerintahan di pulau laut karena letaknya
yang strategis dengan selat makasar dan
tanjung pemancingan (Profil Desa Sarang
Tiung, 2014). Desa ini juga sering
memperoleh perhatian pemerintah dalam
upaya pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir,
seperti adanya program PNPM, Desa Inovasi
Nelayan, maupun program lainnya.
Berdasarkan paparan di atas, maka
permasalahan yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah bagaimana masyarakat
Kotabaru memersepsikan pembangunan
kelautan yang ada di daerah Kotabaru,
Kalimantan Selatan. Penelitian mengenai
persepsi masyarakat menjadi penting untuk
dilaksanakan karena sifat masyarakat yang
dinamis dan bagaimana mereka melihat
lingkungan sekitar akan dipengaruhi oleh
potensi kelautan di sana, yang kemudian turut
memengaruhi pola pembangunan kelautan
pemerintah Kotabaru, khususnya di Desa
Sarang Tiung.
B. PEMBANGUNAN KELAUTAN Menurut Alimuddin (2004) dengan total
pulau sebanyak 13.667 pulau dan garis pantai
hampir 81.000 km, Indonesia memiliki
potensi besar di bidang maritim. Bentang
lautan Indonesia dapat memberikan kontribusi
penting dalam bidang ekonomi, sosial,
budaya, dan pertahanan serta keamanan.
Bidang maritim juga memegang peranan vital
dalam upaya pembangunan bangsa. Konsep
dunia maritim memiliki cakupan yang lebih
luas dari sekadar sumber daya laut, potensi
maritim meliputi potensi alam yang ada di
dalam, di permukaan, dan di daerah pesisir.
Laut merupakan sektor potensial yang harus
dikembangkan dan diberdayakan seluas-
luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Laut
adalah gudang pangan, sumber mineral,
penyuplai minyak dan gas bumi, serta
penghasil berbagai bahan baku industri.
1. Pengertian Pembangunan Kelautan Menurut Riyadi dan Deddy (2005),
pembangunan adalah semua proses perubahan
yang dilakukan melalui upaya-upaya secara
sadar dan terencana. Sedangkan Siagian
(1994) mendefinisikan pembangunan sebagai
suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,
negara dan pemerintah, menuju modernitas
dalam rangka pembinaan bangsa (nation
building).
Dalam UU Nomor 32 Pasal 1 Ayat (6)
Tahun 2014 tentang Kelautan, menyatakan
bahwa Pembangunan Kelautan adalah
pembangunan yang memberi arahan dalam
pendayagunaan sumber daya kelautan untuk
mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan
keterpeliharaan daya dukung ekosistem
pesisir dan laut.
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 3
Dengan demikian, pembangunan kelautan
adalah proses yang bertujuan untuk
meningkatkan dan memberdayakan potensi
kelautan demi kepentingan bersama yang
mengarah kepada kesejahteraan penduduk.
Pembangunan kelautan dalam konsep
pembangunan nasional yang terintegrasi
sering kali dipadukan dengan konsep
wawasan nusantara. Wawasan nusantara
merupakan wawasan hidup bangsa Indonesia
yang memiliki ciri khusus; persatuan dan
kesatuan secara laras, serasi, dan seimbang.
Selain ditegaskan dalam konsep
pembangunan nasional, wawasan nusantara
selalu disinggung dalam upaya peningkatan
persatuan dan kesatuan di bidang politik,
sosial, ekonomi, dan budaya.
2. Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia
Meningkatnya pertumbuhan penduduk
Indonesia menjadi faktor pendorong khusus
bagi pemerintah untuk mencari solusi cerdas
memecahkan masalah pangan dan tingginya
permintaan terhadap sumber daya alam.
Strategi pembangunan nasional dapat
diarahkan ke sektor maritim dengan
pertimbangan bahwa sektor ini belum secara
total digarap pemerintah. Di era
pemerintahan Presiden Joko Widodo, bidang
maritim dan perikanan menjadi salah satu
sasaran pembangunan yang ditindaklanjuti
dengan pengawasan ketat dan penegasan
peraturan kelautan.
Menurut (Kementerian PPN/Bappenas,
2013) kerangka Rancangan Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, Pembangunan Kelautan dan Perikanan
dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-
2019 masuk dalam rangkaian Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) tahap 3. Pengembangan sektor
kelautan dan perikanan difokuskan untuk
mendukung ketahanan pangan, peningkatan
nilai saing dan daya tambah, dan memelihara
keberlanjutan pembangunan. Indeks
Ketahanan Pangan 2012 se-Asia Timur dan
Pasifik yang dirilis oleh Economic Intelligent
Unit menempatkan Indonesia posisi ke-10
didasarkan pada keterjangkauan, ketersediaan,
dan kualitas serta keamanan pangan (The
Economist, 2012).
Didasarkan pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2015 di bawah
pemerintahan Jokowi, arah kebijakan bidang
maritim akan ditekankan pada lima hal,
pertama, ketahanan pangan dan gizi yang
bersumber dari protein ikan. Kedua,
peningkatan daya saing produk ikan. Ketiga,
optimalisasi pemanfaatan sumber daya
kelautan. Keempat, konservasi/rehabilitasi
kawasan perairan dan optimalisasi
pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan. Kelima, penguatan SDM dan
pemanfaatan IPTEK tepat guna dalam
mendukung pembangunan kelautan dan
perikanan.
C. PENGERTIAN PERSEPSI Sugihartono, dkk (2007: 8) menyatakan
bahwa persepsi adalah kemampuan otak
dalam menerjemahkan stimulus atau proses
untuk menerjemahkan stimulus yang masuk
ke dalam alat indera manusia. Persepsi
meliputi cara pandang dan penilaian terhadap
berbagai hal. Persepsi antara seseorang
dengan orang lain terhadap suatu hal belum
tentu sama. Perbedaan tersebut akan
berpengaruh terhadap cara bertindak dan
penyikapan seseorang terhadap suatu
kejadian.
Walgito (2004: 70) mengungkapkan
bahwa persepsi merupakan proses
pengorganisasian, penginterpretasian terhadap
stimulus yang diterima oleh organisme atau
individu sehingga menjadi sesuatu yang
berarti, dan merupakan aktivitas yang
integrated dalam diri individu. Respons
sebagai akibat dari persepsi dapat diambil
oleh individu dengan berbagai macam bentuk.
Stimulus mana yang akan mendapatkan
respons dari individu tergantung pada
perhatian individu yang bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut, perasaan,
kemampuan berpikir, pengalaman-
pengalaman yang dimiliki individu tidak
sama, maka dalam memberikan persepsi
terhadap stimulus, hasil persepsi mungkin
akan berbeda antarindividu. Setiap orang
mempunyai kecenderungan dalam melihat
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
4
benda yang sama dengan cara yang berbeda-
beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi
oleh banyak faktor, di antaranya adalah
pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang.
Persepsi juga bertautan dengan cara pandang
seseorang terhadap objek tertentu dengan cara
yang berbeda-beda dengan menggunakan alat
indera yang dimiliki, kemudian berusaha
untuk menafsirkannya.
D. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara mendalam (in-
depth interview). Pada penelitian ini teknik
wawancara yang digunakan adalah
wawancara semi terstruktur, yang merupakan
teknik pengumpulan informasi berupa tanya
jawab sistematis tentang pokok-pokok yang
akan diteliti. Wawancara ini bersifat semi
terbuka namun dibatasi oleh pedoman
wawancara yang disusun dengan pertanyaan-
pertanyaan terstruktur atau topik yang telah
ditentukan oleh peneliti. Wawancara semi
terstruktur ini dipilih untuk mendapatkan
informasi secara lebih mendalam dari
masyarakat setempat mengenai persepsi
mereka terhadap pembangunan kelautan.
Karakteristik informan yang
diwawancara adalah masyarakat Desa Sarang
Tiung, khususnya masyarakat yang telah
menetap selama kurang lebih lima tahun.
Adapun jumlah informan yang berhasil
diwawancarai sebanyak delapan orang
sebagai representasi dan perwakilan dari
sepuluh RT yang berada di desa tersebut.
Adapun teknik analisis data yang
digunakan menggunakan teknik analisis
interaktif model dalam penarikan kesimpulan.
Batasan yang dihadapi penelitian ini
adalah kurangnya waktu yang dibutuhkan
yang hanya 10 hari dalam melaksanakan
penelitian dan jarak yang tidak
memungkinkan peneliti untuk memperoleh
data dengan mudah, sehingga persiapan dan
pelaksanaan terdapat kekurangan dalam
memperoleh data dan informasi yang
komprehensif. Selain itu, penelitian ini kurang
dapat digeneralisasikan karena karakteristik
informan yang unik sebagai nelayan bagan
(metode menangkap ikan).
E. KONDISI MASYARAKAT 1. Kondisi Geografis
Desa Sarang Tiung termasuk dalam
Wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan
Selatan tepatnya di koordinat
S31451.5 E114162.7. Luas wilayah Desa Sarang Tiung 13.500 ha/m2
terdiri dari dataran berbukit dengan batas
wilayah sebelah utara dengan Desa
Sigam, sebelah selatan dengan Desa
Gedambaan, sebelah timur dengan Selat
Makassar, sedangkan sebelah barat
dengan Desa Tirawan.
