KEBIJAKAN INOVASI DI INDONESIA: BAGAIMANA SEBAIKNYA?1

Tatang A. Taufik*)

ABSTRACTInnovation system paradigm has received growing interests among academic communities and

policy practitioners at least in the last two decades. This approach provides philosophical as well as pragmatical basis fundamental to accelerating the enhancement of competitiveness and

social cohesion which in turn as the pillars of wealth/prosperity creation. Advancement in the innovation system has been widely recognized as the increasingly differentiating basis for

competitiveness amongst countries, regions and industries. Although some different insights and/or different aspects have been discussed in various related conceptual and empirical

literature, emphasis on interaction, collaboration, and learning process aspects, and regional/local dimensions have been among the key features of the recent trends.

This paper provides a very brief overview of some current issues relevant to the national and regional innovation system development in Indonesia. The paper highlights some generic important innovation policy issues and agenda to be addressed in order to enhance the

capacity and performance of the regional and national innovation system.

I. PENDAHULUAN

Kini hampir menjadi (atau setidaknya mulai berkembang mewarnai) arus utama (mainstream) pendekatan pembangunan bahwa peningkatan daya saing (competitiveness), dalam berbagai tataran, dan kohesi sosial (social cohesion)2 diyakini sebagai penentu keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat agar semakin tinggi dan semakin adil secara berkelanjutan. Dengan kata lain, langkah peningkatan daya saing dan kohesi sosial juga perlu dipandang sebagai bagian integral dari penurunan “kemiskinan” (poverty)3 sebagai suatu bentuk ketidaksejahteraan.

Telaah konsep maupun beberapa bukti empiris pengalaman praktik mereka yang berhasil menunjukkan bahwa daya saing dan kohesi sosial suatu negara, daerah atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan “sistem inovasi” negara, daerah atau masyarakat yang bersangkutan. Dinamika sistem inovasi menunjukkan bagaimana suatu bangsa mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan, berinovasi dan mendifusikan inovasi tersebut, serta berproses dalam pembelajaran dan beradaptasi terhadap beragam perubahan.

Inovasi dan difusi inovasi sebagai sumber bagi perbaikan menjadi kata kunci yang tak lagi dapat diabaikan. Inovasi tak lagi harus dianggap sebagai “barang” eksklusif bagi kalangan tertentu atau kelompok masyarakat maju saja. Berinovasi, dan demikian juga mendifusikan inovasi harus menjadi “tradisi” dalam negara, daerah atau masyarakat, yang berkehendak kuat untuk semakin sejahtera dan tak ingin “termarjinalkan” dalam tata kehidupan internasional dewasa ini.

Membangun daya saing dan memperkuat kohesi sosial memerlukan landasan kuat dan kemampuan (kapasitas) mewujudkannya. Pengembangan/penguatan sistem inovasi akan

1 Bagian dari tulisan ini dimuat dalam 'Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. VI, No. 2, Agustus 2007.' * ) Peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).2 Daya saing dalam tataran mikro, meso dan makro memiliki pengertian berbeda namun saling berkaitan.3 ...poverty may be defined as a human condition characterized by sustained or chronic deprivation of the resources,

capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political and social rights (UN Committee on Social, Economic and Cultural Rights, 2001).

1

semakin menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi pada tataran nasional maupun daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan kemiskinan dan menghadapi tantangan dalam mempersiapkan masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan (knowledge economy) dan masyakat berpengetahuan (knowledge society). Tulisan ini merupakan kumpulan bahasan singkat tentang bagaimana sebaiknya kebijakan inovasi, sebagai sehimpunan dari beragam kebijakan yang saling berkaitan untuk mempengaruhi perkembangan/perkuatan sistem inovasi (baik pada tataran nasional, daerah atau industrial/sektoral) dikembangkan/diperkuat sebagai bagian integral dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan maju.

II. SISTEM INOVASI

“Pandangan” tentang inovasi berkembang dari waktu ke waktu. Pemahaman sebagai “proses sekuensial-linier” sangat mendominasi di masa lampau. Dorongan bahwa hasil temuan (invention/discovery/ technical novelty) merupakan sumber dan bentuk inovasi sebagai sekuen (urut-urutan) linier rangkaian riset dasar, riset terapan, litbang, hingga manufaktur/produksi dan distribusi (sering disebut technology push) berkembang terutama pada periode 1960an hingga 1970an (ada sebagian yang menyatakan periode pasca Perang Dunia II hingga tahun 1960an). Kemudian, pandangan selanjutnya bahwa perubahan kebutuhan permintaanlah yang menjadi pemicu atau penarik dari inovasi (sering disebut demand pull) berkembang pada periode selanjutnya sampai periode 1980an.

Namun pandangan “sekuensial-linier” push ataupun pull (atau ada kalanya disebut pipeline linear model) demikian disadari tidak sepenuhnya benar. Dalam sebagian besar praktiknya, inovasi lebih merupakan proses interaktif dan iteratif, proses pembelajaran (learning process) yang merupakan bagian penting dalam proses sosial. Artinya, semakin dipahami bahwa inovasi pada umumnya tidak terjadi dalam situasi yang terisolasi.4 Kesadaran akan kondisi empiris dan kebutuhan akan cara pandang dan tindakan yang sistemik dan sistematis selanjutnya mendorong berkembangnya paradigma sistem inovasi.

Walaupun para pakar masing-masing mengungkapkan definisi yang berbeda tentang sistem inovasi, namun esensi makna yang dimuat sebenarnya serupa dengan penekanan kepentingan pada dimensi yang agak berbeda namun saling berkaitan. Cara pandang kesisteman, karakteristik dinamis, dan kontekstual merupakan ciri pokok dari paradigma sistem inovasi. Memperhatikan beberapa definisi dan uraian dalam berbagai literatur tentang sistem inovasi serta untuk memberikan suatu perspektif yang dapat digunakan sebagai landasan bersama dalam mewujudkan sistem inovasi nasional ke depan, disampaikan suatu pengertian dasar sistem inovasi sebagai berikut.

Sistem Inovasi pada dasarnya merupakan sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran.

Dengan demikian sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan dan aktivitas penelitian, pengembangan dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Pada tataran nasional, sistem inovasi disebut sistem inovasi nasional. Sementara pada tataran teritori yang lebih sempit (daerah/lokal), sistem inovasi sering disebut sistem inovasi daerah/lokal. Selain itu, dalam

4 Catatan: diskusi tentang perkembangan konsep sistem inovasi beserta beberapa literatur lain, antara lain dapat dilihat dalam buku penulis, Taufik (2005).

2

konteks-konteks khusus seperti sektor atau industri tertentu, maka pendekatan sistem inovasi sering menggunakan istilah sistem inovasi sektoral/industrial.

Pada prinsipnya terdapat 5 (lima) segi/tekanan perhatian yang umumnya diberikan pada bahasan tentang sistem inovasi, yaitu (lihat Taufik, 2005c):

a. Basis sistem sebagai tumpuan bagi proses inovasi beserta difusi inovasi. Hal ini berkaitan misalnya dengan segi/aspek berikut (yang umumnya saling terkait satu dengan lainnya): Tingkat analisis: mikro, meso dan makro.

Segi/aspek teritorial dan/atau administratif: misalnya sistem inovasi pada tataran supranasional (beberapa negara), nasional, dan sub-nasional (atau daerah). 5

Aspek bidang atau sektor: sistem inovasi sektoral/industri dan klasterisasi.

Basis aktivitas utama: misalnya sistem iptek (termasuk litbang) dan sistem produksi.

b. Aktor dan/atau organisasi (lembaga) yang relevan dengan perkembangan inovasi (dan difusinya). Aktor tersebut dapat menjalankan suatu atau kombinasi peran berikut: Pelaku yang terlibat relatif ”langsung”: adalah mereka yang perannya berhubungan

”langsung” dalam rantai nilai proses inovasi, pemanfaatan dan/atau difusinya. Organisasinya dapat berupa penyedia, pengguna, dan/atau intermediaries, seperti misalnya pelaku/organisasi bisnis, perguruan tinggi, lembaga litbang, organisasi bisnis, organisasi profesi, atau bentuk kelembagaan koraboratif seperti aliansi/ konsorsia, dan lainnya.

Pelaku yang terlibat relatif ”tak langsung”: adalah mereka yang perannya penting namun tidak terlibat secara ”langsung” dalam rantai nilai proses inovasi, pemanfaatan dan/atau difusinya. Pelaku ”pendukung/penunjang” ini memberikan kontribusi melalui penyediaan sumber daya bagi inovasi (misalnya pendanaan dan SDM terspesialisasi), fungsi pendukung berupa informasi, produk barang dan/atau jasa penunjang keahlian tertentu baik teknis, bisnis, legal atau lainnya).

Penentu/pembuat kebijakan: adalah pemerintah (atau pemerintahan) murni dan/atau organisasi/pengorganisasian yang berbentuk kuasi-publik yang berperan sebagai otoritas penentu kebijakan, baik yang bersifat regulasi maupun non-regulasi.

Pendukung dalam proses kebijakan inovasi: adalah mereka yang berperan mendukung proses kebijakan, baik untuk memberikan jasa riset/pengkajian kebijakan, penasihat (advisory body) dan/atau peran kontrol (pengawasan).

Dalam praktik sistem inovasi, suatu organisasi (atau pengorganisasian) umumnya melakukan peran majemuk, kecuali penentuan/penetapan kebijakan atau regulator. Penadbiran kebijakan yang baik (good policy governance) perlu menghindari/meminimumkan distorsi misalnya dengan ”memisahkan” perannya sebagai pihak penentu kebijakan dari keterlibatannya dalam ”aktivitas teknis” secara langsung dalam ranah kewenangannya dan menghindari/meminimumkan kemungkinan moral hazard dari perannya.

Pada dasarnya, perubahan yang berkembang semakin mendorong/menuntut pergeseran paradigma bagaimana para pelaku memainkan perannya lebih baik dalam sistem inovasi. Perguruan tinggi misalnya, tak lagi ”sekedar” perlu menghasilkan SDM terdidik yang berkualitas, tetapi juga semakin mampu menjawab persoalan nyata dalam masyarakat. Kemampuannya untuk dapat menjadi research and entrepreneurial university kini dipandang semakin

5 Ada perbedaan istilah yang digunakan. Beberapa menyebut misalnya “sistem inovasi nasional/daerah (national/regional innovation system)”, ada juga yang menggunakan istilah “sistem nasional/daerah inovasi (national/regional system of innovation)” untuk maksud yang sama. Dalam hal ini, penulis lebih condong memilih menggunakan istilah “sistem inovasi nasional/daerah.” Semata karena pertimbangan semantik dan kelajiman penggunaannya dalam sebagian besar literatur tentang sistem inovasi.

3

penting bagi keberhasilan inovasi dalam suatu negara/daerah. Lembaga litbang tak lagi cukup sekedar melaksanakan kegiatan teknis litbangnya atau menghasilkan temuan/invensi yang lebih merupakan self-interest-nya, namun menghasilkan solusi-solusi kontekstual bagi persoalan yang berkembang di masyarakat dan pemajuan yang dinilai penting bagi perkembangan di masa depan.

c. Kelembagaan, hubungan/keterkaitan, jaringan dan interaksi antarpihak yang mempengaruhi inovasi dan difusinya. Tekanan diskusi biasanya diberikan pada isu-isu kelembagaan/institusional (dalam arti luas) seperti norma/nilai-nilai, kerangka dasar kebijakan, organisasi dan pengorganisasian dan/atau hubungan, jaringan dan interaksi dalam rantai nilai (termasuk misalnya mekanisme transaksi) dalam sistem inovasi, baik yang bersifat bisnis maupun non-bisnis. Kajian dalam hal ini dipandang semakin penting karena sangat berkaitan dengan isu-isu kegagalan pasar dan kegagalan sistemik yang sangat mempengaruhi keberhasilan sistem inovasi.

d. Fungsionalitas, yaitu menyangkut fungsi-fungsi utama sistem inovasi (dari elemen, interaksi dan proses inovasi dan difusi). Terkait dengan hal ini adalah isu proses pembelajaran yeng terjadi dalam sistem, yang kini semakin menonjol dalam diskusi-diskusi tentang sistem inovasi.

e. Aktivitas, yaitu menyangkut upaya/proses atau tindakan penting dari proses inovasi dan difusi. Penadbiran inovasi (innovation governance) yang baik dipandang semakin penting untuk mengembangkan aktivitas komprehensif namun lebih fokus, yang semakin terkoordinasi, dan dikembangkan bertahap sejalan dengan perkembangan dan konteksnya, serta diperbaiki secara terus-menerus.

Dalam mengembangkan/memperkuat sistem inovasi, disadari bahwa sistem ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan bagian integral yang sangat penting. Dalam kaitan ini dan belajar dari pengalaman negara yang berhasil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa faktor sangat menentukan keberhasilan suatu negara membangun/mengembangkan atau memperkuat sistem inovasinya.

Yang pertama adalah kemampuan mengembangkan kelima aspek/segi yang disebut sebelumnya dan keterkaitan di antaranya sehingga tidak saja memperkuat basis iptek tetapi juga berdampak pada perbaikan ekonomi dan sosial budaya. Kemampuan tersebut memungkinkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya dan kapabilitas secara efektif dan berkembangnya economic and knowledge spillover dalam masyarakat.

Kedua adalah kemampuan menciptakan/memperbaiki iklim bisnis dan inovasi yang kondusif. Hal ini sangat penting mengingat keberhasilan dalam persaingan antar pelaku ekonomi semakin ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa (atau sistem) yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, tidak hanya bergantung pada penguasaan pasar atau sumber daya alam semata. Berkembangnya iklim demikian akan mendorong tarikan bagi perkembangan dan aliran pengetahuan, inovasi dan difusinya, serta meningkatnya proses pembelajaran dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat perkembangan/kemajuan dan kemandirian.

Yang ketiga adalah kemampuan memperkuat daya dukung inovasi. Kemajuan iptek tidak hanya tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung melainkan juga pihak-pihak lain. Hal ini misalnya menyangkut ketersediaan dukungan pembiayaan dengan jenis dan mekanisme yang sesuai, pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, perlindungan hukum dan kepastian berusaha, perkembangan standardisasi, dan penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengantisipasi dan menanggulangi bencana.

Dorongan yang dilakukan secara sistemik dan bertahap pada kelima segi utama dan ketiga faktor tersebut memungkinkan sinergi yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi

4

pertumbuhan kapasitas inovatif serta pendayagunaannya dalam kegiatan ekonomi dan pemajuan sosial budaya sehingga berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan daya saing dan kohesi sosial serta memperkuat proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Pengembangan/penguatan sistem inovasi membutuhkan perbaikan yang dilakukan oleh setiap aktor, termasuk pembuat kebijakan untuk melakukan reformasi kebijakan - yang dalam hal ini biasa disebut kebijakan inovasi – yang sesuai dengan perkembangan dan konteks spesifik di Indonesia.

III. TANTANGAN UTAMA

Dengan berbagai indikator pembanding, disadari bahwa posisi relatif sistem inovasi Indonesia belumlah berkembang dan masih sangat tertinggal dari sebagian besar negara lain, bahkan dari beberapa negara di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.6

Dengan mencermati persoalan yang dihadapi oleh Indonesia dan memetik pelajaran berharga dari mereka yang dinilai berhasil, dapat diidentifikasi empat elemen strategis yang perlu diperbaiki dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi di Indonesia, yaitu

Kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi dapat ditingkatkan;

Persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar sistem inovasi berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat;

Rendahnya kepeloporan untuk melakukan perbaikan dalam jangka panjang; dan

Fragmentasi kebijakan di berbagai bidang.

Beberapa kondisi dasar yang belum teratasi sebagai prasyarat agar upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi dapat ditingkatkan, utamanya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya pemahaman pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi.

2. Keterbatasan kepakaran, praktik atau contoh keberhasilan, dan praktisi dalam mendorong gerakan yang dapat memberikan pengaruh pengembangan sistem inovasi secara signifikan di berbagai bidang, daerah dan/atau tataran/konteks tertentu.

3. Belum ada keterpaduan pengembangan sistem inovasi dalam pembangunan. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya.

4. Keterbatasan data dan indikator SI yang berkualitas sebagai landasan pemantauan, dan evaluasi, serta proses pembelajaran dan perbaikan kebijakan.

5. Berbagai kelemahan dalam sistem inovasi yang sangat memerlukan solusi kebijakan yang lebih baik.

Kelompok tantangan kedua menyangkut persoalan/isu pokok yang perlu dipecahkan agar sistem inovasi berkembang dan kemajuannya dapat dipercepat. Isu pokok ini menyangkut esensi dari isu kebijakan inovasi yang dihadapi oleh Indonesia, yang bersifat generik dan

6 Berbagai indikator kuantitatif relevan tidak disajikan di sini, namun dapat dilihat antara lain dalam publikasi-publikasi oleh pihak lain seperti WEF, IMD, Bank Dunia, dan lainnya.

5

dipandang perlu segera diatasi, serta memerlukan komitmen tinggi dalam proses perbaikan jangka panjang. Enam isu kebijakan inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan kerangka umum. Ini antara lain menyangkut: Isu umum mendasar yang terkait dengan sistem inovasi, seperti:

Regulasi yang menghambat; Kelemahan lingkungan legal dan regulasi (yang diperlukan); Kelemahan infra- dan supra-struktur pendukung perkembangan inovasi; Administrasi yang birokratif;

Keterbatasan pembiayaan/pendanaan inovasi; Isu perpajakan yang tidak kompetitif bagi aktivitas inovasi; Kelemahan keperdulian dan implementasi perlindungan HKI.

2. Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai fungsi yang belum berkembang, lembaga yang ada yang belum berfungsi sebagaimana yang diperlukan, dan kelemahan daya dukung iptek/litbang yang relevan bagi pengembangan potensi terbaik daerah merupakan faktor belum berkembangnya sistem inovasi daerah dan rendahnya daya saing daerah. Di sisi lain, pelaku mayoritas usaha, yaitu UKM, umumnya memiliki keterbatasan antara lain dalam mengakses, memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan/ teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnisnya.

3. Kelemahan keterkaitan, interaksi dan kerjasama difusi inovasi (termasuk praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang). Kesenjangan relevansi dan fungsi komplementatif antara perkembangan knowledge pool dengan tarikan kebutuhannya oleh pengguna, khususnya swasta, masih terbatasnya pola hubungan dan transaksi bisnis maupun non bisnis antara berbagai aktor, serta asimetri informasi dan keterbatasan dalam dukungan interaksi dalam sistem inovasi (termasuk pembiayaan bagi komersialisasi potensi inovasi) merupakan isu yang menghambat keterkaitan, proses interaksi dan kerjasama antarpihak dalam sistem inovasi di Indonesia.