Pemanfaatan wilayah Desa Sarang
Tiung menurut topografinya adalah untuk
lahan pertanian, peternakan, perkebunan,
perumahan penduduk, jalan raya dan
jalan lingkungan serta fasilitas umum
lainnya. Detail pemanfaatan wilayah desa
disajikan dalam tabel berikut ini
a. Permukiman = 50 Ha b. Perkebunan = 5000 Ha c. Perkantoran = 1 Ha d. Sekolah = 2 Ha
Gambar 1. Lokasi Geografis Desa
Sumber: sarangtiung.desa.id
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 5
e. Jalan = 5 Km f. Tambak = 2 Ha g. Lapangan Olahraga= 2 Ha h. Padang Ilalang = 5000 Ha i. Kuburan = 8 Ha j. Pegunungan = 3430 Ha Desa Sarang Tiung Memiliki 3 Dusun
yang terdiri dari:
Dusun I terdiri dari 3 RT yaitu RT.01
dan RT.02 dan RT.03
a. Dusun II terdiri dari 3 RT yaitu RT.04 dan RT.05 dan RT.06
b. Dusun III terdiri dari 4 RT yaitu RT.07 dan RT.08 dan RT.09 dan
RT.10
Untuk mencapai Desa Sarang Tiung,
membutuhkan jarak sekitar 15 kilometer
dari pusat kota Kotabaru. Selain itu, desa
ini memiliki pantai dengan pasir putih
bersih. Pantai yang landai membuat
masyarakat dapat berenang apabila air
laut sedang surut.
2. Kondisi Sosial-Ekonomi Sebagai desa yang berlokasi di pesisir,
masyarakat Desa Sarang Tiung rata-rata
bermata pencaharian sebagai nelayan.
Meskipun demikian, terdapat masyarakat
yang bermata pencaharian sebagai petani,
pegawai negeri sipil, pegawai swasta, dan
peternak.
Semenjak pemerintahan periode 2014-
2019, dicanangkan program di desa ini,
seperti Program Desa Inovasi. Desa
Sarang Tiung menjadi salah satu desa
yang dipilih menjadi desa inovasi sebagai
program pemberdayaan masyarakat
nelayan melalui optimalisasi pemanfaatan
potensi desa dan kearifan lokal.
Konsep dasar dari desa inovasi adalah
desa yang masyarakatnya mampu
memanfaatkan sumberdaya desa dengan
cara kreatif dan inovatif berdasarkan
IPTEK dan kearifan lokal guna
meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan desa inovatif dilakukan
dengan melibatkan seluruh unsur
termasuk kelembagaan desa dan
pemangku kepentingan terkait, seperti
pemerintah daerah, perguruan tinggi,
lembaga riset, pihak swasta, lembaga
keuangan dan pasar.
Mayoritas masyarakat yang berprofesi
sebagai nelayan terutama adalah laki-laki.
Sedangkan anggota keluarga perempuan
terutama istri mereka berprofesi sebagai
ibu rumah tangga, meskipun turut
membantu dalam mengolah ikan hasil
tangkapan nelayan.
Nelayan di desa ini memiliki cara unik
untuk menangkap ikan yaitu dengan
menggunakan bagan. Bagan adalah salah
satu metode menangkap ikan dengan
membuat bangunan permanen atau semi
permanen di tidak begitu jauh dari pesisir
pantai yang menggunakan media kayu
bakau sebagai pancang dan bahan
bakunya. Nelayan tetap pergi untuk
mencari ikan pada malam hari dan
biasanya ikan yang didapat oleh nelayan
yaitu ikan teri dan cumi-cumi.
F. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KELAUTAN
Secara umum, berdasarkan informasi
yang didapatkan dari masyarakat,
pembangunan mengenai kelautan di daerah
mereka belum begitu populer. Belum ada
program riil dari pemerintah dari tingkat
manapun yang berfokus pada kelautan dan
dirasakan oleh seluruh warga Desa Sarang
Tiung. Masyarakat juga belum tahu mengenai
pembangunan pemerintah yang berbasis
Gambar 2. Bagan Tancap
Sumber: sarangtiung.desa.id
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
6
kelautan, yang ada hanyalah pembangunan
yang bersifat umum.
Di lain sisi, persepsi masyarakat
mengenai pembangunan kelautan secara
umum diketahui dari bagaimana individu
dalam masyarakat berinteraksi satu sama lain
dengan sesama masyarakat nelayan dan
pemerintah. Hal ini mempengaruhi
pengetahuan, perasaan, dan perilaku
masyarakat dalam memaknai pembangunan
kelautan.
1. Aspek Kognitif, Afektif, dan Perilaku
Masyarakat terhadap Pembangunan
Kelautan
Masyarakat desa Sarang Tiung
mayoritas berprofesi sebagai nelayan
bagan dengan tingkat pendidikan yang
cukup rendah. Keahlian sebagai nelayan
bagan diperoleh secara turun temurun
dari ketergantungan masyarakat terhadap
bagan tancap yang menjadi kearifan lokal
daerah setempat. Kondisi masyarakat
yang demikian membentuk pengetahuan
dan cara pandang yang khas terhadap
pembangunan kelautan.
Pembangunan kelautan di pandang
sebagai pembangunan fisik yang
mendukung perekonomian masyarakat
meliputi pembangunan dermaga, jalan,
dan terutama bagan tancap. Masyarakat
beranggapan bahwa pembangunan
kelautan harus memberikan kemudahan
akses pengambilan kayu bakau yang
merupakan bahan utama pembuatan
bagan tancap, mengingat penebangan
kayu bakau dilarang oleh peraturan
kehutanan. Hal tersebut menciptakan
kebimbangan dalam benak masyarakat
desa Sarang Tiung, sebab mereka belum
mempunyai keahlian di bidang yang lain.
Namun, semakin serius pemerintah
memberlakukan larangan penebangan
kayu bakau serta musim angin laut
tenggara yang membuat masyarakat
kurang produktif selama separuh waktu
dalam setahun, perlahan masyarakat
mulai sadar bahwa mereka membutuhkan
alternatif pekerjaan yang lain.
Masyarakat merespons pembangunan
kelautan sebagai usaha positif dengan
harapan bantuan pemerintah dapat
diberikan secara merata dan tidak tebang
pilih. Sebagai desa inovasi dan desa
percontohan nelayan nusantara, banyak
program seperti sosialisasi, pelatihan dan
bantuan peralatan melaut yang diberikan
untuk masyarakat desa Sarang Tiung.
Masyarakat dilatih untuk
membudidayakan rumput laut dan
membuat berbagai produk olahan
berbahan dasar rumput laut dan ikan.
Meski demikian, partisipasi masyarakat
dalam upaya pembangunan kelautan
secara keseluruhan masih sangat kurang.
Hal tersebut dikarenakan beberapa
masyarakat menganggap program-
program yang ada hanya diperuntukkan
untuk orang-orang tertentu saja, sehingga
efek dari program tersebut tidak
dirasakan secara menyeluruh.
Beberapa masyarakat sudah mulai
menyadari pentingnya pembangunan
sumber daya manusia untuk mendukung
pembangunan kelautan sebagai upaya
memajukan desa. Menurut mereka desa
Sarang Tiung harus mempunyai lulusan
sarjana yang dapat membantu masyarakat
dalam pembangunan. Masyarakat mulai
mengategorikan kebutuhan sumber daya
manusia berdasarkan usia. Pelatihan dan
penambahan keterampilan dibutuhkan
oleh generasi yang sudah tua dan yang
beranjak tua. Sementara itu, pendidikan
dan keterampilan yang mumpuni
diperlukan oleh generasi muda
masyarakat Sarang Tiung.
2. Pembangunan Kelautan sebagai Pembangunan Fisik yang Mendorong
Perekonomian
Berdasarkan hasil wawancara,
persepsi masyarakat mengenai
pembangunan kelautan menganggap
bahwa pembangunan kelautan merupakan
pembangunan fisik yang menempatkan
pemerintah agar berupaya membangun
fasilitas, sarana, dan prasarana bagi
masyarakat. Dengan demikian,
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 7
pembangunan fisik ini dapat mendorong
perekonomian masyarakat setempat.
Sesuai dengan mayoritas pekerjaan
nelayan sebagai nelayan bagan, harapan
dari masyarakat adalah penyediaan
kemudahan dalam mengakses alat dan
bahan untuk membangun bagan tancap,
yaitu kayu pohon bakau, yang sebenarnya
sudah dilarang oleh pemerintah karena
dianggap dapat merusak ekosistem pesisir
dan laut, seperti bakau dan terumbu
karang. Padahal, pemerintah setempat
menyatakan telah melakukan sosialisasi
untuk menghindari penggunaan bagan
tancap dan beralih ke bagan apung atau
menangkap ke tengah laut. Akan tetapi,
masyarakat menganggap bahwa
pembangunan bagan dapat
mempermudah masyarakat untuk
memperoleh lebih banyak penghasilan
dan mendorong perekonomian setempat.
Hal ini sesuai dengan pernyataan
informan sebagai berikut:
Pembangunan kelautan di Sarangtiung ya bagan tancap itu.