4. Persoalan budaya inovasi. Beragam isu yang telah diungkapkan sebenarnya juga menunjukkan belum berkembangnya kultur dalam masyarakat (pelaku bisnis, pembuat kebijakan, aktor-aktor litbang, lingkungan akademis dan masyarakat secara umum) yang mendukung bagi kemajuan inovasi dan kewirausahaan secara umum. Ini antara lain berkaitan dengan: Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat

kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan;

Belum berkembangnya pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal ini;

Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antaraktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;

Kelemahan di lingkungan pemerintahan (public authorities), yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.

5. Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi dan sumber pembaruan ekonomi dan sosial. Kelemahan dalam bisnis dan non bisnis yang saling terkait, yang sangat penting bagi

6

dinamika ekonomi dan sebagai landasan bagi pembentukan keunggulan daya saing yang khas: Keragaman aktivitas bisnis yang belum mengarah pada, dan belum berkembangnya

kompetensi daerah yang penting bagi, pembentukan potensi keunggulan yang lebih terfokus;

Struktur dan keterkaitan dalam bisnis beserta aktivitas non-bisnis pendukungnya yang lemah;

Masih rendahnya kepemimpinan dan kepeloporan dalam pemajuan inovasi dan difusinya;

Relatif rendahnya perkembangan/regenerasi perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif;

Ketertinggalan mayoritas pelaku bisnis (UKM) untuk dapat memanfaatkan dan mengembangkan peluang dari kemajuan/perkembangan yang terjadi.

6. Tantangan global. Berbagai kelemahan yang dimiliki pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesiapan Indonesia (pada tataran nasional maupun daerah) berperan di arena global beserta beragam kecenderungan perubahan yang berkembang untuk dapat memaksimumkan kemanfaatan bagi, dan meminimalisasi dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Menyadari kondisi alamiah Indonesia dan belajar dari pengalaman masa lalu, maka kemampuan dalam mengatasi bahaya bencana, baik yang bersumber pada kondisi alamiah maupun karena pengaruh aktivitas manusia juga merupakan faktor penting yang perlu dikembangkan oleh Indonesia. Kelemahan kemampuan iptek secara nasional sejauh ini merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dan perlu ditanggulangi melalui pengembangan sistem inovasi.

Selain itu, sistem pertahanan dan keamanan negara yang secara relatif menurun sangat dipengaruhi oleh ketergantungan yang sangat besar pada kekuatan negara maju, kelemahan daya dukung iptek dan kemampuan industri dalam negeri dalam mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara. Kondisi demikian yang berlarut menjadi ancaman yang semakin serius bagi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI.

Kelompok tantangan ketiga adalah bahwa kreatifitas dan inovasi hanya berkembang dalam iklim dan budaya yang mendukung yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan kepada kondisi demikian memerlukan kepeloporan dan kepemimpinan (formal maupun non formal) yang visioner dan transformasional dengan komitmen tinggi untuk melakukan perubahan dalam perspektif jangka panjang.

Elemen strategis keempat adalah keberhasilan negara dalam mengembangkan kebijakan yang semakin koheren dalam mengarahkan dan mempengaruhi perkembangan/kemajuan dalam masyarakat serta beradaptasi dalam mengatasi dinamika tantangan yang dihadapi.

Isu-isu pokok tersebut tentu membutuhkan strategi dan solusi-solusi yang dirancang dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh para pembuat/penentu kebijakan dan pemangku kepentingan pada bidang/sektor yang berbeda dan pada tataran pemerintahan nasional maupun daerah.

IV. STRATEGI POKOK

Kebijakan inovasi hakikatnya bersifat horisontal, vertikal, temporal, dan sangat erat dengan proses pembelajaran (learning process) untuk mendorong pengembangan kapasitas

7

inovatif. Oleh karena itu, kebijakan inovasi berkaitan erat dengan perubahan, fleksibilitas, dinamisme dan masa depan. Disadari bahwa ranah (domain) kebijakan inovasi pada dasarnya tidak saja mencakup atau berkaitan dengan kebijakan iptek (termasuk berkaitan dengan aktivitas litbang) saja, tetapi juga kebijakan industri, kebijakan daerah dan kebijakan pendidikan, serta beberapa kebijakan relevan lainnya.

Kebijakan inovasi perlu mempertimbangkan beragam isu yang mempengaruhi tekanan untuk perubahan (misalnya kebijakan persaingan), mempengaruhi kemampuan berinovasi dan menyerap perubahan (misalnya peningkatan kualitas SDM), dan mempertimbangkan kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin “dirugikan” akibat kemajuan/perubahan yang terjadi. Karena itu, kuranglah tepat kerangka agenda yang seolah membenturkan upaya investasi untuk peningkatan daya saing dan kohesi sosial, serta pengembangan sistem inovasi dengan isu-isu atau pertimbangan lainnya yang lebih bersifat jangka pendek (yang umumnya dinilai lebih mendesak) sebagai situasi yang mutually exclusive dalam suatu kerangka upaya pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan yang semakin tinggi dan semakin adil secara berkelanjutan.

Langkah reformasi kebijakan inovasi yang diperlukan oleh Indonesia sebenarnya adalah pada upaya meletakkan/mengembangkan dinamisme dan fleksibilitas yang mendorong perkembangan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi dengan perkembangan yang dihadapi, dalam menciptakan, memanfaatkan dan mendifusikan pengetahuan (dalam arti luas) yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi seperti yang disampaikan sebelumnya dan mengembangkan/memperkuat sistem inovasi secara bertahap, adaptif dan antisipatif dalam rangka mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh di masa depan, maka strategi pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki kondisi dasar sebagai prasyarat bagi peningkatan upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi.

b. Melakukan reformasi kebijakan inovasi di berbagai sektor/bidang dan lintas-sektor/bidang serta pada tataran pemerintahan yang berbeda, secara bertahap dan berkelanjutan.

c. Mengembangkan kepemimpinan (leadership) dan memperkuat komitmen nasional dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional dan daerah.

d. Meningkatkan koherensi kebijakan inovasi di tingkat nasional dan daerah.

A. Memperbaiki Kondisi Dasar sebagai Prasyarat bagi Peningkatan Upaya Pengembangan/Penguatan Sistem Inovasi

Agenda pokok dalam hal ini adalah melakukan upaya/langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi.

2. Membangun komunitas praktik sistem inovasi, menghimpun dan menyebarluaskan praktik baik, meningkatkan kajian dan pembelajaran kebijakan inovasi.

3. Pengarustamaan sistem inovasi dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini perlu dilakukan melalui upaya antara lain seperti:

Mendorong agar pengembangan sistem inovasi menjadi konsensus politik berkelanjutan dan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pengembangan/penguatan sistem inovasi merupakan proses panjang, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kehendak politik (political will), konsensus politik, dan komitmen politik dalam waktu yang panjang sehingga menjadi suatu politik negara dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan daerah, bukan sekedar agenda pelengkap dalam pembangunan.

8

Menyelaraskan kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya, khususnya pembangunan ekonomi, sosial budaya dan hukum. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan penadbiran (governance) sistem inovasi yang sesuai, tidak akan dapat efektif jika kebijakan iptek dan kebijakan pembangunan lainnya masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya. Penyelarasan kebijakan perlu dilakukan pada berbagai tataran dan cara, baik melalui upaya yang lebih bersifat top-down bottom-up, maupun proses partisipatif yang demokratis, transparan, akuntabel, dan adil.

4. Membangun basis data dan indikator sistem inovasi. Penataan mendasar yang perlu dilakukan termasuk penataan/pengembangan basisdata di tingkat nasional dan daerah berkaitan dengan sistem inovasi. “Kelemahan data” merupakan kelemahan umum bagi perencanaan dan kebijakan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

5. Reformasi kebijakan inovasi berfokus pada isu prioritas. Setiap negara (atau daerah) dan tingkatan perkembangan (stages of development) dihadapkan pada tantangan sistem inovasi yang berbeda. Dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi, tidak berlaku pendekatan one size fits all. Upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi memang dapat memanfaatkan “pelajaran” dari pihak lain (daerah/negara lain), termasuk memanfaatkan praktik-praktik baik/terbaik (good/best practices). Para pihak pun sebenarnya tidak perlu “terjebak” dalam reinventing the wheel. Akan tetapi segi-segi positif universal yang diperoleh (dari keberhasilan/kegagalan) tetap memerlukan “penyesuaian” kontekstual sesuai dengan karakteristik dan perkembangan masing-masing “kasus” negara/daerah. Karena itu, langkah reformasi kebijakan inovasi perlu berfokus pada isu-isu prioritas sesuai kondisi/konteksnya dan diletakkan dalam perspektif jangka panjang.

B. Melakukan Reformasi Kebijakan Inovasi di Berbagai Sektor/Bidang dan Lintas-Sektor/Bidang serta Pada Tataran Pemerintahan yang Berbeda, secara Bertahap dan Berkelanjutan

Pada tataran implementasi, pengembangan sistem inovasi bukanlah agenda sederhana untuk dilaksanakan. Beberapa tantangannya antara lain adalah seperti berikut:

Keberhasilan membangun sistem inovasi dalam meningkatkan daya saing dan kohesi sosial membutuhkan keterpaduan baik pada setiap sektor/bidang atau tataran yang berbeda maupun antara sektor/bidang atau tataran yang berbeda. Keserentakan dapat dilakukan melalui pendekatan rule and order dengan instrumen regulatif yang bersifat mandatory dan mengikat bagi semua pihak. Namun pendekatan yang terlampau sentralistik dan top-down demikian dikhawatirkan memerlukan proses panjang dan sangat berpotensi kontra produktif. Karenanya, pola koordinasi yang lebih ”terbuka” dipandang perlu juga dikembangkan untuk memprakarsai suatu gerakan/keserentakan langkah reformasi kebijakan inovasi secara nasional.

Keterpaduan prakarsa sangat ditentukan oleh keberhasilan merumuskan konsep kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework)

• yang menjadi acuan bersama, • diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas dan terukur,• secara konsisten diimplementasikan,• dipantau dan dievaluasi, serta• diperbaiki secara terus-menerus.

9

Karena itu, rumusan kerangka kebijakan untuk mengawali agenda kolaboratif dinilai sebagai salah satu titik masuk penting dalam membangun efektivitas gerakan ke depan.

Proses dan produk kebijakan inovasi yang baik pada dasarnya merupakan proses dan produk pembelajaran. Karena itu suatu “gerakan” reformasi kebijakan inovasi perlu memberikan ruang bagi proses pembelajaran dalam kebijakan itu sendiri, termasuk additionality dalam agenda tindak kongkrit di lapangan.

Dengan mencermati beberapa kondisi riil di lapangan dan belajar dari pengalaman sebelumnya, maka upaya partisipatif dalam menyusun agenda kolaboratif reformasi kebijakan inovasi dilakukan dalam gerakan demikian. Beberapa aspek pertimbangan perumusan agenda kebijakan antara lain adalah sebagai berikut:

Tema kebijakan inovasi yang dinilai mendasar (fundamental) dan luas; Bersifat universal bagi konteks nasional dan daerah serta kondisi sektoral/industrial pada

umumnya di Indonesia, namun memberikan ruang fleksibilitas bagi penyesuaian kekhasan (konteks) lokal/daerah;

Bidang-bidang yang saling berkaitan dan bersifat cross-cutting issues; Merupakan faktor kunci (sangat penting) bagi prakarsa-prakarsa berdasarkan situasi saat

ini dan antisipasi ke depan; Dapat menjadi agenda kolaboratif pada tataran nasional dan daerah.

Rumusan tema agenda kebijakan inovasi selanjutnya diajukan untuk ditelaah pada setiap konteks daerah dan/atau sektor/bidang. Enam tema kebijakan inovasi dan yang juga menjadi tujuan strategis pengembangan sistem inovasi (disebut Heksagon Kebijakan Inovasi) adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasiTujuan utama agenda ini pada dasarnya adalah mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi. Bagian pertama yang perlu dibenahi di tingkat nasional maupun daerah secara umum adalah berkaitan dengan kerangka mendasar bagi pengembangan sistem inovasi.

Tatanan kelembagaan (dalam arti luas) yang tepat penting untuk memecahkan persoalan ini, terutama berkaitan dengan: “mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi perkembangan inovasi.” Pemajuan inovasi tidak semata mendorong peningkatan litbang, difusi hasilnya atau aktivitas inovasi sektor swasta, tetapi juga inovasi atau perbaikan di lingkungan pemerintahan dan perbaikan kebijakannya.

Agenda ini pada intinya berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim (pada tataran nasional maupun daerah) yang kondusif, khususnya bagi bisnis, dan perkembangan sistem inovasi pada umumnya. Pada dasarnya, hal ini berkaitan dengan konteks ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan beberapa hal lain yang menjadi ”ranah” pemerintah pusat. Walaupun begitu pada konteks tertentu, pemerintah daerah memiliki peran sangat penting misalnya berkaitan dengan perijinan bisnis dan investasi, penyediaan infrastruktur dasar, dukungan aksesibilitas, kualitas hidup, dan lainnya. Selain itu, terkait dengan ini, daerah dipandang perlu untuk mengembangkan landasan legal khusus yang berkaitan dengan pengembangan sistem inovasi daerah masing-masing, sebagai bagian integral dari sistem inovasi nasional.

10

2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi UKMTujuan utama agenda ini adalah mengembangkan/memperkuat atau mereorganisasi unsur-unsur lembaga/organisasi yang penting agar berfungsi tepat bagi pemajuan sistem inovasi (pada tataran nasional maupun daerah), meningkatkan daya ungkit (leverage) peran iptek/litbang yang sesuai dan spesifik/terspesialisasi, serta meningkatkan kemampuan UKM dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan (dalam arti luas) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya.

Kelembagaan dan aktivitas litbang di Indonesia yang berkembang sejauh ini lebih “bersifat nasional.” Walaupun beberapa daerah memiliki (atau “ditempati”) oleh beberapa institusi litbang pusat atau mulai memiliki lembaga litbang sendiri, namun umumnya hal ini belum banyak “berkontribusi” bagi perkembangan/pemajuan secara khas daerah yang bersangkutan. Karena itu perlu upaya “penyesuaian” agenda litbang dari berbagai lembaga tersebut (baik yang “dimiliki” oleh daerah maupun institusi-institusi lintas daerah, nasional dan internasional) untuk dapat mendukung perkembangan pemanfaatan (dan pengembangan) potensi terbaik daerah setempat, termasuk perkembangan model kewirausahaannya. Daerah perlu mengembangkan perannya untuk semakin mampu menjadi ”dirijen” dalam penggalangan dan pengkoordinasian pemanfaatan aset dan kapabilitas lembaga/aktor yang (dapat) mempengaruhi sistem inovasi daerah. “Stimulasi/insentif” untuk mendorong aktivitas litbang yang lebih berorientasi dan memberikan “nilai pragmatis” bagi daerah setempat perlu dikembangkan. Hal demikian memang hampir tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus proaktif memprakarsainya.

Pemanfaatan pengetahuan/teknologi di daerah tidak selalu membangun/mengembangkan industri/bisnis dengan menjadikan bidang pengetahuan/teknologi tersebut sebagai ”inti” aktivitas bisnis/industri, tetapi juga dapat memanfaatkan pengetahuan/teknologi untuk meng-upgrade/mendorong peningkatan proses nilai tambah, memperkuat jaringan rantai nilai dan/atau mereformasi praktik bisnis. Karena itu, ketanggapan daerah mencermati dan memanfaatkan perkembangan beberapa bidang iptek sangat penting, seperti misalnya:

Pengetahuan yang berpotensi memberikan dampak luas dalam perekonomian nasional dan daerah;

Beberapa ”bentuk/bidang” teknologi (misalnya teknologi generik, infratechnologies dan/atau proprietary technologies) yang bermanfaat bagi peningkatan kapabilitas UKM setempat dan perbaikan aktivitas bisnis yang telah berkembang, serta pengembangan potensi terbaik setempat. Namun pada tahap saat kini sebaiknya daerah, yang umumnya dihadapkan pada keterbatasan pendanaan, lebih memprioritaskan pada aspek alih, komersialisasi dan difusi teknologi yang relatif sudah memiliki ”kesiapan teknis” tinggi, kecuali bagi daerah yang memiliki kemampuan pembiayaan relatif tinggi.

Sehubungan dengan itu, setiap daerah perlu berinisiatif melakukan dan/atau mendorong kajian-kajian yang sangat dibutuhkan terutama dalam pemajuan/pengembangan sistem inovasi dan daya saing daerah masing-masing.

UKM adalah kelompok pelaku bisnis di setiap daerah. Perbaikan (upgrading) UKM juga membutuhkan peningkatan kemampuannya dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan (termasuk teknologi, manajemen, praktik-praktik baik, dan lainnya) dan hasil litbang/inovasi serta mengembangkannya dalam membangun/memperkuat kompetensinya. Karena itu, ”modernisasi UKM” setempat perlu menjadi salah satu program prioritas setiap daerah.

11

3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbangTujuan utamanya adalah mendorong interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik nasional/daerah. Dampak inovasi atau pengetahuan/teknologi secara signifikan atas kemajuan ekonomi suatu daerah misalnya, sebenarnya akan ditentukan oleh seberapa cepat dan luas difusinya dapat didorong di daerah yang bersangkutan. Bagi negara seperti Indonesia, agenda ini merupakan faktor yang penting dibanding dengan di negara maju, mengingat sebagian besar pelaku bisnis (yaitu UKM) pada dasarnya merupakan pelaku yang relatif tertinggal kemampuan dan aksesibilitasnya terhadap beragam kemajuan teknis. Upaya yang perlu diperhatikan juga mencakup ketersediaan dan kesiapan teknologi (sisi penyediaan) dan kemampuan absorpsi pengguna baik swasta maupun pemerintah (sisi permintaan), serta keterkaitan/interaksi produktif dan mekanisme transaksi antara keduanya. Daerah perlu proaktif dalam mengembangkan jaringan kerjasama, baik di daerah sendiri maupun dengan pihak lain di ”luar” daerah yang bersangkutan.

Komersialisasi inovasi teknologi dan/atau hasil-hasil litbang yang sangat penting bagi pemajuan aktivitas ekonomi yang telah berkembang ataupun yang belum berkembang namun didukung oleh potensi khas keunggulan lokasional daerah perlu menjadi prioritas program daerah.