Bahkan, meskipun masyarakat
mengetahui bahwa bagan dilarang,
mereka masih bergantung pada hal
tersebut, seperti pernyataan berikut:
Sejak tahun 2008 sudah banyak keluhan karena dilarang mengambil kayu
bakau untuk bahan baku bagan Pemerintah itu kan pertama dulu dari
provinsi, terus ke kehutanan tidak
membolehkan sama sekali. Tapi apa
boleh buat karena di Sarang Tiung satu-
satunya cara ya itu saja (menggunakan
bagang tancap)
Kondisi masyarakat di Desa Sarang
Tiung dapat dikatakan bergantung pada
bagan tancap dalam memperoleh hasil
tangkapan ikan, tetapi bertolak belakang
dengan peraturan pemerintah yang ada.
3. Pembangunan Kelautan sebagai Upaya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Nelayan
Masyarakat menyatakan sangat
berharap banyak bahwa pembangunan
yang diarahkan untuk menggali potensi
kelautan ini dapat membantu masyarakat
untuk menciptakan pemerataan
kesejahteraan nelayan. Hal ini terungkap
dari pernyataan informan dari hasil
wawancara sebagai berikut:
Yaa yang jelas ya untuk mensejahterakan masyarakat lautlah
rata-rata.
Masyarakat juga menganggap
pemerintah adalah aktor utama yang
memperhatikan dan turun langsung dalam
membenahi kesejahteraan rakyat, sesuai
dengan pernyataan berikut:
Perlu orang dinas sendiri datang langsung ke Desa Sarang Tiung,
membenahi dan membetulkan, bahwa
desa sarang tiung harus diperhatikan
betul-betul.
Pemerataan kesejahteraan yang
dimaksud oleh masyarakat adalah
pemerataan dalam memperoleh akses
bantuan dari pemerintah, pembangunan
jalan, pengurangan kemiskinan, dan
sebagainya. Dapat dikatakan bahwa
persepsi masyarakat ini merupakan
persepsi yang sejalan dengan dengan
pembangunan kelautan yang diharapkan
oleh pemerintah.
4. Pembangunan Kelautan sebagai Akses Terbukanya Bantuan Pemerintah bagi
Masyarakat Nelayan
Temuan menarik lainnya dalam
penelitian ini adalah masyarakat
menganggap bahwa dengan pemfokusan
program pemerintah di bidang maritim,
maka akan mempermudah masyarakat
nelayan untuk memperoleh bantuan dari
pemerintah melalui program-program
yang dicanangkan pemerintah. Program-
program ini nantinya akan membantu
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
8
masyarakat pesisir sesuai harapan
mereka.
Di lain sisi, masyarakat di desa ini
masih merasa kekurangan dengan
bantuan atau program yang telah
diberikan. Hal ini sesuai dengan temuan
dari wawancara, berikut:
Kalau ada bantuan dari pemerintah, kalau menurut saya pribadi, kurang puas
juga, soalnya tidak sesuai dengan
permintaan kita.
Terdapat rasa ketidakpuasan dengan
model pemerintahan saat ini dengan
harapan yang ada di masyarakat.
Terkadang, ada rasa ketidakpercayaan
masyarakat nelayan terhadap
pemerintahan yang menjalankan tugas
dan fungsinya. Meskipun demikian,
masyarakat masih mengharapkan
keberadaan program pemerintah yang
dapat diperoleh dan diperuntukkan bagi
masyarakat nelayan.
G. KESIMPULAN DAN SARAN Masyarakat Desa Sarang Tiung
merupakan masyarakat yang penghidupannya
bergantung pada pesisir dan laut. Masyarakat
desa yang berasal dari berbagai suku ini
sejatinya sudah memiliki kearifan lokal
mengenai pola pemanfaatan hasil alam
dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pelarangan penggunaan kayu untuk
membangun bagan oleh pemerintah
dikhawatirkan akan menimbulkan
permasalahan di masa depan karena tidak
dengan solusi yang tersedia bagi nelayan laut.
Masyarakat tidak bisa dipaksa untuk
mengubah metode produksinya apabila tidak
diberikan metode produksi lainnya. Hal ini
menyebabkan masyarakat kebingungan dan
menganggap bahwa pemerintah telah
menerapkan kebijakan yang berpengaruh
negatif bagi kehidupan mereka. Masyarakat juga masih melihat konsepsi
pembangunan kelautan hanya dari dimensi
pembangunan fisik, peningkatan
kesejahteraan, dan kesempatan untuk
mendapatkan bantuan pemerintah. Padahal
pembangunan kelautan merupakan konsep
yang sepatutnya diterapkan oleh seluruh
kelompok, tidak hanya pemerintah tetapi juga
masyarakat. Ketergantungan terhadap apa
yang dilakukan pemerintah juga merupakan
cerminan bahwa masyarakat mempersepsikan
kemajuan dalam kehidupan mereka
ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh
pemerintah itu sendiri. Selain itu, masyarakat
Desa Sarang Tiung belum memahami esensi
pembangunan kelautan sebagaimana amanat
Undang-undang terkait. Hal ini merupakan
indikasi beberapa hal seperti kurangnya
sosialisasi peraturan yang ada serta tidak
sesuainya tataran konsep dengan pelaksanaan
di lapangan. Penelitian mengenai persepsi masyarakat
Desa Sarang Tiung ini memberikan gambaran
bahwa rezim pembangunan kelautan yang
coba dibawa oleh pemerintah saat ini masih
jauh dari keadaan idealnya. Peraturan
seharusnya berasal dari permasalahan yang
timbul di tengah-tengah masyarakat, dan
apabila kita memperhitungkan dinamis dan
beragamnya masyarakat di Indonesia maka
penting bagi pemangku kepentingan untuk
membuat peraturan yang memang membawa
kesejahteraan bagi masyarakat umum.
Perhatian yang diberikan oleh pemangku
kepentingan juga harus tepat sasaran dan
tidak dimanipulasi oleh interest group tertentu
yang dapat menghambat proses pembangunan
itu sendiri.
REFERENSI Alimuddin, M. Ridwan. 2004. Mengapa Kita
(Belum) Cinta Laut?. Yogyakarta: Penerbit
Ombak.
Creswell, John. W. 2003. Educational Research:
Planning, Conducting, and Evaluating
Quantitative and Qualitative Research 4th ed. United States of America: Pearson.
Hanafi Imam. 2015. Kotabaru Penyangga Pangan
Nasional. Diakses melalui URL:
http://www.antarakalsel.com/berita/28266/ko
tabaru-penyangga-pangan-nasional (12 Juli
2015)
Kementerian PPN/Bappenas. 2013. Pembangunan
Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas
Pembangunan Nasional 2015-2019.
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 9
Disampaikan dalam penyampaian program.
Jakarta.
Pieris, John. 1988. Strategi Kelautan
Pengembangan Kelautan dalam Perspektif
Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan.
Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah
nasional Indonesia Jilid III. Jakarta: Balai
Pustaka
Profil Desa Sarang Tiung. 2014. Diakses melalui
URL: sarangtiung.desa.id/ (pada 2 Oktober
2015).
Poesponegoro, Marwati Djoened. 2008. Sejarah
nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai
Pustaka
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan.
1998. Indonesian Journal of Coastal and
Marine Resources Management. ISSN 1410-
6825
Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005.
Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
10
Implementasi Inklusi Keuangan di Pulau Laut
Utara, Kalimantan Selatan: Studi Pada Akses
Modal UMKM Pengolahan Ikan
Restu Wardhani Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Maufiroh Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan
Feny Yunita Geografi, FMIPA
Carlos Daniel Kimia, FMIPA
Fitria Nur Umi H Manajemen Informasi dan Dokumen, Vokasi
Dedi Kurniawan Zega Manajemen Informasi dan Dokumen, Vokasi
ABSTRAK. Kotabaru merupakan kabupaten yang digadangkan sebagai poros maritime
dengan potensi sumber daya yang melimpah, khususnya ikan tangkap. Usaha
perekonomian di Kotabaru, khususnya Pulau Laut Utara menjadi sangat potensial terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UMKM. Adanya penerapan inklusi
keuangan seharusnya mampu mengembangkan UMKM di Pulau Laut Utara. Sehingga
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan inklusi keuangan terhadap akses
modal pada UMKM pengolahan ikan tangkap di Pulau Laut Utara. Metode yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengambbilan sampel, purposive sampling.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa UMKM telah menggunakan
layanan perbankan dalam akses modal namun penerapan inklusi keuangan di Pulau Laut
Utara belum terlaksana secara menyeluruh serta terdapat kesenjangan antara kondisi
penerapan inklusi keuangan di pusat kota dan di desa.
KATA KUNCI: inklusi keuangan, akses modal, nelayan, UMKM, pengolahan ikan
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 11
A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang
memiliki potensi tinggi pada bidang maritim.
Menurut pakar hukum laut, Hasjim Djalal,
negara maritim adalah negara yang mampu
mempunyai kemampuan teknologi, ilmu
pengetahuan, peralatan, dan lainnya untuk
mengelola dan memanfaatkan potensi laut,
baik dari segi ruangnya, kekayaan alamnya,
maupun letaknya yang strategis (Muhamad,
2014). Indonesia memiliki 17.480 pulau dan
luas laut yang mencapai 5,8 juta km2
(Pujayanti, 2011). Pada tingkat internasional,
Indonesia diakui sebagai produsen perikanan
tangkap kedua terbesar di dunia setelah
Tiongkok (FAO, 2012 dalam Kiara, 2014).