4. Mendorong budaya inovasiTujuan agenda ini adalah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausahaan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial. Persoalan ketertinggalan bisnis dari pesaing, kemampuan menyerap kemajuan iptek, penyesuaian diri terhadap perubahan persaingan bisnis yang dinamis, serta rendahnya perkembangan perusahaan baru yang inovatif membutuhkan perhatian yang sangat serius dari banyak pihak. Pemerintah dan pemerintah daerah sudah semestinya proaktif mengatasi persoalan/tantangan ini secara nasional dan di daerah masing-masing, secara sendiri maupun bekerjasama dengan beragam pihak, termasuk kalangan internasional.

Untuk mendorong budaya inovasi di daerah, setiap daerah perlu “bersaing/berlomba” dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bisnis, kewirausahaan, dan inovasi di daerah masing-masing. Pengembangan SDM daerah seyogyanya tidak diartikan secara sempit sekedar “mengistimewakan putra asli daerah” (atau “semboyan” lain yang lebih sebagai sentimental kedaerahan sempit sejenisnya), tetapi benar-benar membangun talenta, bahkan “menarik” talenta (dari luar daerah) yang benar-benar sesuai/dibutuhkan bagi kemajuan daerah.

Sistem pendidikan nasional dan di setiap daerah perlu terus dikembangkan. Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa pengembangan budaya kewirausahaan perlu dilakukan sejak dini. Karena itu, penumbuhan sikap dan keterampilan kreatif dan kewirausahaan perlu dikembangkan baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Daerah sebaiknya juga mempertimbangkan agar “cita-cita daerah” yang diidealkan dan menjadi konsensus bersama diperkenalkan melalui “muatan lokal” dalam pendidikan untuk meningkatkan keperdulian yang sedini mungkin dalam masyarakat tentang daerahnya. Daerah sebaiknya memprakarsai beberapa tindakan seperti misalnya: meningkatkan keperdulian masyarakat (public awareness); meningkatkan dan memperluas pendidikan dan pelatihan di seluruh wilayah daerah dalam bidang/topik yang kontekstual bagi daerah; mendorong mobilitas siswa/peneliti/pengajar dalam aktivitas inovasi dan difusi; meningkatkan inovasi dan manajemen, termasuk di lingkungan pemerintah (public authorities).

12

SDM bertalenta sangat penting bagi perkembangan inovasi dan daya saing daerah. Menarik dan mempertahankan talenta yang diperlukan oleh daerah merupakan agenda yang perlu dipertimbangkan. Dalam kerangka jangka panjang, pengembangan SDM bukan sebatas memberikan pelatihan-pelatihan, tetapi juga peningkatan dan penyebarluasan talenta di daerah secara lebih mendasar, terutama untuk menyuburkan perkembangan generasi baru yang kreatif-inovatif di daerah. “Pembelajaran sumur hidup” (life-long learning) merupakan agenda penting jangka menengah-panjang bagi daerah dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing daerah.

Beberapa tindakan untuk menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (perusahaan pemula) yang inovatif di daerah perlu dikembangkan atas inisiatif daerah sendiri. Pengenalan/pendidikan dini di bidang kewirausahaan, pengembangan kewirausahaan di lingkungan pendidikan tinggi dan lembaga litbang, model inkubator, taman iptek, pelatihan dan pola magang (internship/apprenticeship), pengembangan lembaga keuangan modal ventura, pengembangan skema-skema insentif keuangan, pengelolaan risiko, dan pengadaan pemerintah adalah di antara beberapa tindakan (kombinasi tindakan) yang perlu dipertimbangkan untuk ini.

Sistem inovasi yang kuat dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya setempat tidak saja akan menyuburkan proses peningkatan nilai tambah bisnis dan ekonomi (added value), tetapi juga lebih memungkinkan bagi penguatan nilai terintegrasi (integrated value), memperbesar modal sosial (social capital) bagi pemajuan sosial budaya dalam masyarakat, yang secara timbal-balik juga memperkuat sistem inovasi. Karena itu, nilai-nilai sosial budaya setempat yang positif perlu dikembangkan dan memperoleh perhatian dan upaya lebih sungguh-sungguh.

Di antara tindakan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi (dan dokumentasi), pengembangan/inovasi dan pemanfaatan pengetahuan/teknologi masyarakat (indigenous knowledge/technology), serta perlindungan hukumnya. Langkah-langkah yang mendorong kerjasama/kolaborasi antar berbagai komponen masyarakat dalam aktivitas pengetahuan/inovasi (termasuk yang bersifat “non-teknologi”) sangat penting untuk agenda ini.

5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasionalTujuan utamanya adalah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di seluruh wilayah Tanah Air. Pengembangan sistem inovasi dan prakarsa klaster ibaratnya adalah mata uang logam bersisi ganda yang saling memperkuat (atau memperlemah). Instrumen kebijakan inovasi perlu diarahkan untuk mendorong sehimpunan aktor (bisnis dan non bisnis) dalam jaringan atau klaster industri terutama yang memiliki basis potensi terbaik daerah, bukan kepada perusahaan secara individual.

Bentuk instrumen kebijakan yang mengurangi hambatan kerjasama antara knowledge pool dengan kalangan bisnis daerah, mendorong pertukaran pengetahuan, mengurangi kegagalan informasi, serta menstimulasi formasi dan penguatan kolaborasi sinergis (misalnya aliansi strategis) di daerah dan antardaerah perlu menjadi prioritas untuk tujuan kebijakan ini. Tindakan yang penting dalam hal ini (dan tentunya akan terkait dengan agenda lainnya), misalnya pengembangan litbang unggulan dan strategis daerah dan/atau sinkronisasi program nasional dan daerah (contohnya adalah riset-riset unggulan dan strategis Kementerian Negara Riset dan Teknologi/KNRT, program nasional seperti pengembangan klaster-klaster industri dari berbagai lembaga nasional/lembaga sektoral dan non sektoral pusat, pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi, program modernisasi UKM, dan lainnya).

13

6. Penyelarasan dengan perkembangan globalTujuan utama upaya ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesiapan penentu kebijakan maupun para pemangku kepentingan di tingkat nasional maupun daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional dan daerah.

Kemampuan nasional dan daerah untuk menghadapi dinamika perkembangan global akan semakin menentukan posisi negara dan daerah yang bersangkutan secara nasional maupun di arena pergaulan internasional. Dengan perkembangan iptek yang semakin cepat dan kecenderungan global yang terus berkembang, daerah pun tak mungkin mengabaikan kenyataan ini dan menganggap tidak akan berpengaruh terhadap situasi daerah. Karena itu, upaya proaktif atas hal ini, terutama penyiapan berbagai tatanan di daerah, intelijen inovasi dan bisnis, pelaksanaan audit teknologi, pengelolaan dan pemanfaatan HKI serta pengembangan standarisasi dan kerjasama internasional yang kontekstual dengan masing-masing daerah perlu menjadi agenda kebijakan daerah.

Keenam agenda pokok tersebut dipandang sangat strategis dalam upaya mempersiapkan masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan (knowledge economy) dan masyarakat pengetahuan (knowledge society). Pengembangan kualitas SDM, sistem inovasi yang kuat, sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien, dan dukungan rejim kebijakan yang tepat merupakan pilar sangat penting dalam membangun masyarakat yang maju dan mandiri dalam tatanan global di era ekonomi pengetahuan dan masyarakat pengetahuan.

Selain itu, pengembangan kemampuan iptek dan industri nasional untuk mendukung peningkatan kemampuan nasional dalam sistem manajemen bencana dan peningkatan sistem pertahanan dan keamanan negara perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan sistem inovasi. Kedua isu ini perlu menjadi prioritas di antara agenda-agenda tematik/khusus pengembangan sistem inovasi di Indonesia.

C. Mengembangkan Kepemimpinan (Leadership) dan Memperkuat Komitmen Nasional dalam Pengembangan/Penguatan Sistem Inovasi Nasional dan Daerah

Pengembangan/penguatan sistem inovasi nasional maupun daerah dapat dirumuskan, diperbaiki dan terlebih penting lagi diimplementasikan secara kongkrit hanya jika didukung oleh kepemimpinan yang tepat dan memiliki komitmen kuat. Kejelasan dan ketegasan kepemimpinan yang visioner sebagai “keputusan politik” ini penting terutama menyangkut pemahaman dan komitmen/kesungguhan serta konsistensi bahwa kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi dan adil hanya dapat diwujudkan melalui agenda peningkatan daya saing, terutama dengan penguatan sistem inovasi. Kepemimpinan juga akan sangat berkaitan dengan penetapan, pemaknaan dan implikasi visi yang jelas berkaitan dengan pengembangan/penguatan sistem inovasi.

Peningkatan daya saing umumnya dan pengembangan/penguatan sistem inovasi perlu menjadi agenda strategis pada tataran nasional maupun daerah dan menjadi suatu kesatuan agenda, tetapi bukanlah sekedar agenda satu instansi semata. Agenda tersebut harus dilakukan pada keseluruhan kelembagaan di tingkat nasional maupun daerah (bukan kerangka satu lembaga saja), dan potensi kolaborasi sinergis dengan pihak lain sesuai potensi terbaik. Untuk maksud tersebut, cakupan bidang kebijakan juga sebaiknya berfokus pada ”pemajuan pengetahuan/teknologi, inovasi dan daya saing serta kohesi sosial” bukan sekedar bidang iptek. Sementara itu, cakupan bidang isu sebaiknya berfokus pada tantangan di depan untuk

14

pemajuan secara nasional dan tingkat daerah, bukan sekedar persoalan yang dihadapi di masa lalu.

Pola penadbiran inovasi (innovation governance) di negara lain dapat menjadi contoh dan memberi pelajaran bagaimana upaya perbaikan dipraktikkan di tingkat nasional ataupun daerah. Namun perlu dipahami bahwa penadbiran pada dasarnya bersifat path dependent sehingga praktik baiknya tidak dapat ditiru begitu saja. Upaya untuk mengembangkan keterpaduan sains dan inovasi serta isu ”sektoral” lain yang lebih baik perlu terus dikembangkan. Tentu harus dipahami pula bahwa bagaimana pun bentuknya, pola tersebut akan memberikan dampak nyata hanya jika pembuat kebijakan memiliki kehendak untuk mendengarkan. Kepemimpinan dan kepeloporan untuk melakukan perbaikan merupakan kunci bagi berkembangnya proses pembelajaran dalam kebijakan dan penadbiran inovasi.

Para pihak juga perlu menyadari bahwa dalam upaya perbaikan, persoalan yang seringkali muncul adalah ”inersia” kelembagaan terhadap perubahan, betapapun hal itu akan membawa kepada perbaikan. Hal demikian biasanya tidak cukup dipecahkan hanya dengan mengubah prosedur adminsitratif. Peninjauan sistematis dan proses pembelajaran, walaupun seringkali melelahkan, perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan secara kontekstual lanskap organisasi dan pengorganisasian dalam sistem inovasi.

Upaya perbaikan penadbiran kebijakan inovasi dengan kerangka komprehensif memerlukan kekuatan komitmen, kepemimpinan dan pengambilan keputusan pada ”tingkat tinggi” dengan mekanisme yang efektif (lembaga, pola koordinasi, dan/atau pola lain). Kebijakan untuk memperbaiki berbagai kekurangan/kelemahan (termasuk misalnya upaya/proses penggalian dan pengembangan/penguatan simpul dan keterkaitan yang lemah), membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai organisasi pemerintah dan juga pada tingkat interaksi antarperusahaan. Perbaikan koordinasi harus dilakukan melalui keterbukaan, komunikasi dan proses pembelajaran di antara para pembuat kebijakan maupun para pemangku kepentingan.

D. Meningkatkan Koherensi Kebijakan Inovasi di Tingkat Nasional dan Daerah

Mengenali “gejala” beragam kelemahan sistem inovasi merupakan awal penting. Namun tentu saja hal demikian belumlah cukup. Menelaah lebih mendalam akar-akar persoalannya dan menganalisis isu kebijakan yang dinilai urgen untuk dipecahkan perlu dilakukan sebagai bahan untuk mendesain langkah kebijakan yang perlu diambil. Walaupun bukan maksud makalah ini untuk mendiskusikan secara detail beragam kasus, namun penting untuk disampaikan di sini bahwa intervensi pemerintah “secara langsung” tidak selalu otomatis menjadi solusi bagi suatu isu kebijakan. “Solusi pasar dengan peran dan langkah tertentu dari pemerintah dan/atau pihak lain” adakalanya merupakan alternatif solusi bagi isu kebijakan. Kemungkinan untuk hal demikian perlu selalu terbuka dalam mengkaji isu kebijakan, selain sebagai upaya menggali alternatif solusi terbaik juga menghindari atau meminimalisasi pengekangan atau tidak berkembangnya peran/partisipasi swasta dan masyarakat akibat dari (sebagai dampak negatif dari) intervensi pemerintah dalam konteks tertentu.

Setiap kebijakan, idealnya memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Salah satu di antara kriteria kebijakan inovasi yang baik tersebut adalah”koherensi kebijakan.” Koherensi kebijakan inovasi pada dasarnya menyangkut keterpaduan dan harmonisasi, saling mengisi dan memperkuat terutama antarpola kebijakan ekonomi, industri dan teknologi, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan ”antara nasional/pusat dan daerah,”7 sehingga tidak berbenturan, bertolak belakang dan membingungkan.

Secara konsep, koherensi kebijakan pada dasarnya setidaknya menyangkut tiga dimensi, yaitu:7 Termasuk konteks regional (supranasional) tertentu dan internasional.

15

Koherensi horisontal yang menentukan bahwa masing-masing kebijakan yang terkait atau kebijakan-kebijakan sektoral dikembangkan untuk saling mengisi dan/atau memperkuat atau meminimumkan ketidakkonsistenan (”inkonsistensi”) dalam tujuan yang (mungkin) saling bertentangan;

Koherensi vertikal yang menentukan bahwa keluaran yang dicapai/diperoleh sesuai atau konsisten dengan yang dimaksudkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan;

Koherensi temporal yang berkaitan dengan keadaan bahwa kebijakan yang diambil/ditetapkan saat ini akan tetap efektif di masa mendatang dengan membatasi potensi ”inkoherensi” dan dapat memberikan semacam panduan bagi perubahan (dan berkaitan dengan manajemen transisi).

Dalam rangka mendorong koherensi kebijakan inovasi, para pemangku kepentingan perlu secara bersama mengembangkan prakarsa yang lebih terkoordinasi dan terpadu dalam pengembangan sistem inovasi. Dalam konteks “hubungan” antara nasional/pusat dan daerah, dianjurkan peningkatan peran masing-masing pihak yang antara lain adalah sebagai berikut.

Peran Daerah

Setiap daerah (penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan di daerah) perlu memperkuat komitmennya terutama dalam:

Menyusun dan memperbaiki secara terus-menerus strategi inovasi daerah masing-masing, menetapkan tujuan strategis kebijakan dan sasaran-sasarannya sesuai dengan konteks masing-masing daerah, serta mengimplementasikannya secara konsisten;

Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten (misalnya DRN, KNRT, kementerian/departemen terkait, lembaga litbang dan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya) dalam upaya-upaya pengembangan sistem inovasi daerah, termasuk penataan/ pengembangan basisdata (indikator) penting di masing-masing daerah (khususnya yang relevan dengan sistem inovasi dan daya saing) yang sedapat mungkin kompatibel dengan daerah lain dan nasional;

Berpartisipasi aktif dalam prakarsa pembelajaran inovasi, termasuk kebijakan inovasi.

Peran Nasional/Pusat

Penentu kebijakan dan para pemangku kepentingan lain, terutama di tingkat nasional sebaiknya menjalankan peran proaktif terutama dengan:

Mengembangkan kerangka kebijakan inovasi yang terkoordinasi dan terpadu sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan sistem inovasi di Indonesia;

Meningkatkan koherensi beragam kebijakan di bawah ranah kompetensinya (mandatnya) sebagai bagian integral dari kebijakan inovasi nasional;

Mengembangkan program/kegiatan prioritas dalam kerangka sistem inovasi nasional, termasuk misalnya pola hibah bersaing dan/atau bentuk-bentuk patungan (sharing) ”pusat – daerah” atau kemungkinan pola anggaran struktural DAU, DAK atau dekonsentrasi;

Memprakarsai/mengembangkan kerangka proses pembelajaran dalam kebijakan inovasi;

16

Bekerjasama dengan daerah dalam mengembangkan program terpadu pengembangan sistem inovasi dan melakukan pengkajian bersama berkaitan dengan proses pengembangan sistem inovasi, kebijakan inovasi dan kinerjanya;

Mengembangkan prakarsa percontohan, bekerjasama dengan beberapa daerah; Mendorong inovasi di sektor swasta dan publik dengan mengorganisasikan

pertukaran informasi dan pengalaman dalam mendorong dan mendiseminasikan informasi tentang inovasi di lingkungan industri dan sektor publik;

Memprakarsai dan mendorong upaya peningkatan kapasitas para pihak (misalnya melalui pelatihan, semiloka, kampanye keperdulian dan upaya relevan lainnya) terkait dengan kebijakan dan faktor/aspek penting yang mempengaruhi kinerja inovasi dan daya saing bisnis dan daerah;

Mengembangkan kerjasama internasional dalam pengembangan sistem inovasi, termasuk dalam penadbiran kebijakan inovasi;

Mendorong difusi praktik-praktik baik (termasuk penadbiran kebijakan inovasi) di seluruh wilayah Indonesia;

Menyebarluaskan pelaporan/publikasi berkaitan dengan perkembangan sistem inovasi di Indonesia.

Peran Bersama

Para pihak (penentu kebijakan bersama pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah) secara bersama perlu:

Mengembangkan mekanisme yang sesuai bagi koordinasi horisontal maupun “vertikal” untuk mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan koherensi pada berbagai dimensi;

Mengembangkan prakarsa bersama mekanisme koordinasi, terutama mekanisme koordinasi terbuka, sebagai salah satu cara untuk lebih memungkinkan proses pembelajaran bersama dalam pengembangan dan implementasi kebijakan inovasi;

Meningkatkan kerjasama dan prakarsa-prakarsa bersama (kolaboratif) terutama dalam mengembangkan kerangka bersama (di daerah, daerah – daerah, dan daerah – pusat/nasional, maupun untuk kerjasama internasional) dalam rangka memperkuat inovasi di seluruh wilayah Indonesia. Ini antara lain dilakukan melalui: Intensifikasi aktivitas inovasi dan kebijakan inovasi di seluruh daerah di

Indonesia;

Pendinamisan pasar pengetahuan/teknologi/inovasi domestik dan internasional;

Peningkatan investasi dalam pengetahuan/inovasi. Penetapan sasaran kuantitatif investasi inovasi (termasuk litbang) tertentu sebaiknya dipertimbangkan sebagai pemacu para pihak dalam meningkatkan/mempercepat proses pengembangan sistem inovasi di Indonesia;

Peningkatan keterampilan bagi inovasi. Para pihak perlu menyusun agenda untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang-bidang tertentu yang relevan dan urgen bagi perkembangan inovasi;

Peningkatan efisiensi penadbiran inovasi;

Perbaikan kerangka dan koordinasi kebijakan inovasi, termasuk pola pengkajian tentang kemajuan yang dicapai.