Sebagai negara kepulauan dengan potensi
besar di laut, Indonesia dapat menjadi negara
poros maritim dunia.
Produksi perikanan tangkap di
Kalimantan Selatan mengalami peningkatan
selama lima tahun terkahir. Pada tahun 2009,
jumlah tangkapan ikan laut sejumlah 109.330
dan meningkat drastis pada tahun 2010
menjadi 178.023 jumlah tangkapan ikan. Tiga
tahun berikutnya mengalami kenaikan yang
cukup signifikan. Pada tahun 2013, produksi
ikan tangkap sejumlah 241.705 hingga masuk
ke dalam peringkat 10 besar penghasil ikan
terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik,
2014).
Kabupaten Kotabaru merupakan salah
satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang
memiliki potensi di bidang maritim dan
perikanan namun kesejahteraan nelayan masih
dibawah standar. Berdasarkan PERDA
Kabupaten Daerah Tk.II Kotabaru Nomor 01
Tahun 1975, lukisan Ikan Todak pada
lambing Kotabaru menggambarkan hasil
utama yang tradisional, yaitu ikan. Namun,
kondisi masyarakat nelayan sangat
memprihatinkan. Nelayan masih
menggunakan alat tradisional dalam
menangkap ikan, tempat memasarkan hasil
tangkapan sangat jauh, dan adanya monopoli
dalam penangkapan ikan oleh nelayan yang
bermodal besar. Sehingga terjadi kesenjangan
antara nelayan dengan modal kecil dan
nelayan bermodal besar (Iberahim, 2014).
Pulau Laut Utara termasuk ke dalam
kecamatan dengan kemiskinan tinggi di
Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Iberahim
(2014), kondisi kemiskinan masyarakat
nelayan di Pulau Laut Utara, yaitu masih
menggunakan perahu dayung sampan,
memiliki tanggungan keluarga namun sumber
pendapatan keluarga hanya mengandalkan
kepala keluarga, dan kondisi rumah masih
beratapkan daun nipah dengan dinding semi
permanen dari kayu.
Keberadaan jumlah perikanan
tangkap yang cukup tinggi mendorong
adanya usaha produk olahan perikanan
tangkap laut guna menambah nilai jual
produk perikanan. Kondisi ini tentu
diharapakan dapat terus berlanjut. Usaha
pengolahan produk perikanan yang dimaksud
salah satunya dapat berbentuk Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM). Akan tetapi,
dalam pelakasanaannya UMKM seringkali
mengalami kesulitan dalam memperoleh
modal untuk menjalankan usahanya. Lembaga
keuangan perbankan sebagai salah satu
sumber modal secara optimal masih belum
dapat membantu permasalahan yang dihadapi
UMKM tersebut. Tingginya tingkat bunga
perbankan, prosedur serta persyaratan
pengajuan kredit yang relatif rumit, serta
keterbatasan collateral yang dimiiki oleh
calon peminjam merupakan alasan utama bagi
sebagian besar UMKM untuk tidak
mengajukan kredit kepada perbankan. Di sisi
lain, UMKM dengan segala keterbatasannya
juga masih sulit untuk meraih modal dari
sumber-sumber modal lembaga-lembaga
keuangan non-bank seperti pasar modal dan
leasing.
Inklusi keuangan dapat menjadi
peluang dan solusi bagi masyarakat
kecamatan Pulau Laut Utara untuk mengatasi
hambatan permodalan dalam kegiatan
UMKM . Menurut Global Financial
Development Report (2014), inklusi keuangan
merupakan kondisi dimana sejumlah individu
dapat memanfaatkan layanan/jasa keuangan
yang tersedia tanpa biaya yang tinggi. Adapun
tujuan inklusi keuangan adalah untuk
mengurangi kemiskinan, stabilitas ekonomi
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
12
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dengan beberapa strategi. Adapun strategi
pada inklusi keuangan melalui kegiatan
edukasi pengetahuan keuangan, penyediaan
akses ke lembaga keuangan, jasa
perlindungan konsumen, pengesahan
peraturan dan kebijakan perbankan, dan
meminimalisisasi informasi negatif tentang
perbankan (Kementerian Keuangan RI, 2013
dalam Bank Indonesia, 2014).
Berdasarkan pemaparan kondisi
masyarakat nelayan di Kotabaru, khususnya
kecamatan Pulau Laut Utara serta adanya
peluang inklusi keuangan, maka peneliti ingin
melakukan analisis implementasi inklusi
keuangan pada akses modal UMKM
perikanan laut olahan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui gambaran serta
peran inklusi keuangan dalam akses modal
UMKM pengolahan ikan di Pulau Laut Utara
serta mengidentifikasi faktor penghambat
pelaksanaan inklusi keuangan tersebut.
Dengan adanya penelitiannya ini, maka
diharapkan mampu memberikan manfaat
dalam pelaksanaan inklusi keuangan juga
dapat dijadikan acuan dalam mengatasi faktor
penghambat akses modal pada UMKM
perikanan laut olahan.
B. KERANGKA TEORITIS Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki
wilayah seluas 159,30 km2. Pekerjaan yang
dominan yang dilakukan oleh warga adalah
sebagai nelayan.Keadaan masyarakat nelayan
Kabupaten Kotabaru, terutama di Kecamatan
Pulau Laut Utara sangat memprihatinkan
karena masih sebagian besar berada dibawah
garis kemiskinan.Penyebab dari kemiskinan
masyarakat setempat adalah masyarakat
nelayan masih menggunakan alat tradisional
dalam menangkap ikan, tempat memasarkan
hasil tangkapan sangat jauh sehingga
memerlukan living cost (biaya hidup) yang
cukup besar sebaliknya harga ikan relatif
murah.
Strategi Nasional Keuangan Inklusif
menyebutkan keuangan inklusif sebagai Hak setiap orang untuk memiliki akses dan
layanan penuh dari lembaga keuangan secara
tepat waktu, nyaman, informatif, dan
terjangkau biayanya, dengan penghormatan
penuh kepada harkat dan martabatnya.
Layanan keuangan tersedia bagi seluruh
segmen masyarakat, dengan perhatian khusus
kepada orang miskin, orang miskin produktif,
pekerja migrant, dan penduduk di daerah
terpencil.. Adapun dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses
(access), penggunaan (usage) dan kualitas
(quality) dari layanan perbankan (Bank
Indonesia, 2014).
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998
disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan
kembali kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Bank berfungsi sebagai financial
intermediary yaitu menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat atau
pemindahan uang dari penambung kepada
peminjam.
Fasilitas penyediaan dana yang disediakan
oleh pihak bank bagi pembiayaan UMKM
adalah melalui pemberian kredit dan
perbankan. Terkait pembiayaan melalui
perbankan, pemerintah mendukung
pengembangan UMKM diantaranya melalui
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Penyaluran kredit difokuskan pada lima sector
usaha yakni pertanian, perikanan, kelautan,
koperasi, kehutanan, perindustrian dan
perdagangan.
C. METODE PENELITIAN Pada penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif secara interpretatif,
yaitu peneliti menginterpretasi data yang telah
dikumpulkan, kemudian data data tersebut dikembangkan dengan melakukan deskripsi
dan analisis. Data data yang telah melalui tahap analisis kemudian disimpulkan secara
teoritis melalui pernyataan dari hasil
penelitian , serta tidak lupa menawarkan
rekomendasi penelitian bagi penelitian
selanjutnya (Creswell, 2003 : 197). Penelitian
ini dilaksanakan pada tanggal Agustus 2015
di Pulau Laut Utara, Kalimantan Selatan.
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 13
Subjek penelitian ini berfokus kepada
pada pihak yang terlibat terhadap penyediaan
akses modal UMKM yang bergerak di sektor
industri perikanan laut olahan di wilayah
Kecamatan Pulau Laut Utara. Pemilihan
informan dilakukan dengan teknik purposive,
yaitu peneliti menentukan informan yang
cocok dengan topik penelitian dari sejumlah
populasi agar dapat memperoleh pemahaman
secara menyeluruh terkait dengan fokus
penelitian. Wawancara dilakukan kepada
informan yang merupakan Bank Daerah,
Koperasi, Pemerintah daerah, dan UMKM
yang memiliki informasi terkait dengan topik
penelitian untuk menjelaskan secara detail
implementasi inklusi keuangan di Pulau Laut
Utara.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
a. Lembaga Keuangan dan produknya di Pulau Laut Utara
1.a. Lembaga Keuangan Bank
Di Pulau Laut Utara terdapat beberapa
Bank, yaitu Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Selatan (Bank Kalsel), Bank
Perkreditan Rakyat Saijaan (BPR Saijaan),
Bank Mandiri (Syariah dan Konvensional),
Bank BCA, Bank Danamon, Bank BNI, dan
Bank BRI.
Bank Kalsel adalah bank yang paling
dominan perannya di Pulau Laut Utara. Bank
ini memiliki visi Menjadi bank yang ungguul di daerah dan berperan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem konvensional, Bank Kalsel memiliki 14
produk dana, 30 produk jasa, dan beberapa
produk kredit.