17

Sebagaimana ditegaskan dalam UU No.18/2002 (Pasal 26), pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam Pasal 27 juga ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alokasi pembiayaan pemerintah dan pemerintah daerah perlu diupayakan untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan bagi unsur kelembagaan iptek yang dibentuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, mengembangkan diri, dan membuat instrumen kebijakan yang diperlukan. Upaya ini juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pembiayaan sektor swasta bagi kegiatan litbang dan penerapan iptek. Melalui peningkatan pembiayaan oleh sektor swasta, total pembiayaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan diharapkan dapat secara bertahap mencapai tingkat yang setara dengan negara maju.

Untuk itu, disarankan upaya penetapan sasaran jumlah tertentu di daerah (dan secara nasional) dalam investasi inovasi (termasuk litbang) untuk dapat dicapai dalam kurun waktu (periode) tertentu. Rasio sebesar 1 - 2% (pendanaan litbang terhadap PDB atau PDRB) atau 2 - 3% (pendanaan aktivitas inovasi terhadap PDB atau PDRB) merupakan rasio minimum yang perlu dipertimbangkan (untuk dapat dicapai misalnya dalam 5 - 10 tahun mendatang). Jika tidak, potensi semakin melebarnya ketertinggalan dari negara/daerah lain di masa datang akan semakin besar. Karena itu, ini perlu dipertimbangkan untuk dapat ditetapkan dalam dokumen strategis seperti “kebijakan strategis pembangunan nasional/daerah bidang iptek “ atau “strategi inovasi nasional/daerah.“

V. CATATAN PENUTUP

Hampir dapat dipastikan bahwa semua setuju semakin pentingnya inovasi dalam peningkatan daya saing (pada beragam tataran). Keberhasilan yang ditunjukkan oleh banyak perusahaan, industri atau beberapa negara lain tak saja menjadi bukti empiris tentang hal tersebut, tetapi juga sebenarnya memberikan pelajaran yang berharga bagaimana mendorong perkembangan inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan).

Inovasi sangat penting terutama karena perannya, antara lain dalam:

Membentuk/meningkatkan keunggulan daya saing;

Meningkatkan produktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;

Memenuhi kebutuhan sosial secara signifikan;

Meningkatkan standar hidup;

Menciptakan/memperluas kesempatan kerja;

Menciptakan/memperluas pasar setempat, daerah, nasional dan internasional;

Meningkatkan keuntungan dan mendorong kemajuan bisnis.

Inovasi pada umumnya tidak terjadi dalam keterisolasian. Karena itu, mengembangkan/memperkuat jaringan dan kemitraan perlu dilakukan dalam berbagai segi dan proses pengembangan/penguatan sistem inovasi baik pada tataran nasional maupun daerah. Pengembangan/penguatan sistem inovasi merupakan suatu proses pembelajaran bersama, yang keberhasilannya pada akhirnya akan ditentukan oleh kesungguhan dan konsistensi para pihak yang terlibat.

18

Walaupun inovasi disadari merupakan hal sangat penting dalam pembangunan, patut diakui bhawa hingga kini belum ada suatu “konsensus” tentang kerangka kebijakan inovasi yang sistemik dan sistematik untuk mempercepaT pengembangan/penguatan sistem inovasi di Indonesia. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah (RPJP dan RPJM) menyinggung tentang sistem inovasi namun tidak memberikan arah dan kerangka yang jelas bagaimana mengembangkannya. Dalam konteks sistem inovasi, arah kebijakan yang digariskan masih tetap terkesan parsial dan terfragmentasi.

Dalam segi innovation governance pun masih menyisakan banyak pertanyaan, termasuk siapa yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem inovasi dan bagaimana hal tersebut diorganisasikan di Indonesia.

Sebagai penutup, penulis sampaikan beberapa hal untuk dapat dipertimbangkan dalam upaya pembenahan kebijakan inovasi di Indonesia, baik pada tataran nasional maupun daerah. Dalam mencapai tujuan strategis serta target/sasaran pengembangan sistem inovasi, beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah sebagai berikut:

Berpikir strategis dan kesisteman dalam kerangka jangka panjang.

Berpikir strategis berarti mencerminkan kesadaran tentang posisi saat ini dan tujuan penting untuk dicapai, serta cara mencapainya. Kesisteman, berarti mengembangkan kerangka komprehensif dengan tujuan pokok yang terarah. Kesemuanya membutuhkan waktu panjang untuk mewujudkan tujuan pokok. Orientasi jangka pendek yang terlalu mendominasi, akan mengenyampingkan langkah-langkah penting jangka panjang yang memiliki dampak signifikan.

Strategi inovasi nasional/daerah menjadi agenda prioritas nasional/daerah dan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional/daerah.

Komitmen ini bukan merupakan satu-satunya dalam upaya pengembangan sistem inovasi daerah dan peningkatan daya saing daerah, melainkan merupakan salah satu saja. Pengembangan sistem inovasi jangan sampai menimbulkan eksklusivitas kalangan iptek saja, melainkan harus dapat mendorong hubungan timbal balik produktif dengan kalangan usaha dan masyarakat umum serta disadari bahwa komitmen ini merupakan agenda bersama dalam pembangunan daerah.

Berfokus pada potensi terbaik setempat dan terbuka bagi gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan nasional/daerah.

Secara nasional dan setiap daerah perlu mengembangkan strategi inovasinya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Potensi spesifik daerah merupakan tumpuan dalam mengembangkan sistem inovasi dan daya saing daerah. Keterbukaan terhadap gagasan-gagasan kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan daerah perlu terus dikembangkan.

Proses partisipatif dalam membangun konsensus dan formulasi kebijakan serta rencana tindak.

Karena pengembangan sistem inovasi dan peningkatan daya saing dan kohesi sosial merupakan sebuah proses panjang, maka agar konsensus, formulasi kebijakan dan rencana tindak dapat secara konsisten dilaksanakan oleh para aktornya, kesemuanya itu perlu dibangun melalui proses partisipatif.

Berorientasi pada tindakan dengan pola yang paling sesuai dan melalui pentahapan.

Berstrategi yang baik pada intinya adalah berstrategi untuk mampu bertindak secara konkrit untuk mewujudkan tujuan. Karena itu, dokumen strategi harus menjadi dokumen acuan dalam bertindak secara terencana, bertahap dan berkelanjutan.

Menetapkan tujuan yang jelas dan capaian yang rasional.

Strategi biasanya memuat harapan keadaan ideal yang dicita-citakan dan agenda penting yang masih umum. Oleh karena itu perlu dilakukan proses pragmatisasi agar dapat

19

diimplementasikan secara operasional. Penjabaran tujuan, capaian, dan langkah-langkah pragmatis perlu dilakukan agar semua pihak memahami sehingga dapat menjalankan peran konkrit masing-masing.

Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan sebagai bagian integral dari pembelajaran strategi dan kebijakan inovasi.

Pengembangan sistem inovasi merupakan proses pembelajaran yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan proses perbaikan sebagai bagian integral dari strategi dan kebijakan inovasi.

Tanggap terhadap kemungkinan perubahan dan fleksibel untuk melakukan perbaikan yang diperlukan serta konsisten untuk melakukan perbaikan terus menerus.

Dokumen strategi inovasi nasional/daerah harus menjadi dokumen hidup yang senantiasa ditinjau dan diperbaiki disesuaikan dengan tuntutan perubahan/ perkembangan yang terjadi akibat proses pembangunan yang dinamis. Konsistensi untuk melakukan perbaikan secara terus menerus merupakan prinsip penting yang harus dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dodgson, Mark dan John Bessant. (1996a). The New Learning about Innovation. Chapter 2 of “Effective Innovation Policy: A New Approach.” Thompson Business Press, London, 1996.

2. Edquist, Charles. (2001). The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An Account of the State of the Art. Lead paper presented at the DRUID Conference, Aalborg, June 12-15, 2001, under theme F: ‘National Systems of Innovation, Institutions and Public Policies’ (Invited Paper for DRUID's Nelson-Winter Conference)

3. Etzkowitz, Henry dan Loet Leydesdorff (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29 (2000).

4. EC (European Commission). (2003). Green Paper on Entrepreneurship in Europe. Commission of the European Communities. Enterprise Directorate-General. 2003. Document based on COM(2003) 27 final. Brussels, 21.01.2003.

5. EC (European Commission). (2000a). Innovation in a Knowledge-driven Economy. Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament. Commission of the European Communities. COM(2000) 567 final. Brussels, xxx.

6. EC (European Commission). (1995). Green Paper on Innovation. European Commission (EC). December 1995.

7. Kline, Stephen J. dan Nathan Rosenberg. (1986). An Overview of Innovation - The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (1986). National Academy of Sciences. The National Academy Press.

8. Lundvall, B.A. dan Susana Borras. (1997). The Globalising Learning Economy: Implications for Innovation Policy. Report based on contributions from seven projects under the TSER programme. DG XII, Commission of the European Union. European Commission. Targeted Socio-Economic Research. December 1997.

9. Maskell, Peter dan Anders Malmberg. (1995). Localised Learning and Industrial Competitiveness. Paper presented at the Regional Studies Association European Conference on "Regional Futures"Gothenburg, 6. -9. May 1995. BRIE Working Paper 80. October 1995.