Tabel 1. Produk kredit Bank Kalsel
1. Kredit non tunai
a. Garansi Bank
Garansi Bank Penawaran (Tender Bond)
Garansi Bank Uang Muka (Advace Payment
Bond)
Garansi Bank Pelaksanaan (Performance
Bond)
Garansi Bank Pemeliharaan (Maintenance
Bond)
Garansi Pembayaran Termin
Garansi Bank Pembelian Barang Modal
Garansi Bank dengan Back to Back Guarantee
b.Surat Keterangan Berdokumen Dalam
Negeri (SKBDN)
2. Kredit Tunai
a. Kredit Umum (Produktif)
Kredit Modal Kerja (KMK)
Kredit Investasi (KI)
Kredit Konstruksi
Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK)
Pinjaman Daerah
Cash Collateral Credit (CCC)
Kreit Wira Usaha (KWU)
b. Kredit Program
Kredit BPD Peduli
Kredit BPD Peduli Damandiri
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
Kredit Resi Gudang
Kredit Channeling DPM-LUEP
c. Kredit Konsumtif
Kredit Multiguna
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)
Pinjaman Haji
Dalam sistem Syariah, Bank Kalsel
memiliki 6 produk dana, 4 produk jasa, dan
beberapa produk pembiayaan.
Tabel 2. Produk Pembiayaan
Pembiayaan Syariah
1. Pembiayaan Murabahah
Murabahah Investasi
Murabahah Modal Kerja
Murabahah Konsumtif
2. Pembiayaan Mudharabah
3. Pembiayaan Musyarakah
4. Al-Qardhul Hasan
5. Jajirah iB Ar-rahman
6. Qardh beragunan emas iB Ar-rahman
Bank Kalsel menghimpun dananya dari
tabungan (28,63%), deposito (18,57%), dan
giro (53,80%), di mana 52,9% giro berasal
dari dana pemda dan 47,1% berasal dari dana
non pemda.
Kredit yang disalurkan Bank Kalsel
pada tahun 2013, lebih difokuskan pada
pencapaian portofolio kredit produktif sesuai
dengan arah kebijakan Program Regional
Champion, melalui peningkatan porsi untuk
Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja
(KMK). Tujuannya agar Bank Kalsel dapat
lebih berperan dalam menggerakkan sektor
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
14
riil dan usaha produktif di masyarakat yang
pada gilirannya bisa menopang pertumbuhan
ekonomi daerah. Penyaluran kredit juga selalu
tumbuh dari tahun ke tahun, sejak tahun 2009
hingga 2013 terhitung pertumbuhan kredit
mencapai 27,32 %. Berdasarkan jenis kredit
yang disalurkan, kredit konsumsi memiliki
share yang besar terhadap total kredit yang
disalurkan, yaitu 59,02%.
Tabel 3. Penyaluran Kredit Bank Kalsel
Sektor Ekonomi Persentase
Pertanian, perburuan, dan sarana
pertanian 0,40%
Pertambangan 1,29%
Industri 3,18%
Listrik, Gas, Air 5,01%
Konstruksi 4,97%
Perdagangan, restoran, dan hotel 12,59%
pengangkutan, pergudangan, dan
komunikasi 4,48%
jasa-jasa dunia usaha 8,72%
jasa-jasa sosial masyarakat 0,21%
lain-lain 59,16%
jumlah 100%
UMKM, yang menjadi informan
dalam penelitian ini, berada dalam sektor
industri yang mana memperoleh 3,18% dari
total penyaluran kredit. Ada 3 produk
perbankan yang memiliki fokus untuk
mendukung golongan menengah bawah dan
mendukung UMKM, yaitu Al-Qardhul Hasan,
Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit BPD
Peduli.
Al-Qardhul Hasan merupakan
pinjaman dana kepada nasabah tanpa imbalan
dengan hanya mengembalikan pokok
pinjaman secara ekaligus atau cicilan dalam
jangka waktu tertentu, Al-Qardhul Hasan
ditujukan bagi orang yang tidak mampu
(fakirdan/atau miskin) untuk modal usaha
yang berkelanjutan). KUR adalah kredit
modal kerja dan investasi yang diberikan
untuk usaha produktif yang feasible namun
belum bankable dalam rangka mendukung
pelaksanaan instruksi presiden Nomor 6 tahun
2007.
Kredit BPD Peduli adalah skim kredit
yang termasuk dalam Kredit Usaha Mikro dan
Kecil diberikan kepada usaha sebagaimana
kriteria yang tertuang dalam UU no 20 tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah. Pada tahun 2013, telah disalurkan
KUR sebanyak Rp 8.994.000.000,- kepada 64
orang, dan Rp 500.000.000,- kepada 1 badan
hokum. Tahun 2014 telah disalurkan Rp
9.145.000.000,- kepada 88 orang, dan Rp
400.000.000,- kepada 2 badan usaha.
Adapun menurut data yang diperoleh
dari Pemerintah daerah Kotabaru, penyaluran
kredit dari beberapa bank di Kabupaten
Kotabaru besarannya berfluktuasi setiap
bulannya. Dari data tersebut juga terlihat
bahwa lebih dari 70% dari total kredit yang
disalurkan digunakan sebagai kredit konsumsi
(tabel 1).
2.a. Lembaga Keuangan non Bank
Lembaga keuangan non bank di
Kabupaten Kotabaru (termasuk Kecamatan
Pulau Laut Utara) di antaranya Pegadaian,
Lembaga Dana Pensiun, dan Koperasi. Perum
Pegadaian Kabupaten Kotabaru mencatat
total penerimaan barang jaminan selama 2013
berjumlah 15.333 jaminan atau sekitar 65
miliar rupiah. Secara rinci dapat dilihat pada
Tabel 2.
Lembaga Keuangan non Bank yang
paling dominan di antara lembaga keuangan
lain dan menjadi informan penelitian ini
adalah Koperasi. Kotabaru memiliki 213
koperasi, namun hanya 148 koperasi saja
yang masih aktif. Jenis-jenis koperasi yang
termasuk di dalamnya di antaranya Koperasi
Unit Desa (35 aktif, 26 tidak aktif), Koperasi
Pondok Pesantren (1 aktif), KPRI (15 aktif,
20 tidak aktif), Koperasi Karyawan (18 aktif,
6 tidak aktif), Koperasi ABRI (3 aktif),
Koperasi Serba Usaha (9 aktif, 4 tidak aktif),
Koperasi Pasar (1 aktif, 1 tidak aktif),
Koperasi Simpan Pinjam (6 aktif, 1 tidak
aktif, Koperasi Angkutan (2 tidak aktif),
Koperasi Perkebunan (10 aktif), Koperasi
Wanita (1 aktif), Koperasi Profesi (1 aktif, 3
tidak aktif), Koperasi Wredatama (1 tidak
aktif), Koperasi Pensiunan ABRI (1 tidak
aktif), Koperasi Pemuda (2 tidak aktif),
Koperasi Tani (2 aktif), Koperasi lainnya (40
aktif, 2 tidak aktif).
Adapun jenis koperasi yang menjadi
informan pada penelitian adalah jenis
Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha,
Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 15
Produksi. Adapun perinciannya menurut
sektor ekonominya yaitu :
Tabel 4. Jenis Koperasi di Kotabaru
No Uraian jumlah 6 Jasa 9
1 Pertanian 7 Koperasi Sekolah 5
- Tanaman
Pangan 1 8 Fungsional 35
- Perkebunan 12 9
Koperasi Unit Desa
(KUD) 61
- Perikanan 5 10 Koperasi Karyawan 23
- Peternakan - 11 Koperasi Serba Usaha 13
2 Pertambangan - 12
Koperasi Simpan
Pinjam 7
3 Industri - 13 Koperasi Lainnya 42
4 Perdagangan - Kotabaru 213
5 Kerajinan -
Kecamatan Pulau Laut Utara terdapat
87 koperasi, empat diantaranya merupakan
KUD yang mampu menyerap 503 anggota
dan modal sendiri sebanyak Rp 237.000.000,-
, 12 Koperasi Serba Usaha, 3 Koperasi
Simpan Pinjam, dan 4 Koperasi Produksi.
Lihat Tabel 1.
Koperasi Simpan Pinjam yang cukup
besar pengaruhnya di Kabupaten Kotabaru
(termasuk Kecamatan Pulau Laut Utara)
adalah Koperasi Kredit Saijaan Sejahtera.
Koperasi ini adalah koperasi yang jumlah
anggotanya terbanyak di Kabupaten
Kotabaru, yaitu 1814 orang. Dengan total
simpanan Rp 10.922.793.000,- , volume
usaha Rp 11.530.763.000,- , dan Sisa Hasil
Usaha Rp 260.731.000,- . Koperasi ini
menawarkan 8 produk berbentuk simpanan,
dan 6 produk pinjaman yaitu :
1. Pinjaman Produktif (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)
2. Pinjaman Konsumtif (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)
3. Pinjaman Perdagangan (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)
4. Pinjaman investasi (suku bunga 1,4 %) 5. Pinjaman Perumahan (suku bunga 1,4 % -
1,7 %)
6. Pinjaman Darurat (suku bunga 1,4 % - 2,3 %)
Menurut Manager Koperasi Kredit Saijaan
Sejahtera, Lingga, jenis pinjaman yang paling
sering dan paling banyak diakses oleh
anggota koperasi adalah Pinjaman Konsumtif.