10. McFetridge, Donald G. (1995). Competitiveness: Concepts and Measures. Industry Canada. Occasional Paper Number 5. April 1995.

20

11. Taufik, Tatang A. (2006a). Konsep dan Pragmatisasi Peningkatan Daya Saing Daerah: Paradigma Sistem Inovasi. Keynote Speech. Disampaikan dalam Workshop dan Sosialisasi “Optimalisasi Kerjasama antar Daerah dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan dan Inovasi Teknologi“ di Solo, 7 Desember 2006.

12. Taufik, Tatang A. (2006b). “Gerbang Indah Nusantara” dalam Menurunkan Kemiskinan: Beberapa Pengalaman Praktik. Makalah disampaikan dalam Seminar Regional: “Realita, Tantangan, dan Inovasi Daerah Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Loka.” di Mataram, 11 September 2006.

13. Taufik, Tatang A. (2006c). Pengembangan Sistem Inovasi Nasional. Makalah Konsep untuk Tim SIN KNRT dalam Penyusunan Strategi Implementasi Misi Iptek 2025.

14. Taufik, Tatang A. (2005a). Konsep dan Prakarsa Implementasi Metode Koordinasi Terbuka untuk Mendukung Koherensi Kebijakan Inovasi Nasional. (dalam Agus Widodo dan Tatang A. Taufik (ed). 2005. ”Koherensi Kebijakan Inovasi Nasional dan Daerah.” P2KTPUDPKM – BPPT. 2005.

15. Taufik, Tatang A. (2005b). Mendorong Kewirausahaan Teknologi (Technopreneurship) di Lingkungan Perguruan Tinggi: Peningkatan Peran dalam Membangun Daya Saing. Disampaikan sebagai Keynote Paper dalam “The 4th National Conference: Design and Application of Technology 2005” di Surabaya, 27th June 2005. Konferensi diselenggarakan oleh Universitas Widya Mandala – Surabaya.

16. Taufik, Tatang A. (2005c). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan. P2KTPUDPKM-BPPT. 2005.

LAMPIRAN

Beberapa definisi sistem inovasi yang disampaikan oleh beberapa pakar:

Freeman (1987): sistem inovasi adalah jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. 8

Lundvall (1992): sistem inovasi merupakan elemen dan hubungan-hubungan yang berinteraksi dalam menghasilkan, mendifusikan dan menggunakan pengetahuan yang baru dan bermanfaat secara ekonomi . . . . suatu sistem nasional yang mencakup elemen-elemen dan hubungan-hubungan bertempat atau berakar di dalam suatu batas negara. Pada bagian lain ia juga menyampaikan bahwa sistem inovasi merupakan suatu sistem sosial di mana pembelajaran (learning), pencarian (searching), dan penggalian/eksplorasi (exploring) merupakan aktivitas sentral, yang melibatkan interaksi antara orang/masyarakat dan reproduksi dari pengetahuan individual ataupun kolektif melalui pengingatan (remembering).

Nelson dan Rosenberg (1993): Sistem inovasi merupakan sehimpunan aktor yang secara bersama memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja inovatif (innovative performance).

Metcalfe (1995): Sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (framework) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk

8 Freeman dalam Technology and Economic Performance: Lessons from Japan; Metcalfe dalam Stoneman P. (ed), “Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change.” Lihat http://www.sussex.ac.uk/Users/ sylvank/index.php

21

menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan dan artifacts yang menentukan teknologi baru.

OECD (1999): sistem inovasi merupakan himpunan lembaga-lembaga pasar dan non-pasar di suatu negara yang mempengaruhi arah dan kecepatan inovasi dan difusi teknologi.

Edquist (2001): Sistem inovasi merupakan keseluruhan faktor ekonomi, sosial, politik, organisasional dan faktor lainnya yang mempengaruhi pengembangan, difusi dan penggunaan inovasi. . . Jadi, sistem inovasi pada dasarnya menyangkut determinan dari inovasi.

Arnold, et al. (2001) dan Arnold, et al. (2003) menggunakan istilah ”sistem riset dan inovasi nasional” (national research and innovation system), yaitu keseluruhan aktor dan aktivitas dalam ekonomi yang diperlukan bagi terjadinya inovasi industri dan komersial dan membawa kepada pembangunan ekonomi.

Malerba (2002b) mendefinisikan apa yang disebutnya sectoral system of innovation and production sebagai: sehimpunan produk baru dan yang telah ada bagi penggunaan tertentu (spesifik) dan sehimpunan agen/pelaku yang menjalankan interaksi pasar maupun non pasar untuk penciptaan, produksi dan penjualan produk tersebut. Sistem sektoral memiliki basis pengetahuan, teknologi, input dan permintaan . . . .

Sistem Pendidikan dan Litbang

Pendidikan dan Pelatihan Profesi

Pendidikan Tinggi dan Litbang

Litbang Pemerintah

Sistem IndustriPerusahaan

Besar

UKM “Matang/ Mapan”

PPBT

IntermediariesLembaga Riset

Brokers

Konsumen (permintaan akhir)Produsen (permintaan antara)

Permintaan (Demand)

Framework ConditionsKondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

PerbankanModal Ventura

Supra- dan Infrastruktur KhususHKI danInformasi

Dukungan Inovasi dan Bisnis

Standar danNorma

Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.

AlamiahSDA (Natural Endowment)

Budaya• Sikap dan nilai• Keterbukaan terhadap

pembelajaran dan perubahan

• Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan

• Mobilitas

Kebijakan Ekonomi• Kebijakan ekonomi makro• Kebijakan moneter• Kebijakan fiskal• Kebijakan pajak• Kebijakan perdagangan• Kebijakan persaingan

Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan

Sistem Politik

Pemerintah

Penadbiran (Governance)

Kebijakan RPT

Kebijakan Promosi & Investasi

Infrastruktur Umum/ Dasar

Gambar L-1. Skematik Sistem Inovasi.

22

Klaster Industri 1-A

Klaster Industri 2-C

Klaster Industri 3-B

Klaster Industri 1-Z

Klaster Industri:

Kla

ster

Indu

stri

3

Kla

ster

Indu

stri

1

Sektor I

Sektor II

Sektor III

DaerahC

DaerahA

SID SID

Sistem Inovasi Nasional

SID : Sistem Inovasi Daerah.

Gambar L-2. Salah Satu Perspektif tentang Pengertian Klaster Industri dan Sistem Inovasi.

Kebijakan inovasi, dengan kerangka pendekatan sistem.

Kebijakan inovasi merupakan proses pembelajaran yang perlu diarahkan pada pengembangan sistem inovasi yang semakin mampu beradaptasi.

Kebijakan inovasi tak lagi hanya menjadi ranah monopoli Pemerintah ”Pusat,” tetapi juga Pemerintah ”Daerah.”

Era Sistem Inovasi (1980an – sekarang).

Inovasi dalam kerangka pendekatan sistem proses interaktif-rekursif (feedback loop/chain link model) dari kompleksitas dan dinamika pengembangan (discovery, invensi, litbang maupun non litbang), pemanfaatan, dan difusi serta pembelajaran secara holistik.

Tekanan kebijakan pada sisi permintaan sangat dominan (demand driven).

Kebijakan teknologi dan/atau kebijakan iptek berkembang, namun yang bersifat satu arah/sisi (one-side policy) masih dominan.

Era Demand pull (1970an – 1980an).

Tekanan kebijakan pada sisi penawaran sangat dominan (supply driven).

Kebijakan sains/riset sangat dominan. Kebijakan teknologi/iptek mulai

berkembang.

Era Technology push (tahun 1960an – tahun 1970an).

Inovasi sebagai proses sekuensial linier (pineline linear model).

Tidak/belum ada upaya khusus intervensi.Era di mana inovasi belum memperoleh perhatian khusus (terutama masa sebelum 1960an).

Sebagai residual (faktor ”marjinal”) pertumbuhan/ kemajuan (model-model pertumbuhan neo-klasik dan sebelumnya).

Implikasi KebijakanEraCara Pandang

Gambar L-3. Pergeseran Pandangan dan Implikasi Kebijakan.

23

From Linear to Sequential...

4th Generation Theories of Innovation

5th Generation Theories of Innovation

Main characteristic:Systems integration and networkingtheory (SIN)Parallel processes, collaboratingcompanies, collaborative innovationnetworks

Main characteristic:Integrated theory of innovationParallel development with integrateddevelopment teams

3rd Generation Theories of Innovation Main characteristic:Sequential Interactive Process

1st Generation Theories of Innovation

2nd Generation Theories of Innovation Main characteristic:Demand-pull (linear)

Main characteristic:Technology-push (linear)

Sumber : HUT Dipoli – Roadmap, Tapio Koskinen, Markku Markkula – 2005 (Bahan Presentasi - www.dipoli.tkk.fi)

Gambar L-4. Salah Satu Versi tentang Pergeseran Pandangan tentang Sistem Inovasi.

Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).

Pemerintah Industri

Akademia

TriTri--literal networkliteral networkdan Organisasi dan Organisasi

HybridHybrid

Hubungan/interaksi antar kelembagaan

dalam “pusaran spiral” sebagai “proses transisi tanpa akhir dan

dinamis”

SISTEM INOVASI: Model Skematik Triple Helix

Gambar L-5. Salah Satu Versi tentang Perkembangan Konsep dalam Pendekatan Sistem Inovasi.

24