Koperasi lainnya yang menjadi informan
adalah Koperasi Unit Desa Karya Lestari,
Koperasi Nelayan Nusantara, dan Koperasi
Simpan Pinjam Berkah. Ketiganya berlokasi
di desa Sarang Tiung, desa yang sangat
potensial akan hasil ikan tangkapnya namun
lokasinya cukup jauh dari pusat kota.
Pemilihan Desa Sarang Tiung karena desa ini
adalah Desa Inovasi Nelayan pertama di Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi
dengan Yayasan BISMA. Muhammad Mastri,
adalah kepala KUD Karya Lestari, satu-
satunya kepala koperasi yang dapat ditemui
dari 3 koperasi tersebut. Menurut informasi
yang kami peroleh, Koperasi Simpan Pinjam
Berkah sudah lama tidak beroperasi, dan sulit
untuk menemui para pengurusnya. Begitu
pula dengan Koperasi Nelayan Nusantara.
Koperasi ini didirikan pada bulan September
2014, yaitu pada saat sosialisasi Desa Inovasi Nelayan. Akan tetapi, warga masih belum mengetahui kegiatan utama dari
koperasi tersebut. Kepala Desa Sarang Tiung
juga mengatakan bahwa kepengurusan dua
koperasi tersebut sedang dipertanyakan.
KUD Karya Lestari merupakan KUD
yang kegiatan utamanya berada di sektor jasa.
Beberapa tahun sebelumnya, koperasi ini
beranggotakan 86 orang. Akan tetapi karena
terjadi krisis kepengurusan dan pertikaian
antar pengurus, maka terjadilah penurunan
kinerja koperasi. Oleh karena kasus itu pula,
masyarakat Sarang Tiung mengalami krisis
kepercayaan kepada KUD Karya Lestari dan
koperasi lainnya. Kini KUD ini memiliki 20
anggota yang diharuskan untuk membayar Rp
50.000,- sebagai simpanan pokok dan Rp
25.000,- per bulan sebagai simpanan wajib.
b. UMKM Pengolahan Ikan di Pulau Laut Utara
Menurut data Dinas Perindustrian
Kotabaru, di Kecamatan Pulau Laut Utara
terdapat 15 UMKM Pengolahan Ikan, Lihat
Tabel 3. Dua dari 15 UMKM pengolahan ikan
pada tabel tersebut, yaitu UMKM Saijaan dan
UMKM Gemilang merupakan penerima dana
PUMP atau Pengembangan Usaha Dana
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
16
Pedesaan, yaitu sebuah program hibah
Kementerian Kelautan dan Perikanan. PUMP
merupakan bagian dari pelaksanaan PNPM
Mandiri yang bertujuan untuk
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan
lapangan kerja di pedesaan (Perpres 15/2010,
Klaster II). Besaran dana yang diterima oleh
UMKM di Pulau Laut Utara yaitu Rp
50.000.000,- . Empat dari 15 UMKM pada
table tersebut pada tahun 2015 ini sudah tidak
lagi beroperasi dikarenakan hambatan pada
proses regenerasi manajemen usaha, dan
adapuka karena mengalami kerugian.
Menurut data Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Kotabaru, terdapat 9
UMKM pengolahan ikan di Kecamatan Pulau
Laut Utara. UMKM ini tidak tercantum
datanya di Dinas Perindustrian. Menurut
dinas yang terkait hal tersebut dikarenakan
kegiatan usaha mereka yang berupa
pengeringan ikan dan pembersihan, pengemasan, dan pemasaran tidak dianggap sebagai salah satu kegiatan pengolahan ikan
yang datanya dapat dicantumkan di Dinas
Perindustrian. Adapun UMKM ini tercantum
dalam data Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Kotabaru karena UMKM-UMKM
ini merupakan penerima dana PUMP. Satu
dari 9 UMKM tersebut yaitu UMKM Sea Food sudah tidak beroperasi karena kegagalan manajemen usaha. Lihat Tabel 4.
Adapun 5 UMKM sebagai narasumber
pada penelitian ini berdasarkan arahan dari
Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan
Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu UMKM
Lidya, UMKM Meilan, UMKM Amplang
Saijaan, UMKM Bamega, dan UMKM Sinar
Laut lestari.
Menurut dinas terkait, UMKM Lidya
adalah UMKM pengolah ikan yang terbesar
di Pulau Laut Utara, bahkan di Kotabaru.
Akan tetapi, saat melakukan observasi dan
wawancara, diperoleh informasi bahwa
UMKM ini hanya beroperasi 3 hari dalam
seminggu karena cuaca buruk yang
menyebabkan pasokan ikan (bahan baku)
berkurang. Selain itu juga dikarenakan
regenerasi pimpinan usaha.
UMKM Lidya didirikan oleh Samsul
Bahri yang awalnya merupakan seorang PNS
yang bermodalkan nekad dalam merintis usahanya. Kini beliau sudah berusia lanjut
sehingga digantikan oleh adik bungsunya,
Ismed. Pada awal berdiri, UMKM Lidya
hanya mampu memproduksi 200 kg. Namun
sekarang telah mampu memproduksi ribuan
kg dengan omzet Rp 20.000.000,- per hari.
Saat mendirikan UMKM ini, Samsul
menghabiskan dana sebesar Rp 10.000.000,-
yang berasal dari tabungannya dan pinjaman
dari Bank Kalsel.
Selama masa pengembangan
UMKMnya, Samsul sering membuat proposal
peminjaman dana kepada beberapa BUMN
seperti PT.PLN dan PT.Telkom. Ia juga
pernah mendapat bantuan alat produksi dari
Dinas Kelautan dan Perikanan berupa alat
press kemasan dan Freezer. Mengenai akses
modal usahanya, Samsul mengatakan bahwa
ia lebih menyukai menggunakan uang
pribadinya dan meminjam kepada BUMN. Ia
termasuk orang yang kurang berminat untuk
mengakses modal usaha dari perbankan
karena bunganya relatif lebih tinggi dibanding
bunga pinjaman dari BUMN yang hanya 2 %
- 5% pertahun. Setiap dua tahun sekali ia rutin
meminjam kepada PT.Telkom sebesar Rp
75.000.000,- . Alasan lain yang membuatnya
kurang berminat untuk meminjam, yaitu
tuntutan pihak Bank dalam memberi
persyaratan agunan, dan tuntutan Bank dalam
memeriksa Laporan Keuangan Usahanya.
Kelemahan terbesar yang dimiliki oleh
usahanya adalah kemampuan pembukuan
yang masih sangat minim, bahkan biasanya ia
melakukan penghitungan laba dan rugi
menggunakan hitung-hitungan kasar per hari.
Kelemahannya dalam pembukuan ini
berdampak pada keengganannya meminjam
ke Bank.
UMKM Amplang Saijaan 2 adalah
UMKM yang merupakan cabang dari UMKM
Saijaan. Awalnya UMKM Saijaan merupakan
kelompok penerima dana PUMP, yang mana
Eny Rosita sebagai ketua kelompoknya.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada
tahun 2005, anak perempuan dari Eny Rosita,
Fatmaraga mendirikan UMKM Amplang
Saijaan 2 karena UMKM Saijaan yang
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 17
dikelola oleh Eny Rosita dan rekan-rekannya
mengalami krisis regenerasi usaha.
Modal yang digunakan untuk
mendirikan UMKM Saijaan 2 sebanyak 50%
berasal dari modal pribadi dan 50 % dari
pinjaman bank. Bank yang menjadi mitra
kredit modalnya pada saat itu adalah Bank
BRI 30%, dan Bank BNI 20%, serta Bank
Kalsel 50%. UMKM ini pernah memperoleh
bantuan alat pemisah daging (Desember
2014) dan Neon Box / Plang Usaha (Juli
2015) dari Bank Indonesia karena Patmaraga
membuat proposal pengajuan bantuan modal.
Berbeda dengan Samsul dari UMKM Lidya,
Patmaraga memiliki niat untuk kelak
mengakses kredit modal lagi dari bank untuk
ekspansi usahanya. Menurutnya, laba Rp
15.000.000,- per bulan yang ia peroleh saat
ini mampu ia kembangkan menjadi berkali
lipat dengan tambahan modal dari pinjaman
bank. Akan tetapi untuk saat ini niatnya
tersebut masih belum dapat ia wujudkan
karena ia merasa ada kendala dari sisi
supplier bahan baku (ikan) di daerah Pulau
Laut itu sendiri.
Sedangkan UMKM Meilan adalah
UMKM yang terbuka terhadap akses modal
dari pinjaman bank maupun lembaga
keuangan lain. Akan tetapi UMKM ini kurang
berminat untuk membuat proposal pengajuan
bantuan hibah kepada pemerintah. Bahkan
menurut keterangan Kepala Seksi P2HP
Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru,
UMKM Meilan ini selalu menolak untuk
diberikan hibah alat produksi dari pemerintah.
Pemilik UMKM ini merasa usahanya telah
mandiri sehingga mampu memenuhi
kebutuhan pendanannya sendiri.
UMKM Bamega adalah UMKM yang
sangat terbuka terhadap hibah dari
pemerintah. UMKM ini juga pernah
menerima alat press kemasan dari Bank
Indonesia pada Desember 2014. Akan tetapi,
UMKM ini kurang berminat terhadap kredit
modal dari bank karena merasa kurang siap
dalam mengajukan agunan.
UMKM yang terakhir adalah UMKM
Sinar Laut Lestari. UMKM ini berada di Desa
Sarang Tiung. UMKM ini adalah salah satu
penerima dana PUMP. Akan tetapi, ketika
akan dilakukan observasi, ternyata UMKM
ini sedang tidak beroperasi karena cuaca
ombak besar. Kepala Desa Sarang Tiung,
Abdul Mulud, mengatakan bahwa UMKM ini
hanya beroperasi di saat cuaca dan kondisi
ombak sudah membaik. Biasanya ikan kering
yang dihasilkan oleh UMKM ini langsung
dijual kepada pengepul, sistemnya seperti
pasar monopsony. Pengepul memiliki
bargaining power yang lebih kuat dibanding
dengan masyarakat Desa Sarang Tiung yang
mengelola UMKM tersebut. Pendanaan
UMKM ini hanya bertumpu pada hasil
penjualan, dan hibah dari pemerintah.
Pengelola UMKM ini belum memiliki niat
untuk ekspansi maupun meminjam uang ke
bank. Kemudian, semangat masyarakat untuk
mengelola UMKM ini cenderung kecil,
terlihat dari sistem manajemennya yang
belum baik dan tidak melakukan pembukuan
arus keuangan. Hal ini sangat disayangkan
karena UMKM ini berasal dari salah satu desa
penghasil ikan tangkap terbesar di Kabupaten
Kotabaru, dan merupakan desa dengan jumlah
pemilik bagan terbanyak.
Pembahasan
1. Keuangan Inklusif dalam Mendukung
Pemanfaatan Potensi Kabupaten
Kotabaru, khususnya Pulau Laut Utara
Kotabaru adalah daerah yang memiliki
kekayan alam yang melimpah. Selain
kawasan perikanan, Kabupaten Kotabaru juga
memiliki potensi sebagai kawasan
hortikultura yang tersebar di seluruh wilayah
kecamatan. Menurut data Badan Pusat
Statistik Kabupaten Kotabaru, inflasi yang
terjadi pada bahan makanan sebesar 0,44%,
makanan dan minuman jadi 0,18%, sandang
2,16%, pendidikan 0,72%, kesehatan 0,36% ,
yang mana angka-angka tersebut kurang dari
4%. Inflasi yang kurang dari 4% justru
dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan
ekonomi.
Menurut Hadriansyah, Kabid.Statistik,
Penelitian, dan Pengembangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, inflasi
yang terkendali tersebut disebabkan oleh
sektor produksi (supply) yang mampu
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
18
mengimbangi kebutuhan masyarakat
(demand). Beliau juga menambahkan bahwa
di Kotabaru sendiri tidak terjadi kelangkaan
BBM. Menurutnya, selama ini tingkat harga
BBM tidak memiliki andil yang besar dalam
mempengaruhi inflasi di Kotabaru. Akan tetapi, terjadi deflasi pada kelompok komoditi
jasa keuangan sebesar 0,18% di bulan
Februari 2015, dan sebesar 0,04% di bulan
April 2015. Menurut Hadriansyah, hal ini
disebabkan oleh rendahnya minat dan
keterlibatan masyarakat dalam sektor jasa
keuangan. Pada kenyatannya, beberapa daerah
di Kabupaten Kotabaru telah memiliki akses
yang baik terhadap sektor jasa keuangan.
Di Indonesia, sektor konsumsi merupakan
salah satu sektor penyumbang pertumbuhan
ekonomi terbesar. Oleh karena itu, penyaluran
kredit oleh perbankan di Kotabaru untuk
kegiatan konsumsi masyarakat tentunya
memiliki dampak positif. Akan tetapi,
menjadi kekhawatiran apabila terdapat
kesenjangan yang cukup besar antara kredit
konsumsi dengan kredit investasi/kredit
produksi. Apalagi jika kredit konsumsi
tersebut lebih dari 70% dari total kredit.
Kenaikan kredit konsumsi yang tidak
terkendali dikhawatirkan dapat mengganggu
stabilitas keuangan (financial stability) daerah
yang bersangkutan.
2. Inklusi Keuangan tanpa Literasi Keuangan yang Tepat hanya Angan
Inklusi keuangan merupakan hak setiap
orang untuk memiliki akses dan layanan
penuh dari lembaga keuangan secara tepat
waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau
biayanya. Inklusi keuangan memiliki tiga
pendekatan dalam pelaksanaannya, salah
satunya adalah financial responsible, yaitu
edukasi keuangan dan perlindungan
konsumen. Penerapan inklusi keuangan tidak
akan optimal apabila tanpa adanya literasi
keuangan. Hal ini terjadi pada Pulau Laut
Utara.
Masyarakat Pulau Laut Utara yang
memiliki UMKM belum mengetahui tentang
inklusi keuangan. Selain itu, anggota layanan
non Bank (koperasi) yang mana juga ikut
berperan dalam penerapan inklusi
keuanganpun belum cukup pengetahuan
terhadap penerapan inklusi keuangan.
Akibatnya, beberapa UMKM tidak dapat
memanfaatkan akses layanan keuangan untuk
pengembangan usahanya.
Pemerintah telah berusaha untuk
memberikan edukasi keuangan kepada
masyarakat melalui layanan keuangan
perbankan atas dasar program Otoritas Jasa
Keunagan (OJK). Namun, hasil penelitian
menunjukkan masih ada masyarakat yang
menolak menggunakan jasa keuangan. Hal ini
menjadi evaluasi bagi pihak pemerintah dan
pihak yang memberikan edukasi untuk
memberikan edukasi dengan cara yang tepat,
yaitu melalui pendekatan kultural. Beberapa
informan mengatakn bahwa tidak
menggunakan layanan perbankan akibat
adanya bunga dan faktor budaya lain yang
memengaruhi masyarakat terhadap pilihan
penggunaan jasa keuangan perbankan.
3. Urgensi Sinergisme Birokrasi yang Sederhana dengan Inklusi Keuangan Berdasarkan hasil penelitian,
permasalahan yang menghambat penggunaan
jasa keuangan bagi masyarakat adalah
birokrasi yang dianggap rumit. Peran inklusi
keuangan, seharusnya bukan hanya mampu
mengenalkan produk dan layanan keuangan,
tetapi juga mampu berintegrasi dengan aspek
lain yang terkait dalam akses keuangan dari
pihak-pihak terkait. Khusus untuk kasus ini,
penerapan inklusi keuangan sebaiknya
disertai juga dengan pengembangan dan
pembinaan bisnis (UMKM) baik dari segi
keterampilan pembukuan, bimbingan
pembuatan perijinan usaha, konsultasi bisnis,
dan strategi produksi.
Bank dan koperasi memberikan program
edukasi keuangan dan edukasi bisnis, baik
yang targetnya bapak-bapak, ibu-ibu, remaja,
maupun anak-anak. Ini juga berfungsi untuk
memperbaiki citra LK itu sendiri. Pemerintah
terkait memberikan kemudahan dalam
pembentukan surat ijin usaha. Akademisi
mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat
untuk membantu memperbaiki sistem
manajemen UMKM seperti pengembangan
SDM, mengevaluasi dan mengembangkan
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 19
operasional produksi, manajemen pemasaran
dan manajemen keuangannya. Dinas KKP
terus menggalakkan program pengiriman
SDM untuk pelatihan, dan dana PUMP
kepada nelayan untuk membeli peralatan dan
kapal nelayan yang teknologinya lebih
canggih untuk berlayar pada musim ombak
besar. Karena nelayan adalah pemasok bahan
baku dari UMKM pengolahan ikan,
sinergisitasnya sangat urgen dibutuhkan. Oleh
karena itu, integrasi inklusi keuangan ini
membutuhkan sinergisme dari pemerintah
pusat maupun pemerintah setempat terkait,
lembaga keuangan yang ada di Kotabaru,
serta peran para akademisi agar UMKM
Pulau Laut Utara dapat berkembang dna
mampu meningkatkan taraf perekonomian.
E. SARAN Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah
rekomendasi yang dapat diberikan baik untuk
masyarakat, akademisi, maupun pemerintah.
1. Merubah paradigma masyarakat untuk stagnan dan mulai melakukan ekspansi
UMKM. Hal ini berdasarkan pada
peluang dan potensi usaha yang sangat
baik bagi Kotabaru maupun Pulau Laut
Utara.
2. Peran dinas lingkungan bagi UMKM Pengolahan Ikan agar aspek produksi dan
operasi UMKM bersifat ramah
lingkungan.
3. Diversifikasi produk olahan ikan bagi masyarakat dan UMKM di Pulau Laut
Utara, Kotabaru. Diversifikasi produk
perlu dilakukan untuk mengembangkan
peluang usaha karena 90% usaha di Pulau
Laut Utara merupakan usaha amplang dan
kerupuk.
4. Pemberian pelatihan oleh P2HP dan Mahasiswa untuk pengembangan produk
usaha UMKM di Pulau Laut Utara.
5. Edukasi keuangan dengan pendekatan kultural masyarakat setempat.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih diberikan kepada
dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia yang sudah
membimbing pembuatan dan penyelesaian
penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima
kasih kepada pemerintah daerah dan juga
masyarakat Kotabaru serta teman-teman
Kelompok Studi Mahasiswa Eka Prasetya UI.
REFERENSI z
Badan Pusat Statistik. (2014). Produksi Perikanan
Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis
Penangkapan 2000-2013.
http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/56#subj
ekViewTab3|accordion-daftar-subjek3
Bank Indonesia. (2014). Keuangan Inklusif.
http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganin
klusif/Indonesia/Contents/Default.aspx
Creswell, J. W. (2003). Research design:
qualitative, quantitative, and mixed
approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA:
Sage Publications, Inc
Global Financial Development Report. (2014).
Financial Inclusion. Washington DC: World
Bank.
Iberahim. (2013). Upaya Pemernitah Kabupaten
Kotabaru dalam Pengentasan Kemiskinan
Masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut
Utara. Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan
Lokal
Vol 2, No 2.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).
(2014). Temu Akbar Nelayan Indonesia.
http://www.kiara.or.id/temu-akbar-nelayan-
indonesia-2015/
Muhamad, SV. (2014). Indonesia Menuju Poros
Maritim Dunia. Hubungan Internasional, Vol.
VI, No. 21/I/P3DI.
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_si
ngkat/Info%20Singkat-VI-21-I-P3DI-
November-2014-7.pdf
Pemerintah Daerah Kotabaru. Lambang Daerah
Kotabaru.
http://setda.ppidkotabarukab.info/wp-
content/uploads/2015/04/NOMOR-04-
TAHUN-2010-PERDA-LAMBANG-
DAERAH.pdf
Pujayanti, A. (2011). Budaya Martim, Geo-Politik
dan Tantangan Keamanan Indonesia. diakses
dari
http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_l
intas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf pada 5 Juni
2015
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
20
Quick Assesment Pelaksanaan Program
Pengembangan Poros Maritim: Studi Kasus PUMP (Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan) di Desa Sarang Tiung, Kalimantan
Selatan
Oriza Sativa Departemen Sastra Prancis, Universitas Indonesia
Lintang Rahayu Departemen Psikologi, Universitas Indonesia
Firda Amalia Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia
Startian Bonata Departemen Geografi, Universitas Indonesia
Tri Nopiyanto Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Nesita Anggraeni Departemen Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
ABSTRAK. Pada masa pemerintahan Jokowi, Kotabaru diproyeksikan menjadi poros
maritim Indonesia. Sebelas kementrian bekerja sama dengan membentuk Program
Peningkatan Kesejhateraan Nelayan (PKN). Salah satu program yang digagas oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Program PUMP (Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan) dibidang perikanan tangkap. Program ini dimplementasikan di Desa Sarang
Tiung, Kotabaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
gambaran mengenai bagaimana pengimplementasian program PUMP (Program Usaha
Mina Pedesaan) tahun 2011-sekarang dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut.
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa saran yang terkait dengan
program PUMP bagi pemerintah Kotabaru. Menggunakan metode kualitatif dengan cara
in depth interview, penelitian menghasilkan 2 masalah besar dalam pengimplementasian
PUMP, yaitu masalah kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat nelayan desa
Sarang Tiung, dan kebermanfaatan dana bagi kelompok penerima. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa pemberian dana bantuan PUMP masih belum efektif untuk membantu
perekonomian nelayan tangkap di Desa Sarang Tiung.
KATA KUNCI: Kotabaru, PUMP, bagan, Sarang Tiung
-
JURNAL INDONESIA STUDENT RESEARCH & SUMMIT, VOL. 1
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
KELOMPOK STUDI MAHASISWA EKA PRASETYA UNIVERSITAS INDONESIA 21
A. PENDAHULUAN Kota Baru merupakan wilayah kabupaten
yang memiliki produksi perikanan tertinggi
di provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil
produksi perikanan laut pada tahun 2013
mencapai 56.848 ton, produksi budidaya
perikanan 2.426 ton, dan juga perikanan darat
yang mencapai 15.662 ton hasil perikanan
darat, 14.435 ton hasil budidaya air payau
(BPS Kalsel, 2014).
Kementrian Kelautan dan Perikanan
mencetuskan program PKN (Peningkatan
Kesejahteraan Nelayan) pada tahun 2011 di
Kotabaru. Program PKN ini dilaksanakan
bersama 11 Kementerian/lembaga terkait
lainnya untuk menindaklanjuti Keppres No 11
tahun 2011 tentang Tim Koordinasi
Peningkatan dan Perluasan Program Pro-
rakyat sebagai bentuk dari penguatan
ekonomi nelayan (sp.beritasatu.com, Juli
2015). Program PKN menyasar
pengembangan kapasitas skala usaha nelayan,
pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan
lainnya melalui pengembangan usaha rumah
tangga ke arah usaha industri, dan
meningkatkan pengolahan serta pemasaran
hasil kelautan dan perikanan. Pada
pelaksanannya, program-program seperti
pembangunan rumah sangat murah bagi
nelayan, pekerjaan alternatif dan tambahan
bagi keluarga nelayan, bantuan langsung
masyarakat berupa skema usaha menengah
kecil (UMK) dan kredit usaha rakyat (KUR),
termasuk pembangunan fasilitas sekolah dan
pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta
fasilitas bank rakyat akan disinergikan dengan
stakeholder terkait (kkp.go.id). Program PKN
telah dilakukan di berbagai daerah pesisir di
seluruh Indonesia, sehingga menargetkan bisa
membenahi sebanyak 2.834 daerah pesisir
(sp.Beritasatu.com, Juli 2015).
Program PKN merupakan bentuk
kebijakan desentralisasi, karena merupakan
program nasional yang kemudian wewenang
serta pelaksanaannya diserahkan ke
pemerintah daerah. Sehingga pendanaan
program ini menggunakan APBD yang
berasal dari ADK (Alokasi Dana Khusus)
pemerintah pusat serta dana dari daerah itu
sendiri.
Dalam kegiatan pencanangan program
PKN di Kota Baru ini, Kementrian Kelautan
dan Perikanan (KKP) bersama K/L anggota
Pokja memberikan stimulus bantuan sosial
kepada masyarakat nelayan setempat. Adapun
KKP memberikan bantuan langsung di sub
sektor bidang perikanan tangkap, perikanan
budidaya, dan pengolah hasil pemasaran.
Dicanangkannya Kotabaru sebagai
kawasan program PKN karena wilayah
perairan laut di Kotabaru, memiliki potensi
unggulan yang dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan perikanan (kkp.go.id, Juli
2015). Nilai produksi perikanan laut
sepanjang tahun 2013 mencapai Rp. 1 061
919 000 000 dengan produksi perikanan laut
sebesar 56 848,2 ton pada tahun 2013 (BPS
Kalsel, 2014). Jika dibandingkan dengan
kabupaten dan kota lainnya di Provinsi
Kalimantan Selatan, Kotabaru merupakan
kabupaten dengan nilai produksi perikanan\
laut tertinggi. Namun, Kabupaten Kotabaru
yang memiliki luas wilayah 9.422,46 m2 yang
terdiri dari 21 kecamatan dan 202
desa/kelurahan sedang berfokus untuk
menurunkan angka kemiskinan. Kotabaru
memiliki geografis yang sulit karena
merupakan daerah pesisir yang masih terbatas
fasilitas dan infrastrukturnya. Salah satunya
adalah Desa Sarang Tiung yang terletak di
Kecamatan Pulau Laut Utara.
Desa Sarang Tiung telah menerima
bantuan hibah PUMP (Pengembangan Usaha
Mina Pedesaan) di bidang perikanan tangkap
sebesar 100juta/per kelompok. Berdasarkan
data dari Dinas Perikanan dan Kelautan
Kotabaru pada tahun 2011 sebanyak 3
kelompok menerima dana hibah sebesar 100
juta. Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya
kepada kelompok yang telah menerima dana
hibah dibantu dengan 1 orang pendamping
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru.
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian
ini akan memberikan gambaran mengenai
pengimplementasian program PUMP. Selain
itu peneliti juga ingin mengetahui persepsi
masyarakat terhadap program PUMP yang
telah berjalan di Desa Sarang Tiung sejak
2011. Penelitian ini diharapkan dapat
menghasilkan luaran berupa saran yang
-
THE BLUE ECONOMY DOMINO EFFECT: ENHANCING OUR COMPETITIVENESS TOWARDS GLOBAL MARKET
NOMOR ISSN: 2477-6475 10 DESEMBER, 2015
22
terkait dengan program PUMP bagi
pemerintah Kotabaru
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. PUMP (Pengembangan Usaha Mina Pedesaan)
Program Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan (PUMP) ini merupakan salah satu
bagian dari program Program Kesejahteraan
Nelayan (PKN). Program PUMP berada
dibawah koordinasi Kementerian Kelautan
dan Perikanan, khususnya Direktorat
Perikanan Tangkap, serta ad